00783 - Zakat Perikanan: Konsep, Dasar Hukum, dan Implementasinya dalam Perspektif Ekonomi Islam

AFANIN MEDIA UTAMA



Abstrak
Sektor perikanan merupakan salah satu tulang punggung perekonomian Indonesia sebagai negara kepulauan. Kajian mengenai zakat perikanan menjadi sangat relevan mengingat zakat merupakan instrumen keuangan Islam yang memiliki peran strategis dalam redistribusi pendapatan dan pengentasan kemiskinan. Artikel ini bertujuan mengkaji secara komprehensif konsep zakat perikanan, mulai dari dasar hukumnya dalam perspektif Islam, syarat dan ketentuan yang berlaku, mekanisme penghitungan dan pembayarannya, hingga relevansinya dalam konteks perekonomian Indonesia modern. Metode yang digunakan adalah kajian literatur (library research) dengan pendekatan deskriptif-analitis terhadap sumber-sumber fikih klasik dan kontemporer serta regulasi perzakatan di Indonesia. Hasil kajian menunjukkan bahwa zakat perikanan memiliki landasan hukum yang kuat dalam Al-Quran, hadis, dan ijtihad ulama, dengan kadar zakat yang bervariasi antara 2,5% hingga 10% bergantung pada pendekatan fikih yang digunakan. Potensi zakat perikanan di Indonesia sangat besar, namun belum dioptimalkan secara maksimal karena rendahnya kesadaran muzaki, ketidakpastian penghasilan nelayan, lemahnya regulasi, dan kurangnya dukungan kelembagaan. Optimalisasi zakat perikanan memerlukan pendekatan komprehensif yang mencakup penguatan kelembagaan amil zakat, penguatan regulasi, peningkatan literasi zakat, dan digitalisasi pengelolaan zakat.

Kata Kunci: Zakat Perikanan; Ekonomi Islam; Redistribusi Pendapatan; Nelayan; Instrumen Fiskal Islam

Abstract
The fisheries sector is one of the backbones of the Indonesian economy as an archipelagic country. The study of fisheries zakat is highly relevant given that zakat is an Islamic financial instrument that plays a strategic role in income redistribution and poverty alleviation. This article aims to comprehensively examine the concept of fisheries zakat, ranging from its legal basis in the Islamic perspective, applicable requirements and provisions, calculation and payment mechanisms, to its relevance in the context of the modern Indonesian economy. The method used is a library research with a descriptive-analytical approach to classical and contemporary fiqh sources as well as zakat regulations in Indonesia. The results of the study indicate that fisheries zakat has a strong legal basis in the Quran, hadith, and scholarly ijtihad, with varying zakat rates between 2.5% to 10% depending on the fiqh approach used. The potential of fisheries zakat in Indonesia is enormous, but has not been optimally utilized due to low awareness among muzaki, uncertainty of fishermen's income, weak regulations, and lack of institutional support. Optimization of fisheries zakat requires a comprehensive approach encompassing the strengthening of zakat amil institutions, regulatory strengthening, improvement of zakat literacy, and digitalization of zakat management.

Keywords: Fisheries Zakat; Islamic Economics; Income Redistribution; Fishermen; Islamic Fiscal Instrument

1. Pendahuluan
Sektor perikanan merupakan salah satu tulang punggung perekonomian Indonesia sebagai negara kepulauan yang memiliki wilayah laut yang sangat luas (Zaputra et al., 2023). Sumber daya perikanan laut Indonesia telah lama menyumbang tidak hanya untuk pemenuhan kebutuhan pangan domestik, tetapi juga dalam konteks ekonomi nasional (Nurlaela, 2023). Dalam konteks ini, kajian mengenai zakat perikanan menjadi sangat relevan, mengingat zakat merupakan instrumen keuangan Islam yang memiliki peran strategis dalam redistribusi pendapatan dan pengentasan kemiskinan (Fajrina et al., 2020).
Zakat sebagai salah satu rukun Islam yang ketiga memiliki kewajiban yang melekat bagi setiap muslim yang memenuhi syarat-syarat tertentu (Fajrina et al., 2020). Dalam perspektif ekonomi Islam, zakat bukan sekadar ibadah individual, melainkan juga merupakan instrumen kebijakan fiskal yang mampu berkontribusi dalam mengatasi berbagai permasalahan ekonomi seperti kemiskinan, kesenjangan pendapatan, hingga pengangguran (Fajrina et al., 2020). Dengan demikian, zakat perikanan—sebagai salah satu bentuk zakat mal yang dikenakan atas hasil usaha di sektor perikanan—memiliki dimensi ibadah sekaligus dimensi sosial-ekonomi yang sangat signifikan.
Artikel ini bertujuan untuk mengkaji secara komprehensif konsep zakat perikanan, mulai dari dasar hukumnya dalam perspektif Islam, syarat dan ketentuan yang berlaku, mekanisme penghitungan dan pembayarannya, hingga relevansinya dalam konteks perekonomian Indonesia modern. Kajian ini juga akan menelaah hubungan antara zakat perikanan dengan instrumen fiskal lainnya, serta potensi dan tantangan dalam optimalisasi pengelolaan zakat perikanan di Indonesia.

2. Konsep Dasar Zakat dalam Islam
2.1 Pengertian dan Landasan Hukum Zakat
Secara etimologis, zakat berasal dari kata "zaka" yang berarti tumbuh, berkembang, bersih, suci, berkah, dan maslahat (Fajrina et al., 2020; Saputri et al., 2022). Dalam pengertian yang lebih luas, zakat dapat diartikan sebagai proses pengalihan atau pemindahan pemilikan harta dari pihak yang kelebihan (muzaki) ke pihak yang kekurangan dan berhak menerimanya (mustahik) (Saputri et al., 2022). Konsepsi zakat sebagai bagian dari rukun Islam merupakan salah satu pilar dalam membangun perekonomian masyarakat (Saputri et al., 2022).
Kewajiban zakat telah ditegaskan dalam syariat Islam yang tertuang dalam kerangka rukun Islam yang lima, di mana zakat menduduki posisi rukun yang ketiga (Fajrina et al., 2020). Hal ini memberikan gambaran yang jelas bahwa dasar hukum zakat dalam Islam adalah syariat Islam, sehingga kewajiban zakat sifatnya melekat bagi setiap muslim yang memenuhi syarat-syarat menunaikan zakat sebagaimana dijelaskan dalam Al-Quran dan Sunnah (Fajrina et al., 2020). Pengaturan mengenai zakat dapat dijumpai dalam Al-Quran dan hadis, kemudian secara teknis diatur lebih lanjut dalam kaidah-kaidah fikih (Hakim, 2016).
Dalam sejarah peradaban Islam, zakat telah menjadi salah satu instrumen kebijakan keuangan publik yang pengelolaannya dilakukan secara sentralisasi oleh seorang khalifah karena dinilai mampu menjadi solusi dari segala permasalahan dan kesenjangan ekonomi yang terjadi di tengah umat (Saputri et al., 2022). Zakat adalah salah satu instrumen fiskal utama dalam Islam, dan baik pada masa awal pemerintahan Islam pada masa Rasulullah maupun pemerintahan-pemerintahan Islam selanjutnya tidak pernah memisahkan zakat sebagai salah satu sumber utama pemasukan negara Islam (Haliyah et al., 2018).

2.2 Zakat sebagai Instrumen Fiskal Islam
Dalam ekonomi makro Islam, kebijakan fiskal merupakan salah satu tema kajian utama, dan zakat memegang peranan penting dalam sistem ekonomi Islam bila dibandingkan dengan kebijakan moneter (Arafah, 2019). Instrumen yang dikembangkan dalam kebijakan fiskal Islam antara lain zakat, infaq, shadaqah, wakaf, ghanimah, fa'i, kharaj, jizyah, u'shur, dan khumus (Miskiyah et al., 2022). Di antara instrumen-instrumen tersebut, zakat merupakan instrumen yang paling fundamental karena sifatnya yang wajib (obligatory zakat system) (Nugraha, 2021).
Zakat juga mampu memengaruhi kebijakan ekonomi pemerintah Islam untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat, terutama kaum lemah (Fajrina et al., 2020). Di samping sebagai sumber pendapatan negara Islam yang utama, zakat juga mampu menunjang pengeluaran negara baik dalam bentuk government expenditure maupun government transfer (Fajrina et al., 2020). Dari perspektif makroekonomi, zakat digunakan untuk meningkatkan aggregate demand karena tingginya pengeluaran penerima zakat (mustahiq), sehingga akan mendorong pertumbuhan ekonomi dan mendorong investasi (Untitled, 2021).

2.3 Jenis-Jenis Harta yang Wajib Dizakati
Dalam perkembangan fikih Islam, objek zakat terus mengalami perluasan seiring dengan perkembangan zaman. Pada masa awal Islam, penerimaan pendapatan negara yang bersumber dari zakat berupa uang tunai, hasil pertanian, dan hasil peternakan (Rahman, 2013). Namun seiring perkembangan ekonomi, objek zakat pun berkembang mencakup berbagai jenis harta dan usaha.
Beberapa sumber zakat yang diakui dalam fikih kontemporer antara lain: zakat profesi, zakat perusahaan, zakat surat-surat berharga, zakat perdagangan mata uang, zakat hewan ternak yang diperdagangkan, zakat madu dan produk hewani, zakat investasi properti, zakat asuransi syariah, zakat tanaman anggrek, zakat ikan hias, burung walet, dan sebagainya (Mongkito, 2019). Perluasan objek zakat ini mencerminkan dinamika ijtihad para ulama dalam merespons perkembangan ekonomi modern.
Kebijakan Umar bin Abdul Aziz dalam hal zakat juga mencakup penambahan objek zakat, termasuk gaji pegawai, aset yang ditemukan kembali, dan beberapa jenis produk pertanian dan perikanan (Aqbar & Azwar, 2019). Hal ini menunjukkan bahwa sejak masa awal Islam, hasil perikanan telah diakui sebagai salah satu objek yang dapat dikenai zakat.

3. Zakat Perikanan: Konsep dan Dasar Hukum
3.1 Definisi Zakat Perikanan
Zakat perikanan adalah zakat yang dikenakan atas hasil usaha di sektor perikanan, baik perikanan tangkap (di laut) maupun perikanan budidaya (akuakultur) yang dilaksanakan di laut, perairan payau, perairan tawar, perairan umum berupa danau, waduk, dan sungai (Rosyid, 2016). Zakat ini merupakan bagian dari zakat mal (zakat harta) yang dikenakan atas penghasilan atau keuntungan yang diperoleh dari kegiatan usaha perikanan.
Dalam perspektif fikih, ikan dan hasil laut termasuk dalam kategori harta yang dapat dikenai zakat. Dalam mazhab Sunni, jumhur fuqaha berpendapat bahwa mengonsumsi ikan hukumnya halal secara mutlak (Mufid, 2018). Dengan demikian, usaha perikanan merupakan usaha yang halal dan hasilnya dapat menjadi objek zakat. Bahkan, Al-Quran sendiri menyebutkan laut sebagai sumber penghidupan dan penghasilan bagi manusia, sebagaimana tercermin dalam beberapa ayat yang mengandung pesan mengenai pemanfaatan potensi kelautan (Zaputra et al., 2023).

3.2 Dasar Hukum Zakat Perikanan
Dasar hukum zakat perikanan dapat ditelusuri dari beberapa sumber berikut.
Pertama, Al-Quran. Beberapa ayat Al-Quran yang relevan antara lain Q.S. Al-Maidah: 96 yang membolehkan pemanfaatan hasil laut, dan Q.S. An-Nahl: 14 yang menyebutkan bahwa Allah menundukkan laut agar manusia dapat mengambil darinya daging yang segar (Zaputra et al., 2023). Ayat-ayat ini menjadi landasan bahwa hasil laut merupakan nikmat Allah yang harus disyukuri, salah satunya melalui pembayaran zakat.
Kedua, Hadis Nabi. Beberapa hadis menyebutkan kewajiban zakat atas berbagai jenis harta, termasuk hasil usaha. Prinsip umum dalam hadis bahwa "zakat dipungut dari orang-orang kaya untuk orang-orang fakir" (Setiady, 2023) menjadi landasan bahwa setiap penghasilan yang mencapai nisab wajib dizakati.
Ketiga, Ijtihad Ulama. Para ulama kontemporer, termasuk Yusuf Qardhawi, telah membahas secara mendalam tentang zakat hasil laut dan perikanan. Kebijakan Umar bin Abdul Aziz yang memperluas objek zakat untuk mencakup beberapa jenis produk perikanan (Aqbar & Azwar, 2019) menjadi preseden historis yang penting dalam penetapan hukum zakat perikanan.
Keempat, Qiyas. Zakat perikanan dapat diqiyaskan dengan zakat pertanian (zakat hasil bumi) karena keduanya merupakan hasil dari sumber daya alam yang dimanfaatkan oleh manusia. Dalam fikih, kharaj (pajak tanah pertanian) dan ushr (pajak hasil pertanian) telah lama dikenal sebagai instrumen fiskal Islam (Miskiyah et al., 2022; Sari, 2022), dan zakat perikanan dapat dianalogikan dengan prinsip-prinsip yang sama.

3.3 Perbedaan Pendapat Ulama tentang Zakat Perikanan
Terdapat beberapa perbedaan pendapat di kalangan ulama mengenai zakat perikanan.
Pendapat Pertama: Sebagian ulama berpendapat bahwa zakat perikanan diqiyaskan dengan zakat pertanian, sehingga kadar zakatnya adalah 10% (jika tanpa biaya irigasi) atau 5% (jika menggunakan biaya irigasi). Dalam konteks perikanan, jika menggunakan peralatan sederhana tanpa biaya besar, maka zakatnya 10%, sedangkan jika menggunakan peralatan modern dengan biaya operasional tinggi, maka zakatnya 5%.
Pendapat Kedua: Sebagian ulama lain berpendapat bahwa zakat perikanan diqiyaskan dengan zakat perdagangan (tijarah), sehingga kadar zakatnya adalah 2,5% dari keuntungan bersih setelah dikurangi biaya operasional, dengan syarat telah mencapai nisab dan haul.
Pendapat Ketiga: Ulama kontemporer seperti Yusuf Qardhawi cenderung mengategorikan zakat perikanan sebagai zakat profesi atau zakat penghasilan, dengan kadar 2,5% dari penghasilan bersih yang telah mencapai nisab.
Perbedaan pendapat ini mencerminkan dinamika ijtihad dalam fikih Islam yang terus berkembang sesuai dengan konteks zaman dan kondisi masyarakat (Mufid, 2018). Ijtihad secara sederhana dapat dipahami sebagai upaya mengerahkan segala kemampuan secara maksimal untuk merumuskan hukum syarat praktis melalui penalaran deduktif-induktif (Mufid, 2018).

4. Syarat dan Ketentuan Zakat Perikanan
4.1 Syarat Wajib Zakat Perikanan
Zakat perikanan wajib dikeluarkan apabila memenuhi beberapa syarat berikut.
Pertama, Islam. Zakat hanya diwajibkan bagi orang yang beragama Islam. Zakat merupakan kewajiban bagi seorang muslim yang memenuhi ketentuan syariat (Nugraha, 2021).
Kedua, Kepemilikan Penuh (Milk Tam). Harta yang dizakati harus merupakan milik penuh dari muzaki. Dalam Islam, kepemilikan individu diakui, tetapi kepemilikan ini dibatasi oleh prinsip syariah (Nasruloh, 2023). Dalam konteks perikanan, ikan yang telah ditangkap atau dibudidayakan dan menjadi milik penuh nelayan atau pengusaha perikanan merupakan objek zakat.
Ketiga, Mencapai Nisab. Nisab adalah batas minimum harta yang wajib dizakati. Untuk zakat perikanan yang diqiyaskan dengan zakat pertanian, nisabnya adalah setara dengan 653 kg beras atau 5 wasaq. Sedangkan jika diqiyaskan dengan zakat perdagangan, nisabnya adalah setara dengan 85 gram emas.
Keempat, Haul (untuk zakat yang diqiyaskan dengan perdagangan). Haul adalah berlalunya satu tahun hijriyah atas kepemilikan harta yang telah mencapai nisab. Namun, jika zakat perikanan diqiyaskan dengan zakat pertanian, maka tidak disyaratkan haul—zakat dikeluarkan setiap kali panen atau setiap kali hasil tangkapan diperoleh.
Kelima, Bebas dari Utang. Harta yang dizakati harus bebas dari utang yang dapat mengurangi nilai harta hingga di bawah nisab.

4.2 Objek Zakat Perikanan
Objek zakat perikanan mencakup berbagai jenis usaha di sektor perikanan, antara lain:
• Perikanan Tangkap: Hasil tangkapan ikan di laut, sungai, danau, dan perairan lainnya.
• Perikanan Budidaya (Akuakultur): Hasil budidaya ikan, udang, kepiting, kerang, rumput laut, dan biota laut lainnya.
• Pengolahan Hasil Perikanan: Usaha pengolahan ikan menjadi produk bernilai tambah seperti ikan asin, ikan asap, kerupuk ikan, dan produk olahan lainnya (Imani, 2019; Mawardi et al., 2022).
• Perdagangan Hasil Perikanan: Usaha jual beli ikan dan produk perikanan.
• Ikan Hias: Usaha budidaya dan perdagangan ikan hias (Mongkito, 2019).
Sumber daya perikanan meliputi perikanan tangkap (di laut) dan perikanan budidaya (akuakultur) yang dilaksanakan di laut, perairan payau, perairan tawar, perairan umum berupa danau, waduk, dan sungai (Rosyid, 2016). Semua jenis usaha perikanan ini berpotensi menjadi objek zakat apabila memenuhi syarat-syarat yang telah ditetapkan.

4.3 Kadar Zakat Perikanan
Kadar zakat perikanan bervariasi tergantung pada pendekatan fikih yang digunakan.
Pendekatan Zakat Pertanian (10% atau 5%):
• Jika menggunakan peralatan sederhana (perahu kecil, jaring tradisional) tanpa biaya operasional yang besar: 10% dari hasil kotor.
• Jika menggunakan peralatan modern (kapal motor, alat tangkap canggih) dengan biaya operasional tinggi: 5% dari hasil kotor.
Pendekatan Zakat Perdagangan (2,5%):
• Zakat sebesar 2,5% dari keuntungan bersih (setelah dikurangi biaya operasional, modal, dan kebutuhan pokok) yang telah mencapai nisab dan haul.
Pendekatan Zakat Profesi (2,5%):
• Zakat sebesar 2,5% dari penghasilan bersih yang diterima oleh nelayan atau pengusaha perikanan setiap bulan atau setiap kali menerima penghasilan.
Dalam praktiknya, banyak ulama kontemporer merekomendasikan pendekatan yang paling memudahkan muzaki sambil tetap memenuhi kewajiban syariat. Prinsip kemudahan dalam Islam (taysir) menjadi pertimbangan penting dalam penetapan kadar zakat perikanan.

5. Mekanisme Penghitungan Zakat Perikanan
5.1 Penghitungan Zakat Perikanan Tangkap
Untuk nelayan yang melakukan penangkapan ikan, penghitungan zakat dapat dilakukan sebagai berikut.
Metode Pertama (Qiyas dengan Zakat Pertanian):
• Zakat = 10% × Nilai Total Hasil Tangkapan (jika menggunakan peralatan sederhana)
• Zakat = 5% × Nilai Total Hasil Tangkapan (jika menggunakan peralatan modern)
Metode Kedua (Qiyas dengan Zakat Perdagangan):
• Zakat = 2,5% × (Nilai Total Hasil Tangkapan - Biaya Operasional - Modal Kerja)
Dalam konteks perikanan tangkap, biaya operasional mencakup biaya bahan bakar, es, perbekalan, upah ABK, dan biaya perawatan kapal. Hubungan hukum antara anak buah kapal (ABK) perikanan dengan perusahaan diatur dalam perjanjian kerja laut, di mana pengupahan sering kali berdasarkan sistem bagi hasil dari penjualan ikan (Laksono et al., 2024). Dalam sistem bagi hasil ini, zakat dihitung dari bagian masing-masing pihak setelah pembagian dilakukan.

5.2 Penghitungan Zakat Perikanan Budidaya
Untuk pengusaha perikanan budidaya (akuakultur), penghitungan zakat dapat dilakukan sebagai berikut.
Metode Pertama (Qiyas dengan Zakat Pertanian):
• Zakat = 5% × (Nilai Total Panen - Biaya Produksi)
Biaya produksi dalam perikanan budidaya mencakup biaya benih, pakan, obat-obatan, tenaga kerja, dan biaya operasional lainnya.
Metode Kedua (Qiyas dengan Zakat Perdagangan):
• Zakat = 2,5% × (Nilai Total Panen - Biaya Produksi - Modal Awal)
Produksi akuakultur memberikan efek positif terhadap pendapatan nasional per kapita Indonesia (Ayuningtyas & Muchlisoh, 2024), yang menunjukkan bahwa sektor ini memiliki potensi ekonomi yang besar dan dengan demikian juga memiliki potensi zakat yang signifikan.

5.3 Penghitungan Zakat Pengolahan Hasil Perikanan
Untuk usaha pengolahan hasil perikanan, zakat dihitung berdasarkan keuntungan bersih dari usaha pengolahan:
• Zakat = 2,5% × (Pendapatan Penjualan - Harga Pokok Produksi - Biaya Operasional)
Usaha pengolahan ikan mencakup berbagai produk seperti ikan asin, ikan asap, kerupuk ikan, dan produk olahan lainnya (Mawardi et al., 2022). Nilai ekspor hasil perikanan yang terus meningkat menunjukkan bahwa sektor pengolahan perikanan memiliki potensi ekonomi yang besar (Mawardi et al., 2022), dan dengan demikian juga memiliki potensi zakat yang tidak kecil.

6. Potensi Zakat Perikanan di Indonesia
6.1 Potensi Sektor Perikanan Indonesia
Indonesia sebagai negara kepulauan memiliki potensi perikanan yang sangat besar. Wilayah Indonesia memiliki luas perairan laut sebesar 6,4 juta km², lamun seluas 1,8 juta hektar, dan mangrove seluas 3,4 juta hektar (Ayuningtyas & Muchlisoh, 2024). Potensi ini menjadikan Indonesia sebagai salah satu negara dengan sumber daya perikanan terbesar di dunia.
Dari tahun 2001–2021, Indonesia memiliki tren yang meningkat dalam produksi perikanan tangkap, dengan puncak produksi perikanan tangkap terjadi pada tahun 2021 (Ayuningtyas & Muchlisoh, 2024). Sektor perikanan berpotensi menjadi penopang perekonomian negara, sebagaimana ditunjukkan oleh data nilai ekspor hasil perikanan yang terus meningkat (Mawardi et al., 2022). Peranan sektor kelautan dan perikanan dalam pembangunan nasional terutama adalah mendorong pertumbuhan agroindustri melalui penyediaan bahan baku, meningkatkan devisa melalui peningkatan ekspor hasil produk kelautan dan perikanan, meningkatkan kesempatan dan peluang terbukanya lapangan kerja, serta meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan petani atau nelayan (Hanim & Noorman, 2018).

6.2 Potensi Zakat Perikanan
Mengingat besarnya potensi sektor perikanan Indonesia, potensi zakat perikanan pun sangat besar. Namun, potensi ini belum dioptimalkan secara maksimal. Beberapa faktor yang memengaruhi potensi zakat perikanan antara lain sebagai berikut.
Pertama, Skala Usaha. Mayoritas nelayan Indonesia adalah nelayan tradisional berskala kecil yang penghasilannya mungkin belum mencapai nisab zakat. Kemiskinan pada masyarakat nelayan merupakan masalah yang nyata, di mana ketidakmampuan dalam memenuhi kebutuhan hidup yang paling mendasar masih menjadi tantangan (Suib, 2019).
Kedua, Fluktuasi Hasil Tangkapan. Ketidakpastian harga ikan dan fluktuasi hasil tangkapan menjadi tantangan dalam penghitungan zakat perikanan (Wahyuni, 2021). Ketika kuantitas ikan sedang melimpah, harga yang didapatkan nelayan akan menurun, dan sebaliknya (Wahyuni, 2021).
Ketiga, Pengusaha Perikanan Besar. Di sisi lain, pengusaha perikanan berskala besar memiliki potensi zakat yang sangat signifikan. Usaha perikanan industri dengan armada kapal besar dan fasilitas pengolahan modern menghasilkan keuntungan yang jauh melampaui nisab zakat.
Keempat, Sektor Pengolahan dan Perdagangan. Usaha pengolahan dan perdagangan hasil perikanan juga memiliki potensi zakat yang besar, terutama mengingat nilai ekspor produk perikanan Indonesia yang terus meningkat (Mawardi et al., 2022).

6.3 Tantangan dalam Optimalisasi Zakat Perikanan
Beberapa tantangan dalam optimalisasi zakat perikanan di Indonesia antara lain sebagai berikut.
Pertama, Kesadaran dan Pemahaman. Banyak pelaku usaha perikanan yang belum memahami kewajiban zakat atas hasil usaha mereka. Distribusi zakat yang tidak merata, distribusi secara pribadi, serta kesadaran masyarakat akan kewajiban membayar zakat yang masih minim menjadikan potensi besar zakat hanya sekadar angka semata (Hidayatulloh, 2019).
Kedua, Ketidakpastian Penghasilan. Sifat usaha perikanan yang sangat bergantung pada kondisi alam menyebabkan penghasilan nelayan sangat fluktuatif, sehingga sulit untuk menentukan nisab dan haul secara pasti.
Ketiga, Akses Permodalan. Banyak nelayan tradisional yang menghadapi kesulitan dalam mengakses permodalan formal (Widihastuti & Huda, 2019), sehingga mereka sering kali terjebak dalam utang kepada tengkulak yang mengurangi keuntungan bersih mereka.
Keempat, Regulasi. Belum adanya regulasi yang secara khusus mengatur zakat perikanan menjadi tantangan tersendiri. Regulasi perzakatan di Indonesia masih dinilai lemah dalam kerangka hukum yang dapat mengikat bagi perseorangan atau badan usaha (Hakim, 2016).

7. Zakat Perikanan dalam Konteks Regulasi Indonesia
7.1 Regulasi Zakat di Indonesia
Di Indonesia, pengelolaan zakat diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat. Lahirnya undang-undang ini menandai era baru transformasi zakat nasional yang melahirkan paradigma baru pengelolaan zakat di Indonesia (Hakim, 2016). Undang-undang ini membuka ruang kreasi yang lebih luas, sejalan dengan fikih kontemporer, dalam pendistribusian dana zakat berupa distribusi produktif dan pendayagunaan harta zakat dengan berorientasi maslahat dan keadilan (Hakim, 2016).
Dalam Pasal 22 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat dinyatakan bahwa zakat yang dibayarkan oleh muzaki kepada BAZNAS atau LAZ dikurangkan dari penghasilan kena pajak (Zaifuddin, 2021). Ketentuan ini dimaksudkan agar wajib pajak muslim tidak terkena beban ganda, yaitu kewajiban membayar zakat dan pajak (Hakim, 2016).

7.2 Hubungan Zakat Perikanan dengan Pajak Perikanan
Dalam konteks perpajakan, ikan termasuk dalam kategori Barang Kena Pajak (BKP), namun ikan tidak serta-merta dikenai PPN 10% (Pratiwi, 2021). Pemerintah memberikan berbagai fasilitas perpajakan untuk mendukung sektor perikanan, termasuk pembebasan PPN untuk ikan segar tertentu (Pratiwi, 2021).
Hubungan antara zakat dan pajak dalam sektor perikanan menjadi isu yang kompleks. Di satu sisi, pelaku usaha perikanan yang beragama Islam memiliki kewajiban membayar zakat atas hasil usahanya. Di sisi lain, mereka juga dikenai berbagai kewajiban pajak, termasuk pajak penghasilan dan pajak pertambahan nilai (Pratiwi, 2021). Beban ganda ini menjadi tantangan tersendiri bagi pelaku usaha perikanan Muslim.
Untuk mengatasi beban ganda ini, regulasi zakat sebagai pengurang pajak (tax deduction) telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 (Hakim, 2016). Namun, ketentuan ini masih dinilai belum optimal karena zakat hanya diakui sebagai pengurang Penghasilan Kena Pajak (PKP), bukan sebagai pengurang pajak langsung (tax credit) (Hakim, 2016; Lubis & Latifah, 2019).

7.3 Penerimaan Negara dari Sektor Perikanan
Penerimaan negara dari sektor perikanan saat ini didominasi oleh Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) yang berasal dari Pungutan Hasil Perikanan (PHP) (Trenggono, 2023). Kebijakan Penangkapan Ikan Terukur (PIT) yang berbasis kuota bertujuan untuk memaksimalkan pendapatan negara melalui PNBP, memenuhi prinsip keadilan berusaha karena retribusi diambil setelah dilakukan usaha penangkapan berdasarkan besaran jumlah hasil tangkapan (Trenggono, 2023).
Dalam konteks ini, zakat perikanan dapat menjadi instrumen komplementer yang memperkuat sistem redistribusi pendapatan di sektor perikanan. Sementara PNBP mengalir ke kas negara untuk pembiayaan pembangunan, zakat perikanan mengalir melalui lembaga amil zakat untuk didistribusikan kepada mustahik, termasuk nelayan miskin dan keluarga nelayan yang membutuhkan.
Penerimaan dari sektor perikanan juga dibagi antara pemerintah pusat dan daerah. Berdasarkan UU Nomor 33 Tahun 2004, penerimaan dari sektor perikanan yang terdiri dari hasil pungutan pengusahaan perikanan dan penerimaan pungutan hasil perikanan dibagi antara 20% untuk pemerintah pusat dan sisanya 80% dibagikan secara merata kepada seluruh pemerintah kabupaten/kota di Indonesia (Nasution, 2011).

8. Implementasi Zakat Perikanan: Praktik dan Inovasi
8.1 Mekanisme Pembayaran Zakat Perikanan
Pembayaran zakat perikanan dapat dilakukan melalui beberapa mekanisme berikut.
Pertama, Pembayaran Langsung kepada Mustahik. Meskipun secara hukum syariah sah, pembayaran zakat secara langsung dari muzaki kepada mustahik memiliki kelemahan karena tidak terorganisir dan tidak dapat memaksimalkan fungsi sosial zakat (Fajrina et al., 2020).
Kedua, Pembayaran melalui Lembaga Amil Zakat. Pembayaran zakat melalui BAZNAS atau LAZ yang resmi lebih dianjurkan karena dapat menjamin kepastian dan disiplin pembayar zakat, serta memungkinkan pengelolaan yang lebih terorganisir (Mongkito, 2019). Penyerahan zakat kepada petugas zakat merupakan hal yang biasa dilakukan dan dicontohkan oleh Rasulullah SAW dan para sahabat sesudahnya (Fajrina et al., 2020).
Ketiga, Pembayaran Digital. Dalam era digital, pembayaran zakat perikanan dapat dilakukan melalui platform digital yang memudahkan muzaki dalam menunaikan kewajibannya. Digitalisasi pengelolaan zakat menjadi salah satu strategi penting untuk meningkatkan realisasi penghimpunan zakat di Indonesia (Alwi et al., 2023).

8.2 Inovasi dalam Pengelolaan Zakat Perikanan
Beberapa inovasi yang dapat diterapkan dalam pengelolaan zakat perikanan antara lain sebagai berikut.
Pertama, Waqf Link Fisherman Syariah Insurance (WLFSI). Konsep ini merupakan inovasi pembayaran premi asuransi syariah dengan menggunakan hasil tangkapan laut bagi para nelayan. Dari hasil tangkapan tersebut akan diolah menjadi produk-produk makanan, dan profit yang didapatkan dari operasional WLFSI akan dimanfaatkan untuk pembayaran premi asuransi syariah nelayan dan keluarga nelayan (Wahyuni, 2021). Konsep ini menggabungkan instrumen wakaf, zakat, dan asuransi syariah untuk meningkatkan kesejahteraan nelayan.
Kedua, Zakat Produktif untuk Pemberdayaan Nelayan. Dana zakat perikanan dapat didistribusikan secara produktif untuk memberdayakan nelayan miskin, misalnya melalui bantuan modal usaha, pelatihan, dan pendampingan manajemen usaha (Mawardi et al., 2022). Pemberdayaan ekonomi terbukti mampu meningkatkan pendapatan para penerima program serta kesejahteraan mustahiq (Mawardi et al., 2022).
Ketiga, Integrasi dengan Program Pemerintah. Zakat perikanan dapat disinergikan dengan program-program pemerintah di sektor perikanan, seperti program bantuan nelayan, program pengembangan perikanan budidaya, dan program pengolahan hasil perikanan. Sinergi antara zakat dan program bantuan sosial pemerintah dapat memperkuat upaya pengentasan kemiskinan di kalangan nelayan (Hariyanto & Junaidi, 2023).
Keempat, Blue Sukuk untuk Pembiayaan Perikanan Berkelanjutan. Instrumen Blue Sukuk dapat menjadi alternatif pembiayaan untuk pengembangan sektor perikanan yang berkelanjutan (Hariyanto, 2020). Meskipun bukan zakat secara langsung, Blue Sukuk merupakan instrumen keuangan Islam yang dapat mendukung pengembangan sektor perikanan sekaligus menjaga kelestarian sumber daya laut.

8.3 Distribusi Zakat Perikanan kepada Mustahik
Distribusi zakat perikanan harus dilakukan secara tepat sasaran kepada delapan golongan mustahik yang telah ditetapkan dalam Al-Quran (Q.S. At-Taubah: 60), yaitu: fakir, miskin, amil, muallaf, riqab (hamba sahaya), gharimin (orang yang berutang), fi sabilillah, dan ibnu sabil (Yulinartati et al., 2013).
Dalam konteks sektor perikanan, beberapa kelompok yang paling relevan sebagai mustahik antara lain sebagai berikut.
• Nelayan Miskin (Fakir dan Miskin): Nelayan tradisional yang penghasilannya tidak mencukupi kebutuhan dasar mereka merupakan kelompok mustahik yang paling utama. Kemiskinan nelayan disebabkan oleh berbagai faktor, termasuk perubahan musim, sistem bagi hasil yang kurang berimbang, dan perilaku masyarakat yang kurang memperhitungkan ekonomi (Suib, 2019).
• Anak Buah Kapal (ABK) yang Berpenghasilan Rendah: ABK perikanan yang bekerja dengan upah rendah dan kondisi kerja yang berat juga dapat menjadi mustahik zakat perikanan (Laksono et al., 2024).
• Keluarga Nelayan yang Membutuhkan: Keluarga nelayan yang ditinggalkan saat suami melaut dan tidak memiliki penghasilan tetap juga dapat menjadi mustahik.
• Pengembangan Usaha Perikanan Produktif: Dana zakat perikanan juga dapat didistribusikan secara produktif untuk mengembangkan usaha perikanan bagi mustahik yang memiliki potensi untuk berkembang.

9. Zakat Perikanan dalam Perspektif Ekonomi Islam Makro
9.1 Peran Zakat Perikanan dalam Redistribusi Pendapatan
Zakat perikanan memiliki peran penting dalam redistribusi pendapatan di sektor perikanan. Dalam Islam, regulasi atau media pendistribusi kekayaan adalah zakat (Hidayatulloh, 2019). Melalui mekanisme zakat, kekayaan yang terkonsentrasi di tangan pengusaha perikanan besar dapat didistribusikan kepada nelayan miskin dan keluarga nelayan yang membutuhkan.
Zakat memiliki peran ganda untuk meningkatkan keadilan distribusi: pertama, zakat berfungsi mengurangi tingkat pendapatan yang siap dikonsumsi oleh kelompok kaya; kedua, zakat meningkatkan daya beli kelompok miskin (Aulia, 2020). Dalam konteks sektor perikanan, redistribusi melalui zakat dapat membantu mengurangi kesenjangan antara pengusaha perikanan besar dan nelayan tradisional.

9.2 Zakat Perikanan sebagai Instrumen Stabilisasi Ekonomi
Dalam perspektif ekonomi makro Islam, zakat berfungsi sebagai instrumen stabilisasi ekonomi. Pengaruh zakat memastikan bahwa kegiatan ekonomi dapat berjalan pada tingkat minimum, yaitu pada tingkat pemenuhan kebutuhan primer (Hindardjo, 2018). Dalam konteks sektor perikanan, zakat dapat membantu menstabilkan pendapatan nelayan yang sangat fluktuatif akibat perubahan musim dan kondisi alam.
Zakat juga mendorong aggregate demand karena fungsinya membantu umat untuk mencapai standar hidup di atas tingkat minimum (Hindardjo, 2018). Dengan meningkatnya daya beli mustahik di sektor perikanan, permintaan terhadap produk perikanan pun akan meningkat, yang pada gilirannya akan mendorong pertumbuhan sektor perikanan secara keseluruhan.

9.3 Zakat Perikanan dan Keberlanjutan Sumber Daya Perikanan
Dalam perspektif Islam, pemanfaatan sumber daya alam, termasuk sumber daya perikanan, harus dilakukan secara bertanggung jawab dan berkelanjutan. Etika eksploitasi potensi kelautan berdasarkan ayat-ayat Al-Quran antara lain dengan cara berpegang teguh pada prinsip tauhid, optimalisasi sumber daya, melaksanakan eksploitasi berkelanjutan, menjaga dan mempertahankan kedaulatan wilayah laut, dan menaati regulasi yang ditetapkan oleh pemerintah selaku ulil amri (Zaputra et al., 2023).
Kewajiban zakat perikanan secara tidak langsung mendorong pelaku usaha perikanan untuk mengelola sumber daya perikanan secara berkelanjutan. Pengusaha yang menyadari kewajiban zakatnya akan lebih termotivasi untuk menjaga kelestarian sumber daya perikanan agar usahanya dapat terus berlanjut dan menghasilkan keuntungan yang dapat dizakati.
Dalam konteks ini, kebijakan Penangkapan Ikan Terukur (PIT) yang berbasis kuota (Trenggono, 2023) sejalan dengan prinsip Islam tentang pengelolaan sumber daya alam secara berkelanjutan. Kebijakan ini bertujuan untuk melestarikan sumber daya ikan, mencegah overfishing, dan meningkatkan kesejahteraan nelayan (Trenggono, 2023)—tujuan-tujuan yang selaras dengan maqashid syariah (tujuan-tujuan syariat Islam).

10. Fikih Perikanan: Aspek Halal dan Etika Usaha
10.1 Kehalalan Produk Perikanan
Dalam hukum Islam, ikan dan hasil laut pada umumnya dihukumi halal. Dalam mazhab Sunni, jumhur fuqaha berpendapat bahwa mengonsumsi ikan hukumnya halal secara mutlak (Mufid, 2018). Hal ini menjadi landasan bahwa usaha perikanan merupakan usaha yang halal dan hasilnya dapat menjadi objek zakat.
Namun, kehalalan produk perikanan tidak hanya ditentukan oleh jenis ikannya, tetapi juga oleh proses penangkapan, pengolahan, dan distribusinya. Produk halal olahan hasil laut adalah produk yang berasal dari sumber daya laut yang diproses sesuai dengan syariat Islam (Muthafaticha et al., 2023). Sertifikasi halal untuk produk perikanan menjadi semakin penting, terutama untuk produk yang diekspor ke negara-negara dengan mayoritas penduduk Muslim (Yanuardin, 2024).

10.2 Etika Usaha Perikanan dalam Islam
Islam mengatur berbagai aspek etika dalam usaha perikanan, antara lain sebagai berikut.
Pertama, Kejujuran dalam Transaksi. Penetapan harga yang adil dan transparan dalam jual beli ikan merupakan kewajiban dalam Islam. Penetapan (regulasi) harga dikenal di dunia fikih dengan istilah tas'ir, yang berarti menetapkan harga tertentu pada barang-barang yang diperjualbelikan, yang tidak menzalimi pemilik barang dan pembelinya (Aswawi, 2022). Mekanisme penetapan harga yang terjadi di pelelangan ikan harus sesuai dengan prinsip-prinsip syariat Islam (Aswawi, 2022).
Kedua, Larangan Penimbunan (Ihtikar). Islam melarang penimbunan ikan untuk menaikkan harga di pasar. Praktik ini termasuk dalam kategori ihtikar yang dilarang dalam Islam karena merugikan konsumen dan mengganggu mekanisme pasar yang adil (Wulandari & Zulqah, 2020).
Ketiga, Keadilan dalam Sistem Bagi Hasil. Sistem bagi hasil antara pemilik kapal dan nelayan harus dilakukan secara adil. Kemiskinan nelayan sering kali disebabkan oleh sistem bagi hasil antara pemilik kapal dan nelayan yang kurang berimbang (Suib, 2019). Islam menekankan prinsip keadilan dalam setiap transaksi ekonomi.
Keempat, Tanggung Jawab terhadap Lingkungan. Usaha perikanan harus dilakukan dengan memperhatikan kelestarian lingkungan laut. Eksploitasi laut yang tidak bertanggung jawab, seperti penangkapan ikan di wilayah yang dilarang, tidak adanya izin operasi, dan penggunaan alat tangkap yang dilarang, bertentangan dengan prinsip-prinsip Islam tentang pengelolaan sumber daya alam (Zaputra et al., 2023).

10.3 Fikih Konservasi Laut
Fikih konservasi laut (fiqh al-bi'ah) merupakan upaya merekonstruksi fikih tangkap ikan dalam perspektif eco-syariah. Eco-syariah merupakan nilai-nilai religius yang berfungsi sebagai alat kontrol sosial bagi masyarakat pesisir dalam memanfaatkan sumber daya perikanan yang berkelanjutan (Mufid, 2018). Upaya konservasi laut merupakan jaminan bagi perlindungan kekayaan laut agar tetap lestari dan berkelanjutan (Mufid, 2018).
Dalam konteks zakat perikanan, fikih konservasi laut menjadi relevan karena kewajiban zakat hanya dapat dipenuhi jika sumber daya perikanan tetap lestari. Dengan demikian, kewajiban zakat perikanan secara tidak langsung mendorong pelaku usaha perikanan untuk menjaga kelestarian sumber daya laut.

11. Optimalisasi Pengelolaan Zakat Perikanan
11.1 Penguatan Kelembagaan
Optimalisasi pengelolaan zakat perikanan memerlukan penguatan kelembagaan amil zakat. BAZNAS sebagai lembaga resmi pemerintah yang bertugas mengumpulkan dan menyalurkan zakat perlu mengembangkan program khusus untuk sektor perikanan (Hariyanto & Junaidi, 2023). Beberapa langkah yang dapat dilakukan antara lain sebagai berikut.
• Pembentukan Unit Pengumpul Zakat (UPZ) di Pelabuhan Perikanan: UPZ yang ditempatkan di pelabuhan perikanan dapat memudahkan nelayan dan pengusaha perikanan dalam menunaikan zakat.
• Kerja Sama dengan Kementerian Kelautan dan Perikanan: Sinergi antara BAZNAS dan Kementerian Kelautan dan Perikanan dapat memperkuat pengelolaan zakat perikanan, termasuk dalam hal pendataan muzaki dan mustahik di sektor perikanan.
• Pengembangan Program Pemberdayaan Nelayan Berbasis Zakat: Dana zakat perikanan dapat digunakan untuk program pemberdayaan nelayan, termasuk pelatihan, bantuan modal, dan pendampingan usaha (Mawardi et al., 2022).

11.2 Penguatan Regulasi
Penguatan regulasi zakat perikanan diperlukan untuk memastikan kepatuhan muzaki dalam menunaikan kewajiban zakatnya. Beberapa rekomendasi regulasi antara lain sebagai berikut.
• Penetapan Standar Nisab dan Kadar Zakat Perikanan: Pemerintah bersama ulama perlu menetapkan standar nisab dan kadar zakat perikanan yang jelas dan mudah dipahami oleh pelaku usaha perikanan.
• Integrasi Zakat Perikanan dalam Sistem Perpajakan: Zakat perikanan yang dibayarkan melalui lembaga resmi seharusnya dapat dikurangkan dari kewajiban pajak penghasilan, sehingga tidak terjadi beban ganda bagi muzaki Muslim (Hakim, 2016; Setiady, 2023).
• Sanksi bagi yang Tidak Menunaikan Zakat: Regulasi yang lebih tegas diperlukan untuk mendorong kepatuhan dalam pembayaran zakat. Tidak adanya sanksi bagi muzaki yang tidak menunaikan zakat menjadikan regulasi perzakatan di Indonesia masih lemah (Hakim, 2016).

11.3 Peningkatan Literasi Zakat
Peningkatan literasi zakat di kalangan pelaku usaha perikanan merupakan langkah penting dalam optimalisasi zakat perikanan. Banyak nelayan dan pengusaha perikanan yang belum memahami kewajiban zakat atas hasil usaha mereka. Sosialisasi dan edukasi tentang zakat perikanan perlu dilakukan secara intensif, baik melalui media massa, penyuluhan langsung, maupun melalui lembaga-lembaga keagamaan di daerah pesisir.
Upaya sosialisasi ini dapat dilakukan melalui kerja sama antara BAZNAS, Kementerian Agama, Kementerian Kelautan dan Perikanan, dan organisasi-organisasi nelayan. Kolaborasi dalam program-program seperti penyuluhan, promosi, dan informasi di media serta dalam meningkatkan target penerimaan zakat dapat memaksimalkan manfaat peningkatan penerimaan zakat (Hasan, 2018).

11.4 Digitalisasi Pengelolaan Zakat Perikanan
Digitalisasi pengelolaan zakat perikanan dapat meningkatkan efisiensi dan efektivitas pengumpulan dan distribusi zakat. Dalam era digital, pembayaran zakat dapat dilakukan melalui berbagai platform digital, termasuk aplikasi mobile banking, dompet digital, dan platform zakat online (Alwi et al., 2023).
Sistem Informasi Badan Amil Zakat Nasional (SIMBAZNAS) merupakan program dari sistem informasi manajemen yang dibangun dan dikembangkan untuk keperluan penyimpanan data dan informasi yang dimiliki oleh BAZNAS secara nasional untuk memudahkan pembayaran zakat dan bisa mengontrol pendistribusian dana zakat (Alwi et al., 2023). Sistem ini dapat dikembangkan untuk mencakup data muzaki dan mustahik di sektor perikanan secara lebih komprehensif.

12. Relevansi Zakat Perikanan dalam Konteks Pembangunan Ekonomi Indonesia
12.1 Kontribusi Zakat Perikanan terhadap Pengentasan Kemiskinan Nelayan
Kemiskinan di kalangan nelayan merupakan masalah yang serius di Indonesia. Zakat perikanan dapat menjadi instrumen yang efektif dalam pengentasan kemiskinan nelayan, terutama jika dikelola secara produktif. Peran zakat yang efektif akan berkontribusi dalam mengatasi berbagai permasalahan ekonomi seperti kemiskinan, kesenjangan pendapatan, hingga pengangguran (Fajrina et al., 2020).
Melalui distribusi zakat perikanan yang tepat sasaran, nelayan miskin dapat memperoleh bantuan modal untuk mengembangkan usaha mereka, sehingga dalam jangka panjang mereka dapat bertransformasi dari mustahik menjadi muzaki. Sistem distribusi zakat mempunyai tujuan peningkatan kesejahteraan masyarakat dalam hal perekonomian, sehingga terjadi perubahan dari mustahik menjadi muzaki (Mubarok & Dahlia, 2020).

12.2 Zakat Perikanan dan Ketahanan Pangan
Sektor perikanan memiliki peran penting dalam ketahanan pangan nasional. Ikan merupakan sumber protein hewani yang terjangkau dan bergizi tinggi bagi masyarakat Indonesia. Dengan mengoptimalkan zakat perikanan untuk pemberdayaan nelayan dan pengembangan sektor perikanan, ketahanan pangan nasional pun dapat diperkuat.
Dalam perspektif Islam, ketahanan pangan merupakan bagian dari maqashid syariah, khususnya dalam hal perlindungan jiwa (hifz al-nafs). Optimalisasi zakat perikanan untuk mendukung ketahanan pangan sejalan dengan tujuan-tujuan syariat Islam yang lebih luas.

12.3 Zakat Perikanan dalam Kerangka Blue Economy
Konsep blue economy yang menekankan pada pertumbuhan ekonomi laut yang berkelanjutan (Ayuningtyas & Muchlisoh, 2024) sejalan dengan prinsip-prinsip Islam tentang pengelolaan sumber daya alam secara bertanggung jawab. Zakat perikanan dapat menjadi salah satu instrumen dalam kerangka blue economy yang berbasis nilai-nilai Islam.
Dalam kerangka ini, zakat perikanan tidak hanya berfungsi sebagai instrumen redistribusi pendapatan, tetapi juga sebagai instrumen yang mendorong pengelolaan sumber daya perikanan secara berkelanjutan. Pengusaha perikanan yang menyadari kewajiban zakatnya akan lebih termotivasi untuk menjaga kelestarian sumber daya laut agar usahanya dapat terus berlanjut.

13. Kesimpulan
Zakat perikanan merupakan kewajiban bagi setiap muslim yang memiliki usaha di sektor perikanan dan telah memenuhi syarat-syarat yang ditetapkan oleh syariat Islam. Sebagai salah satu bentuk zakat mal, zakat perikanan memiliki landasan hukum yang kuat dalam Al-Quran, hadis, dan ijtihad ulama. Meskipun terdapat perbedaan pendapat di kalangan ulama mengenai kadar dan mekanisme penghitungannya, prinsip dasarnya adalah bahwa hasil usaha perikanan yang telah mencapai nisab wajib dizakati.
Potensi zakat perikanan di Indonesia sangat besar, mengingat Indonesia merupakan salah satu negara dengan sumber daya perikanan terbesar di dunia (Ayuningtyas & Muchlisoh, 2024). Namun, potensi ini belum dioptimalkan secara maksimal karena berbagai tantangan, termasuk rendahnya kesadaran muzaki, ketidakpastian penghasilan nelayan, lemahnya regulasi, dan kurangnya kelembagaan yang mendukung.
Optimalisasi zakat perikanan memerlukan pendekatan yang komprehensif, mencakup penguatan kelembagaan amil zakat, penguatan regulasi, peningkatan literasi zakat, dan digitalisasi pengelolaan zakat. Sinergi antara zakat perikanan dengan program-program pemerintah di sektor perikanan dan program bantuan sosial juga perlu diperkuat untuk memaksimalkan dampak zakat dalam pengentasan kemiskinan nelayan dan pengembangan sektor perikanan secara berkelanjutan (Hariyanto & Junaidi, 2023).
Dalam perspektif ekonomi Islam yang lebih luas, zakat perikanan merupakan bagian dari sistem redistribusi pendapatan yang adil dan berkelanjutan. Melalui optimalisasi zakat perikanan, cita-cita Islam untuk mewujudkan masyarakat yang sejahtera, adil, dan berkelanjutan dapat lebih mudah tercapai. Zakat perikanan bukan hanya kewajiban agama, tetapi juga merupakan instrumen pembangunan ekonomi yang dapat berkontribusi signifikan terhadap kesejahteraan masyarakat nelayan dan ketahanan pangan nasional.

Daftar Pustaka
Alwi, M., Sarjan, M., Yusuf, H., & Pahri, P. (2023). Digitalisasi pengelolaan dana zakat dalam pemberdayaan ekonomi umat. J-Alif Jurnal Penelitian Hukum Ekonomi Syariah dan Budaya Islam, 8(2), 118. https://doi.org/10.35329/jalif.v8i1.3834
Aqbar, K., & Azwar, A. (2019). Kontekstualisasi kebijakan zakat Umar bin Abdul Aziz dalam perzakatan dan pengentasan kemiskinan di Indonesia. Kajian Ekonomi dan Keuangan, 3(3), 198–218. https://doi.org/10.31685/kek.v3i3.503
Arafah, M. (2019). Zakat dalam perspektif kebijakan fiskal. Bilancia Jurnal Studi Ilmu Syariah dan Hukum, 13(1), 19–40. https://doi.org/10.24239/blc.v13i1.450
Aswawi, N. (2022). Penetapan harga hasil perikanan dalam perspektif ekonomi Islam (Studi kasus pasar pelelangan ikan Kota Kendari). At Tariiz Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam, 1(04), 193–210. https://doi.org/10.62668/attariiz.v1i04.354
Aulia, M. (2020). Penghimpunan dana zakat dan faktor penghambatnya. Al-Mizan Jurnal Hukum dan Ekonomi Islam, 4(1), 32–53. https://doi.org/10.33511/almizan.v4n1.32-53
Ayuningtyas, A. D., & Muchlisoh, S. (2024). Blue economy sebagai solusi keluar dari middle income trap. Seminar Nasional Official Statistics, 2024(1), 1109–1118. https://doi.org/10.34123/semnasoffstat.v2024i1.2267
Fajrina, A. N., Putra, F. R., & Sisillia, A. S. (2020). Optimalisasi pengelolaan zakat: Implementasi dan implikasinya dalam perekonomian. Journal of Islamic Economics and Finance Studies, 1(1), 100. https://doi.org/10.47700/jiefes.v1i1.1918
Hakim, B. R. (2016). Analisis terhadap Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang pengelolaan zakat (perspektif hukum Islam). Syariah Jurnal Hukum dan Pemikiran, 15(2). https://doi.org/10.18592/syariah.v15i2.552
Haliyah, T., Muhtadi, R., & Premananto, G. C. (2018). Zakat sebagai instrumen fiskal dalam menutupi government expenditure di Indonesia. Ulumuna Jurnal Studi Keislaman, 4(2), 187–216. https://doi.org/10.36420/ju.v4i2.3502
Hanim, L., & Noorman, M. S. N. (2018). Kebijakan kelautan dalam rangka menjaga dan mengelola sumber daya alam laut sebagai upaya mewujudkan Indonesia sebagai poros maritim dunia. Jurnal Ilmiah Hukum Legality, 25(1), 1. https://doi.org/10.22219/jihl.v25i1.5985
Hariyanto, E. (2020). Potensi dan strategi penerbitan Blue Sukuk. Indonesian Treasury Review Jurnal Perbendaharaan Keuangan Negara dan Kebijakan Publik, 5(2), 151–170. https://doi.org/10.33105/itrev.v5i2.216
Hariyanto, E., & Junaidi, M. A. (2023). Sinergi pengelolaan zakat dan program bantuan sosial pemerintah untuk mereduksi kemiskinan. Jurnal BPPK Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan, 16(2), 13–31. https://doi.org/10.48108/jurnalbppk.v16i2.785
Hasan, N. I. (2018). Tinjauan penerapan pungutan pajak dan zakat menurut konsep ekonomi Islam di Indonesia. Islamadina Jurnal Pemikiran Islam, 19(2), 75. https://doi.org/10.30595/islamadina.v19i2.2628
Hidayatulloh, H. (2019). Peran zakat dan pajak dalam menyelesaikan masalah perekonomian Indonesia. Al-Huquq Journal of Indonesian Islamic Economic Law, 1(2), 102. https://doi.org/10.19105/alhuquq.v1i2.3087
Hindardjo, A. (2018). Analisa zakat dan instrumen sejenis terhadap sistem fiskal Islam. Jurnal Asy-Syukriyyah, 19(2), 35–60. https://doi.org/10.36769/asy.v19i2.32
Imani, S. (2019). Analisis kesejahteraan maqashid syariah pada usaha mikro kecil menengah. Al-Masraf Jurnal Lembaga Keuangan dan Perbankan, 4(1), 55. https://doi.org/10.15548/al-masraf.v4i1.234
Laksono, A., Setyowati, R. K., & Kartika, D. R. (2024). Hubungan hukum antara anak buah kapal perikanan dengan perusahaan dalam perjanjian kerja laut. Social Jurnal Inovasi Pendidikan IPS, 4(3), 239–251. https://doi.org/10.51878/social.v4i3.3316
Lubis, R. H., & Latifah, F. N. (2019). Analisis strategi pengembangan zakat, infaq, shadaqoh dan wakaf di Indonesia. Perisai Islamic Banking and Finance Journal, 3(1), 45–56. https://doi.org/10.21070/perisai.v3i1.1999
Mawardi, I., Widiastuti, T., Candika, Y. I., & Mustofa, M. U. A. (2022). Peningkatan pendapatan nelayan tradisional melalui pendampingan manajemen usaha dan pemasaran produk olahan ikan. Jurnal Layanan Masyarakat (Journal of Public Services), 6(2), 267–276. https://doi.org/10.20473/jlm.v6i2.2022.267-276
Miskiyah, Z., Zunaidi, A., Almustofa, S., & Suhardi, M. (2022). Kebijakan fiskal dalam perspektif ekonomi makro Islam. Istithmar Jurnal Studi Ekonomi Syariah, 6(1), 69–83. https://doi.org/10.30762/istithmar.v6i1.33
Mongkito, A. W. (2019). Analisis strategi penghimpunan dana zakat lembaga amil zakat nasional Baitul Maal Hidayatullah (LAZNAS BMH). Al-Kharaj Journal of Islamic Economic and Business, 1(1). https://doi.org/10.24256/kharaj.v1i1.793
Mubarok, A., & Dahlia, D. (2020). Implementasi zakat profesi di lingkungan pegawai Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Kalimantan Selatan. At-Taradhi Jurnal Studi Ekonomi, 11(2), 86–103. https://doi.org/10.18592/at-taradhi.v11i2.3975
Mufid, M. (2018). Fikih konservasi laut: Relevansi fiqh al-bi'ah di wilayah pesisir Lamongan. Al-Manahij Jurnal Kajian Hukum Islam, 12(1), 1–16. https://doi.org/10.24090/mnh.v12i1.1356
Muthafaticha, Z., Putra, T. R., & Prabowo, T. A. (2023). Analisis strategi pengembangan produk halal olahan hasil laut di Kecamatan Sepuluh, Kabupaten Bangkalan. Journal of Scientech Research and Development, 5(2), 502–522. https://doi.org/10.56670/jsrd.v5i2.233
Nasruloh, R. (2023). Resume 3 Ekonomi syariah: Konsep kepemilikan dalam Islam. https://doi.org/10.31219/osf.io/uzph4
Nasution, F. A. (2011). Kebijakan perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan daerah pasca reformasi. Jurnal Hukum Ius Quia Iustum, 18(3), 381–404. https://doi.org/10.20885/iustum.vol18.iss3.art5
Nugraha, D. H. (2021). Analisis peran zakat pada masa pandemi Covid-19. Qulubana Jurnal Manajemen Dakwah, 1(2), 88–102. https://doi.org/10.54396/qlb.v1i2.191
Nurlaela, E. (2023). Penangkapan ikan terukur: Tantangan dan penerapan. https://doi.org/10.55981/brin.908.c759
Pratiwi, A. S. (2021). Barang kebutuhan pokok yang tidak dikenai pajak pertambahan nilai. Journal of Law Administration and Social Science, 1(1), 47–60. https://doi.org/10.54957/jolas.v1i1.78
Rahman, M. F. (2013). Sumber-sumber pendapatan dan pengeluaran negara Islam. Al-Iqtishad Journal of Islamic Economics, 5(2). https://doi.org/10.15408/aiq.v5i2.2567
Rosyid, M. (2016). Manajemen berbasis poros maritim Kabinet Kerja Pemerintahan Jokowi–Jusuf Kalla. Bisnis Jurnal Bisnis dan Manajemen Islam, 3(1), 29. https://doi.org/10.21043/bisnis.v3i1.1468
Saputri, O. B., Huda, N., & Hannase, M. (2022). Analisis rencana elektronifikasi keuangan daerah dalam memperluas kontribusi zakat dengan pendekatan fishbone diagram analysis. Al-Muzara'ah, 10(1), 1–17. https://doi.org/10.29244/jam.10.1.1-17
Sari, I. D. O. (2022). Perekonomian Islam pada masa Kerajaan Aceh Darussalam. Jurnal Humanitas Katalisator Perubahan dan Inovator Pendidikan, 8(2), 146–154. https://doi.org/10.29408/jhm.v8i2.5248
Setiady, T. (2023). Kebijakan fiskal negara Indonesia dalam perspektif ekonomi Islam. Yustitia, 9(1), 1–23. https://doi.org/10.31943/yustitia.v9i1.169
Suib, M. S. (2019). Tantangan nelayan dalam menghadapi era globalisasi ekonomi perspektif ekonomi Islam (Studi di Desa Sumberanyar Kec. Paiton Probolinggo). Profit Jurnal Kajian Ekonomi dan Perbankan Syariah, 3(1), 52–70. https://doi.org/10.33650/profit.v3i1.540
Trenggono, S. W. (2023). Penangkapan ikan terukur berbasis kuota untuk keberlanjutan sumber daya perikanan di Indonesia. Jurnal Kelautan dan Perikanan Terapan (JKPT), 1, 1. https://doi.org/10.15578/jkpt.v1i0.12057
Untitled. (2021). Al-Ihkam Jurnal Hukum & Pranata Sosial, 16(2). https://doi.org/10.19105/al-lhkam.v16i2
Wahyuni, S. (2021). Waqf Link Fisherman Syariah Insurance sebagai solusi meningkatkan kesejahteraan hidup nelayan Indonesia. Al-Awqaf Jurnal Wakaf dan Ekonomi Islam, 13(1), 15–38. https://doi.org/10.47411/al-awqaf.v13i1.73
Widihastuti, R., & Huda, H. M. (2019). Aksesibilitas lembaga pembiayaan formal untuk pelaku usaha mikro pengolahan ikan di Kabupaten Gresik. Jurnal Sosial Ekonomi Kelautan dan Perikanan, 14(2), 249. https://doi.org/10.15578/jsekp.v14i2.7932
Wulandari, C., & Zulqah, K. A. (2020). Tinjauan Islam terhadap mekanisme pasar dan penanganan distorsinya. Journal of Islamic Economics and Finance Studies, 1(1), 82. https://doi.org/10.47700/jiefes.v1i1.1923
Yanuardin. (2024). Analisis sertifikasi halal bagi produk pangan di Indonesia. Jurnal Pengabdian Nasional (JPN) Indonesia, 6(1), 27–37. https://doi.org/10.35870/jpni.v6i1.1095
Yulinartati, Y., Roziq, A., & Ekaningsih, L. A. F. (2013). Three circles model revitalisasi lembaga pengelola zakat. Inferensi Jurnal Penelitian Sosial Keagamaan, 7(2), 387. https://doi.org/10.18326/infsl3.v7i2.387-408
Zaifuddin, M. (2021). Muzakki dan mustahiq. https://doi.org/10.31219/osf.io/kd5xq
Zaputra, R., Haddade, H., & Abubakar, A. (2023). Potensi kelautan bagi perekonomian dan etika eksploitasinya dalam perspektif Al-Qur'an. Widya Balina, 8(1), 577–584. https://doi.org/10.53958/wb.v8i1.173
di

Tidak ada komentar:

Posting Komentar