02109 - Gerakan Sosial dalam Perspektif Ilmu Politik Islam: Kajian Konseptual dan Analitis

AFANIN MEDIA UTAMA



Social Movements in the Perspective of Islamic Political Science: A Conceptual and Analytical Study
________________________________________
Abstrak
Artikel ini mengkaji konsep gerakan sosial dalam perspektif ilmu politik Islam secara konseptual dan analitis. Dengan menggunakan pendekatan literatur, kajian ini menelaah bagaimana teori gerakan sosial—khususnya tiga variabel utama: struktur kesempatan politik, struktur mobilisasi, dan pembingkaian (framing)—diterapkan untuk memahami dinamika gerakan Islam di Indonesia. Hasil kajian menunjukkan bahwa gerakan sosial Islam tidak dapat direduksi menjadi manifestasi ideologi semata, melainkan merupakan fenomena sosial-politik yang kompleks yang bekerja melalui jaringan organisasi, peluang politik, dan konstruksi makna berbasis nilai keislaman. Spektrum gerakan mencakup revivalisme-syariah, dakwah-kaderisasi, gerakan arus-utama sebagai civil society, hingga Islam kultural dan post-Islamisme. Kajian ini juga menemukan bahwa arena gerakan sosial Islam meluas ke bidang ekonomi, pendidikan, dan filantropi, serta bersinggungan dengan populisme identitas dan fenomena radikalisasi yang perlu dibaca secara kontekstual.
Kata kunci: gerakan sosial, ilmu politik Islam, struktur kesempatan politik, mobilisasi, framing, Islamisme
________________________________________
Abstract
This article examines the concept of social movements from the perspective of Islamic political science in a conceptual and analytical manner. Using a literature-based approach, this study analyzes how social movement theory—particularly three key variables: political opportunity structure, mobilizing structures, and framing—is applied to understand the dynamics of Islamic movements in Indonesia. The findings indicate that Islamic social movements cannot be reduced merely to ideological manifestations, but rather constitute complex socio-political phenomena operating through organizational networks, political opportunities, and meaning construction based on Islamic values. The spectrum of movements encompasses syariah-revivalism, da'wah-cadreization, mainstream movements as civil society, as well as cultural Islam and post-Islamism. This study also finds that the arena of Islamic social movements extends to the fields of economics, education, and philanthropy, and intersects with identity populism and radicalization phenomena that must be understood contextually.
Keywords: social movements, Islamic political science, political opportunity structure, mobilization, framing, Islamism
________________________________________
1. Pendahuluan
Gerakan sosial merupakan salah satu konsep fundamental dalam kajian ilmu politik dan ilmu sosial kontemporer. Secara umum, gerakan sosial didefinisikan sebagai upaya kolektif terorganisir oleh kelompok masyarakat untuk mendorong atau menolak perubahan sosial dan politik. Dalam konteks ilmu politik Islam, konsep ini memperoleh dimensi tambahan yang khas karena melibatkan nilai-nilai, simbol, dan otoritas keagamaan sebagai basis mobilisasi dan legitimasi tindakan kolektif.
Meningkatnya perhatian akademik terhadap gerakan sosial berbasis Islam—khususnya pasca-Revolusi Iran 1979 dan era Reformasi Indonesia 1998—mendorong para sarjana untuk mengembangkan kerangka analitis yang memadai guna memahami fenomena ini secara lebih komprehensif. Kajian ini hadir untuk memetakan perkembangan konseptual tersebut, dengan fokus pada bagaimana teori gerakan sosial diterapkan dalam studi Islam politik di Indonesia.
Artikel ini disusun dalam beberapa bagian: pertama, pembahasan definisi gerakan sosial sebagai konsep dasar; kedua, posisi gerakan sosial dalam ilmu politik Islam; ketiga, kerangka analitis utama yang digunakan; keempat, ragam orientasi gerakan sosial Islam di Indonesia; kelima, dimensi ekonomi, pendidikan, dan filantropi; keenam, implikasi politik; dan ketujuh, ringkasan konseptual.
________________________________________
2. Definisi "Gerakan Sosial" sebagai Konsep Dasar dalam Studi Politik
Dalam literatur gerakan sosial, "gerakan sosial" dipahami sebagai tindakan kolektif yang berkesinambungan untuk mendorong atau menolak perubahan dalam masyarakat/organisasi tempat para pelaku berada (Aisyah & Hafizah, 2020; Qolbi et al., 2022). Definisi ini juga ditegaskan sebagai upaya sadar, kolektif, dan terorganisasi untuk mendorong atau menolak perubahan dalam tatanan sosial (Aisyah & Hafizah, 2020). Dalam kerangka yang lebih "politik", gerakan sosial juga dipahami sebagai bentuk tantangan bersama (collective challenge) yang bertumpu pada tujuan bersama dan solidaritas, serta berlangsung dalam interaksi berkelanjutan dengan elit, lawan, atau pemegang otoritas (Alifuddin, 2021; Isman, 2023).
Dalam studi politik dan ilmu sosial kontemporer, meningkatnya perhatian pada aksi kolektif dan protes dikaitkan dengan fenomena contentious politics—yakni aksi-aksi penentangan terhadap kekuasaan, otoritas, atau lawan politik—yang mendorong teori gerakan sosial berkembang sebagai perangkat analitis penting (Isman, 2023; Muslim, 2020). Karena itu, mengkaji "gerakan sosial" tidak berhenti pada wacana, melainkan melihatnya sebagai aksi kolektif yang memerlukan pengorganisasian serta kerja jaringan yang kompleks (Azman, 2018; Muslim, 2020).
________________________________________
3. "Gerakan Sosial" dalam Ilmu Politik Islam: dari "Islam Politik" ke "Aktivisme Islam/Islamisme"
3.1 Mengapa Ilmu Politik Islam Memakai Pendekatan Gerakan Sosial?
Kajian Islam politik pasca-Revolusi Iran 1979 menunjukkan meningkatnya perhatian sarjana pada gejolak politik-keagamaan dan mobilisasi massa yang menuntut reposisi peran Islam dalam lanskap kenegaraan (Muslim, 2020). Dalam konteks itu, sejumlah sarjana menilai analisis Islam politik akan lebih tajam bila tidak semata menekankan ideologi, melainkan menelaah aktivisme, mobilisasi, dan dinamika organisasi—persis wilayah yang dijelaskan teori gerakan sosial (Azman, 2018; Muslim, 2020). Karena itu, pendekatan teori gerakan sosial dipandang memberi "kesegaran" dalam memahami Islam politik/Islamisme, sebab fokusnya dapat bergeser dari "apa ideologinya" menuju "bagaimana gerakan bekerja" (mobilisasi, jejaring, peluang politik, dan pembingkaian) (Azman, 2018; Muslim, 2020).
Di dalam diskursus istilah, kajian sosial-politik Islam abad ke-20 melahirkan berbagai terma seperti fundamentalisme, radikalisme, Islam politik, aktivisme Islam, hingga Islamisme (Hakim, 2018; Tambunan & Larhzizer, 2020). Beberapa tulisan menegaskan bahwa istilah "aktivisme Islam" dipakai untuk menekankan kiprah gerakan di bidang sosial, kultural, dan politik, meski lalu dianggap terlalu umum sehingga banyak analisis memilih istilah "Islamisme" (Hakim, 2018; Tambunan & Larhzizer, 2020). Namun, sekalipun istilah berbeda, tradisi kajian ini sama-sama menempatkan fenomena gerakan Islam sebagai praktik mobilisasi sosial-politik yang dapat dianalisis dengan perangkat ilmu politik, termasuk teori gerakan sosial (Azman, 2018; Muslim, 2020).
3.2 Islam sebagai Kerangka (Frame) Politik: "Agama dan Negara" serta Sumber Legitimasi
Sejumlah kajian tentang gerakan Islam kontemporer menampilkan keyakinan bahwa Islam dipahami sebagai ajaran holistik yang mencakup aspek politik, dengan ungkapan "al-Islam dinun wa dawlah" (Islam adalah agama dan negara) (Nadlir, 2015). Dalam beberapa gerakan, pembingkaian (framing) dan target mobilisasi dilakukan secara eksplisit dengan merujuk pada Al-Qur'an dan Sunnah sebagai landasan wacana dan tindakan kolektif (Hasan, 2006). Dalam kasus aktivisme berbasis halaqah, misalnya, Islam diposisikan sebagai paradigma yang "sempurna" dan menyediakan aturan bernegara/bermasyarakat, lalu dijadikan dasar aksi politik kelompok (Rosdiawan, 2018). Pada titik ini, ilmu politik Islam membaca gerakan sosial sebagai arena ketika simbol, otoritas, dan rujukan normatif keagamaan (misalnya Qur'an–Sunnah) menjadi modal framing untuk memobilisasi dukungan sosial dan/atau memengaruhi kebijakan (Hasan, 2006; Rosdiawan, 2018).
________________________________________
4. Kerangka Analitis Utama dalam Ilmu Politik untuk Membaca Gerakan Sosial Islam: Political Opportunities, Mobilizing Structures, Framing
4.1 Tiga Variabel Kunci yang Berulang Dipakai dalam Studi Gerakan Islam
Dalam tradisi teori gerakan sosial yang banyak dipakai untuk membaca aktivisme Islam, terdapat tiga konsep/variabel yang berulang: (1) struktur kesempatan politik (political opportunity structure), (2) struktur mobilisasi (mobilizing structures), dan (3) pembingkaian aksi (framing) (Muslim, 2020; Rosdiawan, 2018b). Ulasan atas penerapan teori gerakan sosial pada kajian Islam politik juga menegaskan tiga konsep tersebut, sekaligus menunjukkan bahwa kemunculan maupun meredupnya gerakan sering terkait perubahan signifikan dalam struktur politik (Muslim, 2020; Rosdiawan, 2018b). Kerangka tiga variabel ini juga dipakai secara eksplisit pada studi-studi gerakan Islam di Indonesia, termasuk pada NU (PCNU Malang), aktivisme masjid/halaqah, dan berbagai gerakan berbasis dakwah maupun aksi protes (Kustiawan et al., 2023; Rosdiawan, 2018b, 2018a).
Kerangka yang sama juga dipakai untuk menjelaskan gerakan Islam radikal sebagai fenomena sosial-politik: radikalisme dapat dibaca sebagai upaya pembentukan identitas yang memanfaatkan jejaring massa, mobilisasi, framing, dan peluang politik dalam alam demokratis (Hedi, 2018). Di sisi lain, beberapa kajian mengingatkan agar gerakan sosial Islam tidak direduksi semata sebagai manifestasi ideologi Islamisme; khususnya di ruang urban, praktik gerakan sering lebih kompleks daripada isu ideologis belaka (Rohmaniyah, 2020). Nuansa ini penting dalam ilmu politik Islam: teori gerakan sosial dipakai bukan untuk menyederhanakan, melainkan untuk memetakan mekanisme dan konteks yang memungkinkan tindakan kolektif berlangsung (Muslim, 2020; Rohmaniyah, 2020).
4.2 Kesempatan Politik: Keterbukaan/Represi dan Dampaknya pada Bentuk Gerakan
Konsep political opportunity structure dipakai untuk menjelaskan bahwa peluang politik yang terbuka mendorong kelompok gerakan sosial memanfaatkannya sebagai ruang menekan atau mendesakkan agenda agar tujuan gerakan tercapai (Triatmo et al., 2020). Dalam banyak studi Indonesia pasca-1998, keterbukaan politik era Reformasi sering diposisikan sebagai konteks yang menyediakan peluang bagi gerakan Islam untuk berkembang, baik dalam bentuk dakwah, aksi massa, maupun penetrasi kelembagaan (Ahyar, 2015; Rosdiawan, 2018a). Studi tentang halaqah di masjid menegaskan bahwa peluang politik pasca-Reformasi dimanfaatkan untuk mempercepat penyebaran ideologi aktivisme Islam melalui basis masjid dan kaderisasi (Rosdiawan, 2018a).
Sebaliknya, ketika struktur kesempatan politik menutup karena represi negara, gerakan dapat berubah menjadi bawah tanah atau mengambil bentuk organisasi informal. Studi transformasi gerakan Tarbiyah menjelaskan bahwa represi negara terhadap gerakan Islam pada 1970–1980-an ikut membentuk liqo yang diorganisasi secara informal; lalu pasca-Orde Baru (dimulai 1998) peluang demokratis mendorong formalisasi organisasi dalam bentuk partai dakwah-politik (Ahyar, 2015). Studi tentang HTI juga menyebut represi pada era Orde Baru mendorong aktivitas dakwah dan politik dilakukan secara rahasia (underground), dan pasca-Reformasi ide disosialisasikan lebih terbuka (Ahnaf, 1970; Ahyar, 2015).
4.3 Struktur Mobilisasi: Jaringan, Organisasi, Masjid, Pendidikan, Filantropi, dan Aliansi
Aktivisme keislaman sering memobilisasi dukungan melalui jaringan sosial informal dan pengorganisasian yang rumit (Azman, 2018; Muslim, 2020). Studi-studi berbasis masjid menunjukkan bahwa masjid/pengajian dapat menjadi simpul mobilisasi, memanfaatkan jejaring (teman/keluarga), organisasi, dan sumber daya lokal untuk rekrutmen dan pengorganisasian (Khamami, 2023; Rosdiawan, 2018a). Dalam pengajian masjid tertentu, hadis diposisikan sebagai "alat mobilisasi" dalam proses gerakan sosial, dan dinamika kesempatan politik (misalnya "guncangan" politik-keagamaan) dapat memengaruhi tema dan soliditas pengajian (Khamami, 2023).
Struktur mobilisasi juga bisa berbasis lembaga pendidikan dan filantropi. Studi Muhammadiyah sebagai gerakan pendidikan menunjukkan keberhasilan pendirian perguruan tinggi terkait karakter kolegial-kolektif, etos filantropi, jejaring sosial, serta framing yang "elegan" untuk memperoleh legitimasi sosial (Fitria, 2022). Studi lembaga filantropi yang terafiliasi gerakan Tarbiyah menunjukkan dana zakat/infak/sedekah/wakaf dapat diarahkan untuk menopang lembaga pendidikan yang sekaligus menjadi medium ideologisasi melalui kurikulum dan aktivitas kaderisasi (misalnya liqa, halaqah) (Fuad, 2020). Ini memperlihatkan bahwa dalam ilmu politik Islam, "mobilisasi" bukan hanya pengerahan massa jalanan, tetapi juga pembangunan kapasitas organisasi melalui pendidikan, filantropi, dan jaringan kader (Fitria, 2022; Fuad, 2020).
Aliansi/jaringan lintas-organisasi juga menjadi sumber daya penting. Studi gerakan KPSI di Sumatera Barat (periode 2014–2019) menekankan penguatan gerakan melalui jaringan dan aliansi, selain memanfaatkan peluang politik untuk dakwah serta membingkai wacana berbasis Qur'an–Sunnah (Hasan, 2006). Sementara itu, kajian kontestasi ormas Islamis menegaskan strategi infiltrasi melalui penguasaan arena seperti masjid, kampus, komunitas takmir, birokrasi, hingga pemerintahan, sebagai bagian dari struktur mobilisasi dan perebutan ruang sosial-politik (Asghar, 2015).
4.4 Framing: dari "Dekadensi Moral" hingga "Syariah sebagai Solusi", termasuk Peran Media Digital
Framing dipakai untuk menjelaskan bagaimana gerakan membangun interpretasi kolektif yang menghubungkan masalah sosial dengan solusi dan identitas, sehingga mendorong partisipasi (Muslim, 2020; Rosdiawan, 2018b). Pada KPSI Sumatera Barat, framing dan target mobilisasi gerakan secara eksplisit berbasis Qur'an–Sunnah, dan mobilisasi diposisikan sebagai kepedulian pada "dekadensi" masyarakat (Hasan, 2006). Pada studi aksi ormas tertentu menolak prostitusi, aksi dipahami sebagai representasi identitas Muslim sekaligus upaya menegakkan syariah/local regulation, dan peluang politik diposisikan terbuka sehingga merangsang lahirnya gerakan (Gina, 2022; Triatmo et al., 2020).
Sejumlah kajian menekankan bahwa simbol-simbol Islam yang melekat dalam aksi (termasuk yang berujung kekerasan) dapat dipahami sebagai strategi framing, bukan semata bersumber dari tradisi doktrinal agama (Fahmi, 2016). Karena itu, ilmu politik Islam cenderung membaca hubungan agama–kekerasan secara lebih kontekstual: kekerasan aktivisme Islam dipengaruhi oleh akses politik, represi negara, serta perhitungan batas toleransi politik, sementara simbol agama berperan sebagai perangkat framing untuk memperluas dukungan (Fahmi, 2016; Hedi, 2018).
Dalam perkembangan mutakhir, framing juga dipercepat oleh media sosial dan diseminasi informasi digital. Kajian mobilisasi politik identitas menegaskan media sosial mengubah mode/simbol komunikasi dan mempercepat penyebaran wacana serta gerakan (Wiharyani, 2018). Studi pasca-populisme 212 di lingkungan Muhammadiyah juga menempatkan framing aksi melalui informasi digital sebagai salah satu faktor mainstreaming gerakan Islam berkemajuan (bersama momentum struktur organisasi dan mobilisasi sumber daya) (Nurhakim, 2013). Studi eks-HTI di Pasuruan menunjukkan kelanjutan sosialisasi gagasan khilafah melalui pemanfaatan media digital, disertai perubahan strategi dakwah melalui majelis taklim dan institusi pendidikan (Muhsin & Ghufon, 2018). Dengan demikian, dalam ilmu politik Islam, framing dipahami sebagai kerja produksi makna yang kini beroperasi kuat di ruang digital (Muhsin & Ghufon, 2018; Nurhakim, 2013).
________________________________________
5. Ragam Orientasi Gerakan Sosial Islam dalam Spektrum Politik Islam Indonesia
5.1 Gerakan Pemurnian/Revivalisme dan Agenda Syariah sebagai Perubahan Sosial-Politik
Sebagian gerakan Islam modern dipahami sebagai kelanjutan tema pemurnian/revivalisme, yang mengidealkan Islam sebagai solusi problem internal Indonesia dengan mendorong penerapan syariah dalam berbagai aspek kehidupan (negara, politik, ekonomi, pendidikan, budaya, sosial) terutama menguat sejak era Reformasi (Rachmadhani, 2016). Dalam studi revivalisme yang membandingkan PKS dan Salafi, keduanya dipotret sama-sama memiliki kerinduan pada penerapan syariah dalam konteks demokrasi Indonesia, meski strategi dan sikap terhadap demokrasi berbeda (misalnya Salafi cenderung pasif dalam politik, sementara PKS masuk sistem politik) (Rachmadhani, 2016). Pada gerakan Islam fundamentalis, Islam dipahami holistik mencakup ranah politik dan mendekatkan agama–negara sebagai suatu keniscayaan (Nadlir, 2015; Rachmadhani, 2016).
Pada level praktik lokal, studi gerakan penerapan syariat Islam oleh FPI di Mojokerto menunjukkan strategi ganda: memanfaatkan demokrasi untuk mendukung calon pemimpin yang sejalan dengan agenda syariah dan melakukan sweeping tempat maksiat; keterbukaan kesempatan politik pasca-Reformasi dipotret memudahkan mobilisasi massa dan kebebasan menyuarakan aspirasi (Dzukroni & Aziz, 2023; Triatmo et al., 2020). Dalam kerangka yang lebih luas, studi Islamisme di Madura menunjukkan kepentingan politik/ekonomi/sosial dapat terartikulasikan melalui klaim religius, dengan dorongan mengusung penerapan syariah sebagai solusi krisis dan upaya membentuk religionized politics (Fahmi, 2016; Mujibuddin, 2021).
Namun, beberapa kajian menekankan bahwa mengidentikkan semua gerakan sosial Islam sebagai "manifestasi Islamisme" adalah kekeliruan metodologis; praktik gerakan, khususnya di ruang urban, bisa terhubung dengan kapitalisasi ruang kota dan kepentingan elite urban yang kompleks (Rohmaniyah, 2020). Artinya, ilmu politik Islam perlu membedakan antara framing ideologis dan kompleksitas kepentingan/struktur yang bekerja dalam gerakan (Mujibuddin, 2021; Rohmaniyah, 2020).
5.2 Gerakan Dakwah–Kaderisasi: Halaqah, Liqo, Masjid, dan Organisasi sebagai "Mesin" Mobilisasi
Kajian halaqah di masjid menegaskan halaqah sebagai media kaderisasi dan penyebaran ideologi aktivisme Islam, memanfaatkan modal sosial (agama, trust, otoritas) dan peluang politik yang terbuka pasca-1998 (Rosdiawan, 2018a). Pada pola lain, gerakan Tarbiyah ditunjukkan mengalami transisi dari jaringan puritan yang ditekan secara politik (1970–1980-an) menjadi partai dakwah-politik (PKS) pada era demokratisasi, sambil mempertahankan aspek informal untuk rekrutmen dan mobilisasi simpatisan (Ahyar, 2015). Transformasi ini memperlihatkan mekanisme khas gerakan sosial-keagamaan dalam ilmu politik: adaptasi bentuk organisasi mengikuti perubahan struktur kesempatan politik (Ahyar, 2015; Hedi, 2018).
Pasca-pembubaran HTI melalui Perppu No. 2 Tahun 2017 (disebut dalam studi sebagai pembubaran pada 19 Juli 2017), peta dakwah dan gerakan politik HTI dipotret berubah: dari masif di ruang publik/berbagai media menjadi lebih "hening", tetapi studi tersebut menyimpulkan gerakan tetap berupaya bertahan dan merekrut anggota (termasuk disebut melalui operasi senyap) (Ahnaf, 1970). Studi lain tentang eks-HTI menguatkan gambaran perubahan strategi ke ruang yang lebih terbatas dan pemanfaatan media digital/majelis taklim/institusi pendidikan (Muhsin & Ghufon, 2018). Dalam ilmu politik Islam, dua studi ini mengilustrasikan bagaimana represi/larangan organisasi tidak otomatis menghapus mobilisasi, tetapi dapat menggeser repertoar organisasi dan kanal mobilisasi (Ahnaf, 1970; Muhsin & Ghufon, 2018).
5.3 Gerakan Sosial Arus-Utama (Mainstream) sebagai Civil Society: Muhammadiyah dan NU
Studi NU (PCNU Malang) pada 2010–2015 menunjukkan pola gerakan sosial NU era Reformasi berbeda dengan masa sebelumnya: strategi mengedepankan program struktural, dakwah, dan mediasi; gerakan dipotret muncul/eksis karena keterbukaan struktur sosial dan ketidakseimbangan politik lokal, serta didukung aktor-aktor perubahan (kyai, aktivis, politisi, akademisi) (Rosdiawan, 2018b). Ini memperlihatkan pembacaan ilmu politik bahwa ormas Islam arus-utama dapat bertindak sebagai civil society power melalui strategi non-kekerasan dan kerja mediasi kelembagaan (Nurhakim, 2013; Rosdiawan, 2018b).
Pada Muhammadiyah, satu kajian menegaskan organisasi ini dikenal melalui jalur kultural (pendidikan, kesehatan, pelayanan sosial), tetapi pada era Reformasi juga berpartisipasi dalam dinamika gerakan sosial tertentu melalui keterlibatan sumber daya secara tidak langsung (Afriansyah, 2021). Kajian lain menegaskan Muhammadiyah sejak awal diniatkan sebagai organisasi dakwah (bukan partai politik), mengembangkan amal usaha (pendidikan, rumah sakit, panti asuhan, pemberdayaan), serta mendorong moderasi Islam; sekaligus dicatat bahwa relasi Muhammadiyah dengan politik bersifat situasional dan lebih tercermin pada politik kebangsaan daripada keterikatan partai (Nurhakim, 2013). Dalam ilmu politik Islam, dua gambaran ini menegaskan bahwa "gerakan sosial Islam" tidak identik dengan partai atau proyek negara Islam, melainkan bisa berupa institusionalisasi pelayanan sosial dan moderasi sebagai bentuk praksis politik-kewargaan (Afriansyah, 2021; Nurhakim, 2013).
5.4 Gerakan Muslim Progresif, Islam Kultural, dan Post-Islamisme: Perubahan Orientasi Politik Islam
Studi "revitalisasi Islam kultural" menekankan bahwa gerakan keagamaan dapat menjadi reaksioner bila gagal memahami problem sosial-politik dan mengklaim kebenaran eksklusif, tetapi bisa menjadi gerakan sosial sejati bila mampu mengartikulasikan proses sosial-politik yang mendasar dan menjawab problem masyarakat (Amin & Kamarudin, 2020). Dalam spektrum ini, Islam kultural diposisikan sebagai perimbangan dari Islam politik, dengan kecenderungan menggeser locus gerakan dari orientasi negara ke penguatan masyarakat sipil (civil Islam) (Amin & Kamarudin, 2020).
Kajian post-Islamisme dalam sistem demokrasi Indonesia menggambarkan adanya perubahan arah gerakan politik Islam: sebagian kelompok menjadi lebih akomodatif pada demokrasi dan modernitas tanpa meninggalkan identitas Islam; fenomena ini disebut post-Islamisme dan dirujuk berasal dari pengembangan konsep oleh Asef Bayat (Abdullah, 2018). Sementara itu, kajian "Gerakan Muslim Progresif" pasca-Suharto menggambarkan munculnya gerakan yang mengusung isu-isu substantif bagi demokratisasi seperti pluralisme dan toleransi, hak perempuan, serta HAM; sebagian tumbuh karena keterbukaan politik era Reformasi dan membangun jejaring kerja untuk menjaga sustainabilitas demokrasi (Amin & Kamarudin, 2020; Ulum, 2021). Dengan demikian, ilmu politik Islam membaca diversifikasi gerakan sosial Islam: bukan hanya penguatan formalisasi syariah, tetapi juga gerakan yang menautkan nilai-nilai Islam dengan agenda demokrasi dan kewargaan (Abdullah, 2018; Ulum, 2021).
________________________________________
6. Gerakan Sosial Islam sebagai Gerakan Ekonomi, Pendidikan, dan Filantropi
Gerakan sosial Islam dalam pembacaan ilmu politik tidak terbatas pada protes jalanan, tetapi juga mencakup transformasi institusional di bidang ekonomi. Studi tentang perkembangan Mitra Koperasi Syariah 212 di Kalimantan Selatan memotret bagaimana demonstrasi 2 Desember 2016 memberi pengaruh kuat bukan hanya pada politik, tetapi juga dimensi ekonomi; studi ini bahkan mencatat perkembangan konkret (kurang dari dua tahun terdapat 5 gerai "212 Mart" dengan total anggota 599 orang) dan menempatkan fenomena tersebut sebagai bagian dari gerakan ekonomi Islam kontemporer (Testriono, 1970). Kajian transformasi gerakan ekonomi Islam Indonesia juga menegaskan adanya perubahan orientasi historis: dari nasionalisme-keagamaan pada masa awal menuju kesadaran sosial-ekonomi, pasar global, pemberdayaan masyarakat, dan kesejahteraan pada periode awal 1990-an dan pasca-Reformasi, termasuk melalui pendirian bank syariah dan lembaga filantropi (Nur & Abdurahman, 2017; Testriono, 1970).
Di bidang pendidikan dan filantropi, studi Muhammadiyah menunjukkan jaringan perguruan tinggi, etos filantropi, dan modal sosial-budaya dapat dimobilisasi melalui framing untuk membangun legitimasi penyelenggaraan pendidikan tinggi (Fitria, 2022). Studi filantropi yang terafiliasi Tarbiyah memperlihatkan dana filantropi dapat menopang pendidikan yang sekaligus menjadi medium ideologisasi, sehingga gerakan sosial bekerja melalui institusi sosial yang tampak "non-politik" namun berdampak pada pembentukan loyalitas ideologis (Fuad, 2020). Rangkaian bukti ini memperkuat tesis ilmu politik Islam: gerakan sosial Islam sering bergerak melalui arena kesejahteraan (pendidikan, ekonomi, filantropi) sebagai cara membangun basis sosial dan daya tawar politik (Fitria, 2022; Nur & Abdurahman, 2017).
________________________________________
7. Implikasi Politik: Relasi Gerakan Sosial Islam, Demokrasi, Populisme Identitas, dan Radikalisasi
7.1 Populisme Identitas dan Mobilisasi Kontemporer
Dalam konteks populisme Islam, satu kajian pasca-populisme 212 menyebut pola gerakan populisme Islam memiliki kelemahan berupa pasang-surut karena ketidakmampuan menstabilkan gesekan internal antara faksi; namun kerangka teori gerakan sosial tetap dipakai untuk menjelaskan mainstreaming gerakan melalui kesempatan politik, mobilisasi sumber daya organisasi, dan framing digital (Nurhakim, 2013; Wiharyani, 2018). Kajian lain tentang populisme Islam pada Pemilu 2019 menekankan meningkatnya political distrust terhadap lembaga pemilu dan pemerintah, dan mengaitkannya dengan krisis modal sosial (trust) yang dipandang mengancam keberlangsungan demokrasi (Ginanjar, 2020). Kajian mengenai transformasi populisme menjelang Pemilu 2019 juga menyoroti pergeseran gerakan sosial Islam anti-Ahok dari aktivisme keadilan menjadi mesin kampanye pemenangan kandidat pesaing dalam kontestasi elektoral (Jamil, 2013). Secara sintesis, studi-studi ini menunjukkan bagaimana gerakan sosial Islam dapat beririsan dengan kompetisi elit dan logika elektoral, sehingga agenda moral-keagamaan dapat bergeser menjadi instrumen kontestasi politik (Ginanjar, 2020; Jamil, 2013).
7.2 Radikalisme/Kekerasan: Dibaca sebagai Fenomena Sosial-Politik, bukan Semata Doktrin
Kajian gerakan Islam radikal dan deradikalisasi menegaskan radikalisme tidak semata persoalan ideologi keagamaan, melainkan juga fenomena sosial-politik yang dapat dianalisis melalui peluang politik, mobilisasi, dan framing (Hedi, 2018; Muslim, 2020). Dalam pembacaan lain, kekerasan aktivisme Islam politik dipahami lebih ditentukan oleh pengukuran batas toleransi politik, watak represi negara, dan aksesibilitas sistem politik; simbol-simbol Islam yang melekat pada kekerasan dipahami sebagai strategi framing, bukan sumber doktrinal tunggal (Fahmi, 2016; Hedi, 2018). Sejalan dengan itu, kajian tentang Islamisme dan terorisme memetakan adanya beberapa arus penjelasan relasi doktrin dan aksi politik, termasuk posisi yang melihat terorisme sebagai hasil keterjalinan (modifikasi saling terkait) antara politik dan agama (Hakim, 2018; Tambunan & Larhzizer, 2020). Dengan demikian, dalam ilmu politik Islam, tindakan kekerasan (ketika muncul) dibaca melalui interaksi faktor struktur politik, strategi gerakan, serta konstruksi makna/identitas—bukan disederhanakan sebagai "ajaran Islam" semata (Fahmi, 2016; Hedi, 2018).
________________________________________
8. Simpulan
Berdasarkan sintesis rujukan di atas, gerakan sosial dalam perspektif ilmu politik Islam dapat dirumuskan sebagai tindakan kolektif yang sadar, terorganisasi, dan berkelanjutan untuk mendorong atau menolak perubahan sosial-politik (Aisyah & Hafizah, 2020; Isman, 2023; Qolbi et al., 2022). Gerakan ini bekerja melalui tiga mekanisme kunci, yakni: (1) kesempatan politik (keterbukaan/represi dan konfigurasi konflik elit) (Ahyar, 2015; Muslim, 2020; Triatmo et al., 2020); (2) struktur mobilisasi (jaringan informal–formal: masjid, pengajian, pendidikan, filantropi, organisasi) (Azman, 2018; Fuad, 2020; Khamami, 2023); dan (3) framing (pembingkaian masalah–solusi berbasis nilai/identitas Islam, termasuk melalui media digital) (Hasan, 2006; Nurhakim, 2013; Wiharyani, 2018).
Gerakan sosial Islam memakai Islam sebagai sumber legitimasi dan identitas, sering melalui rujukan Qur'an–Sunnah atau gagasan Islam holistik, tetapi praktiknya tidak tunggal: ada spektrum dari agenda syariah/Islamisme hingga Islam kultural, post-Islamisme, dan gerakan Muslim progresif (Abdullah, 2018; Hasan, 2006; Nadlir, 2015). Lebih dari itu, fenomena ini tidak dapat direduksi menjadi ideologi semata, sebab konteks urban, kepentingan elite, dan struktur sosial-ekonomi dapat membuat gerakan sosial Islam lebih kompleks daripada label "Islamisme" (Nur & Abdurahman, 2017; Rohmaniyah, 2020).
Dengan kerangka ini, definisi gerakan sosial sebagai "upaya kolektif terorganisir oleh kelompok masyarakat untuk mendorong atau menolak perubahan sosial dan politik" secara substansi konsisten dengan definisi klasik gerakan sosial (Aisyah & Hafizah, 2020; Qolbi et al., 2022), sekaligus selaras dengan cara ilmu politik Islam membaca dinamika Islam politik sebagai aktivisme yang bekerja melalui peluang politik, mobilisasi, dan framing (Azman, 2018; Muslim, 2020).
________________________________________
Daftar Pustaka
Abdullah, A. (2018). Radikalisasi gerakan Jamaah Ansharut Tauhid dan pengaruh ISIS di Indonesia. Jurnal Sosiologi Reflektif, 12(2), 213. https://doi.org/10.14421/jsr.v12i2.1295
Afriansyah, A. (2021). Konstruksi, kontestasi, fragmentasi, dan pluralisasi otoritas keagamaan Indonesia kontemporer. Studia Islamika, 28(1), 227–244. https://doi.org/10.36712/sdi.v28i1.20514
Ahnaf, M. I. (1970). Struktur politik dan deradikalisasi pendidikan agama bagi anak muda di Indonesia. Jurnal Pendidikan Islam, 2(1), 153. https://doi.org/10.14421/jpi.2013.21.153-171
Ahyar, M. (2015). Membaca gerakan Islam radikal dan deradikalisasi gerakan Islam. Walisongo: Jurnal Penelitian Sosial Keagamaan, 23(1), 1–26. https://doi.org/10.21580/ws.23.1.220
Aisyah, L., & Hafizah, Y. (2020). Gerakan ekonomi Islam kontemporer: Studi terhadap perkembangan Mitra Koperasi Syariah 212 di Kalimantan Selatan. At-Taradhi: Jurnal Studi Ekonomi, 11(1), 1–17. https://doi.org/10.18592/at-taradhi.v11i1.3609
Alifuddin, M. (2021). Muhammadiyah sebagai gerakan pendidikan: Sejarah eksistensi perguruan tinggi Muhammadiyah di Sulawesi Tenggara. Al-Ta'dib: Jurnal Kajian Ilmu Kependidikan, 14(1), 53. https://doi.org/10.31332/atdbwv14i1.2197
Amin, M. R., & Kamarudin. (2020). Gerakan sosial Muhammadiyah di era Reformasi. Jurnal Ilmu Sosial Indonesia (JISI), 1(1), 36–45. https://doi.org/10.15408/jisi.v1i1.17108
Asghar, A. (2015). Islam politik dan radikalisme: Tafsir baru kekerasan aktivisme Islam Indonesia. Jurnal Keamanan Nasional, 1(2). https://doi.org/10.31599/jkn.v1i2.23
Azman, A. (2018). Penerapan syariat Islam. Al-Daulah: Jurnal Hukum Pidana dan Ketatanegaraan, 7(2), 279. https://doi.org/10.24252/ad.v7i2.7243
Dzukroni, A. A., & Aziz, M. T. (2023). Quo vadis modern salafism: Re-questioning Salafi's moderation value on social media. Islamika Inside: Jurnal Keislaman dan Humaniora, 9(2), 180–204. https://doi.org/10.35719/islamikainside.v9i2.241
Fahmi, W. A. (2016). Pemikiran pasca Islamisme dalam konteks gerakan Islam di Malaysia. Umran – Journal of Islamic and Civilizational Studies, 3(3). https://doi.org/10.11113/umran2016.3n3.83
Fitria, N. (2022). Nizham: Journal of Islamic Studies, 10(1), 24. https://doi.org/10.32332/nizham.v10i1.4613
Fuad, A. F. N. (2020). Kajian literatur tentang perkembangan historis dan transformasi dakwah gerakan Tarbiyah di Indonesia. Jurnal Lektur Keagamaan, 17(2), 349–382. https://doi.org/10.31291/jlka.v17i2.744
Gina, A. (2022). Pengetahuan feminis Indonesia: Refleksi, aksi, dan praxis. Jurnal Perempuan, 27(2). https://doi.org/10.34309/jp.v27i2.705
Ginanjar, W. R. (2020). Studi komparasi: Telaah nasionalisme dalam Islam dan komparasi dengan pendekatan Barat. Komunitas, 11(2), 111–132. https://doi.org/10.20414/komunitas.v11i2.2401
Hakim, M. L. (2018). Gerakan sosial Nahdlatul Ulama: Studi kasus Pengurus Cabang Nahdlatul Ulama Kota Malang. JIIP: Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan, 3(1), 1–12. https://doi.org/10.14710/jiip.v3i1.3230
Hasan, N. (2006). Book review: Islam politik, teori gerakan sosial, dan pencarian model pengkajian Islam baru lintas-disiplin. Al-Jami'ah: Journal of Islamic Studies, 44(1), 241. https://doi.org/10.14421/ajis.2006.441.241-250
Hedi, F. (2018). Masjid, halaqoh, dan Islamic activism: Potret halaqoh di masjid-masjid Kota Surakarta. Jurnal SMART (Studi Masyarakat, Religi, dan Tradisi), 4(1), 39–50. https://doi.org/10.18784/smart.v4i1.593
Isman, I. (2023). Islamic progressive literacy and post-populism 212: Advancing the ideology of Muhammadiyah officials in Balikpapan. Bemas: Jurnal Bermasyarakat, 4(1), 70–76. https://doi.org/10.37373/bemas.v4i1.589
Jamil, M. M. (2013). Revitalisasi Islam kultural. Walisongo: Jurnal Penelitian Sosial Keagamaan, 21(2), 271–308. https://doi.org/10.21580/ws.21.2.245
Khamami, A. R. (2023). Gerakan Islam politik Milli Gorus dan perempuan. Martabat: Jurnal Perempuan dan Anak, 7(1), 97–112. https://doi.org/10.21274/martabat.2023.7.1.97-112
Kustiawan, M. T., Rasidin, Mhd., Witro, D., Busni, D., & Jalaluddin, M. L. (2023). Islamic leadership contestation: Exploring the practices of conservative Islamic movements in Indonesia. Jurnal Ilmiah Islam Futura, 23(2), 196. https://doi.org/10.22373/jiif.v23i2.14938
Muhsin, I., & Ghufon, M. (2018). Geliat puritanisme Islam di Indonesia: Menyibak tabir di balik gerakan Majelis Tafsir Al-Qur'an (MTA) dalam perspektif sosiologis. Inferensi: Jurnal Penelitian Sosial Keagamaan, 12(1), 213–238. https://doi.org/10.18326/infsl3.v12i1.213-238
Mujibuddin, M. (2021). Strategi gerakan penerapan syariat Islam Front Pembela Islam di Mojokerto. Jurnal Politik Profetik, 9(1), 1. https://doi.org/10.24252/profetik.v9i1a1
Muslim, A. (2020). Quo vadis aksi 22 Laskar Pembela Islam menolak tempat prostitusi di Kabupaten Pamekasan dalam bingkai social movement. Jurnal Ilmiah Spiritualis: Jurnal Pemikiran Islam dan Tasawuf, 6(2), 109–123. https://doi.org/10.53429/spiritualis.v6i2.128
Nadlir, N. (2015). Antara sejarah sosial dan sejarah penguasa: Kritik terhadap historiografi pendidikan Islam di Indonesia. Tadris: Jurnal Pendidikan Islam, 10(1), 1. https://doi.org/10.19105/jpi.v10i1.635
Nur, S., & Abdurahman, D. (2017). Sufism of Archipelago: History, thought, and movement. Esensia: Jurnal Ilmu-Ilmu Ushuluddin, 18(2), 123–133. https://doi.org/10.14421/esensia.v18i2.1476
Nurhakim, Moh. (2013). Gerakan revivalisme Islam dan wacana penerapan syariah di Indonesia: Telaah pengalaman PKS dan Salafi. Ulul Albab: Jurnal Studi Islam. https://doi.org/10.18860/ua.v0i0.2393
Qolbi, H., Zetra, A., Asrinaldi, A., & Fajri, M. (2022). Social movement of the Committee for the Enforcement of Islamic Sharia (KPSI) in strengthening Islamic values in West Sumatera. Islam Realitas: Journal of Islamic & Social Studies, 8(1), 83. https://doi.org/10.30983/islam_realitas.v8i1.5389
Rachmadhani, A. (2016). Spiritual guidance for jemaah of Santri Luwung. Jurnal SMART (Studi Masyarakat, Religi, dan Tradisi), 2(01), 43. https://doi.org/10.18784/smart.v2i01.307
Rohmaniyah, I. (2020). Perpetuation of radical ideology: Depersonalization and agency of women after the banning of Hizbut Tahrir Indonesia. Al-A'raf: Jurnal Pemikiran Islam dan Filsafat, 17(1), 45–66. https://doi.org/10.22515/ajpif.v17i1.2361
Rosdiawan, R. (2018a). Fenomenologi Islamisme dan terorisme. Al-Daulah: Jurnal Hukum dan Perundangan Islam, 8(1), 194–225. https://doi.org/10.15642/ad.2018.8.1.194-225
Rosdiawan, R. (2018b). Memetakan anatomi diskursus Islamisme dan terorisme Islam. Islamica: Jurnal Studi Keislaman, 13(1), 1–32. https://doi.org/10.15642/islamica.2018.13.1.1-33
Tambunan, E., & Larhzizer, F. (2020). Islamism, Christianism, urbanism, and the capitalization of urban space. Al-Tahrir: Jurnal Pemikiran Islam, 20(2), 279–306. https://doi.org/10.21154/altahrir.v20i2.2210
Testriono, T. (1970). Mobilisasi Islamis damai di dunia Muslim: Peran partisipasi politik dan kapasitas negara. Studia Islamika, 17(2). https://doi.org/10.15408/sdi.v17i2.465
Triatmo, A. W., Karsidi, R., Kartono, D. T., & Suwarto, S. (2020). A political ideology of the Indonesian Islamic philanthropy institution: A case study of Suryakarta Beramal foundation. Indonesian Journal of Islam and Muslim Societies, 10(2), 353–380. https://doi.org/10.18326/ijims.v10i2.353-380
Ulum, B. (2021). Ex-HTI struggle in Pasuruan: Reading the pattern of changes in the strategy of the Ex-HTI da'wah struggle. Al-Tahrir: Jurnal Pemikiran Islam, 21(2), 213–236. https://doi.org/10.21154/altahrir.v21i2.3074
Wiharyani, W. (2018). Mobilisasi politik identitas dan kontestasi gerakan fundamentalisme. Al-Tahrir: Jurnal Pemikiran Islam, 18(1), 193. https://doi.org/10.21154/altahrir.v18i1.1198
di

Tidak ada komentar:

Posting Komentar