00786 - Zakat Pertambangan: Kajian Komprehensif dalam Perspektif Hukum Islam dan Implementasinya

 a

AFANIN MEDIA UTAMA



Abstract
Mining zakat is one of the most relevant forms of maal zakat in the context of natural resource-rich countries such as Indonesia. This article comprehensively examines various aspects related to mining zakat, including its Islamic legal foundations, scholarly disagreements, nisab and zakat rate provisions, as well as implementation challenges in Indonesia. Using a normative-descriptive approach through library research, this study finds that mining zakat has strong legal foundations in the Quran, Hadith, and Indonesian positive law, particularly Law Number 38 of 1999 and Law Number 23 of 2011 on Zakat Management. Despite significant differences of opinion among scholars regarding the scope of taxable mining commodities and zakat rates — ranging from 2.5% to 20% — results from mining activities that have reached the nisab are generally obligated to pay zakat. The potential for mining zakat in Indonesia is enormous given the country's natural resource wealth, yet its realization remains far below potential due to low awareness among mining entrepreneurs, weak law enforcement, and limited capacity of zakat management institutions. Optimizing mining zakat collection requires comprehensive and integrated efforts, including increased zakat literacy, strengthening regulations and law enforcement, enhancing the capacity of amil zakat institutions, and leveraging technology in zakat management.

Keywords: Mining Zakat, Ma'din, Nisab, Islamic Law, Zakat Management

Abstrak
Zakat pertambangan merupakan salah satu jenis zakat maal yang paling relevan dalam konteks negara kaya sumber daya alam seperti Indonesia. Artikel ini mengkaji secara komprehensif berbagai aspek yang berkaitan dengan zakat pertambangan, mulai dari landasan hukum Islam, perbedaan pendapat para ulama, ketentuan nisab dan kadar zakat, hingga implementasi dan tantangan yang dihadapi di Indonesia. Dengan menggunakan pendekatan normatif-deskriptif melalui kajian kepustakaan, penelitian ini menemukan bahwa zakat pertambangan memiliki landasan hukum yang kuat dalam Al-Qur'an, Hadis, dan hukum positif Indonesia, khususnya Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999 dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat. Meskipun terdapat perbedaan pendapat yang cukup signifikan di antara para ulama mengenai cakupan objek zakat pertambangan dan kadar zakatnya yang berkisar antara 2,5% hingga 20%, secara umum hasil pertambangan yang telah mencapai nisab wajib dikeluarkan zakatnya. Potensi zakat pertambangan di Indonesia sangat besar mengingat kekayaan sumber daya alam yang dimiliki, namun realisasinya masih jauh dari potensi akibat rendahnya kesadaran para pelaku usaha pertambangan, lemahnya penegakan hukum, dan keterbatasan kapasitas lembaga amil zakat. Optimalisasi penghimpunan zakat pertambangan memerlukan upaya komprehensif dan terpadu, meliputi peningkatan literasi zakat, penguatan regulasi dan penegakan hukum, peningkatan kapasitas lembaga amil zakat, serta pemanfaatan teknologi dalam pengelolaan zakat.

Kata Kunci: Zakat Pertambangan, Ma'din, Nisab, Hukum Islam, Pengelolaan Zakat

1. Pendahuluan
Zakat merupakan salah satu rukun Islam yang memiliki dimensi ibadah sekaligus dimensi sosial-ekonomi yang sangat signifikan. Sebagai kewajiban yang bersifat maaliyah ijtima'iyah, zakat tidak hanya mencerminkan hubungan vertikal antara manusia dengan Allah SWT, tetapi juga hubungan horizontal antara sesama manusia (Mufti, 2023). Dalam konteks kekayaan alam yang melimpah, khususnya di negara-negara berkembang seperti Indonesia, zakat pertambangan menjadi salah satu topik yang semakin relevan untuk dikaji secara mendalam.
Indonesia merupakan negara yang kaya akan sumber daya alam pertambangan. Berbagai jenis mineral dan bahan tambang tersebar di seluruh kepulauan nusantara, mulai dari emas, perak, batubara, minyak bumi, gas alam, tembaga, nikel, timah, dan berbagai mineral lainnya (Mispansyah & Nurunnisa, 2018). Potensi kekayaan alam ini, dalam perspektif Islam, membawa konsekuensi kewajiban zakat yang harus ditunaikan oleh para pelaku usaha pertambangan yang beragama Islam.
Secara normatif, zakat pertambangan telah diakui dalam berbagai regulasi di Indonesia. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat pada Pasal 11 ayat (2) secara eksplisit menyebutkan bahwa hasil pertambangan termasuk dalam kategori harta yang dikenai zakat (Hakim, 2016). Ketentuan ini kemudian diperbarui melalui Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat yang pada Pasal 4 ayat (2) juga mencantumkan pertambangan sebagai salah satu objek zakat maal (Mustofa, 2014). Meskipun demikian, implementasi zakat pertambangan di lapangan masih menghadapi berbagai tantangan dan permasalahan yang kompleks.
Artikel ini bertujuan untuk mengkaji secara komprehensif berbagai aspek yang berkaitan dengan zakat pertambangan, mulai dari landasan hukum Islam, perbedaan pendapat para ulama, ketentuan nisab dan kadar zakat, hingga implementasi dan tantangan yang dihadapi dalam pengelolaan zakat pertambangan di Indonesia.

2. Pengertian dan Dasar Hukum Zakat Pertambangan
2.1 Definisi Ma'din (Barang Tambang)
Dalam terminologi fikih Islam, barang tambang dikenal dengan istilah ma'din (معدن). Para ulama mendefinisikan ma'din sebagai benda-benda yang terdapat di dalam perut bumi dan memiliki nilai ekonomis. Cakupan ma'din sangat luas, meliputi berbagai jenis mineral dan bahan tambang seperti emas, perak, timah, tembaga, marmer, giok, minyak bumi, batu bara, dan berbagai mineral lainnya (Niswatin & Alam, 2021). Dengan demikian, zakat pertambangan adalah zakat yang dikenakan atas hasil usaha pertambangan yang telah mencapai nisabnya (Ulhak et al., 2023).
Secara lebih spesifik, ma'din dapat didefinisikan sebagai segala sesuatu yang dieksploitasi dari perut bumi melalui proses pengeboran dan pemurnian, baik yang berbentuk padat seperti emas, perak, dan besi; berbentuk cair seperti minyak bumi; maupun berbentuk gas seperti gas alam (Habib, 2016). Definisi ini mencakup hampir semua jenis komoditas pertambangan yang dikenal dalam dunia modern.
Sementara itu, perlu dibedakan antara ma'din dengan rikaz. Rikaz adalah harta terpendam dari zaman dahulu atau biasa disebut dengan harta karun, yaitu harta yang ditemukan dan tidak ada yang mengaku sebagai pemiliknya (Niswatin & Alam, 2021). Perbedaan antara keduanya memiliki implikasi hukum yang berbeda, terutama dalam hal kadar zakat yang harus dikeluarkan.

2.2 Landasan Al-Qur'an dan Hadis
Kewajiban zakat atas hasil bumi, termasuk pertambangan, memiliki landasan yang kuat dalam Al-Qur'an dan Hadis Nabi Muhammad SAW. Dalam Al-Qur'an Surah Al-Baqarah ayat 267, Allah SWT berfirman yang artinya memerintahkan orang-orang beriman untuk menafkahkan sebagian dari hasil usaha mereka yang baik-baik dan sebagian dari apa yang dikeluarkan dari bumi. Para mufasir seperti Ahmad Musthafa al-Maraghi menafsirkan bahwa kalimat "mimma akhrajna lakum mina al-ardh" (dari apa yang Kami keluarkan dari bumi) mencakup tanaman, barang tambang, dan rikaz (Bafadhal, 2021).
Sayyid Quthub dalam tafsirnya "Fi Dzilali Alquran" ketika menafsirkan firman Allah dalam Surah Al-Baqarah ayat 267 menyatakan bahwa nash ini mencakup seluruh hasil usaha manusia yang baik dan halal, dan mencakup pula seluruh yang dikeluarkan Allah SWT dari dalam dan atas bumi, seperti hasil-hasil pertanian maupun hasil pertambangan seperti minyak (Kurniawan & Sobari, 2018). Dengan demikian, nash ini mencakup semua harta, baik yang terdapat di zaman Rasulullah SAW maupun di zaman sesudahnya.
Dari sisi hadis, terdapat riwayat yang menyebutkan bahwa Nabi Muhammad SAW menetapkan kewajiban zakat atas hasil tambang. Namun, sebagaimana dicatat dalam beberapa kajian, hadis yang secara spesifik membahas zakat hasil tambang hanya menjelaskan bahwa barang hasil tambang ditetapkan pada dua jenis barang, yaitu emas dan perak (Mufti, 2023). Hal ini menjadi salah satu titik perdebatan di antara para ulama mengenai cakupan objek zakat pertambangan.

2.3 Landasan Hukum Positif di Indonesia
Dalam konteks hukum positif Indonesia, zakat pertambangan telah mendapatkan pengakuan formal melalui berbagai peraturan perundang-undangan. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat pada Bab IV Pasal 11 ayat (2) menyebutkan bahwa harta yang dikenai zakat meliputi: (a) emas, perak, dan uang; (b) perdagangan dan perusahaan; (c) hasil pertanian, hasil perkebunan, dan hasil perikanan; (d) hasil pertambangan; (e) hasil peternakan; (f) hasil pendapatan dan jasa; (g) rikaz (Mustofa, 2014).
Ketentuan ini kemudian diperbarui dan diperluas dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat. Pasal 4 ayat (2) undang-undang tersebut menyatakan bahwa zakat maal meliputi: (a) emas, perak, dan logam mulia lainnya; (b) uang dan surat berharga lainnya; (c) perniagaan; (d) pertanian, perkebunan, dan kehutanan; (e) peternakan dan perikanan; (f) pertambangan; (g) perindustrian; (h) pendapatan dan jasa; dan (i) rikaz (Hidayatulloh, 2019). Dengan demikian, pertambangan secara eksplisit diakui sebagai salah satu objek zakat maal dalam hukum positif Indonesia.
Di tingkat daerah, beberapa provinsi dan kabupaten/kota juga telah menetapkan peraturan daerah yang mengatur zakat pertambangan. Sebagai contoh, di Provinsi Aceh, terdapat Qanun Nomor 10 Tahun 2012 yang mengatur tentang baitul mal, termasuk ketentuan mengenai zakat pertambangan (Mufti, 2023). Qanun Aceh mendefinisikan zakat sebagai sejumlah harta, uang, hewan, hasil pertanian, barang tambang yang berdasarkan syariat Islam, wajib dibayar oleh setiap orang Islam, atau badan (korporasi) yang dimiliki oleh orang Islam untuk disalurkan kepada yang berhak di bawah pengelolaan Badan Baitul Maal (Al-Mubarak et al., 2021).

3. Perbedaan Pendapat Ulama tentang Objek Zakat Pertambangan
3.1 Mazhab Syafi'i: Terbatas pada Emas dan Perak
Salah satu perbedaan pendapat yang paling mendasar di antara para ulama adalah mengenai jenis barang tambang apa saja yang wajib dikenai zakat. Mazhab Syafi'i berpendapat bahwa kewajiban zakat pertambangan hanya berlaku untuk emas dan perak, tidak untuk jenis barang tambang lainnya. Alasan yang dikemukakan oleh An-Nawawi sebagai representasi pandangan Mazhab Syafi'i adalah karena tidak adanya dalil yang menunjukkan tentang wajibnya zakat pada barang tambang selain emas dan perak, sementara untuk barang tambang emas dan perak ada kewajiban zakat sebagaimana kesepakatan ulama (Mufti, 2023).
Pandangan ini juga tercermin dalam kitab Maba'id Ilmu Fikih karya Haji Muhammad Sarni Alabio yang menyebutkan bahwa memiliki intan, batu permata, dan galian-galian tambang seperti batu bara dan mineral lainnya, meskipun dalam jumlah yang bila dianalogkan dengan harga emas sudah mencapai nisab, tidak wajib zakat (Mansyuroh, 2020). Dengan demikian, menurut pandangan ini, barang tambang selain emas dan perak tidak memiliki kewajiban untuk mengeluarkan zakat.

3.2 Mazhab Hanafi: Mencakup Semua Barang Tambang
Berbeda dengan Mazhab Syafi'i, Imam Hanafi dan para sahabatnya berpendapat bahwa setiap barang tambang yang memiliki nilai ekonomis wajib dikenai zakat (Mufti, 2023). Pandangan ini lebih inklusif dan mencakup berbagai jenis barang tambang, tidak hanya terbatas pada emas dan perak.
Menurut Mazhab Hanafi, jika pertambangan tidak memakan energi atau biaya yang besar, maka diperlukan seperlima (1/5 atau 20%) dari hasil pertambangan. Sedangkan jika penambangan memerlukan tenaga dan biaya yang besar, maka besarnya zakat yang harus dibayarkan adalah seperempat atau 2,5% (Ismanto & Abdurrazaq, 2024). Perbedaan kadar zakat ini didasarkan pada pertimbangan tingkat kesulitan dan biaya yang diperlukan dalam proses penambangan.

3.3 Mazhab Maliki: Barang Tambang sebagai Milik Bersama
Imam Malik memiliki pandangan yang unik mengenai barang tambang. Beliau mengemukakan bahwa barang tambang, meskipun milik pribadi, tetap dianggap sebagai milik seluruh muslim, karena barang tambang tersebut tidak tampak di permukaan (Madnasir, 2011). Pandangan ini memiliki implikasi bahwa pengelolaan barang tambang seharusnya dilakukan untuk kepentingan bersama, bukan semata-mata untuk kepentingan pribadi.
Sementara itu, Imam Syafi'i mengemukakan bahwa barang tambang tersebut adalah milik pribadi apabila dikelola oleh seseorang, baik itu muslim maupun non-muslim (Madnasir, 2011). Perbedaan pandangan ini memiliki konsekuensi yang berbeda dalam hal pengelolaan dan distribusi hasil pertambangan.

3.4 Pandangan Ulama Kontemporer
Ulama kontemporer seperti Yusuf Qardhawi telah memperluas cakupan objek zakat, termasuk zakat pertambangan. Dalam pandangannya, harta yang wajib dizakati mencakup barang tambang dan hasil laut sebagai salah satu dari sembilan kategori harta yang wajib dizakati (Hakim, 2016). Pandangan ini didasarkan pada teori qiyas dan maslahah, serta mempertimbangkan perkembangan ekonomi modern yang semakin kompleks (Aziz, 2018).
Pengembangan cakupan harta zakat sampai kepada zakat pertambangan beserta hasil laut, sebagaimana dimunculkan oleh Yusuf Al-Qaradawi, dapat dibenarkan berdasarkan teori 'adat/mu'amalat yang memandang zakat sebagai bagian dari hukum muamalah yang dapat berkembang sesuai dengan perkembangan zaman (Aziz, 2018). Dengan demikian, dalam perspektif ulama kontemporer, zakat pertambangan tidak hanya terbatas pada emas dan perak, tetapi mencakup semua jenis barang tambang yang memiliki nilai ekonomis.

4. Nisab, Kadar, dan Ketentuan Zakat Pertambangan
4.1 Nisab Zakat Pertambangan
Nisab adalah batas minimal harta yang mewajibkan seseorang untuk mengeluarkan zakat. Dalam hal zakat pertambangan, terdapat perbedaan pendapat di antara para ulama mengenai besaran nisab yang harus dipenuhi.
Menurut pandangan yang umum diterima, nisab zakat pertambangan disamakan dengan nisab emas, yaitu senilai 85 gram emas (Sulaiman & Anshor, 2023). Ketentuan ini didasarkan pada analogi (qiyas) antara hasil pertambangan dengan emas dan perak yang merupakan logam mulia. Dengan demikian, apabila hasil pertambangan yang diperoleh telah mencapai nilai setara dengan 85 gram emas, maka wajib dikeluarkan zakatnya.
Sumber lain menyebutkan bahwa nisab barang tambang adalah senilai 85 gram emas atau 2,5% (Amelia et al., 2023). Ketentuan ini memberikan fleksibilitas dalam penghitungan nisab, baik berdasarkan berat emas maupun berdasarkan persentase dari nilai hasil tambang.

4.2 Kadar Zakat Pertambangan
Mengenai kadar (persentase) zakat yang harus dikeluarkan dari hasil pertambangan, terdapat perbedaan pendapat yang cukup signifikan di antara para ulama.
Pertama, sebagian ulama berpendapat bahwa kadar zakat pertambangan adalah 2,5%, disamakan dengan zakat emas dan perak. Pandangan ini didasarkan pada analogi antara hasil pertambangan dengan emas dan perak (Sulaiman & Anshor, 2023). Menurut Mazhab Hambali dan Syafi'i, jika pertambangan memerlukan tenaga dan biaya yang besar, maka besarnya zakat yang harus dibayarkan adalah 2,5% (Ismanto & Abdurrazaq, 2024).
Kedua, sebagian ulama lain berpendapat bahwa kadar zakat pertambangan adalah 20% (seperlima), disamakan dengan zakat rikaz. Pandangan ini didasarkan pada hadis Nabi yang menetapkan bahwa rikaz (harta temuan) dikenai zakat sebesar seperlima (Suma, 2013). Menurut Mazhab Hambali dan Syafi'i, jika pertambangan tidak memakan energi atau hal lain, maka diperlukan seperlima hasil pertambangan (Ismanto & Abdurrazaq, 2024).
Ketiga, ada pula pendapat yang membedakan kadar zakat berdasarkan tingkat kesulitan penambangan. Jika penambangan mudah dilakukan, kadarnya lebih besar; jika penambangan memerlukan biaya dan tenaga yang besar, kadarnya lebih kecil (Abdillah, 2019). Pandangan ini mencerminkan prinsip keadilan dalam Islam yang mempertimbangkan beban yang ditanggung oleh muzakki.
Menurut Mazhab Maliki, Syafi'i, dan Hambali, zakat pertambangan wajib dikeluarkan sebanyak 1/5 (20%) (Subaidi & Subyanto, 2020). Sementara itu, menurut Mazhab Hanafi dan qaul Mazhab Syafi'i, yang dikeluarkan zakatnya sebanyak 1/5 juga (Subaidi & Subyanto, 2020). Namun, ada pula pendapat yang menyatakan bahwa kadar zakat pertambangan adalah 2,5% apabila penambangan memerlukan biaya dan tenaga yang besar.
Dalam konteks praktis di Indonesia, kadar zakat pertambangan yang sering digunakan adalah 2,5% dari nilai hasil tambang yang telah mencapai nisab (Ulhak et al., 2023). Ketentuan ini didasarkan pada analogi dengan zakat logam mulia lainnya yang juga dikenakan pada tingkat 2,5%.

4.3 Ketentuan Haul dalam Zakat Pertambangan
Salah satu perbedaan penting antara zakat pertambangan dengan zakat emas dan perak adalah mengenai ketentuan haul (batas waktu kepemilikan). Dalam zakat emas dan perak, haul merupakan syarat wajib, yaitu harta harus dimiliki selama satu tahun penuh sebelum wajib dizakati (Junaedi & Salistia, 2019). Namun, dalam zakat pertambangan, para ulama umumnya berpendapat bahwa haul tidak dipersyaratkan.
Alasan tidak dipersyaratkannya haul dalam zakat pertambangan adalah karena hasil tambang diperoleh secara langsung dari bumi, sehingga kewajiban zakatnya timbul pada saat harta itu diperoleh, bukan setelah berlalu satu tahun (Aulia, 2020). Prinsip ini serupa dengan zakat pertanian yang juga tidak mensyaratkan haul, melainkan kewajiban zakatnya timbul pada saat panen.
Namun demikian, terdapat perkembangan menarik dalam regulasi zakat di Aceh. Perubahan qanun tentang baitul mal menetapkan haul pada zakat tambang yakni satu tahun. Alasan ditetapkannya haul pada tambang emas tersebut adalah karena melihat qanun tahun 2007 tidak terlaksana menyangkut zakat tambang (emas dan perak), dan pemilik tambang enggan untuk mengeluarkan zakat dikarenakan minimnya pengetahuan serta kesadaran untuk mengeluarkan zakat pertambangan (Mufti, 2023). Penetapan haul ini merupakan kebijakan pragmatis yang bertujuan untuk memudahkan implementasi zakat pertambangan di lapangan.

4.4 Waktu Pengeluaran Zakat Pertambangan
Berkaitan dengan waktu pengeluaran zakat, para ulama sepakat bahwa zakat pertambangan wajib dikeluarkan pada saat harta itu diperoleh, yaitu setelah dilakukan peleburan dan pemurnian (Yusfa et al., 2021). Ketentuan ini berbeda dengan zakat emas dan perak yang mensyaratkan haul, serta berbeda dengan zakat perdagangan yang juga mensyaratkan haul.
Dalam praktik pertambangan emas, misalnya, zakat harus dikeluarkan setelah dilakukan peleburan dan pemurnian terhadap hasil tambang (Yusfa et al., 2021). Hal ini berarti bahwa setiap kali seorang penambang memperoleh hasil tambang yang telah mencapai nisab, ia wajib segera mengeluarkan zakatnya tanpa harus menunggu berlalunya satu tahun.

5. Jenis-Jenis Barang Tambang dan Implikasi Zakatnya
5.1 Emas dan Perak
Emas dan perak merupakan jenis barang tambang yang paling jelas kewajiban zakatnya berdasarkan nash Al-Qur'an dan Hadis. Kedua logam mulia ini telah lama diakui sebagai objek zakat yang wajib, dan kesepakatan ulama mengenai hal ini sangat kuat (Mufti, 2023). Nisab zakat emas adalah 85 gram, sedangkan nisab zakat perak adalah 595 gram, dengan kadar zakat masing-masing sebesar 2,5% (Ulhak et al., 2023).
Dalam konteks pertambangan, emas dan perak yang diperoleh dari kegiatan penambangan wajib dikeluarkan zakatnya setelah dilakukan peleburan dan pemurnian (Yusfa et al., 2021). Ketentuan ini berlaku baik untuk penambangan skala besar maupun penambangan rakyat (artisanal mining).
Produksi atau pertambangan emas di Indonesia sendiri ada di beberapa wilayah tertentu, seperti di Sumbawa, Kalimantan Tengah, dan Kalimantan Timur (Laila et al., 2022). Potensi zakat dari pertambangan emas di wilayah-wilayah ini sangat besar, namun belum dioptimalkan secara maksimal.

5.2 Batubara, Minyak Bumi, dan Gas Alam
Batubara, minyak bumi, dan gas alam merupakan jenis barang tambang yang memiliki nilai ekonomis sangat besar, namun kewajiban zakatnya masih menjadi perdebatan di antara para ulama. Menurut pandangan Mazhab Syafi'i yang ketat, barang tambang selain emas dan perak tidak memiliki kewajiban zakat (Mufti, 2023). Namun, pandangan ulama kontemporer yang lebih inklusif menyatakan bahwa semua jenis barang tambang yang memiliki nilai ekonomis wajib dikenai zakat.
Dalam konteks hukum positif Indonesia, hasil pertambangan secara umum, termasuk batubara, minyak bumi, dan gas alam, diakui sebagai objek zakat maal (Hakim, 2016). Ketentuan ini sejalan dengan pandangan ulama kontemporer yang memperluas cakupan objek zakat berdasarkan prinsip qiyas dan maslahah.
Relevansi zakat rikaz dengan minyak bumi, gas alam, pertambangan panas bumi, dan pertambangan umum juga telah diakui dalam konteks kebijakan fiskal modern (Handayani & Huda, 2023). Hal ini menunjukkan bahwa zakat pertambangan memiliki potensi yang sangat besar sebagai sumber pendapatan negara dan instrumen distribusi kekayaan.

5.3 Mineral dan Logam Lainnya
Selain emas, perak, batubara, minyak bumi, dan gas alam, terdapat berbagai jenis mineral dan logam lainnya yang juga merupakan objek pertambangan, seperti tembaga, nikel, timah, besi, dan berbagai mineral lainnya. Kewajiban zakat atas mineral dan logam ini juga menjadi perdebatan di antara para ulama.
Menurut pandangan yang lebih inklusif, semua jenis barang tambang yang memiliki nilai ekonomis wajib dikenai zakat, dengan nisab disamakan dengan nisab emas (Sulaiman & Anshor, 2023). Ketentuan ini memberikan kepastian hukum bagi para pelaku usaha pertambangan mineral dan logam dalam menunaikan kewajiban zakatnya.

6. Pertambangan dalam Perspektif Hukum Islam
6.1 Status Kepemilikan Barang Tambang
Dalam perspektif hukum Islam, terdapat perbedaan pendapat mengenai status kepemilikan barang tambang. Menurut pandangan yang dikemukakan oleh Abdul Qadim Zallum, harta milik umum jenis pertama adalah barang tambang (sumber alam) yang jumlahnya tak terbatas, yaitu barang tambang yang diprediksi oleh para ahli pertambangan mempunyai jumlah yang sangat berlimpah (Azis, 2019). Hasil dari pendapatannya merupakan hasil milik bersama dan dapat dikelola oleh negara, atau negara menggaji tim ahli dalam pengelolaannya.
Adapun barang tambang yang jumlahnya sedikit dan sangat terbatas dapat digolongkan ke dalam milik pribadi (Azis, 2019). Oleh karena itu, pertambangan emas, perak, dan barang tambang lainnya yang jumlah (depositnya) sangat sedikit, tidak ekonomis, dan bukan untuk diperdagangkan, maka digolongkan milik pribadi. Seseorang boleh memilikinya, dan mereka membayar khumus (seperlima) dari yang diproduksinya kepada baitul mal, baik yang dieksploitasinya itu sedikit ataupun banyak (Azis, 2019).

6.2 Pengelolaan Pertambangan dalam Hukum Islam
Pengelolaan pertambangan dalam perspektif hukum Islam dikelompokkan dalam tiga bagian. Pertama, harta yang merupakan fasilitas umum yang jika tidak ada akan terjadi sengketa dalam mencarinya, maka ini merupakan harta bersama yang harus dikelola negara, bukan dikelola individu atau kelompok, baik swasta dalam maupun luar negeri (Mispansyah & Nurunnisa, 2018). Kedua, barang tambang yang jumlahnya terbatas dapat dikelola oleh individu dengan kewajiban membayar khumus. Ketiga, barang tambang yang ditemukan secara tidak sengaja (rikaz) dikenai zakat sebesar 20%.
Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara mengandung nilai-nilai Islam seperti nilai pemeliharaan, nilai konservasi, nilai harmonisasi antara sumber daya alam, nilai keberlanjutan, nilai kesejahteraan, dan nilai keadilan dan keseimbangan (Mispansyah & Nurunnisa, 2018). Namun, undang-undang ini juga mengandung nilai liberalisme yang memungkinkan pengelolaan pertambangan oleh pengusaha dalam dan luar negeri, yang dalam perspektif Islam perlu dikritisi.

6.3 Etika Eksplorasi Pertambangan dalam Al-Qur'an
Dari perspektif Al-Qur'an, eksplorasi pertambangan harus dilakukan dengan memperhatikan norma-norma moral yang mencakup makna kata: Isti'mar (memakmurkan bumi), Independensi, Inter-dependensi, Ihsan (berbuat baik), Itqan (profesionalisme), serta Harmonis adil bersinergis (Febriani & Yuniarni, 2019). Formulasi etika eksplorasi pertambangan ini merupakan pengejawantahan peran manusia yang holistik dan integralistik dalam mengeksplorasi, memanfaatkan, dan melindungi keberadaan sumber daya tambang.
Urgensi peradaban manusia sepenuhnya disokong oleh pertambangan, sedemikian pentingnya kebutuhan manusia terhadap pertambangan sehingga seorang manusia akan terus menggunakan beragam komoditas tambang sepanjang hidupnya (Febriani & Yuniarni, 2019). Oleh karena itu, pengelolaan pertambangan yang bertanggung jawab dan beretika merupakan kewajiban moral yang tidak dapat diabaikan.

7. Potensi Zakat Pertambangan di Indonesia
7.1 Estimasi Potensi Zakat Pertambangan
Indonesia memiliki potensi zakat pertambangan yang sangat besar mengingat kekayaan sumber daya alam yang dimilikinya. Dalam estimasi potensi zakat, kadar zakat pertambangan yang digunakan adalah 2,5% dari nilai PDRB (Produk Domestik Regional Bruto) sektor pertambangan (Canggih et al., 2017). Dengan menggunakan asumsi ini, potensi zakat pertambangan di Indonesia dapat diperkirakan sangat signifikan.
Firmansyah (2009) mengestimasikan potensi zakat dengan menggunakan asumsi kadar zakat minimal 2,5% dari masing-masing sektor ekonomi daerah (PDRB), di mana kadar zakat pertambangan adalah 2,5% dari nilai PDRB sektor pertambangan (Jufri & Marimin, 2022). Estimasi ini memberikan gambaran tentang besarnya potensi zakat yang dapat dihimpun dari sektor pertambangan.
Namun demikian, realisasi pengumpulan zakat pertambangan masih sangat jauh dari potensinya. Hal ini disebabkan oleh berbagai faktor, termasuk kurangnya kesadaran para pelaku usaha pertambangan untuk menunaikan kewajiban zakatnya, minimnya pengetahuan tentang ketentuan zakat pertambangan, serta lemahnya pengawasan dan penegakan hukum zakat di sektor pertambangan.

7.2 Tantangan dalam Penghimpunan Zakat Pertambangan
Penghimpunan zakat pertambangan menghadapi berbagai tantangan yang kompleks. Pertama, banyak praktik pertambangan, khususnya pertambangan emas dan perak, yang masih jauh dari legalitas, artinya para pengelola tambang banyak yang tidak memiliki izin tambang dari pemerintah setempat (Mufti, 2023). Kondisi ini menyulitkan upaya pendataan dan penghimpunan zakat pertambangan.
Kedua, terdapat penolakan pendataan oleh kalangan para penambang, bahkan mereka menganggap bahwa masuknya orang asing dalam kawasan pertambangan adalah sebuah ancaman (Mufti, 2023). Sikap defensif ini menjadi hambatan serius dalam upaya sosialisasi dan penghimpunan zakat pertambangan.
Ketiga, masih banyak kelompok yang berpendapat bahwa zakat pada barang tambang sama dengan zakat perdagangan, yang kemudian dibayarkan oleh perusahaan ketika mencapai haul (Mufti, 2023). Kesalahpahaman ini menyebabkan ketidaktepatan dalam penghitungan dan pembayaran zakat pertambangan.
Keempat, pemilik tambang enggan untuk mengeluarkan zakat dikarenakan minimnya pengetahuan serta kesadaran untuk mengeluarkan zakat pertambangan (Mufti, 2023). Rendahnya literasi zakat di kalangan pelaku usaha pertambangan menjadi salah satu faktor utama yang menghambat optimalisasi penghimpunan zakat pertambangan.

8. Praktik Zakat Pertambangan di Lapangan
8.1 Praktik Penyaluran Zakat Tambang Emas di Aceh
Penelitian yang dilakukan di pertambangan emas Kecamatan Sawang, Kabupaten Aceh Selatan, menunjukkan bahwa muzakki zakat tambang emas di wilayah tersebut menghitung dan menyalurkan sendiri zakatnya sesuai dengan pemahaman mereka (Yusfa et al., 2021). Penyaluran langsung diberikan kepada tetangga-tetangga, kerabat-kerabat, maupun keluarganya, tanpa melalui lembaga amil zakat yang berwenang.
Proses perhitungan zakat dilakukan sendiri tanpa meminta bantuan tengku (ulama) di desanya. Penambang mencatat berapa banyak karung batu tambang yang diperoleh per harinya, kemudian dalam beberapa hari karung batu tambang tersebut diolah terlebih dahulu sampai menjadi emas murni, sebelum zakat disalurkan (Yusfa et al., 2021).
Penyebab muzakki menyalurkan zakat secara langsung antara lain karena kurang percaya terhadap lembaga amil zakat di daerahnya, kurang menyadari, dan belum sepenuhnya memahami ketentuan-ketentuan zakat (Yusfa et al., 2021). Kondisi ini mencerminkan tantangan yang dihadapi dalam pengelolaan zakat pertambangan secara kelembagaan.
Dalam hukum Islam, menyalurkan zakat secara langsung tidaklah dilarang selama tidak ada dalil yang melarangnya. Hanya saja penerima zakat harus benar-benar sesuai dengan isi kandungan Surah At-Taubah ayat 60 tentang delapan ashnaf penerima zakat (Yusfa et al., 2021). Para ahli fikih sangat menekankan pengelolaan dan penyaluran zakat dilakukan oleh lembaga amil zakat dan berpedoman pada praktik penyaluran zakat pada masa Rasulullah SAW dan para sahabat.

8.2 Pola Kerja Sama Tambang Emas dan Implikasi Zakatnya
Dalam praktik pertambangan emas di beberapa daerah, terdapat pola kerja sama antara pemilik lahan dengan investor. Penelitian di Jorong Tanjung Beringin, Kabupaten Sijunjung, menunjukkan bahwa kerja sama tambang emas menggunakan akad kerja sama dalam bentuk perjanjian tertulis dengan sistem bagi hasil antara pemilik lahan dan investor (Esa & Raus, 2023).
Dalam pola kerja sama ini, sebelum hasil tambang emas dibagi, terlebih dahulu dikeluarkan zakat dari hasil tambang emas tersebut (Esa & Raus, 2023). Praktik ini menunjukkan adanya kesadaran untuk menunaikan kewajiban zakat sebelum pembagian hasil, yang merupakan praktik yang sesuai dengan ketentuan fikih Islam.
Tinjauan fikih muamalah terhadap pola kerja sama bagi hasil tambang emas menunjukkan bahwa kerja sama tersebut sudah sesuai dengan ketentuan fikih muamalah, di mana rukun dan syarat akad telah terpenuhi, yaitu adanya orang yang berakad, adanya lahan yang dijadikan objek, adanya ijab dan qabul, serta tujuan akad yang dilaksanakan (Esa & Raus, 2023).

8.3 Implementasi Fatwa MPU Aceh tentang Zakat Pertambangan
Di Provinsi Aceh, implementasi Fatwa MPU Aceh No. 9 Tahun 2013 tentang zakat pertambangan masih menghadapi berbagai kendala. Meskipun aturan mengenai zakat di Aceh sudah cukup memadai, khususnya mengenai zakat pertambangan sebagaimana tertulis dalam Qanun Aceh Nomor 10 Tahun 2012, namun praktik penegakan qanun yang dihadapi oleh pemerintah saat ini masih menjadi faktor utama yang menghambat proses pengumpulan dan distribusi zakat (Mufti, 2023).
Kendala utama dalam implementasi zakat pertambangan di Aceh meliputi: (1) penolakan pendataan oleh para penambang; (2) banyaknya praktik pertambangan yang tidak memiliki izin resmi; (3) minimnya pengetahuan dan kesadaran para penambang tentang kewajiban zakat; dan (4) perbedaan pemahaman tentang jenis barang tambang yang wajib dizakati (Mufti, 2023).

9. Pengelolaan Zakat Pertambangan oleh Lembaga Amil Zakat
9.1 Peran BAZNAS dalam Pengelolaan Zakat Pertambangan
Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) sebagai lembaga resmi pengelola zakat di Indonesia memiliki peran penting dalam penghimpunan dan distribusi zakat pertambangan. Dalam Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2014 Pasal 15 ayat 2, Unit Pengumpul Zakat (UPZ) tingkat Kecamatan melakukan pengumpulan zakat penghasilan Aparatur Sipil Negara (ASN), zakat perdagangan, zakat perkebunan, zakat kehutanan, zakat pertambangan, dan perindustrian (Suherman, 2020).
Namun demikian, pengumpulan zakat pertambangan melalui BAZNAS masih belum berjalan optimal. Hal ini disebabkan oleh berbagai faktor, termasuk kurangnya kesadaran masyarakat (muzakki) untuk mengeluarkan zakat, kurang maksimalnya sosialisasi kebijakan tentang pengelolaan zakat, dan kurangnya kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah (Suherman, 2020).

9.2 Tantangan Kelembagaan dalam Pengelolaan Zakat Pertambangan
Pengelolaan zakat pertambangan secara kelembagaan menghadapi berbagai tantangan. Pertama, problem kelembagaan di mana sebagian besar lembaga pengelola zakat tergolong pemain baru yang masih mencari bentuk dan struktur kelembagaan (Jufri & Marimin, 2022). Kedua, problem sumber daya manusia di mana kualitas SDM pengelola zakat masih rendah karena kebanyakan tidak menjadikan pekerjaan amil sebagai profesi atau pilihan karier (Jufri & Marimin, 2022). Ketiga, problem sistem di mana kebanyakan lembaga pengelola zakat belum memiliki atau tidak memahami pentingnya sebuah sistem dalam kinerja organisasi (Jufri & Marimin, 2022).
Untuk mengatasi tantangan-tantangan ini, diperlukan peningkatan kapasitas organisasi pengelola zakat, termasuk peningkatan kemampuan manajerial, pengelolaan keuangan yang lebih transparan dan akuntabel, serta pembangunan citra dan kredibilitas lembaga pengelola zakat (Effendi et al., 2022).

9.3 Potensi Zakat Pertambangan sebagai Sumber Pendapatan Negara
Dalam perspektif ekonomi Islam, zakat pertambangan memiliki potensi yang sangat besar sebagai sumber pendapatan negara dan instrumen distribusi kekayaan. Berbagai sumber penerimaan negara dalam sejarah Islam, termasuk zakat, ghanimah, fai, kharaj, ushr, khumus, nawaib, amwal fadla, dan beberapa sumber lainnya, telah terbukti mampu menggerakkan perekonomian dan mensejahterakan masyarakat (Junaedi & Salistia, 2019).
Relevansi rikaz (yang mencakup hasil pertambangan) dengan minyak bumi, gas alam, pertambangan panas bumi, dan pertambangan umum dalam konteks kebijakan fiskal modern menunjukkan bahwa zakat pertambangan dapat menjadi instrumen fiskal yang efektif dalam sistem keuangan negara (Handayani & Huda, 2023). Dengan pengelolaan yang tepat, zakat pertambangan dapat berkontribusi signifikan dalam upaya pengentasan kemiskinan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.

10. Zakat Pertambangan dan Perusahaan Tambang
10.1 Kewajiban Zakat bagi Perusahaan Tambang
Dalam konteks modern, kegiatan pertambangan tidak hanya dilakukan oleh individu, tetapi juga oleh perusahaan-perusahaan besar. Pertanyaan yang muncul adalah apakah perusahaan tambang juga wajib mengeluarkan zakat atas hasil usahanya.
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat pada Pasal 1 ayat (2) menyebutkan bahwa "Zakat adalah harta yang wajib dikeluarkan oleh seorang muslim atau badan usaha untuk diberikan kepada yang berhak menerimanya sesuai dengan syariat Islam" (Mustofa, 2014). Ketentuan ini secara eksplisit mengakui bahwa badan usaha, termasuk perusahaan tambang yang dimiliki oleh muslim, juga wajib mengeluarkan zakat.
Para ulama peserta Muktamar Internasional Pertama tentang zakat menganalogikan zakat perusahaan kepada zakat perdagangan, karena dipandang dari aspek legal dan ekonomi, kegiatan sebuah perusahaan intinya berpijak pada kegiatan trading atau perdagangan (Anriani et al., 2021). Dengan demikian, perusahaan tambang yang dimiliki oleh muslim wajib mengeluarkan zakatnya dengan ketentuan yang disamakan dengan zakat perdagangan.

10.2 Praktik Zakat pada Perusahaan Tambang di Indonesia
Penelitian mengenai kinerja keuangan dan sosial perusahaan-perusahaan tambang yang terdaftar dalam Jakarta Islamic Index (JII) menunjukkan bahwa komitmen perusahaan dalam hal zakat masih sangat rendah. Secara keseluruhan, kinerja ketiga perusahaan yang diteliti (PT. Aneka Tambang Tbk., PT. Bukit Asam Tbk., dan PT. United Tractors Tbk.) dalam mengungkapkan komitmennya dalam melakukan hibah donasi dan pembayaran zakat masih belum dilakukan (Zahra & Rakhmawati, 2021). Belum ada perusahaan yang melakukan pembayaran zakat, padahal secara tidak langsung hal ini dapat membantu perusahaan untuk melakukan kewajibannya dalam mensejahterakan karyawan, pemegang saham, dan masyarakat.
Kondisi ini mencerminkan masih rendahnya kesadaran perusahaan-perusahaan tambang di Indonesia untuk menunaikan kewajiban zakatnya. Diperlukan upaya yang lebih serius dari berbagai pihak, termasuk pemerintah, lembaga agama, dan masyarakat, untuk mendorong perusahaan-perusahaan tambang agar menunaikan kewajiban zakatnya secara konsisten.

11. Zakat Pertambangan dalam Konteks Sejarah Islam
11.1 Zakat Pertambangan pada Masa Rasulullah dan Khulafaur Rasyidin
Pada masa Rasulullah SAW, zakat dibayarkan untuk emas, perak, barang dagangan, peternakan, harta karun, hasil pertanian, dan hasil pertambangan (Alfiani, 2023). Praktik zakat pertambangan pada masa awal Islam ini menjadi landasan bagi pengembangan ketentuan zakat pertambangan di masa-masa berikutnya.
Pada masa pemerintahan Umar bin Khattab, khums (pajak yang dikenakan pada seperlima atau 20% dari penemuan rikaz dan hasil pertambangan) menjadi salah satu sumber pendapatan negara yang penting (Handayani & Huda, 2023). Kebijakan ini menunjukkan bahwa pengelolaan zakat pertambangan telah menjadi bagian integral dari sistem keuangan negara Islam sejak masa awal.
Pada masa Khulafaur Rasyidin, penguasaan komoditas pertambangan (rikaz) yang terdiri dari emas, perak, perunggu, besi, dan baja untuk menghasilkan pendapatan nasional menjadi salah satu kebijakan ekonomi yang penting (Akram, 2022). Hal ini menunjukkan bahwa pertambangan telah diakui sebagai sektor ekonomi yang strategis sejak masa awal Islam.

11.2 Zakat Pertambangan pada Masa Dinasti Abbasiyah
Pada masa Dinasti Abbasiyah, pemerintahan Al-Mahdi mendorong peningkatan hasil pertambangan seperti emas, perak, tembaga, dan besi, yang memberikan kontribusi pada peningkatan perekonomian negara (Dieke, 2023). Pengelolaan sektor pertambangan yang baik pada masa ini menjadi salah satu faktor yang mendorong kemajuan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat.
Selain sektor pertambangan, Dinasti Abbasiyah juga mengelola sumber-sumber keuangan negara lainnya seperti sedekah, zakat, al-Jizyah, al-Fa'i, al-Ghanimah, dan lain-lain secara profesional (Dieke, 2023). Pengelolaan yang profesional ini berkontribusi pada kemajuan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat pada masa itu.

12. Hubungan Zakat Pertambangan dengan Pajak
12.1 Relevansi Zakat Pertambangan dengan Sistem Perpajakan
Dalam konteks hukum positif Indonesia, terdapat hubungan yang erat antara zakat pertambangan dengan sistem perpajakan. Rikaz (yang mencakup hasil pertambangan) berelevansi terhadap minyak bumi, gas alam, pertambangan panas bumi, pertambangan umum, dan PNBP lainnya dalam konteks kebijakan fiskal (Handayani & Huda, 2023). Relevansi ini menunjukkan bahwa zakat pertambangan dan pajak pertambangan memiliki fungsi yang saling melengkapi dalam sistem keuangan negara.
Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat telah mensinergikan zakat dengan pajak dengan menempatkan zakat sebagai pengurang dari penghasilan kena pajak (M. Mustofa & Fata, 2015). Ketentuan ini memberikan insentif bagi muzakki untuk menunaikan kewajiban zakatnya, karena pembayaran zakat dapat mengurangi beban pajak yang harus dibayarkan.

12.2 Perbedaan Zakat dan Pajak dalam Konteks Pertambangan
Meskipun zakat dan pajak memiliki beberapa kesamaan dalam hal kewajiban pembayaran, keduanya memiliki perbedaan yang mendasar. Zakat diperintahkan berdasarkan dalil Allah SWT yang mewajibkan setiap umat Islam untuk mengeluarkan zakat sebagai bentuk iman (Ahada & Hamidah, 2021), sementara pajak merupakan kewajiban yang ditetapkan oleh negara berdasarkan peraturan perundang-undangan.
Dalam konteks pertambangan, zakat pertambangan merupakan kewajiban agama yang harus ditunaikan oleh setiap muslim yang memiliki hasil tambang yang telah mencapai nisab, sementara pajak pertambangan merupakan kewajiban hukum yang harus dipenuhi oleh setiap pelaku usaha pertambangan, baik muslim maupun non-muslim.

13. Upaya Optimalisasi Zakat Pertambangan
13.1 Peningkatan Literasi Zakat Pertambangan
Salah satu upaya yang paling mendasar dalam optimalisasi zakat pertambangan adalah peningkatan literasi zakat di kalangan para pelaku usaha pertambangan. Rendahnya tingkat pemahaman tentang kewajiban dan ketentuan zakat pertambangan menjadi salah satu faktor utama yang menghambat penghimpunan zakat pertambangan.
Sosialisasi dan edukasi tentang zakat pertambangan perlu dilakukan secara intensif dan berkelanjutan, melibatkan berbagai pihak termasuk lembaga agama, pemerintah, dan lembaga amil zakat. Upaya ini harus mencakup penjelasan tentang dasar hukum zakat pertambangan, ketentuan nisab dan kadar zakat, serta mekanisme pembayaran dan penyaluran zakat pertambangan.

13.2 Penguatan Regulasi dan Penegakan Hukum
Penguatan regulasi dan penegakan hukum zakat pertambangan juga merupakan langkah yang penting. Meskipun regulasi tentang zakat pertambangan sudah ada, namun implementasinya masih lemah. Diperlukan upaya yang lebih serius dari pemerintah untuk menegakkan kewajiban zakat pertambangan, termasuk melalui mekanisme pengawasan dan sanksi yang efektif.
Dalam konteks ini, pengalaman Provinsi Aceh dengan Qanun Nomor 10 Tahun 2012 dan Fatwa MPU Aceh No. 9 Tahun 2013 dapat menjadi referensi bagi daerah-daerah lain dalam mengembangkan regulasi zakat pertambangan yang lebih efektif (Mufti, 2023).

13.3 Pemanfaatan Teknologi dalam Pengelolaan Zakat Pertambangan
Pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi dalam pengelolaan zakat pertambangan dapat meningkatkan efisiensi dan transparansi penghimpunan dan distribusi zakat. Digitalisasi sistem zakat dapat meningkatkan akuntabilitas lembaga amil zakat pada aspek transparansi, efektivitas, dan efisiensi dalam manajemen zakat (Hafizd, 2021).
Pengembangan platform digital untuk pembayaran zakat pertambangan dapat memudahkan para pelaku usaha pertambangan dalam menunaikan kewajiban zakatnya, sekaligus meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan zakat pertambangan.

14. Kesimpulan
Zakat pertambangan merupakan salah satu jenis zakat maal yang memiliki landasan hukum yang kuat dalam Al-Qur'an, Hadis, dan hukum positif Indonesia. Meskipun terdapat perbedaan pendapat di antara para ulama mengenai cakupan objek zakat pertambangan dan kadar zakatnya, namun secara umum dapat disimpulkan bahwa hasil pertambangan yang telah mencapai nisab wajib dikeluarkan zakatnya.
Dalam hukum positif Indonesia, zakat pertambangan telah diakui secara formal melalui Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999 dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat (Hakim, 2016; Mustofa, 2014). Namun demikian, implementasi zakat pertambangan di lapangan masih menghadapi berbagai tantangan, termasuk rendahnya kesadaran dan pengetahuan para pelaku usaha pertambangan, lemahnya penegakan hukum, dan keterbatasan kapasitas lembaga amil zakat.
Potensi zakat pertambangan di Indonesia sangat besar mengingat kekayaan sumber daya alam yang dimiliki negara ini. Optimalisasi penghimpunan zakat pertambangan memerlukan upaya yang komprehensif dan terpadu, meliputi peningkatan literasi zakat, penguatan regulasi dan penegakan hukum, peningkatan kapasitas lembaga amil zakat, serta pemanfaatan teknologi dalam pengelolaan zakat.
Dengan pengelolaan yang optimal, zakat pertambangan dapat menjadi instrumen yang efektif dalam distribusi kekayaan dan pengentasan kemiskinan, sekaligus mewujudkan tujuan syariah Islam dalam menciptakan masyarakat yang adil dan sejahtera. Sebagaimana ditegaskan dalam berbagai kajian, zakat memiliki potensi besar apabila disalurkan dengan tepat yang diharapkan mampu mengubah status mustahik menjadi muzakki (Imamia, 2023), dan zakat pertambangan merupakan salah satu sumber zakat yang dapat berkontribusi signifikan dalam mewujudkan tujuan mulia tersebut.

Daftar Pustaka
Abdillah, Z. (2019). Telaah terhadap fikih zakat konvensional: Upaya rekonstruksi fikih zakat agar lebih fungsional dan berdaya guna. Al Amin: Jurnal Kajian Ilmu dan Budaya Islam, 1(1), 34–63. https://doi.org/10.36670/alamin.v1i1.2
Ahada, R. N., & Hamidah, T. (2021). Zakat dan pajak: Perbandingan Malaysia dan Indonesia. El-Jizya: Jurnal Ekonomi Islam, 9(2), 135–142. https://doi.org/10.24090/ej.v9i2.4905
Akram, Muh. A. (2022). Ekonomi pada masa Khulafaurrasyidin. https://doi.org/10.31219/osf.io/upv45
Al-Mubarak, M. A. R., Iman, N., & Hariadi, F. W. (2021). Rekonstruksi Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang pengelolaan zakat: Analisis hukum ekonomi syariah. MJSE, 1(1), 62–79. https://doi.org/10.24269/mjse.v1i1.4166
Alfiani, M. Y. (2023). Membumikan Al-Qur'an pancasila dan etos sains. Mushaf Journal: Jurnal Ilmu Al-Qur'an dan Hadis, 3(1), 110–128. https://doi.org/10.54443/mushaf.v3i1.117
Amelia, N., Rahmawati, R., Lismawati, L., & Khairi, R. (2023). Urgensi ZISWAF dalam pengembangan perekonomian di Indonesia. Sharing: Journal of Islamic Economics Management and Business, 2(2), 157–168. https://doi.org/10.31004/sharing.v2i2.23408
Anriani, G., Siregar, F. A., & Amidy, R. M. (2021). Pengaruh zakat perbankan dan corporate social responsibility terhadap kinerja bank umum syariah. Journal of Islamic Social Finance Management, 1(2), 192–212. https://doi.org/10.24952/jisfim.v1i2.3582
Aulia, M. (2020). Penghimpunan dana zakat dan faktor penghambatnya. Al-Mizan: Jurnal Hukum dan Ekonomi Islam, 4(1), 32–53. https://doi.org/10.33511/almizan.v4n1.32-53
Azis, A. (2019). Pengelolaan sektor-sektor publik ekonomi dalam kompilasi hukum ekonomi syariah. Ekspose: Jurnal Penelitian Hukum dan Pendidikan, 17(2), 639–652. https://doi.org/10.30863/ekspose.v17i2.120
Aziz, J. A. (2018). Dekonstruksi paradigmatik pengembangan zakat: Analisis kritis pemikiran Yusuf al-Qaradawi. Ijtihad: Jurnal Wacana Hukum Islam dan Kemanusiaan, 17(2), 191–215. https://doi.org/10.18326/ijtihad.v17i2.191-215
Bafadhal, H. (2021). Zakat harta kekayaan dalam perspektif tafsir ayat ahkam. Islamika: Jurnal Ilmu-Ilmu Keislaman, 21(01), 1–16. https://doi.org/10.32939/islamika.v21i01.911
Canggih, C., Fikriyah, K., & Yasin, A. (2017). Potensi dan realisasi dana zakat Indonesia. Al-Uqud: Journal of Islamic Economics, 1(1), 14–26. https://doi.org/10.26740/al-uqud.v1n1.p14-26
Dieke, D. H. K. (2023). Sistem ekonomi Islam pada masa Bani Abbasiyah dan potensinya dalam ekonomi masa kini. Nirwasita: Jurnal Pendidikan Sejarah dan Ilmu Sosial, 4(2), 117–126. https://doi.org/10.59672/nirwasita.v4i2.2938
Effendi, M. S., Halkam, H., Warnanti, A., Nugroho, M. I., & Firdaus, V. F. (2022). Peningkatan kapasitas organisasi nirlaba bagi unit pengelola zakat, infaq, dan sedekah (ZIS). Jurnal Bakti Masyarakat Indonesia, 5(3). https://doi.org/10.24912/jbmi.v5i3.23266
Esa, N. K., & Raus, A. (2023). Tinjauan fikih muamalah terhadap pola kerjasama tambang emas: Studi kasus di Jorong Tanjung Beringin, Kab. Sijunjung. Al Ushuliy: Jurnal Mahasiswa Syariah dan Hukum, 2(1), 107–114. https://doi.org/10.31958/alushuliy.v2i1.9873
Febriani, N. A., & Yuniarni, I. (2019). Inisiasi etika eksplorasi pertambangan perspektif Al-Qur'an. Alim: Journal of Islamic Education, 1(2), 373–392. https://doi.org/10.51275/alim.v1i2.146
Habib, A. A. (2016). The principle of zakat, infaq, and shadaqah accounting based SFAS 109. JABE (Journal of Accounting and Business Education), 1(1), 1. https://doi.org/10.26675/jabe.v1i1.6725
Hafizd, J. Z. (2021). Position and optimization of the economic benefits of zakat for empowerment of the people. Jurnal Studi Sosial Keagamaan Syekh Nurjati, 1(1), 116–131. https://doi.org/10.24235/sejati.v1i1.1
Hakim, I. (2016). Diversifikasi penghasilan kontemporer sebagai alternatif sumber dana zakat. Falah: Jurnal Ekonomi Syariah, 1(1), 103–112. https://doi.org/10.22219/jes.v1i1.2701
Handayani, T., & Huda, N. (2023). Relevansi kebijakan fiskal Umar bin Khattab dengan APBN Indonesia 2023. Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam, 9(2), 2759. https://doi.org/10.29040/jiei.v9i2.8824
Hidayatulloh, H. (2019). Peran zakat dan pajak dalam menyelesaikan masalah perekonomian Indonesia. Al-Huquq: Journal of Indonesian Islamic Economic Law, 1(2), 102. https://doi.org/10.19105/alhuquq.v1i2.3087
Imamia, T. L. (2023). Zakat sebagai penyaluran hak kepemilikan dalam Islam. Jurnal Konstanta, 2(1), 90–102. https://doi.org/10.29303/konstanta.v2i1.686
Ismanto, I., & Abdurrazaq, M. N. (2024). Strategi komunikasi LAZGIS dalam pemberdayaan masyarakat Desa Cengkong, Kecamatan Purwasari, Kabupaten Karawang, Jawa Barat. Journal of Islamic Studies, 2(3), 359–374. https://doi.org/10.61341/jis/v2i3.061
Jufri, J., & Marimin, M. (2022). Pengaruh gaya kepemimpinan dan budaya organisasi terhadap kinerja karyawan. Jurnal Tadbir Peradaban, 2(2), 119–123. https://doi.org/10.55182/jtp.v2i2.166
Junaedi, D., & Salistia, F. (2019). Reaktualisasi & revitalisasi sumber penerimaan negara. Reslaj: Religion Education Social Laa Roiba Journal, 1(2), 133–152. https://doi.org/10.47467/reslaj.v1i2.105
Kurniawan, M. J., & Sobari, A. (2018). Dampak instruksi bupati tentang zakat profesi terhadap pegawai dan pengelolaan zakat di BAZIS Kabupaten Bogor. Mizan: Journal of Islamic Law, 1(2). https://doi.org/10.32507/mizan.v1i2.124
Laila, A. N., Mustaqim, A., & Dzulqarnain, M. I. (2022). Gold in the perspective of Maqashidi's interpretation. Kontemplasi: Jurnal Ilmu-Ilmu Ushuluddin, 10(1), 25–44. https://doi.org/10.21274/kontem.2022.10.1.25-44
Madnasir, M. (2011). Distribusi dalam sistem ekonomi Islam. Muqtasid: Jurnal Ekonomi dan Perbankan Syariah, 2(1), 57–71. https://doi.org/10.18326/muqtasid.v2i1.57-71
Mansyuroh, F. A. (2020). Studi kritis terhadap pemikiran Haji Muhammad Sarni Alabio tentang zakat dalam kitab Maba'id Ilmu Fikih. Al-Banjari: Jurnal Ilmiah Ilmu-Ilmu Keislaman, 19(1), 31. https://doi.org/10.18592/al-banjari.v19i1.3349
Mispansyah, & Nurunnisa. (2018). Pengelolaan pertambangan dan energi: Analisis dalam perspektif hukum Islam. Jurnal Hukum Unsulbar, 1(1), 57–73. https://doi.org/10.31605/j-law.v1i1.51
Mufti, A. (2023). Implementasi Fatwa MPU Aceh No. 9 Tahun 2013 pada perusahaan tambang di Provinsi Aceh. At-Tasyri: Jurnal Ilmiah Prodi Muamalah, 15(1), 46–65. https://doi.org/10.47498/tasyri.v15i1.1339
Mustofa, I. (2014). Zakat lembaga keuangan syariah sebagai badan hukum. Millah: Journal of Religious Studies, 14(1), 171–200. https://doi.org/10.20885/millah.vol14.iss1.art8
Mustofa, M., & Fata, K. (2015). Zakat and tax: From the synergy to optimization. Al-Ulum, 15(1), 43. https://doi.org/10.30603/au.v15i1.171
Niswatin, N., & Alam, H. V. (2021). Peningkatan kesadaran berzakat, infaq, dan bersedakah bagi masyarakat melalui KKN tematik desa membangun. Mopolayio: Jurnal Pengabdian Ekonomi, 1(1), 27–36. https://doi.org/10.37479/mopolayio.v1i1.11
Subaidi, & Subyanto. (2020). Distribusi dana zakat dan kesejahteraan mustahiq di BAZNAS Banyuwangi. Lisan Al-Hal: Jurnal Pengembangan Pemikiran dan Kebudayaan, 14(1), 137–152. https://doi.org/10.35316/lisanalhal.v14i1.627
Suherman, D. (2020). Implementasi kebijakan pengelolaan zakat mal melalui Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Garut tahun 2019. Hanifiya: Jurnal Studi Agama-Agama, 3(2), 67–76. https://doi.org/10.15575/hanifiya.v3i2.9869
Sulaiman, S., & Anshor, M. U. (2023). Islam dan kesejahteraan antara representasi dan inspirasi dalam demokrasi. Journal of Government Science (Govsci): Jurnal Ilmu Pemerintahan, 4(2), 94–111. https://doi.org/10.54144/govsci.v4i2.54
Suma, M. A. (2013). Zakat, infak, dan sedekah: Modal dan model ideal pembangunan ekonomi dan keuangan modern. Al-Iqtishad: Journal of Islamic Economics, 5(2). https://doi.org/10.15408/aiq.v5i2.2568
Ulhak, A. Z., Tarmizi, T., & Ahmad, S. (2023). Analisis pengelolaan dana zakat terhadap peningkatan ekonomi masyarakat Kota Jambi: Studi kasus BAZNAS Kota Jambi. Jurnal Ilmiah Manajemen Bisnis dan Kewirausahaan, 3(3), 294–313. https://doi.org/10.55606/jurimbik.v3i3.565
Yusfa, E., Armidi, A., & Rispalman, R. (2021). Praktik penyaluran zakat secara langsung. Al-Iqtishadiah: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah, 1(2), 143–152. https://doi.org/10.22373/iqtishadiah.v1i2.1403
Zahra, J. F. A., & Rakhmawati, I. (2021). Penilaian kinerja keuangan dan sosial berdasarkan Sharia Maqasid Index (SMI) pada perusahaan yang terdaftar dalam JII tahun 2016–2020. Aktsar: Jurnal Akuntansi Syariah, 4(1), 31. https://doi.org/10.21043/aktsar.v4i1.10739
di

Tidak ada komentar:

Posting Komentar