AFANIN MEDIA UTAMA ISLAMOLOGICS Daftar Topik Artikel - Econologic - Ahkamologic - Falsafalogic - Politicologic - Quranulogic - Hadisulogic - Tarikhulogic - Educologic - Psikologic BAIT SYARIAH INDONESIA Kajian Keilmuan: Akidah, Tafsir/Alquran, Hadis, Fikih, Tarikh, Filsafat, Mantik, Tasawuf, Mawaris/Faraidh, Hukum, Ekonomi, Politik, Psikologi, Pengetahuan Umum, & Tata Bahasa (Arab & Inggris) Bimbingan Kuliah di Luar Negeri: Mesir, Tunisia, Yaman, Maroko, Arab Saudi, Sudan, Yordania, Malaysia, Turki, Brunei Darussalam NARAHUBUNG: Klik Disini |
Penulis: Eka Wahyu Hestya Budianto
Abstract
This article examines the concept of "dictator" through the lens of Islamic political science (fiqh siyāsah), arguing that the closest equivalent in Islamic political thought is istibdād (tyranny/despotism), namely leadership (imārah/imāmah) exercised without shūrā (consultation/deliberation). Drawing on a range of classical and contemporary Islamic political literature, this study identifies the defining characteristics of dictatorial governance in Islamic perspective: the concentration of absolute power, the elimination of consultative mechanisms, the delegitimization of popular rights, and the prohibition of political opposition. The article further explores how religious ideologization can serve as a basis for authoritarianism, as analyzed through the thought of scholars such as al-Kawākibī, Soroush, and al-Asymawi. Institutionally, shūrā is positioned as the primary ethical and procedural counterweight to istibdād, while mechanisms of checks and balances and civic accountability (amar ma'rūf nahi munkar) are presented as complementary safeguards. The study concludes that "dictator" in Islamic political thought is best understood as a ruler who has forfeited the basis of consultation and accountability, rather than as a necessary consequence of Islamic doctrine itself.
Keywords: istibdād, shūrā, Islamic political thought, dictatorship, tyranny, fiqh siyāsah
________________________________________
Abstrak
Artikel ini mengkaji konsep "diktator" melalui perspektif ilmu politik Islam (fiqh siyāsah), dengan argumen bahwa padanan terdekat dalam pemikiran politik Islam adalah istibdād (tirani/despotisme), yakni kepemimpinan (imārah/imāmah) yang dijalankan tanpa shūrā (musyawarah/konsultasi). Dengan menyandarkan kajian pada berbagai literatur politik Islam klasik dan kontemporer, penelitian ini mengidentifikasi ciri-ciri pemerintahan diktatorial dalam perspektif Islam, meliputi: pemusatan kekuasaan absolut, peniadaan mekanisme konsultatif, pendelegitimasia hak-hak rakyat, dan pengharaman oposisi politik. Artikel ini juga mengeksplorasi bagaimana ideologisasi agama dapat menjadi basis otoritarianisme, sebagaimana dianalisis melalui pemikiran tokoh-tokoh seperti al-Kawākibī, Soroush, dan al-Asymawi. Secara institusional, shūrā diposisikan sebagai penyeimbang etis dan prosedural utama terhadap istibdād, sementara mekanisme checks and balances serta akuntabilitas kewargaan (amar ma'rūf nahi munkar) dikemukakan sebagai pengaman yang saling melengkapi. Kajian ini menyimpulkan bahwa "diktator" dalam pemikiran politik Islam paling tepat dipahami sebagai penguasa yang telah kehilangan basis konsultasi dan akuntabilitas, bukan sebagai konsekuensi langsung dari ajaran Islam itu sendiri.
Kata kunci: istibdād, shūrā, pemikiran politik Islam, kediktatoran, tirani, fiqh siyāsah
________________________________________
I. Pendahuluan
Perdebatan mengenai relasi antara Islam dan demokrasi, serta posisi Islam terhadap otoritarianisme, telah menjadi salah satu diskursus paling dinamis dalam ilmu politik dan studi keislaman kontemporer. Di tengah perdebatan tersebut, pertanyaan mendasar kerap mengemuka: bagaimana tradisi intelektual Islam memahami dan menilai fenomena kediktatoran atau kekuasaan absolut yang tidak dibatasi? Pertanyaan ini tidak sekadar bersifat akademis, melainkan memiliki implikasi praktis yang signifikan dalam konteks politik di berbagai negara berpenduduk muslim.
Dalam khazanah ilmu politik Islam (fiqh siyāsah) dan pemikiran politik Islam, konsep "diktator" paling dekat dipahami melalui istilah istibdād (tirani/despotisme). Pemahaman ini merujuk pada kekuasaan kepemimpinan (imārah/imāmah) yang berjalan tanpa shūrā (musyawarah/konsultasi). Sebuah rumusan yang eksplisit dalam literatur menyatakan: "Imaret (kepemimpinan/pemerintahan) tanpa Shura adalah tirani (istibdad) dan diktator" ("Meritokrasi, Populisme Kanan, Dan Revitalisasi Diskursus Publik: Perspektif Filosofis Michael Sandel," 2024).
Artikel ini bertujuan untuk menelaah secara sistematis konsep diktator dalam perspektif ilmu politik Islam, mencakup: (1) rumusan konseptual istibdād sebagai padanan diktator; (2) ciri-ciri pemerintahan diktatorial menurut kritik tokoh-tokoh pemikir politik Islam; (3) prinsip shūrā sebagai antitesis istibdād; (4) mekanisme institusional pembatas kekuasaan; serta (5) implikasi epistemik dari klaim bahwa Islam identik dengan totalitarianisme atau kediktatoran.
________________________________________
II. Konsep Istibdād sebagai Padanan Diktator dalam Ilmu Politik Islam
Dalam diskursus ilmu politik Islam (fiqh siyāsah dan pemikiran politik Islam), "diktator" paling dekat dipahami melalui istilah istibdād (tirani/despotisme) dan "kediktatoran," yakni kekuasaan kepemimpinan (imārah/imāmah) yang berjalan tanpa shūrā (musyawarah/konsultasi). Sebuah rumusan yang eksplisit dalam literatur menyatakan: "Imaret (kepemimpinan/pemerintahan) tanpa Shura adalah tirani (istibdad) dan diktator" ("Meritokrasi, Populisme Kanan, Dan Revitalisasi Diskursus Publik: Perspektif Filosofis Michael Sandel," 2024). Dengan demikian, diktator dalam kacamata politik Islam dapat dipahami sebagai pemimpin yang memusatkan otoritas, memutus konsultasi, dan meniadakan mekanisme partisipasi yang sepadan dengan prinsip shūrā ("Meritokrasi, Populisme Kanan, Dan Revitalisasi Diskursus Publik: Perspektif Filosofis Michael Sandel," 2024; Zulkarnen, 2017).
Pada saat yang sama, sebagian literatur menekankan bahwa Islam tidak menyediakan satu "blueprint" tunggal tentang bentuk negara, sehingga problem diktator bukanlah "keniscayaan Islam," melainkan persoalan bagaimana otoritas dipraktikkan — apakah dibatasi oleh prinsip shūrā, keadilan, dan mekanisme pertanggungjawaban (HK, 2022; "Meritokrasi, Populisme Kanan, Dan Revitalisasi Diskursus Publik: Perspektif Filosofis Michael Sandel," 2024). Karena itu, pembahasan "diktator" dalam politik Islam umumnya bersifat normatif-kritis: mengidentifikasi ciri pemerintahan tiranik dan menawarkan prinsip pembatas kekuasaan yang dianggap sejalan dengan ajaran dan etika politik Islam ("Meritokrasi, Populisme Kanan, Dan Revitalisasi Diskursus Publik: Perspektif Filosofis Michael Sandel," 2024; Parray, 2012; Syarif, 2015).
________________________________________
III. Ciri-Ciri Pemerintahan Diktator (Istibdād) dalam Perspektif Politik Islam
A. Kekuasaan Absolut dan Penyingkiran Shūrā serta Hak Rakyat
Muhammad Said al-Asymawi — sebagaimana dipaparkan dalam kajian Halim — mengkritik suatu corak "teori politik kerajaan" yang dalam praktiknya menjadikan "pemerintah Islam" identik dengan kekuasaan absolut, tiadanya musyawarah dalam pengambilan keputusan, pendelegitimasian hak-hak rakyat, serta pengharaman oposisi (Halim, 2021). Deskripsi ini secara langsung menggambarkan elemen-elemen yang sejalan dengan pengertian diktator sebagai pemimpin yang memegang kekuasaan absolut tanpa batasan partisipasi/representasi dan tanpa kanal koreksi politik (Halim, 2021; "Meritokrasi, Populisme Kanan, Dan Revitalisasi Diskursus Publik: Perspektif Filosofis Michael Sandel," 2024).
Dalam kerangka ini, diktator bukan sekadar "pemimpin kuat," melainkan pemimpin yang mengubah pemerintahan menjadi relasi dominasi sepihak: keputusan politik tidak ditopang konsultasi (shūrā), oposisi dipandang terlarang, dan hak rakyat didelegitimasi (Halim, 2021). Rumusan "imārah tanpa shūrā adalah istibdād dan diktator" mempertegas bahwa persoalan pokoknya adalah hilangnya konsultasi sebagai basis etis-politik ("Meritokrasi, Populisme Kanan, Dan Revitalisasi Diskursus Publik: Perspektif Filosofis Michael Sandel," 2024; Nurkhalis, 2018).
B. Tirani sebagai Penyimpangan dari Ideal Kenabian dan Penghambat Kebebasan Manusia
Kajian tentang 'Abd al-Rahmān al-Kawākibī menempatkan tirani sebagai antitesis terhadap spirit politik Islam. Al-Kawākibī dikemukakan sebagai pengkritik pemerintahan diktatorial dan sistem menindas; ia menolak anggapan bahwa Islam mengizinkan pemerintahan despotik (Syarif, 2015). Bahkan, ia menilai Islam "melantarkan asas kepada kebebasan politik," dan karya Tabā'i' al-Istibdād menjelaskan bahwa corak pemerintahan tirani bertolak belakang dengan semangat kemanusiaan serta menghalang kebebasan dan perkembangan diri individu (Syarif, 2015).
Selain itu, al-Kawākibī menerima diagnosis bahwa kediktatoran politik sering merupakan hasil dari "kediktatoran agama," namun ia tetap menegaskan Islam tidak membenarkan despotisme (Syarif, 2015). Di sini tampak dua lapis kritik: diktator merusak kebebasan politik dan kemanusiaan (lapis etika-politik), dan dapat disokong oleh klaim-klaim otoritas keagamaan yang memonopoli ruang publik (lapis sosiologi kekuasaan) (Fauzi, 2016; Syarif, 2015).
C. Monopoli Kebenaran Agama dan Ideologisasi Agama sebagai Basis Otoritarianisme
Dalam pembacaan atas pemikiran Abdolkarim Soroush, dikemukakan bahwa klaim kebenaran (truth claim) dapat melahirkan "tirani agama" ketika sebuah pemahaman keagamaan diideologisasi ke ranah politik-kekuasaan (Fauzi, 2016). Ideologisasi ini dapat menghasilkan monopoli kuasa bagi satu tafsir agama sembari menolak tafsir lain (Fauzi, 2016). Dengan kata lain, diktator dalam konteks politik Islam kontemporer tidak selalu tampil semata sebagai figur militer/personalistik, tetapi dapat muncul sebagai rezim yang mengunci kompetisi politik melalui klaim kebenaran agama yang dilembagakan (Fauzi, 2016; Syarif, 2015).
Konsisten dengan itu, kajian filsafat politik Soroush juga menegaskan bahwa demokrasi dipahami sebagai teori anti-tirani, sehingga kritik atas tirani terhubung dengan upaya menata relasi agama–politik agar tidak jatuh pada absolutisme tafsir yang berkelindan dengan dominasi negara (Fauzi, 2016; Mahdavi, 2023). Di titik ini, "diktator" dalam perspektif politik Islam dapat dipahami sebagai konsentrasi kekuasaan yang dibenarkan oleh absolutisme politik maupun absolutisme epistemik-keagamaan (Fauzi, 2016; Mahdavi, 2023).
________________________________________
IV. Prinsip Pembatas Kekuasaan: Shūrā sebagai Antitesis Istibdād
A. Shūrā sebagai Dasar Etis dan Mekanisme Partisipasi
Dalam literatur politik Islam, shūrā (musyawarah/konsultasi) kerap diposisikan sebagai prinsip kunci yang menandai pemerintahan non-tirani. Kajian tentang shūrā menegaskan bahwa konsep ini luas ditafsirkan sebagai basis teoretik bagi demokrasi elektoral dalam Islam, dan bahkan terdapat ruang untuk mengembangkan mekanisme pemilihan pemimpin berdasarkan shūrā yang "similar" dengan mekanisme demokrasi modern tanpa meninggalkan prinsip-prinsip Islam (Nurkhalis, 2018). Sejalan dengan itu, survei pemikiran Islam–demokrasi menekankan ayat amruhum shūrā baynahum (QS 42:38) sebagai penegasan bahwa urusan publik dijalankan melalui konsultasi timbal balik ("Meritokrasi, Populisme Kanan, Dan Revitalisasi Diskursus Publik: Perspektif Filosofis Michael Sandel," 2024).
Dalam kajian lain tentang demokrasi pendidikan Islam, dinyatakan bahwa Islam secara etimologis tidak mengenal istilah "demokrasi," tetapi mengenal musyawarah sebagai fondasi utama; dari konsepsi musyawarah ini diperkenalkan gagasan politik yang mengharuskan proses politik melandaskan diri pada partisipasi, kebebasan, dan persamaan (Zulkarnen, 2017). Pernyataan ini penting karena menempatkan "anti-diktator" bukan semata prosedur elektoral, melainkan juga etos partisipasi dan kesetaraan yang ditautkan pada musyawarah (Nurkhalis, 2018; Zulkarnen, 2017).
B. Diktator vs. Kebutuhan akan Pemimpin: Shūrā Mencegah Tirani Sekaligus Anarki
Salah satu nuansa penting dalam diskursus politik Islam adalah penegasan bahwa penolakan terhadap tirani tidak identik dengan penolakan terhadap kepemimpinan itu sendiri. Sebuah formulasi menegaskan: "Imaret tanpa Shura adalah tirani … dan Shura tanpa Amir adalah anarki" ("Meritokrasi, Populisme Kanan, Dan Revitalisasi Diskursus Publik: Perspektif Filosofis Michael Sandel," 2024). Artinya, problem diktator bukan keberadaan pemimpin, melainkan pemimpin yang tidak dibatasi oleh konsultasi, akuntabilitas, dan rambu etis/hukum ("Meritokrasi, Populisme Kanan, Dan Revitalisasi Diskursus Publik: Perspektif Filosofis Michael Sandel," 2024; Nurkhalis, 2018). Pada titik ini, shūrā berfungsi sebagai mekanisme yang menjaga agar otoritas tidak berubah menjadi istibdād ("Meritokrasi, Populisme Kanan, Dan Revitalisasi Diskursus Publik: Perspektif Filosofis Michael Sandel," 2024; Syarif, 2015).
C. Shūrā sebagai Proses Pembuatan Keputusan yang Fleksibel dan Kontekstual
Kajian tentang praktik pengambilan keputusan shūrā menekankan shūrā sebagai proses partisipatif yang memberi peluang bagi masyarakat untuk "create and develop necessary laws" sesuai kebutuhan periode tertentu (Faradi, 2014). Penekanan pada fleksibilitas ini konsisten dengan gagasan bahwa Al-Qur'an dan Sunnah tidak menetapkan satu bentuk pemerintahan rinci; umat Islam di tiap masa perlu menemukan bentuk paling sesuai selama tidak bertentangan dengan hukum Islam yang eksplisit (HK, 2022; "Meritokrasi, Populisme Kanan, Dan Revitalisasi Diskursus Publik: Perspektif Filosofis Michael Sandel," 2024). Dengan demikian, pembatasan kekuasaan untuk mencegah diktator dapat mengambil beragam bentuk kelembagaan — parlemen, pemilihan, pengawasan — selama ruh shūrā yakni konsultasi dan partisipasi, tetap bekerja (Faradi, 2014; Nurkhalis, 2018).
________________________________________
V. Mekanisme Institusional: Pengawasan, Checks and Balances, dan Problem "Guardianship"
A. Checks and Balances sebagai Pengaman dari Kelaliman
Dalam pembahasan struktur Republik Islam Iran, Zulkarnen menjelaskan bahwa konsep wilāyat al-faqīh (tata kelola faqih) pada pemikiran Khomeini berupaya menggabungkan struktur pemerintahan religius dengan institusi demokrasi, meskipun "kebebasan demokratis" dibatasi oleh hukum Islam (syahab, 2018). Yang relevan bagi isu diktator adalah klaim normatif di dalam diskursus tersebut: mekanisme keseimbangan dan penyelarasan (checks and balances) harus berjalan, walau lembaga-lembaga berada di bawah kewenangan wali faqih (syahab, 2018). Bahkan dinyatakan, menurut Khomeini tanpa pengawasan wilāyat al-faqīh pemerintah akan lalim (syahab, 2018). Ini menunjukkan bahwa dalam sebagian varian politik Islam kontemporer, pembatas kekuasaan dipahami sebagai kebutuhan internal untuk mencegah kelaliman/tirani (syahab, 2018; Syarif, 2015).
B. Kontroversi: Risiko Despotisme bila "Wali" tanpa Pembatasan Efektif
Namun, literatur juga mencatat adanya kekhawatiran bahwa kepemimpinan yuris-klerikal tanpa pembatas yang memadai dapat bergerak ke arah despotisme. Scharbrodt menampilkan gagasan bahwa seorang "ruling jurisprudent without checks and balances might become a despot," dan menjelaskan bahwa dukungan Muhammad al-Shīrāzī terhadap pemerintahan konsultatif, pemilu reguler, serta akuntabilitas publik merupakan respons terhadap arah rezim yang dinilai autokratis dan kontrol negara atas otoritas klerikal (Badarussyamsi, 2016). Secara analitis, ini menegaskan bahwa dalam perspektif politik Islam sendiri terdapat perdebatan intra-tradisi: mekanisme "guardianship" dapat dikonsepsikan sebagai anti-tirani (pengawas moral-hukum), tetapi juga dapat dikhawatirkan menjadi pintu tirani baru bila tidak disertai pembatas institusional yang kuat (Badarussyamsi, 2016; syahab, 2018).
Çevik menambahkan catatan bahwa teori guardianship of the jurist diformulasikan Khomeini pada 1970-an dan "tidak diterima oleh otoritas tertinggi Syiah" (Parray, 2012). Ini memperkuat bahwa isu pembatas kekuasaan — apakah melalui wali faqih, parlemen terpilih dengan pengawasan ulama, atau format lain — merupakan wilayah ijtihadi dan diperdebatkan, bukan sebuah konsensus tunggal (Badarussyamsi, 2016; HK, 2022; Parray, 2012).
________________________________________
VI. Akuntabilitas Politik: Menghindari dan Mengoreksi Penguasa Tirani
Dalam perdebatan Islam–demokrasi di Mesir, dikutip pandangan Yusuf al-Qaradawi bahwa substansi demokrasi sejalan dengan Islam: pemilihan melibatkan banyak orang untuk mengangkat pemimpin berdasarkan suara mayoritas sebagai upaya menghindarkan diri dari penguasa yang tirani (Amir & Rahman, 2023). Sejalan dengan itu, kajian tentang demokrasi dalam pandangan Islam dan Barat menegaskan bahwa usaha rakyat untuk meluruskan penguasa yang tirani dipandang sejalan dengan Islam; bahkan amar ma'rūf nahi munkar dan memberi nasihat kepada pemimpin diposisikan sebagai bagian ajaran (Amir & Rahman, 2023). Kedua rujukan ini menempatkan anti-diktator bukan hanya pada desain institusi (shūrā/pemilu), tetapi juga pada etik kewargaan: adanya kewajiban sosial untuk menasihati dan mengoreksi kekuasaan agar tidak menyimpang menjadi tirani (Amir & Rahman, 2023; Syarif, 2015).
________________________________________
VII. Islam, Kekuasaan, dan Penolakan atas Klaim "Islam = Totalitarian/Diktator"
Beberapa literatur mencatat adanya kecenderungan analisis yang menyimpulkan Islam identik dengan teokrasi atau diktator; namun kajian tentang tradisi kedaulatan dalam politik Islam menyebut penilaian semacam ini tendensius dan mengabaikan sejarah (HK, 2022). Muhammad Asad — dalam kajian kritis atas penafsiran ayat-ayat politik — secara khusus mengkritik klaim Barat yang mengatakan Islam mengajarkan totalitarianisme yang berujung pada kediktatoran (Lookabaugh, n.d.). Dengan demikian, dari sisi epistemik, menyamakan Islam dengan diktator merupakan generalisasi yang dikritik dalam literatur, baik karena Islam tidak menetapkan satu bentuk pemerintahan tunggal, maupun karena tradisi politik Islam mengandung perangkat normatif yang dapat dibaca sebagai pembatas kekuasaan (HK, 2022; Lookabaugh, n.d.; "Meritokrasi, Populisme Kanan, Dan Revitalisasi Diskursus Publik: Perspektif Filosofis Michael Sandel," 2024).
Secara historis-konseptual, Çevik menegaskan bahwa sepanjang sejarah Islam pernah menjadi sumber penindasan/otoritarianisme sekaligus sumber kebebasan dan resistensi terhadap tirani; bahkan warisan penting syariah adalah membatasi kuasa pemimpin politik sehingga dapat dipahami sebagai enabling "limited government" (Parray, 2012). Perspektif ini juga selaras dengan penekanan bahwa Piagam Madinah lebih merupakan perumusan relasi sosial-politik dalam masyarakat plural, bukan dasar pembentukan autokrasi yang dikuasai kelompok keluarga tertentu (Intan, 2022). Jadi, kategori "diktator" dalam politik Islam lebih tepat dipahami sebagai penyimpangan praksis kekuasaan dari prinsip konsultasi dan pembatasan, bukan konsekuensi langsung dari ajaran Islam sebagai agama (Intan, 2022; Lookabaugh, n.d.; Parray, 2012).
________________________________________
VIII. Simpulan
Berdasarkan sintesis rujukan-rujukan di atas, diktator menurut ilmu politik Islam dapat dirumuskan sebagai berikut.
Pertama, pemimpin (amīr/imām) yang menjalankan imārah tanpa shūrā, sehingga kepemimpinan berubah menjadi istibdād (tirani/despotisme) dan kediktatoran ("Meritokrasi, Populisme Kanan, Dan Revitalisasi Diskursus Publik: Perspektif Filosofis Michael Sandel," 2024; Nurkhalis, 2018).
Kedua, pemerintahan yang cenderung absolut, meniadakan musyawarah, mendelegitimasi hak rakyat, dan mengharamkan oposisi — ciri-ciri yang dalam kritik al-Asymawi dikaitkan dengan identifikasi pemerintah Islam sebagai "kekuasaan absolut" (Halim, 2021).
Ketiga, struktur kekuasaan yang dapat diperkuat oleh otoritarianisme keagamaan, yakni ideologisasi tafsir agama dan monopoli kebenaran untuk mengunci kompetisi politik — yang oleh Soroush dipahami sebagai jalan menuju "tirani atas nama agama" (Fauzi, 2016; Mahdavi, 2023).
Dengan demikian, "pemimpin yang memegang kekuasaan absolut tanpa batasan demokratis" dalam perspektif politik Islam paling tepat dipahami sebagai penguasa istibdād: kekuasaan yang kehilangan basis shūrā, kehilangan mekanisme koreksi/akuntabilitas, dan berpotensi memonopoli otoritas (termasuk melalui klaim keagamaan) (Fauzi, 2016; Halim, 2021; "Meritokrasi, Populisme Kanan, Dan Revitalisasi Diskursus Publik: Perspektif Filosofis Michael Sandel," 2024; Syarif, 2015).
________________________________________
Daftar Pustaka
Amir, A. N., & Rahman, T. A. (2023). Abd al-Rahman al-Kawākibī dan Visi Politik Islam. Tebuireng Journal of Islamic Studies and Society, 4(2), 128–143. https://doi.org/10.33752/tjiss.v4i2.6277
Badarussyamsi, B. (2016). Pemikiran Abdulkarim Soroush tentang Persoalan Otoritas Kebenaran Agama. Islamica: Jurnal Studi Keislaman, 10(1), 56. https://doi.org/10.15642/islamica.2015.10.1.56-81
Faradi, A. A. (2014). Epistemologi Anarkhis Paul Feyerabend dan Implikasinya terhadap Pemikiran Islam. Ta'allum: Jurnal Pendidikan Islam, 2(2). https://doi.org/10.21274/taalum.2014.2.02.239-254
Fauzi, I. (2016). Paradigma Karbala dan Protes Politik Kaum Syi'ah. Dialog, 34(2), 83–96. https://doi.org/10.47655/dialog.v34i2.159
HK, M. R. (2022). Syura sebagai Basis Etis Politik Islam. Politea: Jurnal Politik Islam, 5(1). https://doi.org/10.20414/politea.v5i1.5379
Halim, A. (2021). Pandangan Muhammad Said Al-Asymawi tentang Relasi Agama dan Politik. An-Nuha: Jurnal Kajian Islam, Pendidikan, Budaya, dan Sosial, 8(1), 109–129. https://doi.org/10.36835/annuha.v8i1.399
Intan, B. F. (2022). Caesar's Coin dan Hubungan Gereja-Negara dalam Orde Baru. Verbum Christi: Jurnal Teologi Reformed Injili, 8(2). https://doi.org/10.51688/vc8.2.2021.art5
Lookabaugh, B. S. (n.d.). Too important to democratize: Lessons from the Arab Spring. https://doi.org/10.12794/metadc1703364
Mahdavi, A. H. (2023). Iran's 2021 Election as a Turning Point from Electoral Authoritarianism to Hegemonic Autocracy. The Muslim World, 113(1–2), 79–104. https://doi.org/10.1111/muwo.12454
Meritokrasi, Populisme Kanan, dan Revitalisasi Diskursus Publik: Perspektif Filosofis Michael Sandel. (2024). Proceedings of the National Conference on Indonesian Philosophy and Theology, 2(1), 233–256. https://doi.org/10.24071/snf.v2i1.8484
Nurkhalis, N. (2018). Representasi Khilafah dalam Pemerintahan Republik Spiritual. Akademika: Jurnal Pemikiran Islam, 23(2), 287–312. https://doi.org/10.32332/akademika.v23i2.1109
Parray, T. A. (2012). A Survey of Four Indo-Pakistani Scholars' Perspectives on the Islam-Democracy Discourse. American Journal of Islam and Society, 29(1), 146–159. https://doi.org/10.35632/ajis.v29i1.1221
Syarif, N. (2015). Islam dan Kemajemukan di Indonesia (Upaya Menjadikan Nilai-nilai yang Menjunjung Tinggi Kemajemukan dalam Islam sebagai Kekuatan Positif bagi Perkembangan Demokrasi). Asy-Syari'ah, 18(2), 227–234. https://doi.org/10.15575/as.v18i2.662
Zulkarnen, Z. (2017). Budaya Struktur Pemerintahan Republik Islam Iran. Jurnal Al-Azhar Indonesia Seri Humaniora, 3(1), 1. https://doi.org/10.36722/sh.v3i1.194
syahab, A. (2018). Ikhwanul Muslimin dan Demokrasi di Mesir. Tajdid: Jurnal Ilmu Ushuluddin, 16(2), 191–208. https://doi.org/10.30631/tjd.v16i2.55
Tidak ada komentar:
Posting Komentar