02082 - Desentralisasi dalam Perspektif Ilmu Politik Islam: Kajian Konseptual dan Historis

AFANIN MEDIA UTAMA



Decentralization in the Perspective of Islamic Political Science: A Conceptual and Historical Study
________________________________________
Abstrak
Artikel ini mengkaji konsep desentralisasi sebagai pelimpahan kewenangan dari pemerintah pusat ke daerah dalam perspektif ilmu politik Islam. Melalui pendekatan analitis-historis, kajian ini menelaah definisi desentralisasi secara konseptual, membedakannya dari dekonsentrasi, serta menelusuri praktik delegasi kewenangan wilayah dalam sejarah pemerintahan Islam—mulai dari era Bani Umayyah, Bani Abbasiyah, hingga Turki Utsmani—dengan merujuk pada pemikiran Ibnu Khaldun mengenai relasi pusat dan pinggiran. Hasil kajian menunjukkan bahwa desentralisasi dalam perspektif politik Islam bukan sekadar tindakan administratif, melainkan desain pemerintahan yang memberi ruang keputusan kepada otoritas wilayah, membutuhkan infrastruktur kontrol-informasi dari pusat, sekaligus harus memperhitungkan problem struktural pusat–pinggiran dan keamanan perbatasan. Nash tidak memberikan petunjuk teknis tunggal mengenai desain institusi politik, sehingga terbuka ruang ijtihad kelembagaan dalam pengaturan relasi pusat–daerah. Temuan ini relevan bagi pengembangan kajian fikih siyāsah dan tata kelola pemerintahan daerah dalam konteks negara kesatuan modern.
Kata kunci: desentralisasi, ilmu politik Islam, pelimpahan kewenangan, pemerintahan daerah, wali, fikih siyāsah
________________________________________
Abstract
This article examines the concept of decentralization as the transfer of authority from the central government to regional governments from the perspective of Islamic political science. Through an analytical-historical approach, this study explores the conceptual definition of decentralization, distinguishes it from deconcentration, and traces the practice of regional authority delegation in the history of Islamic governance—from the Umayyad and Abbasid eras to the Ottoman Empire—drawing on Ibn Khaldun's thought regarding the center-periphery relationship. The findings indicate that decentralization in the Islamic political perspective is not merely an administrative act, but rather a system of governance that grants decision-making space to regional authorities, requires central information-control infrastructure, and must account for structural center-periphery problems and border security. The Islamic scriptural sources provide no single technical guideline for the design of political institutions, leaving room for institutional ijtihad in regulating central-regional relations. These findings are relevant for the development of siyāsah fiqh studies and regional governance within the framework of the modern unitary state.
Keywords: decentralization, Islamic political science, authority transfer, regional governance, wali, siyāsah fiqh
________________________________________
1. Pendahuluan
Desentralisasi merupakan salah satu konsep fundamental dalam kajian ilmu pemerintahan dan politik yang terus berkembang, khususnya dalam konteks negara-negara yang menerapkan sistem otonomi daerah. Di Indonesia, desentralisasi menjadi salah satu pilar utama reformasi tata kelola pemerintahan pasca-Orde Baru. Namun demikian, kajian mengenai desentralisasi dalam perspektif ilmu politik Islam masih relatif terbatas, padahal sejarah peradaban Islam menyimpan praktik-praktik delegasi kewenangan wilayah yang kaya dan relevan untuk dikaji.
Artikel ini bertujuan menelaah konsep desentralisasi secara konseptual-normatif, membedakannya dari dekonsentrasi sebagai konsep yang kerap dipertukarkan, serta mengeksplorasi praktik desentralisasi dalam sejarah pemerintahan Islam beserta dimensi-dimensi analitisnya. Kajian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi pengembangan wacana fikih siyāsah yang lebih kontekstual dan bagi pemahaman relasi pusat–daerah dalam bingkai politik Islam.
________________________________________
2. Pengertian Dasar Desentralisasi
2.1 Pelimpahan Kewenangan Pusat ke Daerah
Dalam kajian politik dan ketatanegaraan kontemporer di Indonesia, desentralisasi lazim dipahami sebagai penyerahan (transfer) wewenang/urusan pemerintahan dari pemerintah pusat kepada daerah otonom agar daerah dapat mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dalam kerangka negara kesatuan (Narang et al., 2021; Nasution, 2019). Formulasi ini juga ditegaskan sebagai konsekuensi logis negara kesatuan: kewenangan tetap berada dalam satu negara (tidak ada "negara dalam negara"), tetapi sebagian kewenangan dilimpahkan/diturunkan kepada daerah untuk diatur melalui pemerintahan daerah (Narang et al., 2021).
Sejalan dengan itu, desentralisasi juga dijelaskan sebagai pelimpahan kewenangan dalam urusan kemasyarakatan/administrasi dari pejabat di tingkat lebih tinggi kepada badan-badan pemerintahan yang relatif otonom, termasuk sebagai pemindahan fungsi administratif ke hierarki yang lebih bawah (Albintani & Marta, 2020), dan sebagai unsur yang melahirkan daerah otonom serta penyerahan kewenangan sebagai dua elemen pokoknya (Nasution, 2019). Dalam bahasa yang lebih operasional, sistem desentralisasi ditandai oleh adanya pengalihan kewenangan perencanaan, pengambilan keputusan, dan kewenangan administratif dari pusat ke daerah (Indra, 2021), sehingga pemerintahan daerah memperoleh ruang untuk menyelenggarakan urusan yang menjadi kewenangannya sebagai "urusan rumah tangga" daerah (Indra, 2021; Nasution, 2019).
________________________________________
3. Pembedaan Desentralisasi dan Dekonsentrasi
Dalam literatur hukum-administrasi, penting dibedakan bahwa desentralisasi berkaitan dengan penyerahan urusan/kewenangan kepada daerah otonom, sedangkan dekonsentrasi adalah pelimpahan wewenang dari pejabat/alat perlengkapan negara yang lebih tinggi kepada pejabat di bawahnya untuk melancarkan pelaksanaan tugas pemerintahan (Indra, 2021; Syamsuri, 2020). Sejumlah rujukan menegaskan bahwa desentralisasi politik sering dipadankan dengan devolusi, sedangkan desentralisasi administratif dipadankan dengan dekonsentrasi (Ilhamsyah, 2018).
Dalam praktik negara kesatuan, beberapa kajian menekankan bahwa tidak semua tugas dapat dijalankan hanya dengan asas desentralisasi sehingga dekonsentrasi dan tugas pembantuan tetap diselenggarakan; karena itu, provinsi dapat menjadi "unik" karena menjalankan desentralisasi dan dekonsentrasi sekaligus, yang kemudian berimbas pada kedudukan gubernur sebagai kepala daerah sekaligus wakil pemerintah pusat di daerah (Frastuti, 2020). Pembedaan konseptual ini relevan saat menafsir "desentralisasi" dalam sejarah pemerintahan Islam: sebagian praktik yang tampak "mendistribusikan" kekuasaan bisa berbentuk devolusi (otonomi nyata bagi wilayah) atau dapat pula sekadar delegasi administratif yang tetap sangat terkendali oleh pusat (mirip dekonsentrasi) (Frastuti, 2020; Ilhamsyah, 2018; Indra, 2021).
________________________________________
4. Desentralisasi dalam Ilmu Politik Islam: Ruang Ijtihad Kelembagaan dan Praktik Delegasi Wilayah
4.1 Ketiadaan Petunjuk Teknis Tunggal dalam Nash dan Implikasinya bagi Desain Pemerintahan
Dalam kajian fikih siyāsah yang membahas tata kelola kepemimpinan daerah (misalnya dalam konteks pengisian jabatan gubernur di Daerah Istimewa Yogyakarta), ditegaskan bahwa Al-Qur'an tidak memberikan petunjuk teknis tentang bagaimana kepala pemerintahan dipilih, dan Rasulullah SAW juga tidak membicarakan atau menunjuk secara eksplisit pengganti kepemimpinan setelah beliau (Anyab, 2021). Secara konseptual, titik ini penting bagi "ilmu politik Islam" karena menunjukkan bahwa detail desain institusi politik—termasuk sejauh mana kewenangan pusat didelegasikan ke wilayah—memiliki ruang pengaturan yang tidak ditentukan secara teknis tunggal oleh nash, melainkan terbuka untuk perumusan tata kelola sesuai kebutuhan pemerintahan dan masyarakat (Anyab, 2021).
Pada saat yang sama, dalam konteks negara modern, tujuan desentralisasi sering diletakkan untuk mengakomodasi unsur kedaerahan berdasarkan aspirasi masyarakat daerah melalui penyerahan sebagian urusan pusat kepada daerah untuk diurus sebagai rumah tangganya (Anyab, 2021), sehingga isu "pelimpahan kewenangan" menjadi kunci dalam desain relasi pusat–daerah (Anyab, 2021; Narang et al., 2021).
4.2 Contoh Historis: Bani Umayyah dan Model Kepemimpinan Daerah (Wali) sebagai Praktik Kepemimpinan Tidak Terpusat
Salah satu titik rujukan historis yang secara eksplisit menyebut "desentralisasi" dalam pengalaman pemerintahan Islam terdapat pada pembahasan reformasi administrasi era Bani Umayyah. Kajian tersebut menyatakan bahwa reformasi para khalifah Umayyah mencerminkan "desentralisasi atau kepemimpinan tidak terpusat", di mana pemimpin daerah administratif (wali) berasal dari keluarga sendiri atau orang yang benar-benar dipercaya, dipilih berdasarkan kemampuan dan kredibilitasnya (Sulistyono et al., 2014). Lebih jauh, disebutkan bahwa wali diberi kekuasaan penuh kepada kepala daerah untuk mengatur wilayah mereka dan bekerja sesuai pertimbangan demi kemaslahatan negara/wilayahnya (Sulistyono et al., 2014).
Secara analitis, deskripsi ini sangat dekat dengan ide inti desentralisasi dalam pengertian politik-administratif modern: adanya pengalihan kewenangan perencanaan/pengambilan keputusan/administratif ke tingkat wilayah (Indra, 2021) dan pengakuan adanya urusan yang "menjadi urusan rumah tangga" daerah untuk diatur oleh otoritas setempat (Indra, 2021; Nasution, 2019). Dengan demikian, dalam perspektif ilmu politik Islam berbasis sejarah, desentralisasi dapat dibaca sebagai praktik delegasi kewenangan pemerintahan dari pusat kekhalifahan kepada otoritas wilayah (wali) yang diberi ruang keputusan luas, dengan tujuan efektivitas pemerintahan dan kemaslahatan (Sulistyono et al., 2014)—sebuah logika yang sejalan dengan konsepsi umum bahwa desentralisasi adalah pelimpahan/penyerahan kewenangan dari pusat ke daerah (Narang et al., 2021; Nasution, 2019).
________________________________________
5. Dialektika Pusat–Daerah dalam Tradisi Pemerintahan Islam
5.1 Bani Abbasiyah: Penguatan Instrumen Informasi dari Daerah untuk Kelancaran Administrasi Pusat
Dalam pembacaan sejarah Abbasiyah, terdapat penekanan bahwa jawatan pos (yang telah ada sejak Umayyah) ditingkatkan peranannya dengan tugas menghimpun seluruh informasi di daerah-daerah, sehingga administrasi kenegaraan dapat berjalan lancar (Makhfudz, 2019). Praktik ini mengindikasikan bahwa sekalipun terdapat struktur pengelolaan wilayah yang tersebar, pusat tetap memerlukan mekanisme koordinasi dan kontrol berbasis informasi atas daerah (Makhfudz, 2019). Secara konseptual, hal ini paralel dengan diskusi kontemporer bahwa relasi pusat–daerah dalam negara kesatuan tidak berhenti pada "penyerahan" urusan, melainkan membutuhkan tata kelola yang memungkinkan pembinaan/koordinasi/pengawasan berjalan agar penyelenggaraan pemerintahan tetap selaras dalam satu sistem (Frastuti, 2020). Dengan kata lain, sejarah Abbasiyah menunjukkan bahwa delegasi kewenangan ke wilayah dapat berjalan beriringan dengan penguatan perangkat pusat untuk menjaga keterhubungan administrasi negara (melalui arus informasi dari daerah) (Makhfudz, 2019).
5.2 Keamanan Perbatasan dan Penanganan Wilayah yang Menjauh dari Pusat
Masih dalam narasi Abbasiyah, disebutkan bahwa Khalifah al-Mansur berupaya menaklukkan kembali daerah-daerah yang sebelumnya membebaskan diri dari pemerintah pusat dan menetapkan keamanan di daerah perbatasan (Makhfudz, 2019). Ini menegaskan bahwa dinamika pelimpahan kewenangan (atau kelemahan kendali pusat) dapat berkelindan dengan isu integrasi wilayah dan keamanan perbatasan, sehingga pusat memandang perlu langkah konsolidasi (Makhfudz, 2019).
Sejalan dengan itu, pembacaan Ibnu Khaldun (dikutip dalam kajian lain) menggambarkan pola umum kekuatan negara: "di pusat negara lebih kuat dibanding di daerah; perbatasan lebih lemah dibanding pusat; di luar perbatasan paling lemah," dianalogikan seperti cahaya yang memancar dari pusat atau riak air dari titik pusat (Haryanto, 2017). Bahkan ketika negara menua dan melemah, kemunduran disebut bermula dari daerah-daerah pinggir, sedangkan pusat cenderung bertahan lebih lama hingga runtuh total (Haryanto, 2017).
Dua rujukan ini—upaya Abbasiyah mengamankan perbatasan dan teori Ibnu Khaldun tentang pusat-pinggiran—secara bersama menguatkan argumen bahwa desain desentralisasi dalam perspektif politik Islam tidak dapat dibaca semata sebagai "pemberian kewenangan" kepada wilayah, tetapi juga sebagai persoalan bagaimana pusat menjaga daya integrasi, kapasitas kontrol, dan keamanan, terutama pada wilayah pinggiran/perbatasan (Haryanto, 2017; Makhfudz, 2019). Dalam istilah administrasi modern, ini beririsan dengan gagasan bahwa penyelenggaraan pemerintahan dapat memerlukan kombinasi desentralisasi dengan perangkat koordinasi/pengawasan tertentu (Frastuti, 2020).
5.3 Pelajaran dari Turki Utsmani: Jarak Pusat–Perbatasan sebagai Kerentanan ketika Negara Melemah
Kajian tentang warisan peradaban Islam era Turki Utsmani menyebut salah satu faktor kemunduran: ekspansi wilayah yang sangat luas disertai pengabaian tata pemerintahan; ketika imperium melemah, daerah-daerah perbatasan yang jauh dari pusat "secara gamblang dikuasai oleh lawan" (Nugraha, 1996). Walaupun rujukan ini tidak membahas "desentralisasi" sebagai konsep normatif, ia memperkuat satu titik penting dalam ilmu politik Islam mengenai tata kelola wilayah: jarak dan ketertinggalan kapasitas kontrol pusat terhadap perbatasan dapat menjadi kerentanan strategis ketika negara melemah (Haryanto, 2017; Nugraha, 1996). Dengan demikian, diskursus "pelimpahan kewenangan pusat ke daerah" dalam bingkai politik Islam historis dapat dipahami selalu berdampingan dengan kebutuhan menjaga kohesi dan kemampuan negara mengelola wilayah jauh/pinggiran (Haryanto, 2017; Nugraha, 1996).
________________________________________
6. Sintesis dan Pembahasan
6.1 Desentralisasi Menurut Ilmu Politik Islam
Berdasarkan sintesis konseptual (definisi desentralisasi sebagai penyerahan/pelimpahan kewenangan pusat ke daerah) dan bukti historis praktik pemerintahan Islam, desentralisasi dalam perspektif ilmu politik Islam dapat dirumuskan sebagai berikut.
Pertama, substansi inti: pelimpahan/penyerahan kewenangan pusat ke otoritas wilayah agar wilayah dapat mengelola urusannya, selaras dengan definisi desentralisasi sebagai penyerahan urusan pemerintahan dari pusat kepada daerah otonom (Narang et al., 2021; Nasution, 2019) dan sebagai pengalihan kewenangan keputusan/administrasi dari pusat ke daerah (Indra, 2021).
Kedua, bentuk historis: penguatan peran wali sebagai pemimpin daerah dengan ruang kewenangan yang luas ("kekuasaan penuh")—sebuah praktik yang secara eksplisit disebut sebagai "desentralisasi atau kepemimpinan tidak terpusat" pada era Umayyah—dengan orientasi kemaslahatan (Sulistyono et al., 2014).
Ketiga, prasyarat keberfungsian: perangkat pusat untuk koordinasi, informasi, dan stabilisasi, sebagaimana Abbasiyah meningkatkan jawatan pos untuk menghimpun informasi dari daerah demi kelancaran administrasi (Makhfudz, 2019), dan melakukan konsolidasi terhadap wilayah yang melepaskan diri sekaligus mengamankan perbatasan (Makhfudz, 2019).
Keempat, dimensi risiko pusat–pinggiran: wilayah pinggiran/perbatasan cenderung lebih lemah, dan saat negara melemah kemunduran bermula dari pinggiran (Ibn Khaldun), sehingga pengaturan hubungan pusat–daerah harus memperhitungkan kerentanan ini (Haryanto, 2017). Pelajaran serupa tampak pada Turki Utsmani: ketika pusat melemah, perbatasan yang jauh rentan dikuasai lawan (Nugraha, 1996).
6.2 Implikasi bagi Kajian Fikih Siyāsah dan Tata Kelola Modern
Dengan rumusan ini, frasa "pelimpahan kewenangan dari pemerintah pusat ke daerah" dalam perspektif politik Islam dapat dipahami bukan hanya sebagai tindakan administratif, melainkan sebagai desain pemerintahan yang: (i) memberi ruang keputusan kepada otoritas wilayah (contoh: wali Umayyah) (Sulistyono et al., 2014); (ii) tetap membutuhkan infrastruktur kontrol-informasi (contoh: pos Abbasiyah) (Makhfudz, 2019); dan (iii) harus memperhitungkan problem struktural pusat–pinggiran dan keamanan perbatasan (Ibn Khaldun; dinamika perbatasan Abbasiyah; pelajaran Utsmani) (Makhfudz, 2019; Nugraha, 1996).
________________________________________
7. Simpulan
Kajian ini menunjukkan bahwa desentralisasi dalam perspektif ilmu politik Islam bukan konsep yang asing, melainkan telah dipraktikkan dalam berbagai bentuk sepanjang sejarah pemerintahan Islam. Meski nash tidak memberikan petunjuk teknis tunggal mengenai desain institusi politik, sejarah Umayyah, Abbasiyah, dan Utsmani menyajikan praktik-praktik konkret delegasi kewenangan wilayah yang dapat dikaji secara analitis.
Desentralisasi dalam perspektif ini mengandung empat dimensi sekaligus: substansi pelimpahan kewenangan, bentuk historis kepemimpinan wilayah, prasyarat infrastruktur koordinasi pusat, serta pengelolaan risiko pusat–pinggiran. Keempat dimensi ini saling berkaitan dan tidak dapat dipisahkan dalam memahami desain pemerintahan Islam yang efektif. Kajian lebih lanjut diperlukan untuk memperdalam telaah fikih siyāsah mengenai relasi pusat–daerah dalam konteks negara-bangsa modern.
________________________________________
Daftar Pustaka
Albintani, M., & Marta, A. (2020). Provinsi "Istimewa Melayu Riau Kepulauan" (Gagasan Permulaan). Nakhoda Jurnal Ilmu Pemerintahan, 19(1), 56. https://doi.org/10.35967/jipn.v19i1.7833
Anyab, F. P. (2021). Sengketa Batas Wilayah dalam Sistem Pemerintah Daerah (Studi pada Batas Wilayah Kabupaten Sintang dan Kabupaten Sekadau). MLJ Merdeka Law Journal, 2(2), 110–117. https://doi.org/10.26905/mlj.v2i2.7156
Frastuti, M. (2020). Reformasi Sistem Administrasi Pemerintahan, Penakhlukkan di Darat dan di Lautan pada Era Bani Umayyah. Shar-E Jurnal Kajian Ekonomi Hukum Syariah, 6(2), 119–127. https://doi.org/10.37567/shar-e.v6i2.227
Haryanto, J. T. (2017). Analisis Perbandingan Peta Kemampuan Keuangan Daerah Penghasil SDA dan Non-SDA di Era Desentralisasi Fiskal Studi Kasus: Penggunaan Metode Kuadran. Jurnal Ekonomi dan Kebijakan Publik, 8(2), 103–116. https://doi.org/10.22212/jekp.v8i2.821
Ilhamsyah, F. (2018). Tarik Menarik Kewenangan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Aceh dalam Pengesahan Qanun Bendera dan Lambang Aceh. Jurnal Public Policy, 3(2). https://doi.org/10.35308/jpp.v3i2.65
Indra, M. (2021). Gagasan Desentralisasi Asimetris dalam Pengelolaan Wilayah Perbatasan Provinsi Kepulauan Riau dalam Mewujudkan Kepulauan Riau sebagai Poros Maritim dan Menjaga Kedaulatan Negara. Riau Law Journal, 5(2), 141. https://doi.org/10.30652/rlj.v5i2.7902
Makhfudz, M. (2019). Kontroversi Pelaksanaan Otonomi Daerah. Adil Jurnal Hukum, 3(2), 380–407. https://doi.org/10.33476/ajl.v3i2.816
Narang, A. T., Benius, B., Hadi, K., & Telaumbanua, R. (2021). Kewenangan Dewan Perwakilan Daerah (DPD) dalam Proses Legislasi Pemekaran Daerah di Indonesia. Nyuli Jurnal Pemikiran Sosial dan Politik, 2(2), 71–89. https://doi.org/10.56426/nyuli.v2i2.46
Nasution, M. S. (2019). Potensi Wilayah Perbatasan Strategis. Jurnal Kebijakan Publik, 9(2), 117. https://doi.org/10.31258/jkp.9.2.p.117-124
Nugraha, S. (1996). Kerangka Teoritis dan Yuridis Otonomi Daerah. Jurnal Hukum & Pembangunan, 26(4), 340. https://doi.org/10.21143/jhp.vol26.no4.1403
Sulistyono, D., Nuryadin, D., & Hadi, A. (2014). Evaluasi Tim Penegasan Batas Daerah (Studi Kasus di Provinsi Lampung dan Kalimantan Timur). Jurnal Bina Praja, 06(01), 31–40. https://doi.org/10.21787/jbp.06.2014.31-40
Syamsuri, S. (2020). Living Quran Membangun Infrastruktur Ibu Kota Negara Baru Republik Indonesia. Al-Munir Jurnal Studi Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir, 2(02), 31–54. https://doi.org/10.24239/al-munir.v2i02.61
di

Tidak ada komentar:

Posting Komentar