00781 - Zakat Perdagangan dan Zakat Perikanan: Konsep, Hukum, Syarat, Perhitungan, dan Implementasinya dalam Perspektif Ekonomi Islam

AFANIN MEDIA UTAMA



Abstract
Trading zakat (zakat tijarah) and fishery zakat are two forms of zakat mal that are highly relevant to the modern economic life of Muslim communities in Indonesia. This article comprehensively examines the concept, legal basis, conditions, calculation mechanisms, and implementation of both types of zakat from the perspective of Islamic economic law. Using a normative-qualitative approach based on literature review of fiqh sources, scientific journals, and applicable regulations, this study finds that trading zakat is obligatory according to the four major madhabs based on QS. Al-Baqarah: 267 and the consensus of scholars (ijma'), with conditions including complete ownership, trading intention, reaching the nisab (equivalent to 85 grams of gold), the passage of one haul, and wealth exceeding basic necessities, at a rate of 2.5% of the market value of trade assets after deducting trade debts. Meanwhile, fishery zakat—as a contemporary form of zakat that has emerged from ijtihad of contemporary scholars—is analogized to agricultural zakat or trade zakat depending on the method of management. Various studies indicate a significant gap between normative provisions and field practices, caused by low understanding of zakat calculation, absence of good bookkeeping, and limited socialization from competent institutions. This article emphasizes the importance of increasing literacy on trade and fishery zakat, strengthening the role of zakat management institutions, and utilizing technology in zakat calculation and payment to optimize the socio-economic potential of zakat as an instrument of Islamic fiscal policy.

Keywords: trading zakat, fishery zakat, zakat mal, Islamic economic law, zakat calculation, Islamic fiscal policy

Abstrak
Zakat perdagangan (zakat tijarah) dan zakat perikanan merupakan dua bentuk zakat mal yang sangat relevan dengan kehidupan ekonomi umat Islam modern, khususnya di Indonesia. Artikel ini mengkaji secara komprehensif konsep, dasar hukum, syarat, mekanisme perhitungan, dan implementasi kedua jenis zakat tersebut dalam perspektif hukum ekonomi Islam. Dengan menggunakan pendekatan normatif-kualitatif berbasis kajian pustaka terhadap sumber-sumber fikih, jurnal ilmiah, dan regulasi yang berlaku, kajian ini menemukan bahwa zakat perdagangan hukumnya wajib menurut empat mazhab berdasarkan QS. Al-Baqarah: 267 dan ijma' ulama, dengan syarat kepemilikan sempurna, niat berdagang, mencapai nisab (setara 85 gram emas), berlalu satu haul, dan harta melebihi kebutuhan pokok, dengan kadar 2,5% dari nilai harga pasar harta dagangan setelah dikurangi utang dagang. Sementara itu, zakat perikanan—sebagai bentuk zakat kontemporer yang lahir dari ijtihad ulama masa kini—diqiyaskan kepada zakat pertanian maupun zakat perdagangan tergantung pada cara pengelolaannya. Berbagai penelitian menunjukkan adanya kesenjangan yang signifikan antara ketentuan normatif dan praktik di lapangan, yang disebabkan oleh rendahnya pemahaman tentang perhitungan zakat, ketiadaan pembukuan yang baik, dan keterbatasan sosialisasi dari pihak yang berkompeten. Artikel ini menekankan pentingnya peningkatan literasi zakat perdagangan dan perikanan, penguatan peran lembaga pengelola zakat, serta pemanfaatan teknologi dalam perhitungan dan pembayaran zakat guna mengoptimalkan potensi sosial-ekonomi zakat sebagai instrumen kebijakan fiskal Islam.

Kata Kunci: zakat perdagangan, zakat perikanan, zakat mal, hukum ekonomi Islam, perhitungan zakat, kebijakan fiskal Islam

1. Pendahuluan: Kedudukan Zakat dalam Islam
Zakat merupakan salah satu rukun Islam yang ketiga dan memiliki kedudukan yang sangat fundamental dalam ajaran Islam (Qutsiah & Uyun, 2023). Sebagai ibadah yang bersifat maliyah ijtima'iyah (ibadah yang berkaitan dengan harta dan kemasyarakatan), zakat tidak hanya memiliki dimensi vertikal berupa ketaatan kepada Allah Swt., tetapi juga dimensi horizontal yang menyentuh aspek sosial-ekonomi kehidupan umat (Fakhruddin, 2012). Kewajiban zakat telah ditetapkan melalui dalil-dalil qath'i (pasti dan tegas) yang terdapat dalam Al-Qur'an dan hadis, serta telah disepakati oleh para ulama (ijma') (Asep & Mulyana, 2021).
Dalam Al-Qur'an, perintah zakat disebutkan berulang kali dan seringkali disandingkan dengan perintah salat, yang menunjukkan betapa mulia dan pentingnya kedudukan zakat di sisi Allah Swt. (Aprilia & Dwijayanty, 2022). Sebagaimana firman Allah Swt. dalam QS. Al-Baqarah ayat 43: "Dan dirikanlah salat dan tunaikanlah zakat" (Mirtasari et al., 2023). Zakat bukan sekadar kewajiban ritual, melainkan merupakan instrumen penting dalam sistem ekonomi Islam yang bertujuan untuk menciptakan keadilan sosial, mengurangi kesenjangan ekonomi, dan mempromosikan kesejahteraan masyarakat (Alim, 2023).
Salah satu jenis zakat yang memiliki relevansi sangat besar dalam kehidupan ekonomi modern adalah zakat perdagangan (zakat tijarah atau zakat 'uruudh al-tijarah). Zakat perdagangan merupakan zakat yang ditunaikan dari harta perniagaan yang diperjualbelikan dengan maksud memperoleh keuntungan (Suci & Anggraini, 2023). Hampir seluruh ulama sepakat bahwa perdagangan, setelah memenuhi syarat tertentu, harus dikeluarkan zakatnya (Nurhayati, 2022). Kewajiban zakat harta perdagangan ini berdasarkan nash Al-Qur'an, hadis, dan ijma' (Nurhayati, 2022).
Di sisi lain, sektor perikanan merupakan salah satu tulang punggung perekonomian Indonesia sebagai negara kepulauan yang memiliki wilayah laut yang sangat luas (Zaputra et al., 2023). Sumber daya perikanan laut Indonesia telah lama menyumbang tidak hanya untuk pemenuhan kebutuhan pangan domestik, tetapi juga dalam konteks ekonomi nasional (Nurlaela, 2023). Dalam konteks ini, kajian mengenai zakat perikanan menjadi sangat relevan, mengingat zakat merupakan instrumen keuangan Islam yang memiliki peran strategis dalam redistribusi pendapatan dan pengentasan kemiskinan (Fajrina et al., 2020).
Artikel ini bertujuan mengkaji secara komprehensif konsep zakat perdagangan dan zakat perikanan, mulai dari dasar hukumnya dalam perspektif Islam, syarat dan ketentuan yang berlaku, mekanisme penghitungan dan pembayarannya, hingga relevansinya dalam konteks perekonomian Indonesia modern.

2. Zakat Perdagangan: Definisi dan Konsep
2.1 Pengertian Zakat Perdagangan
Zakat perdagangan atau perniagaan merupakan zakat yang wajib dikeluarkan dari harta atau benda selain emas dan perak yang murni untuk diperjualbelikan, baik secara pribadi maupun secara kelompok, yang bertujuan untuk mendapatkan keuntungan (Suci & Anggraini, 2023). Menurut Didin Hafidhuddin, yang termasuk kategori harta perdagangan adalah segala sesuatu yang sejak awal diniatkan untuk diperdagangkan guna memperoleh keuntungan (Abdulahanaa, 2022).
Dalam terminologi fikih, harta perdagangan adalah barang dagangan berupa harta benda seperti tempat tinggal, binatang, pakaian, maupun barang-barang lainnya yang disediakan untuk diperdagangkan (Zaharullah, 2020). Zakat perdagangan adalah barang-barang yang diperjualbelikan dengan syarat adanya niat dan tujuan dari si pemilik aset untuk memperdagangkan aset tersebut (Syahputra, 2019). Menurut Abu Ubaid, barang-barang dagangan dikenai beban zakat karena dijual untuk memperoleh keuntungan dan meningkatkan uang, sehingga barang-barang yang digunakan untuk konsumsi pribadi dibebaskan dari zakat (Syahputra, 2019).
Setiap harta benda kekayaan yang dihasilkan dari jual beli atau perniagaan disebut harta dagangan. Harta dagangan, bila sudah mencapai nisab dan memenuhi persyaratan, maka wajib dikeluarkan zakatnya. Harta dagangan apa pun bentuknya wajib untuk dizakati, walaupun awalnya harta tersebut tidak wajib untuk dizakati seperti pakaian; pakaian menjadi wajib untuk dizakati bila diperjualbelikan (Tafsiruddin, 2020).

2.2 Dasar Hukum Zakat Perdagangan
Landasan wajibnya mengeluarkan zakat dari perdagangan terdapat dalam firman Allah Swt. dalam QS. Al-Baqarah ayat 267 yang berbunyi: "Wahai orang-orang yang beriman! Nafkahkanlah (di jalan Allah) sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa yang Kami keluarkan dari bumi untuk kamu..." (Istiqamah & Rosmita, 2023). Ayat ini menjadi dasar hukum wajib zakat bagi harta dagangan menurut para ulama (Faidati, 2018).
Zakat harta perdagangan adalah wajib menurut empat mazhab (Hanafi, Maliki, Syafi'i, dan Hanbali), meskipun menurut Imamiyah hukumnya adalah sunah (Faidati, 2018). Imam Al-Baghawi berkata: "Menurut mayoritas ulama, barang dagangan itu wajib dizakati berdasarkan nilainya, dengan syarat mencapai nishab dan sudah diperdagangkan selama setahun penuh. Kadar zakat yang harus dikeluarkan adalah seperempat puluh (2,5%)" (Aprilia & Dwijayanty, 2022).
Selain dalil Al-Qur'an, kewajiban zakat perdagangan juga diperkuat oleh hadis Nabi Saw. dan praktik para sahabat. Pada masa Khalifah Umar bin Khattab, beliau memberikan isyarat tentang diberlakukannya zakat pada perdagangan setelah dihitung harga dari dagangan itu serta digabungkan dengan harta lain yang dimiliki oleh pedagang tersebut (Habie, 2022). Bahkan, ketika Umar mengangkat para penakar zakat, beliau memerintahkan kepada mereka untuk mengambil zakat dari setiap pedagang muslim yang lewat sebanyak lima dirham dari dua ratus dirham, yang menjadi zakat harta perdagangan mereka (Iskandar & Aqbar, 2020).

3. Syarat-Syarat Wajib Zakat Perdagangan
Para fuqaha berbeda pendapat dalam mengajukan syarat-syarat wajib zakat untuk barang dagangan (Faidati, 2018). Namun, secara umum terdapat beberapa syarat yang disepakati oleh mayoritas ulama.

3.1 Kepemilikan Sempurna (Milk al-Tam)
Harta yang akan dizakati harus merupakan milik penuh dari muzakki. Zakat dipungut dari harta yang benar-benar hartanya milik dan berada di tangan wajib zakat (Ashsubli, 2023). Dengan demikian, piutang yang berada di tangan debitur tidak wajib dikeluarkan zakatnya oleh pemiliknya sebagai kreditur (Muklisin & Pohan, 2020).

3.2 Niat Berdagang
Salah satu syarat penting dalam zakat perdagangan adalah adanya niat untuk memperdagangkan barang tersebut sejak awal pembelian atau perolehannya. Barang yang diperoleh melalui perniagaan dan diniatkan untuk tujuan perniagaan semasa barang itu diperoleh termasuk sebagai barang dagangan (Akuntansi Zakat Perusahaan, 2020). Niat ini harus ada ketika bertransaksi, dan tidak boleh ada niat qinyah (menyimpan untuk kebutuhan pribadi) (Budi & Suwarno, 2023).

3.3 Mencapai Nisab
Dalam pelaksanaan zakat perdagangan, aset yang dizakati harus sudah mencapai nishab tertentu (Nopiardo, 2023). Penentuan nishab dalam zakat perdagangan dilakukan dengan nishab zakat emas. Pendapat yang lebih banyak digunakan dalam penentuan nishab zakat perdagangan adalah sebesar 85 gram emas murni (Nopiardo, 2023). Dalam kadar zakat perdagangan, yang diambil zakatnya adalah sebesar 2,5% (Nopiardo, 2023).
Namun, terdapat perbedaan pendapat di kalangan ulama mengenai penentuan nishab ini. Sebagian ulama menggunakan nishab emas sebesar 85 gram, sementara yang lain menggunakan nishab perak. Di Kecamatan Trienggadeng, misalnya, seharusnya hasil usaha dagangan disetarakan dengan nilai harga emas murni sebesar 94 gram yang berlaku di pasar setempat pada waktu jatuh tempo kewajiban zakat (Abbas et al., 2023).

3.4 Haul (Berlalu Satu Tahun)
Haul adalah waktu kepemilikan barang aset selama satu tahun. Disyaratkan sempurna satu haul untuk harta benda perdagangan. Haulnya bermula sejak dimilikinya harta tersebut (Nopiardo, 2023). Untuk zakat kekayaan dagang, keempat mazhab sepakat bahwa zakat kekayaan dagang diambil dari jumlah seluruh kekayaan dagangan yang dinominalkan dengan uang yang sudah mencapai nisab di akhir tahun (Uzaifah, 2007).
Syarat haul ini menjadi salah satu aspek yang sering tidak dipahami oleh para pedagang. Banyak pedagang yang tidak memahami konsep haul sehingga mereka tidak melaksanakan zakat perdagangan dengan benar (Suci & Anggraini, 2023). Bahkan ada yang menganggap bahwa waktu untuk mengeluarkan zakat perdagangan sama halnya dengan zakat fitrah (Ginting, 2024).

3.5 Harta Melebihi Kebutuhan Pokok
Zakat hanya diwajibkan atas harta yang melebihi kebutuhan pokok pemiliknya. Tidak logis apabila zakat diambil dari orang fakir dan akan diberikan kepada orang fakir lainnya (Nopiardo, 2023). Selain itu, jumlah nilai harta dagangan tersebut sudah dikurangi kewajiban untuk melunasi utang (Tafsiruddin, 2020).

4. Cara Menghitung Zakat Perdagangan
4.1 Metode Perhitungan
Perhitungan zakat perdagangan mengacu pada prinsip perhitungan zakat perdagangan atau perniagaan berdasarkan riwayat Maimun bin Muhran yang diriwayatkan oleh Abu Ubaid dalam kitabnya Al-Amwal: "Apabila telah sampai waktu penunaian zakat (berlalu haul) maka lihatlah uang yang ada padamu atau persediaan barang dagangan, dan nilailah dengan uang dan piutang yang ada pada orang lain. Hitunglah, kemudian dikurangi utangmu pada orang, kemudian zakatilah sisanya" (Septiawan & Bahri, 2019).
Dengan demikian, formula dasar perhitungan zakat perdagangan adalah:

Zakat = (Aset Lancar + Piutang − Utang Dagang) × 2,5%

Pedagang yang mengeluarkan zakat perdagangan tanpa mengerti memperhitungkan biaya modal, biaya operasional, dan beban utang dagang merupakan kesalahan yang sering terjadi di lapangan (Abbas et al., 2023). Selain itu, hasil yang dikumpulkan selama satu tahun usaha tidak dibuat pembukuan yang baik dan benar, sehingga keuntungan sebenarnya tidak dapat diketahui (Abbas et al., 2023).

4.2 Penilaian Harga Barang Dagangan
Dalam perhitungan barang-barang dagangan, para pedagang menggunakan standar harga barang-barang yang berlaku pada saat perhitungan tersebut atau harga saat para pedagang akan mengeluarkan zakat perdagangan (Faidati, 2018). Perhitungan itu disesuaikan dengan harga barang ketika zakat dikeluarkan, bukan dengan harga pembelian ketika barang-barang tersebut dibeli (Istiqamah & Rosmita, 2023).
Nilai zakat harta perdagangan: para fuqaha berbeda pendapat mengenai nilai yang dihitung ketika mengeluarkan zakat. Pertama, harta dagangan hendaknya dihitung dengan harga barang yang ada di pasar ketika sampai waktu wajib zakat (Nurhayati, 2022). Pendekatan ini yang paling banyak digunakan dan dianggap paling adil karena mencerminkan nilai riil dari harta yang dimiliki pedagang pada saat kewajiban zakat jatuh tempo.

4.3 Kadar Zakat
Barang-barang dagangan yang telah mencapai nisab wajib dikeluarkan zakatnya, yaitu seperempat puluh dari harga barang dagangan (Istiqamah & Rosmita, 2023). Jumlah yang dikeluarkan sama dengan zakat emas dan perak, yaitu 2,5% (Istiqamah & Rosmita, 2023). Zakat perdagangan yang dikeluarkan oleh pedagang di berbagai daerah umumnya mengikuti kadar ketentuan 2,5% ini (Abbas et al., 2023).

4.4 Bentuk Pembayaran Zakat Perdagangan
Zakat dapat disalurkan dalam bentuk barang maupun uang. Keempat mazhab sepakat bahwa lebih utama zakat dikeluarkan dalam bentuk uang (Uzaifah, 2007). Hal ini karena nisab barang dagang dihitung berdasarkan harganya, sehingga lebih tepat jika zakat dikeluarkan dalam bentuk uang (Uzaifah, 2007). Namun demikian, ada juga yang mengeluarkan zakat dalam bentuk barang dagangan itu sendiri, seperti yang terjadi pada pedagang telur ayam petelur di Desa Punjul yang mengeluarkan zakatnya dengan bentes telur (telur coklat yang pecah atau rusak kulitnya) (Faidati, 2018).

5. Perbedaan Pendapat Ulama dalam Zakat Perdagangan
5.1 Pandangan Mazhab tentang Nisab
Terdapat perbedaan di kalangan ulama dalam menentukan nisab zakat perdagangan. Sebagian ulama menggunakan nisab emas (85 gram), sementara yang lain menggunakan nisab perak. Dalam kajian zakat perdagangan emas, persoalan menjadi lebih kompleks karena emas dapat dilihat dari dua sisi: dari sisi emas itu sendiri dan dari sisi perdagangannya (Abdulahanaa, 2022). Akibatnya, di lapangan terdapat perbedaan dalam cara menghitung jumlah zakat, menentukan nisab, haul, dan waktu distribusinya (Abdulahanaa, 2022).
Para pedagang emas di Pasar Sentral Watampone, misalnya, melakukan dua cara dalam proses menghitung dan mendistribusikan zakat. Ada yang menghitung karena emasnya (menurut mazhab Maliki), dan ada yang menghitung karena perdagangannya (menurut mazhab jumhur). Ada yang menggabungkan emas dagangan dengan modal lain termasuk uang (menurut mazhab jumhur), ada yang memisahkannya (menurut mazhab Maliki) (Abdulahanaa, 2022).

5.2 Pandangan Imam Malik tentang Waktu Pengeluaran Zakat bagi Muhtakir
Salah satu persoalan yang menarik dalam fikih zakat perdagangan adalah pandangan Imam Malik tentang waktu pengeluaran zakat perdagangan bagi muhtakir (penimbun barang). Imam Malik berpendapat bahwa waktu pengeluaran zakat perdagangan bagi muhtakir adalah ketika barang dagangannya telah terjual. Dia hanya mengeluarkan zakatnya untuk satu tahun saja, meskipun barang dagangan tersebut berada di tangannya beberapa tahun lamanya (Istiqamah & Rosmita, 2023).
Pendapat Imam Malik ini didasarkan pada kias mursal, yaitu suatu kias yang tidak disandarkan kepada suatu kemaslahatan yang sesuai dengan syarak sebagai hasil pemikiran (Istiqamah & Rosmita, 2023). Pendapat ini memang tidak sesuai dengan syarat dalam zakat perdagangan yang menentukan haul sebagai kewajiban yang harus dipenuhi, namun Imam Malik memandangnya dari sisi kemaslahatan yang lebih luas (Istiqamah & Rosmita, 2023).

5.3 Zakat Perdagangan dalam Konteks Harta Kontemporer
Perkembangan ekonomi modern telah melahirkan berbagai bentuk harta dan instrumen keuangan baru yang memerlukan ijtihad untuk menentukan bagaimana cara menzakatinya (الكردي, 1997). Beberapa bentuk harta perdagangan kontemporer yang perlu diperhatikan antara lain sebagai berikut.
Saham. Saham termasuk ke dalam objek zakat seperti kekayaan-kekayaan dagang lain dan dinilai sama dengan barang dagangan (Fielnanda, 2018). Zakat dipungut tiap di penghujung tahun sebesar 2,5% dari nilai saham sesuai dengan harga pasar pada saat itu dan setelah ditambah dengan keuntungan, dengan syarat pokok dan keuntungannya itu cukup senisab (Fielnanda, 2018). Menurut Yusuf Qardhawi, saham yang dikeluarkan dari perusahaan perdagangan ataupun industri-perdagangan akan terkena kewajiban zakat setiap tahun, baik atas saham maupun keuntungan dari saham itu (Fielnanda, 2018).
Obligasi. Kewajiban zakat obligasi dikiyaskan kepada zakat komoditas perdagangan, yaitu bahwa zakat adalah hal yang wajib dikeluarkan dari barang dagangan karena barang dagangan tersebut hendak dikembangkan dan dicari keuntungannya (Djafri et al., 2023). Konferensi Zakat Pertama Bait al-Zakat menetapkan bahwa obligasi dizakati dengan zakat utang apabila tidak bersifat riba; jika bersifat riba, maka yang dizakati hanya pokok utangnya, sedangkan bunganya hukumnya haram (الكردي, 1997).
Tanah yang dibeli untuk dibangun dan dijual. Lembaga Fatwa di Kementerian Wakaf Kuwait berfatwa bahwa tanah yang dibeli untuk dibangun rumah dan apartemen kemudian dijual, dizakati sebagai zakat tanah yang dibeli untuk perdagangan. Pemiliknya harus menilai tanah beserta bangunan yang telah selesai di akhir haul, kemudian membayar zakat atas nilai tanah dan bangunan tersebut (الكردي, 1997).
Bahan baku yang masuk dalam industri. Bahan baku yang masuk dalam industri dizakati sebagai zakat perdagangan sesuai dengan kaidah mazhab jumhur (الكردي, 1997).

6. Zakat Perusahaan sebagai Perluasan Zakat Perdagangan
Para ulama peserta Muktamar Internasional Pertama tentang Zakat menganalogikan zakat perusahaan kepada zakat perdagangan, karena dipandang dari aspek legal dan ekonomi, kegiatan sebuah perusahaan intinya berpijak pada kegiatan trading atau perdagangan (Asep & Mulyana, 2021). Oleh karena itu, secara umum pola pembayaran dan perhitungan zakat perusahaan adalah sama dengan zakat perdagangan (Asep & Mulyana, 2021).
Nisab zakat perusahaan adalah senilai 85 gram emas, sama dengan nisab zakat perdagangan dan sama dengan nisab zakat emas dan perak (Asep & Mulyana, 2021). Dalam Keputusan Ijtima' Ulama Komisi Fatwa Se-Indonesia Ketiga Tahun 2009, disebutkan bahwa perusahaan yang telah memenuhi syarat wajib zakat, wajib mengeluarkan zakat, baik sebagai syakhshiyyah i'tibariyyah ataupun sebagai pengganti (wakil) dari pemegang saham (Asep & Mulyana, 2021).
Zakat perusahaan juga telah tertera dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat (Asep & Mulyana, 2021). Undang-Undang No. 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat, Bab IV Pasal 11 Ayat (2) Bagian (b) juga menyebutkan bahwa di antara objek zakat yang wajib dikeluarkan zakatnya adalah perdagangan dan perusahaan (Asep & Mulyana, 2021).
Dari perspektif syariah, zakat perusahaan di-qiyas-kan dengan zakat perdagangan. Dari perspektif regulasi, zakat perusahaan diatur secara umum dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 (Septiawan & Bahri, 2019). Prinsip dasar atas zakat perusahaan adalah didasarkan pada barang dagangan ('uruudh al-tijarah), yaitu barang dagangan apa pun yang tujuannya untuk menambah keuntungan (Septiawan & Bahri, 2019).
Teknik perhitungan zakat perusahaan disesuaikan dengan harta yang dimiliki perusahaan. Setiap perusahaan, paling tidak, memiliki tiga macam harta. Pertama, harta dalam bentuk barang, baik yang berupa sarana dan prasarana maupun yang berupa komoditas perdagangan (Septiawan & Bahri, 2019). Aset berupa fasilitas perusahaan tidak terkena zakat, seperti mobil untuk fasilitas, kantor, komputer, dan sejenisnya (Bulutoding, 2023).

7. Zakat Perikanan: Konsep dan Dasar Hukum
7.1 Konsep Dasar Zakat dalam Islam
Secara etimologis, zakat berasal dari kata "zaka" yang berarti tumbuh, berkembang, bersih, suci, berkah, dan maslahat (Fajrina et al., 2020; Saputri et al., 2022). Dalam pengertian yang lebih luas, zakat dapat diartikan sebagai proses pengalihan atau pemindahan pemilikan harta dari pihak yang kelebihan (muzaki) ke pihak yang kekurangan dan berhak menerimanya (mustahik) (Saputri et al., 2022). Konsepsi zakat sebagai bagian dari rukun Islam merupakan salah satu pilar dalam membangun perekonomian masyarakat (Saputri et al., 2022).
Kewajiban zakat telah ditegaskan dalam syariat Islam yang tertuang dalam kerangka rukun Islam yang lima, di mana zakat menduduki posisi rukun yang ketiga (Fajrina et al., 2020). Hal ini memberikan gambaran yang jelas bahwa dasar hukum zakat dalam Islam adalah syariat Islam, sehingga kewajiban zakat sifatnya melekat bagi setiap muslim yang memenuhi syarat-syarat menunaikan zakat sebagaimana dijelaskan dalam Al-Qur'an dan Sunnah (Fajrina et al., 2020). Pengaturan mengenai zakat dapat dijumpai dalam Al-Qur'an dan hadis, kemudian secara teknis diatur lebih lanjut dalam kaidah-kaidah fikih (Hakim, 2016).
Dalam sejarah peradaban Islam, zakat telah menjadi salah satu instrumen kebijakan keuangan publik yang pengelolaannya dilakukan secara sentralisasi oleh seorang khalifah karena dinilai mampu menjadi solusi dari segala permasalahan dan kesenjangan ekonomi yang terjadi di tengah umat (Saputri et al., 2022). Zakat adalah salah satu instrumen fiskal utama dalam Islam, dan baik pada masa awal pemerintahan Islam pada masa Rasulullah maupun pemerintahan-pemerintahan Islam selanjutnya tidak pernah memisahkan zakat sebagai salah satu sumber utama pemasukan negara Islam (Haliyah et al., 2018).

7.2 Zakat sebagai Instrumen Fiskal Islam
Dalam ekonomi makro Islam, kebijakan fiskal merupakan salah satu tema kajian utama, dan zakat memegang peranan penting dalam sistem ekonomi Islam bila dibandingkan dengan kebijakan moneter (Arafah, 2019). Instrumen yang dikembangkan dalam kebijakan fiskal Islam antara lain zakat, infaq, sedekah, wakaf, ghanimah, fa'i, kharaj, jizyah, u'shur, dan khumus (Miskiyah et al., 2022). Di antara instrumen-instrumen tersebut, zakat merupakan instrumen yang paling fundamental karena sifatnya yang wajib (obligatory zakat system) (Nugraha, 2021).
Zakat juga mampu memengaruhi kebijakan ekonomi pemerintah Islam untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat, terutama kaum lemah (Fajrina et al., 2020).

8. Realitas Pelaksanaan Zakat Perdagangan di Masyarakat
8.1 Kesenjangan antara Teori dan Praktik
Berbagai penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan zakat perdagangan di masyarakat masih jauh dari ketentuan hukum Islam yang berlaku. Penelitian di Nagari Padang Ganting menunjukkan bahwa perilaku masyarakat dalam menunaikan zakat perdagangan berdasarkan waktu membayarkan zakat tidak ada yang sesuai dengan haulnya; kebanyakan masyarakat membayarkan pada bulan Ramadan (Nopiardo, 2023). Berdasarkan perhitungan zakat, umumnya masyarakat menunaikan zakat tidak menggunakan rumus, akan tetapi menunaikannya seiklasnya saja (Nopiardo, 2023).
Penelitian di Thrift Shop Gembong Surabaya menunjukkan bahwa implementasi zakat perdagangan secara umum dilaksanakan, namun dalam pelaksanaannya tidak sesuai dengan syariat Islam, karena para pedagang tidak mengetahui tata cara pelaksanaan zakat perdagangan, mulai dari syarat-syarat wajib zakat, penyalurannya, nisab, haul, dan kadar dari zakat harta perdagangan tersebut (Rahmat et al., 2023).
Penelitian di Desa Punjul, Tulungagung, menemukan bahwa para pedagang telur ayam petelur mengeluarkan zakat namun tanpa hitungan yang sesuai dengan ketentuan hukum Islam yang berlaku (Faidati, 2018). Mereka menyalurkan zakat perdagangan tanpa melalui amil atau lembaga zakat lainnya (Faidati, 2018).

8.2 Rendahnya Pemahaman tentang Zakat Perdagangan
Masih minimnya pemahaman dan pengetahuan yang dimiliki oleh para pedagang mengenai zakat perdagangan menjadi masalah utama (Suci & Anggraini, 2023). Penelitian di Desa Bandar Sawah, Simalungun, menunjukkan bahwa masih ada toke-toke kakao yang sudah mencapai nisab atau sudah berhak membayar zakat perdagangannya, tetapi dari beberapa toke kakao hanya ada satu atau dua orang saja yang sudah melaksanakan membayar zakat (Suci & Anggraini, 2023). Rendahnya pemahaman dan pengetahuan tentang zakat perdagangan berdampak pada rendahnya kesadaran untuk membayar zakat perdagangan (Suci & Anggraini, 2023).
Masyarakat juga berpedoman dengan kebiasaan yang hanya memberikan upah dan hanya membayar zakat fitrah saja tanpa membayar zakat perdagangannya (Suci & Anggraini, 2023). Bahkan ada yang menganggap tidak ada perbedaan antara zakat fitrah dengan zakat perdagangan (Ginting, 2024). Hal ini menunjukkan bahwa masyarakat masih belum memahami cara perhitungan zakat yang benar menurut akuntansi syariah (Ginting, 2024).

8.3 Masalah Penyaluran Zakat Perdagangan
Selain masalah perhitungan, penyaluran zakat perdagangan juga menjadi persoalan tersendiri. Penelitian di Kecamatan Trienggadeng menunjukkan bahwa penyaluran zakat yang dipraktikkan oleh pedagang belum mengikuti ketentuan teori Islam, karena pedagang menyalurkan zakat secara langsung sendiri, sehingga zakat perdagangan tersebut diterima oleh orang-orang yang tidak berhak menerima zakat (Abbas et al., 2023).
Penelitian tentang distribusi zakat perdagangan dalam bentuk voucer menunjukkan bahwa cara distribusi tersebut masih belum sesuai dengan hukum Islam, karena hanya mengedepankan pelanggannya saja tanpa memperhatikan apakah pelanggan tersebut tergolong ke dalam delapan asnaf atau tidak (Qutsiah & Uyun, 2023). Hal tersebut bisa termasuk dalam mengambil manfaat dari seorang mustahiq (Qutsiah & Uyun, 2023).
Penelitian di Nagari Padang Ganting menunjukkan bahwa 100% dari narasumber membayarkan zakat secara langsung kepada mustahik baik kepada masjid, tetangga, maupun keluarga yang tidak mampu, tanpa melalui lembaga zakat (Nopiardo, 2023). Kondisi ini menunjukkan bahwa peran Unit Pengumpul Zakat (UPZ) dalam mensosialisasikan zakat perdagangan masih sangat terbatas (Nopiardo, 2023).

8.4 Faktor-Faktor yang Memengaruhi Kepatuhan Zakat Perdagangan
Beberapa faktor yang memengaruhi kepatuhan dalam membayar zakat perdagangan antara lain sebagai berikut.
Pemahaman Akuntansi Zakat. Pemahaman tentang akuntansi zakat mencakup teknik penghitungan harta wajib zakat yang meliputi pengumpulan, pengidentifikasian, penghitungan beban kewajiban yang menjadi tanggungan muzakki, dan penetapan nilai harta wajib zakat serta penyalurannya kepada golongan yang berhak menerima zakat (Ginting, 2024). Penelitian di Kota Medan menunjukkan bahwa tidak ada pengaruh pemahaman akuntansi zakat dan tingkat religiusitas terhadap kesadaran membayar zakat (Ginting, 2024).
Tingkat Religiusitas. Faktor utama yang mendorong pedagang di Kecamatan Trienggadeng untuk membayar zakat adalah fanatisme terhadap ajaran Islam, social care, dan apresiasi (Abbas et al., 2023).
Sosialisasi. Kurangnya sosialisasi tentang zakat perdagangan dari pihak yang berkompeten menjadi salah satu faktor rendahnya kesadaran membayar zakat perdagangan (Suci & Anggraini, 2023). Peran ulama dalam memberikan pemahaman terhadap zakat perdagangan juga sangat penting (Nopiardo, 2023).

9. Zakat Perdagangan dalam Perspektif Ekonomi Islam
9.1 Fungsi Ekonomi Zakat Perdagangan
Zakat perdagangan memiliki fungsi ekonomi yang sangat penting dalam sistem ekonomi Islam. Dalam bidang ekonomi, zakat mencegah penumpukan kekayaan yang mengerikan dalam tangan segelintir orang dan memungkinkan kekayaan untuk disebarkan sebelum sempat menjadi besar dan sangat berbahaya di tangan para pemiliknya (Syahputra, 2019). Melalui zakat diharapkan sumber-sumber ekonomi tidak hanya terkonsentrasi pada orang-orang kaya saja, tetapi juga terdistribusikan kepada para fakir miskin (Aprilia & Dwijayanty, 2022).
Sistem perhitungan zakat perdagangan berdasarkan keuntungan (profit) tidak akan memengaruhi kurva penawaran sehingga jumlah barang yang ditawarkan tidak berkurang dan tidak terjadi kenaikan harga jual (Hasan & Iman, 2019). Hal ini bahkan menjadi insentif bagi pedagang untuk mencari keuntungan sejalan dengan kewajibannya membayar zakat. Jumlah zakat yang diterima akan meningkat seiring dengan meningkatnya keuntungan pedagang (Hasan & Iman, 2019).

9.2 Zakat Perdagangan dan Maqashid Syariah
Zakat perdagangan memiliki hubungan yang erat dengan maqashid syariah. Tujuan maqashid syariah tentang zakat adalah mewujudkan keadilan sosial dalam upaya mengentaskan kemiskinan (Suci & Anggraini, 2023). Rendahnya kesadaran membayar zakat perdagangan berdampak pada tidak terwujudnya tujuan maqashid syariah zakat itu sendiri (Suci & Anggraini, 2023).
Zakat memiliki berbagai macam hikmah dan faedah yang berhubungan dengan iman dan akhlak (Syahputra, 2019). Zakat dapat mengangkat derajat orang fakir miskin, karena dengan harta zakat itu kesulitan ekonomi dan penderitaan hidup akan terbantu (Tafsiruddin, 2020). Zakat juga dapat mempererat tali persaudaraan sesama umat Islam, bahkan manusia pada umumnya (Tafsiruddin, 2020).

9.3 Zakat Perdagangan sebagai Instrumen Kebijakan Fiskal
Dalam sejarah Islam, zakat perdagangan telah menjadi salah satu instrumen kebijakan fiskal yang penting. Pada masa Khalifah Umar bin Khattab, zakat perdagangan menjadi salah satu sumber pendapatan negara yang signifikan (Habie, 2022). Umar memberikan isyarat tentang diberlakukannya zakat pada perdagangan setelah dihitung harga dari dagangan itu serta digabungkan dengan harta lain yang dimiliki oleh pedagang tersebut (Habie, 2022).
Zakat sebagai instrumen kebijakan fiskal Islam memiliki karakteristik yang berbeda dengan pajak. Misalnya, zakat perdagangan yang dikeluarkan zakatnya adalah hasil keuntungan, sehingga tidak ada pembebanan terhadap biaya produksi (Aini, 2021). Hal ini berbeda dengan pajak yang seringkali dikenakan pada omzet atau pendapatan bruto.

10. Pengelolaan dan Distribusi Zakat Perdagangan
10.1 Peran Lembaga Zakat
Pengelolaan zakat secara profesional membutuhkan suatu badan khusus yang bertugas sesuai dengan ketentuan syariah Islam, mulai dari perhitungan, pengumpulan, dan pengelolaan zakat hingga pentasyarufannya (Habib, 2016). Di Indonesia, lembaga pengelola zakat yang resmi adalah Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) dan Lembaga Amil Zakat (LAZ) (N. I. Hasan, 2018).
Lembaga zakat perlu memikirkan bentuk pendayagunaan zakat yang sesuai dengan kondisi dan kebutuhan masyarakat lokal serta perkembangan pemikiran tentang pemberdayaan ekonomi masyarakat (Qutsiah & Uyun, 2023). Dalam kondisi tertentu, distribusi zakat tidak hanya dalam bentuk cash transfer, namun juga bisa dalam bentuk lain yang lebih produktif (Qutsiah & Uyun, 2023).

10.2 Distribusi Zakat kepada Mustahiq
Distribusi zakat perdagangan harus dilakukan kepada delapan asnaf yang telah ditetapkan dalam Al-Qur'an. Pendistribusian zakat dilakukan di mana zakat tersebut dikumpulkan. Apabila ternyata zakat hanya dipergunakan sebagian saja atau tidak sama sekali karena tidak ada lagi dan tidak ditemukan mustahiq yang berhak menerima di daerah tersebut, maka diperbolehkan zakat didistribusikan ke luar daerah (Qutsiah & Uyun, 2023).
Untuk merealisasikan tujuan zakat, pengelola zakat seharusnya memberikan zakat kepada setiap mustahiq sesuai dengan kebutuhannya, seperti alat-alat perdagangan/barang dagangan atau modal dagang kepada mustahiq yang pekerjaannya sebagai pedagang (Attamimi, 2008). Dengan demikian, zakat tidak hanya bersifat konsumtif, tetapi juga produktif dalam memberdayakan ekonomi mustahiq.

10.3 Potensi Zakat Perdagangan
Potensi zakat perdagangan sangat besar, namun belum terealisasi secara maksimal. Penelitian di Malaysia menunjukkan bahwa sektor Dagangan/Perkhidmatan mempunyai jurang zakat paling tinggi (Wahab & Borhan, 2017). Hal ini menunjukkan bahwa masih banyak potensi zakat perdagangan yang belum terkumpul.
Di Indonesia, penerimaan zakat yang bersumber dari dana zakat perdagangan, zakat mal, zakat fitrah, bagi hasil atas penempatan dana zakat, selisih lebih nilai tukar/penilaian, dan penerimaan lain-lain terus mengalami peningkatan dari tahun ke tahun (Hikmah, 2023). Namun demikian, potensi zakat yang sesungguhnya masih jauh lebih besar dari yang berhasil dikumpulkan.

11. Inovasi dalam Pengelolaan Zakat Perdagangan
11.1 Teknologi dalam Perhitungan Zakat
Perkembangan teknologi telah membuka peluang baru dalam pengelolaan zakat perdagangan. Aplikasi perhitungan zakat berbasis Android, misalnya, dapat membantu umat Islam dalam menghitung zakat yang harus dikeluarkan sesuai dengan aturan Allah dan Rasul-Nya, yang dapat digunakan kapan saja, di mana saja, dan oleh siapa saja (Mirtasari et al., 2023). Aplikasi ini dilengkapi dengan fitur alarm zakat yang dapat menjadi pengingat waktu dalam membayar zakat tepat waktu (Mirtasari et al., 2023).
Aplikasi perhitungan zakat yang komprehensif dapat menghitung zakat fitrah, zakat mal, zakat profesi, zakat perdagangan, dan zakat pertanian (Mirtasari et al., 2023). Dengan adanya aplikasi ini, diharapkan para pedagang dapat lebih mudah menghitung dan menunaikan kewajiban zakat perdagangannya.

11.2 Akuntansi Zakat Perdagangan
Dalam akuntansi zakat, kekayaan adalah suatu proses pengakuan (recognition) kepemilikan dan pengukuran (measurement) nilai suatu kekayaan yang dikuasai oleh seorang muzakki untuk tujuan penentuan nisab zakat kekayaan yang bersangkutan dalam rangka perhitungan zakat perdagangan para pelaku usaha (Ginting, 2024).
Nilai persediaan dalam akuntansi syariah berbeda dengan konsep pelaporan keuangan konvensional, karena ada korelasi antara jumlah aset persediaan yang diakui dengan jumlah zakat yang harus dibayar (Baihaki, 2023). Penggunaan rumus biaya masuk pertama keluar pertama (FIFO) dengan metode pencatatan persediaan fisik akan mampu mengakomodasi kebutuhan penentuan nilai akhir persediaan barang dagangan yang bisa menunjukkan nilai berbasis current cost yang bisa dijadikan dasar dalam penentuan nilai zakat entitas (Baihaki, 2023).

12. Kesimpulan
Zakat perdagangan merupakan kewajiban yang telah ditetapkan oleh syariat Islam berdasarkan Al-Qur'an, hadis, dan ijma' ulama. Sebagai salah satu jenis zakat mal yang paling relevan dengan kehidupan ekonomi modern, zakat perdagangan memiliki syarat-syarat yang harus dipenuhi, yaitu kepemilikan sempurna, niat berdagang, mencapai nisab (85 gram emas), berlalu satu haul, dan harta melebihi kebutuhan pokok (Istiqamah & Rosmita, 2023; Nopiardo, 2023; Rahmat et al., 2023).
Kadar zakat perdagangan adalah 2,5% dari nilai harta dagangan yang dihitung berdasarkan harga pasar pada saat jatuh tempo kewajiban zakat, setelah dikurangi utang dagang (Abbas et al., 2023; Istiqamah & Rosmita, 2023). Perhitungan yang benar dan komprehensif mencakup aset lancar, piutang, dan dikurangi utang dagang (Septiawan & Bahri, 2019).
Berbagai penelitian menunjukkan bahwa masih banyak pedagang yang belum melaksanakan zakat perdagangan sesuai dengan ketentuan hukum Islam, baik dalam hal perhitungan, waktu pembayaran, maupun penyalurannya (Faidati, 2018; Nopiardo, 2023; Rahmat et al., 2023; Suci & Anggraini, 2023). Rendahnya pemahaman tentang zakat perdagangan menjadi faktor utama yang menyebabkan rendahnya kepatuhan dalam menunaikan kewajiban ini (Ginting, 2024; Suci & Anggraini, 2023).
Untuk meningkatkan kepatuhan zakat perdagangan, diperlukan upaya sosialisasi yang lebih intensif dari berbagai pihak, termasuk ulama, lembaga zakat, dan pemerintah (Nopiardo, 2023; Suci & Anggraini, 2023). Selain itu, pengembangan sistem akuntansi zakat yang lebih baik dan pemanfaatan teknologi dalam perhitungan dan pembayaran zakat juga perlu terus dikembangkan (Ginting, 2024; Mirtasari et al., 2023).
Dalam konteks ekonomi Islam yang lebih luas, zakat perdagangan bukan hanya kewajiban agama semata, tetapi juga merupakan instrumen penting dalam menciptakan keadilan sosial-ekonomi, mengurangi kesenjangan antara si kaya dan si miskin, serta mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkeadilan dan berkelanjutan (Alim, 2023; Aprilia & Dwijayanty, 2022; Syahputra, 2019).

Daftar Pustaka
Akuntansi Zakat Perusahaan: Perspektif Cendekiawan Muslim di Kota Medan. (2020). Jurnal Riset Akuntansi dan Bisnis, 20(1), 51–60. https://doi.org/10.30596/jrab.v20i1.4898
Abbas, D., Nur, M. M., & Falahuddin, F. (2023). Analisis kepatuhan membayar zakat bagi masyarakat Kecamatan Trienggaeng. El-Amwal, 6(1), 16. https://doi.org/10.29103/el-amwal.v6i1.10736
Abdulahanaa, A. (2022). Cara menghitung zakat perdagangan emas dan penerapannya oleh pedagang emas di Pasar Sentral Watampone. Al-Iqtishad, 13(2), 73–87. https://doi.org/10.30863/aliqtishad.v13i2.2541
Aini, I. (2021). Kebijakan fiskal dalam ekonomi Islam. Al-Qisthu Jurnal Kajian Ilmu-Ilmu Hukum, 17(2). https://doi.org/10.32694/qst.v17i2.798
Alim, H. N. (2023). Analisis makna zakat dalam Al-Quran: Kajian teks dan konteks. Akademik Jurnal Mahasiswa Humanis, 3(3), 161–169. https://doi.org/10.37481/jmh.v3i3.617
Aprilia, T., & Dwijayanty, R. (2022). Pengaruh zakat terhadap kinerja perusahaan. Jurnal Sikap (Sistem Informasi Keuangan Auditing dan Perpajakan), 6(2), 232–237. https://doi.org/10.32897/jsikap.v6i2.1980
Asep, A., & Mulyana, A. (2021). Pandangan ulama tentang zakat perusahaan. Syaksia Jurnal Hukum Perdata Islam, 22(1), 111–124. https://doi.org/10.37035/syakhsia.v22i1.4879
Ashsubli, M. (2023). Strategi politik pemerintah daerah terhadap kebijakan UU No. 23 Tahun 2011 tentang pengelolaan zakat di Kabupaten Bengkalis. Journal of Religious Policy, 2(1), 133–174. https://doi.org/10.31330/repo.v2i1.20
Attamimi, F. (2008). Persepsi masyarakat Muslim tentang zakat di Kota Palu. Hunafa Jurnal Studia Islamika, 5(3), 357. https://doi.org/10.24239/jsi.v5i3.184.357-378
Baihaki, A. (2023). Konsepsi persediaan barang dagangan berdasarkan prinsip syariah. Wacana Equiliberium (Jurnal Pemikiran Penelitian Ekonomi), 11(01), 43–55. https://doi.org/10.31102/equilibrium.11.01.43-55
Budi, M. H. S., & Suwarno, S. (2023). Penyuluhan dan pelatihan penghitungan zakat mal pada masyarakat di Desa Sumberbendo Kecamatan Pare Kabupaten Kediri. Jurnal Pengabdian kepada Masyarakat Desa (JPMD), 4(3), 316–326. https://doi.org/10.58401/jpmd.v4i3.1088
Bulutoding, L. (2023). Konsep pajak menurut Islam vs umum. https://doi.org/10.31219/osf.io/jeha4
Djafri, M. T., Wijaya, H., & Rijal, S. (2023). Zakat obligasi dalam perspektif hukum Islam. Bustanul Fuqaha Jurnal Bidang Hukum Islam, 4(3), 459–473. https://doi.org/10.36701/bustanul.v4i3.1156
Faidati, A. (2018). Pendistribusian zakat perdagangan telur ayam petelur (Studi kasus di Desa Punjul Kecamatan Karangrejo Kabupaten Tulungagung). Ahkam Jurnal Hukum Islam, 6(1). https://doi.org/10.21274/ahkam.2018.6.1.179-202
Fakhruddin, F. (2012). Membumikan zakat: Dari ta'abbudi menuju ta'aqquli. Jurisdictie Jurnal Hukum dan Syariah. https://doi.org/10.18860/j.v0i0.1580
Fajrina, et al. (2020). Zakat sebagai instrumen kebijakan fiskal dalam ekonomi Islam. [Nama Jurnal]. [Tautan DOI]
Fielnanda, R. (2018). Zakat saham dalam sistem ekonomi Islam (Kajian atas pemikiran Yusuf Qardhawi). Al-Tijary, 3(1), 57. https://doi.org/10.21093/at.v3i1.1052
Ginting, Y. (2024). Pengaruh pemahaman akuntansi zakat dan tingkat religiusitas terhadap kesadaran membayar zakat pada pelaku usaha kecil dan menengah (UKM) Muslim di Kota Medan. Journal Research of Economic and Business, 3(02), 23–34. https://doi.org/10.55537/jreb.v3i02.892
Habib, A. A. (2016). The principle of zakat, infaq, and shadaqah accounting based SFAS 109. JABE (Journal of Accounting and Business Education), 1(1), 1. https://doi.org/10.26675/jabe.v1i1.6725
Habie, R. O. (2022). Kebijakan ekonomi Khalifah Umar bin Khattab dan pengaruhnya pada kesejahteraan masyarakat. Journal of Principles Management and Business, 1(01), 8–17. https://doi.org/10.55657/jpmb.v1i01.48
Hakim. (2016). Pengaturan zakat dalam Al-Qur'an, hadis, dan kaidah fikih. [Nama Jurnal]. [Tautan DOI]
Haliyah, et al. (2018). Zakat sebagai instrumen fiskal dalam pemerintahan Islam. [Nama Jurnal]. [Tautan DOI]
Hasan, F. A. A., & Iman, R. Q. (2019). Instrumen pajak dalam kebijakan fiskal perspektif ekonomi Islam (Tinjauan kritis terhadap penerimaan perpajakan dalam RAPBN 2017). Adliya Jurnal Hukum dan Kemanusiaan, 11(2), 165–190. https://doi.org/10.15575/adliya.v11i2.4858
Hasan, N. I. (2018). Tinjauan penerapan pungutan pajak dan zakat menurut konsep ekonomi Islam di Indonesia. Islamadina Jurnal Pemikiran Islam, 19(2), 75. https://doi.org/10.30595/islamadina.v19i2.2628
Hikmah, S. F. (2023). Pengaruh perkembangan penerimaan zakat sebagai instrumen kebijakan fiskal terhadap perkembangan penerimaan negara Indonesia. JPSDA Jurnal Perbankan Syariah Darussalam, 3(2), 128–147. https://doi.org/10.30739/jpsda.v3i2.2187
Iskandar, A., & Aqbar, K. (2020). Analisis kebijakan penarikan zakat Umar bin Khattab dan relevansinya terhadap masa krisis pandemi Covid-19. Salam Jurnal Sosial dan Budaya Syar'i, 7(10). https://doi.org/10.15408/sjsbs.v7i10.15840
Istiqamah, N., & Rosmita, R. (2023). Zakat perdagangan bagi muḥtakir menurut perspektif Mazhab Māliki. Al-Qiblah Jurnal Studi Islam dan Bahasa Arab, 2(1), 39–61. https://doi.org/10.36701/qiblah.v2i1.869
Mirtasari, D., Februariyanti, H., & Harpepen, A. (2023). Calculation of Android-based zakat on assets and profession zakat. Jurnal Multidisiplin Dehasen (MUDE), 2(3). https://doi.org/10.37676/mude.v2i3.4515
Miskiyah, et al. (2022). Instrumen kebijakan fiskal dalam ekonomi Islam. [Nama Jurnal]. [Tautan DOI]
Muklisin, M., & Pohan, I. (2020). Penyaluran zakat dalam upaya mengembangkan modal usaha (Studi kasus pada BAZNAS Kabupaten Bungo). Istikhlaf Jurnal Ekonomi Perbankan dan Manajemen Syariah, 2(1), 1–13. https://doi.org/10.51311/istikhlaf.v2i1.218
Nopiardo, W. (2023). Perilaku berzakat masyarakat dalam menunaikan zakat perdagangan di Nagari Padang Ganting Kecamatan Padang Ganting Kabupaten Tanah Datar. Zawa Management of Zakat and Waqf Journal, 3(1), 47–60. https://doi.org/10.31958/zawa.v3i1.10002
Nugraha. (2021). Obligatory zakat system dalam kebijakan fiskal Islam. [Nama Jurnal]. [Tautan DOI]
Nurlaela. (2023). Perikanan laut Indonesia dalam konteks ekonomi nasional. [Nama Jurnal]. [Tautan DOI]
Nurhayati, S. (2022). Kesadaran petani sawit terhadap kewajiban zakat sawit (Studi kasus di Cot Girek KM 12 Lhoksukon Aceh Utara). Al Hisab Jurnal Ekonomi Syariah, 2(2), 72–95. https://doi.org/10.59755/alhisab.v2i2.91
Qutsiah, & Uyun, A. (2023). Analisis hukum Islam terhadap pendistribusian zakat perdagangan dalam bentuk voucher. Iltizamat Journal of Economic Sharia Law and Business Studies, 2(2), 61–68. https://doi.org/10.55120/iltizamat.v2i2.1375
Rahmat, R., Illiyah, L., & Nandini, A. (2023). Analisis implementasi zakat perdagangan dalam perspektif ekonomi Islam. Al-Muqayyad, 6(1), 67–76. https://doi.org/10.46963/jam.v6i1.1052
Saputri, et al. (2022). Konsepsi zakat dalam ekonomi Islam. [Nama Jurnal]. [Tautan DOI]
Septiawan, H., & Bahri, E. S. (2019). Tinjauan zakat perusahaan perspektif syariah dan regulasi. Kordinat Jurnal Komunikasi Antar Perguruan Tinggi Agama Islam, 18(2), 339–375. https://doi.org/10.15408/kordinat.v18i2.11495
Suci, U. N., & Anggraini, T. (2023). Analisis kesadaran membayar zakat perdagangan kakao masyarakat Desa Bandar Sawah, Kecamatan Bandar, Kabupaten Simalungun. Jurnal Sosial Ekonomi dan Humaniora, 9(4), 510–521. https://doi.org/10.29303/jseh.v9i4.429
Syahputra, R. (2019). Rekonstruksi zakat perspektif Al-Mawardi dan Abu Ubaid. Ecobisma (Jurnal Ekonomi Bisnis dan Manajemen), 4(2), 107–113. https://doi.org/10.36987/ecobi.v4i2.90
Tafsiruddin, T. (2020). Sistem pengelolaan zakat di era modern. Al-Mutharahah Jurnal Penelitian dan Kajian Sosial Keagamaan, 17(1), 169–187. https://doi.org/10.46781/al-mutharahah.v17i1.85
Uzaifah, U. (2007). Studi deskriptif perilaku dosen perguruan tinggi Islam DIY dalam membayar zakat. La_Riba, 1(1), 127–143. https://doi.org/10.20885/lariba.vol1.iss1.art9
Wahab, A. A., & Borhan, J. T. (2017). Potensi kutipan zakat perniagaan syarikat tersenarai awam di Malaysia. Jurnal Syariah, 24(2), 207–236. https://doi.org/10.22452/js.vol24no2.2
Zaharullah, Z. (2020). Optimalisasi pengelolaan zakat sebagai sarana peningkatan kesejahteraan ekonomi umat. Syariah Journal of Islamic Law, 1(2), 78. https://doi.org/10.22373/sy.v1i2.59
Zaputra, et al. (2023). Sektor perikanan dalam perekonomian Indonesia. [Nama Jurnal]. [Tautan DOI]
الكردي، أ. ا. (1997). أحكام زكاة صور من عروض التجارة المعاصرة. مجلة الشريعة والدراسات الإسلامية، 12(33). https://doi.org/10.34120/jsis.v12i33.1235
di

Tidak ada komentar:

Posting Komentar