02099 - Etnisitas Politik: Pemanfaatan Identitas Etnis sebagai Basis Mobilisasi dan Persaingan Politik dalam Perspektif Ilmu Politik Islam

Abstract

This article examines the phenomenon of political ethnicity — the utilization of ethnic identity as a basis for political mobilization and competition — through the lens of Islamic political science. Drawing on a systematic review of empirical literature on Indonesian local politics and normative Islamic political thought, this study addresses three central questions: (1) how ethnic identity is constructed and instrumentalized in electoral politics; (2) what empirical patterns characterize ethnic mobilization in Indonesian democracy; and (3) how Islamic political thought evaluates such practices. The findings indicate that ethnicity operates as a relational and negotiable social construct that elites mobilize through symbolic repertoires — including regional language, traditional attire, customary organizations, and putra daerah (native son) narratives — to secure electoral support and post-election resource distribution. However, its effectiveness is situational, contingent upon competitive context, dominant issues, conflict history, and electoral institutional design. From the normative Islamic perspective, identity politics — including ethnic-based mobilization — is largely criticized when it degenerates into tribalism, nepotism, polarization, and injustice, all of which contradict Islamic principles of brotherhood (ukhuwwah), equality, and justice. A minority view permits its use in defending minority rights or strengthening Muslim unity. The article concludes that managing political ethnicity requires not the denial of identity, but the limitation of how identity is mobilized, guided by the ethical standards of deliberation (musyawarah) and justice that Islamic political thought prescribes.

Keywords: political ethnicity, identity politics, Islamic political science, electoral mobilization, Indonesian local politics

________________________________________

Abstrak

Artikel ini mengkaji fenomena etnisitas politik — pemanfaatan identitas etnis sebagai basis mobilisasi dan persaingan politik — melalui perspektif ilmu politik Islam. Dengan menggunakan tinjauan literatur sistematis atas kajian empiris politik lokal Indonesia dan pemikiran normatif politik Islam, studi ini menjawab tiga pertanyaan utama: (1) bagaimana identitas etnis dikonstruksi dan diinstrumentalisasi dalam politik elektoral; (2) pola empiris apa yang menjadi ciri mobilisasi etnis dalam demokrasi Indonesia; serta (3) bagaimana pemikiran politik Islam mengevaluasi praktik tersebut. Temuan menunjukkan bahwa etnisitas beroperasi sebagai konstruksi sosial yang relasional dan dapat dinegosiasikan, yang dimobilisasi oleh elit melalui repertoar simbolik — meliputi bahasa daerah, pakaian adat, organisasi paguyuban, serta narasi putra daerah — untuk mengamankan dukungan elektoral dan distribusi sumber daya pascapemilihan. Namun demikian, efektivitasnya bersifat situasional, bergantung pada konteks kompetisi, isu dominan, pengalaman konflik, dan desain institusional pemilu. Dari perspektif normatif Islam, politik identitas — termasuk mobilisasi berbasis etnis — sebagian besar dikritik ketika berubah menjadi tribalisme, nepotisme, polarisasi, dan ketidakadilan yang bertentangan dengan prinsip Islam tentang persaudaraan (ukhuwwah), persamaan derajat, dan keadilan. Pandangan minoritas membolehkannya dalam konteks pembelaan hak kelompok minoritas atau penguatan persatuan umat. Artikel ini menyimpulkan bahwa pengelolaan etnisitas politik tidak memerlukan penolakan terhadap identitas, melainkan pembatasan cara identitas dimobilisasi, yang dibimbing oleh standar etis musyawarah dan keadilan sebagaimana dipreskripsi oleh pemikiran politik Islam.

Kata kunci: etnisitas politik, politik identitas, ilmu politik Islam, mobilisasi elektoral, politik lokal Indonesia

________________________________________

1. Pendahuluan

Dalam kajian politik kontemporer Indonesia, pemanfaatan identitas etnis sebagai basis mobilisasi dan persaingan politik sering dibahas sebagai bagian dari politik identitas yang beroperasi melalui kategorisasi "kita–mereka" dan simbol-simbol pembeda (etnis, agama, kedaerahan) untuk memperoleh dukungan elektoral dan/atau mengamankan akses kekuasaan (Menguatnya Politik Identitas di Ranah Lokal, 2012; M.Si, 2021; Nawir & Mukramin, 2019). Sejumlah kajian menekankan bahwa penguatan politik identitas — termasuk etnisitas — menguat pasca-Orde Baru dalam arena elektoral dan politik lokal, dan kerap dikaitkan dengan relasi kuasa elit, kompetisi atas sumber daya, serta dinamika demokrasi prosedural (Mahpudin, 2021, 2020; Noor, 2012).

Dalam perspektif ilmu politik Islam sebagaimana ditampilkan dalam rujukan yang tersedia, penilaian terhadap politik identitas — termasuk yang berbasis etnis — cenderung diletakkan pada ukuran nilai universal Islam (persaudaraan, persamaan derajat, dan keadilan) serta dampaknya terhadap persatuan sosial-politik (Ginanjar, 2020; Oceania et al., 2024; Paralihan, 2019). Pada titik ini, literatur yang tersedia menunjukkan ketegangan antara: (i) kenyataan bahwa identitas etnis (dan agama) memang menjadi sumber daya mobilisasi politik dalam demokrasi elektoral (Ambardi, 2016; Idham & Pranowo, 2020), dan (ii) penilaian normatif Islam yang mengkritik praktik politik identitas bila jatuh pada tribalisme/nepotisme serta mengancam prinsip persaudaraan dan keadilan (Oceania et al., 2024; Paralihan, 2019).

________________________________________

2. Konsep Dasar: Etnisitas, Identitas Politik, dan Politik Identitas

2.1 Etnisitas sebagai Identitas yang Dikonstruksi dan Relasional

Beberapa referensi menegaskan bahwa etnisitas tidak semata "alamiah", melainkan dapat dipahami sebagai hasil konstruksi sosial dan relasi sosial-politik tertentu. Palenewen menyimpulkan bahwa identitas etnis merupakan hasil konstruksi sosial dan dapat tampil sebagai instrumen politik (Palenewen, 2021). Noor menekankan bahwa identitas etnis muncul dari hubungan dengan keadaan sosial-politik tertentu dan dapat mengkristal ketika terjadi persaingan sumber ekonomi dan kekuasaan (Noor, 2012).

Perspektif serupa juga muncul dalam pembahasan konstruksi identitas. Isman menjelaskan pendekatan konstruksi sosial dalam pembentukan kategori etnis dan identitas, termasuk contoh perubahan kategori Dayak Muslim menjadi Melayu ("masuk Melayu") sebagai pembentukan identitas yang dikonstruksi oleh pihak berkuasa (Isman, 2015). Endrizal dan Hendri menegaskan bahwa identitas terbangun dalam diskursus serta dipahami sebagai sesuatu yang dibentuk dalam ruang historis dan institusional (Endrizal & Hendri, 2018).

Dalam ranah politik perkotaan, Lan menekankan bahwa etnisitas dapat berfungsi sebagai sumber daya negosiasi politik dan diartikulasikan melalui strategi komunikasi dan diferensiasi yang dinamis, tidak semata primordial (Lan, 2018). Dengan demikian, rujukan-rujukan tersebut secara bersama memperlihatkan bahwa "etnisitas" dapat menjadi kategori yang berubah, dinegosiasikan, dan dipakai dalam arena politik — bukan identitas yang selalu statis (Isman, 2015; Lan, 2018; Noor, 2012).

2.2 Membedakan "Identitas Politik" dan "Politik Identitas"

Beberapa referensi menekankan pembedaan konseptual antara identitas politik dan politik identitas. Khoirunnisa — mengacu pada Haboddin — menyatakan bahwa dalam politik identitas, identitas dipolitisasi secara ekstrem untuk meraih dukungan dari mereka yang merasa memiliki kesamaan (ras, etnis, agama, dan lainnya) (Khoirunnisa, 2023). Endrizal dan Hendri juga membedakan identitas politik sebagai konstruksi yang menentukan posisi kepentingan subjek dalam komunitas politik, sedangkan politik identitas merujuk pada mekanisme pengorganisasian identitas sebagai sumber daya dan sarana politik (Endrizal & Hendri, 2018).

Kerangka yang sejalan tampak dalam analisis politisasi identitas dalam pemilu: identitas agama dan etnis dipropagandakan sebagai alat legitimasi politik sesaat, dan diproduksi dalam kompetisi politik (Mahpudin, 2021; M.Si, 2021). Pembedaan ini penting dalam "etnisitas politik": seseorang atau komunitas dapat memiliki identitas etnis sebagai fakta sosial, tetapi ketika identitas itu diorganisasikan, disimbolkan, dan dimobilisasi untuk perebutan kekuasaan — maka ia bergerak ke wilayah politik identitas/etnopolitik (Endrizal & Hendri, 2018; Khoirunnisa, 2023; Nawir & Mukramin, 2019).

________________________________________

3. Etnisitas Politik sebagai Instrumen Mobilisasi dan Persaingan

3.1 Instrumentalisme: Etnisitas sebagai Alat Mobilisasi

Sejumlah studi menggarisbawahi pendekatan instrumentalis: etnisitas dipakai sebagai alat untuk tujuan politik. Palenewen merujuk Ronald Cohen (1978) bahwa etnisitas dapat dilihat secara sempit sebagai alat mobilisasi politik dengan batas yang bisa diperluas atau dipersempit sesuai kebutuhan (Palenewen, 2021). Nawir dan Mukramin menekankan bahwa instrumentalisme menaruh perhatian pada manipulasi dan mobilisasi politik ketika kelompok sosial tersusun atas atribut awal etnisitas (juga ras, bahasa, agama), dan menunjukkan strategi mobilisasi yang sistemik melalui perangkulan komunitas berbasis kesamaan etnis (Nawir & Mukramin, 2019). Hamdani juga menjelaskan instrumentalisme sebagai manipulasi dan mobilisasi politik dengan basis atribut etnisitas (ras, kebangsaan, bahasa) dalam konteks politik identitas etnis (Hamdani, 2022).

Dalam konteks pilkada, Ambardi menunjukkan bahwa kandidat secara intuitif memanfaatkan pemetaan demografi (agama, etnis, migran) dan cenderung melakukan kampanye simbolik non-kebijakan untuk memobilisasi kelompok-kelompok tersebut; isu primordial menjadi lebih menonjol daripada isu kebijakan (Ambardi, 2016). Dengan demikian, pemanfaatan etnisitas sebagai basis mobilisasi tidak berdiri sendiri, melainkan sering bekerja bersama faktor demografis lain serta strategi komunikasi simbolik (Ambardi, 2016; Nawir & Mukramin, 2019).

3.2 Repertoar Mobilisasi: Simbol, Bahasa, Organisasi, dan "Putra Daerah"

Beberapa studi kasus memperlihatkan bentuk-bentuk simbolik yang dipakai dalam mobilisasi etnis. Ilyas (Poso) menemukan penggunaan simbol etnis dan agama dalam kampanye pilkada, seperti isu putra daerah, pakaian adat, bahasa daerah, simbol organisasi paguyuban etnis, dan simbol organisasi keagamaan (Ilyas, 2014). Langoday (Lembata) menunjukkan bahasa daerah sebagai instrumen politik identitas yang menguatkan persepsi "siapa" dan "dari mana" kandidat, sehingga membangun kelompok kekuatan memilih (Langoday, 2023). Studi etnis Buton dalam Pilgub Sultra menekankan penggunaan bahasa dan simbol etnik sebagai pendekatan emosional yang membangun "perasaan kekitaan" antara kandidat dan pemilih (Nur, 2023; Nur & Kamarudin, 2022).

Isu putra daerah juga ditunjukkan sebagai kanal penting. Ambardi menjelaskan bahwa "putra daerah" dalam derajat tertentu merujuk pada etnisitas dan dapat membelah populasi pemilih menjadi kubu etnis lokal versus pendatang, terutama dalam wilayah multietnis (Ambardi, 2016). Studi tentang menguatnya politik identitas di ranah lokal juga menekankan konsepsi putra daerah sebagai bagian dari mobilisasi dalam konteks desentralisasi (Menguatnya Politik Identitas di Ranah Lokal, 2012). Rangkaian bukti ini memperlihatkan bahwa mobilisasi etnis sering bekerja melalui politik simbol (bahasa/pakaian/atribut) dan narasi keaslian/insider (putra daerah) (Ambardi, 2016; Ilyas, 2014; Menguatnya Politik Identitas di Ranah Lokal, 2012).

________________________________________

4. Dampak dan Dinamika: dari Kompetisi Elektoral sampai Konflik dan Tata Kelola

4.1 Rivalitas Elit, Sentimen Etnis, dan Perebutan Sumber Daya

Sejumlah penelitian memperlihatkan bahwa etnisitas politik dapat mendorong rivalitas elit dan sentimen etnis. Katayu (Boven Digoel) menunjukkan bahwa etnis dimobilisasi sebagai kekuatan politik dalam perebutan kekuasaan; simbol-simbol etnis dipakai elit lokal dan memunculkan sentimen etnis, sehingga rivalitas menjadi persaingan identitas (Katayu, 2022). Qodi (Maluku Utara) menekankan bahwa etnisitas dan agama menjadi perekat identitas yang masih dipercaya dalam pergulatan politik lokal; banyak pihak mempergunakannya untuk kepentingan politik, dan kontestasi/transaksi berdasarkan etnis menjadi perhatian utama (Qodi, 2012). Nawir dan Mukramin (Pilkades Siru) menunjukkan bahwa identitas etnis dipakai sebagai jargon yang efektif, tetapi berdampak pada konflik kepentingan berskala kecil dan mendorong etnosentrisme (Nawir & Mukramin, 2019).

Noor menegaskan bahwa dalam keadaan tertentu, persaingan mendapatkan sumber ekonomi dan kekuasaan politik dapat mengkristalkan identitas etnis dan mempertajam batas-batasnya (Noor, 2012). Hal ini sejalan dengan pembacaan konflik yang menempatkan identitas (agama/etnis) sebagai perangkat legitimasi yang menyertai persaingan sumber daya: misalnya, Jati (konflik Maluku) menekankan bahwa agama bukan sumber inti konflik, melainkan menyediakan legitimasi moral dan identitas politik untuk menyerang pihak lain di tengah rivalitas sumber ekonomi-politik dan jabatan publik (Jati, 2013). Secara sintesis, literatur yang tersedia memperlihatkan pola: kompetisi sumber daya → penguatan identitas → mobilisasi simbolik → polarisasi/rivalitas (Jati, 2013; Nawir & Mukramin, 2019; Noor, 2012).

4.2 Politik Etnisitas dan Birokrasi Pasca-Kontestasi

Etnisitas politik tidak berhenti pada hari pemilihan. Wahid dan Haryadi (Muaro Jambi) menunjukkan bahwa kebangkitan politik etnis dapat memengaruhi pengisian jabatan politik dan birokrasi pascapilkada; dukungan terfragmentasi pada kesamaan identitas, dan rotasi/mutasi/promosi jabatan struktural dipengaruhi oleh dinamika tersebut (Wahid & Haryadi, 2019). Katayu juga mengaitkan isu dominasi sumber ekonomi (termasuk APBD) dengan penguasaan struktur birokrasi serta kontestasi etnis di Boven Digoel (Katayu, 2022). Dengan demikian, etnisitas politik dapat bertransformasi menjadi praktik distribusi kekuasaan dalam tata kelola, bukan hanya retorika kampanye (Katayu, 2022; Wahid & Haryadi, 2019).

4.3 Variasi Konteks: Etnisitas Bisa Menguat, tetapi Juga Bisa Melemah

Beberapa studi menekankan bahwa pengaruh etnisitas bersifat situasional. Herdiansah dan Al-Banjari (pemilih Sunda) menyebut bahwa perilaku memilih berciri etnis dapat melemah karena perkembangan sosial-politik-ekonomi; pemilih perkotaan dianggap kurang menekankan identitas tradisional, dan pengutamaan etnis dapat menguat ketika ada isu yang memperkuat identitas saat pemilu (Herdiansah & Al-Banjari, 2023). Ilyas (Poso) memperlihatkan bahwa simbol etnis/agama dalam kampanye dapat "kalah" oleh isu keamanan dan ketertiban karena trauma konflik, sehingga isu etnis bergeser oleh kebutuhan damai (Ilyas, 2014). Putra (Bengkulu) menyimpulkan bahwa agama dan etnisitas masih dipakai sebagai strategi, tetapi tidak dominan; efektivitas primordialisme menurun dan tidak lagi berdampak signifikan seperti sebelumnya (Putra, 2018). Sinaga dan Adam (caleg Tionghoa di Sumut) juga menemukan fragmentasi internal dan menyatakan bahwa sistem proporsional terbuka mengurangi peningkatan sentimen etnis dalam pemilu pada lokasi studi mereka (Sinaga & Adam, 2021).

Karena itu, literatur yang tersedia menunjukkan dua hal yang harus dibaca bersama: (i) etnisitas dapat menjadi sumber daya mobilisasi yang kuat (Ambardi, 2016; Nawir & Mukramin, 2019), tetapi (ii) kekuatannya bergantung pada konteks kompetisi, isu dominan, pengalaman konflik, dan struktur institusional pemilu (Herdiansah & Al-Banjari, 2023; Ilyas, 2014; Sinaga & Adam, 2021).

________________________________________

5. Perspektif Ilmu Politik Islam: Kerangka Normatif dan Persoalan Etis

5.1 Islam, Persaudaraan-Egalitarian, dan Kritik atas Tribalisme/Nepotisme

Dalam rujukan yang secara eksplisit memakai basis Islam normatif, Oceania dkk. — melalui tinjauan pustaka Al-Qur'an dan Hadis — menyatakan bahwa dalam konteks Islam, politik identitas dimaknai sebagai penggunaan identitas Islam untuk keuntungan politik, dan tantangannya mencakup polarisasi, hoaks/ujaran kebencian, serta melemahnya demokrasi; karena itu diperlukan penguatan nilai persatuan, toleransi, dan keadilan (Oceania et al., 2024). Mereka juga menyatakan bahwa mayoritas ulama cenderung melarang politik identitas karena dipandang sebagai tribalisme dan nepotisme yang bertentangan dengan ajaran Islam tentang persamaan dan persaudaraan, meskipun ada pendapat minoritas yang membolehkan dalam konteks memperjuangkan hak kelompok minoritas atau memperkuat persatuan umat (Oceania et al., 2024).

Paralihan juga menegaskan bahwa politik identitas dipicu oleh kesenjangan sosial dan benturan kebudayaan, dan secara normatif ia dinilai bertentangan dengan ajaran Islam serta merusak sendi kehidupan bernegara dan nilai kemanusiaan/keadilan (Paralihan, 2019). Dengan demikian, dalam "ilmu politik Islam" berbasis rujukan yang tersedia, kritik utama bukan pada fakta adanya identitas, tetapi pada praktik pemolitisasian identitas yang memecah-belah, menjustifikasi ketidakadilan, atau menggeser etika publik dari keadilan menuju keunggulan kelompok (Oceania et al., 2024; Paralihan, 2019).

5.2 Konsep Ummah dan Problem Etnisitas dalam Nation-State

Ginanjar (komparasi nasionalisme Islam dan Barat) menyatakan bahwa dalam teori Islam, kelompok etnis Muslim — dalam kebahasaan, kebudayaan, teritorial, dan ras — dipandang sebagai satu bangsa dan satu entitas politik yang disebut ummah (Ginanjar, 2020). Widiyanta, dalam pembahasan wawasan kebangsaan Indonesia, juga menyatakan bahwa Islam telah menyatukan berbagai kelompok etnis dan kultural ke dalam pandangan keagamaan, sistem hukum, dan institusi sosial yang relatif sama; bahkan Islam mengembangkan bahasa Melayu sebagai lingua franca lintas etnis (Widiyanta, 2015). Rangkaian argumen ini menempatkan ideal persatuan lintas etnis sebagai salah satu fondasi konseptual dalam pembacaan politik Islam (ummah) (Ginanjar, 2020; Widiyanta, 2015).

Namun demikian, Ginanjar juga menekankan bahwa pada era modern, kondisi etnis Muslim berubah signifikan dengan berkembangnya nasionalisme dan kemunculan nation-state, di mana prinsip Islam bisa bertahan dalam konstitusi/hukum, tetapi praktik pemerintahan sering merefleksikan sekularisme dan nasionalisme ala Barat (Ginanjar, 2020). Ketegangan ini penting: etnisitas politik dalam negara-bangsa dapat menjadi arena kompetisi identitas (etnis/agama/daerah) yang tidak selalu selaras dengan gagasan ummah sebagai entitas politik-moral yang melampaui etnis (Ginanjar, 2020; Widiyanta, 2015).

5.3 Islam, Demokrasi, dan Musyawarah sebagai Rambu Etika Kompetisi

Paralihan menyatakan bahwa demokrasi tidak bertentangan dengan Islam dan menunjukkan adanya perintah musyawarah dalam Al-Qur'an dan Hadis; syura menjadi ciri pemerintahan Islami (Paralihan, 2019). Di sisi lain, literatur tentang politik identitas di Indonesia menunjukkan bahwa dalam praktik demokrasi elektoral, identitas sering dieksploitasi menjadi instrumen mobilisasi yang berpotensi mengarah pada perpecahan/instabilitas (Mahpudin, 2021; M.Si, 2021). Dengan menggabungkan dua titik ini, rujukan yang tersedia menyediakan kerangka bahwa kompetisi politik dalam demokrasi dapat dibaca sebagai sah secara prosedural, tetapi perlu disaring oleh etika musyawarah dan keadilan yang menolak tribalisme dan kebencian berbasis identitas (Oceania et al., 2024; Paralihan, 2019).

________________________________________

6. Sintesis Operasional: "Etnisitas Politik" Menurut Ilmu Politik Islam

Berdasarkan gabungan literatur konseptual-politik identitas dan rujukan normatif Islam di atas, etnisitas politik — dalam pengertian yang dapat dipertanggungjawabkan oleh sumber yang tersedia — dapat dirumuskan sebagai berikut.

Pertama, etnisitas sebagai identitas relasional yang dapat dikonstruksi dan dinegosiasikan, termasuk melalui relasi kuasa dan dinamika sejarah-politik (Endrizal & Hendri, 2018; Isman, 2015; Noor, 2012).

Kedua, etnisitas sebagai sumber daya politik: ia dapat diorganisasikan menjadi basis mobilisasi, terutama melalui simbol (bahasa, pakaian adat, narasi putra daerah, organisasi paguyuban) (Ambardi, 2016; Ilyas, 2014; Langoday, 2023).

Ketiga, etnisitas sebagai arena persaingan akses sumber daya: penguatan identitas sering berkelindan dengan perebutan jabatan, ekonomi, dan distribusi kekuasaan pascakontestasi (Katayu, 2022; Noor, 2012; Wahid & Haryadi, 2019).

Keempat, penilaian normatif Islam — dalam sumber yang tersedia — cenderung kritis terhadap politik identitas yang jatuh pada tribalisme/nepotisme, polarisasi, hoaks, dan kebencian; tetapi terdapat nuansa bahwa sebagian kecil pandangan membolehkan dalam kerangka memperjuangkan hak kelompok minoritas atau persatuan umat (Oceania et al., 2024; Paralihan, 2019).

Kelima, tujuan etis-politik yang diacu ialah persaudaraan, persamaan derajat, toleransi, keadilan, dan musyawarah, yang menjadi standar untuk menilai apakah mobilisasi etnis bersifat konstruktif atau destruktif (Ginanjar, 2020; Oceania et al., 2024; Paralihan, 2019).

Rumusan ini juga konsisten dengan temuan empiris bahwa politik identitas (termasuk etnis) bersifat kontekstual: ia dapat menjadi prediktor/perangkat mobilisasi kuat pada kondisi tertentu, tetapi dapat melemah saat isu lain (keamanan, kinerja kandidat, institusi pemilu) lebih dominan (Herdiansah & Al-Banjari, 2023; Ilyas, 2014; Sinaga & Adam, 2021).

________________________________________

7. Implikasi Pengelolaan: dari Harmoni Sosial sampai Desain Representasi

Beberapa rujukan menampilkan strategi sosial-politik yang dapat menahan eskalasi politik identitas tanpa menafikan kenyataan pluralitas. Syahrin dkk. (Sintang, Kalbar) menunjukkan bahwa meskipun politik identitas kental dalam Pilkada 2018 dan ada keterkaitan perolehan suara dengan kesamaan agama, kerukunan tetap terjaga melalui gotong royong/tolong-menolong/kumpul bersama, serta ditopang oleh asas kebermanfaatan bersama, saling mengenal antarkelompok, dan peran organisasi kesukuan; politik identitas dianggap keniscayaan tetapi tidak "diumbar" agar tidak melahirkan perpecahan (Syahrin et al., 2023). Mahyuddin dan Febry (Mamasa) menunjukkan bahwa format representasi agama dalam pilkada (berbagi kekuasaan melalui simbol agama Islam–Kristen dalam pasangan) dipakai untuk meminimalkan tensi politik identitas dan mendukung reintegrasi sosial, dengan legitimasi lembaga adat dan agama (Mahyuddin & Febry, 2023).

Dalam konteks konflik, Jati (Maluku) menekankan pentingnya memahami bahwa agama dapat menjadi faktor pendukung/legitimasi dalam rivalitas sumber daya, dan resolusi konflik dapat didukung oleh nilai kearifan lokal (pela gandong) serta representasi dalam birokrasi untuk mengurangi kesenjangan sosial (Jati, 2013). Sementara dari sisi normatif Islam, Oceania dkk. menekankan penguatan persatuan, toleransi, dan keadilan untuk mengatasi polarisasi dan dampak negatif politik identitas (Oceania et al., 2024). Secara sintesis, sumber-sumber ini menyarankan bahwa pengelolaan etnisitas politik tidak cukup dengan menolak identitas, tetapi dengan membatasi cara identitas dimobilisasi dan memperkuat praktik sosial-politik yang menjaga koeksistensi dan keadilan (Jati, 2013; Mahyuddin & Febry, 2023; Oceania et al., 2024; Syahrin et al., 2023).

________________________________________

8. Kesimpulan

Pemanfaatan identitas etnis sebagai basis mobilisasi dan persaingan politik didukung oleh literatur yang melihat etnisitas sebagai identitas yang dapat dikonstruksi, dinegosiasikan, dan dipakai secara instrumental oleh elit untuk memperoleh dukungan serta mengamankan akses sumber daya (Nawir & Mukramin, 2019; Noor, 2012; Palenewen, 2021). Dalam praktik elektoral Indonesia, mobilisasi etnis bekerja melalui repertoar simbolik (bahasa, pakaian adat, paguyuban, narasi putra daerah) dan dapat memengaruhi baik perilaku memilih maupun konfigurasi kekuasaan pascapemilu (Ambardi, 2016; Ilyas, 2014; Wahid & Haryadi, 2019). Namun demikian, kekuatannya bersifat situasional dan dapat melemah ketika isu lain (keamanan, kinerja kandidat, desain institusional pemilu) lebih dominan (Herdiansah & Al-Banjari, 2023; Ilyas, 2014; Putra, 2018; Sinaga & Adam, 2021).

Menurut rujukan yang secara eksplisit memakai dasar Islam, politik identitas — termasuk yang berbasis etnis — dikritik ketika berubah menjadi tribalisme/nepotisme dan memicu polarisasi serta ketidakadilan; tetapi terdapat nuansa bahwa sebagian kecil pandangan membolehkan dalam konteks pembelaan hak minoritas atau penguatan persatuan umat (Oceania et al., 2024; Paralihan, 2019). Pada saat yang sama, konsep ummah menekankan horizon normatif persatuan lintas etnis bagi komunitas Muslim, sehingga etnisitas politik idealnya tidak mengalahkan prinsip persaudaraan, persamaan derajat, dan keadilan yang menjadi ukuran etis dalam politik (Ginanjar, 2020; Oceania et al., 2024; Widiyanta, 2015).

________________________________________

Daftar Pustaka

Ambardi, K. (2016). Faktor demografi dalam strategi elektoral pilkada: Perspektif dari lapangan. Populasi, 24(2), 1. https://doi.org/10.22146/jp.27226

Endrizal, E., & Hendri, N. (2018). Identitas: Konstruksi sosial dan kekuasaan. Islam Realitas: Journal of Islamic & Social Studies, 4(1), 1. https://doi.org/10.30983/islam_realitas.v4i1.463

Ginanjar, W. R. (2020). Studi komparasi: Telaah nasionalisme dalam Islam dan komparasi dengan pendekatan Barat. Komunitas, 11(2), 111–132. https://doi.org/10.20414/komunitas.v11i2.2401

Hamdani, Y. A. (2022). Politik identitas masyarakat multietnis Kota Sawahlunto dalam Pilkada Walikota dan Wakil Walikota Sawahlunto tahun 2018. Jurnal Demokrasi dan Politik Lokal, 2(1), 16–30. https://doi.org/10.25077/jdpl.2.1.16-30.2020

Herdiansah, A. G., & Al-Banjari, H. M. (2023). Refleksi budaya politik dan perilaku memilih Suku Sunda. Politika: Jurnal Ilmu Politik, 14(1), 48–67. https://doi.org/10.14710/politika.14.1.2023.48-67

Idham, I., & Pranowo, S. A. (2020). Pilkada, politik identitas dan kekerasan budaya. Jurnal Renaissance, 5(2), 650. https://doi.org/10.53878/jr.v5i2.117

Ilyas, I. (2014). Kajian simbol-simbol etnisitas dalam kampanye, komunikasi politik dan pergeserannya pada pemilukada Kabupaten Poso. Jurnal Ilmu Komunikasi, 10(2), 233. https://doi.org/10.31315/jik.v10i2.3744

Isman, Z. (2015). Dayak dan Melayu di Kalimantan. Proyeksi: Jurnal Ilmu-Ilmu Sosial dan Humaniora, 19(2). https://doi.org/10.26418/proyeksi.v19i02.456

Jati, W. R. (2013). Kearifan lokal sebagai resolusi konflik keagamaan. Walisongo: Jurnal Penelitian Sosial Keagamaan, 21(2), 393. https://doi.org/10.21580/ws.2013.21.2.251

Katayu, D. (2022). Rivalitas politik: Politisasi etnis dalam Pilkada Boven Digoel. Musamus Journal of Public Administration, 4(2), 090–100. https://doi.org/10.35724/mjpa.v4i2.4115

Khoirunnisa, K. (2023). Pemilu dan politik identitas: Dilema antara kebangsaan dan keagamaan. Jurnal Polinter: Kajian Politik dan Hubungan Internasional, 9(1), 36–54. https://doi.org/10.52447/polinter.v9i1.6999

Lan, T. J. (2018). Memahami konsep etnisitas di perkotaan: Politik inter-ruang di kota multikultural. Jurnal Masyarakat dan Budaya, 19(3), 435. https://doi.org/10.14203/jmb.v19i3.534

Langoday, G. D. (2023). Politik identitas etnis Kedang pada pemilihan kepala daerah Kabupaten Lembata 2017. Jurnal Mengkaji Indonesia, 2(1), 81–107. https://doi.org/10.59066/jmi.v2i1.255

M.Si, F. (2021). Analisis politisasi identitas dalam kontestasi politik pada pemilihan umum di Indonesia. As-Siyasi: Journal of Constitutional Law, 1(1), 29–48. https://doi.org/10.24042/as-siyasi.v1i1.8540

Mahpudin, M. (2020). Demokrasi dan kebangkitan politik identitas: Refleksi perjalanan demokrasi Indonesia pasca Orde Baru. IJD-Demos, 1(1). https://doi.org/10.31506/ijd.v1i1.1

Mahpudin. (2021). Kebangkitan politik identitas dalam proses demokratisasi di Indonesia pasca Orde Baru. Jurnal Sosial Politik, 7(2), 148–160. https://doi.org/10.22219/sospol.v7i2.10781

Mahyuddin, M., & Febry, M. Z. (2023). Representasi identitas agama dalam Pilkada sebagai media resolusi konflik etnoreligius di Mamasa. Palita: Journal of Social-Religion Research, 8(1), 109–124. https://doi.org/10.24256/pal.v8i1.3587

Menguatnya politik identitas di ranah lokal. (2012). Jurnal Studi Pemerintahan, 3(1), 109–126. https://doi.org/10.18196/jgp.2012.0007

Nawir, M., & Mukramin, S. (2019). Identitas etnis dalam ranah politik. Phinisi Integration Review, 2(2), 348. https://doi.org/10.26858/pir.v2i2.10090

Noor, I. (2012). Islam dan representasi identitas Banjar pasca Orde Baru di Kalimantan Selatan. Al-Banjari: Jurnal Ilmiah Ilmu-Ilmu Keislaman, 11(2). https://doi.org/10.18592/al-banjari.v11i2.423

Nur, L. O. M. A. (2023). Identitas etnis Buton dalam pemilihan Gubernur Sulawesi Tenggara tahun 2018: Kemenangan kubu Ali Mazi–Lukman Abunawas di Kota Baubau Provinsi Sulawesi Tenggara. Arus: Jurnal Sosial dan Humaniora, 3(2), 119–130. https://doi.org/10.57250/ajsh.v3i2.237

Nur, L. O. M. A., & Kamarudin, K. (2022). Identitas etnis Buton dalam pemilihan Gubernur Sulawesi Tenggara tahun 2018: Kemenangan kubu Ali Mazi–Lukman Abunawas di Kota Baubau Provinsi Sulawesi Tenggara. Journal of Politics and Democracy, 1(2), 113–129. https://doi.org/10.61183/polikrasi.v1i2.27

Oceania, S. A., Robiansyah, F., Alfalah, M., & Danuarta, V. Y. (2024). Analisis penggunaan politik identitas berdasarkan Al-Qur'an dan Hadis. Tafaqquh: Jurnal Penelitian dan Kajian Keislaman, 12(1), 131–152. https://doi.org/10.52431/tafaqquh.v12i1.2753

Palenewen, J. D. O. (2021). Politik etnisitas: Survivalitas etnis Melayu melalui Majelis Adat Budaya Melayu dalam perpolitikan di Kalimantan Barat. Journal Ilmu Sosial Politik dan Pemerintahan, 10(2), 14–23. https://doi.org/10.37304/jispar.v10i2.3371

Paralihan, H. (2019). Islam dan demokrasi. Aqlania, 10(1), 63. https://doi.org/10.32678/aqlania.v10i01.2109

Putra, I. G. N. (2018). Agama dan etnisitas dalam pemilihan kepala daerah di Provinsi Bengkulu 2015. Al Imarah: Jurnal Pemerintahan dan Politik Islam, 2(2). https://doi.org/10.29300/imr.v2i2.1094

Qodi, Z. (2012). Involusi politik pemekaran, etnisitas, dan agama: Tantangan reformasi birokrasi kasus Maluku Utara. Jurnal Bina Praja, 04(04), 217–226. https://doi.org/10.21787/jbp.04.2012.217-226

Sinaga, R. S., & Adam, A. (2021). Fragmentasi politik dan habitus: Kasus persaingan sesama calon legislatif etnis Tionghoa di tiga pemilu. Politika: Jurnal Ilmu Politik, 12(2), 310–332. https://doi.org/10.14710/politika.12.2.2021.310-332

Syahrin, A. A., Noviani, F., Nur, I., & Idris, M. (2023). Kerukunan masyarakat multikultural pasca kontestasi politik identitas saat Pilkada Gubernur Kalimantan Barat tahun 2018. Harmoni, 22(1), 117–142. https://doi.org/10.32488/harmoni.v1i22.676

Wahid, M., & Haryadi, H. (2019). Analisis pengaruh etnisitas dalam pengisian jabatan struktural di Pemerintah Kabupaten Muaro Jambi: Pasca Pilkada 2017. Jurnal Trias Politika, 3(2), 139. https://doi.org/10.33373/jtp.v3i2.2286

Widiyanta, D. (2015). Dinamika perkembangan wawasan kebangsaan Indonesia. Mozaik: Jurnal Ilmu-Ilmu Sosial dan Humaniora, 4(1). https://doi.org/10.21831/moz.v4i1.4384