02070 - Coup d'État dalam Perspektif Ilmu Politik Islam: Kajian Legitimasi, Etika-Politik, dan Pertimbangan Kemaslahatan

Abstract

This article examines the concept of coup d'état (coups) from the perspective of Islamic political science by synthesizing various scholarly sources that discuss the normative assessment of coups within the framework of Islamic norms and constitutional principles. Using a literature review approach, this study identifies five main dimensions: (1) the general definition of coups in political science as extra-constitutional seizures of power; (2) the evaluation of Islamic political science centered on legitimacy and compliance with the political covenant (constitution); (3) the ethical-political dimension that rejects anarchy, bloodshed, and human rights violations; (4) contestation of religious authority in legitimizing or rejecting coups; and (5) post-coup maslahah considerations to minimize socio-political harm. The study concludes that Islamic political science does not merely assess coups in an abstract halal/haram binary, but also engages in post-crisis political stabilization design, while continuing to acknowledge the fundamental legitimacy problem of the initial seizure of power.

Keywords: coup d'état, Islamic political science, legitimacy, constitutionality, maslahah

________________________________________

Artikel ini mengkaji konsep coup d'état (kudeta) dari perspektif ilmu politik Islam dengan menyintesiskan berbagai sumber akademik yang membahas penilaian normatif terhadap kudeta dalam kerangka norma Islam dan prinsip konstitusional. Menggunakan pendekatan kajian pustaka, penelitian ini mengidentifikasi lima dimensi utama: (1) definisi umum kudeta dalam ilmu politik sebagai pengambilalihan kekuasaan yang bersifat ekstra-konstitusional; (2) evaluasi ilmu politik Islam yang berpusat pada legitimasi dan kepatuhan terhadap akad politik (konstitusi); (3) dimensi etika-politik yang menolak anarki, pertumpahan darah, dan pelanggaran kemanusiaan; (4) kontestasi otoritas keagamaan dalam membenarkan atau menolak kudeta; serta (5) pertimbangan maslahah pasca-kudeta untuk meminimalkan mudarat sosial-politik. Kajian ini menyimpulkan bahwa ilmu politik Islam tidak sekadar menilai kudeta secara abstrak dalam bingkai halal/haram, melainkan juga memasuki ranah desain stabilisasi politik pasca-krisis, seraya tetap mengakui problem legitimasi awal dari perebutan kekuasaan tersebut.

Kata kunci: kudeta, ilmu politik Islam, legitimasi, konstitusionalitas, maslahah

________________________________________

1. Pendahuluan

Fenomena coup d'état atau kudeta merupakan salah satu peristiwa politik paling dramatis yang dapat mengubah tatanan pemerintahan suatu negara secara mendadak. Dalam konteks dunia Muslim, kudeta bukan hanya persoalan teknis perpolitikan, melainkan juga menyentuh dimensi normatif yang berkaitan dengan ajaran Islam tentang kepemimpinan, kepatuhan, dan keadilan. Oleh karena itu, kajian terhadap kudeta dari perspektif ilmu politik Islam menjadi penting untuk memahami bagaimana tradisi intelektual Islam menilai dan merespons fenomena tersebut.

Artikel ini bertujuan untuk memetakan dan menyintesiskan kerangka penilaian ilmu politik Islam terhadap kudeta dengan mengacu pada sumber-sumber akademik yang secara langsung mendiskusikan tema ini dalam cakrawala norma Islam dan hukum konstitusi. Pembahasan diorganisasikan dalam lima dimensi analitis: definisi kudeta dalam ilmu politik umum sebagai titik tolak, penilaian legitimasi dalam ilmu politik Islam, dimensi etika-politik, kontestasi otoritas keagamaan, serta pertimbangan kemaslahatan pascakudeta.

________________________________________

2. Definisi Kudeta dalam Ilmu Politik: Kerangka Umum

Dalam literatur ilmu politik, coup d'état (kudeta) umumnya dipahami sebagai penggulingan atau pengambilalihan kekuasaan pemerintahan yang tidak sah/ekstra-konstitusional oleh aktor yang memiliki daya paksa, terutama militer, untuk menyingkirkan pemerintah yang sedang berkuasa (Kostelyanets, 2021; Okafor et al., 2023). Karena titik tekannya adalah penguasaan negara melalui cara yang melanggar tata aturan yang berlaku, kudeta juga dirumuskan sebagai upaya ilegal yang dilakukan oleh militer atau kelompok politik kuat lain untuk menyingkirkan pemerintah saat ini (Okafor et al., 2023), atau sebagai peristiwa ketika elemen-elemen internal negara yang dipimpin militer berupaya menggulingkan pemerintah yang berkuasa (Kostelyanets, 2021). Definisi yang menekankan dimensi koersif juga menyatakan bahwa tujuan kudeta adalah merebut dan mempertahankan kekuasaan dengan penggunaan kekuatan (Bordás, 2015).

Kerangka umum ini penting karena menjadi baseline ketika ilmu politik Islam—atau kajian politik Islam yang beririsan dengan fiqh siyasah dan hukum tata negara—menilai kudeta: bukan hanya sebagai fakta perebutan kekuasaan, tetapi juga sebagai masalah legitimasi politik dan kepatuhan normatif terhadap aturan (konstitusi/akad publik) (Bussotti et al., 2023; Franzkowiak, 2019).

________________________________________

3. Kudeta menurut Ilmu Politik Islam: Legitimasi dan Kepatuhan terhadap Akad Bernegara

Salah satu pendekatan yang secara eksplisit menilai kudeta dari perspektif Islamic Constitutional Law menegaskan bahwa menaati dan menjalankan konstitusi dipandang sebagai kewajiban dalam pandangan Islam, dan Islam mengajarkan pemeluknya untuk mematuhi perjanjian (treaties), termasuk konstitusi negara (Bussotti et al., 2023). Dari sudut pandang ini, pengambilalihan kekuasaan yang melanggar konstitusi dapat dipahami sebagai pelanggaran atas kewajiban kepatuhan tersebut (Bussotti et al., 2023). Dengan demikian, dalam ilmu politik Islam yang menautkan legitimasi kekuasaan pada rule by law (konstitusi) dan kewajiban menepati komitmen politik, kudeta dibaca terutama sebagai problem inkonstitusionalitas dan pembatalan sepihak terhadap kesepakatan dasar penyelenggaraan pemerintahan (Bussotti et al., 2023; Franzkowiak, 2019).

Sejalan dengan itu, kajian tentang pasca-Arab Spring juga menyatakan bahwa kudeta militer lebih mungkin dilihat sebagai tindakan yang bertentangan dengan syariah (Franzkowiak, 2019). Dalam formulasi tersebut, problem kudeta bukan hanya soal efektivitas penguasa baru, melainkan juga soal justificatory deficit: kudeta dinilai sulit memperoleh pembenaran syar'i ketika ia berupa pembangkangan militer terhadap otoritas sipil yang sah dan menjatuhkan tatanan perwakilan yang sedang berjalan (Franzkowiak, 2019). Pada titik ini, ilmu politik Islam beroperasi sebagai teori legitimasi: ia menilai prosedur perebutan kekuasaan, bukan sekadar siapa yang menang.

________________________________________

4. Dimensi Etika-Politik Islam: Penolakan terhadap Anarki, Pertumpahan Darah, dan Pelanggaran Kemanusiaan

Dalam kajian yang membahas krisis politik Mesir, ditegaskan bahwa kudeta militer, anarki, dan pertumpahan darah tidak dapat menjadi pendekatan yang benar untuk mengoreksi kecenderungan diktatorial pemerintahan—bahkan jika pemerintahan tersebut dipersepsi bermasalah (Rofiq, 2016). Argumen ini penting bagi ilmu politik Islam karena menempatkan kudeta dalam spektrum tindakan politik yang konsekuensinya dapat merusak tatanan sosial dan memperdalam kekerasan politik (Rofiq, 2016).

Kesaksian etnografis tentang diskursus hak asasi manusia di Sudan juga memuat klaim normatif eksplisit: "Islam bukan agama penyiksaan; bukan agama kudeta; bukan agama perang," sambil menolak praktik penahanan, pembunuhan, dan penyiksaan terhadap lawan politik sebagai sesuatu yang "Islami" (Önen, 2020). Walaupun pernyataan ini muncul sebagai ekspresi aktor sosial-politik, ia memperlihatkan bagaimana dalam wacana politik Islam, kudeta kerap dibingkai sebagai bagian dari rangkaian praktik koersif yang bertentangan dengan nilai moral yang dikaitkan dengan Islam—misalnya penolakan atas penyiksaan dan pembunuhan politik (Önen, 2020; Rofiq, 2016). Dengan demikian, dalam ilmu politik Islam, kritik terhadap kudeta dapat bergerak dari argumen legal-konstitusional (inkonstitusional) ke argumen etika-politik (menolak kekerasan politik dan pelanggaran kemanusiaan) (Bussotti et al., 2023; Önen, 2020; Rofiq, 2016).

________________________________________

5. Kontestasi Otoritas Keagamaan dan Legitimasi: Ulama, Kudeta, dan Persoalan Pembenaran Syariah

Ilmu politik Islam juga menaruh perhatian pada bagaimana aktor keagamaan (ulama/lembaga keagamaan) berperan dalam membenarkan atau menolak kudeta. Dalam analisis terhadap Mesir, dukungan Syekh Al-Azhar kepada penggulingan Presiden Morsi oleh Jenderal Sisi dinilai mengecewakan sebagian umat, dan ditegaskan bahwa dukungan syariah dan konstitusional bagi posisi tersebut "tampak kurang" mengingat tindakan Sisi dipahami sebagai pembangkangan terhadap komandan sipilnya (Franzkowiak, 2019). Hal ini menunjukkan bahwa kudeta tidak hanya diperdebatkan sebagai tindakan militer, tetapi juga sebagai arena perebutan otoritas tafsir: apakah suatu pengambilalihan kekuasaan dapat diberi legitimasi keagamaan atau tidak (Franzkowiak, 2019; Rofiq, 2016).

Di sisi lain, terdapat pula catatan bahwa dalam sejarah Sunni arus utama terdapat corak konservatisme politik—dalam arti mendukung kepemimpinan kuat terlepas dari komitmen moral-keagamaannya dan melarang tantangan terhadapnya (Rofiq, 2016). Kajian tentang Mesir juga menunjukkan bahwa sebagian aktor Salafi pada masa Mubarak pernah mempromosikan versi quietist yang menolak aktivitas politik sebagai tidak sah melawan "penguasa Islam," dengan orientasi islamisasi dari bawah (Azhar, 2013). Walaupun dua poin ini tidak otomatis berarti "Islam membenarkan kudeta," keduanya membantu ilmu politik Islam menjelaskan mengapa respons sosial-politik terhadap kudeta bisa beragam: ada konteks ketika resistensi terhadap penguasa dianggap problematis, namun pada saat lain kudeta dipandang bertentangan dengan syariah dan prinsip politik perwakilan (Azhar, 2013; Franzkowiak, 2019; Rofiq, 2016).

________________________________________

6. Pertimbangan Maslahah Pascakudeta: antara Kewajiban Konstitusional dan Kebutuhan Menjaga Keberlanjutan Kehidupan Sosial

Pendekatan Islamic Constitutional Law atas kudeta Afghanistan—yang diklasifikasikan sebagai kudeta karena tidak dilakukan menurut konstitusi—mengusulkan dua lensa evaluatif: (a) kewajiban mematuhi konstitusi dan (b) pertimbangan kemanfaatan/kerusakan pascakudeta (post-coup benefit considerations) (Bussotti et al., 2023). Dalam kerangka ini, meskipun perebutan kekuasaan yang melanggar konstitusi dapat dinilai sebagai pelanggaran, analisis pascakudeta tetap mempertimbangkan kebutuhan menjaga keberlanjutan kehidupan sosial dan mencegah kerusakan yang lebih besar akibat kekosongan pemerintahan (Bussotti et al., 2023).

Bagi ilmu politik Islam, poin ini menghasilkan ketegangan analitis yang penting: kudeta dikritik karena inkonstitusional dan dipandang bermasalah secara syariah (Bussotti et al., 2023; Franzkowiak, 2019), tetapi setelah kudeta terjadi, muncul pertanyaan tentang tata kelola pascakudeta dan bagaimana meminimalkan mudarat sosial-politik (Bussotti et al., 2023; Rofiq, 2016). Dengan demikian, evaluasi Islam terhadap kudeta tidak berhenti pada "haram/halal" secara abstrak; ia juga dapat masuk ke ranah desain stabilisasi politik pascakudeta, sepanjang tetap mengakui problem legitimasi awal perebutan kekuasaan (Bussotti et al., 2023; Franzkowiak, 2019; Rofiq, 2016).

________________________________________

7. Sintesis: Rumusan Operasional Kudeta dalam Ilmu Politik Islam

Berdasarkan sintesis sumber-sumber yang secara langsung mendiskusikan kudeta dan penilaiannya dalam cakrawala norma Islam dan konstitusi, kudeta dalam ilmu politik Islam dapat dirumuskan secara operasional sebagai:

1. Tindakan pengambilalihan kekuasaan yang ilegal/ekstra-konstitusional, lazimnya oleh militer atau koalisi kuat yang memanfaatkan daya paksa untuk menyingkirkan pemerintah yang sedang berkuasa (Bordás, 2015; Kostelyanets, 2021; Okafor et al., 2023).

2. Pelanggaran terhadap kewajiban kepatuhan pada konstitusi/perjanjian politik yang dalam sebagian argumen dipandang sebagai kewajiban dalam Islam (Bussotti et al., 2023).

3. Tindakan yang problematis secara syariah dan etika-politik karena berkorelasi dengan anarki, pertumpahan darah, serta pelanggaran terhadap hak-hak dasar—misalnya penahanan, pembunuhan, dan penyiksaan terhadap lawan politik—dalam narasi kritik internal Muslim (Önen, 2020; Rofiq, 2016), dan dalam sebagian pembacaan kontemporer dipandang bertentangan dengan syariah (Franzkowiak, 2019).

4. Objek kontestasi legitimasi keagamaan, karena dukungan atau penolakan institusi/otoritas keagamaan dapat diperdebatkan dari sisi syariah maupun konstitusionalitas (Franzkowiak, 2019; Rofiq, 2016).

5. Peristiwa yang tetap menuntut evaluasi pascafakta melalui pertimbangan kemaslahatan untuk mencegah kerusakan sosial-politik lebih lanjut, meskipun persoalan legitimasi awalnya tetap ada (Bussotti et al., 2023; Rofiq, 2016).

________________________________________

8. Penutup

Kajian ini menunjukkan bahwa ilmu politik Islam memiliki perangkat analitis yang kaya untuk menilai fenomena kudeta—tidak sekadar dari sudut pandang legal-formal, tetapi juga dari perspektif etika-politik, kontestasi otoritas keagamaan, dan pertimbangan kemaslahatan. Kudeta dinilai bermasalah secara syariah terutama karena melanggar prinsip kepatuhan pada akad bernegara dan berpotensi menimbulkan anarki serta kekerasan politik. Namun demikian, ilmu politik Islam juga mengakui kompleksitas realitas pascakudeta yang menuntut pertimbangan pragmatis demi meminimalkan mudarat sosial-politik. Dengan demikian, pendekatan ini menawarkan perspektif yang lebih bernuansa dibandingkan sekadar penilaian hitam-putih terhadap fenomena kudeta.

________________________________________

Daftar Pustaka

Azhar, M. (2013). Power, Religion, and Capital Punishment. Cornell International Affairs Review, 7(1). https://doi.org/10.37513/ciar.v7i1.449

Bordás, Habil. M. (2015). Problems of State Efficiency and Terrorism in North Africa. Journal of Us-China Public Administration, 12(3). https://doi.org/10.17265/1548-6591/2015.03.004

Bussotti, L., Jacquinet, M., & Barros, M. de. (2023). Editorial: Violent transformations in Africa: coup d'etat, civil wars and terrorism in the crisis of democracy. Frontiers in Political Science, 5. https://doi.org/10.3389/fpos.2023.1228780

Franzkowiak, S. (2019). Only the dead have seen the end of the war – How to make sense of Turkey's involvement in Syria. (hlm. 147–158). https://doi.org/10.5771/9783845292762-147

Kostelyanets, S. V. (2021). The rise and fall of political Islam in Sudan. Politics and Religion Journal, 85–104. https://doi.org/10.54561/prj1501085k

Okafor, J. C., Ononogbu, O. A., Ojimba, A. C., & Casimir, A. (2023). Trans-border Mobility and Security in the Sahel: Exploring the Dynamics of Forced Migration and Population Displacements in Burkina Faso and Mali. Society, 60(3), 345–358. https://doi.org/10.1007/s12115-023-00859-4

Önen, H. G. (2020). Atatürk and military culture: What Atatürk says about war, soldiering and civil‐military relations? Journal of Public Affairs, 22(3). https://doi.org/10.1002/pa.2491

Rofiq, M. H. (2016). Democracy and the Armed Forces: Lessons from the Coups of Egypt in 2013 and Turkey in 2016. Jurnal Hubungan Internasional, 5(2). https://doi.org/10.18196/hi.5292