02101 - Federalisme dalam Perspektif Ilmu Politik Islam: Kajian Konseptual dan Institusional

Federalism in the Perspective of Islamic Political Science: A Conceptual and Institutional Study

________________________________________

Abstrak

Artikel ini mengkaji konsep federalisme dalam perspektif ilmu politik Islam secara konseptual dan institusional. Dengan menggunakan metode kajian literatur, artikel ini menelusuri pengertian federalisme sebagai pembagian kekuasaan vertikal/teritorial antara pemerintah pusat dan daerah, membedakannya dari desentralisasi, serta menempatkannya dalam kerangka normatif siyāsah syar'iyyah. Hasil kajian menunjukkan bahwa federalisme tidak memiliki landasan tekstual tunggal dalam sumber-sumber Islam, melainkan merupakan wilayah ijtihad ketatanegaraan yang dapat dinilai berdasarkan prinsip musyawarah, keadilan, dan kemaslahatan. Piagam Madinah sering dijadikan rujukan historis, meskipun terdapat perbedaan pembacaan tentang apakah ia mencerminkan prinsip federatif atau sentralistik. Studi kasus Malaysia memperlihatkan bahwa federalisme dalam negara beridentitas Islam dapat berkembang menjadi sistem yang relatif sentralistik dalam praktiknya. Artikel ini menyimpulkan bahwa federalisme menurut ilmu politik Islam paling tepat dipahami sebagai kerangka ijtihadi-konstitusional yang harus diuji melalui prinsip siyāsah syar'iyyah dan efektivitas desain konstitusional.

Kata kunci: federalisme, ilmu politik Islam, siyāsah syar'iyyah, Piagam Madinah, desentralisasi, pembagian kekuasaan

________________________________________

Abstract

This article examines the concept of federalism from the perspective of Islamic political science, both conceptually and institutionally. Employing a literature review method, this article traces the understanding of federalism as a vertical/territorial division of power between central and regional governments, distinguishes it from decentralization, and situates it within the normative framework of siyāsah syar'iyyah. The findings indicate that federalism has no single textual foundation in Islamic sources; rather, it constitutes a domain of constitutional ijtihad that must be evaluated against the principles of deliberation (musyawarah), justice, and public interest (maslahah). The Medina Charter is frequently invoked as a historical reference, although scholarly readings differ as to whether it reflects federative or centralistic principles. The case of Malaysia demonstrates that federalism in a state with an Islamic identity may evolve into a relatively centralized system in practice. This article concludes that federalism in Islamic political science is best understood as an ijtihadi-constitutional framework that must be tested against the principles of siyāsah syar'iyyah and the effectiveness of constitutional design.

Keywords: federalism, Islamic political science, siyāsah syar'iyyah, Medina Charter, decentralization, division of power

________________________________________

A. Pendahuluan

Federalisme merupakan salah satu isu sentral dalam kajian ilmu politik dan hukum tata negara, terutama yang berkaitan dengan pengaturan hubungan pusat dan daerah. Dalam konteks negara-negara yang memiliki identitas keislaman, pertanyaan tentang relevansi dan legitimasi federalisme menjadi semakin kompleks karena harus dipertemukan dengan prinsip-prinsip normatif yang bersumber dari tradisi hukum dan politik Islam.

Perdebatan tentang bentuk negara dalam Islam—apakah kesatuan, federal, atau varian lainnya—tidak pernah menemukan konsensus tunggal. Hal ini disebabkan oleh kenyataan bahwa sumber-sumber utama Islam, yakni Al-Qur'an dan hadis, tidak secara eksplisit merumuskan teori politik atau model negara yang baku. Karena itu, berbagai bentuk pengaturan ketatanegaraan, termasuk federalisme, lebih tepat dipandang sebagai hasil penalaran politik-hukum (ijtihad) yang lahir dari upaya menjawab tantangan tata kelola kontemporer.

Artikel ini bertujuan untuk mengkaji konsep federalisme dalam perspektif ilmu politik Islam secara sistematis. Kajian ini mencakup empat pokok bahasan utama, yaitu: (1) pengertian federalisme dan pembedaannya dari desentralisasi; (2) status federalisme dalam perspektif normatif Islam; (3) Piagam Madinah sebagai rujukan historis dalam diskusi pembagian kewenangan; serta (4) implementasi federalisme dalam konteks negara Muslim kontemporer, dengan Malaysia sebagai studi kasus.

________________________________________

B. Metode

Artikel ini disusun menggunakan pendekatan kajian literatur (literature review) yang bersifat konseptual-analitis. Sumber-sumber yang dikaji mencakup artikel jurnal ilmiah, kajian hukum tata negara, dan studi perbandingan sistem pemerintahan yang relevan dengan tema federalisme, desentralisasi, dan ilmu politik Islam. Analisis dilakukan dengan cara mengidentifikasi, membandingkan, dan mensintesis berbagai perspektif teoritis dan empiris yang terdapat dalam literatur yang dikaji.

________________________________________

C. Pembahasan

1. Pengertian Federalisme sebagai Pembagian Kekuasaan Pusat–Daerah dalam Ilmu Politik

Dalam ilmu politik dan ilmu negara, federalisme umumnya dipahami sebagai bentuk negara yang mengatur pembagian kekuasaan secara teritorial/vertikal antara pemerintah pusat dan pemerintah negara bagian/daerah (power sharing/territorial division of power) (Ali, 2021; Yahya, 2022). Dalam konseptualisasi pembagian kekuasaan, sejumlah literatur membedakan pembagian kekuasaan horizontal—misalnya pemisahan/pembagian fungsi legislatif, eksekutif, dan yudikatif—dari pembagian kekuasaan vertikal/areal/teritorial antara pusat dan wilayah (Maula, 2022; Yahya, 2022). Karena itu, federalisme sering ditempatkan sebagai salah satu ekspresi dari pembagian kekuasaan vertikal (areal/territorial division of power) (Maula, 2022; Yahya, 2022).

Definisi yang lebih teknis-konstitusional menekankan bahwa federalisme ada ketika sebuah negara memiliki sekurang-kurangnya dua tingkat pemerintahan yang memiliki kewenangan legislatif dan eksekutif yang bersumber dari konstitusi, dan masing-masing tingkat dapat bertindak mandiri dalam menjalankan kewenangan itu (Ruhullah et al., 2024). Pada titik ini, federalisme dibedakan dari bentuk pembagian kewenangan yang tidak dijamin secara konstitusional (Zada, 2015a, 2015b).

2. Federalisme versus Desentralisasi: Pembedaan yang Penting dalam Teori Pembagian Kekuasaan

Banyak diskusi tentang pusat–daerah menyamakan federalisme dengan desentralisasi, padahal keduanya dapat dipisahkan secara analitis. Satu pembedaan kunci adalah soal jaminan otonomi subnasional. Literatur tentang federalisme dan desentralisasi di kawasan konflik menyatakan bahwa keduanya sama-sama membagi tanggung jawab antarlevel pemerintahan, tetapi federalisme memberi jaminan (security) otonomi karena pembagian kewenangan berbasis konstitusi, sedangkan dalam sistem desentralisasi otonomi subnasional dapat bergantung pada kehendak pusat dan secara teoritis bisa ditarik kembali (Zada, 2015a). Dengan kata lain, federalisme menolak "kewenangan sepihak untuk recentralize" yang dapat muncul dalam desain desentralisasi tertentu (Zada, 2015a).

Namun, hubungan negara kesatuan (unitary) dan federal tidak selalu dipahami secara dikotomis. Kajian tentang desentralisasi asimetris menegaskan bahwa korelasi federalisme–unitarisme dengan desentralisasi–dekonsentrasi lebih tepat dibayangkan sebagai kontinum/matriks, di mana pendulum dapat bergerak sentripetal maupun sentrifugal (Zada, 2015b). Sejalan dengan itu, kajian hukum tata negara tentang negara kesatuan menekankan bahwa dalam negara kesatuan, kedaulatan dan independensi bertumpu pada satu pemerintah pusat, meskipun pusat dapat mendelegasikan sebagian urusan melalui otonomi—membentuk negara kesatuan bersistem desentralisasi—dan otoritas final tetap berada pada pusat (Candraningrum, 2014). Kerangka kontinum ini membantu menjelaskan mengapa praktik empiris bisa menampilkan federalisme yang sangat tersentralisasi atau negara kesatuan yang sangat terdesentralisasi (Zada, 2015b, 2015a).

3. Status Federalisme dalam Ilmu Politik Islam: Bukan Doktrin Baku, Melainkan Ranah Ijtihad Ketatanegaraan

3.1 Ketiadaan "Model Tunggal" Negara dalam Sumber Islam dan Implikasinya

Dalam literatur perbandingan agama–negara dan federalisme, terdapat pernyataan eksplisit bahwa Nabi tidak mewariskan teori/model umum negara, pemerintahan, atau konstitusi, dan bahwa tidak ada dalam Al-Qur'an maupun hadis sesuatu yang menyerupai "teori politik" dalam pengertian baku ilmu politik modern (Ruhullah et al., 2024). Klaim ini penting secara metodologis karena mendorong kesimpulan bahwa bentuk-bentuk ketatanegaraan modern—termasuk federalisme—tidak dapat diperlakukan sebagai "template normatif tunggal" yang secara langsung diturunkan dari teks, tetapi harus ditempatkan sebagai hasil penalaran politik-hukum (ijtihad) untuk menjawab problem tata kelola (Ruhullah et al., 2024; Susanto, 2019).

Sejalan dengan itu, studi tentang otonomi daerah dari perspektif al-siyāsah al-syar'iyyah menyatakan bahwa para ahli hukum Islam sepakat bahwa doktrin Islam tidak mengatur seluruh aspek sosial-politik secara rinci, dan Islam menyediakan ruang ijtihad untuk menemukan solusi atas persoalan administratif/mu'āmalāt (Susanto, 2019). Dengan demikian, federalisme sebagai arsitektur pembagian kewenangan dapat dipahami—dalam bahasa ilmu politik Islam—sebagai opsi institusional-ijtihadi untuk mengelola urusan pemerintahan dan kemaslahatan, bukan sebagai bentuk yang "ditetapkan" secara tekstual (Ruhullah et al., 2024; Susanto, 2019).

3.2 Islam, Tata Kelola Negara, dan Faktor Institusional yang Memengaruhi Penerimaan Federalisme

Literatur tentang nexus agama dan federalisme di Asia menambahkan nuansa bahwa Islam memiliki kecenderungan terdesentralisasi—misalnya banyak sekte/komunitas dengan pemimpin spiritual masing-masing—tetapi pada fase awal ia disebut pernah bermula sangat tersentralisasi di bawah Nabi dan khalifah-khalifah awal, lalu sentralisasi itu menurun (Ruhullah et al., 2024). Literatur yang sama menegaskan bahwa dalam banyak konteks, Islam juga terikat kuat dengan tata kelola dan legislasi negara, sebagaimana tampak dalam sejarah kesultanan/imperium tertentu (Ruhullah et al., 2024). Karena itu, penerimaan atau resistensi terhadap federalisme tidak hanya dipengaruhi oleh ada/tidaknya tradisi perjanjian (covenant), tetapi juga oleh ciri lain: tingkat sentralisasi organisasi keagamaan, derajat keterjalinan agama–negara, dan bagaimana identitas nasional merespons potensi empowerment kelompok lain melalui pengaturan federal (Ruhullah et al., 2024).

Kerangka ini relevan bagi ilmu politik Islam karena menempatkan perdebatan "federalisme" bukan hanya pada level normatif-teologis, melainkan juga pada level sosiologi institusi agama, relasi agama–negara, dan desain politik yang mengatur keragaman (Ruhullah et al., 2024; Zada, 2015b).

4. Piagam/Konstitusi Madinah sebagai Rujukan Historis dalam Diskusi Pembagian Kewenangan

4.1 Konstitusi Madinah sebagai Dasar Pembentukan Masyarakat Bernegara dan Pengakuan Komunitas

Kajian tentang implementasi Konstitusi Madinah menekankan bahwa dokumen itu tidak hanya mengatur kehidupan internal Muslim, tetapi juga mempersatukan Muslim dengan Yahudi beserta sekutunya, serta menandai perubahan dari stateless society menjadi state society (Ali, 2021). Kajian lain tentang konstitusionalisme Indonesia juga membandingkannya dengan Konstitusi Madinah, menyatakan bahwa pada abad ke-7 Nabi membentuk sistem politik melalui Piagam/Charter/Constitution of Medina—yang disebut ditetapkan pada 622 M—yang mengatur ketentuan keberadaan penduduk Madinah (Iskandar, 2018). Dalam literatur yang mengusulkan reformasi sistem pemerintahan kontemporer, compact of Medina juga diposisikan sebagai model penting dalam pengembangan teori politik Islam; bahkan disebut bahwa Yahudi menjadi constitutional partners dalam pembentukan negara Islam pertama (Sejati & Hakim, 2023).

Pada level substansi kewargaan, kajian Konstitusi Madinah menyatakan terdapat pernyataan yang mengakui keberadaan berbagai kelas/kelompok—Arab dan Yahudi—yang menjadi warga Madinah (Ali, 2021), memperkuat pembacaan bahwa tata kelola awal tersebut berinteraksi dengan pluralitas komunitas (Ali, 2021; Sejati & Hakim, 2023).

4.2 Apakah Konstitusi Madinah Bersifat Federal? Perbedaan Pembacaan dan Signifikansinya

Kajian Konstitusi Madinah menyatakan bahwa dokumen tersebut memuat unsur-unsur pembentukan negara, serta secara implisit memberi gambaran tentang bentuk negara dan hubungan kekuasaan ketika berhadapan dengan wilayah, dengan dikotomi konseptual: federatif versus unitaris (Ali, 2021). Dalam kerangka ilmu politik, dikotomi federation dan unity dipautkan pada pembagian kekuasaan menurut tingkat/level yang disebut power sharing/territorial division of power (Ali, 2021)—sejalan dengan kerangka pembagian kekuasaan vertikal/areal (Maula, 2022; Yahya, 2022).

Namun, terdapat ketegangan interpretatif dalam literatur. Satu sisi menyatakan pemerintahan Nabi mempraktikkan prinsip yang dibaca sebagai decentralization dan deconcentration (pembagian kewenangan), dan bahkan menyimpulkan bahwa Nabi mentransformasikan federative state menuju unity of decentralization (Ali, 2021). Sisi lain menyatakan bahwa fase awal Islam bermula sangat tersentralisasi di bawah Nabi dan khalifah awal, lalu sentralisasi itu menurun (Ruhullah et al., 2024). Bagi ilmu politik Islam, perbedaan pembacaan ini menunjukkan bahwa: (1) Piagam Madinah sering dipakai sebagai sumber inspirasi institusional, bukan cetak biru tunggal; dan (2) pengaitan Piagam Madinah dengan federalisme/desentralisasi sangat bergantung pada kategori analitis modern yang dipakai penafsir, yakni federasi–unitaris dan sentralisasi–desentralisasi (Ali, 2021; Ruhullah et al., 2024; Zada, 2015b).

Dengan kata lain, bukti historis yang sama dapat mendukung pembacaan yang berbeda, tetapi keduanya sama-sama menegaskan bahwa isu inti yang dibicarakan adalah bagaimana kewenangan diorganisasi antarkomunitas/wilayah dalam satu tatanan politik (Ali, 2021; Ruhullah et al., 2024).

5. Federalisme dalam Perspektif Siyāsah Syar'iyyah: Tujuan Normatif (Musyawarah, Keadilan, Kemaslahatan)

Studi otonomi daerah yang menggunakan perspektif al-siyāsah al-syar'iyyah menilai bahwa pembagian kewenangan dari pusat ke daerah dapat berdampak positif dan dapat selaras dengan prinsip-prinsip kebijakan hukum Islam yang memprioritaskan musyawarah, keadilan, dan kebaikan bersama (Susanto, 2019). Studi yang sama juga mengingatkan bahwa perlu fungsi kontrol yang baik, karena otonomi dapat membuka peluang penyalahgunaan wewenang (Susanto, 2019). Klaim ini relevan bagi federalisme dalam ilmu politik Islam: federalisme tidak hanya dinilai dari "bentuk", tetapi dari kemampuan desain institusional mewujudkan prinsip normatif dan mencegah mafsadah—misalnya penyalahgunaan kekuasaan—melalui mekanisme kontrol (Susanto, 2019; Zada, 2015a).

Selain itu, literatur desentralisasi pemerintahan menegaskan desentralisasi sebagai pembagian kekuasaan, tanggung jawab, dan sumber daya melalui dekonsentrasi, delegasi, atau devolusi dari pusat ke pemerintah lokal (Ruhulessin, 2019), serta sebagai transfer otoritas dari pusat ke pemerintah regional (Ruhulessin, 2019). Kerangka ini dapat dipakai sebagai "bahasa institusional" untuk menilai apakah sebuah pengaturan pusat–daerah—termasuk yang bersifat federal—telah mendekati tujuan partisipasi dan keteraturan pemerintahan yang diinginkan oleh siyāsah syar'iyyah (Ruhulessin, 2019; Susanto, 2019).

6. Contoh Kontemporer Negara Muslim: Malaysia sebagai Federalisme Beridentitas Islam dan Problem Sentralisasi

Malaysia secara konstitusional dipaparkan sebagai negara yang membagi wilayah kekuasaan dalam dua tingkatan: federal (persekutuan) dan negeri-negeri (Miftahuddin & Abdurahman, 2023). Kajian perbandingan sistem hukum tata negara juga menyatakan Malaysia menganut sistem federal dengan monarki demokratis (Ismail & Fauzi, 2022). Dalam kerangka identitas negara, beberapa kajian menegaskan bahwa Konstitusi Federal Malaysia (Article 3(1)) menyatakan Islam adalah agama Persekutuan, sementara agama lain dapat dipraktikkan secara damai dan harmonis (Darmoyo et al., 2024; Fitriana et al., 2020; Mukminto & Wahanisa, 2021). Kajian perbandingan konstitusi juga menambahkan bahwa Yang di-Pertuan Agong harus beragama Islam karena ia sekaligus "Kepala Agama Islam" dalam konteks tertentu, dan para penguasa Melayu di negara bagian berposisi sebagai kepala Islam di negara bagian masing-masing (Ismail & Fauzi, 2022; Mukminto & Wahanisa, 2021).

Akan tetapi, sejumlah kajian tentang federalisme Malaysia menekankan karakter tersentralisasinya. Kajian teoretis tentang stabilitas federalisme multietnik Malaysia mengidentifikasi tradisi pemerintah pusat yang kuat dan mengutip pelabelan Malaysia sebagai sistem yang sangat terpusat, bahkan pernah disebut centralized unitary system with federal features oleh sebagian pengamat (Kuol, 2020). Kajian lain menegaskan bahwa federalisme Malaysia dapat dipahami sebagai centralised parliamentary federalism dan menilai bahwa perlembagaan 1957 memberikan kekuasaan yang banyak pada pusat sementara negara bagian memiliki bidang kuasa yang lebih terbatas (Fessha & Dessalegn, 2022). Perspektif tata kelola ekonomi-politik dalam rezim otoritarian juga menyatakan bahwa Malaysia adalah negara federal asimetris dengan 13 negara bagian, tetapi kekuasaan legislatif dan eksekutif sangat terkonsentrasi di tingkat federal (Apaydin, 2018). Rangkaian literatur ini memperlihatkan bahwa dalam praktik, federalisme di negara Muslim tidak otomatis identik dengan "otonomi luas", dan bisa berkembang menjadi federalisme yang relatif sentralistik (Apaydin, 2018; Fessha & Dessalegn, 2022; Kuol, 2020).

Dinamika pusat–negara bagian juga tampak pada isu legislasi syariah. Studi tentang upaya partai Islam dalam legalisasi kebijakan syariah menyebut bahwa di Terengganu, pemerintah PAS yang didukung UMNO berhasil meloloskan Syariah Criminal Offences Act (2003), tetapi tidak dapat diimplementasikan karena bertentangan dengan konstitusi federal (Fitriana et al., 2020). Sementara itu, kajian dinamika konstitusi Islam pada periode nation-state menyatakan bahwa dalam model tertentu, wewenang "positifikasi" hukum Islam dapat berada di tingkat negara bagian dan menjadi sumber hukum dalam konstitusi negara bagian, tetapi tidak boleh bertentangan dengan ketentuan konstitusi federal (He et al., 2017). Kombinasi kedua uraian ini memperkuat poin teoretis bahwa federalisme—termasuk dalam negara beridentitas Islam—tetap ditentukan oleh hierarki norma konstitusional dan desain pembagian yurisdiksi (Fitriana et al., 2020; He et al., 2017).

________________________________________

D. Simpulan

Berdasarkan sintesis literatur di atas, federalisme menurut ilmu politik Islam dapat dirumuskan dalam empat pokok kesimpulan sebagai berikut.

Pertama, dari segi definisi institusional, federalisme adalah pembagian kekuasaan pusat–daerah (negara bagian) sebagai bentuk pembagian kekuasaan vertikal/teritorial (power sharing) (Ali, 2021; Maula, 2022; Yahya, 2022), dengan setidaknya dua level pemerintahan yang kewenangannya dijamin oleh konstitusi (Ruhullah et al., 2024), dan tidak semata-mata bergantung pada kehendak pusat sebagaimana dapat terjadi dalam desain desentralisasi (Candraningrum, 2014; Zada, 2015a).

Kedua, dari segi status normatif dalam Islam, karena tidak ada "teori politik proper" yang baku dalam Al-Qur'an/hadis serta tidak ada model tunggal negara yang diwariskan Nabi, bentuk-bentuk ketatanegaraan modern—termasuk federalisme—lebih tepat dipahami sebagai wilayah ijtihad tata kelola (Ruhullah et al., 2024; Susanto, 2019). Penilaiannya diletakkan pada kesesuaian dengan tujuan kebijakan (musyawarah, keadilan, kebaikan bersama) dan efektivitas kontrol atas kekuasaan (Susanto, 2019).

Ketiga, dari segi rujukan historis dan pluralitas tafsir, Piagam/Konstitusi Madinah sering dijadikan rujukan historis karena mengatur masyarakat plural dan diposisikan sebagai model penting bagi teori politik Islam (Ali, 2021; Iskandar, 2018; Sejati & Hakim, 2023). Namun, literatur memperlihatkan perbedaan pembacaan tentang apakah praktik awal itu lebih "sentralistik" atau mengandung prinsip pembagian kewenangan yang dapat dibaca sebagai desentralisasi/dekonsentrasi (Ali, 2021; Ruhullah et al., 2024). Perbedaan ini menegaskan bahwa "federalisme Islam" bukan konsep baku, melainkan konstruksi analitis yang harus dibuktikan melalui pembacaan institusi dan praktik.

Keempat, dari segi pelajaran desain dan implementasi, studi tentang federalisme–desentralisasi di wilayah konflik menekankan bahwa keberhasilan federalisme sering terhambat oleh persoalan desain dan terutama komitmen implementasi yang tidak genuine (Zada, 2015a). Bahkan contoh Islamic federal system dalam suatu konstitusi dapat dinilai hanya "di atas kertas" jika negara bagian tidak dapat menjalankan kewenangan tanpa restu pusat (Zada, 2015a). Temuan ini selaras dengan pengamatan tentang federalisme yang dapat menjadi sangat tersentralisasi dalam praktik, misalnya pada Malaysia (Apaydin, 2018; Fessha & Dessalegn, 2022; Kuol, 2020).

Dengan demikian, "federalisme menurut ilmu politik Islam" paling kuat dipahami sebagai kerangka pembagian kewenangan pusat–daerah yang bersifat ijtihadi-konstitusional, yang dapat diinspirasi oleh pengalaman historis seperti Piagam Madinah, tetapi harus diuji melalui prinsip siyāsah syar'iyyah—keadilan, musyawarah, dan kebaikan bersama—serta efektivitas desain konstitusional untuk menjamin otonomi dan mencegah penyalahgunaan kekuasaan (Ali, 2021; Ruhullah et al., 2024; Susanto, 2019; Zada, 2015a).

________________________________________

Daftar Pustaka

Ali, Y. F. (2021). The implementation of the Medina constitution in modern state administration: A theoretical viewpoint. Asy-Syari'ah, 23(1). https://doi.org/10.15575/as.v23i1.10747

Apaydin, F. (2018). Regulating Islamic banks in authoritarian settings: Malaysia and the United Arab Emirates in comparative perspective. Regulation & Governance, 12(4), 466–485. https://doi.org/10.1111/rego.12201

Candraningrum, D. (2014). Religion, 2014 general election and status of women as other. Jurnal Perempuan, 19(3), 233–240. https://doi.org/10.34309/jp.v19i3.75

Darmoyo, S. S., Husni, H., Purnama, E., & Zulfadli, Z. (2024). The Aceh Governor's authority in approving regional police chief appointments: An analysis within the unitary state framework. Jurnal Ilmiah Peuradeun, 12(2), 787–808. https://doi.org/10.26811/peuradeun.v12i2.1263

Fessha, Y. T., & Dessalegn, B. (2022). Origins, relevance and prospects of federalism and decentralization in the Horn of Africa. Nationalities Papers, 50(5), 871–885. https://doi.org/10.1017/nps.2022.31

Fitriana, D., Sarip, S., Rohadi, R., & Adiantika, H. N. (2020). The dialectics of Garuda totem and Covid-19 totem in the constitution of Indonesia. Unifikasi: Jurnal Ilmu Hukum, 7(2), 162–173. https://doi.org/10.25134/unifikasi.v7i2.2979

He, B., Allison-Reumann, L., & Breen, M. G. (2017). The covenant connection reexamined: The nexus between religions and federalism in Asia. Political Studies, 66(3), 752–770. https://doi.org/10.1177/0032321717731660

Iskandar, I. (2018). Local politic dynamics, nation integration and history learning challenge. Historia: Jurnal Pendidik dan Peneliti Sejarah, 12(1), 77. https://doi.org/10.17509/historia.v12i1.12119

Ismail, I., & Fauzi, A. (2022). Islamic education and decentralization of government. Fikrotuna: Jurnal Pendidikan dan Manajemen Islam, 15(01), 1–23. https://doi.org/10.32806/jf.v15i01.5245

Kuol, L. B. D. (2020). Civil wars in Sudan and South Sudan (pp. 1–10). https://doi.org/10.1007/978-3-030-11795-5_148-1

Maula, B. S. (2022). The state legal policies on Sharia application in changing pattern of Indonesia's Islamic movements. Al-Hurriyah: Jurnal Hukum Islam, 7(1), 15. https://doi.org/10.30983/alhurriyah.v7i1.5455

Miftahuddin, M., & Abdurahman, D. (2023). Pragmatism-accommodative political patterns of Al-Irsyad during the reign of President Soekarno, 1945–1965. Journal of Indonesian Islam, 17(1), 189. https://doi.org/10.15642/jiis.2023.17.1.189-212

Mukminto, E., & Wahanisa, R. (2021). Identity politics and local regulations: A critique of ideology on local regulations in the post-New Order. Nurani Hukum, 4(2). https://doi.org/10.51825/nhk.v4i2.12317

Ruhulessin, J. C. (2019). Mencari cita kemanusiaan bersama: Pergulatan keambonan dan keindonesiaan. https://doi.org/10.31219/osf.io/6tbhk

Ruhullah, M. E., Ushama, T., & Norman, N. A. B. (2024). Integrating knowledge and democracy for practical reform to overcome political crisis in Bangladesh. Khazanah Sosial, 6(1), 132–151. https://doi.org/10.15575/ks.v6i1.34177

Sejati, S. P., & Hakim, A. B. (2023). Politik primordial dan politik identitas dalam perkembangan demokrasi dan politik lokal di Indonesia. Josh: Journal of Sharia, 2(02), 154–163. https://doi.org/10.55352/josh.v2i2.533

Susanto, S. N. H. (2019). Desentralisasi asimetris dalam konteks negara kesatuan. Administrative Law & Governance Journal, 2(4), 631–639. https://doi.org/10.14710/alj.v2i4.631-639

Yahya, S. S. (2022). Teori-teori dalam pemerintahan daerah. https://doi.org/10.31219/osf.io/bmgsq

Zada, K. (2015a). Politik pemberlakuan syari'at Islam di Aceh dan Kelantan (1993–2014). Al-Ihkam: Jurnal Hukum & Pranata Sosial, 10(1), 41–70. https://doi.org/10.19105/al-lhkam.v10i1.588

Zada, K. (2015b). Politik pemberlakuan syari'at Islam di Aceh dan Kelantan (1993–2014). Al-Ihkam: Jurnal Hukum & Pranata Sosial, 10(1), 41. https://doi.org/10.19105/ihkam.v10i1.588