02107 - Fungsi Negara dalam Ilmu Politik Islam: Pertahanan, Keamanan, Kesejahteraan, dan Keadilan

AFANIN MEDIA UTAMA



Abstrak
Artikel ini mengkaji fungsi negara dalam perspektif ilmu politik Islam, meliputi empat fungsi utama: pertahanan, keamanan, kesejahteraan, dan keadilan. Dengan menggunakan pendekatan sintesis literatur, kajian ini menelusuri landasan normatif dan konseptual fungsi-fungsi tersebut melalui kerangka siyāsah, fiqh siyāsah, serta pemikiran politik Islam klasik dan kontemporer. Hasil kajian menunjukkan bahwa keempat fungsi negara tersebut tidak berdiri sendiri, melainkan saling berkelindan dan ditopang oleh orientasi etik-moral yang bersumber dari prinsip-prinsip Islam. Pertahanan dipahami sebagai kewajiban etik dan politik untuk melindungi wilayah serta penduduk; keamanan diorientasikan pada pemeliharaan ketertiban internal dan pengelolaan kemajemukan; kesejahteraan diwujudkan melalui pelayanan publik dan pengelolaan ekonomi bagi kemaslahatan umum; serta keadilan ditegakkan melalui infrastruktur institusional yang mencakup fungsi legislatif, eksekutif, dan yudikatif. Kajian ini juga menemukan bahwa fungsi-fungsi negara dalam Islam idealnya dikawal oleh otoritas moral-keagamaan dan kekuatan masyarakat sipil agar tidak menyimpang dari tujuan kemaslahatan.
Kata kunci: fungsi negara, ilmu politik Islam, siyāsah, pertahanan, keadilan, kesejahteraan
________________________________________
Abstract
This article examines the functions of the state from the perspective of Islamic political science, encompassing four primary functions: defense, security, welfare, and justice. Employing a literature synthesis approach, this study traces the normative and conceptual foundations of these functions through the frameworks of siyāsah, fiqh siyāsah, and classical as well as contemporary Islamic political thought. The findings indicate that these four state functions are not isolated from one another; rather, they are intertwined and sustained by an ethical-moral orientation derived from Islamic principles. Defense is understood as an ethical and political obligation to protect territory and population; security is oriented toward maintaining internal order and managing diversity; welfare is realized through public services and economic management for the common good (maṣlaḥah); and justice is upheld through institutional infrastructure encompassing legislative, executive, and judicial functions. This study further finds that state functions in Islam are ideally supervised by moral-religious authority and civil society forces to prevent deviation from the goals of public welfare.
Keywords: state functions, Islamic political science, siyāsah, defense, justice, welfare
________________________________________
1. Pendahuluan: "Negara" dalam Ilmu Politik Islam sebagai Wilayah Ijtihād
Dalam literatur politik Islam, konsep "negara" (dalam pengertian nation-state modern) tidak dijumpai secara eksplisit dan gamblang dalam al-Qur'an maupun hadis, dan hal ini antara lain dijelaskan karena konsep nation-state modern baru muncul jauh kemudian (antara lain dikaitkan dengan abad ke-16 dan Niccolò Machiavelli) (Sari, 2021). Namun, ketiadaan rumusan eksplisit tersebut tidak berarti Islam tidak mengenal gagasan pemerintahan; terdapat ayat dan hadis yang secara substantif menunjukkan adanya praktik dan kebutuhan pemerintahan pada umat Islam (Sari, 2021). Karena dasar normatif yang tersedia cenderung berupa prinsip-prinsip umum, perumusan relasi agama–negara dan konsepsi kenegaraan dalam Islam dipahami sebagai masalah ijtihādiyyah (terbuka untuk perdebatan) (Handayani, 2017).
Konsekuensinya, perbincangan ilmu politik Islam menampakkan keragaman paradigma relasi agama dan negara—misalnya paradigma integralistik, sekularistik, dan simbiotik-mutualistik (Handayani, 2017). Sebagian pemikiran menekankan penyatuan agama dan negara (model integral/organik) (Muthhar, 2016), sementara pemikiran lain—seperti yang dibahas dalam kajian tentang 'Alī 'Abd al-Rāziq—mendorong pembedaan misi kenabian dan tindakan politik serta menolak Islam sebagai landasan legitimasi negara dalam pengertian tertentu (Anzaikhan, 2019). Keragaman ini penting dicatat karena ketika kita membahas "fungsi negara menurut ilmu politik Islam", yang dibicarakan bukan semata bentuk institusional tunggal, melainkan orientasi dan fungsi substantif negara/pemerintahan yang diturunkan dari prinsip-prinsip Islam dan pengalaman historis Muslim yang ditafsirkan beragam (Anzaikhan, 2019; Handayani, 2017; Muthhar, 2016).
________________________________________
2. Kerangka Konseptual: Siyāsah, Fiqh Siyāsah, dan Fungsi Politik
Dalam sebagian literatur Indonesia tentang politik Islam, "politik" sering dipadankan dengan siyāsah dan dipahami sebagai ilmu/aktivitas yang "mengurusi urusan umat" (Kurniawan, 2018). Dalam kerangka fiqh siyāsah, negara/pemerintahan dibahas sebagai sistem dan aturan penyelenggaraan kekuasaan yang dilandasi nash (al-Qur'an dan sunah) dan juga perangkat selain nash dalam rangka mewujudkan tujuan hukum (Warjiyati, 2019). Dengan demikian, fiqh siyāsah diposisikan sebagai disiplin yang membahas aturan negara, dasar/konstitusi, aturan hukum, sumber hukum, hingga metode menuju kekuasaan dalam pemerintahan yang berlandaskan nash (Warjiyati, 2019).
Pada level analitis ilmu politik, sebagian kajian (mengacu pada Almond–Coleman sebagaimana dikutip) membedakan fungsi-fungsi politik ke dalam fungsi masukan (input)—seperti sosialisasi politik, rekrutmen politik, artikulasi dan agregasi kepentingan, serta komunikasi politik—dan fungsi keluaran (output)—yakni pembuatan aturan, pelaksanaan aturan, dan pengawasan atas pelaksanaan aturan (Mighfar, 2019; Nawawi & Juandi, 2021). Pembedaan ini relevan untuk menstrukturkan pembahasan fungsi negara dalam perspektif politik Islam: negara tidak hanya "menghasilkan" hukum/kebijakan (output), tetapi juga memerlukan mekanisme penyaluran aspirasi dan pembentukan orientasi warga (input) agar tujuan kemaslahatan dan keteraturan dapat dicapai (Mighfar, 2019; Nawawi & Juandi, 2021).
________________________________________
3. Tujuan Negara/Pemerintahan dalam Perspektif Politik Islam: Kesejahteraan, Kebahagiaan, dan Keadilan
Sejumlah literatur yang membahas pemikiran politik Islam klasik menegaskan bahwa negara lahir karena manusia sebagai makhluk sosial membutuhkan kerja sama untuk memenuhi kebutuhan dan mencapai tujuan hidup (Mighfar, 2019). Dalam pembacaan terhadap al-Fārābī, tujuan pembentukan negara dikaitkan dengan pencapaian "kebahagiaan" (happiness) melalui kerja sama sosial dan bantuan timbal balik (Solihin, 2023), dan pemimpin negara dipahami berkewajiban membimbing anggota masyarakat agar berjalan secara adil di "jalan yang benar" sesuai doktrin agama dan mencegah penyimpangan dari tujuan pembentukan negara (kebahagiaan dunia dan akhirat) (Irsyad, 2020). Sejalan dengan itu, kajian tentang tujuan negara dalam perspektif ilmu politik menegaskan orientasi negara untuk mensejahterakan seluruh warga negara, bukan kelompok atau individu tertentu (Solihin, 2023).
Di sisi lain, konsepsi "masyarakat madani" yang dirujukkan pada preseden Madinah (Nabi dan Khulafā' Rāsyidīn) memuat pilar-pilar normatif yang mencakup keadilan (justice) serta unsur deliberasi/musyawarah dan persaudaraan (Muhkam et al., 2024). Ini memperlihatkan bahwa dalam orientasi politik Islam, kesejahteraan dan keadilan tidak diperlakukan sebagai tambahan perifer, melainkan bagian dari basis normatif penyelenggaraan kehidupan publik (Muhkam et al., 2024), serta berkelindan dengan gagasan Islam sebagai nilai moral bagi pengelolaan negara, sementara negara menjadi wadah bagi aktualisasi nilai-nilai Islam dalam tatanan publik (Muhkam et al., 2024).
________________________________________
4. Fungsi Negara Menurut Ilmu Politik Islam
4.1 Fungsi Pertahanan: Proteksi Teritorial dan Ketahanan dari Ancaman Eksternal
Dalam pandangan yang menekankan kebutuhan manusia akan otoritas, ditegaskan bahwa umat manusia memerlukan otoritas dan peran negara sebagai "penegak utama" bagi keteraturan hidup kolektif (Saad, 2003). Pada level etis, negara dinyatakan wajib memikul peran untuk "menyelamatkan setiap jengkal wilayah dan penduduk yang menjadi bagian eksistensinya", sehingga fungsi negara tidak berhenti pada rasionalitas administratif melainkan juga tanggung jawab etik atas keselamatan wilayah dan penduduk (Saad, 2003). Klaim ini menyediakan justifikasi konseptual bagi fungsi pertahanan sebagai proteksi atas keberlangsungan komunitas politik.
Dimensi pertahanan juga dapat dibaca dari perdebatan historis-teologis tentang tindakan politik Nabi. Dalam pembacaan 'Alī 'Abd al-Rāziq, tindakan Nabi seperti perang, pemungutan pajak/zakat, dan jihad diposisikan sebagai tindakan politik yang tidak identik dengan fungsi kenabian sebagai utusan Allah; perang dipahami "demi untuk negara (kerajaan, mulk)" dan untuk konsolidasi politik (Anzaikhan, 2019). Walaupun pandangan ini kontroversial dan menjadi bagian dari spektrum sekularistik dalam debat Islam–negara (Anzaikhan, 2019; Handayani, 2017), ia memperlihatkan bahwa pertahanan (perang/konflik) dapat dipahami sebagai fungsi politik kenegaraan yang berkaitan dengan proteksi dan konsolidasi komunitas politik (Anzaikhan, 2019), bukan sekadar ritual keagamaan.
Dalam konteks negara Muslim kontemporer, studi mengenai institusi militer menunjukkan keterkaitan pertahanan–keamanan dengan stabilitas. Kajian tentang eksistensi militer perempuan di Arab Saudi, misalnya, menyebut keterlibatan perempuan dalam institusi militer berkontribusi pada stabilitas keamanan dan perbaikan sistem keamanan, serta tetap dibingkai sebagai kebijakan yang mempertahankan prinsip syariah sebagai instrumen politik (Rifa'i, 2022). Walaupun studi ini bersifat spesifik-kontekstual, ia menguatkan tesis bahwa pertahanan adalah fungsi negara yang dioperasionalisasi melalui institusi dan kebijakan keamanan, dan dapat (dalam pembacaan tertentu) dipadukan dengan rujukan normatif syariah (Rifa'i, 2022).
4.2 Fungsi Keamanan: Ketertiban Internal, Pencegahan Kejahatan, dan Stabilitas Sosial
Sejumlah literatur menekankan bahwa politik memerlukan kekuasaan agar kebijakan dapat berjalan dalam masyarakat (Ilham, 2020). Dalam kaitannya dengan ketertiban internal, dijelaskan bahwa negara membutuhkan kekuasaan "agar terjadi ketertiban" dan untuk mengantisipasi tindakan destruktif seperti perjudian, pelacuran, pencurian, dan penindasan (Ilham, 2020). Rumusan ini menggambarkan fungsi keamanan sebagai penjagaan tatanan sosial dari gangguan internal, yang dalam perspektif administrasi/politik negara dipahami sebagai prasyarat operasional kebijakan publik (Ilham, 2020).
Fungsi keamanan internal juga terkait dengan gagasan pemerintahan yang mencakup pengaturan warga yang plural. Dalam kajian tentang peran imam dalam sejarah Islam, disebutkan bahwa pada masa Rasulullah dan Khulafā' Rāsyidīn, peran kepemimpinan mencakup mengatur negara dan warga negara yang berbeda agama dan etnis secara politik, di samping mengatur tatanan hukum dalam masyarakat Muslim dan non-Muslim (Ismanu & Mar'iyah, 2021). Pernyataan ini menegaskan aspek keamanan sebagai kemampuan pemerintahan mengelola kemajemukan dan menjaga keteraturan hukum–politik lintas komunitas (Ismanu & Mar'iyah, 2021).
Keterkaitan keamanan dengan perdamaian sosial juga tampak dalam pembahasan HAM dan perjanjian Madinah: disebutkan bahwa dalam sejarah Islam, gagasan HAM diperkenalkan melalui perjanjian yang "mengemukakan aturan untuk menjaga kedamaian bersama" antarwarga Madinah yang berbeda kepercayaan (Islamy, 2023). Walaupun fokusnya pada HAM dan pendidikan politik, rujukan ini memperlihatkan bahwa keamanan/ketertiban dalam perspektif politik Islam dapat dibangun melalui pengaturan normatif yang memayungi ko-eksistensi damai warga yang berbeda keyakinan (Islamy, 2023), sejalan dengan penekanan pilar keadilan dan persaudaraan dalam konstruksi masyarakat madani (Muhkam et al., 2024).
4.3 Fungsi Kesejahteraan: Pelayanan Publik, Pengelolaan Ekonomi, dan Kemaslahatan
Orientasi kesejahteraan dinyatakan eksplisit dalam pembahasan tujuan negara: negara dibentuk untuk mensejahterakan seluruh warga negara, bukan individu tertentu (Solihin, 2023). Dalam perspektif administrasi publik, pelayanan publik diposisikan sebagai peran penting administrasi untuk mewujudkan salah satu tujuan utama pembentukan negara, yaitu kesejahteraan masyarakat (Ayu et al., 2022). Dua rujukan ini menyatu pada tesis bahwa kesejahteraan adalah tujuan sekaligus fungsi: negara (melalui administrasi) menjalankan layanan publik demi realisasi kesejahteraan (Ayu et al., 2022; Solihin, 2023).
Dalam bidang ekonomi, literatur politik ekonomi Islam menekankan peran aktif pemerintah/negara. Disebutkan bahwa "kesejahteraan negara" merujuk pada peran aktif pemerintah dalam mengelola ekonomi, dan sumber-sumber keuangan negara dipahami sebagai pendorong kesejahteraan negara dan masyarakat, dengan pengeluaran untuk kepentingan publik (Moesa, 2012). Pada tataran epistemologis, kajian ekonomi politik Islam juga menegaskan bahwa negara memiliki peran penting dalam perekonomian, dan regulasi ekonomi politik ditekankan pada penanggungan manfaat (kemaslahatan) dari regulasi, tanpa mengabaikan kebebasan individu (Winata, 2019). Kerangka ini konsisten dengan pandangan bahwa hukum (berbasis aturan agama) diproyeksikan mampu mengorganisasi sistem ekonomi secara seimbang dan meningkatkan produktivitas demi kesejahteraan masyarakat (Saad, 2003).
Kesejahteraan dalam politik Islam juga sering dipahami tidak semata urusan negara, melainkan membutuhkan relasi negara–masyarakat sipil. Dalam teori masyarakat madani, civil society disebut memiliki fungsi komplementer (melengkapi negara sebagai pelayan publik), substitutor (melakukan yang belum/tidak dilakukan negara), dan kekuatan penyeimbang (counter-balancing) terhadap negara (Muhkam et al., 2024). Sejalan dengan itu, Muhammadiyah diposisikan sebagai civil society yang berperan memengaruhi politik dan ekonomi melalui kehidupan asosiasi demokratis dan diskusi ruang publik, serta tampil sebagai agen transformasi ketika institusi publik/negara gagal menjalankan fungsi (Setiawan et al., 2022). Dengan demikian, fungsi kesejahteraan dalam perspektif politik Islam dapat disintesis sebagai fungsi negara yang diperkuat/diuji melalui kapasitas masyarakat sipil untuk melengkapi, menggantikan, atau mengoreksi peran negara (Muhkam et al., 2024; Setiawan et al., 2022).
4.4 Fungsi Keadilan: Penegakan Hukum, Tata Kelola Kekuasaan, dan Orientasi Etik
Keadilan tampil sebagai pilar normatif dalam model masyarakat madani yang dirujuk pada preseden Madinah dan Khulafā' Rāsyidīn (Muhkam et al., 2024). Dalam ranah pembangunan ekonomi dan hukum, nilai keadilan juga ditekankan sebagai prinsip yang seharusnya menjadi dasar pengembangan sistem ekonomi sesuai prinsip syariah (keadilan, kebersamaan, kesetaraan, kemanfaatan) (Jufri, 2020). Ini menunjukkan bahwa keadilan dalam politik Islam tidak semata slogan moral, melainkan nilai yang diproyeksikan masuk ke desain institusi dan kebijakan (Jufri, 2020; Muhkam et al., 2024).
Dari sudut pandang fungsional sistem politik, keadilan memerlukan perangkat "output" berupa pembuatan aturan, pelaksanaan aturan, dan pengawasan (Mighfar, 2019; Nawawi & Juandi, 2021). Secara kelembagaan, pembahasan fiqh siyāsah juga dapat dikaitkan dengan pembagian fungsi kekuasaan: kajian tentang penerapan trias politica dalam tinjauan fikih siyāsah menegaskan adanya fungsi rulemaking (legislasi), rule application (eksekutif), dan rule adjudication (yudikatif) (Warjiyati, 2019). Literatur lain menambahkan bahwa parlemen (dengan ragam bentuk) umumnya memiliki fungsi legislasi, budgeting, dan pengawasan; dalam konteks negara-negara Islam disebut pula istilah Ahl al-Ḥalli wa al-'Aqd (Randi et al., 2021). Rangkaian ini dapat disintesiskan sebagai argumen bahwa fungsi keadilan menuntut infrastruktur institusional yang mampu memproduksi aturan, mengimplementasikannya, dan mengadili pelanggaran, disertai mekanisme pengawasan (Mighfar, 2019; Nawawi & Juandi, 2021; Randi et al., 2021; Warjiyati, 2019).
Relasi hukum–politik juga ditegaskan saling bergantung: politik tanpa hukum berpotensi melahirkan kesewenang-wenangan, sementara hukum tanpa politik menjadi lumpuh (Itmam, 2013). Karena itu, fungsi keadilan dalam negara (menurut perspektif politik hukum) menuntut konfigurasi politik yang membuka peluang peran rakyat secara maksimal dalam penentuan kebijakan negara (Itmam, 2013), sejalan dengan perhatian pada nilai deliberasi/musyawarah dalam pilar masyarakat madani (Muhkam et al., 2024). Dengan kata lain, keadilan menuntut rule of law sekaligus partisipasi sebagai syarat agar hukum tidak menjadi alat dominasi semata (Itmam, 2013; Muhkam et al., 2024).
________________________________________
5. Dimensi Penopang: Moralitas Publik dan Kontrol Sosial atas Negara
Walaupun pertanyaan menekankan empat fungsi (pertahanan, keamanan, kesejahteraan, keadilan), sejumlah literatur politik Islam menempatkan moralitas sebagai mekanisme penopang lintas-fungsi. Misalnya, ulama dipandang penting untuk mengontrol kebijakan penguasa dan berperan sebagai pencerah pemikiran umat sekaligus panutan moral (Hasibuan, 2018). Dalam kajian tentang politik kiai, ditegaskan bahwa legitimasi kiai tidak terutama diperoleh melalui dukungan kekuasaan/politik, melainkan dari sikap dan tindakan moral serta otoritas keagamaan (Politik dalam Islam, 2018). Dua rujukan ini menyiratkan bahwa dalam politik Islam, fungsi negara idealnya dikawal oleh otoritas moral-keagamaan agar kebijakan (termasuk yang berkaitan dengan keamanan, kesejahteraan, dan keadilan) tidak menyimpang dari orientasi etik (Hasibuan, 2018; Politik dalam Islam, 2018).
Secara organisasi sosial, peran kontrol ini juga dapat dijelaskan melalui konsep civil society: masyarakat madani berfungsi sebagai kekuatan penyeimbang negara (Muhkam et al., 2024), dan Muhammadiyah diposisikan dapat tampil sebagai agen transformasi ketika institusi negara/publik gagal menjalankan peran dan fungsi (Setiawan et al., 2022). Dengan demikian, ilmu politik Islam—dalam sebagian artikulasi kontemporernya—tidak hanya menekankan "apa yang harus negara kerjakan", tetapi juga "bagaimana negara dikawal" oleh kekuatan moral dan masyarakat sipil agar fungsi-fungsi negara berjalan menuju kemaslahatan (Muhkam et al., 2024; Setiawan et al., 2022) dan tidak terjebak pada pragmatisme kekuasaan yang dapat menginstrumentalisasi simbol agama (Politik dalam Islam, 2018).
________________________________________
6. Kesimpulan
Berdasarkan sintesis literatur yang tersedia, fungsi negara dalam ilmu politik Islam dapat dirumuskan secara substantif sebagai berikut. Pertama, fungsi pertahanan: kewajiban etik dan politik untuk melindungi wilayah dan penduduk (proteksi teritorial dan keberlangsungan komunitas) (Saad, 2003), dengan catatan terdapat perdebatan tentang bagaimana tindakan perang diposisikan dalam relasi agama–politik (Anzaikhan, 2019). Kedua, fungsi keamanan: pemeliharaan ketertiban internal melalui otoritas negara untuk mencegah tindakan destruktif dan mengelola kemajemukan warga dalam tatanan hukum–politik (Ilham, 2020; Ismanu & Mar'iyah, 2021), serta menjaga perdamaian bersama lintas iman (Islamy, 2023). Ketiga, fungsi kesejahteraan: orientasi negara untuk mensejahterakan seluruh warga (Solihin, 2023) melalui pelayanan publik (Ayu et al., 2022) dan peran aktif dalam pengelolaan ekonomi–keuangan bagi kepentingan publik/kemaslahatan (Moesa, 2012; Winata, 2019), diperkuat oleh peran civil society sebagai komplementer/substitutor/penyeimbang (Muhkam et al., 2024; Setiawan et al., 2022). Keempat, fungsi keadilan: penegakan prinsip keadilan sebagai pilar masyarakat politik Islam (Muhkam et al., 2024) melalui produksi–implementasi–pengawasan aturan (fungsi output politik) (Mighfar, 2019; Nawawi & Juandi, 2021) dan tata kelola kekuasaan (legislatif–eksekutif–yudikatif) (Randi et al., 2021; Warjiyati, 2019), dengan pengakuan bahwa hukum dan politik saling membutuhkan agar tidak lumpuh atau sewenang-wenang (Itmam, 2013).
________________________________________
Daftar Pustaka
Anzaikhan, M. (2019). Hakikat administrasi pemerintahan Islam. Al-Ijtima'i International Journal of Government and Social Science, 5(1), 56–80. https://doi.org/10.22373/jai.v5i1.465
Ayu, D., Arzam, A., & Witro, D. (2022). Kajian politik melalui kebijakan pengaturan dalam ekonomi Islam sebagai unsur formil. Al-Amwal Journal of Islamic Economic Law, 7(1), 37–49. https://doi.org/10.24256/alw.v7i1.2925
Handayani, P. (2017). Buku ajar Al-Islam dan Kemuhammadiyahan - 3 (AIK - 3). https://doi.org/10.21070/2017/978-979-3401-77-5
Hasibuan, M. (2018). Peranan hukum dalam pembangunan ekonomi negara menurut pandangan Ibnu Khaldun. Al-Risalah Forum Kajian Hukum dan Sosial Kemasyarakatan, 11(02), 75–118. https://doi.org/10.30631/al-risalah.v11i02.469
Ilham, M. (2020). Pemberdayaan politik santri pada Pilwali di Surabaya. Al-Qanun Jurnal Pemikiran dan Pembaharuan Hukum Islam, 23(1), 149–170. https://doi.org/10.15642/alqanun.2020.23.1.149-170
Irsyad, M. (2020). Urgensi pemahaman politik dan hukum dalam menghadapi dinamika organisasi Pemuda Muhammadiyah di Kota Medan. Iuris Studia Jurnal Kajian Hukum. https://doi.org/10.55357/is.v1i2.42
Islamy, A. (2023). Pengarusutamaan moderasi beragama dalam penyelenggaraan majelis taklim di Indonesia. Journal of Religious Policy, 2(1), 103–132. https://doi.org/10.31330/repo.v2i1.17
Ismanu, M. N., & Mar'iyah, C. (2021). Faktor-faktor internal kemenangan Partai Keadilan Sejahtera dalam pemilihan anggota DPRD Kota Depok tahun 2019. Politicon Jurnal Ilmu Politik, 3(1), 34–59. https://doi.org/10.15575/politicon.v3i1.9507
Itmam, M. S. (2013). Hukum Islam dalam pergumulan politik hukum nasional era reformasi. Al-Tahrir Jurnal Pemikiran Islam, 13(2), 273. https://doi.org/10.21154/al-tahrir.v13i2.17
Jufri, A. (2020). Masyarakat madani dan penguatan demokrasi politik Islam di Indonesia. Jurnal Ilmiah Al-Jauhari Jurnal Studi Islam dan Interdisipliner, 5(2), 285–307. https://doi.org/10.30603/jiaj.v5i2.1385
Kurniawan, P. (2018). Masyarakat dan negara menurut al-Farabi. Jurnal El-Qanuniy Jurnal Ilmu-Ilmu Kesyariahan dan Pranata Sosial, 4(1), 101–115. https://doi.org/10.24952/el-qonuniy.v4i1.1830
Mighfar, S. (2019). Ambiguitas politik ulama-kiai. Lisan Al-Hal Jurnal Pengembangan Pemikiran dan Kebudayaan, 13(1), 37–50. https://doi.org/10.35316/lisanalhal.v13i1.448
Moesa, A. M. (2012). Kiai NU dalam paradigma politik kebangsaan. Al-Daulah Jurnal Hukum dan Perundangan Islam, 2(1), 97–118. https://doi.org/10.15642/ad.2012.2.1.97-118
Muhkam, M. F., Sari, M., Rasyid, M., Faizal, A. R. A. N. P., & Djabbar, Y. (2024). Optimizing the role of national unity and political bodies in supervising mass organizations and fostering Pancasila values, national insight and moderate values in Soppeng Regency. Jetish Journal of Education Technology Information Social Sciences and Health, 3(2), 1627–1634. https://doi.org/10.57235/jetish.v3i2.3497
Muthhar, Moh. A. (2016). Kontekstualisasi filsafat politik al-Fārābī dalam pemikiran politik modern. Maraji Jurnal Ilmu Keislaman, 3(1), 28–54. https://doi.org/10.36835/maraji.v3i1.61
Nawawi, N., & Juandi, W. (2021). Ijtihad politik kyai: Pergeseran otoritas KHR. Ach. Fawaid As'ad Situbondo. Lisan Al-Hal Jurnal Pengembangan Pemikiran dan Kebudayaan, 15(2), 241–264. https://doi.org/10.35316/lisanalhal.v15i2.1614
Politik dalam Islam: Makna, tujuan dan falsafah (kajian atas konsep era klasik). (2018). Aqidah-Ta Jurnal Ilmu Aqidah, 4(1), 114–130. https://doi.org/10.24252/aqidahta.v4i1.5653
Randi, R., Yulasteriyani, Y., & Junaidi, J. (2021). Ulama dan politik di Indonesia dalam sudut pandang sosiologi. JISIP (Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan), 5(2). https://doi.org/10.36312/jisip.v5i2.1994
Rifa'i, A. (2022). Esensi masjid dalam peradaban masyarakat madani. Revorma Jurnal Pendidikan dan Pemikiran, 2(1), 1–12. https://doi.org/10.62825/revorma.v2i1.19
Saad, S. (2003). Khilafah dalam pandangan 'Ali 'Abd al-Raziq. Al Qalam, 20(97), 125. https://doi.org/10.32678/alqalam.v20i97.648
Sari, Y. N. P. (2021). Peran ulama dalam politik. https://doi.org/10.31219/osf.io/gywsc
Setiawan, D., Khodijah, K., & Arianto, D. (2022). Relevansi pemikiran pendidikan al-Ṭaḥṭawī terhadap politik pendidikan Islam di Indonesia. Bulletin of Indonesian Islamic Studies, 1(2), 117–128. https://doi.org/10.51214/biis.v1i2.227
Solihin, D. (2023). Tafsir normatif terhadap perkembangan politik hukum ekonomi syariah. Jurnal Pelita Nusa, 1(1), 1–18. https://doi.org/10.61612/jpn.v1i1.5
Warjiyati, S. (2019). Peranan partai politik Islam dalam pelaksanaan pemilihan kepala daerah serentak di Indonesia. Al-Daulah Jurnal Hukum dan Perundangan Islam, 9(2), 274–299. https://doi.org/10.15642/ad.2019.9.2.274-299
Winata, S. (2019). Politik dan kebijakan pendidikan aspek masyarakat (orang tua murid). An-Nidhom Jurnal Manajemen Pendidikan Islam, 4(2), 101. https://doi.org/10.32678/annidhom.v4i2.4418
di

Tidak ada komentar:

Posting Komentar