02098 - Embargo Sebagai Sanksi Ekonomi Dalam Perspektif Hukum Internasional Dan Ilmu Politik Islam

Abstrak

Artikel ini mengkaji konsep embargo sebagai sanksi ekonomi dalam kerangka hukum internasional dan ilmu politik Islam. Dengan menggunakan pendekatan studi kepustakaan, kajian ini menelaah definisi, fungsi, legalitas, dampak, serta justifikasi normatif embargo dari dua perspektif sekaligus: hukum internasional kontemporer dan prinsip-prinsip ilmu politik Islam yang bersumber dari maqāṣid al-sharīʿah dan doktrin taʿzīr. Hasil kajian menunjukkan bahwa embargo merupakan instrumen kebijakan koersif yang digunakan untuk memengaruhi perilaku negara target tanpa konflik militer langsung, dengan legitimasi yang lebih kuat dalam kerangka kolektif Dewan Keamanan PBB dibandingkan tindakan unilateral. Dalam perspektif ilmu politik Islam, embargo dapat dibenarkan secara prinsipil apabila memenuhi syarat otoritas negara yang sah (waliyy al-amr), justifikasi kemaslahatan (maqāṣid al-sharīʿah), serta desain sanksi yang proporsional dan meminimalkan mafsadah sosial. Kajian ini menyimpulkan bahwa embargo bukan sekadar larangan dagang sebagai hukuman, melainkan kebijakan sanksi yang harus dibatasi oleh kerangka kemaslahatan, keadilan, dan akuntabilitas, serta idealnya diletakkan dalam prosedur legal yang kuat di tingkat internasional.

Kata Kunci: Embargo, Sanksi Ekonomi, Hukum Internasional, Ilmu Politik Islam, Maqāṣid al-Sharīʿah

________________________________________

Abstract

This article examines the concept of embargo as an economic sanction within the framework of international law and Islamic political science. Using a literature study approach, this study analyzes the definition, function, legality, impact, and normative justification of embargo from two perspectives simultaneously: contemporary international law and the principles of Islamic political science derived from maqāṣid al-sharīʿah and the doctrine of taʿzīr. The findings indicate that embargo is a coercive policy instrument used to influence the behavior of target states without direct military conflict, with stronger legitimacy within the collective framework of the UN Security Council compared to unilateral actions. From the perspective of Islamic political science, embargo can be principally justified if it fulfills the requirements of legitimate state authority (waliyy al-amr), welfare justification (maqāṣid al-sharīʿah), and proportional sanction design that minimizes social mafsadah. This study concludes that embargo is not merely a trade prohibition as punishment, but rather a sanction policy that must be constrained by a framework of public interest, justice, and accountability, and ideally placed within strong legal procedures at the international level.

Keywords: Embargo, Economic Sanctions, International Law, Islamic Political Science, Maqāṣid al-Sharīʿah

________________________________________

A. Pendahuluan

Dalam dinamika hubungan internasional kontemporer, embargo telah menjadi salah satu instrumen kebijakan luar negeri yang paling sering digunakan oleh negara-negara berdaulat maupun organisasi internasional dalam merespons pelanggaran norma internasional. Sebagai larangan resmi atas perdagangan atau hubungan ekonomi dengan negara tertentu, embargo difungsikan sebagai sanksi yang diharapkan mampu mengubah perilaku negara target tanpa harus menempuh jalur konflik militer. Namun demikian, penggunaan embargo dalam praktik internasional tidak selalu bebas dari kontroversi, baik dari sisi legalitas, legitimasi, maupun dampak kemanusiaannya.

Di sisi lain, perkembangan kajian ilmu politik Islam dalam beberapa dekade terakhir membuka ruang refleksi normatif yang kaya terhadap berbagai instrumen kebijakan publik, termasuk sanksi ekonomi. Prinsip-prinsip seperti maqāṣid al-sharīʿah, kewenangan waliyy al-amr, dan logika taʿzīr memberikan kerangka evaluatif yang tidak hanya mempertimbangkan formalitas kebijakan, tetapi juga tujuan, akibat, dan keadilan distributifnya.

Artikel ini bertujuan untuk mengkaji konsep embargo secara komprehensif melalui dua lensa analisis: hukum internasional dan ilmu politik Islam. Kajian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi teoretis dalam memahami legitimasi dan batas-batas normatif penggunaan embargo sebagai instrumen kebijakan internasional.

________________________________________

B. Konsep Embargo: Definisi Umum dan Posisi sebagai Sanksi Ekonomi

Dalam literatur hubungan internasional dan hukum internasional yang tersedia, embargo dipahami sebagai larangan resmi (prohibition) yang dikeluarkan oleh suatu negara terhadap aktivitas ekspor atau impor komoditas tertentu dari/ke negara lain. Embargo juga diposisikan sebagai jenis sanksi ekonomi yang dapat digunakan negara maupun organisasi internasional sebagai bentuk sanksi atau tindakan balasan (retaliation) terhadap negara yang dinilai melanggar hukum internasional atau kebijakan internasional. Dalam kajian boikot, embargo sering dipahami sebagai salah satu bentuk "isolasi" ekonomi—bersama pem-blacklist-an, blokade, dan bentuk pembatasan lainnya—yang diarahkan pada entitas tertentu.

Kerangka konseptual "sanksi ekonomi" yang menaungi embargo dijelaskan sebagai kebijakan penghukuman negara lain karena terdapat ketidaksesuaian antara tindakan negara target dan harapan negara pemberi sanksi/komunitas internasional (Adhari, 2020). Dalam bahasa lain, sanksi ekonomi (termasuk embargo) adalah bagian dari instrumen negatif dalam economic statecraft yang dapat mencakup embargo, boikot, pembekuan aset, dan penghentian aktivitas ekspor-impor (Prastiti, 2019). Dengan demikian, embargo merupakan kebijakan pembatasan ekonomi yang berorientasi politik: ia digunakan untuk memengaruhi perilaku negara target tanpa harus menggunakan kekuatan militer secara langsung (Adhari, 2020; Mubarok, 2023).

________________________________________

C. Embargo sebagai Instrumen Politik: Tujuan, Ragam Bentuk, dan Logika "Koersif"

Dari perspektif politik internasional, sanksi ekonomi kerap dipilih sebagai cara untuk memproyeksikan kekuatan dan memengaruhi perilaku pemerintah lain tanpa beralih pada konflik militer (Mubarok, 2023). Karena itu, sanksi ekonomi sering dibahas sebagai bagian dari diplomasi koersif (coercive diplomacy) atau "alternatif perang" (Adhari, 2020), dan dapat dipakai untuk mengubah, membatasi, atau memberi sinyal (signaling) terhadap perilaku negara target (Idris & Mu'tashim, 2023). Bahkan ketika tujuan "memaksa perubahan perilaku" sulit tercapai, sanksi dapat tetap berfungsi untuk membatasi ruang gerak (constraining) atau menstigma/mengisolasi (signaling/stigmatizing) negara target karena pelanggaran norma internasional (Idris & Mu'tashim, 2023).

Dalam rujukan yang tersedia, embargo juga dapat dibedakan menurut fokus pembatasannya. Salah satu artikulasi yang eksplisit ialah pembedaan antara embargo ekspor dan embargo impor: embargo ekspor dimaksudkan melemahkan negara target dengan menutup aksesnya pada suplai komoditas atau produk strategis, sedangkan embargo impor bertujuan menutup akses negara target pada pertukaran nilai mata uang yang dibutuhkan dalam transaksi internasional (Sembiring, 2020). Di sisi lain, pembahasan boikot menekankan bahwa aksi pembatasan semacam embargo dapat dilakukan secara kolaboratif antarnegara untuk mengganggu otonomi ekonomi-politik negara lain melalui pembatasan perdagangan. Literatur lain menambahkan bahwa sanksi/embargo dapat menjadi kebijakan yang bersifat kolektif dan menghadapi persoalan efektivitas karena adanya pengecualian serta benturan kepentingan strategis lain dari pihak pemberi sanksi (Ismail, 2020).

________________________________________

D. Legalitas dalam Hukum Internasional: Kolektif (PBB) vs. Unilateral, serta Nuansa "Custom"

Dalam kerangka PBB, sanksi ekonomi (termasuk embargo) terkait erat dengan kewenangan Dewan Keamanan. Salah satu rujukan menautkan sanksi pada mekanisme Dewan Keamanan yang dapat memerintahkan pemutusan seluruh atau sebagian hubungan ekonomi dan berbagai sarana komunikasi (serta pemutusan hubungan diplomatik) sebagaimana dirumuskan dalam Pasal 41 Piagam PBB (Sembiring, 2020; Sutrisno, 2024). Dalam konteks rezim sanksi berbasis resolusi, embargo perdagangan dapat dirancang untuk melemahkan perekonomian negara target dan baru dihentikan ketika negara target mematuhi muatan resolusi (Sutrisno, 2024). Studi mengenai Libya juga menunjukkan bagaimana Dewan Keamanan menggunakan resolusi untuk mendorong penghentian kekerasan dan menerapkan sanksi ekonomi termasuk embargo senjata (Nisa et al., 2022).

Namun, rujukan yang tersedia juga memperlihatkan ketegangan legalitas ketika embargo/sanksi dijalankan secara sepihak (unilateral). Kajian mengenai sanksi Amerika Serikat terhadap Turki menyimpulkan bahwa penerapan sanksi ekonomi sepihak dapat dipandang melanggar hukum internasional dan berpengaruh buruk pada kemampuan ekonomi serta kedaulatan negara target (Rahim, 2019). Analisis mengenai tindakan unilateral Amerika Serikat terhadap Suriah menekankan bahwa sanksi harus mengikuti prosedur Dewan Keamanan sesuai Piagam PBB, sekaligus menguraikan bentuk-bentuk embargo (ekspor/impor) sebagai bagian dari sanksi ekonomi (Sembiring, 2020). Sementara itu, dalam kasus pasca-JCPOA, kebijakan sanksi Amerika Serikat yang unilateral dipersepsikan semakin "illegitimate" ketika aktor lain tetap menunjukkan komitmen mempertahankan kesepakatan multilateral (Anjani, 2017). Dengan kata lain, dalam sumber-sumber yang tersedia terdapat nuansa bahwa legitimasi sanksi/embargo cenderung lebih kuat ketika berada dalam kerangka kolektif/multilateral dibandingkan ketika dijalankan secara unilateral (Anjani, 2017; Sembiring, 2020).

Di sisi lain, terdapat pula klaim bahwa penggunaan sanksi ekonomi telah lama menjadi praktik dalam hukum internasional dan berkembang menjadi kebiasaan internasional (international custom). Pernyataan ini memperlihatkan nuansa penting: "kebiasaan" penggunaan sanksi/embargo tidak otomatis meniadakan perdebatan legalitas dan legitimasi, terutama untuk tindakan sepihak yang dipersoalkan dalam kajian lain (Anjani, 2017; Rahim, 2019). Dengan demikian, literatur yang disediakan tidak sepenuhnya seragam: ia sekaligus mengakui normalitas praktik embargo dalam dinamika internasional, tetapi juga menyoroti problem legalitas/legitimasi tindakan unilateral (Anjani, 2017; Rahim, 2019).

________________________________________

E. Dampak Politik dan Kemanusiaan: Efektivitas, Biaya, dan Risiko "Menarget Rakyat"

Sejumlah rujukan menekankan bahwa embargo dapat menimbulkan dampak luas terhadap kesejahteraan sosial, ekonomi, dan politik, serta memengaruhi relasi antarnegara (perdagangan, politik, keamanan). Embargo juga dapat menyebarkan dampaknya ke negara lain, tidak hanya negara target. Dari sisi stabilitas domestik, embargo dapat berkontribusi pada instabilitas politik karena frustrasi publik ketika pemerintahnya tidak mampu mengatasi tantangan ekonomi-diplomatik akibat embargo. Literatur mengenai etika sanksi juga menyoroti bahwa efektivitas sanksi sering dipertanyakan dan biaya ekonominya bisa besar, termasuk bagi pihak pelaksana (Ardiansyah, 2023).

Yang krusial dalam kerangka politik Islam adalah dimensi kemanusiaan. Dalam analisis wacana pidato Hassan Rouhani, dikutip argumen bahwa sanksi tidak benar-benar menarget negara dan elit politik, melainkan "common people" yang menjadi korban (Idul, 2021). Perspektif boikot dalam kerangka hukum internasional juga mengakui bahwa penerapan sanksi dapat menimbulkan efek ekonomi yang merugikan bagi pihak yang memboikot, meskipun kajian tersebut tidak membahas biaya itu secara rinci. Di sini tampak konsensus minimal: instrumen pembatasan ekonomi membawa risiko efek samping kemanusiaan, sehingga desainnya menjadi isu normatif dan politis sekaligus (Idul, 2021).

Pada level empiris-politik, beberapa studi kasus dalam rujukan yang tersedia menunjukkan bahwa sanksi/embargo sering dikaitkan dengan konflik dan negosiasi. Misalnya, hubungan Amerika Serikat–Iran memanas kembali setelah keluarnya Amerika Serikat dari JCPOA dan pengembalian sanksi yang memicu dinamika konfrontasi, sementara kajian lain menegaskan bahwa embargo ekspor minyak dan sanksi tetap dipertahankan bahkan ketika Iran menghadapi tekanan pandemi (Muttaqien, 2020). Literatur sanksi terhadap Rusia juga menyimpulkan bahwa sanksi ekonomi tidak efektif menghentikan perilaku target dalam konteks tertentu, dipengaruhi faktor ketergantungan energi, resistensi target, dan faktor pemimpin (Prastiti, 2019). Semua ini menguatkan kesimpulan etis-politik: embargo adalah instrumen koersif yang dampak dan efektivitasnya kontingen, serta menuntut justifikasi yang ketat (Ardiansyah, 2023; Prastiti, 2019).

________________________________________

F. Embargo Menurut Ilmu Politik Islam: Sintesis dari Prinsip Otoritas, Maslahah, dan Disiplin Sanksi

1. Otoritas Negara (Waliyy al-Amr) dan Intervensi Ekonomi

Dalam rujukan yang tersedia tentang hukum Islam dan kebijakan publik, negara dipandang memiliki kewenangan untuk ikut campur dalam aktivitas ekonomi individu—baik untuk mengawasi maupun mengatur—sebagai bagian dari peran negara dalam ekonomi (Setyawan et al., 2022). Dalam diskursus zakat, ditegaskan bahwa pengelolaan zakat merupakan domain negara (waliyyul amri) dan negara dipandang berhak menjatuhkan sanksi kepada pihak yang tidak membayar zakat (Saragih et al., 2020). Analisis lain juga menyatakan zakat berada pada wilayah forum externum sehingga negara secara konstitusional berwenang untuk turut memastikan pelaksanaan zakat berjalan efektif-efisien, dan menyoroti bahwa sistem yang mengikuti syariah tidak berbasis kesukarelaan melainkan kewajiban yang dapat disertai paksaan/sanksi (Rahman, 2020).

Implikasi bagi konsep embargo dalam ilmu politik Islam adalah sebagai berikut: sekalipun rujukan yang diberikan tidak merumuskan "doktrin embargo" secara khusus, sumber-sumber tersebut memberikan landasan bahwa kebijakan pembatasan atau pemaksaan (coercion) dapat sah sebagai tindakan negara bila diarahkan pada kepentingan umum dan memiliki justifikasi kemaslahatan (Saragih et al., 2020; Setyawan et al., 2022). Embargo, sebagai pembatasan hubungan ekonomi lintas negara, dapat dibaca sebagai bentuk intervensi ekonomi-eksternal negara dalam rangka tujuan tertentu (keamanan, keadilan, kepatuhan norma), sehingga pertanyaan utamanya bergeser menjadi: apakah embargo itu memenuhi syarat kemaslahatan dan keadilan, serta tidak menimbulkan mafsadah yang dominan?—pertanyaan yang sejalan dengan kerangka maslahat-mafsadat dalam penilaian kebijakan (Setyawan et al., 2022).

2. Maqāṣid al-Sharīʿah: Mendahulukan Kepentingan Umum dan Pencegahan Bahaya

Rujukan mengenai sanksi terhadap penolak vaksinasi menegaskan bahwa dalam pendekatan maqāṣid al-sharīʿah, kepentingan publik ditempatkan di atas kepentingan personal, dan pengurangan hak individu dimungkinkan demi kepentingan bersama (Febriyani, 2021). Argumen ini dibangun di atas logika pencegahan bahaya: seseorang dilarang melakukan sesuatu yang membahayakan diri dan orang lain, sehingga sanksi dapat diterapkan untuk melindungi kepentingan umum (Febriyani, 2021). Dalam diskursus maqāṣid untuk isu sanksi riddah, terdapat pula penekanan metodologis bahwa penetapan sanksi tidak semestinya sekadar menyalin teks tanpa mempertimbangkan tujuan dan hikmah, serta bahwa sanksi maksimum hanya relevan bila tindakan itu disertai ancaman yang lebih luas terhadap negara/umat (Gadjong, 2023).

Di dalam sintesis ilmu politik Islam, dua titik tekan ini relevan bagi embargo: (i) embargo memerlukan justifikasi "perlindungan kepentingan umum" (misalnya pencegahan kejahatan berat atau pelanggaran norma fundamental), dan (ii) embargo harus dievaluasi dari segi tujuan dan akibat, bukan hanya dari segi formalitas kebijakan (Febriyani, 2021; Gadjong, 2023). Ini juga bersesuaian dengan kritik bahwa sanksi sering mengenai rakyat biasa alih-alih elit politik (Idul, 2021), sehingga justifikasi maqāṣid menuntut mekanisme untuk meminimalkan korban sipil dan mafsadah sosial (Febriyani, 2021; Idul, 2021).

3. Embargo sebagai Instrumen Sanksi Diskresioner yang Mendekati Logika Taʿzīr

Dalam hukum pidana Islam, beberapa pelanggaran modern ditempatkan ke dalam kategori jarīmah taʿzīr—yakni jenis pelanggaran yang sanksinya tidak ditentukan eksplisit dalam al-Qur'an dan Hadis, melainkan diserahkan kepada penguasa/hakim (Suling, 2024). Dengan kerangka ini, sanksi dipahami sebagai perangkat kebijakan yang dapat didesain sesuai konteks kemaslahatan, sekaligus menuntut pertanggungjawaban normatif yang kuat (Suling, 2024). Literatur lain tentang anak berkonflik dengan hukum menegaskan corak "sistem sanksi yang negatif" dalam hukum pidana (yakni pemidanaan sebagai reaksi setelah upaya lain tidak memadai) (Mansyuroh, 2018), yang secara kebijakan dapat dibaca sebagai dorongan agar paksaan dipakai secara proporsional dan tidak sembarangan.

Walaupun embargo bukan "pidana" dalam arti sempit, ia adalah sanksi ekonomi yang mengandung unsur pemaksaan dan penderitaan ekonomi. Karena itu, dalam sintesis ilmu politik Islam, embargo dapat diperlakukan sebagai instrumen kebijakan diskresioner yang (secara fungsional) mendekati logika taʿzīr: dibolehkan sebagai perangkat otoritas politik untuk tujuan kemaslahatan, tetapi harus dibatasi oleh prinsip keadilan, proporsionalitas, dan pencegahan mafsadah (Febriyani, 2021; Suling, 2024).

________________________________________

G. Prinsip-Prinsip Kebijakan Embargo yang Selaras dengan Politik Islam dan Tata Hukum Internasional

Berikut prinsip yang dapat disusun hanya dari sintesis rujukan yang diberikan:

1. Legitimasi Otoritatif dan Prosedural (Kolektif Lebih Kuat daripada Unilateral)

Kerangka PBB memberi dasar tindakan sanksi/embargo melalui mekanisme Dewan Keamanan dan Pasal 41 (Sembiring, 2020; Sutrisno, 2024). Sebaliknya, tindakan sepihak dipersoalkan dalam kajian lain sebagai pelanggaran hukum internasional atau problem legitimasi (Anjani, 2017; Rahim, 2019). Maka, dari perspektif politik Islam yang menekankan otoritas waliyy al-amr dan tata kelola kemaslahatan (Rahman, 2020; Saragih et al., 2020), embargo idealnya ditempatkan pada prosedur yang sah dan dapat dipertanggungjawabkan (secara internasional maupun domestik) (Anjani, 2017; Sutrisno, 2024).

2. Tujuan yang Jelas dan Berbasis Perlindungan Kepentingan Umum (Maqāṣid)

Maqāṣid al-sharīʿah menekankan kepentingan publik dan pencegahan bahaya (Febriyani, 2021), sehingga embargo harus dikaitkan dengan tujuan perlindungan yang jelas (misalnya menghentikan pelanggaran norma serius) dan bukan sekadar ekspresi permusuhan (Febriyani, 2021; Gadjong, 2023). Dalam kerangka hukum internasional, boikot/embargo dapat berfungsi sebagai sanksi bila dilaksanakan sesuai ketentuan hukum yang berlaku dan memperoleh persetujuan institusi internasional yang kompeten.

3. Meminimalkan Dampak pada Non-Target (Perlindungan Sipil)

Risiko bahwa sanksi "mengorbankan rakyat" ditekankan dalam pidato Rouhani yang dianalisis sebagai kritik terhadap rezim sanksi (Idul, 2021). Literatur embargo juga menyebut dampak pada kesejahteraan sosial-ekonomi-politik dan potensi instabilitas. Karena itu, dari kerangka maqāṣid yang mengizinkan pembatasan hak demi kepentingan umum (Febriyani, 2021), embargo harus didesain untuk meminimalkan penderitaan sipil dan meminimalkan mafsadah (Febriyani, 2021; Idul, 2021).

4. Proporsionalitas dan Penargetan yang Lebih "Spesifik" bila Memungkinkan

Studi Amerika Serikat–Turki mencatat bahwa sanksi yang menarget dua pejabat dapat dipahami sebagai bentuk smart sanction yang lebih proporsional (Rahim, 2019). Literatur sanksi juga mengenal "smart sanction" sebagai model yang diarahkan kepada elit politik/militer agar dampak negatif pada masyarakat sipil diminimalkan (Adhari, 2020). Prinsip ini koheren dengan tuntutan maqāṣid untuk mendahulukan kepentingan umum tanpa menciptakan kerusakan sosial yang dominan (Febriyani, 2021), serta dengan perhatian umum bahwa embargo berdampak luas dan dapat menyasar pihak yang tidak bertanggung jawab (Idul, 2021).

5. Evaluasi Efektivitas dan Biaya, karena Embargo dapat Gagal Mencapai Tujuan

Studi kasus sanksi terhadap Rusia menyimpulkan bahwa sanksi tidak efektif menghentikan agresi dalam periode yang dibahas (Prastiti, 2019), dan literatur etika sanksi menyatakan efektivitasnya sering dipertanyakan serta biayanya besar (Ardiansyah, 2023). Kebijakan berbasis maslahat menuntut penilaian manfaat-mudarat dan tidak cukup hanya mengandalkan simbolisme kebijakan (Ardiansyah, 2023; Febriyani, 2021; Setyawan et al., 2022). Ini juga selaras dengan catatan bahwa sanksi dapat berfungsi sebagai sinyal norma, tetapi fungsi koersifnya bisa terbatas (Idris & Mu'tashim, 2023; Prastiti, 2019).

________________________________________

H. Kesimpulan

Berdasarkan rujukan yang tersedia, embargo adalah larangan resmi atas ekspor/impor atau hubungan ekonomi tertentu yang digunakan sebagai sanksi ekonomi dalam politik internasional (Prastiti, 2019; Sembiring, 2020). Ia berfungsi sebagai instrumen koersif untuk memengaruhi perilaku negara target tanpa konflik militer langsung (Adhari, 2020; Mubarok, 2023), tetapi legalitas dan legitimasi pelaksanaannya berbeda antara kerangka kolektif PBB (Pasal 41) (Sembiring, 2020; Sutrisno, 2024) dan tindakan unilateral yang dipersoalkan (Anjani, 2017; Rahim, 2019). Dampaknya dapat meluas—termasuk risiko menarget rakyat sipil dan memicu instabilitas (Idul, 2021)—serta efektivitasnya sering dipertanyakan (Ardiansyah, 2023; Prastiti, 2019).

Dalam sintesis ilmu politik Islam (berbasis rujukan yang disediakan), embargo dapat dipahami sebagai instrumen kebijakan pemaksaan yang secara prinsip memerlukan: (i) otoritas negara (waliyy al-amr) dan intervensi ekonomi yang sah (Saragih et al., 2020; Setyawan et al., 2022), (ii) justifikasi maqāṣid untuk mendahulukan kepentingan umum dan mencegah bahaya (Febriyani, 2021; Gadjong, 2023), serta (iii) desain sanksi yang proporsional dan meminimalkan mafsadah sosial, sejalan dengan kritik bahwa sanksi dapat mengorbankan rakyat (Idul, 2021) dan temuan bahwa embargo berdampak luas. Dengan demikian, embargo "menurut ilmu politik Islam" bukan sekadar larangan dagang sebagai hukuman, melainkan kebijakan sanksi yang harus dibatasi oleh kerangka kemaslahatan, keadilan, dan akuntabilitas, serta idealnya diletakkan dalam prosedur legal yang kuat di tingkat internasional (Anjani, 2017; Sutrisno, 2024).

________________________________________

Daftar Pustaka

Adhari, A. (2020). Penataan ancaman ekonomi sebagai bagian dari keadaan bahaya di Indonesia. Dialogia Iuridica, 12(1), 031–048. https://doi.org/10.28932/di.v12i1.3019

Anjani, V. (2017). Konsistensi kebijakan Polandia terhadap sanksi Uni Eropa terhadap Rusia pada tahun 2014. Jurnal Hubungan Internasional, 10(1), 52. https://doi.org/10.20473/jhi.v10i1.4390

Ardiansyah, A. (2023). Asas kepastian hukum dalam aturan sanksi pelanggaran pencatatan perkawinan undang-undang hukum keluarga Malaysia. Zaaken Journal of Civil and Business Law, 4(3), 410–424. https://doi.org/10.22437/zaaken.v4i3.28153

Febriyani, K. A. D. (2021). Perspektif sah global tentang serangan militer AS lakukan di wilayah Irak dan Suriah. Jurnal Ilmu Hukum Sui Generis, 2(1), 31–45. https://doi.org/10.23887/jih.v2i1.1010

Gadjong, A. A. (2023). Legal consequences of violating the endogamy marriage system in Indonesia: A study of legislation. Sign Jurnal Hukum, 5(1), 141–154. https://doi.org/10.37276/sjh.v5i1.229

Idris, F. N., & Mu'tashim, M. R. (2023). Sanksi Uni Eropa terhadap Rusia atas pelanggaran teritorial Ukraina: Pendekatan multi-tujuan. Jurnal Dinamika Global, 8(01), 16–38. https://doi.org/10.36859/jdg.v8i01.1543

Idul, R. (2021). Sirkumstansialisasi sebagai piranti representasi inklusif aktor sosial dalam pidato politik (sebuah tinjauan analisis wacana kritis pidato politik Hasan Rouhani). Ideas Jurnal Pendidikan Sosial dan Budaya, 7(3), 19. https://doi.org/10.32884/ideas.v7i3.387

Ismail, A. (2020). Sanksi ekonomi dalam tinjauan politik dan diplomasi internasional: Resensi buku. Indonesian Perspective, 5(1). https://doi.org/10.14710/ip.v5i1.30197

Mansyuroh, F. A. (2018). Sharia law of tax amnesty in perspective of the South Kalimantan Muslim economists. Syariah Jurnal Hukum dan Pemikiran, 18(2), 140. https://doi.org/10.18592/sy.v18i2.2220

Mubarok, N. (2023). Perlindungan hukum anak yang berkonflik dengan hukum dalam perspektif fiqh jinayah. Al-Jinayah Jurnal Hukum Pidana Islam, 9(2), 195–218. https://doi.org/10.15642/aj.2023.9.2.195-218

Muttaqien, M. (2020). Iran and COVID-19: Domestic preparedness and international sanctions. Jurnal Global & Strategis, 14(2), 451. https://doi.org/10.20473/jgs.14.2.2020.451-465

Nisa, J., Marni, M., & Lisnawati, L. (2022). Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) pada masa pandemi Covid-19 dalam perspektif ketatanegaraan. Syarah Jurnal Hukum Islam & Ekonomi, 11(1), 37–54. https://doi.org/10.47766/syarah.v11i1.475

Prastiti, D. N. B. (2019). Countering America's adversaries through sanctions act (CAATSA) inconsistencies: The case of India S-400 weapon procurement. Jurnal Global & Strategis, 13(2), 123. https://doi.org/10.20473/jgs.13.2.2019.123-139

Rahim, M. H. (2019). Post JCPOA. Jurnal Icmes, 3(1), 27–52. https://doi.org/10.35748/jurnalicmes.v3i1.42

Rahman, M. (2020). Current phenomenon tension of the United States and Iran in the Middle East. Journal of Islamic World and Politics, 4(1). https://doi.org/10.18196/jiwp.4143

Saragih, H. M., Lestari, M. M., & Muis, N. (2020). Posisi Republik Islam Iran dalam program nuklir dalam perspektif Amerika Serikat. Fokus Jurnal Kajian Keislaman dan Kemasyarakatan, 5(1), 1. https://doi.org/10.29240/jf.v5i1.1365

Sembiring, F. (2020). Penerapan prinsip pacta sunt servanda terhadap resolusi Dewan Keamanan PBB mengenai nuklir Iran. Jurnal Paradigma Hukum Pembangunan, 4(01), 3–18. https://doi.org/10.25170/paradigma.v4i01.1633

Setyawan, B., Anam, S., & Sood, M. (2022). Pengaruh kepemimpinan Hassan Rouhani terhadap transformasi arah kebijakan program nuklir Iran. Indonesian Journal of Peace and Security Studies (IJPSS), 4(2), 59–77. https://doi.org/10.29303/ijpss.v4i2.114

Suling, D. R. (2024). Legality of implementing an embargo in efforts to resolve armed conflicts between countries. Bilancia Jurnal Studi Ilmu Syariah dan Hukum, 18(1), 87–110. https://doi.org/10.24239/blc.v18i1.3011

Sutrisno, A. (2024). International legal analysis of the boycott products suspected of supporting genocide. Iblam Law Review, 4(1), 497–504. https://doi.org/10.52249/ilr.v4i1.328