00768 - Peluang Perkembangan Zakat di Indonesia: Analisis Komprehensif

AFANIN MEDIA UTAMA



ABSTRAK
Zakat merupakan instrumen keuangan Islam yang memiliki potensi signifikan dalam mendorong kesejahteraan masyarakat dan pengentasan kemiskinan, khususnya di Indonesia sebagai negara dengan populasi Muslim terbesar di dunia. Artikel ini bertujuan menganalisis secara komprehensif berbagai peluang perkembangan zakat di Indonesia, mencakup aspek kelembagaan, regulasi, digitalisasi, sumber daya manusia, koordinasi, serta potensi muzakki dan integrasi dengan agenda pembangunan global. Metode yang digunakan adalah kajian literatur sistematis terhadap berbagai penelitian dan regulasi terkait pengelolaan zakat di Indonesia. Hasil analisis menunjukkan bahwa Indonesia memiliki peluang yang sangat besar dan multidimensional dalam pengembangan zakat, meliputi: (1) kerangka kelembagaan yang kuat dengan jaringan Organisasi Pengelola Zakat (OPZ) yang tersebar luas; (2) regulasi yang komprehensif melalui UU No. 23 Tahun 2011 dan Zakat Core Principles (ZCP); (3) digitalisasi zakat yang membuka akses lebih luas bagi muzakki; (4) potensi muzakki yang besar dari kalangan Muslim kelas menengah ke atas; serta (5) integrasi dengan Sustainable Development Goals (SDGs). Dengan mengoptimalkan seluruh peluang tersebut, zakat berpotensi menjadi instrumen keuangan Islam yang transformatif dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan keadilan sosial di Indonesia.

Kata Kunci: zakat, organisasi pengelola zakat, digitalisasi zakat, Zakat Core Principles, SDGs, muzakki

ABSTRACT
Zakat is an Islamic financial instrument with significant potential to promote social welfare and alleviate poverty, particularly in Indonesia as the country with the world's largest Muslim population. This article aims to comprehensively analyze various opportunities for zakat development in Indonesia, covering institutional, regulatory, digitalization, human resource, coordination aspects, as well as muzakki potential and integration with the global development agenda. A systematic literature review method was employed, drawing on various studies and regulations related to zakat management in Indonesia. The analysis reveals that Indonesia possesses vast and multidimensional opportunities for zakat development, including: (1) a strong institutional framework with a widespread network of Zakat Management Organizations (OPZ); (2) comprehensive regulation through Law No. 23 of 2011 and the Zakat Core Principles (ZCP); (3) zakat digitalization that broadens access for muzakki; (4) large muzakki potential from the Muslim middle-to-upper class; and (5) integration with the Sustainable Development Goals (SDGs). By optimally leveraging all these opportunities, zakat has the potential to become a transformative Islamic financial instrument in realizing social welfare and social justice in Indonesia.

Keywords: zakat, zakat management organization, zakat digitalization, Zakat Core Principles, SDGs, muzakki

1. PENDAHULUAN
Zakat merupakan salah satu instrumen keuangan Islam yang memiliki potensi luar biasa dalam mendorong kesejahteraan masyarakat dan pengentasan kemiskinan. Di Indonesia, sebagai negara dengan populasi Muslim terbesar di dunia, pengelolaan zakat telah mengalami perkembangan yang signifikan, terutama sejak diberlakukannya berbagai regulasi dan pembentukan lembaga-lembaga pengelola yang semakin profesional (Arifah & Muhammad, 2021; Rifani et al., 2023). Pengelolaan zakat yang baik memungkinkan untuk membangun pertumbuhan ekonomi sekaligus pemerataan pendapatan (Alfian et al., 2022; Pradingga et al., 2024). Artikel ini bertujuan untuk menganalisis secara komprehensif berbagai peluang perkembangan zakat di Indonesia, mencakup aspek kelembagaan, regulasi, digitalisasi, sumber daya manusia, koordinasi, serta potensi muzakki dan integrasi dengan agenda pembangunan global.

2. KERANGKA KELEMBAGAAN YANG KUAT DAN TERSEBAR LUAS
2.1 Lembaga Amil Zakat yang Well-Established
Salah satu peluang terbesar dalam perkembangan zakat di Indonesia adalah keberadaan lembaga-lembaga amil zakat yang sudah mapan dan dipercaya oleh masyarakat. Berbagai Organisasi Pengelola Zakat (OPZ) seperti Dompet Dhuafa, Rumah Zakat, LAZISMU, LAZISNU, dan berbagai LAZ lainnya telah membuktikan komitmennya dalam menjalankan prinsip-prinsip good governance yang sangat penting dalam meningkatkan rasa percaya muzakki (Machdum, 2013). Lembaga-lembaga ini memiliki kultur kerja yang dinamis, inovatif, dan kreatif, sehingga mampu mengembangkan program-program yang sesuai dengan kebutuhan dan perkembangan masyarakat (Hikmaningsih & Pramuka, 2020).
Kepercayaan masyarakat terhadap OPZ tergantung pada performa dan hasil keluaran dari lembaga itu sendiri, yang tidak dapat terlepas dari manajemen organisasi yang baik (Machdum, 2013). Penelitian menunjukkan bahwa literasi amil berpengaruh secara positif dan signifikan terhadap kepercayaan muzakki pada OPZ, di mana literasi amil adalah kemampuan amil dalam mengelola organisasi pengelola zakat mulai dari menghimpun, mendistribusikan hingga mendayagunakan dana zakat sesuai dengan ketentuan syariah, norma masyarakat, dan perundang-undangan yang berlaku (Arifah & Muhammad, 2021).

2.2 Penyebaran Organisasi Pengelola Zakat di Berbagai Tingkatan
Indonesia memiliki jaringan OPZ yang tersebar luas, terdiri dari BAZNAS dan LAZ yang aktif pada tingkat nasional, provinsi, dan kabupaten/kota. Berdasarkan data yang tersedia, tata kelola ZISWAF di Indonesia dapat dilihat pada jumlah OPZ yang mencakup BAZNAS RI Pusat, 34 BAZNAS Provinsi, 456 BAZNAS Kab/Kota, 26 LAZ Nasional, 16 LAZ Provinsi, dan 37 LAZ Kab/Kota (Widjaja et al., 2021). Data lain menyebutkan bahwa hingga tahun 2018, jumlah BAZNAS, LAZ, dan UPZ yang resmi dan legal dikukuhkan oleh pemerintah adalah sebanyak 615 lembaga, baik pemerintah maupun swasta (Aflah, 2018).
Dalam pelaksanaannya, BAZNAS memiliki fungsi sebagai operator pengelolaan zakat sekaligus berfungsi sebagai koordinator seluruh pengelola zakat, baik BAZNAS Provinsi, BAZNAS Kabupaten/Kota, maupun LAZ (Aswad & Ardi, 2021). Sementara itu, LAZ bertugas membantu BAZNAS dalam pelaksanaan pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat (Bahri & Arif, 2020; Bastiar & Bahri, 2019). Penyebaran jaringan kelembagaan yang luas ini merupakan modal sosial yang sangat berharga dalam mengoptimalkan penghimpunan dan penyaluran zakat di seluruh pelosok Indonesia.

3. DIVERSIFIKASI BASIS PENDANAAN: ZAKAT, INFAK, SEDEKAH, DAN DANA SOSIAL KEAGAMAAN LAINNYA
Secara regulasi, selain zakat, OPZ diperbolehkan menghimpun dana infak, sedekah, dan dana sosial keagamaan lainnya (DSKL), sehingga memiliki basis pendanaan dan portofolio penghimpunan yang lebih kuat dan terdiversifikasi (Alawy & Zaki, 2021; Bandoko et al., 2020). Hal ini memberikan fleksibilitas yang signifikan bagi OPZ dalam menjalankan program-program pemberdayaan masyarakat yang lebih komprehensif.
Indonesia memiliki potensi dana filantropi yang sangat besar, antara lain zakat, infak, dan dana sosial keagamaan lainnya (DSKL), yang dikelola oleh BAZ dan LAZ berdasarkan UU No. 23 Tahun 2011 (Alawy & Zaki, 2021). Pengelolaan infak dan sedekah yang dilakukan oleh lembaga amil zakat atau badan amil zakat mencakup langkah-langkah pengumpulan/penghimpunan, pendistribusian atau pembagian, dan pendayagunaan (Mushthofa & Wicaksono, 2020). Diversifikasi sumber dana ini tidak hanya memperkuat kapasitas finansial OPZ, tetapi juga memungkinkan mereka untuk menjangkau segmen donatur yang lebih luas, termasuk mereka yang belum memenuhi syarat wajib zakat namun ingin berkontribusi melalui infak dan sedekah.

4. KERANGKA REGULASI YANG KOMPREHENSIF
4.1 Undang-Undang Pengelolaan Zakat Nomor 23 Tahun 2011
Keberadaan UU Pengelolaan Zakat No. 23 Tahun 2011 merupakan tonggak penting dalam perkembangan zakat di Indonesia. Undang-undang ini memposisikan BAZNAS sebagai pemegang otoritas tertinggi pengelolaan zakat di Indonesia, dengan kewenangan untuk mengoordinasi BAZ dan LAZ, membangun sistem pengelolaan zakat yang terintegrasi secara nasional, membuat peta potensi penghimpunan dan penyaluran zakat, serta membangun basis data muzakki dan mustahik nasional (Faishal, 2022). Tujuan pengelolaan zakat menurut undang-undang ini adalah meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelayanan dalam pengelolaan zakat dan meningkatkan manfaat zakat untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan penanggulangan kemiskinan (Arifah & Muhammad, 2021).
Dengan adanya penetapan UU No. 23 Tahun 2011 sebagai pengganti UU No. 38 Tahun 1999, pemerintah mengharapkan pengelolaan zakat akan lebih baik, sehingga regulasi yang baru bisa menyempurnakan kekurangan dari regulasi yang lama (Kanata et al., 2020). Undang-undang ini juga mengatur bahwa zakat yang dibayarkan oleh muzakki kepada BAZNAS atau LAZ dapat diambil sebagai potongan dari penghasilan kena pajak, yang merupakan insentif fiskal yang signifikan bagi muzakki (Hariyanto & Junaidi, 2023; Maulida & Ulfah, 2023).

4.2 Zakat Core Principles (ZCP) sebagai Standar Pengelolaan
Pemberlakuan Zakat Core Principles (ZCP) merupakan salah satu peluang terbesar dalam meningkatkan kualitas pengelolaan zakat di Indonesia. ZCP adalah gabungan konsep pengelolaan (management), tata kelola (governance), dan sistem pengendalian guna meningkatkan kualitas manajemen (Solahudin et al., 2021). ZCP disusun oleh perwakilan Bank Indonesia, BAZNAS, dan negara-negara lain dalam International Working Group (IWG) dan diluncurkan pada forum "World Humanitarian Summit of United Nations" di Istanbul, Turki pada tahun 2016 (Hamdani et al., 2019; Solahudin et al., 2021).
ZCP merupakan sebuah dokumen yang berisi 18 prinsip yang mengatur 6 (enam) aspek atau dimensi utama pengelolaan zakat, yaitu landasan hukum, supervisi zakat, tata kelola zakat, fungsi intermediasi, manajemen risiko, dan kesesuaian syariah (Hamdani et al., 2019; Mubtadi et al., 2021; Wijayati, 2021). Ide pembuatan ZCP terinspirasi dari Basel Core Principles (BCP) yang merupakan standar umum pengelolaan pada bidang perbankan yang berisi 29 prinsip yang telah diakui secara internasional dan diterapkan di lebih dari 150 negara di dunia (Hamdani et al., 2019; Isnaini et al., 2022). ZCP bertujuan untuk meningkatkan kualitas pengelolaan manajemen zakat agar semakin efektif dalam memobilisasi dana sosial publik bagi peningkatan kesejahteraan umat di berbagai belahan dunia (Hamdani et al., 2019).
Efektivitas penyaluran zakat dapat diukur dengan menggunakan ZCP, khususnya melalui rasio Allocation to Collection Ratio (ACR) yang bertujuan untuk mengukur kemampuan sebuah lembaga zakat dalam menyalurkan dana zakatnya (Bahri & Arif, 2020; Maha & Asiyah, 2023; Marliyah & Sari, 2022). Penelitian pada berbagai OPZ menunjukkan bahwa penerapan ZCP secara konsisten dapat meningkatkan efektivitas dan efisiensi tata kelola pendistribusian dana zakat (Ryandono & Wijayanti, 2019).

4.3 Regulasi Pendukung dan Asosiasi Pengelola Zakat
Selain ZCP, terdapat berbagai regulasi pendukung lainnya, seperti standar pengelolaan zakat yang ditetapkan oleh Forum Zakat (FOZ) sebagai asosiasi organisasi pengelola zakat Indonesia. FOZ merancang inisiatif yang berlaku sebagai standar industri untuk mendorong transparansi, kredibilitas, dan akuntabilitas LAZ, seperti kode etik dan standar profesi amil, standar manajemen kinerja LAZ, serta standar akuntansi dan pelaporan keuangan (Faishal, 2022). Pada tahun 2011, lahirlah buku standarisasi manajemen mutu bagi OPZ berjudul "Zakah Criteria for Performance Excellence: Pedoman Kriteria Zakat untuk Kinerja Unggul" yang dianggap lebih sesuai dengan karakteristik zakat karena dapat mengidentifikasi kekuatan dan kelemahan secara menyeluruh dengan referensi pada tujuh kriteria berbasis Al-Qur'an dan hadis (Aflah, 2018).

5. TATA KELOLA DAN PENGAWASAN YANG SEMAKIN BAIK
5.1 Sertifikasi Amil Zakat
Pemberlakuan sertifikasi amil zakat merupakan langkah strategis dalam meningkatkan profesionalisme pengelolaan zakat. Sertifikasi amil dimaksudkan untuk menjamin kualitas amil sesuai dengan standar kompetensi yang dibutuhkan (Huda et al., 2015, 2018). Amil zakat sebagai ujung tombak pengelolaan zakat haruslah orang yang memiliki kapasitas yang cukup untuk mengemban amanah (Huda et al., 2018). Upaya yang dilakukan dengan menghadirkan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia (SKKNI) amil zakat merupakan langkah awal dalam pembangunan kompetensi amil zakat di Indonesia (Putra & Deviani, 2023).
Mengingat peran amil sangat penting dalam pengelolaan zakat yang efektif, maka ketersediaan petugas amil yang kompeten dan profesional sangat dibutuhkan (Zaroni & Norvadewi, 2020). Amil harus memiliki kemampuan individu dan organisasi dalam menjalankan fungsi atau kewenangannya untuk mencapai tujuan lembaga secara efektif dan efisien (Zaroni & Norvadewi, 2020). Penetapan kriteria kualitas amil yang dapat digunakan untuk penetapan sertifikasi amil menjadi sangat mendesak untuk segera dilaksanakan (Susilowati & Setyorini, 2018).

5.2 Divisi Monitoring dan Evaluasi dari Regulator
Keberadaan divisi monitoring dan evaluasi dari regulator (BAZNAS) untuk mengawasi dan mengontrol tata kelola BAZNAS dan LAZ baik di tingkat nasional, provinsi, maupun kabupaten/kota merupakan peluang penting dalam memastikan akuntabilitas pengelolaan zakat (Azmi et al., 2023). Berdasarkan Peraturan Menteri Agama (PMA) Nomor 606 Tahun 2020, audit syariah harus dilakukan secara komprehensif, akurat, transparan, dan akuntabel (Umiyati et al., 2023). Kementerian Agama perlu melakukan audit syariah terhadap laporan pelaksanaan pengelolaan zakat, infak, sedekah, dan dana sosial keagamaan lainnya dari BAZNAS, BAZNAS Provinsi, BAZNAS Kabupaten/Kota, dan LAZ (Umiyati et al., 2023).
Kinerja OPZ tidak hanya diukur dari keefektifan pendistribusian zakat, namun juga dilihat dari profesionalisme dalam pengelolaan organisasi yang tercermin dalam penciptaan tata kelola organisasi yang baik (good governance) (Wijayati, 2021). Pengelolaan secara profesional merupakan upaya untuk menciptakan new public management dan meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap OPZ (Wijayati, 2021). Implementasi Good Governance (GG) merupakan isu penting dalam rangka meningkatkan kinerja OPZ yang dapat dilihat dari aspek manajemen, pelayanan publik, dan kepercayaan publik (muzakki) terhadap organisasi (Wijayati, 2021).

5.3 Koordinasi Antar-OPZ dan Basis Data Terpadu
Terdapat pola koordinasi antara OPZ, seperti tersedianya pangkalan basis data zakat dan wakaf yang terpadu. Dalam UU No. 23/2011, BAZNAS memiliki kewenangan untuk membangun sistem pengelolaan zakat yang terintegrasi secara nasional dan membangun basis data muzakki dan mustahik nasional (Faishal, 2022). Koordinasi yang baik antar-OPZ sangat penting untuk menghindari overlapping dalam pengumpulan dana ZISWAF dan pendistribusian zakat yang relatif sama pada objek asnaf zakat, yang memungkinkan mustahiq zakat mendapatkan bantuan ganda dari beberapa OPZ (Rachman & Makkarateng, 2021).
Selain itu, tersedianya basis data dari pemerintah, khususnya Kemensos dan TNP2K, terkait dengan keluarga/rumah tangga yang membutuhkan asistensi finansial dapat dimanfaatkan oleh OPZ untuk menghindari double-counting dalam penyaluran (Hariyanto & Junaidi, 2023). Sinergi antara BAZNAS dan program bantuan sosial pemerintah dapat menjadi strategi yang efektif dalam upaya pengentasan kemiskinan (Hariyanto & Junaidi, 2023).

6. DIGITALISASI ZAKAT SEBAGAI STIMULUS FUNDRAISING
6.1 Platform Digital dan Revolusi Industri 4.0
OPZ yang sudah well-established sudah mulai mengembangkan digitalisasi zakat/wakaf, yang memberikan stimulus bagi fundraising. Tersedianya layanan zakat berbasis revolusi industri 4.0, seperti layanan zakat berbasis mobile, crowdfunding, atau internet banking pada berbagai lembaga keuangan syariah, merupakan peluang besar yang harus dimanfaatkan secara optimal (Azmi et al., 2023). Digitalisasi zakat akan sangat memberikan manfaat bagi badan amil maupun bagi calon mustahik, karena proses pengumpulan menjadi lebih mudah, cepat, dan efisien, serta pengelolaan zakat juga lebih efisien, transparan, dan masif (Verdianti & Puja, 2023).
Ketua BAZNAS menyatakan bahwa digitalisasi mempermudah umat dan masyarakat untuk menunaikan zakat, terutama saat pandemi COVID-19, karena tanpa berbelit-belit. BAZNAS harus menyesuaikan diri dengan era digital sehingga menjadi OPZ yang hadir dan dekat dengan umat serta masyarakat (Verdianti & Puja, 2023). Penelitian menunjukkan bahwa terdapat pengaruh yang signifikan antara digitalisasi zakat dan efektivitas dalam pengumpulan zakat pada BAZNAS (Verdianti & Puja, 2023).
Hingga saat ini, OPZ di Indonesia telah menggunakan tiga digital platform, yaitu internal platform yang dikembangkan oleh lembaga itu sendiri (seperti website dan aplikasi resmi), external platform yang merupakan bentuk kerja sama OPZ dan partner untuk meningkatkan penghimpunan zakat (termasuk commercial platforms dan social media platform), serta platform lainnya (Zetira & Fatwa, 2021). Digitalisasi zakat nasional dimulai pertama kali pada tahun 2016 saat BAZNAS bekerja sama dengan Kementerian Agama meluncurkan SiMBA (Sistem Manajemen Informasi BAZNAS), yang merupakan internal platform penyedia laporan keuangan tahunan BAZNAS (Zetira & Fatwa, 2021).

6.2 Meningkatnya Layanan Multipayment di E-Commerce
Meningkatnya keberagaman layanan multipayment dalam berbagai situs e-commerce terkemuka merupakan peluang yang sangat signifikan dalam memperluas jangkauan penghimpunan zakat. Kemudahan akses merupakan faktor utama yang memengaruhi niat untuk membayar zakat secara online, terutama di kalangan milenial dan Gen Z yang sangat peduli dengan unsur kemudahan bertransaksi dan digitalisasi (Oseva & Soleh, 2024). Lembaga zakat harus memastikan bahwa sistem mereka mudah digunakan oleh masyarakat untuk melakukan pembayaran zakat secara online (Oseva & Soleh, 2024).
Penggunaan teknologi blockchain dalam pengelolaan zakat juga mulai dipertimbangkan sebagai inovasi yang dapat melacak status dana zakat dan membuat proses distribusi dan transaksi dana menjadi transparan (Musana, 2023). Penerapan teknologi blockchain dalam pengelolaan zakat dapat meningkatkan tata kelola zakat di Indonesia dengan memberikan strategi bagi semua stakeholders zakat seperti pemerintah, Kementerian Agama, BAZNAS, organisasi masyarakat, dan lembaga pengelola zakat (Musana, 2023).

7. INSTRUMEN EVALUASI KINERJA YANG BERAGAM
7.1 Indeks Zakat Nasional dan Instrumen Pengukuran Lainnya
Sudah terdapat berbagai instrumen untuk mengevaluasi dampak penyaluran/pendayagunaan dana zakat terhadap penerimanya. Untuk mengukur kinerja, BAZNAS menggunakan Indeks Zakat Nasional (IZN), sedangkan LAZNAS menggunakan balance scorecard (Solahudin et al., 2021). IZN adalah standar indikator guna meningkatkan kualitas pengelolaan zakat yang diterbitkan oleh Pusat Kajian Zakat Strategis (PUSKAS) BAZNAS (Solahudin et al., 2021).
Model pengukuran kinerja lembaga zakat yang tersedia mencakup National Zakat Index (IZN), Zakat Village Index (IDZ), Center of Islamic Business and Economic Studies (CIBEST), Balance Scorecard, Indonesia Magnificence of Zakat (IMZ), dan International Standard of Zakat Management (ISZM) (Bastiar & Bahri, 2019). Setiap model pengukuran memiliki karakteristik masing-masing dengan metode pengukuran yang berbeda satu sama lain (Bastiar & Bahri, 2019). Keberagaman instrumen evaluasi ini memungkinkan OPZ untuk memilih pendekatan yang paling sesuai dengan konteks dan kebutuhan mereka.

7.2 Pusat Kajian Strategis BAZNAS (Puskas BAZNAS)
Keberadaan Pusat Kajian Strategis BAZNAS (Puskas BAZNAS) merupakan aset intelektual yang sangat berharga dalam mendukung pengembangan zakat di Indonesia. Puskas BAZNAS berperan dalam menghasilkan riset-riset strategis yang dapat menjadi dasar pengambilan kebijakan dalam pengelolaan zakat nasional (Solahudin et al., 2021; Yunus, 2019). Indeks Core Principle Zakat Nasional (IZN) yang diterbitkan oleh Puskas BAZNAS menjadi acuan bagi amil BAZNAS dan LAZNAS dalam mengelola ZIS (Solahudin et al., 2021).

8. SKEMA INTEGRASI DANA SOSIAL DAN KOMERSIAL
Sudah adanya skema yang mengintegrasikan dana sosial dengan dana komersial, seperti melalui Baitul Maal wa Tamwil (BMT), dapat mempermudah pengelolaan dana sosial secara profesional. Dalam perspektif yang lebih luas, zakat dikelola oleh lembaga tersendiri yang disebut OPZ, yang bisa berbentuk LAZIS yang berdiri sendiri, LAZIS yang berada di bawah pengelolaan masjid, BMT, bank syariah, ataupun entitas bisnis/publik syariah lainnya (Sofyani, 2019). Fungsi perbankan syariah selain melakukan fungsi menghimpun dan penyaluran dana masyarakat, juga melakukan fungsi sosial dalam bentuk lembaga Baitulmal yang menerima dana zakat, infak, sedekah, hibah, atau dana sosial lainnya untuk disalurkan ke OPZ (Rifan et al., 2020).
Integrasi antara dana sosial dan komersial ini memungkinkan pengelolaan yang lebih efisien dan profesional, sekaligus memperluas jangkauan layanan kepada masyarakat yang membutuhkan. Pengembangan industri halal Indonesia yang akan membutuhkan dukungan finansial dari keuangan syariah, baik komersial maupun sosial, dari sisi permintaan maupun penawaran, juga membuka peluang sinergi yang lebih besar antara instrumen zakat dan sektor keuangan syariah secara keseluruhan (Choiri & Ma'adi, 2023).

9. KETEPATAN SASARAN PENYALURAN ZAKAT
Penyaluran zakat, baik menurut asnaf maupun program, secara umum sudah tepat sasaran. Penyaluran zakat kepada delapan asnaf, yaitu fakir, miskin, amil, muallaf, gharim, riqab, fisabilillah, dan ibnu sabil, telah menjadi acuan utama dalam pendistribusian dana zakat (Arifah & Muhammad, 2021; Marliyah & Sari, 2022). Penelitian menunjukkan bahwa efektivitas penyaluran zakat dapat mewujudkan good zakat governance (Bahri & Arif, 2020; Susilowati & Setyorini, 2018).
Pengukuran efektivitas penyaluran zakat menggunakan metode ZCP, khususnya rasio ACR, menunjukkan hasil yang cukup menggembirakan pada berbagai OPZ. Penelitian pada Rumah Zakat menunjukkan bahwa efektivitas distribusi selama 5 tahun operasi mencapai 87% atau termasuk dalam kategori efektif, di mana ACR mencapai 70–89% (Bahri & Arif, 2020). Sementara itu, penelitian pada 41 lembaga zakat di Indonesia menunjukkan bahwa lembaga-lembaga zakat tersebut sangat efektif dalam mendistribusikan dana zakat yang terkumpul (Mubtadi et al., 2021).
Pola pendistribusian zakat produktif dalam bentuk modal usaha atau peralatan kerja dapat memberdayakan para mustahik, sehingga taraf hidup mereka meningkat dan pada akhirnya dapat berubah dari mustahik menjadi muzakki (Safinal & Riyaldi, 2021). Transformasi tata kelola lembaga zakat berdampak pada efektivitas dalam mengembangkan kemandirian sosial ekonomi mustahik, yang dilakukan dengan cara mendirikan usaha, penguatan permodalan usaha, pendampingan, dan keterlibatan mustahik secara berkelompok (Ryandono & Wijayanti, 2019).

10. POTENSI MUZAKKI YANG BESAR DAN INTENSI BERDONASI YANG TINGGI
10.1 Jumlah Muslim Kelas Menengah ke Atas
Banyaknya jumlah Muslim pada kelompok menengah ke atas di Indonesia sebagai potensi muzakki merupakan peluang yang sangat besar. Indonesia memiliki penduduk Muslim yang terbesar, yaitu hampir 80% penduduk Indonesia adalah Muslim, yang semestinya menjadi potensi zakat yang cukup besar dalam upaya penghimpunan zakat dari masyarakat (Wijayati, 2021). Mendapatkan muzakki potensial (high net wealth zakat-payers), walau hanya sedikit jumlahnya, akan mampu meningkatkan penerimaan zakat secara signifikan (Zaifuddin, 2021).
Faktor-faktor yang memengaruhi muzakki dalam memilih OPZ antara lain adalah pendapatan, tingkat keandalan, dan citra lembaga (Rulian et al., 2015). Penelitian juga menunjukkan bahwa tingkat pendidikan dan kredibilitas lembaga zakat memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap niat atau kesediaan milenial dan Gen Z untuk membayar zakat melalui lembaga zakat formal (Oseva & Soleh, 2024).

10.2 Intensi Berdonasi Masyarakat Indonesia yang Tinggi
Intensi berdonasi masyarakat Indonesia yang tinggi, di mana Indonesia menempati peringkat nomor 1 dalam World Giving Index tahun 2018, merupakan modal sosial yang sangat berharga (Azmi et al., 2023). Hal ini menunjukkan bahwa budaya berbagi dan kepedulian sosial sudah mengakar kuat dalam masyarakat Indonesia, yang dapat dimanfaatkan untuk meningkatkan penghimpunan dana zakat, infak, dan sedekah secara lebih optimal.
Tren pertumbuhan penghimpunan zakat mengindikasikan adanya peningkatan kepercayaan masyarakat terhadap kinerja OPZ, baik BAZNAS maupun LAZ (Nurhasanah, 2018). Data menunjukkan bahwa BAZNAS pada tahun 2021 berhasil melakukan pengumpulan dana ZIS sebesar 14 triliun rupiah, yang artinya naik 30 persen dari tahun 2020 (Maha & Asiyah, 2023). Peningkatan ini tidak terlepas dari peran LAZ di daerah, provinsi, bahkan nasional (Maha & Asiyah, 2023).

11. INTEGRASI DENGAN AGENDA PEMBANGUNAN GLOBAL (SDGs)
Sudah adanya perhatian dan pemetaan bersama dengan lembaga internasional, seperti UNDP, untuk memaksimalkan penggunaan zakat dalam mencapai target SDGs di Indonesia merupakan peluang strategis yang sangat penting. Zakat dan wakaf memiliki peran penting dalam mengurangi ketidaksetaraan ekonomi (Pradingga et al., 2024). Penyaluran zakat yang difokuskan pada pengentasan kemiskinan, peningkatan pendidikan, dan layanan kesehatan sejalan dengan berbagai target SDGs yang ingin dicapai Indonesia.
Penelitian menunjukkan bahwa zakat, infak, dan sedekah memiliki pengaruh positif terhadap pertumbuhan ekonomi Indonesia (Purwanti, 2020). Bila zakat dapat diimplementasikan secara optimal, ia memiliki peran yang sangat penting dalam mewujudkan masyarakat cerdas, adil, dan makmur (Nurwati & Hendrawati, 2019). Integrasi antara program zakat dan program perlindungan sosial pemerintah dapat menjadi strategi yang efektif dalam upaya pengentasan kemiskinan, dengan memanfaatkan kekuatan internal masing-masing pihak untuk memanfaatkan peluang jangka panjang melalui strategi diversifikasi program (Hariyanto & Junaidi, 2023).
________________________________________
12. PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA MELALUI PENDIDIKAN EKONOMI SYARIAH
Meningkatnya jumlah perguruan tinggi yang secara khusus mengajarkan ekonomi syariah berpotensi menyediakan SDM bagi lembaga pengelola zakat. Organisasi pengelola zakat sangat mendesak untuk segera melaksanakan management training serta kerja sama dengan perguruan tinggi dalam rangka meningkatkan kualitas amil (Susilowati & Setyorini, 2018). Dalam perspektif organisasi, sebuah OPZ yang profesional dituntut untuk memiliki kompetensi formal, mampu menyediakan laporan keuangan sebagai wujud akuntabilitas dan transparansi lembaga, bersifat terbuka dalam pengelolaan, serta memiliki para pakar di bidangnya seperti ahli syariah, ahli manajemen, dan ahli ekonomi (Zaroni & Norvadewi, 2020).
Ketersediaan lulusan ekonomi syariah yang semakin meningkat dari berbagai perguruan tinggi di Indonesia dapat menjadi sumber daya manusia yang kompeten bagi OPZ. Hal ini sejalan dengan kebutuhan OPZ untuk memiliki amil yang tidak hanya memahami fikih zakat, tetapi juga memiliki kemampuan manajerial, akuntansi, dan teknologi informasi yang memadai (Mukhlishin, 2018).

13. AKUNTABILITAS DAN TRANSPARANSI SEBAGAI FONDASI KEPERCAYAAN
Akuntabilitas dan transparansi merupakan fondasi utama dalam membangun kepercayaan muzakki terhadap OPZ. Penelitian menunjukkan bahwa akuntabilitas dan transparansi berpengaruh signifikan terhadap preferensi muzakki dalam memilih saluran distribusi zakat (Putri, 2023). Transparansi dan akuntabilitas memiliki dampak positif terhadap kepercayaan dan tingkat pengumpulan zakat, infak, dan sedekah (Sofyani, 2019).
Standar akuntansi zakat yang ditetapkan melalui PSAK 109 merupakan instrumen penting dalam mewujudkan akuntabilitas dan transparansi OPZ. PSAK 109 bertujuan untuk mengatur pengakuan, pengukuran, pengungkapan, penyajian, dan pelaporan transaksi zakat dan infak/sedekah terhadap badan atau lembaga amil zakat (Ohoirenan & Fithria, 2020). Penerapan PSAK 109 yang konsisten oleh seluruh OPZ akan memudahkan perbandingan kinerja keuangan antar-OPZ dan meningkatkan kepercayaan publik (Hidayat et al., 2019).
Akuntabilitas OPZ dapat ditunjukkan dengan adanya kontrol internal, pengukuran kinerja, serta kepatuhan karyawan terhadap deskripsi kerja (Arifah & Muhammad, 2021). Informasi yang telah diolah amil harus dipublikasikan melalui jaringan internet yang disediakan pada website OPZ, yang diperuntukkan bagi pemangku kepentingan yang memerlukan informasi terkait pengelolaan zakat (Arifah & Muhammad, 2021).

14. SIMPULAN
Peluang perkembangan zakat di Indonesia sangatlah besar dan multidimensional. Dari aspek kelembagaan, keberadaan jaringan OPZ yang tersebar luas dari tingkat nasional hingga kabupaten/kota, didukung oleh lembaga-lembaga yang sudah well-established dan dipercaya masyarakat, merupakan modal yang sangat berharga (Aflah, 2018; Aswad & Ardi, 2021; Machdum, 2013). Dari aspek regulasi, UU No. 23 Tahun 2011 dan berbagai regulasi pendukung seperti ZCP telah memberikan kerangka hukum yang komprehensif bagi pengelolaan zakat yang profesional, akuntabel, dan transparan (Faishal, 2022; Hamdani et al., 2019; Mubtadi et al., 2021).
Digitalisasi zakat melalui berbagai platform digital dan layanan berbasis revolusi industri 4.0 membuka peluang yang sangat besar dalam memperluas jangkauan penghimpunan dan meningkatkan efisiensi pengelolaan (Azmi et al., 2023; Verdianti & Puja, 2023; Zetira & Fatwa, 2021). Sementara itu, potensi muzakki yang besar dari kalangan Muslim kelas menengah ke atas, dikombinasikan dengan intensi berdonasi masyarakat Indonesia yang tinggi, memberikan basis yang kuat bagi pertumbuhan penghimpunan zakat (Azmi et al., 2023; Oseva & Soleh, 2024).
Integrasi zakat dengan agenda pembangunan global melalui SDGs, sinergi dengan program perlindungan sosial pemerintah, dan pengembangan industri halal Indonesia membuka peluang strategis yang semakin luas bagi zakat untuk berkontribusi secara signifikan dalam pembangunan ekonomi dan sosial Indonesia (Choiri & Ma'adi, 2023; Hariyanto & Junaidi, 2023; Purwanti, 2020). Dengan memanfaatkan seluruh peluang ini secara optimal, zakat berpotensi menjadi instrumen keuangan Islam yang transformatif dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan keadilan sosial di Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA
Aflah, K. N. (2018). Model manajemen mutu bagi BAZNAS dan LAZ di Indonesia. Ziswaf: Jurnal Zakat dan Wakaf, 5(1), 121. https://doi.org/10.21043/ziswaf.v5i1.3535
Alawy, S., & Zaki, I. (2021). Strategi pengelolaan dana filantropi di masa pandemi. Jurnal Ekonomi Syariah Teori dan Terapan, 8(4), 496. https://doi.org/10.20473/vol8iss20214pp496-508
Alfian, A. M., Pujiyono, A., & Alfian, A. (2022). Analisis model Indeks Zakat Nasional untuk menilai kinerja zakat (Studi kasus Baznas Kabupaten Solok Sumatera Barat tahun 2020). JES: Jurnal Ekonomi Syariah, 7(1), 44–62. https://doi.org/10.30736/jesa.v7i1.232
Arifah, A., & Muhammad, R. (2021). Akuntabilitas kontemporer organisasi pengelola zakat. Jurnal Akademi Akuntansi, 4(1). https://doi.org/10.22219/jaa.v4i1.16014
Aswad, M., & Ardi, M. (2021). Analisis potensi, realisasi dan kinerja organisasi pengelola zakat BAZNAS Tulungagung. Dinamika Penelitian: Media Komunikasi Penelitian Sosial Keagamaan, 21(01), 42–64. https://doi.org/10.21274/dinamika.2021.21.01.42-64
Azmi, M. N. L., Susanti, R., Zurkarnaen, Z., & Pratama, M. R. A. (2023). Analisis SWOT perkembangan zakat dan strategi pengembangan zakat di Indonesia dalam revolusi era Society 5.0. Journal of Economics and Business, 1(1), 9–15. https://doi.org/10.61994/econis.v1i1.106
Bahri, E. S., & Arif, Z. (2020). Analisis efektivitas penyaluran zakat pada Rumah Zakat. Al Maal: Journal of Islamic Economics and Banking, 2(1), 13. https://doi.org/10.31000/almaal.v2i1.2642
Bandoko, B., Turmudzi, A., & Amin, M. (2020). Pemberdayaan usaha maz zakki tahun pada Badan Amil Zakat Nasional Kota Yogyakarta. Nuansa Akademik: Jurnal Pembangunan Masyarakat, 5(1), 53–62. https://doi.org/10.47200/jnajpm.v5i1.421
Bastiar, Y., & Bahri, E. S. (2019). Model pengukuran kinerja lembaga zakat di Indonesia. Ziswaf: Jurnal Zakat dan Wakaf, 6(1), 43. https://doi.org/10.21043/ziswaf.v1i1.5609
Choiri, M., & Ma'adi, A. S. (2023). Identifikasi pemberdayaan dan sertifikasi halal pada UMKM oleh lembaga zakat di Bangkalan Madura. Al-Manhaj: Jurnal Hukum dan Pranata Sosial Islam, 5(1), 787–796. https://doi.org/10.37680/almanhaj.v5i1.2289
Faishal, A. J. (2022). Evaluasi satu dekade implementasi Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 terhadap kinerja lembaga amil zakat (Studi kasus Lembaga Amil Zakat Inisiatif Zakat Indonesia). El-Mal: Jurnal Kajian Ekonomi & Bisnis Islam, 4(3), 707–718. https://doi.org/10.47467/elmal.v4i3.2029
Hamdani, L., Nasution, M. Y., & Marpaung, M. (2019). Solusi permasalahan perzakatan di BAZNAS dengan metode ANP: Studi tentang implementasi Zakat Core Principles. Muqtasid: Jurnal Ekonomi dan Perbankan Syariah, 10(1), 40. https://doi.org/10.18326/muqtasid.v10i1.40-56
Hariyanto, E., & Junaidi, M. A. (2023). Sinergi pengelolaan zakat dan program bantuan sosial pemerintah untuk mereduksi kemiskinan. Jurnal BPPK: Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan, 16(2), 13–31. https://doi.org/10.48108/jurnalbppk.v16i2.785
Hidayat, S., Zanatun, A., & Rohaeni, N. (2019). Analisis laporan keuangan berdasarkan PSAK 109 pada Yayasan Rumah Yatim Arrohman. Akuisisi: Jurnal Akuntansi, 14(2), 78–88. https://doi.org/10.24127/akuisisi.v14i2.220
Hikmaningsih, H., & Pramuka, B. A. (2020). Akuntabilitas pada lembaga amil zakat infak dan sedekah dalam perspektif Shari'ah Enterprise Theory (SET). Jurnal Ekonomi Bisnis dan Akuntansi, 22(3), 358–367. https://doi.org/10.32424/jeba.v22i3.1644
Huda, N., Anggraeni, D., Ali, K. M., Mardoni, Y., & Rini, N. (2015). Prioritas solusi permasalahan pengelolaan zakat dengan metode AHP (Studi di Banten dan Kalimantan Selatan). Al-Iqtishad: Journal of Islamic Economics, 6(2). https://doi.org/10.15408/ijies.v6i2.1232
Huda, N., Anggraeni, D., Ali, K. M., Rini, N., & Mardoni, Y. (2018). Komparasi AHP dan ANP penentuan solusi pengelolaan zakat (Kasus DKI dan Sulsel). Ekuitas: Jurnal Ekonomi dan Keuangan, 17(3), 357–375. https://doi.org/10.24034/j25485024.y2013.v17.i3.345
Isnaini, I. N., Hermuningsih, S., & Wiyono, G. (2022). Profitability, dividend policy, and debt policy towards company value in the IDX-listed hospital industry. Al-Kharaj: Jurnal Ekonomi Keuangan & Bisnis Syariah, 5(6), 2481–2494. https://doi.org/10.47467/alkharaj.v5i6.2392
Kanata, K., Rosnidah, I., & Jaelani, A. (2020). Manajemen zakat pasca Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2011 di BAZNAS Majalengka: Polemik dan prospek. Inklusif: Jurnal Pengkajian Penelitian Ekonomi dan Hukum Islam, 5(1), 62. https://doi.org/10.24235/inklusif.v5i2.5496
Machdum, S. V. (2013). Upaya peneguhan eksistensi lembaga amil zakat sebagai salah satu bentuk faith based organization di Indonesia. Empati: Jurnal Ilmu Kesejahteraan Sosial, 2(1), 17–34. https://doi.org/10.15408/empati.v2i1.9753
Maha, N., & Asiyah, S. (2023). Efisiensi dan efektivitas dalam penghimpunan dan penyaluran dalam program ZISWAF di Lembaga Amil Zakat Al Washliyah Beramal Kota Medan. El-Mal: Jurnal Kajian Ekonomi & Bisnis Islam, 4(4), 1127–1136. https://doi.org/10.47467/elmal.v4i5.2578
Marliyah, M., & Sari, P. A. (2022). Analysis of the effectiveness of distribution of zakat funds at Baznas of North Sumatra Province. Jurnal Ekonomi Manajemen Akuntansi dan Keuangan, 3(3). https://doi.org/10.53697/emak.v3i3.626
Maulida, M., & Ulfah, A. (2023). Peluang dan tantangan pemberlakuan Undang-Undang No. 23 Pasal 22 Tahun 2011 tentang zakat sebagai pengurang pajak penghasilan. JIOSE: Journal of Indonesian Sharia Economics, 2(2), 191–208. https://doi.org/10.35878/jiose.v2i2.903
Mubtadi, N. A., Abidin, R., & Ayun, Q. (2021). Efektivitas penyaluran zakat di Indonesia: Pendekatan rasio keuangan dan Sharia Enterprise Theory. JIEF: Journal of Islamic Economics and Finance, 1(2), 14–23. https://doi.org/10.28918/jief.v1i2.3693
Mukhlishin, M. (2018). Analisis laporan auditor independen No. 11/048/01/NR.01/12 keuangan Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS). Jurnal Ulul Albab, 22(2). https://doi.org/10.31764/jua.v22i2.691
Musana, K. (2023). Optimalisasi pengelolaan zakat dengan teknologi blockchain. Ekonomica Sharia: Jurnal Pemikiran dan Pengembangan Ekonomi Syariah, 9(1), 73–94. https://doi.org/10.36908/esha.v9i1.766
Mushthofa, Abd. H., & Wicaksono, A. K. (2020). Efektivitas regulasi & pengelolaan infak, sedekah dan dana sosial keagamaan. Jurnal At-Tamwil: Kajian Ekonomi Syariah, 2(1), 23–50. https://doi.org/10.33367/at.v2i1.1113
Nurhasanah, S. (2018). Akuntabilitas laporan keuangan lembaga amil zakat dalam memaksimalkan potensi zakat. Akuntabilitas, 11(2). https://doi.org/10.15408/akt.v11i2.8826
Nurwati, N., & Hendrawati, H. (2019). Zakat dan upaya mengentaskan kemiskinan. Cakrawala: Jurnal Studi Islam, 14(1), 40–47. https://doi.org/10.31603/cakrawala.v14i1.2695
Ohoirenan, M. H., & Fithria, A. (2020). Analisis penerapan PSAK 109 pada Badan Amil Zakat Nasional Kota Tual. Aktsar: Jurnal Akuntansi Syariah, 3(2), 135. https://doi.org/10.21043/aktsar.v3i2.8123
Oseva, J., & Soleh, M. (2024). Determinan Muslim milenial dan Generasi Z di wilayah Jabodetabek untuk membayar zakat melalui lembaga zakat formal. Al-Kharaj: Jurnal Ekonomi Keuangan & Bisnis Syariah, 6(4), 5374–5393. https://doi.org/10.47467/alkharaj.v6i4.674
Pradingga, M. F., Nasirudin, A., Cahyadi, E. A., Alfiansyah, S., Maliki, A., & Mubarok, A. Z. Z. (2024). Menggali potensi ekonomi zakat dan wakaf untuk kesetaraan sosial. Journal of Economics and Business, 2(1), 78–86. https://doi.org/10.61994/econis.v2i1.475
Purwanti, D. (2020). Pengaruh zakat, infak, dan sedekah terhadap pertumbuhan ekonomi Indonesia. Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam, 6(1), 101. https://doi.org/10.29040/jiei.v6i1.896
Putra, B., & Deviani, D. (2023). Pengaruh kompetensi amil dan akuntabilitas terhadap kepercayaan muzakki pada LAZISMU Payakumbuh. Jurnal Eksplorasi Akuntansi, 5(2), 707–717. https://doi.org/10.24036/jea.v5i2.725
Putri, Z. A. (2023). Pengaruh akuntabilitas dan transparansi terhadap preferensi muzakki dalam menyalurkan distribusi zakat. Jurnal Akuntansi dan Keuangan, 11(2), 148. https://doi.org/10.29103/jak.v11i2.11935
Rachman, A., & Makkarateng, M. Y. (2021). Sinergitas organisasi pengelola zakat dan wakaf dalam pembangunan ekonomi di Indonesia. Jurnal Al-Kharaj: Studi Ekonomi Syariah Muamalah dan Hukum Ekonomi, 1(1), 1–20. https://doi.org/10.30863/alkharaj.v1i1.1400
Rifan, A. A., Wahyudi, R., & Nurani, O. P. (2020). Analisis efektivitas distribusi zakat pada Baitulmal Bank Syariah Indonesia. Al-Tijary, 6(1), 31–40. https://doi.org/10.21093/at.v6i1.2542
Rifani, R., Taufiq, M., & Sholihin, A. (2023). Analisis akuntabilitas dan transparansi pengelolaan zakat, infak dan sedekah (ZIS) (Studi kasus Baznas Kota Payakumbuh). Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam, 9(2), 2732. https://doi.org/10.29040/jiei.v9i2.9004
Rulian, N. A., Anggraeni, L., & Lubis, D. (2015). Analisis faktor-faktor yang memengaruhi muzaki dalam memilih organisasi pengelola zakat (OPZ): Studi kasus di Badan Amil Zakat Nasional Kota Bogor. Al-Muzara'ah, 3(1), 20–33. https://doi.org/10.29244/jam.3.1.20-33
Ryandono, M. N. H., & Wijayanti, I. (2019). Peran tata kelola lembaga zakat dalam pemberdayaan social entrepreneur. Jurnal Akuntansi Multiparadigma, 10(1). https://doi.org/10.18202/jamal.2019.04.10008
Safinal, S., & Riyaldi, M. H. (2021). Implementasi Zakat Core Principles dalam pendistribusian zakat di Baitul Mal Kota Banda Aceh. Al-Infaq: Jurnal Ekonomi Islam, 12(1), 37. https://doi.org/10.32507/ajei.v12i1.950
Sofyani, H. (2019). Tujuh belas tahun studi akuntansi zakat di Indonesia: Sebuah reviu sistematik dan saran untuk riset di masa mendatang. Media Riset Akuntansi Auditing & Informasi, 19(1), 87–110. https://doi.org/10.25105/mraai.v19i1.3782
Solahudin, A., Zumroh, A., Prihardiansyah, F., & Hudaya, M. T. (2021). Manajemen amil dan nazir Indonesia. Jurnal Manajemen Dakwah, 8(1). https://doi.org/10.15408/jmd.v8i1.19925
Susilowati, D., & Setyorini, C. T. (2018). Efektivitas tata kelola dana zakat. Jurnal Akuntansi Multiparadigma, 9(2). https://doi.org/10.18202/jamal.2018.04.9021
Umiyati, U., Muhibudin, M., Habibullah, H., & Rini, R. (2023). Peran audit syariah dalam meningkatkan akuntabilitas pada organisasi pengelola zakat. Jurnal Bimas Islam, 16(2), 313–342. https://doi.org/10.37302/jbi.v16i2.1076
Verdianti, V., & Puja, P. (2023). Pengaruh penggunaan digitalisasi zakat terhadap efektivitas pengumpulan zakat pada BAZNAS Kalbar. Aktiva: Journal of Accountancy and Management, 1(1), 43–53. https://doi.org/10.24260/aktiva.v1i1.992
Widjaja, M. Y. A., Ningrum, G. H., Firnanda, R. D., & Anila, L. N. (2021). Efektivitas kinerja amil dan motivasi internal terhadap intensitas muzaki dalam berzakat melalui lembaga amil zakat di Jawa Timur. Salam: Jurnal Sosial dan Budaya Syar-i, 8(6), 1749–1766. https://doi.org/10.15408/sjsbs.v8i6.22977
Wijayati, F. (2021). Conceptualization good amil governance in zakat institution. Journal of Business Management Review, 2(2), 107–135. https://doi.org/10.47153/jbmr22.1032021
Yunus, A. R. (2019). Kinerja Badan Amil Zakat Nasional Provinsi Sulawesi Selatan (Tinjauan makro). Assets: Jurnal Ekonomi Manajemen dan Akuntansi, 9(1), 24. https://doi.org/10.24252/.v9i1.10052
Zaifuddin, M. (2021). Muzakki dan mustahiq. https://doi.org/10.31219/osf.io/kd5xq
Zaroni, A. N., & Norvadewi, N. (2020). Manajemen amil profesional di Lembaga Amil Zakat Dana Peduli Ummat Kalimantan Timur. Al-Tijary, 6(1), 63–77. https://doi.org/10.21093/at.v6i1.2674
Zetira, A., & Fatwa, N. (2021). Optimalisasi penghimpunan zakat digital di masa pandemi. Eqien: Jurnal Ekonomi dan Bisnis, 8(2). https://doi.org/10.34308/eqien.v8i2.241
di

Tidak ada komentar:

Posting Komentar