00804 - Gross National Income dalam Sistem Ekonomi Islam: Kajian Komprehensif

AFANIN MEDIA UTAMA



Abstract
Gross National Income (GNI) is one of the most fundamental macroeconomic indicators in the modern economic system. However, in the context of Islamic economics, GNI cannot be separated from the framework of comprehensive sharia values oriented toward the realization of human welfare (falah) both in this world and the hereafter. This study aims to comprehensively examine the relationship between GNI and the Islamic economic system, covering: the definition and basic concepts of GNI, Islamic critique of conventional GNI, the relevance of GNI in achieving maqashid sharia, and policy implications for Muslim-majority countries. Using a qualitative descriptive approach through literature study, this research finds that conventional GNI contains components incompatible with sharia principles, particularly income from usury (riba) and prohibited activities. Nevertheless, GNI growth remains an important indicator of achieving maqashid al-tanmiyah al-iqtishadiyah, provided it is accompanied by just distribution in accordance with maqashid al-'adl. Islamic financing instruments—including Islamic Development Bank project financing, zakat, waqf, and Islamic financial inclusion—have proven to positively contribute to GNI growth in Muslim countries. This study concludes that Muslim-majority countries need to develop more comprehensive welfare indicators that integrate maqashid sharia dimensions into development progress measurement, going beyond mere GNI figures.

Keywords: Gross National Income, Islamic Economics, Maqashid Sharia, Human Development Index, Islamic Finance

Abstrak
Gross National Income (GNI) merupakan salah satu indikator makroekonomi paling fundamental dalam sistem perekonomian modern. Namun, dalam konteks ekonomi Islam, GNI tidak dapat dipisahkan dari kerangka nilai-nilai syariah yang komprehensif dan berorientasi pada terwujudnya kesejahteraan manusia (falah) di dunia maupun di akhirat. Kajian ini bertujuan untuk mengkaji secara komprehensif hubungan antara GNI dan sistem ekonomi Islam, mencakup definisi dan konsep dasar GNI, kritik Islam terhadap GNI konvensional, relevansi GNI dalam pencapaian maqashid syariah, serta implikasi kebijakan bagi negara-negara berpenduduk mayoritas Muslim. Dengan menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif melalui studi literatur, penelitian ini menemukan bahwa GNI konvensional mengandung komponen-komponen yang tidak sesuai dengan prinsip-prinsip syariah, terutama pendapatan dari riba dan aktivitas yang dilarang. Meskipun demikian, pertumbuhan GNI tetap merupakan salah satu indikator penting dari pencapaian maqashid al-tanmiyah al-iqtishadiyah, dengan syarat disertai distribusi yang adil sesuai dengan maqashid al-'adl. Instrumen-instrumen pembiayaan Islam—termasuk pembiayaan proyek oleh Islamic Development Bank, zakat, wakaf, dan inklusi keuangan syariah—terbukti berkontribusi positif terhadap pertumbuhan GNI di negara-negara Muslim. Kajian ini menyimpulkan bahwa negara-negara berpenduduk mayoritas Muslim perlu mengembangkan indikator kesejahteraan yang lebih komprehensif dengan mengintegrasikan dimensi-dimensi maqashid syariah ke dalam pengukuran kemajuan pembangunan, melampaui sekadar angka GNI.

Kata Kunci: Gross National Income, Ekonomi Islam, Maqashid Syariah, Indeks Pembangunan Manusia, Keuangan Islam

1. Pendahuluan
Gross National Income (GNI) merupakan salah satu indikator makroekonomi yang paling fundamental dalam sistem perekonomian modern. Secara teknis, GNI didefinisikan sebagai total nilai tambah dari seluruh produsen domestik ditambah pajak atas barang (dikurangi subsidi yang tidak termasuk dalam penilaian produksi) ditambah penerimaan bersih dari pendapatan primer dari luar negeri, dibagi dengan jumlah penduduk pada pertengahan tahun (- et al., 2023). Dengan kata lain, GNI mencakup Gross Domestic Product (GDP) ditambah pendapatan faktor yang diperoleh oleh penduduk asing, dikurangi pendapatan yang diperoleh di dalam perekonomian domestik oleh non-penduduk (- et al., 2023). Berbeda dengan GDP yang mendefinisikan cakupannya berdasarkan lokasi, GNI mendefinisikan cakupannya berdasarkan kepemilikan (Agarwal, 2018). Dalam konteks ini, GNI per kapita mencerminkan pendapatan rata-rata warga negara suatu negara dan merupakan langkah penting untuk memahami kekuatan ekonomi suatu negara serta standar hidup rata-rata warganya (Guo, n.d.).
Dalam sistem ekonomi Islam, konsep pengukuran pendapatan nasional seperti GNI tidak dapat dipisahkan dari kerangka nilai-nilai syariah yang komprehensif. Ekonomi Islam memiliki tujuan yang jauh lebih luas daripada sekadar mengukur output ekonomi; ia bertujuan untuk mewujudkan kesejahteraan manusia secara holistik, baik di dunia maupun di akhirat (Devabe, 2025). Oleh karena itu, kajian tentang GNI dalam sistem ekonomi Islam memerlukan pemahaman mendalam tentang bagaimana indikator ekonomi konvensional ini dapat diintegrasikan, dikritisi, dan bahkan ditransformasi dalam kerangka maqashid syariah. Artikel ini bertujuan untuk mengkaji secara komprehensif hubungan antara GNI dan sistem ekonomi Islam, mencakup definisi dan konsep dasar GNI, kritik Islam terhadap GNI konvensional, relevansi GNI dalam pencapaian maqashid syariah, serta implikasi kebijakan bagi negara-negara Muslim.

2. Definisi dan Konsep Dasar Gross National Income
2.1 Pengertian GNI dalam Perspektif Ekonomi Konvensional
Gross National Income (GNI), yang sebelumnya dikenal sebagai Gross National Product (GNP), merupakan indikator makroekonomi agregat yang mengukur total nilai output barang dan jasa yang diklaim oleh penduduk suatu negara, baik yang diproduksi di dalam maupun di luar negeri (- et al., 2023). Indikator makroekonomi yang mencerminkan ukuran ekonomi suatu negara pada awalnya adalah Gross National Product (GNP)—yang kemudian dimodifikasi menjadi Gross National Income (GNI)—pada masa-masa awal akuntansi nasional di tahun 1940-an, dan kemudian berubah menjadi GDP pada tahun 1990-an karena semakin kompleks dan volatilnya hubungan kepemilikan ekonomi internasional (Dong & Wang, 2023). Dalam database World Bank, GNP sepenuhnya digantikan oleh GNI pada tahun 2001, dan China mengadopsi GNI pada tahun 2003 (Chen & Lu, 2018).
GNI per kapita, yang dihitung menggunakan metode Atlas World Bank, merupakan GNI yang dikonversi ke dolar AS dibagi dengan jumlah penduduk pada pertengahan tahun (Hayatdavoudi et al., 2023). Indikator ini digunakan secara luas untuk membandingkan tingkat pembangunan antarnegara dan mengklasifikasikan negara berdasarkan kelompok pendapatan. World Bank mengklasifikasikan negara-negara berdasarkan GNI per kapita ke dalam empat kelompok: negara berpendapatan rendah, menengah ke bawah, menengah ke atas, dan berpendapatan tinggi (Shultz et al., 2012). Secara spesifik, negara berpendapatan rendah didefinisikan sebagai negara dengan GNI per kapita sebesar $995 atau kurang, negara berpendapatan menengah ke bawah memiliki GNI per kapita antara $996 dan $3.895, negara berpendapatan menengah ke atas memiliki GNI per kapita antara $3.896 dan $12.055, sementara negara berpendapatan tinggi memiliki GNI per kapita sebesar $12.056 atau lebih (Ramezani et al., 2020).

2.2 Perbedaan GNI dengan GDP
Perbedaan mendasar antara GNI dan GDP terletak pada cakupan geografis versus kepemilikan. GDP mengukur nilai semua barang dan jasa yang diproduksi di dalam wilayah suatu negara, tanpa memandang siapa yang memproduksinya, sementara GNI mengukur pendapatan yang diterima oleh penduduk suatu negara, tanpa memandang di mana pendapatan tersebut dihasilkan (Agarwal, 2018). Secara matematis, GNI sama dengan GDP ditambah penerimaan pendapatan dari seluruh dunia dikurangi pembayaran pendapatan ke seluruh dunia (Agarwal, 2018). Perbedaan antara GNI dan GDP ini sangat penting terutama bagi negara-negara berkembang yang memiliki proporsi besar aset yang dimiliki oleh pihak asing; dalam situasi seperti itu, GDP memasukkan sewa dan keuntungan pemegang aset eksternal dan menyimpang dari apa yang dapat dipahami sebagai kesejahteraan nasional (Dědeček & Dudzich, 2022).
GNI per kapita secara konseptual mirip dengan ukuran standar hidup GDP, tetapi keduanya dihitung dengan cara yang sedikit berbeda (Allïk et al., 2020). Dalam konteks Human Development Index (HDI), komponen pendapatan diukur menggunakan GNI per kapita dalam paritas daya beli (PPP), yang menggantikan GDP per kapita sejak tahun 2010 untuk memperhitungkan perbedaan antara pendapatan penduduk suatu negara dan nilai produksi domestik (Caniago & Wibowo, 2024). GNI per kapita melampaui sekadar indikator ekonomi sederhana, menawarkan gambaran komprehensif tentang kualitas hidup yang dialami oleh warga negara, mencerminkan kemakmuran material, akses terhadap layanan penting, dan pembangunan sosial secara keseluruhan (Khan et al., 2024).

2.3 GNI sebagai Komponen Human Development Index
Salah satu penggunaan paling signifikan dari GNI dalam konteks pembangunan internasional adalah sebagai komponen dari Human Development Index (HDI) yang dikembangkan oleh United Nations Development Programme (UNDP). HDI adalah ukuran kuantitatif yang mengevaluasi kemajuan suatu negara dalam pembangunan sosial-ekonomi dengan mengintegrasikan pendidikan, kesehatan, dan peningkatan pendapatan per kapita (Caniago & Wibowo, 2024). GNI per kapita digunakan untuk menilai pendapatan, dan indikator ini digunakan bersama dengan indeks harapan hidup dan indeks pendidikan untuk menyusun tiga indeks utama HDI (Caniago & Wibowo, 2024). Komponen pendapatan HDI adalah variabel indeks yang mengambil nilai antara 0 dan 1, dengan nilai GNI minimum ditetapkan pada $100 dan nilai maksimum pada $75.000 (Dědeček & Dudzich, 2022).
HDI dapat digunakan untuk memeriksa kebijakan nasional di negara-negara dengan GNI per kapita yang serupa tetapi Indeks Pembangunan Manusia yang bervariasi (Caniago & Wibowo, 2024). Hal ini menunjukkan bahwa GNI per kapita yang tinggi tidak selalu berkorelasi dengan tingkat pembangunan manusia yang tinggi, dan sebaliknya. Fakta ini sangat relevan dalam konteks ekonomi Islam, yang menekankan bahwa kemakmuran material harus disertai dengan keadilan sosial dan kesejahteraan spiritual.

3. Landasan Filosofis Ekonomi Islam dan Relevansinya terhadap GNI
3.1 Maqashid Syariah sebagai Kerangka Ekonomi Islam
Ekonomi Islam dibangun di atas fondasi maqashid syariah, yaitu tujuan-tujuan syariah yang mencakup makna, hikmah, rahasia, dan tujuan yang dikehendaki oleh Syari' (Allah SWT) dalam bidang ekonomi untuk mewujudkan kemaslahatan hamba-Nya, dengan cara yang mewujudkan kebahagiaan mereka di dunia dan akhirat sekaligus (Devabe, 2025). Maqashid umum dari ilmu ekonomi Islam adalah mewujudkan kemaslahatan manusia, kesejahteraan, dan kebahagiaannya di dunia dan akhirat. Maqashid ini mempertimbangkan aspek material dan spiritual sekaligus, dan merupakan titik tolak bagi serangkaian maqashid kulliyah yang mengatur ilmu ekonomi Islam (Devabe, 2025).
Maqashid kulliyah dalam ekonomi Islam terdiri dari lima komponen utama: (1) al-Istikhlaf (kekhalifahan), (2) hifzh al-mal wa tanmiyatuhu (menjaga dan mengembangkan harta), (3) al-tanmiyah al-iqtishadiyah (pembangunan ekonomi), (4) al-tanmiyah al-ijtima'iyah (pembangunan sosial), dan (5) al-'adl (keadilan) (Devabe, 2025). Kelima maqashid ini membentuk kerangka komprehensif yang harus menjadi acuan dalam mengevaluasi setiap indikator ekonomi, termasuk GNI, dalam perspektif Islam.

3.2 Konsep Istikhlaf dan Implikasinya terhadap Pengukuran Pendapatan Nasional
Maqashid al-istikhlaf berlandaskan pada keyakinan bahwa Allah SWT telah menjadikan manusia sebagai khalifah di bumi untuk memakmurkannya, memanfaatkan sumber dayanya, dan mengembangkannya demi mewujudkan manfaat bagi dirinya dan masyarakat. Harta adalah milik Allah, dan manusia adalah pemegang amanah atas harta tersebut sesuai dengan kehendak Pemilik sejati harta itu, yaitu Allah Ta'ala (Devabe, 2025). Konsep ini memiliki implikasi mendalam terhadap cara pandang Islam terhadap GNI.
Dalam perspektif istikhlaf, GNI bukan sekadar ukuran kekayaan material suatu bangsa, melainkan merupakan cerminan dari sejauh mana manusia telah menjalankan amanah kekhalifahan dalam mengelola sumber daya yang dititipkan Allah. Oleh karena itu, pertumbuhan GNI yang dicapai melalui cara-cara yang tidak sesuai dengan syariah—seperti riba, penipuan, atau eksploitasi—tidak dapat dianggap sebagai pencapaian yang sesungguhnya dalam kerangka ekonomi Islam. Sebaliknya, pertumbuhan GNI yang dicapai melalui aktivitas ekonomi yang halal dan produktif merupakan manifestasi dari pelaksanaan amanah kekhalifahan yang baik.

3.3 Hifzh al-Mal: Menjaga dan Mengembangkan Harta
Maqashid hifzh al-mal (menjaga harta) merupakan salah satu dari lima kebutuhan primer (dharuriyat al-khams) yang wajib dilindungi oleh syariah, bersama dengan menjaga agama, jiwa, akal, dan keturunan (Devabe, 2025). Maqashid ini bertujuan untuk mewujudkan keuntungan yang melindungi harta dan memastikan keberlangsungannya, karena pertumbuhan harta merupakan salah satu dasar penjagaannya (Devabe, 2025). Dalam konteks makroekonomi, hifzh al-mal berkaitan langsung dengan upaya meningkatkan GNI nasional melalui aktivitas ekonomi yang produktif dan berkelanjutan.
Kajian tentang determinan Human Development Index di Indonesia dengan pendekatan Maqashid Syariah menunjukkan bahwa variabel Hifzu al-mal memiliki dampak signifikan terhadap Indeks Pembangunan Manusia (Caniago & Wibowo, 2024). Temuan ini mengonfirmasi bahwa penjagaan dan pengembangan harta dalam kerangka Islam tidak hanya berdampak pada kesejahteraan material, tetapi juga pada dimensi pembangunan manusia yang lebih luas. Pemerintah direkomendasikan untuk memperhatikan Hifzu Al-Mal dalam meningkatkan pendapatan per kapita sebagai bagian dari upaya mewujudkan potensi penuh pembangunan manusia (Caniago & Wibowo, 2024).

4. Kritik Islam terhadap Formula GNP/GNI Konvensional
4.1 Analisis Formula GNP dari Perspektif Islam
Salah satu kajian paling mendasar tentang GNP/GNI dari perspektif Islam dilakukan oleh Naqvi dan Hashmi, yang menganalisis formula GNP dan mengintegrasikan arahan Islam dengan pengetahuan dasar tentang Gross National Product sebagai konsep ekonomi fundamental (Naqvi & Hashmi, 2013). Studi tersebut menemukan bahwa formula GNP yang ada merupakan amalgamasi dari determinan yang legal dan ilegal menurut Islam. Penelitian ini memberikan kontribusi berupa formula Islam alternatif untuk GNP yang telah diuji dalam rezim Islam kuno, serta versi yang dioptimalkan dari formula yang ada yang telah dimurnikan dari riba dan konsep-konsep yang dilarang menurut Islam (Naqvi & Hashmi, 2013).
Temuan ini sangat signifikan karena menunjukkan bahwa GNI konvensional, sebagai penerus GNP, mengandung komponen-komponen yang tidak sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Riba (bunga) merupakan salah satu komponen utama yang menjadi masalah, karena dalam sistem ekonomi konvensional, pendapatan dari bunga merupakan bagian integral dari perhitungan pendapatan nasional. Sementara itu, Islam secara tegas melarang riba dalam segala bentuknya, sebagaimana ditegaskan dalam Al-Qur'an dan Sunnah Nabi Muhammad SAW.

4.2 Keterbatasan GNI sebagai Ukuran Kesejahteraan
GNI dan GDP dirancang untuk berfungsi sebagai kartu skor pertumbuhan ekonomi dengan mengukur nilai moneter semua barang dan jasa lokal yang diproduksi dalam periode tertentu. Namun, keduanya juga digunakan oleh arsitektur bantuan pembangunan sebagai proksi untuk mengukur kesejahteraan keseluruhan suatu bangsa, dan dalam beberapa kasus, kelayakan untuk pendanaan eksternal (Nassiri-Ansari & Lehtimaki, 2024). Penggunaan GNI sebagai ukuran kesejahteraan ini menghadapi berbagai kritik, baik dari perspektif ekonomi konvensional maupun dari perspektif Islam.
Dari perspektif konvensional, GNI memiliki keterbatasan dalam pengukuran kesejahteraan karena tidak memperhitungkan distribusi kekayaan, konsumsi barang dan jasa non-pasar, biaya eksternal (misalnya kerusakan lingkungan), dan indikator kesejahteraan lainnya seperti kesehatan dan pendidikan (Sabina, 2013). Banyak indikator populer seperti GNI tidak dikembangkan untuk mengukur kesejahteraan dan tampaknya merupakan versi lain dari indikator produksi (Dědeček & Dudzich, 2022). Studi ini juga menekankan bahwa meskipun GNI per kapita yang tinggi dan rendahnya ketimpangan pendapatan berkorelasi dengan standar hidup yang lebih tinggi, namun hubungan ini tidak selalu linear dan sempurna (Bilan et al., 2020).
Dari perspektif Islam, keterbatasan GNI bahkan lebih fundamental. Ekonomi Islam memandang kesejahteraan (falah) sebagai konsep yang jauh lebih komprehensif daripada sekadar kemakmuran material. Falah mencakup dimensi spiritual, moral, sosial, dan material sekaligus. Oleh karena itu, GNI yang hanya mengukur dimensi material dari aktivitas ekonomi tidak dapat secara memadai mencerminkan tingkat kesejahteraan dalam perspektif Islam.

4.3 GNI dan Ketimpangan Distribusi Pendapatan
Salah satu kritik paling mendasar terhadap GNI dari perspektif Islam adalah ketidakmampuannya untuk mencerminkan distribusi pendapatan yang adil. GNI sebagai ukuran rata-rata pendapatan nasional menyembunyikan variasi yang sangat besar antara kelompok-kelompok dalam masyarakat (Pritchard & Keen, 2016). Misalnya, rata-rata pendapatan yang tinggi dapat menyembunyikan fakta bahwa sebagian besar penduduk hidup dalam kemiskinan sementara sebagian kecil menikmati kekayaan yang sangat besar.
Dalam sistem ekonomi Islam, keadilan distribusi pendapatan merupakan salah satu maqashid utama. Maqashid al-tanmiyah al-ijtima'iyah (pembangunan sosial) bertujuan untuk mewujudkan efisiensi dalam distribusi pendapatan dan kekayaan, serta membatasi kesenjangan antarkelas masyarakat (Devabe, 2025). Selain itu, maqashid ini juga berupaya mengatasi masalah pengangguran melalui penyediaan lapangan kerja yang layak, menyediakan perumahan yang memadai, mewujudkan keamanan psikologis dan pangan, serta menyediakan sarana kesehatan dan pendidikan yang diperlukan (Devabe, 2025). Semua dimensi ini tidak tercermin dalam angka GNI semata.

5. GNI dalam Konteks Pembangunan Ekonomi Islam
5.1 Maqashid al-Tanmiyah al-Iqtishadiyah dan Pertumbuhan GNI
Maqashid al-tanmiyah al-iqtishadiyah (pembangunan ekonomi) dalam Islam berupaya mewujudkan pembangunan ekonomi melalui perubahan struktural dalam perekonomian yang mengarah pada peningkatan laju pertumbuhan pendapatan atau output nasional riil (Devabe, 2025). Dalam konteks ini, pertumbuhan GNI merupakan salah satu indikator penting dari pencapaian maqashid pembangunan ekonomi, meskipun bukan satu-satunya indikator.
Penelitian tentang pertumbuhan ekonomi dan pembangunan berkelanjutan di negara-negara anggota Organisasi Kerja Sama Islam (OKI) menunjukkan bahwa hubungan antara pertumbuhan ekonomi dan pembangunan berkelanjutan sangat kompleks dan bervariasi antarnegara (Haq et al., 2024). Studi ini menemukan bahwa untuk 13 dari 22 negara OKI yang diteliti, peningkatan pertumbuhan pendapatan diperkirakan akan meningkatkan pembangunan berkelanjutan di masa depan (Haq et al., 2024). Temuan ini menunjukkan bahwa pertumbuhan GNI, jika dikelola dengan baik, dapat berkontribusi pada pencapaian tujuan pembangunan yang lebih luas dalam kerangka Islam.

5.2 Pembiayaan Islam dan Dampaknya terhadap GNI
Salah satu aspek penting dalam hubungan antara sistem ekonomi Islam dan GNI adalah peran pembiayaan Islam dalam mendorong pertumbuhan pendapatan nasional. Penelitian tentang hubungan empiris antara pembiayaan proyek oleh Islamic Development Bank (IsDB) dan tren kemiskinan di negara-negara anggotanya menunjukkan bahwa terdapat hubungan positif yang signifikan antara jumlah pembiayaan proyek dari IsDB dan GNI per kapita PPP di 57 negara anggota (- et al., 2023). Dengan demikian, negara-negara yang menerima jumlah pembiayaan proyek yang lebih tinggi dari IsDB umumnya memiliki GNI per kapita PPP yang lebih tinggi (kemiskinan yang lebih rendah) dibandingkan dengan negara-negara yang menerima pembiayaan lebih sedikit (- et al., 2023).
Temuan ini memiliki implikasi kebijakan yang penting: negara-negara anggota OKI disarankan untuk merumuskan kebijakan yang memfasilitasi proyek-proyek yang dibiayai secara Islami untuk mengurangi kemiskinan (- et al., 2023). Hal ini menunjukkan bahwa pembiayaan Islam tidak hanya sesuai dengan prinsip-prinsip syariah, tetapi juga efektif dalam mendorong pertumbuhan GNI dan pengurangan kemiskinan.
Dalam konteks yang lebih spesifik, penelitian tentang dampak pembiayaan perbankan Islam terhadap keberhasilan usaha kecil dan menengah di Libya menunjukkan bahwa pembiayaan Islam dapat berkontribusi pada peningkatan pendapatan warga negara dan peningkatan Produk Domestik Bruto (يونس & ابوشعالة, 2022). Penelitian ini merekomendasikan perlunya meningkatkan tingkat pengeluaran untuk pembiayaan usaha kecil dan menengah guna mendukung perekonomian lokal, mengatasi masalah inflasi dan pengangguran, serta meningkatkan tingkat PDB untuk memberantas pengangguran dan monopoli (يونس & ابوشعالة, 2022).

5.3 Perbankan Islam dan Pertumbuhan Ekonomi
Hubungan antara perkembangan perbankan Islam dan pertumbuhan ekonomi merupakan topik yang semakin mendapat perhatian dalam literatur ekonomi Islam. Penelitian tentang hubungan jangka panjang antara perkembangan perbankan Islam dan pertumbuhan ekonomi di Malaysia menunjukkan adanya hubungan antara keuangan Islam dan pertumbuhan ekonomi ("Untitled," 2020). Penelitian ini menggunakan GNI per kapita sebagai salah satu indikator untuk mengukur tingkat pembangunan ekonomi ("Untitled," 2020).
Performa bank-bank Islam asing juga dipengaruhi oleh tingkat pembangunan negara asal mereka, yang diukur melalui GNI per kapita dan GDP per kapita (Saw et al., 2022). Temuan ini menunjukkan bahwa GNI per kapita merupakan indikator yang relevan dalam mengevaluasi kinerja lembaga keuangan Islam, dan bahwa tingkat pembangunan ekonomi suatu negara memiliki dampak signifikan terhadap efektivitas sistem keuangan Islam.

6. Zakat, Wakaf, dan Redistribusi Pendapatan dalam Kerangka GNI
6.1 Zakat sebagai Instrumen Redistribusi Pendapatan
Zakat merupakan salah satu instrumen paling fundamental dalam sistem ekonomi Islam untuk redistribusi pendapatan dan kekayaan. Allah SWT menyebutkan kewajiban seorang Muslim untuk membayar zakat sebanyak 30 kali dalam Al-Qur'an, di mana 28 ayat digabungkan dengan kewajiban melaksanakan salat (Muhammad, 2019). Hal ini menegaskan pentingnya zakat dalam syariah Islam. Dengan melaksanakan kewajiban ini, tidak hanya umat Islam mendapatkan pahala dari Allah SWT, tetapi juga memperkuat hubungan antar sesama Muslim dan membantu negara dalam mengurangi kemiskinan (Muhammad, 2019).
Dalam konteks GNI, zakat berfungsi sebagai mekanisme redistribusi yang dapat mengurangi ketimpangan pendapatan yang tidak tercermin dalam angka GNI agregat. Zakat yang dikumpulkan harus didistribusikan secara khusus kepada delapan kelompok penerima manfaat (asnaf): fakir, miskin, amil (pengumpul zakat), muallaf (non-Muslim yang memeluk Islam), riqab (orang yang ingin membebaskan diri dari perbudakan), gharimin (orang yang berhutang tetapi membutuhkan bantuan untuk kebutuhan dasarnya), fisabilillah (orang yang berjuang di jalan Allah untuk kebaikan masyarakat), dan ibnu sabil (musafir yang terdampar dalam perjalanan yang diperbolehkan) (Muhammad, 2019).
Penelitian tentang sistem zakat di negara-negara Islam berpendapatan tinggi menunjukkan bahwa negara-negara seperti Bahrain, Brunei Darussalam, Kuwait, Oman, Qatar, Arab Saudi, dan Uni Emirat Arab—yang diklasifikasikan sebagai negara berpendapatan tinggi oleh World Bank dengan GNI per kapita minimum sebesar US$12.476—menghadapi berbagai tantangan dalam tata kelola zakat, termasuk transparansi, kepercayaan, inkonsistensi hukum zakat dengan Al-Qur'an dan hadis, ketidakpatuhan, dan birokrasi (Muhammad, 2019). Temuan ini menunjukkan bahwa meskipun GNI yang tinggi memberikan sumber daya yang lebih besar untuk sistem zakat, namun efektivitas zakat dalam redistribusi pendapatan sangat bergantung pada kualitas tata kelola dan kepatuhan terhadap prinsip-prinsip syariah.

6.2 Maqashid al-'Adl dan Keadilan Distribusi GNI
Maqashid al-'adl (keadilan) merupakan maqashid yang paling fundamental dalam ekonomi Islam, karena semua transaksi bermuara padanya, dan dengannya dunia makmur dan masyarakat aman, kepentingan umum terjaga, dan bahaya dapat ditolak (Devabe, 2025). Ekonomi Islam telah menjaga keadilan dalam hubungan kontraktual antara pekerja dan pengusaha, antara mitra satu sama lain, mendorong keseimbangan regional dan keseimbangan antargenerasi, serta menjadikan orang miskin memiliki hak atas harta orang kaya (Devabe, 2025).
Dalam konteks GNI, maqashid al-'adl menuntut bahwa pertumbuhan pendapatan nasional harus disertai dengan distribusi yang adil. Hal ini berarti bahwa kebijakan ekonomi Islam tidak hanya berfokus pada peningkatan GNI agregat, tetapi juga pada bagaimana GNI tersebut didistribusikan di antara seluruh lapisan masyarakat. Instrumen-instrumen ekonomi Islam seperti zakat, wakaf, infak, dan sedekah merupakan mekanisme yang dirancang untuk memastikan bahwa pertumbuhan GNI memberikan manfaat bagi seluruh masyarakat, bukan hanya bagi kelompok tertentu.

7. GNI dan Indikator Kesejahteraan dalam Negara-Negara Muslim
7.1 Performa Negara-Negara Muslim dalam Indikator GNI
Analisis tentang performa negara-negara dengan populasi Muslim mayoritas dalam berbagai ukuran kesejahteraan menunjukkan bahwa nilai GNI untuk negara-negara Islam umumnya berada di bagian bawah daftar HDI (Sever, 2018). Hal ini merupakan kenyataan yang memprihatinkan dan memerlukan perhatian serius dari para pembuat kebijakan di negara-negara Muslim. Meskipun beberapa negara Teluk memiliki GNI yang tinggi berkat sumber daya minyak, sebagian besar negara-negara Muslim masih berjuang dengan tingkat GNI yang rendah.
Penelitian tentang negara-negara anggota D-8 Organization for Economic Cooperation—sebuah forum ekonomi antarpemerintah yang terdiri dari delapan negara berkembang dengan mayoritas Muslim—menunjukkan adanya disparitas yang mencolok di antara negara-negara anggota dalam kemakmuran ekonomi, pengeluaran R&D, dan stok peneliti dalam sistem STI mereka (Hayatdavoudi et al., 2023). GNI per kapita dan jumlah peneliti berkontribusi untuk menjelaskan pertumbuhan publikasi di beberapa negara D-8 (Hayatdavoudi et al., 2023). Temuan ini menunjukkan bahwa peningkatan GNI di negara-negara Muslim perlu disertai dengan investasi dalam penelitian dan pengembangan untuk mendorong pertumbuhan yang berkelanjutan.

7.2 Ketergantungan pada Sumber Daya Alam dan Dampaknya terhadap GNI
Banyak negara Muslim yang kaya akan sumber daya alam, terutama minyak dan gas bumi. Namun, ketergantungan pada sumber daya alam ini dapat menjadi "kutukan sumber daya" yang menghambat pertumbuhan GNI jangka panjang. Penelitian menunjukkan bahwa ketergantungan sumber daya alam (ekspor sumber daya) memiliki efek negatif yang signifikan terhadap pendapatan per kapita, terutama di negara-negara dengan penegakan hukum yang buruk atau kebijakan yang buruk (Arezki & Ploeg, 2011). Lebih lanjut, ukuran kelimpahan sumber daya yang lebih eksogen (stok modal alam) memiliki efek negatif yang signifikan terhadap pendapatan per kapita bahkan setelah mengendalikan geografi, penegakan hukum, dan keterbukaan perdagangan (Arezki & Ploeg, 2011).
Dalam perspektif ekonomi Islam, ketergantungan berlebihan pada sumber daya alam yang tidak terbarukan bertentangan dengan prinsip keberlanjutan dan tanggung jawab terhadap generasi mendatang. Maqashid al-tanmiyah al-iqtishadiyah menuntut diversifikasi ekonomi dan pengembangan sektor-sektor produktif yang dapat memberikan pertumbuhan GNI yang berkelanjutan, bukan hanya bergantung pada ekstraksi sumber daya alam.

7.3 Inklusi Keuangan Islam dan Dampaknya terhadap GNI
Inklusi keuangan merupakan salah satu faktor penting yang dapat mendorong pertumbuhan GNI, terutama di negara-negara berkembang. Penelitian tentang determinan inklusi keuangan di Indonesia menunjukkan bahwa ukuran bank dan tingkat deposito memiliki efek positif terhadap tingkat inklusi keuangan (Prakoso, 2022). Dalam konteks perbankan Islam di Indonesia, inklusi keuangan melalui lembaga keuangan syariah dapat berkontribusi pada peningkatan GNI dengan memperluas akses masyarakat terhadap layanan keuangan formal.
Penelitian tentang dampak inklusi keuangan digital terhadap GNI per kapita di negara-negara berpendapatan tinggi menunjukkan adanya dampak positif yang signifikan dari indeks inklusi keuangan digital terhadap tingkat pendapatan (Khan et al., 2024). Temuan ini menekankan pentingnya sistem keuangan yang inklusif untuk partisipasi ekonomi yang lebih luas (Khan et al., 2024). Dalam konteks Islam, inklusi keuangan melalui instrumen-instrumen syariah seperti pembiayaan mudharabah, musyarakah, dan murabahah dapat menjadi sarana yang efektif untuk meningkatkan GNI sekaligus memastikan kepatuhan terhadap prinsip-prinsip syariah.

8. Alternatif dan Komplementer GNI dalam Ekonomi Islam
8.1 Keterbatasan GNI dan Kebutuhan akan Indikator Alternatif
Mengingat keterbatasan GNI sebagai ukuran kesejahteraan, baik dari perspektif konvensional maupun Islam, terdapat kebutuhan mendesak untuk mengembangkan indikator alternatif atau komplementer yang lebih komprehensif. GDP dan GNI dirancang untuk berfungsi sebagai kartu skor pertumbuhan ekonomi, namun keduanya juga digunakan sebagai proksi untuk mengukur kesejahteraan keseluruhan suatu bangsa, dan dalam beberapa kasus, kelayakan untuk pendanaan eksternal (Nassiri-Ansari & Lehtimaki, 2024). Dua alternatif yang patut diperhatikan adalah Living Standards Framework (LSF) dari Aotearoa New Zealand dan Multidimensional Poverty Index (MPI) dari Oxford Poverty and Human Development Initiative (Nassiri-Ansari & Lehtimaki, 2024).
Dalam konteks Islam, konsep falah (kesejahteraan komprehensif) dapat menjadi dasar untuk mengembangkan indikator kesejahteraan yang lebih sesuai dengan nilai-nilai Islam. Falah mencakup dimensi material (seperti yang diukur oleh GNI), spiritual, moral, dan sosial. Pengembangan indikator falah yang komprehensif dapat melengkapi GNI dalam mengukur kemajuan pembangunan di negara-negara Muslim.

8.2 Green GNI dan Keberlanjutan Lingkungan
Salah satu kritik terhadap GNI konvensional adalah ketidakmampuannya untuk memperhitungkan degradasi lingkungan yang terjadi sebagai akibat dari pertumbuhan ekonomi. Studi tentang faktor-faktor yang memengaruhi tabungan bersih yang disesuaikan di Ukraina dan negara-negara tetangganya menunjukkan bahwa GNI, tidak seperti tabungan bersih yang disesuaikan, tidak memperhitungkan degradasi lingkungan yang dipengaruhi oleh pembangunan ekonomi (Katan et al., 2018). Konsep "Green GDP" atau "Green GNI" yang memperhitungkan biaya lingkungan dari pertumbuhan ekonomi merupakan alternatif yang lebih sesuai dengan prinsip keberlanjutan dalam Islam.
Dalam perspektif Islam, tanggung jawab terhadap lingkungan merupakan bagian integral dari konsep kekhalifahan. Manusia sebagai khalifah di bumi berkewajiban untuk menjaga dan melestarikan lingkungan, bukan hanya mengeksploitasinya untuk kepentingan jangka pendek. Oleh karena itu, indikator pendapatan nasional yang memperhitungkan biaya lingkungan lebih sesuai dengan prinsip-prinsip ekonomi Islam daripada GNI konvensional.

8.3 Gross National Disposable Income sebagai Alternatif GNI
Beberapa ekonom telah mengusulkan Gross National Disposable Income (GNDI) sebagai alternatif yang lebih baik daripada GNI, terutama untuk negara-negara yang menerima remitansi dalam jumlah besar. Transfer unilateral, terutama remitansi, merupakan komponen penting yang tidak tercermin dalam GNI tetapi sangat relevan bagi kesejahteraan penduduk di banyak negara berkembang (Capelli & Vaggi, 2016). GNDI memperhitungkan transfer ini dan memberikan gambaran yang lebih akurat tentang pendapatan yang tersedia bagi penduduk suatu negara.
Dalam konteks ekonomi Islam, GNDI mungkin lebih relevan daripada GNI karena banyak negara Muslim memiliki diaspora yang besar yang mengirimkan remitansi ke negara asal mereka. Remitansi ini merupakan sumber pendapatan yang penting bagi banyak keluarga di negara-negara Muslim berkembang dan berkontribusi signifikan terhadap kesejahteraan masyarakat, meskipun tidak selalu tercermin dalam angka GNI.

9. Implikasi Kebijakan bagi Negara-Negara Muslim
9.1 Kebijakan Fiskal Islam untuk Meningkatkan GNI
Dalam sistem ekonomi Islam, kebijakan fiskal memiliki peran yang sangat penting dalam mendorong pertumbuhan GNI yang adil dan berkelanjutan. Instrumen-instrumen fiskal Islam seperti zakat, wakaf, dan infak dapat diintegrasikan ke dalam kebijakan fiskal nasional untuk mendorong pertumbuhan ekonomi sekaligus memastikan distribusi yang adil. Penelitian tentang dampak dana transfer ke daerah dan dana desa terhadap Indeks Pembangunan Manusia di Jawa Barat menunjukkan bahwa alokasi sumber daya yang tepat dapat berkontribusi pada peningkatan HDI, yang merupakan indikator yang berkaitan erat dengan GNI per kapita (Yusuf & Afendi, 2020).
Kebijakan fiskal Islam juga harus memperhatikan prinsip keseimbangan antara pertumbuhan ekonomi dan keadilan sosial. Maqashid al-'adl menuntut bahwa kebijakan fiskal tidak hanya berfokus pada peningkatan GNI agregat, tetapi juga pada redistribusi pendapatan yang adil melalui mekanisme-mekanisme yang sesuai dengan syariah.

9.2 Investasi dalam Sumber Daya Manusia
Salah satu faktor kunci dalam meningkatkan GNI jangka panjang adalah investasi dalam sumber daya manusia. Penelitian tentang determinan pertumbuhan GNI di Malaysia menunjukkan bahwa faktor internal yang berkontribusi signifikan dalam jangka panjang adalah karyawan dengan pendidikan tinggi dan pembentukan modal tetap (Sieng, 2018). Temuan ini sejalan dengan prinsip-prinsip ekonomi Islam yang menekankan pentingnya pendidikan dan pengembangan sumber daya manusia.
Dalam kerangka maqashid syariah, hifzh al-'aql (menjaga akal) melalui pendidikan merupakan salah satu prioritas utama. Penelitian tentang determinan HDI di Indonesia dengan pendekatan Maqashid Syariah menunjukkan bahwa variabel Hifzu al-aql memiliki dampak signifikan terhadap Indeks Pembangunan Manusia (Caniago & Wibowo, 2024). Pemerintah direkomendasikan untuk mendukung Hifzu Al-Aql dengan meningkatkan rata-rata lama sekolah sebagai bagian dari upaya meningkatkan pembangunan manusia (Caniago & Wibowo, 2024). Investasi dalam pendidikan ini pada akhirnya akan berkontribusi pada peningkatan produktivitas dan GNI.

9.3 Pengembangan Usaha Kecil dan Menengah
Usaha kecil dan menengah (UKM) merupakan tulang punggung perekonomian di banyak negara Muslim. Pembiayaan Islam untuk UKM dapat menjadi sarana yang efektif untuk meningkatkan GNI sekaligus menciptakan lapangan kerja dan mengurangi kemiskinan. Penelitian tentang perlindungan UKM terhadap risiko kebangkrutan di Kuwait dalam konteks pandemi COVID-19 menunjukkan pentingnya UKM dalam perekonomian nasional sebagai sumber pendapatan dan pencipta lapangan kerja (المطيري, 2021).
Dalam konteks ekonomi Islam, pembiayaan UKM melalui instrumen-instrumen syariah seperti mudharabah, musyarakah, dan murabahah dapat mendorong pertumbuhan GNI yang inklusif. Penelitian di Libya menunjukkan bahwa pembiayaan perbankan Islam untuk UKM dapat berkontribusi pada peningkatan GNI dan pengurangan pengangguran (يونس & ابوشعالة, 2022). Oleh karena itu, pengembangan ekosistem keuangan Islam yang mendukung UKM merupakan salah satu strategi kunci untuk meningkatkan GNI di negara-negara Muslim.

9.4 Diversifikasi Ekonomi dan Pengurangan Ketergantungan pada Sumber Daya Alam
Bagi negara-negara Muslim yang sangat bergantung pada ekspor sumber daya alam, diversifikasi ekonomi merupakan prioritas kebijakan yang mendesak. Penelitian menunjukkan bahwa ketergantungan sumber daya alam memiliki efek negatif yang signifikan terhadap pendapatan per kapita, terutama di negara-negara dengan penegakan hukum yang buruk (Arezki & Ploeg, 2011). Dalam perspektif Islam, diversifikasi ekonomi sejalan dengan prinsip keberlanjutan dan tanggung jawab terhadap generasi mendatang.
Negara-negara Muslim yang kaya sumber daya alam perlu mengembangkan sektor-sektor ekonomi non-migas yang produktif, seperti manufaktur, pertanian, pariwisata, dan ekonomi digital. Hal ini tidak hanya akan meningkatkan GNI secara berkelanjutan, tetapi juga menciptakan lapangan kerja yang lebih banyak dan merata, sesuai dengan maqashid al-tanmiyah al-ijtima'iyah dalam ekonomi Islam.

10. GNI, Pembangunan Manusia, dan Kesejahteraan dalam Perspektif Islam
10.1 Hubungan antara GNI dan Human Development Index
GNI per kapita merupakan salah satu komponen utama dari Human Development Index (HDI), yang digunakan untuk mengukur tingkat pembangunan manusia suatu negara. HDI dapat digunakan untuk memeriksa kebijakan nasional di negara-negara dengan GNI per kapita yang serupa tetapi Indeks Pembangunan Manusia yang bervariasi (Caniago & Wibowo, 2024). Hal ini menunjukkan bahwa GNI per kapita yang tinggi tidak selalu berkorelasi dengan tingkat pembangunan manusia yang tinggi.
Dalam perspektif Islam, pembangunan manusia yang sejati mencakup dimensi yang jauh lebih luas daripada yang diukur oleh HDI konvensional. Ide kemajuan dalam Islam mencakup berbagai elemen, termasuk aspek moral, spiritual, politik, sosial, dan ekonomi. Tujuan akhir dari pertumbuhan manusia adalah peningkatan kesejahteraan. Dalam ekonomi Islam, tujuan pembangunan adalah untuk makmur baik di dunia maupun di akhirat, sesuai dengan prinsip-prinsip Islam (Caniago & Wibowo, 2024).

10.2 GNI dan Pengentasan Kemiskinan
Pengentasan kemiskinan merupakan salah satu tujuan utama ekonomi Islam. Maqashid al-tanmiyah al-ijtima'iyah mencakup upaya untuk mewujudkan keamanan pangan dan menyediakan sarana kesehatan dan pendidikan yang diperlukan (Devabe, 2025). Pertumbuhan GNI yang inklusif merupakan salah satu sarana untuk mencapai tujuan ini, tetapi harus disertai dengan kebijakan redistribusi yang efektif.
Penelitian tentang dampak bantuan pembangunan terhadap pengurangan kemiskinan di negara-negara berkembang menunjukkan bahwa bantuan luar negeri memiliki efek pengurangan kemiskinan yang signifikan secara statistik (Mahembe & Odhiambo, 2020). Dalam konteks Islam, bantuan pembangunan yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah, seperti pembiayaan proyek oleh IsDB, dapat menjadi sarana yang efektif untuk meningkatkan GNI dan mengurangi kemiskinan di negara-negara Muslim.

10.3 GNI dan Keadilan Sosial dalam Islam
Keadilan sosial merupakan nilai inti dalam ekonomi Islam. Sistem ekonomi Islam dirancang untuk memastikan bahwa pertumbuhan ekonomi memberikan manfaat bagi seluruh lapisan masyarakat, bukan hanya bagi kelompok tertentu. Dalam konteks GNI, keadilan sosial menuntut bahwa peningkatan GNI harus disertai dengan pengurangan ketimpangan pendapatan dan peningkatan kesejahteraan bagi kelompok-kelompok yang paling rentan.
Instrumen-instrumen ekonomi Islam seperti zakat, wakaf, dan qardh hasan (pinjaman tanpa bunga) merupakan mekanisme yang dirancang untuk memastikan keadilan sosial dalam distribusi pendapatan. Zakat, misalnya, mewajibkan orang-orang kaya untuk menyisihkan sebagian kekayaan mereka untuk didistribusikan kepada yang membutuhkan, sehingga secara langsung berkontribusi pada pengurangan ketimpangan pendapatan yang tidak tercermin dalam angka GNI agregat.

11. Tantangan dan Prospek GNI dalam Sistem Ekonomi Islam
11.1 Tantangan Pengukuran dalam Ekonomi Islam
Salah satu tantangan utama dalam mengintegrasikan GNI ke dalam sistem ekonomi Islam adalah masalah pengukuran. Banyak aktivitas ekonomi yang penting dalam Islam, seperti wakaf, zakat, dan kegiatan ekonomi informal berbasis komunitas, tidak tercermin secara memadai dalam perhitungan GNI konvensional. Hal ini menyebabkan GNI cenderung meremehkan kontribusi ekonomi Islam terhadap kesejahteraan masyarakat.
Selain itu, GNI konvensional memasukkan pendapatan dari aktivitas yang dilarang dalam Islam, seperti bunga (riba), perjudian, dan industri alkohol. Hal ini berarti bahwa GNI konvensional tidak dapat secara langsung digunakan sebagai ukuran kemajuan ekonomi dalam kerangka Islam tanpa penyesuaian yang signifikan. Formula GNP/GNI yang ada merupakan amalgamasi dari determinan yang legal dan ilegal menurut Islam, dan diperlukan formula alternatif yang dimurnikan dari riba dan konsep-konsep yang dilarang menurut Islam (Naqvi & Hashmi, 2013).

11.2 Prospek Pengembangan Indikator Ekonomi Islam
Meskipun menghadapi berbagai tantangan, terdapat prospek yang menjanjikan untuk pengembangan indikator ekonomi yang lebih sesuai dengan nilai-nilai Islam. Beberapa ekonom Muslim telah mengusulkan berbagai indikator alternatif yang mencoba mengintegrasikan dimensi-dimensi spiritual, moral, dan sosial ke dalam pengukuran kemajuan ekonomi.
Salah satu pendekatan yang menjanjikan adalah pengembangan "Islamic Human Development Index" yang mengintegrasikan komponen-komponen maqashid syariah ke dalam pengukuran pembangunan manusia. Penelitian tentang determinan HDI di Indonesia dengan pendekatan Maqashid Syariah menunjukkan bahwa variabel-variabel yang mencerminkan maqashid syariah—seperti Hifzu al-din, Hifzu al-aql, dan Hifzu al-mal—memiliki dampak signifikan terhadap Indeks Pembangunan Manusia (Caniago & Wibowo, 2024). Pendekatan ini dapat menjadi dasar untuk mengembangkan indikator yang lebih komprehensif dan sesuai dengan nilai-nilai Islam.

11.3 Peran Lembaga Internasional Islam dalam Pengembangan GNI
Lembaga-lembaga internasional Islam, seperti Islamic Development Bank (IsDB) dan Organisasi Kerja Sama Islam (OKI), memiliki peran penting dalam mendorong pertumbuhan GNI di negara-negara Muslim. IsDB, misalnya, telah terbukti berkontribusi pada peningkatan GNI per kapita di negara-negara anggotanya melalui pembiayaan proyek-proyek pembangunan (- et al., 2023).
Ke depan, lembaga-lembaga ini perlu mengembangkan kerangka pengukuran yang lebih komprehensif yang tidak hanya berfokus pada GNI, tetapi juga pada indikator-indikator kesejahteraan yang lebih sesuai dengan nilai-nilai Islam. Hal ini akan memungkinkan evaluasi yang lebih akurat tentang kemajuan pembangunan di negara-negara Muslim dan membantu dalam perumusan kebijakan yang lebih efektif.

12. Kesimpulan
Gross National Income (GNI) merupakan indikator makroekonomi yang penting dan relevan dalam konteks sistem ekonomi Islam, meskipun memiliki berbagai keterbatasan yang perlu diakui dan diatasi. Dari perspektif Islam, GNI harus dipahami bukan sebagai tujuan akhir pembangunan, melainkan sebagai salah satu sarana untuk mencapai maqashid syariah yang lebih komprehensif.
Beberapa kesimpulan utama dapat ditarik dari kajian ini. Pertama, GNI konvensional mengandung komponen-komponen yang tidak sesuai dengan prinsip-prinsip syariah, terutama pendapatan dari riba dan aktivitas yang dilarang dalam Islam (Naqvi & Hashmi, 2013). Oleh karena itu, diperlukan formula GNI alternatif yang dimurnikan dari unsur-unsur yang bertentangan dengan syariah. Kedua, pertumbuhan GNI merupakan salah satu indikator penting dari pencapaian maqashid al-tanmiyah al-iqtishadiyah, tetapi harus disertai dengan distribusi yang adil sesuai dengan maqashid al-'adl dan maqashid al-tanmiyah al-ijtima'iyah (Devabe, 2025). Ketiga, pembiayaan Islam, termasuk pembiayaan oleh IsDB dan perbankan Islam, terbukti berkontribusi positif terhadap pertumbuhan GNI di negara-negara Muslim (- et al., 2023; يونس & ابوشعالة, 2022). Keempat, instrumen-instrumen ekonomi Islam seperti zakat, wakaf, dan inklusi keuangan syariah merupakan mekanisme yang efektif untuk memastikan bahwa pertumbuhan GNI memberikan manfaat bagi seluruh lapisan masyarakat (Muhammad, 2019; Prakoso, 2022). Kelima, negara-negara Muslim perlu mengembangkan indikator kesejahteraan yang lebih komprehensif yang mengintegrasikan dimensi-dimensi maqashid syariah ke dalam pengukuran kemajuan pembangunan, melampaui sekadar angka GNI (Caniago & Wibowo, 2024; Nassiri-Ansari & Lehtimaki, 2024).
Pada akhirnya, integrasi GNI ke dalam sistem ekonomi Islam memerlukan pendekatan yang holistik dan multidimensional. GNI harus dipandang sebagai salah satu komponen dari kerangka kesejahteraan yang lebih luas, yang mencakup dimensi spiritual, moral, sosial, dan material sekaligus. Hanya dengan pendekatan seperti ini, pertumbuhan GNI dapat benar-benar berkontribusi pada pencapaian falah—kesejahteraan komprehensif yang menjadi tujuan akhir dari sistem ekonomi Islam.

Daftar Referensi
-, S. M., -, A. M. K., -, G. K., & -, I. K. (2023). Project Financing and Poverty Trends in the Islamic Development Bank Member Countries. International Journal for Multidisciplinary Research, 5(2). https://doi.org/10.36948/ijfmr.2023.v05i02.1911
Agarwal, S. C. (2018). Gross Domestic Product & it's Various Approaches. International Journal of Tax Economics and Management, 1(2), 70–85. https://doi.org/10.35935/tax/12.8570
Allïk, J., Lauk, K., & Realo, A. (2020). Indicators of the Scientific Impact of Nations Revisited; pp. 231–250. Trames Journal of the Humanities and Social Sciences, 24(2), 231–250. https://doi.org/10.3176/tr.2020.2.07
Arezki, R., & Ploeg, F. van der. (2011). Do Natural Resources Depress Income Per Capita? Review of Development Economics, 15(3), 504–521. https://doi.org/10.1111/j.1467-9361.2011.00623.x
Bilan, Y., Mishchuk, H., Samoliuk, N., & Yurchyk, H. (2020). Impact of Income Distribution on Social and Economic Well-Being of the State. Sustainability, 12(1), 429. https://doi.org/10.3390/su12010429
Caniago, M. A. I., & Wibowo, M. G. (2024). Determinants of Human Development Index in Indonesia with Maqashid Sharia approach. Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam, 10(1), 200. https://doi.org/10.29040/jiei.v10i1.12353
Capelli, C., & Vaggi, G. (2016). Why Gross National Disposable Income Should Replace Gross National Income. Development and Change, 47(2), 223–239. https://doi.org/10.1111/dech.12225
Chen, Y., & Lu, F. (2018). Brief Analysis on the Teaching Methods of Intermediate Macroeconomics of Economics and Management Majors. https://doi.org/10.2991/icemaess-18.2018.78
Devabe, E. (2025). مقاصد علم الاقتصاد الإسلامي. Marifetname, 12(2), 633–668. https://doi.org/10.47425/marifetname.vi.1638846
Dong, Q., & Wang, Y. (2023). Gross Domestic Products (GDP) is not a Proper Indicator of Measurement and Economic Power Comparison for Emerging Economies: A Judgement from International Distributions of Net Factor Income from Abroad. Journal of Economic Statistics. https://doi.org/10.58567/jes01010001
Dědeček, R., & Dudzich, V. (2022). Exploring the limitations of GDP per capita as an indicator of economic development: a cross-country perspective. Review of Economic Perspectives, 22(3), 193–217. https://doi.org/10.2478/revecp-2022-0009
Guo, W. (n.d.). An empirical analysis of government corruption among nations. https://doi.org/10.31274/rtd-20201023-115
Haq, I. U., Huo, C., & Saba, I. (2024). Economic growth and sustainable development: evidence from OIC countries. International Journal of Islamic and Middle Eastern Finance and Management, 18(1), 1–22. https://doi.org/10.1108/imefm-06-2024-0284
Hayatdavoudi, J., Kaltenbrunner, W., & Costas, R. (2023). Science and research landscapes across D-8 organization member countries from a historical perspective: The policy context and collective agendas. Quantitative Science Studies, 4(2), 466–488. https://doi.org/10.1162/qss_a_00249
Katan, L., Dobrovolska, O., & Espejo, J. M. R. (2018). Economic growth and environmental health: a dual interaction. Problems and Perspectives in Management, 16(3), 219–228. https://doi.org/10.21511/ppm.16(3).2018.18
Khan, A. A., Ahmad, Z., Abbas, R., & Ahmad, M. (2024). Economic Empowerment: The Role of Digital Financial Inclusion in Boosting Gross National Income in Upper-Income Countries. Review of Education Administration and Law, 7(1), 01–17. https://doi.org/10.47067/real.v7i1.362
Mahembe, E., & Odhiambo, N. M. (2020). Development aid and its impact on poverty reduction in developing countries. International Journal of Development Issues, 19(2), 145–168. https://doi.org/10.1108/ijdi-08-2019-0144
Muhammad, I. (2019). Analysis of Zakat System in High-Income Islamic Countries. The Journal of Muamalat and Islamic Finance Research, 1–11. https://doi.org/10.33102/jmifr.v16i2.219
Naqvi, I. H., & Hashmi, M. S. (2013). Analyses of the GNP Formula: The Islamic Perspective. Journal of Islamic Economics Banking and Finance, 9(2), 63–88. https://doi.org/10.12816/0001602
Nassiri-Ansari, T., & Lehtimaki, S. (2024). Measuring What Really Matters - Beyond GDP and GNI for holistic view of national wellbeing. https://doi.org/10.37941/rr/2023/9
Prakoso, D. (2022). Determinant Factors of Financial Inclusion. Review on Islamic Accounting, 2(1). https://doi.org/10.58968/ria.v2i1.138
Pritchard, C., & Keen, S. (2016). Child mortality and poverty in three world regions (the West, Asia and Sub-Saharan Africa) 1988–2010: Evidence of relative intra-regional neglect? Scandinavian Journal of Public Health, 44(8), 734–741. https://doi.org/10.1177/1403494816675550
Ramezani, H., Hashemi-Madani, N., Emami, Z., Shahrokhi-Farid, R., Golgiri, F., & Khamseh, M. E. (2020). Scientific Performance in Endocrinology and Metabolism Over the Past 45 Years: A Scientometrics Study in the Middle-East Countries. Turkish Journal of Endocrinology and Metabolism, 24(2), 149–162. https://doi.org/10.25179/tjem.2019-72325
Sabina, C. (2013). Individual and National Level Associations Between Economic Deprivation and Partner Violence Among College Students in 31 National Settings. Aggressive Behavior, 39(4), 247–256. https://doi.org/10.1002/ab.21479
Saw, A. T. W., Law, S. H., Jubilee, R. V. W., & Chang, S. L. (2022). Ownership in Islamic banks: how home country development influences the performance of foreign Islamic banks. International Journal of Islamic and Middle Eastern Finance and Management, 16(1), 19–33. https://doi.org/10.1108/imefm-08-2021-0323
Sever, M. (2018). Analysis of Muslim Populated Countries' Performance on Wellbeing Measures. https://doi.org/10.33422/8hps.2018.10.101
Shultz, C. J., Deshpandé, R., Cornwell, T. B., Ekici, A., Kothandaraman, P., Peterson, M., Shapiro, S. J., Talukdar, D., & Veeck, A. (2012). Marketing and Public Policy: Transformative Research in Developing Markets. Journal of Public Policy & Marketing, 31(2), 178–184. https://doi.org/10.1509/jppm.11.007
Sieng, L. W. (2018). Achieving High Income Nation: Study on Impact on Internal and External Factors in Malaysia. Journal of Contemporary Issues and Thought, 8, 8–18. https://doi.org/10.37134/jcit.vol8.2.2018
Untitled. (2020). Journal of Entrepreneurship and Business, 8(1). https://doi.org/10.17687/jeb.0801
Yusuf, M. A., & Afendi, A. (2020). The effect of transfer funds to regions and village funds on human development index in districts of west java province in 2015-2018. Journal of Islamic Accounting and Finance Research, 2(2), 153–168. https://doi.org/10.21580/jiafr.2020.2.2.6360
المطيري, خ. أ. ا. (2021). حماية المشروعات الصغيرة والمتوسطة ضد خطر الإفلاس في ظل جائحة كورونا - دراسة فقهية في ضوء قرارات البنك المركزي الكويتي. مجلة الحقوق, 45(7). https://doi.org/10.34120/jol.v45i7.2763
يونس, م., & ابوشعالة, ك. (2022). أثر تمويل المصارف الإسلامية في نجاح المشروعات الصغرى والمتوسطة في ليبيا. المجلة الليبية العالمية, (51). https://doi.org/10.37376/glj.vi51.1753
di

Tidak ada komentar:

Posting Komentar