02087 - Disinformasi dalam Perspektif Ilmu Politik Islam: Definisi, Mekanisme, dan Strategi Penanggulangan

AFANIN MEDIA UTAMA



Disinfo dalam Ruang Publik Digital: Kajian Konseptual Ilmu Politik Islam
 
Abstract
Disinformation has become one of the most serious threats to political stability and democratic quality in the digital age, particularly in countries with high social media usage such as Indonesia. This article conceptually examines disinformation from the perspective of Islamic political science by synthesizing studies in political science, communication, and Islamic epistemology. Through a literature review approach, this study maps the definition and conceptual boundaries of disinformation, its mechanisms of spreading in the digital public sphere, its manifestations in Indonesian electoral politics, and the normative-epistemological responses offered by Islamic thought. The findings show that disinformation, in the framework of Islamic political science, is not merely an individual lie, but a structured political phenomenon involving actors, campaign industries, and a digital public space that produces and amplifies manipulative narratives. Islamically, disinformation is evaluated as a violation of the ethics of political communication (contrary to the principles of haqq, tabligh, and maslahah) and an epistemic crisis that requires corrective instruments such as tabayyun, media literacy, counter-narratives, and context-sensitive technology. The article also highlights the tension between state intervention through censorship and the protection of freedom of expression, which must be weighed from the perspective of the principle of maslahah.
Keywords: disinformation, Islamic political science, digital public sphere, electoral politics, tabayyun, post-truth
________________________________________
Abstrak
Disinformasi telah menjadi salah satu ancaman paling serius bagi stabilitas politik dan kualitas demokrasi di era digital, khususnya di negara-negara dengan tingkat penggunaan media sosial yang tinggi seperti Indonesia. Artikel ini mengkaji secara konseptual disinformasi dari perspektif ilmu politik Islam dengan menyintesiskan kajian-kajian di bidang ilmu politik, komunikasi, dan epistemologi Islam. Melalui pendekatan kajian literatur, studi ini memetakan definisi dan batas konseptual disinformasi, mekanisme penyebarannya dalam ruang publik digital, manifestasinya dalam politik elektoral Indonesia, serta respons normatif-epistemologis yang ditawarkan pemikiran Islam. Temuan menunjukkan bahwa disinformasi, dalam kerangka ilmu politik Islam, bukan sekadar kebohongan individu, melainkan fenomena politik terstruktur yang melibatkan aktor, industri kampanye, dan ruang publik digital yang memproduksi serta mengamplifikasi narasi manipulatif. Secara Islami, disinformasi dievaluasi sebagai pelanggaran etika komunikasi politik (bertentangan dengan prinsip haqq, tabligh, dan maslahah) sekaligus krisis epistemik yang menuntut instrumen korektif berupa tabayyun, literasi media, kontra-narasi, dan teknologi yang sensitif konteks. Artikel ini juga menyoroti ketegangan antara intervensi negara melalui sensor dan perlindungan kebebasan berekspresi yang perlu ditimbang dari perspektif prinsip maslahah.
Kata Kunci: disinformasi, ilmu politik Islam, ruang publik digital, politik elektoral, tabayyun, post-truth
________________________________________
1. Pendahuluan
Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi, khususnya media sosial, telah mengubah secara fundamental cara informasi diproduksi, disebarkan, dan dikonsumsi oleh publik. Di tengah transformasi ini, disinformasi—yakni penyebaran informasi yang sengaja salah atau menyesatkan untuk memanipulasi opini publik atau proses politik—muncul sebagai salah satu tantangan terbesar bagi kehidupan demokrasi modern. Fenomena ini tidak hanya relevan secara global, tetapi juga memiliki manifestasi yang khas dalam konteks Indonesia, negara dengan populasi Muslim terbesar di dunia sekaligus pengguna media sosial yang sangat aktif.
Kajian tentang disinformasi telah berkembang pesat dari berbagai perspektif: ilmu komunikasi, ilmu politik, psikologi kognitif, hingga studi keamanan. Namun, kajian yang secara sistematis memosisikan disinformasi dalam kerangka ilmu politik Islam—dengan mempertimbangkan dimensi etika, epistemologi, dan tata kelola publik berdasarkan nilai-nilai Islam—masih relatif terbatas. Padahal, dalam konteks masyarakat Muslim Indonesia, wacana keislaman memiliki daya mobilisasi yang signifikan dalam pembentukan opini publik, dan disinformasi sering kali memanfaatkan simbol-simbol keagamaan untuk mempertegas dampaknya.
Artikel ini bertujuan menyusun kerangka konseptual disinformasi menurut ilmu politik Islam melalui sintesis literatur multidisipliner. Secara spesifik, artikel ini berupaya menjawab pertanyaan: Bagaimana disinformasi dapat dipahami, dievaluasi, dan ditanggulangi dalam kerangka ilmu politik Islam? Untuk menjawab pertanyaan tersebut, pembahasan diorganisasikan dalam tujuh bagian: definisi dan batas konseptual disinformasi; mekanisme penyebarannya dalam ruang publik digital; manifestasi elektoral di Indonesia; perspektif etika dan epistemologi Islam; dampak sosial-politik; strategi penanggulangan; serta rumusan konseptual integratif.
________________________________________
2. Metode
Artikel ini menggunakan pendekatan kajian literatur (literature review) yang bersifat sistematis dan integratif. Sumber-sumber yang digunakan meliputi artikel jurnal ilmiah, laporan penelitian, dan kajian konseptual yang relevan dengan tema disinformasi, politik Islam, ruang publik digital, dan literasi media. Pemilihan sumber mempertimbangkan relevansi tematik, konteks geografis (dengan penekanan pada Asia Tenggara dan Indonesia), serta representasi perspektif yang beragam, mencakup kajian ilmu politik umum, studi keamanan, komunikasi, epistemologi Islam, dan teknologi. Sintesis dilakukan secara tematik untuk membangun kerangka konseptual yang koheren tentang disinformasi dalam perspektif ilmu politik Islam.
________________________________________
3. Pembahasan
3.1 Definisi "Disinformasi" dan Batas Konseptualnya (Politik–Etik)
Dalam literatur politik dan studi disinformasi, disinformasi umumnya dibedakan dari misinformasi berdasarkan intensi: misinformasi merujuk pada informasi salah atau tidak akurat, sedangkan ketika kesalahan itu disebarkan secara sengaja untuk tujuan tertentu (misalnya agenda politik), ia disebut disinformasi (Akmaliah & Nadzir, 2024; Al-Zaman & Alimi, 2021). Pembedaan ini juga ditegaskan oleh definisi ensiklopedik Soviet yang dikutip dalam studi tentang operasi disinformasi: disinformasi dipahami sebagai penyebaran informasi palsu dengan maksud menipu opini publik (Akmaliah & Nadzir, 2024)—sejalan dengan penjelasan dalam studi psikologi kognitif tentang disinformasi yang menekankan unsur intentionality saat informasi salah disebarkan demi agenda politik (Al-Zaman & Alimi, 2021). Dalam kajian teknis tentang disinformasi bertema isu-isu Islam di media sosial, pembedaan yang sama digunakan: misinformasi adalah informasi salah yang dibagikan tanpa niat buruk, sedangkan disinformasi adalah informasi salah yang secara sengaja disebarkan dengan niat disruptif, termasuk manipulasi fakta untuk membingungkan audiens dan memengaruhi opini (Anjum, 2006).
Kerangka ini relevan dengan ilmu politik karena disinformasi diperlakukan sebagai instrumen untuk memengaruhi pembentukan opini publik dan proses politik (misalnya pemilu), terutama ketika ekosistem media digital memfasilitasi penyebaran cepat pesan manipulatif (Ansar & Maitra, 2024; Suryani et al., 2023). Studi keamanan mengenai disinformasi menekankan bahwa disinformasi/fake news dapat mengganggu stabilitas politik, mengikis kepercayaan publik, dan secara khusus menjadi problem serius pada periode kampanye pemilu ketika "cerita-cerita menipu" disusun untuk memengaruhi preferensi pengguna (Suryani et al., 2023). Pada titik inilah disinformasi tidak lagi sekadar "kesalahan informasi", melainkan bagian dari kompetisi kekuasaan yang menargetkan persepsi, emosi, dan legitimasi (Ansar & Maitra, 2024; Suryani et al., 2023).
3.2 Disinformasi, Ruang Publik Digital, dan Mekanisme Pembentukan Opini
Dalam perspektif ruang publik, konsepsi Habermas tentang public sphere—sebagai ruang komunikasi tempat diskursus kepentingan bersama berlangsung dan mengarahkan pembentukan opini publik yang dapat memengaruhi keputusan politik—dipakai untuk membaca transformasi "ruang publik" ke ranah digital (Choironi, 2021; Effendi, 2022). Kajian perbandingan Bangladesh–Indonesia menunjukkan bahwa internet menjadi digital public sphere tempat dakwah, deliberasi agama, hingga pertarungan wacana terjadi; dan di ruang itu pula hoaks/disinformasi agama beredar serta berkonsekuensi sosial-politik berbeda di tiap konteks (Choironi, 2021). Dalam studi tentang komunikasi keagamaan di ruang publik digital Bangladesh, relasi kuasa antarkomunitas agama dipetakan: dominasi diskursus oleh kelompok mayoritas dapat berjalan beriringan dengan produksi disinformasi untuk memarjinalkan minoritas, baik online maupun offline (Effendi, 2022). Dengan demikian, ruang publik digital bukan hanya arena ekspresi, tetapi juga arena kontestasi ideologis yang memproduksi efek politik melalui opini publik (Choironi, 2021; Effendi, 2022).
Di Asia Tenggara, disinformasi juga dibahas sebagai bagian dari kemunduran kebebasan pers dan manipulasi opini dalam pemilu; studi komparatif tentang Indonesia, Thailand, dan Filipina menegaskan bahwa media (termasuk media sosial) digunakan untuk menyebarkan disinformasi, propaganda, dan kontrol (Ansar & Maitra, 2024). Analisis tren disinformasi di Asia Tenggara juga menyoroti bagaimana vested interests memanfaatkan internet untuk menggeser opini publik bagi kepentingannya, bahkan disertai kekhawatiran bahwa respons kebijakan yang dominan berupa sensor dapat justru memperburuk kualitas opini publik karena menghambat akses pada informasi yang diperlukan warga (Diamond et al., 2021). Artinya, dalam kerangka politik, disinformasi harus dibaca bersamaan dengan isu hegemoni, kontrol wacana, dan kualitas deliberasi (Ansar & Maitra, 2024; Diamond et al., 2021).
3.3 Disinformasi Elektoral di Indonesia: Hoaks, Buzzer, dan Rekayasa Persuasi
Banyak kajian Indonesia menempatkan disinformasi sebagai fenomena yang menguat menjelang kontestasi elektoral dan memengaruhi opini publik melalui hoaks, rumor, serta narasi identitas (Parahita, 2019; Šundovska, 2022). Studi tentang Pilpres 2019 menunjukkan propaganda negatif di media sosial terhadap kedua kandidat berupa rumor/mitos yang dimanipulasi; sebagian warga mempercayainya bukan karena verifikasi faktual, melainkan karena keyakinan emosional (ciri post-truth) (Kapsokoli, 2024). Dalam kerangka yang sama, kajian post-democracy dan politik identitas menekankan bahwa sirkulasi hoaks/misinformasi dalam era post-truth mengeksploitasi sentimen emosional sehingga memicu turbulensi sosial-politik, dengan studi kasus Pilkada DKI 2017 dan Pilpres 2019 (Möllers, 2020). Bahkan, Kementerian terkait disebut menangkap ratusan hoaks/fake news dalam rentang menjelang pemilu 2019, yang memperlihatkan skala problem informasi pada masa kontestasi (Möllers, 2020).
Dari sisi perilaku pemilih, studi survei pada Pilkada DKI 2016–2017 menempatkan disinformasi digital sebagai variabel yang terkait dengan beragam faktor (status sosial ekonomi, paparan media, kepercayaan pada media, kefasihan digital), dengan temuan bahwa partisanship politik memiliki korelasi signifikan paling tinggi terhadap (ketidak)percayaan pada disinformasi (Nur'aeni & Habibah, 2022). Studi ini juga mencatat adanya respons negara berupa rencana Kominfo untuk mengumumkan hoaks secara berkala melalui situsnya, yang diposisikan sebagai indikasi dampak disinformasi yang "mengkhawatirkan" (Nur'aeni & Habibah, 2022). Dengan demikian, bukti penelitian mengarahkan kita pada pemahaman bahwa disinformasi elektoral bukan semata "informasi salah", melainkan bekerja melalui polarisasi, identifikasi partisan, dan ketidaksetaraan literasi digital (Kapsokoli, 2024; Nur'aeni & Habibah, 2022).
Dari sisi industri kampanye, kajian tentang authoritarian populism di Indonesia menekankan peran industri kampanye dan cyber armies dalam engineering consent and coercion melalui mekanisme persuasi di media massa dan media sosial (Lewandowsky & Yesilada, 2021). Studi ini juga memberikan ilustrasi kuantitatif: pada periode kampanye tertentu (23 September 2018–13 April 2019), puluhan ribu unggahan Facebook dapat diorganisasi untuk memetakan isu disinformasi yang menyerang kandidat, memperlihatkan bahwa isu disinformasi diproduksi dan diedarkan sebagai bagian dari strategi memengaruhi pemilih (Lewandowsky & Yesilada, 2021). Dalam kerangka ini, disinformasi dipahami sebagai komoditas dan teknik kerja politik: kemampuan "menyetir opini" (misalnya melalui grup WhatsApp) diposisikan sebagai nilai jual industri kampanye (Lewandowsky & Yesilada, 2021), sejalan dengan kajian Pilpres 2019 yang menjelaskan peran political buzzers sebagai aktor yang menyebarkan pesan untuk membentuk opini publik (Kapsokoli, 2024).
3.4 Populisme Islam, Politik Identitas, dan Disinformasi sebagai "Emotive Politics"
Kajian tentang populisme Islam di Indonesia secara eksplisit menempatkan hoaks/disinformasi sebagai faktor penting yang membentuk identitas politik selama pemilu, terutama melalui media sosial (Parahita, 2019). Dalam studi ini, kelompok-kelompok kebangkitan Islam digambarkan memanfaatkan platform digital untuk mengamplifikasi suara; namun alih-alih menyebarkan informasi yang jernih, mereka disebut memilih menyampaikan disinformasi dan fake news yang memobilisasi memori kolektif serta sentimen (Parahita, 2019). Lebih jauh, studi tersebut menyebut produksi konten provokatif dari hoaks/fake news disebarkan melalui situs Islam dan media sosial untuk memengaruhi pilihan pemilih dan menguatkan ikatan emosional yang menghasilkan kemarahan sekaligus solidaritas (ummah) (Parahita, 2019). Dengan kata lain, disinformasi dalam konteks populisme Islam tidak hanya memanipulasi fakta, tetapi memobilisasi afek politik—sehingga kompatibel dengan temuan kajian post-truth yang menekankan dominasi emosi di atas fakta dalam pembentukan opini (Kapsokoli, 2024; Möllers, 2020).
Kerangka "politik identitas" dalam era post-truth juga menggarisbawahi kerentanan Indonesia terhadap eksploitasi sentimen primordial, terutama ketika hoaks dan misinformasi beredar kacau di media sosial (Möllers, 2020). Menjelang pemilu 2024, analisis identitas politik melalui media sosial bahkan secara eksplisit memperingatkan bahwa media sosial dapat mempercepat narasi identitas dan disinformasi sehingga mengkatalisasi polarisasi (Aminulloh et al., 2021). Sintesis dari studi-studi ini konsisten: disinformasi menjadi "bahan bakar" bagi polarisasi identitas (termasuk identitas keagamaan) dalam persaingan elektoral (Aminulloh et al., 2021; Möllers, 2020; Parahita, 2019).
3.5 Perspektif Islam (Etika–Epistemologi) dalam Analisis Politik Islam tentang Disinformasi
3.5.1 Disinformasi sebagai Kebohongan Publik (Ifk/Fitnah) dan Pelanggaran Etika Politik
Sejumlah kajian Islam Indonesia mendefinisikan hoaks/disinformasi dalam ranah politik sebagai bentuk pembohongan publik dan penyebaran informasi menyesatkan untuk merugikan pihak lain; bahkan dikaitkan dengan kategori haditsul ifki (berita bohong) dan ancaman moral/etik yang berat (Iannone, 2022; Šundovska, 2022). Analisis politik Islam tentang hoaks menegaskan bahwa hoaks politik disebarkan untuk memengaruhi opini publik, memanipulasi pemilu, atau menciptakan ketidakpercayaan terhadap lawan politik; bentuknya dapat berupa artikel palsu, foto termanipulasi, potongan video, atau pesan berantai yang menyesatkan (Šundovska, 2022). Perspektif ini menegaskan bahwa tindakan menipu publik demi kemenangan politik bukan sekadar "strategi komunikasi", melainkan problem etika politik karena merusak keadilan deliberasi dan mengganggu tatanan sosial (Iannone, 2022; Šundovska, 2022).
Dalam kajian Qur'ani, hoaks dibaca sebagai fitnah/tuduhan yang dapat berfungsi sebagai konspirasi untuk mengalahkan lawan; karakternya cepat menyebar dan mampu memengaruhi (Manalu, 2024). Di level etika komunikasi, Islam ditegaskan melarang penyebaran berita palsu baik lisan maupun tulisan, dan menawarkan prinsip komunikasi untuk melawan hoaks (Prayogo et al., 2022). Kajian-kajian ini menyediakan "bahasa normatif" politik Islam: disinformasi/hoaks diposisikan sebagai tindakan tercela yang merusak relasi sosial dan integritas politik, bukan sekadar penyimpangan informasi (Iannone, 2022; Prayogo et al., 2022).
3.5.2 Epistemologi Politik Islam: Tabayyun, Verifikasi, dan Kritik (Riwayat–Informasi)
Dalam tradisi Islam, respons epistemik yang sering dipakai untuk menghadapi informasi meragukan adalah tabayyun (klarifikasi/penyelidikan). Artikel tentang literasi informasi menautkan tabayyun dengan praktik evaluasi informasi (information literacy): ketidakmampuan mengevaluasi informasi disebut sebagai salah satu sebab maraknya berita bohong di internet dan media sosial, dan tabayyun dipahami sebagai sikap kehati-hatian untuk memeriksa validitas informasi (Zaman, 2019). Kajian kuantitatif pada mahasiswa juga menunjukkan bahwa pemahaman tabayyun memengaruhi tindakan penerimaan maklumat: pelajar menyelidiki terlebih dahulu informasi yang diterima sebelum membagikannya, dan penyebaran berita palsu dipandang sebagai fitnah yang buruk dalam Islam (Subotić & Mitrović, 2023). Di ranah pendidikan Islam, tabayyun diposisikan sebagai pedoman membentuk "manusia beradab" di media sosial, khususnya saat realitas bercampur dengan hoaks (Nugroho et al., 2023).
Lebih teknis, metode kritik hadis diajukan sebagai rujukan verifikasi berita modern: kritik hadis dapat memeriksa kemungkinan adanya penambahan (ziyādah), sisipan (idrāj), pembalikan (iqlāb), atau pengurangan (nuqshān), sekaligus menilai kesesuaian substansi berita dengan realitas (Costello, 2018). Dengan demikian, politik Islam tidak hanya mengutuk disinformasi secara moral, tetapi juga menyediakan perangkat epistemik untuk memeriksa validitas klaim—yang dapat disintesiskan dengan kebutuhan literasi informasi kontemporer (Costello, 2018; Zaman, 2019).
3.5.3 Nilai Dasar: Kejujuran, Akuntabilitas, dan Perintah Menyebarkan Kebenaran
Studi tentang kepercayaan pada media menegaskan bahwa nilai Islam seperti kejujuran dan akuntabilitas dapat digunakan untuk melawan hoaks/disinformasi serta memulihkan komunikasi yang tepercaya; dengan menegakkan nilai tersebut media dapat menjaga akurasi dan membangun kembali kepercayaan publik (Al-Zaman, 2020). Pada level etika Islam yang lebih luas, kajian Islamic ethical tradition menilai disinformasi/misinformasi dan artefak digital palsu (misalnya deepfakes) sebagai pelanggaran terhadap perintah menyebarkan kebenaran dan melawan kebatilan, serta menawarkan pedoman mitigasi yang dirujukkan pada ajaran Qur'ani–Nabawi dan praktik ulama awal (Al‐Rawi, 2021). Artikel tersebut juga mengutip prinsip-prinsip normatif jurnalisme dalam konteks mayoritas Muslim, termasuk truth-telling (haqq), komunikasi/penyampaian (tabligh), dan orientasi kemaslahatan (maslahah) sebagai rujukan etika pemberitaan (Al‐Rawi, 2021). Sintesisnya: dalam politik Islam, melawan disinformasi bukan sekadar tindakan instrumental, tetapi bagian dari kewajiban etika-epistemik untuk menegakkan kebenaran dan kemaslahatan publik (Al‐Rawi, 2021; Al-Zaman, 2020).
3.5.4 Post-Truth dan Bias Kognitif: Diagnosis Epistemologis Politik Islam Modern
Kajian epistemologi Islam tentang post-truth menautkan post-truth dengan problem bias kognitif—orang cenderung menerima apa yang ingin dianggap benar—dan memetakan ciri kebohongan virtual seperti misrepresentasi, bias media, laundering informasi, manipulasi, termasuk dalam momentum politik (Cohen & Boyd, 2019). Studi ini mengusulkan integrasi "horizon deteksi post-truth" dengan epistemologi Islam (Murtadha Mutahhari) melalui upaya verifikasi, korespondensi dengan realitas, dan "penyucian jiwa" sebagai bagian dari disiplin epistemik (Cohen & Boyd, 2019). Kerangka ini memperluas politik Islam: disinformasi bukan hanya strategi aktor politik, tetapi juga krisis epistemik warga (publik) yang rentan dimanipulasi oleh bias dan emosi—selaras dengan temuan studi pemilu yang menekankan keyakinan emosional dalam penerimaan propaganda (Cohen & Boyd, 2019; Kapsokoli, 2024).
3.6 Dampak Disinformasi dalam Kacamata Politik Islam: Kepercayaan, Persaudaraan, dan Stabilitas Sosial
Dari sisi dampak, kajian politik Islam tentang hoaks menekankan bahwa hoaks politik dapat memicu konflik antaragama (termasuk intoleransi dan radikalisme), mengganggu kehidupan beragama, meningkatkan polarisasi, dan meningkatkan ketidakpercayaan pada institusi politik serta media (Šundovska, 2022). Studi keamanan yang lebih umum juga menekankan bahwa disinformasi/fake news dapat menurunkan kepercayaan publik pada institusi dan mengganggu keseimbangan politik, khususnya selama pemilu (Suryani et al., 2023). Dalam konteks Indonesia, kajian post-truth dan politik identitas menegaskan bahwa sirkulasi hoaks/misinformasi berkontribusi pada turbulensi sosial-politik dan mengarah pada kekhawatiran kondisi post-democratic (Möllers, 2020). Secara konseptual, ini dapat dibaca dalam politik Islam sebagai ancaman terhadap persaudaraan/solidaritas sosial karena disinformasi mengubah konflik politik menjadi konflik identitas yang merusak kohesi (Möllers, 2020; Parahita, 2019; Šundovska, 2022).
Pengalaman lintas negara juga memperlihatkan variasi dampak: studi Bangladesh–Indonesia menunjukkan bahwa di Bangladesh disinformasi online dapat memicu komunalisme dan kekerasan offline terhadap minoritas, sedangkan di Indonesia ruang publik digital lebih didominasi argumentasi diskursus antarmuslim dan gejala post-Islamism, walau sama-sama menyaksikan hoaks/post-truth (Choironi, 2021). Studi tentang Facebook dan kekerasan Durga Puja 2021 di Bangladesh menekankan bagaimana media sosial dapat dipakai ekstremis untuk memprovokasi kekerasan antarkelompok (Al-Zaman, 2019). Sintesis ini memperkuat argumen politik Islam bahwa disinformasi bukan sekadar "debat salah informasi", melainkan dapat menjadi pemicu kerusakan sosial dan kekerasan yang mengancam perlindungan kelompok rentan dan stabilitas masyarakat (Al-Zaman, 2019; Choironi, 2021).
3.7 Respons dan Strategi Penanggulangan: Sintesis Kebijakan, Literasi, Otoritas Agama, dan Teknologi
3.7.1 Literasi (Media/Digital) + Disiplin Epistemik (Tabayyun)
Sejumlah studi menekankan perlunya literasi media dan berpikir kritis untuk mengurangi kerentanan publik terhadap manipulasi. Kajian kredibilitas media menekankan pentingnya objektivitas dan literasi publik (media literacy, critical thinking) agar warga tidak mudah terpengaruh propaganda/disinformasi (Al-Zaman, 2020). Kajian perang informasi (misalnya Rusia–Ukraina) juga menyimpulkan bahwa publik perlu membekali diri dengan literasi digital untuk memilah informasi di era post-truth (Lutfi & Ja'far, 2023). Dalam pendekatan Islam, literasi tersebut dapat disintesiskan dengan tabayyun dan verifikasi: artikel tabayyun–information literacy menekankan evaluasi validitas informasi, sedangkan studi mahasiswa menunjukkan pemahaman tabayyun memengaruhi kehati-hatian sebelum berbagi (Subotić & Mitrović, 2023; Zaman, 2019). Dengan demikian, politik Islam dapat menawarkan bridging concept: literasi modern diperkuat oleh norma tabayyun sebagai etika dan praktik verifikasi (Subotić & Mitrović, 2023; Zaman, 2019).
3.7.2 Kontra-Narasi Berbasis Komunitas dan Otoritas Keagamaan Moderat
Penanggulangan disinformasi juga dapat dilakukan melalui kontra-narasi. Studi tentang gerakan Dapur Narasi menunjukkan adanya upaya melawan informasi agama menyesatkan terkait COVID-19 melalui produksi kontra-narasi, dengan dukungan figur/komunitas yang berbagi nilai yang sama sehingga narasinya menjangkau banyak orang (Petrović & Ignjatijević, 2023). Kajian ruang publik digital Bangladesh–Indonesia merekomendasikan pemimpin agama moderat mengorganisasi diri dengan cara-cara keagamaan untuk mempromosikan toleransi, cinta kebangsaan, dan moderasi beragama guna menghadapi pengaruh ekstrem (Choironi, 2021). Pada masa pandemi, studi Indonesia–Malaysia menekankan strategi hibrid yang mempertimbangkan fragmentasi audiens serta konteks emosional-normatif, termasuk memanfaatkan jaringan sosial di luar media sosial seperti komunitas keagamaan tepercaya untuk melawan mis/disinformasi (Petrović & Ignjatijević, 2023). Sintesis politik Islamnya: otoritas moral dan jaringan keagamaan dapat menjadi "infrastruktur kepercayaan" untuk mengoreksi disinformasi ketika kepercayaan pada media/institusi melemah (Al-Zaman, 2020; Petrović & Ignjatijević, 2023).
3.7.3 Strategi Aktor Politik: Anti-Hoaks sebagai Sumber Daya Komunikasi
Dalam konteks kampanye, studi strategi komunikasi politik Ma'ruf Amin menilai bahwa narasi anti-hoaks dalam pemilu "tak terelakkan" dan dapat menjadi sumber daya politik untuk menegaskan agenda, menetralkan isu, sekaligus menyisipkan pesan edukasi dan literasi (Chitadze, 2022). Temuan ini konsisten dengan perhatian studi pemilu bahwa media sosial menjadi arena pertarungan opini dan bahwa aktor politik membangun persona serta legitimasi melalui narasi di platform digital (Chitadze, 2022; Lewandowsky & Yesilada, 2021). Dalam sintesis politik Islam, "anti-hoaks" dapat dimaknai bukan hanya taktik elektoral, melainkan potensi kanal pendidikan publik—namun tetap harus dijaga agar tidak berubah menjadi retorika kosong atau instrumen delegitimasi lawan tanpa perbaikan ekosistem informasi (Chitadze, 2022; Diamond et al., 2021).
3.7.4 Peran Negara: Pemblokiran, Institusi Pengawas, dan Dilema Kebebasan Berekspresi
Beberapa kajian Indonesia menguraikan respons pemerintah berupa pemblokiran situs/akun dan penggunaan dasar hukum. Studi tentang pengendalian berita palsu melaporkan bahwa Kominfo memblokir sejumlah situs sampai 2018 dan mengklasifikasikan muatan kontennya, sekaligus menekankan kebutuhan lembaga khusus untuk mengawasi dan menguji kebenaran berita (Astuti et al., 2022). Kajian politik hukum hoaks juga menyebut kebijakan pemblokiran serta penggunaan UU ITE untuk membawa penyebar konten berita palsu ke pengadilan, dan menyebut pembentukan BSSN untuk memerangi berita palsu di media sosial bekerja sama dengan institusi negara lain (Hammond et al., 2019). Pada saat yang sama, studi penegakan hukum terkait konten keagamaan di media sosial menggarisbawahi adanya perdebatan: kriminalisasi disinformasi dapat dipandang sebagai pelanggaran kebebasan berekspresi, sehingga muncul ketegangan antara intervensi hukum dan perlindungan hak (Sarwar & Safdar, 2025). Dalam literatur lebih luas, kekhawatiran serupa muncul: pendekatan yang dominan berupa sensor dapat menghambat akses pada informasi yang diperlukan warga untuk membentuk opini politik yang "genuine" (Diamond et al., 2021), dan studi etika jurnalisme memperingatkan bahwa dalam konteks mis/disinformasi, risiko tidak hanya pada regulasi yang tidak dapat dibenarkan, tetapi juga pada potensi publik menjadi tidak percaya pada semua konten termasuk jurnalisme (Marcellino et al., 2020). Sintesisnya: politik Islam yang berorientasi maslahah perlu menimbang kemanfaatan penertiban dan mudharat pembungkaman, karena keduanya memengaruhi keadilan komunikasi politik (Al‐Rawi, 2021; Marcellino et al., 2020; Sarwar & Safdar, 2025).
3.7.5 Teknologi Deteksi dan Keterbatasannya
Di luar pendekatan normatif, terdapat pendekatan teknis: model deep learning untuk mendeteksi disinformasi tentang isu-isu Islam di media sosial dikembangkan karena disinformasi bertema Islam dipandang berdampak pada meningkatnya Islamofobia dan mengancam perdamaian sosial; model yang diajukan melaporkan performa deteksi berbasis AUC tertentu dan menekankan tantangan domain-specific dataset (Anjum, 2006). Namun kajian ini juga menggarisbawahi bahwa model umum yang dilatih pada dataset politik/ekonomi/sosial sering berkinerja buruk pada domain khusus (misalnya istilah keislaman), sehingga diperlukan perangkat yang sensitif konteks (Anjum, 2006). Dalam sintesis politik Islam, ini selaras dengan gagasan bahwa verifikasi (tabayyun) memerlukan "alat" dan kompetensi yang sesuai medan wacana—baik alat kognitif (literasi) maupun alat teknis (deteksi) (Anjum, 2006; Cohen & Boyd, 2019; Zaman, 2019).
________________________________________
4. Rumusan Konseptual: Disinformasi Menurut Ilmu Politik Islam
Berdasarkan sintesis rujukan di atas, disinformasi menurut ilmu politik Islam dapat dirumuskan secara operasional sebagai berikut.
Pertama, disinformasi merupakan tindakan politik-komunikatif yang sengaja menyebarkan informasi palsu/menyesatkan untuk menipu, mengarahkan, atau memobilisasi opini publik demi tujuan kekuasaan (misalnya kemenangan elektoral, delegitimasi lawan), yang secara konseptual selaras dengan definisi disinformasi sebagai penyebaran informasi palsu untuk menipu opini publik (Akmaliah & Nadzir, 2024; Al-Zaman & Alimi, 2021; Suryani et al., 2023), dan dengan deskripsi hoaks politik sebagai alat memengaruhi opini dan memanipulasi pemilu (Šundovska, 2022).
Kedua, disinformasi merupakan pelanggaran etika politik Islam karena bertentangan dengan prinsip kejujuran dan akuntabilitas dalam komunikasi serta perintah menyebarkan kebenaran dan kemaslahatan (haqq, tabligh, maslahah), sekaligus berpotensi menjadi fitnah/ifk yang merusak tatanan sosial (Al‐Rawi, 2021; Al-Zaman, 2020; Iannone, 2022; Prayogo et al., 2022).
Ketiga, disinformasi merupakan krisis epistemik publik dalam era post-truth yang dieksploitasi aktor politik melalui emosi, bias kognitif, dan politik identitas/populisme—terlihat pada kasus pemilu Indonesia ketika propaganda/hoaks dipercaya atas dasar keyakinan emosional (Cohen & Boyd, 2019; Kapsokoli, 2024; Möllers, 2020), serta pada studi populisme Islam yang menautkan disinformasi dengan pembentukan identitas politik (Parahita, 2019).
Keempat, disinformasi merupakan masalah tata kelola ruang publik digital: disinformasi bekerja dalam ruang publik digital yang memproduksi opini dan memengaruhi keputusan politik; sehingga responsnya menuntut kombinasi perangkat Islam (tabayyun, etika) dan perangkat kebijakan/teknologi, dengan tetap mempertimbangkan dilema kebebasan berekspresi dan risiko sensor (Choironi, 2021; Diamond et al., 2021; Effendi, 2022; Marcellino et al., 2020; Sarwar & Safdar, 2025).
Kerangka ini tidak menyederhanakan disinformasi hanya sebagai "kebohongan individu", melainkan membacanya sebagai fenomena politik terstruktur: ada aktor, insentif, industri kampanye, dan konteks ruang publik digital—serta ada norma etika-epistemik Islam yang menyediakan kriteria evaluasi dan strategi korektif (Al‐Rawi, 2021; Lewandowsky & Yesilada, 2021; Parahita, 2019; Zaman, 2019).
________________________________________
5. Simpulan
Kajian ini menunjukkan bahwa disinformasi, dalam perspektif ilmu politik Islam, tidak dapat dipahami secara sempit sebagai sekadar "informasi salah" yang disebarkan individu. Disinformasi merupakan fenomena politik terstruktur yang melibatkan aktor-aktor berkepentingan, industri kampanye, dan ekosistem media digital yang saling berinteraksi untuk memproduksi dan mengamplifikasi narasi manipulatif demi tujuan kekuasaan. Secara normatif, Islam menyediakan basis etika yang kuat untuk mengecam disinformasi: ia bertentangan dengan prinsip-prinsip haqq, tabligh, dan maslahah, serta dikategorikan sebagai ifk atau fitnah yang merusak tatanan sosial.
Secara epistemologis, Islam menawarkan konsep tabayyun sebagai instrumen verifikasi yang relevan dan dapat disintesiskan dengan literasi media kontemporer. Kajian ini juga menunjukkan bahwa respons terhadap disinformasi harus bersifat multidimensi: menggabungkan literasi digital, kontra-narasi berbasis komunitas dan otoritas keagamaan, strategi komunikasi anti-hoaks oleh aktor politik, regulasi negara yang terukur, serta teknologi deteksi yang sensitif konteks—semuanya ditimbang dengan prinsip maslahah agar tidak mengorbankan kebebasan berekspresi yang juga merupakan hak publik.
Implikasi dari kajian ini bagi penelitian ke depan adalah perlunya kajian empiris yang lebih mendalam tentang efektivitas berbagai strategi penanggulangan disinformasi dalam konteks masyarakat Muslim Indonesia, khususnya yang mengintegrasikan pendekatan normatif Islam dengan metodologi ilmu sosial empiris.
________________________________________
Daftar Pustaka
Akmaliah, W., & Nadzir, I. (2024). The 'Elective Affinity' of Islamic Populism, Mobilization and Social Media: A Case Study of Indonesian Politic Identity Within the Three Elections. Studia Islamika, 31(1), 31–61. https://doi.org/10.36712/sdi.v31i1.36305
Al-Zaman, Md. S. (2019). Religious Communication in Digital Public Sphere of Bangladesh. https://doi.org/10.31235/osf.io/fwucq
Al-Zaman, Md. S. (2020). Religious Communication in Digital Public Sphere. Jurnal Penelitian, 29. https://doi.org/10.28918/jupe.v17i1.2743
Al-Zaman, Md. S., & Alimi, M. Y. (2021). Islam, Religious Confrontation and Hoaxes in the Digital Public Sphere: Comparison of Bangladesh and Indonesia. Komunitas International Journal of Indonesian Society and Culture, 13(2), 206–233. https://doi.org/10.15294/komunitas.v13i2.27223
Al‐Rawi, A. (2021). How did Russian and Iranian trolls' disinformation toward Canadian issues diverge and converge? Digital War, 2(1–3), 21–34. https://doi.org/10.1057/s42984-020-00029-4
Aminulloh, A., Artaria, M. D., Surya, Y. W. I., & Zajączkowski, K. (2021). The 2019 Indonesian Presidential Election: Propaganda in Post-Truth Era. Nyimak Journal of Communication, 5(1), 135. https://doi.org/10.31000/nyimak.v5i1.3882
Anjum, M. I. (2006). Globalization at crossroads of warfare, revolution, and universalization. Humanomics, 22(3), 162–177. https://doi.org/10.1108/08288660610703339
Ansar, A., & Maitra, J. (2024). Digital Diaspora Activism at the Margins: Unfolding Rohingya Diaspora Interactions on Facebook (2017–2022). Social Media + Society, 10(1). https://doi.org/10.1177/20563051241228603
Astuti, Y. D., Attaymini, R., & Dewi, M. S. R. (2022). Digital Media and War: Social Media as a Propaganda Tool for the Russia-Ukraine Conflict in the Post-truth Era. 19–27. https://doi.org/10.2991/978-2-494069-87-9_4
Chitadze, N. (2022). Cyber warfare – New threat for national and international security and transformation of the conflicts under the conditions of the new geopolitical order. JSS, 7(2), 70–76. https://doi.org/10.31578/jss.v7i2.120
Choironi, M. A. N. (2021). Religion and Narration of Covid-19 on Social Media: A Study on Dapur Narasi Social Movement. Dinika Academic Journal of Islamic Studies, 6(2), 213–234. https://doi.org/10.22515/dinika.v6i2.4093
Cohen, E., & Boyd, E. M. (2019). The KGB's Operation SIG: A 50-Year Campaign to Incite Hatred of Israel and Jews [Research in Progress]. https://doi.org/10.28945/4357
Costello, K. (2018). Russia's Use of Media and Information Operations in Turkey: Implications for the United States. https://doi.org/10.7249/pe278
Diamond, L., Kinderman, D., Uddin, A. T., & Khan, M. A. M. (2021). Symposium on Authoritarianism and Governance. https://doi.org/10.47816/02.000.2021
Effendi, A. Y. T., Tonny Dian. (2022). Terrorism-Related Topic In The Language Of Fake News In Indonesia. Jurnal Mandala: Jurnal Ilmu Hubungan Internasional, 134–151. https://doi.org/10.33822/mjihi.v5i2.4935
Hammond, P., Nahed, S. A., & McCormack, T. (2019). Advocacy Journalism, the Politics of Humanitarian Intervention and the Syrian War. 31–48. https://doi.org/10.1007/978-3-030-10719-2_3
Iannone, A. (2022). Democracy Crisis in South-East Asia: Media Control, Censorship, and Disinformation during the 2019 Presidential and General Elections in Indonesia, Thailand and 2019 Local Election in the Philippines. Jurnal Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik, 26(1), 81. https://doi.org/10.22146/jsp.71417
Kapsokoli, E. (2024). Iran's digital authoritarianism as the Blueprint for National Sovereignty. European Conference on Cyber Warfare and Security, 23(1), 233–240. https://doi.org/10.34190/eccws.23.1.2297
Lewandowsky, S., & Yesilada, M. (2021). Inoculating against the spread of Islamophobic and radical-Islamist disinformation. Cognitive Research Principles and Implications, 6(1). https://doi.org/10.1186/s41235-021-00323-z
Lutfi, M., & Ja'far, S. (2023). Islam, Cyberspace and Post-Truth: Epistemological Problems in the Digital Age. Al-A'raf: Jurnal Pemikiran Islam Dan Filsafat, 20(2), 261–286. https://doi.org/10.22515/ajpif.v20i2.7937
Manalu, M. (2024). Facebook as Facilitator for Radicalization in Bangladesh. Aradha Journal of Divinity Peace and Conflict Studies, 3(2), 93–109. https://doi.org/10.21460/aradha.2023.32.1024
Marcellino, W., Cox, K., Galai, K., Slapakova, L., Jaycocks, A., & Harris, R. (2020). Human-machine detection of online-based malign information. https://doi.org/10.7249/rra519-1
Möllers, N. (2020). Making Digital Territory: Cybersecurity, Techno-nationalism, and the Moral Boundaries of the State. Science Technology & Human Values, 46(1), 112–138. https://doi.org/10.1177/0162243920904436
Nugroho, R. S., Ulami', M. D., & Laksono, A. E. (2023). The Tabayyun Concept for Responding to Social Media in the Study of Islamic Education. Al Ulya: Jurnal Pendidikan Islam, 7(2), 128–141. https://doi.org/10.32665/alulya.v7i2.1570
Nur'aeni, N., & Habibah, Y. N. (2022). Intersectionality of Politics and Religion in Global Populism Towards Covid-19 Pandemic Responses. The Sunan Ampel Review of Political and Social Sciences, 2(1), 62–73. https://doi.org/10.15642/sarpass.2022.2.1.62-73
Parahita, G. D. (2019). Voters (Dis)-Believing Digital Political Disinformation in Gubernatorial Election of DKI Jakarta 2016-2017. Jurnal Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik, 22(2), 127. https://doi.org/10.22146/jsp.33736
Petrović, P., & Ignjatijević, M. (2023). Violent Extremism in Serbia: Islamist and Far-right. https://doi.org/10.55042/vskf1740
Prayogo, I., Fithor, A., & Hussin, R. (2022). Measuring Islamic Modernity: Between Positive Alarms or Setbacks for Democracy in Indonesia. Jurnal Hubungan Internasional, 11(2), 24–33. https://doi.org/10.18196/jhi.v11i2.13932
Sarwar, A., & Safdar, M. (2025). Disinformation and misinterpretation: Deconstructing the politics of denialism on social media in Pakistan through Islamic feminism. Critical Research on Religion, 14(1), 62–82. https://doi.org/10.1177/20503032251381328
Subotić, M., & Mitrović, M. (2023). European Security and the Migrant Crisis. 114–128. https://doi.org/10.18485/isimod_strint.2023.ch7
Suryani, W., Kango, A., & Akifah, A. (2023). Constructing Trust in Media Through Islamic Values: Countering Hoaxes and Disinformation. Al-Ulum, 23(1), 21–39. https://doi.org/10.30603/au.v23i1.3441
Zaman, Md. S. A. (2019). Digital Public Sphere of Bangladesh: Religious Confrontation and Domination. https://doi.org/10.31124/advance.7569038.v1
Šundovska, M. O. (2022). Security Implications of Fake News and Disinformation in Nato Member and Partner Countries. Međunarodne Studije, 22(2), 13–34. https://doi.org/10.46672/ms.22.2.1
di

Tidak ada komentar:

Posting Komentar