00779 - Zakat Mal: Konsep, Ketentuan, dan Implementasi dalam Kehidupan Modern

AFANIN MEDIA UTAMA



Abstract
Zakat mal is one of the most fundamental instruments in the Islamic economic system that has dimensions of worship (ubudiyyah), social (ijtimaiyyah), and economic (iqtishadiyyah). This article aims to comprehensively examine the concept, provisions, and implementation of zakat mal in modern life, including its legal basis, the conditions obligating zakat, types of zakatable wealth, contemporary developments, and the role of zakat in poverty alleviation. This study employs a normative qualitative approach through library research by reviewing classical and contemporary fiqh literature, academic journals, and applicable regulations. The results of the study indicate that zakat mal possesses a very strong foundation in the Quran and Sunnah, with a number of conditions that must be fulfilled, including Islam, full ownership (al-milk at-tam), reaching the nisab, and the lapse of one year (haul). In contemporary developments, the scope of zakatable assets has expanded to cover professional zakat, corporate zakat, stock zakat, intellectual property zakat, and cryptocurrency zakat. Optimal implementation of zakat mal requires support from the government, zakat management institutions, scholars, and the Muslim community itself. With professional, accountable, and transparent management, zakat mal has tremendous potential to contribute to poverty alleviation, reduction of economic inequality, and improvement of the welfare of the Muslim community as a whole.

Keywords: Zakat mal, nisab, haul, mustahiq, zakat profesi, ekonomi Islam

Abstrak
Zakat mal merupakan salah satu instrumen paling fundamental dalam sistem ekonomi Islam yang memiliki dimensi ibadah (ubudiyyah), sosial (ijtimaiyyah), dan ekonomi (iqtishadiyyah). Artikel ini bertujuan untuk mengkaji secara komprehensif konsep, ketentuan, dan implementasi zakat mal dalam kehidupan modern, meliputi landasan hukumnya, syarat-syarat wajib zakat, jenis-jenis harta yang wajib dizakati, perkembangan kontemporer, serta peran zakat dalam pengentasan kemiskinan. Kajian ini menggunakan pendekatan kualitatif normatif melalui penelitian kepustakaan (library research) dengan menelaah literatur fikih klasik dan kontemporer, jurnal ilmiah, serta peraturan perundang-undangan yang berlaku. Hasil kajian menunjukkan bahwa zakat mal memiliki landasan yang sangat kuat dalam Al-Qur'an dan As-Sunnah, dengan sejumlah syarat yang harus dipenuhi, antara lain: Islam, kepemilikan penuh (al-milk at-tam), mencapai nisab, dan berlalunya satu tahun (haul). Dalam perkembangan kontemporer, cakupan objek zakat mal telah berkembang untuk mencakup zakat profesi, zakat perusahaan, zakat saham, zakat hak kekayaan intelektual, dan zakat cryptocurrency. Implementasi zakat mal yang optimal memerlukan dukungan dari pemerintah, lembaga pengelola zakat, ulama, dan masyarakat Muslim itu sendiri. Dengan pengelolaan yang profesional, akuntabel, dan transparan, zakat mal memiliki potensi yang sangat besar untuk berkontribusi pada pengentasan kemiskinan, pengurangan kesenjangan ekonomi, dan peningkatan kesejahteraan masyarakat Muslim secara keseluruhan.

Kata Kunci: Zakat mal, nisab, haul, mustahiq, zakat profesi, Islamic economics

1. Pendahuluan: Definisi dan Hakikat Zakat Mal
Zakat merupakan salah satu dari lima rukun Islam yang memiliki dimensi ubudiyyah (ibadah), ijtimaiyyah (sosial), dan iqtishadiyyah (ekonomi) (Bahri, 2017). Secara etimologis, kata zakat berasal dari akar kata Arab yang bermakna pertumbuhan, perkembangan, kesucian, dan keberkahan (Muslimin, 2019). Menurut Nawawi, jumlah yang dikeluarkan dari harta disebut zakat karena apa yang dikeluarkan "menambah banyak, menjadikannya lebih bermakna, dan melindungi harta dari kehancuran" (Darvina et al., 2020). Ibn Taimiyah menambahkan bahwa jiwa orang yang membayar zakat akan menjadi bersih, dan hartanya akan menjadi bersih, suci, dan bertambah maknanya (Darvina et al., 2020).
Dalam Islam, terdapat dua jenis zakat yang wajib ditunaikan oleh seorang Muslim, yaitu zakat fitrah dan zakat mal (Yusrizal & Sasmita, 2022). Zakat fitrah adalah kewajiban yang ditunaikan pada bulan Ramadan sebelum Eid al-Fitr, bersifat wajib bagi setiap Muslim tanpa memandang jumlah kekayaan yang dimiliki (Nur et al., 2024). Sementara itu, zakat mal—yang menjadi fokus artikel ini—adalah zakat yang dikenakan atas harta atau kekayaan yang dimiliki oleh seorang Muslim apabila telah memenuhi syarat-syarat tertentu (Fathonih et al., 2019).
Zakat mal secara terminologis didefinisikan sebagai kewajiban atas setiap Muslim laki-laki dan perempuan yang memiliki sejumlah kekayaan tertentu yang disimpan selama satu tahun (lunar) untuk membayar sejumlah tertentu kepada orang-orang yang berhak menerimanya (Latief & Sandimula, 2022). Yusuf al-Qaradawi mendefinisikan zakat sebagai bagian tertentu dari harta yang dimiliki yang diwajibkan oleh Allah untuk diberikan kepada mustahiqqin (orang-orang yang berhak menerimanya) (Ihsan et al., 2022). Dalam konteks hukum positif Indonesia, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat mendefinisikan zakat sebagai harta yang wajib dikeluarkan oleh seorang Muslim atau badan usaha untuk diberikan kepada yang berhak menerimanya sesuai dengan syariat Islam (Afrimaigus & Renata, 2022).
Zakat mal bukan sekadar ibadah ritual semata, melainkan juga merupakan hak yang telah ditetapkan bagi kaum miskin, pajak yang telah ditetapkan, serta unsur dari sistem sosial dan ekonomi masyarakat (Ramli & Ghadas, 2019). Sebagaimana ditegaskan dalam Al-Qur'an Surah At-Taubah ayat 103, zakat berfungsi sebagai sarana penyucian jiwa dan harta bagi para muzakki (pembayar zakat) (Haikal & Efendi, 2023). Lebih jauh, zakat mal berperan sebagai instrumen redistribusi kekayaan dari golongan kaya kepada golongan miskin, sehingga kekayaan tidak hanya beredar di kalangan orang-orang kaya saja (Omar et al., 2021).

2. Landasan Hukum Zakat Mal
2.1 Dalil Al-Qur'an
Kewajiban zakat mal memiliki landasan yang sangat kuat dalam Al-Qur'an dan As-Sunnah. Terdapat banyak ayat Al-Qur'an yang membahas kewajiban zakat (Hidayat & Roni, 2024). Di antaranya adalah Surah At-Taubah ayat 34 yang menyebutkan: "Dan orang-orang yang menyimpan emas dan perak dan tidak menafkahkannya di jalan Allah, maka beritahukanlah kepada mereka (bahwa mereka akan mendapat) siksa yang pedih" (Hidayat & Roni, 2024). Selain itu, Surah Al-Ma'arij ayat 24-25 menyatakan: "Dan orang-orang yang dalam hartanya tersedia bagian tertentu, bagi orang (miskin) yang meminta dan orang yang tidak mempunyai apa-apa (yang tidak mau meminta)" (Hidayat & Roni, 2024).
Surah Al-Baqarah ayat 267 juga sering dijadikan landasan hukum zakat mal, khususnya dalam konteks zakat profesi dan harta yang diperoleh dari berbagai jenis pekerjaan (Shabarullah et al., 2021). Ayat ini menggunakan lafadz infaq yang bersifat umum, sehingga mencakup semua jenis harta yang diperoleh secara halal. Demikian pula Surah At-Taubah ayat 103 yang memerintahkan pengambilan zakat dari harta orang-orang beriman sebagai sarana penyucian dan pembersihan (Haikal & Efendi, 2023).

2.2 Dalil Hadis
Dalam hadis, Nabi Muhammad SAW bersabda: "Allah mewajibkan mereka (penduduk Yaman) zakat atas harta mereka, zakat diambil dari orang-orang kaya dan dibagikan kepada orang-orang miskin" (Fathonih et al., 2019). Hadis ini menegaskan bahwa zakat adalah kewajiban yang bersifat redistributif, diambil dari yang kaya dan diberikan kepada yang miskin. Nabi juga bersabda: "Tidak ada zakat pada tanaman kurang dari lima wasaq, tidak ada zakat pada unta kurang dari lima ekor, dan tidak ada zakat pada harta (uang) kurang dari lima awaq" (MH., 2022). Hadis ini menjadi dasar penetapan nisab dalam berbagai jenis zakat mal.
Hadis lain yang relevan menyatakan: "Tidak ada zakat pada harta sebelum satu tahun berlalu" (diriwayatkan oleh Ibn Majah, Al-Daruqutmi, dan Al-Bayhaqi) (Bakar, 2015). Hadis ini menjadi dasar penetapan syarat haul (berlalunya satu tahun) dalam kewajiban zakat mal.

3. Syarat-Syarat Wajib Zakat Mal
Para ulama telah menetapkan sejumlah syarat yang harus dipenuhi agar seseorang wajib menunaikan zakat mal. Syarat-syarat tersebut meliputi:

3.1 Islam
Zakat hanya diwajibkan bagi orang-orang Muslim. Para ulama sepakat bahwa zakat tidak diwajibkan bagi non-Muslim, karena zakat merupakan salah satu rukun Islam (Febriadi & Kurniawan, 2022). Syarat ini bersifat mutlak dan tidak dapat dikompromikan.

3.2 Merdeka (Bukan Budak)
Secara historis, zakat diwajibkan bagi orang yang merdeka, bukan budak. Dalam konteks modern, syarat ini tidak lagi relevan secara praktis karena perbudakan telah dihapuskan (Al-Bawwab, 2023).

3.3 Kepemilikan Penuh (Al-Milk at-Tam)
Harta yang wajib dizakati harus berada di bawah kepemilikan penuh dan kendali pemiliknya (Rokhman, 2022). Harta yang tidak berada di bawah kepemilikan penuh tidak wajib dizakati. Kepemilikan penuh berarti pemilik memiliki hak untuk menggunakan, memanfaatkan, dan mendisposisikan harta tersebut sesuai kehendaknya (MH., 2022). Dalam Islam, kepemilikan (al-milk) berbeda dengan harta (al-mal) itu sendiri; al-mal secara harfiah berarti 'kekayaan' atau 'properti' (Ihsan et al., 2022).

3.4 Harta Bersifat Produktif atau Berpotensi Berkembang
Harta yang wajib dizakati adalah harta yang bersifat produktif atau memiliki potensi untuk berkembang, baik secara aktual maupun potensial (Jaelani, 2016). Ini mencakup harta yang dapat tumbuh dengan sendirinya atau dapat dikembangkan. Dalam pandangan al-Mawardi, zakat ditetapkan untuk jenis-jenis harta yang memiliki kemampuan untuk berkembang dari segi nilai (emas, perak) atau menghasilkan kekayaan lebih banyak, seperti ternak, hasil pertanian, dan barang dagangan (Jaelani, 2016).

3.5 Mencapai Nisab
Nisab adalah batas minimum harta yang telah ditentukan oleh syara', yang apabila harta seseorang telah mencapainya, maka ia wajib menunaikan zakat (MH., 2022). Nisab merupakan standar kekayaan bagi pemilik harta sehingga ia wajib membayar zakat (MH., 2022). Wahbah al-Zuhailiy menjelaskan bahwa nisab untuk jenis harta tertentu adalah standar kekayaan bagi pemiliknya sehingga ia wajib membayar zakat (MH., 2022).

3.6 Melebihi Kebutuhan Pokok (Al-Hawaij Al-Asliyyah)
Harta yang wajib dizakati adalah harta yang melebihi kebutuhan pokok pemilik dan keluarganya (Isa et al., 2021). Konsep al-hawaij al-asliyyah (kebutuhan dasar) ini terutama ditekankan oleh ulama Hanafiyah. Ibn Abidin dan Ibn Nujaym menjelaskan bahwa al-hawaij al-asliyyah adalah sesuatu yang dapat menimbulkan kesulitan jika tidak ada; seperti pengeluaran untuk kebutuhan hidup, rumah, dan peralatan (Isa et al., 2021). Al-Kasani memandang al-hawaij al-asliyyah sebagai makna kekayaan seseorang, yang akan melengkapi makna kekayaan dan kenikmatan harta (Isa et al., 2021).
3.7 Bebas dari Utang
Seseorang yang memiliki utang yang menghabiskan seluruh hartanya sehingga tidak ada lagi kekayaan untuk memenuhi kebutuhannya tidak wajib membayar zakat (Aulia, 2023). Utang dapat menghalangi kewajiban zakat apabila seluruh harta digunakan untuk membayar utang.

3.8 Mencapai Haul (Berlalunya Satu Tahun)
Haul adalah syarat berlalunya satu tahun (tahun Hijriah) atas kepemilikan harta yang telah mencapai nisab (Chen et al., 2023). Syarat haul ini berlaku untuk sebagian besar jenis zakat mal, seperti zakat emas, perak, uang, dan barang dagangan. Namun, untuk zakat pertanian dan zakat rikaz (harta temuan), syarat haul tidak berlaku (Omar et al., 2021).

4. Jenis-Jenis Harta yang Wajib Dizakati (Objek Zakat Mal)
Dalam kajian fikih klasik, para ulama menyebutkan beberapa jenis harta yang wajib dizakati. Secara umum, jenis-jenis harta tersebut dikategorikan menjadi enam jenis: (a) ternak, (b) barang berharga (emas dan perak), (c) harta perdagangan, (d) tanaman/buah-buahan, (e) barang tambang, dan (f) zakat al-Fitr (Hidayat & Roni, 2024). Namun, dalam perkembangan kontemporer, cakupan objek zakat mal telah diperluas untuk mencakup berbagai bentuk kekayaan modern.

4.1 Zakat Emas dan Perak
Emas dan perak merupakan objek zakat mal yang paling mendasar dan telah disepakati oleh para ulama. Syarat utama zakat emas dan perak adalah mencapai nisab dan telah berlalu satu tahun (Fathonih et al., 2019). Berdasarkan hadis yang diriwayatkan oleh Abu Dawud, nisab zakat emas adalah dua puluh misqal atau dua puluh dinar, sementara nisab zakat perak adalah dua ratus dirham (Fathonih et al., 2019). Dalam ukuran modern, nisab emas setara dengan 85 gram emas, sementara nisab perak setara dengan 200 dirham atau 600 gram perak (Dawam et al., 2021). Kadar zakat untuk emas dan perak adalah 2,5% (Dawam et al., 2021).
Dalam konteks modern, uang kertas dan aset keuangan lainnya diperlakukan seperti emas dalam hal kewajiban zakat, karena uang berfungsi serupa dengan emas dalam muamalat dan dapat ditukar dengan emas melalui jual beli (Hidayat & Roni, 2024). Oleh karena itu, tabungan, deposito, dan aset keuangan lainnya yang telah mencapai nisab dan haul wajib dizakati dengan kadar 2,5% (Mora & Aini, 2023).

4.2 Zakat Perdagangan (Tijarah)
Zakat perdagangan dikenakan atas harta yang diperdagangkan dengan tujuan memperoleh keuntungan (Musaffa et al., 2022). Syarat zakat perdagangan meliputi: (a) telah mencapai nisab yang setara dengan nisab zakat emas, (b) telah berlalu satu tahun, dan (c) sejak awal diniatkan untuk diperdagangkan (Musaffa et al., 2022). Kadar zakat perdagangan adalah 2,5% setiap tahun (Bafadhal, 2021a).
Cara menghitung zakat perdagangan adalah dengan mengestimasi harga dari awal tahun hingga akhir tahun (satu tahun) untuk menghitung nisab, kemudian menghitung nilai zakat dengan tingkat yang telah ditentukan (Bafadhal, 2021a). Dalam pola perhitungan zakat perdagangan berdasarkan neraca keuangan, metode yang digunakan adalah aset lancar dikurangi kewajiban lancar (metode aset bersih), yang dikenal sebagai metode syariah (Bafadhal, 2021a).

4.3 Zakat Pertanian
Zakat pertanian dikenakan atas hasil pertanian yang merupakan bahan makanan pokok, seperti gandum, jagung, beras, kedelai, dan kacang tanah (Yusrizal & Sasmita, 2022). Nisab zakat pertanian adalah lima wasaq, yang setara dengan 653 kg gabah atau 524 kg beras (Afrimaigus & Renata, 2022). Berbeda dengan jenis zakat mal lainnya, zakat pertanian tidak mensyaratkan haul; zakat dikeluarkan setiap kali panen (Omar et al., 2021).
Kadar zakat pertanian berbeda-beda tergantung pada cara pengairan: 10% untuk tanaman yang diairi oleh hujan atau sumber air alami, dan 5% untuk tanaman yang diairi dengan cara membeli air atau menggunakan irigasi buatan (Bukowski, 2014). Dalam perkembangan kontemporer, komoditas pertanian yang memiliki nilai ekonomis tinggi di-qiyas-kan pada jenis buah-buahan dan biji-bijian yang wajib dizakati, sehingga ketentuan zakat pertanian dapat diberlakukan pada komoditas pertanian modern (Batubara, 2021).

4.4 Zakat Ternak (Mawasyi)
Zakat ternak dikenakan atas hewan ternak yang sengaja diternakkan untuk menambah jumlahnya (Yusrizal & Sasmita, 2022). Jenis ternak yang wajib dizakati meliputi unta, sapi, dan kambing/domba. Masing-masing jenis ternak memiliki nisab dan kadar zakat yang berbeda-beda, sebagaimana telah ditetapkan dalam hadis-hadis Nabi SAW.

4.5 Zakat Rikaz dan Barang Tambang (Ma'din)
Rikaz adalah harta temuan (harta karun) yang ditemukan di dalam tanah. Kadar zakat rikaz adalah 20% (seperlima) dari nilai harta yang ditemukan, tanpa mensyaratkan nisab dan haul (Bakar, 2015). Sementara itu, barang tambang (ma'din) seperti emas, perak, dan mineral berharga lainnya yang diekstraksi dari bumi juga wajib dizakati (Omar et al., 2021).
Dalam konteks modern, minyak dan gas bumi sebagai mineral berharga yang diekstraksi dari bumi juga termasuk dalam kategori zakat mal. Berdasarkan beberapa ayat Al-Qur'an dan penalaran akademis para ulama Muslim, minyak dan gas bumi wajib dizakati (Omar et al., 2021). Perhitungan zakat minyak dan gas bumi mencakup nisab tetapi tidak mensyaratkan haul, dengan analogi pada zakat hasil pertanian (Omar et al., 2021).

4.6 Zakat Profesi (Zakat Penghasilan)
Zakat profesi atau zakat penghasilan (al-Mal al-Mustafad) adalah zakat yang dikenakan atas setiap pekerjaan atau keahlian profesional tertentu, baik yang dilakukan sendiri maupun bersama orang lain/lembaga, yang menghasilkan pendapatan halal yang memenuhi nisab (Husain et al., 2019). Ini merupakan jenis zakat mal yang relatif baru dalam kajian fikih kontemporer dan masih menjadi perdebatan di kalangan ulama.

5. Zakat Profesi: Kajian Mendalam
5.1 Dasar Hukum dan Perdebatan Ulama
Zakat profesi merupakan masalah baru dalam bidang fikih, dan isu ini banyak diperdebatkan, mulai dari pemahaman dan dasar hukumnya hingga prosedur pelaksanaannya (Hidayat & Roni, 2024). Terdapat perbedaan pendapat di kalangan ulama mengenai dasar hukum zakat profesi. Sebagian ulama menyebutkan bahwa dasarnya adalah konstruksi qiyas terhadap al-mal al-mustafad. Sebagian lain mengatakan bahwa dasarnya adalah QS. Al-Baqarah/2:267 (Hidayat & Roni, 2024).
Yusuf al-Qaradawi berpendapat bahwa padanan hukum yang paling tepat untuk zakat profesi adalah zakat al-māl al-mustafad (harta yang diperoleh melalui proses kepemilikan baru yang sah) (Shabarullah et al., 2021). Al-mal al-mustafad adalah harta yang diperoleh oleh seorang Muslim, yang baru saja memiliki harta tersebut (sebelumnya ia tidak memilikinya) dengan cara yang dibenarkan oleh syara' (Hidayat & Roni, 2024).
Yusuf al-Qaradawi memandang pengelolaan zakat profesi sebagai ketentuan umum, istinbat, qiyas, bagian dari prinsip keadilan dan prinsip kemaslahatan (maqasid al-syariah) (Husain et al., 2019). Ia juga merujuk pada praktik para Sahabat Nabi SAW, Tabi'in, dan Tabi'-tabi'in dalam mengelola zakat profesi (Husain et al., 2019).

5.2 Nisab Zakat Profesi
Terdapat perbedaan pendapat di kalangan ulama mengenai nisab zakat profesi. Secara umum, terdapat tiga pendapat utama:
Pertama, nisab zakat profesi disamakan dengan nisab zakat emas, yaitu 85 gram emas. Yusuf al-Qaradawi lebih memilih menggunakan emas sebagai parameter untuk menghitung zakat profesi, karena lebih mendekati ketentuan nisab harta lainnya (Husain et al., 2019). Mayoritas orang mendapatkan gaji dan penghasilan dalam bentuk uang, sehingga yang paling relevan dan tepat adalah menentukan rasio gaji berdasarkan rasio uang yang setara dengan nilai 85 gram emas (Husain et al., 2019). Fatwa MUI No. 3 Tahun 2003 tentang Zakat Penghasilan juga menetapkan nisab zakat profesi sebesar 85 gram emas (Afrimaigus & Renata, 2022).
Kedua, nisab zakat profesi disamakan dengan nisab zakat pertanian, yaitu 653 kg gabah atau 524 kg beras. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 52 Tahun 2014 tentang Syarat dan Tata Cara Penghitungan Zakat Mal dan Zakat Fitrah menetapkan nisab zakat penghasilan dan jasa sebesar 653 kg gabah atau 524 kg beras (Afrimaigus & Renata, 2022). Dalam konteks Indonesia, ini setara dengan 653 kg gabah (Shabarullah et al., 2021).
Ketiga, ada ulama yang berpendapat bahwa nisab dan kadar zakat profesi di-qiyas-kan pada nisab dan kadar zakat al-mal al-mustafad, yaitu 85 gram emas tetapi tidak mensyaratkan haul (Hidayat & Roni, 2024).

5.3 Haul dalam Zakat Profesi
Mengenai haul (berlalunya satu tahun) dalam zakat profesi, terdapat beberapa pendapat:
• Ketentuan satu tahun penuh berlaku untuk zakat harta dari pekerjaan.
• Digabungkan dengan zakat harta sejenis dan ketentuan waktu mengikuti waktu satu tahun harta sejenis lainnya.
• Kewajiban zakat dihitung ketika harta diperoleh dan syarat zakat telah terpenuhi, seperti cukup nisab, bebas dari utang, dan melebihi kebutuhan pokok (Husain et al., 2019).
Yusuf al-Qaradawi berpendapat bahwa haul tidak harus menjadi syarat wajib untuk zakat profesi. Ia mendasarkan argumennya pada praktik beberapa Sahabat Nabi SAW seperti Umar ibn Khattab, Mu'awiyah bin Abi Sufyan, Ibnu Mas'ud, dan tabi'in seperti Umar ibn Abdul Aziz, serta pernyataan tabi' tabi'in seperti Ahmad bin Hanbal dan Abu Hanifah (Husain et al., 2019).

5.4 Kadar Zakat Profesi
Yusuf al-Qaradawi berpendapat bahwa zakat profesi adalah sebesar 2,5% dari total penghasilan (Husain et al., 2019). Jumlah zakat diperoleh dari jumlah harta setelah dikurangi kebutuhan pokok muzakki dan tanggungannya serta utang yang jatuh tempo (Husain et al., 2019). Baitul Mal Aceh menetapkan kadar zakat profesi sebesar 2,5% dari harta yang dimiliki muzakki (Haikal & Efendi, 2023).
Namun, terdapat pandangan alternatif yang menarik. Artikel yang mengkaji persentase zakat dinamis yang ditawarkan oleh Yusuf al-Qaradawi menunjukkan bahwa penerapan persentase zakat dinamis lebih memenuhi keadilan hukum dibandingkan persentase zakat tetap, dan pengumpulan dana zakat dengan menggunakan persentase zakat dinamis mengalami peningkatan sebesar 16,9% dibandingkan penerapan persentase tetap yang digunakan oleh BAZNAS (Haris, 2020).

6. Zakat Badan Usaha (Zakat Perusahaan)
6.1 Dasar Hukum
Meskipun tidak dibahas oleh ulama terdahulu, mayoritas ulama kontemporer mewajibkan badan usaha untuk membayar zakat (Bafadhal, 2021b). Perusahaan dipandang sebagai syirkah berdasarkan syakhshiyyah i'tibariyyah (entitas spiritual) atau syakhshiyyah hukmiyyah, yang disebut sebagai al-dhimmah, yaitu sifat-sifat yang melekat pada manusia sebagai ahli al-form (hak untuk menerima) dan syakhshiyyah al-ada (hak untuk memenuhi tanggung jawab) (Irfan & Muhyarsyah, 2020).
Perusahaan sebagai subjek zakat memiliki kewajiban membayar zakat berdasarkan lima prinsip yang melekat pada perusahaan sebagai muzakki (Irfan & Muhyarsyah, 2020). Kewajiban ini memiliki implikasi positif bagi terwujudnya distribusi kekayaan yang adil dan merata, serta munculnya tanggung jawab sosial perusahaan (secara kolektif) dan tanggung jawab seorang Muslim (secara individual) dalam mewujudkan ibadahnya kepada Allah SWT (Irfan & Muhyarsyah, 2020).

6.2 Ketentuan Nisab, Haul, dan Kadar Zakat Perusahaan
Nisab zakat badan usaha sama dengan nisab zakat perdagangan, yaitu 85 gram emas atau 600 gram perak (Bafadhal, 2021b). Kadar zakat badan usaha adalah dua setengah persen (2,5% atau 1/40) (Bafadhal, 2021b). Haul zakat badan usaha diwajibkan pada akhir tahun (Bafadhal, 2021b).
Standar minimum kekayaan perusahaan yang setara dengan 85 gram emas merupakan hal yang tidak baru dalam konteks zakat. Perusahaan dengan aset kurang dari 85 gram emas tidak diwajibkan membayar zakat (Irfan et al., 2020).

6.3 Metode Perhitungan Zakat Perusahaan
Metode perhitungan zakat perusahaan dilakukan dengan menentukan dan menilai aset yang wajib dizakati sesuai syariah, menentukan dan menilai kewajiban yang mengurangi aset yang wajib dizakati, dan menghitung nilai zakat dengan persentase yang telah ditentukan (Bafadhal, 2021b).
Pola perhitungan zakat perusahaan berdasarkan neraca keuangan adalah aset lancar dikurangi kewajiban lancar (metode aset bersih). Metode ini dikenal sebagai metode syariah atau Net Assets Method, dan digunakan di Arab Saudi, Uni Emirat Arab, dan beberapa negara Islam lainnya (Irfan et al., 2020; Irfan & Muhyarsyah, 2020).
Komponen aset produktif yang termasuk dalam perhitungan zakat perusahaan meliputi kas, instrumen keuangan non-kas, persediaan barang jadi, aset tetap perusahaan, piutang dagang bersih, manajemen properti, dan aset jangka panjang (Irfan et al., 2020). Sementara itu, aset tetap, investasi yang tidak diperdagangkan, dan kerugian dikurangkan dari aset yang wajib dizakati (Bafadhal, 2021a).

7. Zakat Saham dan Instrumen Keuangan Modern
7.1 Zakat Saham
Yusuf Qardhawi mengungkapkan dua pendapat mengenai pengeluaran zakat atas saham: zakat saham berdasarkan jenis perusahaan yang menerbitkannya, dan zakat saham dipandang sama dengan barang dagangan (Yusrizal & Sasmita, 2022). Menurut Yusuf Qardhawi, jika perusahaan adalah perusahaan industri murni yang tidak melakukan kegiatan perdagangan seperti perusahaan hotel, agen perjalanan, dan transportasi umum, maka sahamnya tidak wajib dizakati. Adapun perusahaan yang melakukan kegiatan perdagangan, sahamnya wajib dizakati (Yusrizal & Sasmita, 2022).
Nisab zakat saham di-qiyas-kan (dianalogikan) dengan zakat māl/tijārah (Bafadhal, 2021b). Haul zakat saham dihitung berdasarkan laporan tahunan (Bafadhal, 2021b).

7.2 Zakat Cryptocurrency dan Aset Digital
Dalam era digital, muncul pertanyaan mengenai kewajiban zakat atas cryptocurrency dan aset kripto. Terdapat pandangan yang beragam di kalangan ulama Syariah kontemporer mengenai kebolehan syariah atas cryptocurrency dan aset kripto (Muneeza et al., 2022). Namun, sepanjang cryptocurrency telah disaring dan diklasifikasikan sebagai sesuai syariah, maka dapat dikualifikasikan sebagai bagian dari kekayaan seseorang yang wajib dizakati (Muneeza et al., 2022).
Zakat Foundation of America menyatakan bahwa zakat atas kepemilikan cryptocurrency dihitung dengan cara yang sama seperti zakat dihitung untuk uang, dengan kadar zakat yang ditentukan untuk mata uang sebesar 2,5% (Muneeza et al., 2022). Persyaratan umum yang berlaku untuk zakat atas kekayaan, termasuk cryptocurrency sebagai aset, meliputi: kepemilikan mutlak atas aset, pertumbuhan nilai aset, kepemilikan jumlah minimum kekayaan (nisab) untuk zakat, nilai aset melebihi kebutuhan, orang tersebut bebas dari utang, dan pembayaran zakat dilakukan dalam tahun lunar (tahun Islam) (Muneeza et al., 2022).

7.3 Zakat Pensiun dan Dana Pensiun
Terdapat konsensus di kalangan ahli hukum Muslim dan ulama syariah bahwa rencana pensiun wajib yang ditawarkan sebagai bagian dari paket kompensasi dan tunjangan pekerjaan wajib dizakati ketika uang diterima saat pensiun, sementara rencana non-wajib yang ditawarkan sebagai pengganti atau suplemen rencana yang disponsori pemberi kerja dengan partisipasi karyawan sukarela wajib dizakati setiap tahun selama masa kerja (Rahman, 2015).

8. Zakat Hak Kekayaan Intelektual
Dalam era modern, para ulama telah menetapkan beberapa jenis kekayaan yang wajib dizakati di luar apa yang telah ditetapkan dalam teks Al-Qur'an dan As-Sunnah, salah satunya adalah hak kekayaan intelektual (Shabarullah et al., 2021). Hak kekayaan intelektual merupakan bagian dari kekayaan yang memiliki manfaat dan nilai ekonomi. Berdasarkan fakta ini, hak kekayaan intelektual merupakan bagian dari objek zakat, yaitu objek zakat profesi (Shabarullah et al., 2021).
Hal ini didasarkan pada keumuman makna lafadz infaq dalam QS. Al-Baqarah ayat 267; keumuman makna "kekayaan" (al-māl) yang wajib dizakati dalam QS. At-Taubah ayat 103, dan juga praktik masyarakat Muslim di masa lalu (Shabarullah et al., 2021). Penentuan nisab untuk hak kekayaan intelektual sama dengan nisab hasil pertanian, yang dalam konteks Indonesia setara dengan 653 kg gabah, sementara kadar zakatnya sama dengan kadar zakat emas, yaitu 2,5% (Shabarullah et al., 2021).

9. Penerima Zakat (Mustahiq) dan Distribusi Zakat Mal
Al-Qur'an Surah At-Taubah ayat 60 secara eksplisit menyebutkan delapan golongan yang berhak menerima zakat (asnaf): (1) fakir, (2) miskin, (3) amil (pengelola zakat), (4) muallaf (orang yang baru masuk Islam), (5) riqab (budak yang ingin memerdekakan diri), (6) gharimin (orang yang terlilit utang), (7) fi sabilillah (orang yang berjuang di jalan Allah), dan (8) ibnu sabil (musafir yang kehabisan bekal) (Ihsan et al., 2022).
Distribusi zakat mal kepada delapan golongan ini merupakan ketentuan yang telah ditetapkan dalam Al-Qur'an dan tidak dapat diubah. Zakat berfungsi untuk membantu, mendampingi, dan membimbing para mustahiq menuju kehidupan yang lebih baik dan sejahtera sehingga mereka dapat memenuhi kebutuhan mereka dengan baik, dapat beribadah kepada Allah SWT, terhindar dari bahaya kekufuran, sekaligus menghilangkan rasa iri, dengki, dan hasrat yang mungkin timbul dari kalangan mereka ketika melihat orang-orang kaya yang memiliki kekayaan yang cukup banyak (Yusrizal & Sasmita, 2022).

10. Peran Zakat Mal dalam Perekonomian dan Pengentasan Kemiskinan
10.1 Fungsi Redistribusi Kekayaan
Zakat mal memiliki peran penting dalam redistribusi kekayaan dari golongan kaya kepada golongan miskin. Zakat membantu aliran kekayaan yang stabil dan konstan dari orang kaya kepada orang miskin untuk meringankan beban mereka dan memungkinkan mereka berdiri di atas kaki mereka sendiri dengan memberikan daya beli (Al-Bawwab, 2023). Dengan cara ini, zakat membantu orang miskin menjadi bagian dari perekonomian mereka dan secara bertahap mengubah status mereka dari penerima zakat menjadi pemberi zakat (Al-Bawwab, 2023).
Zakat juga mencegah akumulasi kekayaan yang tidak sehat di tangan segelintir orang dan menyebarkannya sebelum mencapai proporsi yang mengancam di tangan pemiliknya (Paramole, 2020). Dalam perspektif ekonomi makro, zakat dapat meningkatkan rasio modal-tenaga kerja dan mendorong pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi (Ali & Myles, 2010).

10.2 Dampak terhadap Pengentasan Kemiskinan
Efektivitas zakat dalam mengurangi kemiskinan telah terbukti dalam sejarah Islam. Pada era Khalifah Umar bin Khattab dan Umar bin Abdul Aziz, zakat sangat efektif sehingga dapat memberantas kemiskinan (Pratama & Yuni, 2020). Setidaknya dua strategi utama di balik keberhasilan Umar bin Abdul Aziz: (1) tindakan keadilan dari Khalifah menciptakan kepercayaan antara rakyat dan Khalifah sehingga tidak sulit untuk mengumpulkan zakat dari kekayaan, dan (2) distribusi lokal dana, sehingga zakat yang terkumpul harus pertama kali didistribusikan ke daerah orang miskin di mana zakat tersebut diambil (Pratama & Yuni, 2020).
Penelitian empiris menunjukkan bahwa zakat secara negatif memengaruhi kemiskinan multidimensi dan memberikan kontribusi signifikan dalam menargetkan beberapa Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs) (Aziz et al., 2020). Zakat memiliki pengaruh signifikan pada enam Tujuan Pembangunan Berkelanjutan dan memberikan jalan menuju pembangunan ekonomi, pendidikan, penyediaan sumber daya untuk fasilitas kesehatan, dan pengurangan kemiskinan (Aziz et al., 2020).

10.3 Zakat dan Pajak: Persamaan dan Perbedaan
Zakat dan pajak memiliki beberapa persamaan, namun juga memiliki perbedaan mendasar. Keduanya bersifat wajib dan bertujuan untuk menciptakan masyarakat yang adil dan sejahtera (Darvina et al., 2020). Namun, terdapat perbedaan penting antara keduanya:
Pertama, zakat adalah ibadah yang diwajibkan oleh Allah sebagai bentuk rasa syukur dan sarana mendekatkan diri kepada-Nya, sementara kewajiban pajak kepada negara murni tidak terkait dengan ibadah atau pendekatan diri (Pujiati & Warsito, 2022).
Kedua, zakat memiliki nisab atau ambang batas minimum kekayaan yang harus dimiliki seorang Muslim sebelum memenuhi syarat untuk membayar zakat, sehingga kekayaan di bawah nisab dibebaskan dari zakat (Al-Bawwab, 2023). Sementara pajak dapat dikenakan kepada setiap orang tanpa aturan tetap.
Ketiga, dari segi nisab dan ketentuannya, batas nisab dan ketentuannya telah digariskan dalam Al-Qur'an, sementara persentase, objek, harga, dan ketentuan pajak bergantung pada kebijaksanaan dan kekuasaan pemerintah (Pujiati & Warsito, 2022).
Keempat, zakat adalah hak Allah yang tidak dapat diabaikan hanya karena pengumpulannya tertunda (oleh petugas), atau karena pemerintah mengabaikannya, atau karena sudah menjadi urusan masa lalu. Zakat berbeda dengan pajak yang menjadi wajib ketika pemerintah mewajibkannya dan gugur jika pemerintah tidak mewajibkannya (J. A. Aziz et al., 2024).

11. Pengelolaan Zakat Mal di Indonesia
11.1 Kerangka Hukum
Pengelolaan zakat di Indonesia diatur oleh Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat. Perkembangan regulasi pengelolaan zakat di Indonesia dimulai dengan penerbitan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat, hingga penerbitan Keputusan Ketua BAZNAS Nomor 142 Tahun 2017 tentang Nilai Nisab Zakat Penghasilan pada tahun 2017 (Febriadi & Kurniawan, 2022). Peraturan Menteri Agama Nomor 52 Tahun 2014 tentang Syarat dan Tata Cara Penghitungan Zakat Mal dan Zakat Fitrah juga menjadi acuan penting dalam pengelolaan zakat di Indonesia (Hasan, 2022).

11.2 Lembaga Pengelola Zakat
Di Indonesia, terdapat dua jenis lembaga pengelola zakat: Badan Amil Zakat (BAZ) dan Lembaga Amil Zakat (LAZ) (Adiningsih & Cahyandi, 2019). Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) merupakan lembaga pemerintah non-struktural yang bertanggung jawab atas pengelolaan zakat secara nasional. Selain BAZNAS, terdapat juga Baitul Mal yang berperan penting dalam pengelolaan zakat, khususnya di Aceh (Haikal & Efendi, 2023).
Sistem pengumpulan zakat profesi di Baitul Mal Aceh dilakukan dengan dua cara: pertama, muzakki dapat datang ke loket untuk mencatat nama dan kemudian mendapatkan kuitansi sebagai bukti pembayaran zakat; kedua, muzakki dapat melalui rekening bank melalui aplikasi mobile banking untuk menyetorkan zakat (Haikal & Efendi, 2023).

11.3 Tantangan dan Peluang
Meskipun Indonesia memiliki potensi zakat yang sangat besar, realisasi pengumpulan zakat masih jauh dari target yang ditetapkan (Ihsan et al., 2022). Beberapa tantangan yang dihadapi dalam pengelolaan zakat di Indonesia meliputi: (1) kurangnya sumber daya manusia yang berkualitas dalam pengelolaan zakat, (2) lemahnya regulasi yang mengakibatkan lambatnya peningkatan optimalisasi pengelolaan zakat, dan (3) rendahnya kesadaran masyarakat dalam membayar zakat (Bahri, 2017).
Untuk mengatasi tantangan ini, pemerintah perlu mengeluarkan kebijakan baru agar pengumpulan zakat yang efisien dapat membantu negara dan mencapai manfaat bagi rakyatnya (Ihsan et al., 2022). Yusuf Qardhawi menawarkan beberapa kebijakan bagi pemerintah, termasuk mengevaluasi amandemen regulasi pengelolaan zakat dan menekankan bahwa pemerintah tidak hanya berfokus pada zakat sukarela tetapi juga memperhatikan pembayaran zakat secara fisik dan mental (Ihsan et al., 2022).

12. Zakat Mal di Malaysia: Perbandingan dan Pelajaran
Malaysia merupakan salah satu negara yang telah mengimplementasikan zakat mal secara lebih terstruktur dan sistematis. Pengelolaan zakat di Malaysia berada di bawah yurisdiksi masing-masing negara bagian, sementara pajak sekuler berada di bawah Pemerintah Federal (Chen et al., 2023). Zakat di Malaysia dikelola oleh setiap negara bagian dengan hak dan wewenang penuh, sehingga zakat tidak dikumpulkan dan didistribusikan secara terpusat (Wijayanti et al., 2022).
Dalam konteks Malaysia, penghasilan seperti gaji, upah, bonus, dividen, sewa, royalti, ESOS, dan insentif juga termasuk dalam kategori yang wajib dizakati (Chen et al., 2023). Zakat penghasilan di Malaysia telah diimplementasikan secara aktif sejak awal 1990-an, dimulai dengan upaya yang diperlukan untuk memberlakukannya dan berakhir dengan integrasinya ke dalam sistem implementasi (Paizin, 2021).
Salah satu fitur menarik dari sistem zakat Malaysia adalah bahwa zakat yang dibayarkan kepada BAZNAS (lembaga pengelola zakat) dapat dikurangkan dari penghasilan kena pajak (Tamimah, 2020). Di Malaysia, zakat berfungsi sebagai pengurang pajak (tax rebate), di mana zakat yang dibayarkan dalam tahun penilaian pajak penghasilan dapat dikurangkan dari pajak penghasilan yang terutang (Wijayanti et al., 2022).

13. Inovasi dan Perkembangan Kontemporer dalam Zakat Mal
13.1 Zakat Digital (e-Zakat)
Dalam era digital, penggunaan teknologi dapat memfasilitasi ibadah zakat dengan lebih mudah, cepat, efisien, dan aman (Fathonih et al., 2019). Berbagai platform digital telah dikembangkan untuk memudahkan pembayaran zakat, termasuk aplikasi mobile banking, platform e-commerce, dan website lembaga zakat. Tokopedia, misalnya, menawarkan antarmuka pengguna yang jelas untuk perhitungan zakat, dengan nisab zakat mal ditetapkan sebesar 85 gram emas (Zaimah & Zaman, 2024).

13.2 Zakat Produktif
Zakat produktif merupakan inovasi dalam distribusi zakat yang bertujuan untuk memberdayakan mustahiq secara ekonomi, bukan sekadar memberikan bantuan konsumtif. Pada era Khalifah Umar bin Abdul Aziz, zakat diformat sebagai modal bagi orang miskin (Syamsuar, 2023). Zakat produktif dipandang sebagai solusi untuk meningkatkan kondisi umat, karena model distribusi konsumtif tidak dapat meningkatkan kondisi umat secara berkelanjutan (Syamsuar, 2023).

13.3 Persentase Zakat Dinamis
Terdapat pandangan menarik bahwa persentase zakat tidak bersifat baku (tsubut) dan tidak dapat diubah. Beberapa riwayat berimplikasi pada pendapat ulama bahwa persentase zakat dilihat dari masaqah (kesulitan) dalam mendapatkannya, dan ini merupakan bukti bahwa zakat bersifat dinamis (Musaffa et al., 2022). Hal ini sesuai dengan pendapat al-Qarafi, yaitu dengan memposisikan Nabi Muhammad SAW dalam menetapkan kebijakan persentase zakat, bukan sebagai utusan Allah melainkan sebagai pemimpin dalam mengatur kebijakan umatnya (Musaffa et al., 2022).

14. Kesimpulan
Zakat mal merupakan salah satu instrumen ekonomi Islam yang paling fundamental dan komprehensif. Sebagai salah satu rukun Islam, zakat mal memiliki dimensi ibadah sekaligus dimensi sosial-ekonomi yang sangat signifikan. Ketentuan-ketentuan zakat mal yang meliputi syarat-syarat wajib zakat, jenis-jenis harta yang wajib dizakati, nisab, haul, dan kadar zakat telah dirumuskan secara rinci oleh para ulama berdasarkan Al-Qur'an dan As-Sunnah.
Dalam perkembangan kontemporer, cakupan objek zakat mal terus berkembang untuk mencakup berbagai bentuk kekayaan modern seperti zakat profesi, zakat perusahaan, zakat saham, zakat hak kekayaan intelektual, dan bahkan zakat cryptocurrency. Perkembangan ini menunjukkan bahwa hukum Islam, khususnya ajaran tentang zakat, tidak bersifat statis, melainkan berubah dan berkembang sesuai dengan dinamika dan perkembangan kehidupan manusia (Shabarullah et al., 2021).
Implementasi zakat mal yang optimal memerlukan dukungan dari berbagai pihak, termasuk pemerintah, lembaga pengelola zakat, ulama, dan masyarakat Muslim itu sendiri. Dengan pengelolaan yang profesional, akuntabel, dan transparan, zakat mal memiliki potensi yang sangat besar untuk berkontribusi pada pengentasan kemiskinan, pengurangan kesenjangan ekonomi, dan peningkatan kesejahteraan masyarakat Muslim secara keseluruhan.

Daftar Pustaka
Adiningsih, T., & Cahyandi, R. R. (2019). Comparative Analysis of Calculation of Income Tax Article 21 and Zakat. Al-Iktisab Journal of Islamic Economic Law, 3(2). https://doi.org/10.21111/al-iktisab.v3i2.3911
Afrimaigus, & Renata, N. (2022). Application of Nishab of Zakat Profession at BAZNAS Tanah Datar Regency. Itqan Journal of Islamic Economics Management and Finance, 1(2), 60–67. https://doi.org/10.57053/itqan.v1i2.9
Al-Bawwab, R. (2023). Zakat: changing the framework of giving. Islamic Economic Studies, 30(2), 86–103. https://doi.org/10.1108/ies-08-2021-0026
Ali, D. H. N. B. P. H. O., & Myles, G. D. (2010). The Consequences of Zakat for Capital Accumulation. Journal of Public Economic Theory, 12(4), 837–856. https://doi.org/10.1111/j.1467-9779.2010.01476.x
Aulia, A. (2023). Assessing Different Ways of Calculating Income Zakat by Zakat Institution in Indonesia. Journal of Islamic and South East Asian Finance and Accounting, 1(01), 28–42. https://doi.org/10.25077/jiseafa.1.01.28-42.2023
Aziz, J. A., Hamdan, M. S. Q., Dahlan, A., & Aprianto, N. E. K. (2024). Yusuf Al-Qaraḍāwī's Theory of Zakat and Taxes and Its Relevance to Zakat and Taxation Law in Indonesia. Journal of Ecohumanism, 3(4), 1169–1182. https://doi.org/10.62754/joe.v3i4.3650
Aziz, Y., Mansor, F., Waqar, S., & Abdullah, L. H. (2020). The nexus between zakat and poverty reduction, is the effective utilization of zakat necessary for achieving SDGs: A multidimensional poverty index approach. Asian Social Work and Policy Review, 14(3), 235–247. https://doi.org/10.1111/aswp.12212
Bafadhal, H. (2021a). Zakat for Business Entity According to Fiqh and Positive Law in Indonesia. Al-Qisthu Jurnal Kajian Ilmu-Ilmu Hukum, 19(2), 137–152. https://doi.org/10.32694/qst.v19i2.1046
Bafadhal, H. (2021b). Zakat on Legal Entities: Towards Concept Perfection and its Regulations in Indonesia. Al-Risalah Forum Kajian Hukum Dan Sosial Kemasyarakatan, 21(1), 13–32. https://doi.org/10.30631/al-risalah.v21i1.734
Bahri, A. (2017). Zakat as Tax on the Perspective of Islamic Law. Hunafa Jurnal Studia Islamika, 14(2), 253–274. https://doi.org/10.24239/jsi.v14i2.487.253-274
Bakar, N. B. A. (2015). Zakat and Taxation: A Conceptual Comparison. Tafhim Ikim Journal of Islam and the Contemporary World, 2(3), 91–103. https://doi.org/10.56389/tafhim.vol2no3.5
Batubara, Y. (2021). Agricultural Commodity Zakat: Aspects of the Determination of "Illat Law and Maṣlahah." Al Hurriyah Jurnal Hukum Islam, 6(1), 38. https://doi.org/10.30983/alhurriyah.v6i1.2696
Bukowski, A. (2014). Social Role of Alms (zakāt) in Islamic Economies. Annales Etyka W Życiu Gospodarczym, 17(4), 123–131. https://doi.org/10.18778/1899-2226.17.4.10
Chen, L. E., Muhammad, A., & Razali, M. W. M. (2023). Co-existence of Secular Taxation and Syariah Compliant Practices: A Contemporary Application. International Journal of Academic Research in Business and Social Sciences, 13(1). https://doi.org/10.6007/ijarbss/v13-i1/15914
Darvina, D., Kamaluddin, S. H., & Nur, M. R. (2020). Zakat and Taxes in Islamic Overview: in terms of Benefit. Kawanua International Journal of Multicultural Studies, 1(2), 66–73. https://doi.org/10.30984/kijms.v1i2.5
Dawam, K., Ibrahim, M. Y., As-Salafiyah, A., & Lubis, R. H. (2021). Christian Tithe vis-a-vis Islamic Zakat Concept. Al-Tasyree Jurnal Bisnis Keuangan Dan Ekonomi Syariah, 13(02), 124–135. https://doi.org/10.59833/altasyree.v13i02.321
Fathonih, Ah., Maylawati, D. S., & Ramdhani, M. A. (2019). Model-view-controller approach for e-Zakah. Indonesian Journal of Electrical Engineering and Computer Science, 15(2), 1054. https://doi.org/10.11591/ijeecs.v15.i2.pp1054-1065
Febriadi, S. R., & Kurniawan, C. S. (2022). The Development of Zakat Institutions in the View of Legal Regulations in Indonesia. Amwaluna Jurnal Ekonomi Dan Keuangan Syariah, 6(2), 229–243. https://doi.org/10.29313/amwaluna.v6i2.8868
Haikal, M., & Efendi, S. (2023). Professional Zakat Collection Management at Baitul Mal Aceh. International Journal of Islamic Economics, 5(02), 114. https://doi.org/10.32332/ijie.v5i02.7617
Haris, G. (2020). The Application of Dynamic Zakat Percentage by Yusuf al-Qaradawy on the Professional Zakat in Indonesian BAZNAS. Asy-Syir'ah Jurnal Ilmu Syari'ah Dan Hukum, 54(2), 299. https://doi.org/10.14421/ajish.v54i2.922
Hasan, N. A. (2022). Application of qiyas of profession zakat in zakat management organizations (OPZ) in Indonesia. Nusantara Islamic Economic Journal, 1(2), 182–193. https://doi.org/10.34001/nuiej.v1i2.254
Hidayat, M., & Roni, M. (2024). The Provisions of Professional Zakat; Between Zakat on Agricultural Products and Zakat on Gold. Jurisprudensi Jurnal Ilmu Syariah Perundang-Undangan Ekonomi Islam, 16(1), 19–34. https://doi.org/10.32505/jurisprudensi.v16i1.5729
Husain, H., Hamzah, N., Asse, A., & Kara, M. (2019). Yusuf Al-Qaradawi Concept on Professional Zakat. International Journal of Multicultural and Multireligious Understanding, 6(6), 1. https://doi.org/10.18415/ijmmu.v6i6.1185
Ihsan, A., Agustar, A., Muslim, A., & Azzaki, M. A. (2022). Revitalization of The Collection of Zakat Funds in Indonesia: An Explanation from Yusuf Al-Qaradawi's Fiqh Al-Zakah. La_riba, 8(2), 303–312. https://doi.org/10.20885/jielariba.vol8.iss2.art10
Irfan, I., & Muhyarsyah, M. (2020). A Fiqh Reconstruction in Company Zakat Accounting. Afkaruna Indonesian Interdisciplinary Journal of Islamic Studies, 20(2). https://doi.org/10.18196/aiijis.2020.0120.175-208
Irfan, I., Muhyarsyah, M., Marpaung, A. P., & Liswanty, I. (2020). Reconstruction from the aspects of Islamic law in corporate zakat accounting. Jurnal Akuntansi & Auditing Indonesia, 24(2), 139–147. https://doi.org/10.20885/jaai.vol24.iss2.art7
Isa, M. P. M., Senawi, A. R., & Husain, H. (2021). The Issue of Al-Hawaij al-Asliyyah (Basic Needs) and its Implementation on Zakat of Income in Malaysia: A Content Analysis between Mazahib (Muslim Jurist Sects). International Journal of Academic Research in Business and Social Sciences, 11(6). https://doi.org/10.6007/ijarbss/v11-i6/10107
Jaelani, A. (2016). Zakat Accounting: Metaphor and Accounting Treatment for Business Organization. SSRN Electronic Journal. https://doi.org/10.2139/ssrn.2843071
Latief, N. F., & Sandimula, N. S. (2022). How Accountable is Zakat Management in Indonesia? An Evidence from BAZNAS of North Sulawesi. Share Jurnal Ekonomi Dan Keuangan Islam, 11(1), 42–60. https://doi.org/10.22373/share.v11i1.11194
MH., M. (2022). Reactualization of Criteria of Wealth in Islam as a Condition for Paying Zakat Maal. Al-Bayyinah, 6(1), 22–33. https://doi.org/10.35673/al-bayyinah.v6i1.2639
Mora, Z., & Aini, Z. (2023). Analysis of the effectiveness of the distribution of zakat funds in Baitul Mal of Langsa city. Asnaf Journal of Economic Welfare Philantrophy Zakat and Waqf, 200–216. https://doi.org/10.32505/asnaf.v2i2.7401
Muneeza, A., Bin‐Nashwan, S. A., Moshin, M. I. A., Mohamed, I., & Al-Saadi, A. (2022). Zakat payment from cryptocurrencies and crypto assets. International Journal of Islamic and Middle Eastern Finance and Management, 16(3), 482–497. https://doi.org/10.1108/imefm-12-2021-0487
Musaffa, M. U. A., Dakum, D., & Sudrajad, M. R. (2022). Study the Philosophy of Islamic Law in Determination Percentage of Zakat Mal. Az Zarqa Jurnal Hukum Bisnis Islam, 14(1), 19–40. https://doi.org/10.14421/azzarqa.v14i1.2589
Muslimin, J. (2019). Effective and Efficient Models of Zakat Management: Normative and Innovation Base. Jurnal Syarikah Jurnal Ekonomi Islam, 5(1). https://doi.org/10.30997/jsei.v5i1.1701
Nur, N., Alam, S., & Junaid, A. (2024). Analysis of Accounting Treatment for Zakat, Infaq, and Sadaqah Considering on PSAK Number 109 at Zakat Management Organizations. Golden Ratio of Finance Management, 5(1), 11–20. https://doi.org/10.52970/grfm.v5i1.714
Omar, P. M. F. F. A., Gazali, H. M., Samsulbahri, M. N., Razak, N. I. A., & Ishak, N. (2021). Establishing zakat on oil and gas in Malaysia: a new insight. Isra International Journal of Islamic Finance, 13(3), 318–332. https://doi.org/10.1108/ijif-04-2020-0089
Paizin, M. N. (2021). The Concept of Zakat on Income in Malaysia and Its Beginning of Implementation. Al-Kharaj Jurnal Ekonomi Keuangan & Bisnis Syariah, 3(3), 417–436. https://doi.org/10.47467/alkharaj.v4i1.443
Paramole, K. O. (2020). An Evaluation of Application of Zakat for Poverty Alleviation among Muslims in Iba Housing Estate, Lagos State, Nigeria. International Journal of Zakat, 5(2), 1–10. https://doi.org/10.37706/ijaz.v5i2.200
Pratama, S. D., & Yuni, R. N. (2020). Reducing Poverty through Optimization of Zakat on Agricultural and Profession. International Journal of Islamic Economics and Finance (IJIEF), 3(3). https://doi.org/10.18196/ijief.3237
Pujiati, P., & Warsito, C. (2022). Implementation of Tax Practices on Zakat as a Solution to Increase Zakat Effectiveness in Indonesia. Ijtimā'iyya Journal of Muslim Society Research, 7(1), 1–15. https://doi.org/10.24090/ijtimaiyya.v7i1.6360
Rahman, S. (2015). Zakat on retirement and pension plans. International Journal of Islamic and Middle Eastern Finance and Management, 8(3), 274–290. https://doi.org/10.1108/imefm-09-2014-0089
Ramli, N., & Ghadas, Z. A. A. (2019). An Appraisal on the Obligation of Companies to Pay Zakat: The Malaysian Law and Shariah Perspectives. International Journal of Law Government and Communication, 8–17. https://doi.org/10.35631/ijlgc.415002
Rokhman, W. (2022). Determinants of Zakat Paying Intentions: Evidences from SMEs' Workers in Central Java, Indonesia. Ziswaf Jurnal Zakat Dan Wakaf, 9(2), 214. https://doi.org/10.21043/ziswaf.v9i2.19933
Shabarullah, S., Andriani, F., & Shahrinizam, M. S. N. B. (2021). Professional Zakat in Modern Society Life: Provisions Regarding Intellectual Property Objects, Nisab, and Zakat Level. Asy-Syir'ah Jurnal Ilmu Syari'ah Dan Hukum, 55(2), 439. https://doi.org/10.14421/ajish.v55i2.733
Syamsuar. (2023). Productive Zakat Viewed From The Perspective of Modern Fiqh. Al-Ahkam, 18(2), 18–29. https://doi.org/10.37035/ajh.v18i2.7749
Tamimah, T. (2020). Compliance Determinant Of Paying Zakat Maal. Al-Falah Journal of Islamic Economics, 5(2), 213. https://doi.org/10.29240/alfalah.v5i2.1228
Wijayanti, P., Amilahaq, F., Muthaher, O., Baharuddin, N. S., & Sallem, N. R. M. (2022). Modelling zakat as tax deduction: A comparison study in Indonesia and Malaysia. Journal of Islamic Accounting and Finance Research, 4(1), 25–50. https://doi.org/10.21580/jiafr.2022.4.1.10888
Yusrizal, N., & Sasmita, B. W. (2022). Yusuf Qardhawi's Thought about Zakat Shares. Tadabbur Jurnal Integrasi Keilmuan, 1(02), 116–127. https://doi.org/10.15408/tadabbur.v1i02.32760
Zaimah, N. R., & Zaman, A. R. B. (2024). How did its Charity Go? The Practice of Zakat Management in e-Commerce Platforms. Milkiyah Jurnal Hukum Ekonomi Syariah, 3(1), 17–30. https://doi.org/10.46870/milkiyah.v3i1.758
di

Tidak ada komentar:

Posting Komentar