00762 - Wakaf Temporer: Konsep, Landasan Hukum, dan Implementasinya dalam Sistem Keuangan Islam

AFANIN MEDIA UTAMA



Abstract
Temporary waqf (waqf muaqqat) is an innovative concept in contemporary Islamic social finance that allows endowment assets to be designated for a specified period, after which the principal is returned to the endower (wakif). This article comprehensively examines the concept of temporary waqf from multiple dimensions, including its fiqh and positive legal foundations, differences from permanent waqf, management mechanisms, and the potential and challenges of its implementation in the context of contemporary Islamic finance in Indonesia and other Muslim countries. Using a normative-juridical and comparative approach, this study finds that temporary waqf has obtained strong legal recognition in Law Number 41 of 2004 concerning Waqf, which explicitly acknowledges waqf for a specified period. From a fiqh perspective, temporary waqf aligns with the Maliki school's position that does not require waqf to be permanent in nature, and has been accommodated through the intiqa'i ijtihad pattern in Indonesian waqf law reform. Various implementation models of temporary waqf have been developed, including temporary cash waqf, temporary stock waqf, and Cash Waqf Linked Sukuk (CWLS). Despite its significant potential, temporary waqf still faces challenges in terms of regulatory incompleteness, low public financial literacy, risk management complexity, and accountability issues. Strengthening regulations, enhancing nazhir capacity, and intensifying public education are the main recommendations for optimizing the potential of temporary waqf as an effective Islamic social finance instrument.

Keywords: temporary waqf; waqf muaqqat; Islamic social finance; Cash Waqf Linked Sukuk; waqf law Indonesia

Abstrak
Wakaf temporer (waqf muaqqat) merupakan konsep inovatif dalam keuangan sosial Islam kontemporer yang memungkinkan harta wakaf diperuntukkan dalam jangka waktu tertentu, setelah itu pokok harta dikembalikan kepada wakif. Artikel ini mengkaji secara komprehensif konsep wakaf temporer dari berbagai dimensi, meliputi landasan fikih dan hukum positif, perbedaannya dengan wakaf permanen, mekanisme pengelolaan, serta potensi dan tantangan implementasinya dalam konteks keuangan Islam kontemporer di Indonesia dan negara-negara Muslim lainnya. Dengan menggunakan pendekatan normatif-yuridis dan komparatif, kajian ini menemukan bahwa wakaf temporer telah mendapatkan landasan hukum yang kuat dalam Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf, yang secara eksplisit mengakui wakaf untuk jangka waktu tertentu. Dari perspektif fikih, wakaf temporer sejalan dengan pandangan mazhab Maliki yang tidak mensyaratkan wakaf bersifat permanen, dan telah diakomodasi melalui pola ijtihad intiqa'i dalam pembaruan hukum wakaf Indonesia. Berbagai model implementasi wakaf temporer telah dikembangkan, meliputi wakaf uang temporer, wakaf saham temporer, dan Cash Waqf Linked Sukuk (CWLS). Meskipun memiliki potensi yang besar, wakaf temporer masih menghadapi tantangan dari sisi ketidaklengkapan regulasi, rendahnya literasi masyarakat, kompleksitas manajemen risiko, dan akuntabilitas. Penguatan regulasi, peningkatan kapasitas nazhir, serta edukasi publik yang intensif menjadi rekomendasi utama untuk mengoptimalkan potensi wakaf temporer sebagai instrumen keuangan sosial Islam yang efektif.

Kata kunci: wakaf temporer; wakaf muaqqat; keuangan sosial Islam; Cash Waqf Linked Sukuk; hukum wakaf Indonesia

1. Pendahuluan
Wakaf merupakan salah satu instrumen keuangan sosial Islam yang memiliki sejarah panjang dan peran strategis dalam pembangunan peradaban umat Islam. Secara etimologis, kata wakaf berasal dari bahasa Arab waqafa-yaqifu yang berarti berhenti atau menahan (Sudirman, 2014). Dalam literatur bahasa Inggris, wakaf lazim disebut sebagai endowment, endowment fund, atau unalienable property (Sudirman, 2014). Secara terminologis, wakaf merupakan perbuatan hukum wakif untuk memisahkan atau menyerahkan sebagian harta benda miliknya untuk dimanfaatkan selamanya atau untuk jangka waktu tertentu sesuai dengan kepentingannya guna keperluan ibadah dan/atau kesejahteraan umum menurut syariah (Nugroho & Hilal, 2019).
Dalam perkembangan hukum wakaf di Indonesia, terdapat pergeseran paradigma yang sangat signifikan, terutama dengan lahirnya Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf. Salah satu perubahan mendasar yang dibawa oleh undang-undang ini adalah diperkenalkannya konsep wakaf untuk jangka waktu tertentu, yang kemudian dikenal sebagai wakaf temporer atau wakaf muaqqat (Sudirman, 2014). Frasa "untuk jangka waktu tertentu" yang muncul dalam definisi wakaf pada UU No. 41 Tahun 2004 menunjukkan perubahan yang signifikan dalam fikih wakaf Indonesia (Sudirman, 2014). Konsep ini membuka cakrawala baru dalam pengelolaan dan pengembangan wakaf, sekaligus memunculkan berbagai diskursus akademis dan praktis mengenai validitas, mekanisme, serta implikasi hukumnya.
Artikel ini bertujuan untuk mengkaji secara komprehensif konsep wakaf temporer dari berbagai dimensi, meliputi landasan fikih dan hukum positif, perbedaannya dengan wakaf permanen, mekanisme pengelolaan, serta potensi dan tantangan implementasinya dalam konteks keuangan Islam kontemporer di Indonesia dan negara-negara Muslim lainnya.

2. Definisi dan Konsep Dasar Wakaf Temporer
2.1 Pengertian Wakaf Temporer
Wakaf temporer adalah jenis wakaf di mana harta benda yang diwakafkan oleh wakif kepada nazhir hanya untuk jangka waktu tertentu, bukan selamanya, baik karena sifat barang yang diwakafkan maupun karena kehendak wakif sendiri (Muhtianingsih & Amanah, 2023). Dengan demikian, setelah jangka waktu yang ditentukan berakhir, harta wakaf tersebut dapat dikembalikan kepada wakif atau ahli warisnya (Muhtianingsih & Amanah, 2023). Berbeda dengan wakaf permanen (wakaf abadi) di mana harta yang diserahkan oleh wakif merupakan harta wakaf untuk selamanya dan wakif tidak dapat menariknya kembali (Martinelli, 2019), wakaf temporer memberikan fleksibilitas temporal kepada wakif dalam menyerahkan hartanya.
Dalam terminologi fikih, wakaf temporer sering disebut sebagai wakaf muaqqat, yaitu wakaf yang dibatasi dengan waktu tertentu. Konsep ini sejalan dengan pandangan mazhab Maliki yang tidak mensyaratkan praktik wakaf bersifat permanen (selamanya), melainkan dapat bersifat temporal (Islamy et al., 2021). Sementara itu, mayoritas mazhab Syafi'iyah, Hanabilah, dan Hambaliyah mengharuskan pemberian objek wakaf bersifat permanen dan tidak boleh temporal (Islamy et al., 2021). Perbedaan pandangan antara mazhab inilah yang menjadi titik pangkal perdebatan mengenai kebolehan wakaf temporer dalam fikih Islam klasik.
Berdasarkan dimensi waktu, wakaf dapat diklasifikasikan menjadi dua kategori, yaitu wakaf abadi (everlasting) dan wakaf temporer (temporary) (Arief et al., 2023). Pembagian ini juga diakui dalam berbagai regulasi wakaf di Malaysia, di mana semua ketentuan wakaf negara bagian telah mengakui wakaf temporer (Kunhibava et al., 2023). Bahkan, wakaf temporer dianggap sebagai instrumen penting untuk dampak sosial yang potensinya telah direkomendasikan untuk dieksplorasi lebih lanjut oleh Bank Dunia dan lembaga-lembaga penelitian keuangan Islam terkemuka (Kunhibava et al., 2023).

2.2 Perbedaan Wakaf Permanen dan Wakaf Temporer
Perbedaan mendasar antara wakaf permanen dan wakaf temporer terletak pada dimensi waktu dan hak kepemilikan. Wakaf permanen adalah jenis harta wakaf yang diserahkan oleh wakif kepada nazhir untuk jangka waktu tidak terbatas atau selamanya, sehingga bentuk wakaf ini dapat digunakan dalam jangka panjang sambil tetap mengambil manfaat dari kepentingan wakaf (Muhtianingsih & Amanah, 2023). Sementara itu, wakaf temporer atau untuk jangka waktu tertentu adalah harta wakaf yang diserahkan oleh wakif kepada nazhir untuk jangka waktu tertentu atau tidak selamanya, baik karena bentuk barangnya maupun karena kehendak wakif sendiri (Muhtianingsih & Amanah, 2023).
Dalam konteks wakaf uang, perbedaan ini menjadi lebih jelas. Wakaf uang permanen (permanent endowments) berarti uang yang diserahkan oleh wakif merupakan harta wakaf untuk selamanya dan wakif tidak dapat menariknya kembali (Martinelli, 2019). Sebaliknya, wakaf uang temporer (futures endowments) berarti uang yang diserahkan oleh wakif hanya bersifat sementara; setelah jangka waktu tertentu, uang tersebut dapat ditarik kembali oleh wakif, sehingga yang menjadi manfaat bagi penerima wakaf (mauquf 'alaih) hanyalah hasil investasinya (Martinelli, 2019). Biasanya, nominal wakaf temporer relatif besar karena wakif hanya menyerahkan manfaat investasinya, bukan pokok hartanya (Martinelli, 2019).
Dari perspektif akuntansi, perbedaan ini juga memiliki implikasi yang signifikan. Nazhir mengakui aset wakaf dengan jangka waktu tertentu (aset wakaf temporer) diakui sebagai liabilitas, bukan penghasilan, karena nazhir wajib mengembalikan aset yang diwakafkan kepada wakif setelah jangka waktu berakhir (Aryana, 2022). Hal ini berbeda dengan aset wakaf permanen yang diakui sebagai aset tetap dalam laporan keuangan nazhir.

3. Landasan Fikih Wakaf Temporer
3.1 Perdebatan Ulama Klasik
Perdebatan mengenai kebolehan wakaf temporer dalam fikih Islam klasik berpusat pada pemahaman tentang keabadian (perpetuity) sebagai syarat sahnya wakaf. Titik pangkal perbedaan kebolehan wakaf uang adalah pemahaman tentang keabadian uang sebagai media wakaf sekaligus kebolehan adanya wakaf temporer (Hilmi, 2012). Mayoritas ulama klasik memandang bahwa wakaf harus bersifat permanen atau abadi, baik dalam bentuk harta tidak bergerak maupun uang tunai (Kunhibava et al., 2023).
Mazhab Hanafi, yang diwakili oleh Abu Hanifah, mendefinisikan wakaf sebagai penghentian kepemilikan wakif secara hukum dan penyedekahan manfaatnya untuk kepentingan umum (Medaline, 2016). Dalam pandangan ini, wakaf tidak harus bersifat permanen secara mutlak. Sebaliknya, mazhab Syafi'i dan Hanbali menekankan bahwa wakaf harus bersifat permanen dan tidak boleh dibatasi waktu. Namun, mazhab Maliki memberikan ruang yang lebih fleksibel dengan membolehkan wakaf yang bersifat temporal (Islamy et al., 2021).
Dalam konteks Indonesia, Komisi Fatwa MUI mempertimbangkan pendapat Imam Zuhri, ulama mutaqaddimin mazhab Hanafi, dan sebagian ulama mazhab Syafi'i yang memfatwakan bolehnya wakaf dinar dan dirham (Hilmi, 2012). Pertimbangan ini menjadi dasar bagi MUI untuk mengeluarkan fatwa tentang wakaf uang yang kemudian menjadi landasan bagi pengembangan wakaf temporer di Indonesia.

3.2 Ijtihad Kontemporer dan Pola Pembaruan Hukum
Pembaruan hukum wakaf di Indonesia, khususnya yang termuat dalam UU No. 41 Tahun 2004, cenderung menggunakan pola ijtihad intiqa'i, yaitu memilih pendapat hukum dari mazhab fikih klasik yang relevan dengan kondisi perkembangan dan kebutuhan masyarakat modern (Islamy et al., 2021). Konstruksi hukum dalam Pasal 1 UU No. 41 Tahun 2004 yang memperbolehkan praktik wakaf berjangka waktu sejalan dengan mazhab Maliki yang tidak mensyaratkan praktik wakaf bersifat permanen (Islamy et al., 2021).
Pendekatan ijtihad ini mencerminkan fleksibilitas hukum Islam dalam merespons kebutuhan kontemporer. Wakaf memiliki fleksibilitas yang lebih dibandingkan zakat sehingga bentuk wakaf akan terus berkembang sesuai dengan perkembangan zaman (Sulistiani, 2018). Perkembangan wakaf tersebut tetap harus dalam koridor syariat sehingga nilai ubudiyah dan iqtishadiyah-nya tetap terjaga (Sulistiani, 2018).
Dalam perspektif maqashid syariah, konsep wakaf temporer dapat dibenarkan karena bertujuan untuk mewujudkan kemaslahatan yang lebih besar bagi masyarakat. Wakaf merupakan perbuatan hukum wakif untuk memisahkan atau menyerahkan sebagian harta benda miliknya untuk dimanfaatkan selamanya atau untuk jangka waktu tertentu sesuai dengan kepentingannya guna keperluan ibadah dan/atau kesejahteraan umum menurut syariah (Nugroho & Hilal, 2019). Dengan demikian, wakaf temporer tetap memenuhi tujuan utama wakaf selama manfaatnya diarahkan untuk kepentingan ibadah dan kesejahteraan umum.

4. Landasan Hukum Positif Wakaf Temporer di Indonesia
4.1 Evolusi Regulasi Wakaf di Indonesia
Perkembangan regulasi wakaf di Indonesia pascakemerdekaan dapat dimulai sejak lahirnya Undang-Undang Pokok Agraria Nomor 5 Tahun 1960 (Sudirman, 2014). Regulasi ini mengakui dan melindungi tanah wakaf dengan fungsi keagamaan dan sosial. Kemudian, konsep nazhir pertama kali diperkenalkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1977 dan dikukuhkan oleh Kompilasi Hukum Islam (Sudirman, 2014).
Tonggak paling penting dalam sejarah regulasi wakaf Indonesia adalah lahirnya UU No. 41 Tahun 2004 tentang Wakaf, yang merupakan regulasi wakaf paling komprehensif dan terkini (Sudirman, 2014). Undang-undang ini didasarkan pada landasan filosofis, sosio-historis, dan yuridis (Rosadi et al., 2018). Untuk melengkapi undang-undang tersebut, pemerintah juga telah menetapkan Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006 tentang Pelaksanaan UU No. 41 Tahun 2004, ditambah Keputusan Menteri Nomor 4 Tahun 2009 tentang Administrasi Wakaf Uang (Hasnita, 2017).

4.2 UU No. 41 Tahun 2004 dan Wakaf Temporer
Definisi yang tercantum dalam UU No. 41 Tahun 2004 memuat frasa yang belum pernah muncul sebelumnya, yakni "untuk jangka waktu tertentu" (Sudirman, 2014). Frasa ini menunjukkan perubahan yang signifikan dalam fikih wakaf Indonesia dan menjadi landasan hukum bagi praktik wakaf temporer. Dalam Pasal 1 UU No. 41 Tahun 2004, wakaf didefinisikan sebagai perbuatan hukum wakif untuk memisahkan dan/atau menyerahkan sebagian harta benda miliknya untuk dimanfaatkan selamanya atau untuk jangka waktu tertentu sesuai dengan kepentingannya guna keperluan ibadah dan/atau kesejahteraan umum menurut syariah.
Ketentuan ini tidak paralel dengan pendapat mayoritas mazhab Syafi'iyah, Hanabilah, dan Hambaliyah yang mengharuskan pemberian objek wakaf bersifat permanen dan tidak boleh temporal (Islamy et al., 2021). Namun, konstruksi hukum ini sejalan dengan mazhab Maliki yang tidak mensyaratkan praktik wakaf bersifat permanen (Islamy et al., 2021). Dengan demikian, UU No. 41 Tahun 2004 telah melakukan pembaruan hukum wakaf yang signifikan dengan mengakomodasi konsep wakaf temporer.
Objek wakaf yang semula hanya terfokus pada benda tidak bergerak, dengan hadirnya undang-undang ini telah diperluas ke harta bergerak, khususnya wakaf uang (Rosadi et al., 2018). Perluasan objek wakaf ini membuka peluang bagi pengembangan wakaf temporer dalam berbagai bentuk, termasuk wakaf uang temporer, wakaf saham temporer, dan berbagai instrumen keuangan Islam lainnya.

4.3 PSAK 112 dan Akuntansi Wakaf Temporer
Dari perspektif akuntansi, Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) 112 tentang Akuntansi Wakaf memberikan panduan khusus mengenai perlakuan akuntansi untuk wakaf temporer. Nazhir mengakui aset wakaf dengan jangka waktu tertentu (aset wakaf temporer) diakui sebagai liabilitas, bukan penghasilan, karena nazhir wajib mengembalikan aset yang diwakafkan kepada wakif (Aryana, 2022). Pengakuan ini mencerminkan kewajiban nazhir untuk mengembalikan pokok harta wakaf kepada wakif setelah jangka waktu yang disepakati berakhir.
PSAK 112 tentang Akuntansi Wakaf bertujuan untuk mengatur secara khusus mengenai transaksi wakaf, termasuk penerimaan, pengelolaan, dan pengembangan aset wakaf, serta berisi ketentuan pengakuan, pengukuran, penyajian, dan pengungkapan (Aryana, 2022). Standar ini menjadi instrumen penting dalam mewujudkan akuntabilitas dan transparansi pengelolaan wakaf, termasuk wakaf temporer, sehingga kinerja wakaf akan terdokumentasikan dengan baik dan membawa perbaikan pada sistem perwakafan (Aryana, 2022).

5. Model-Model Wakaf Temporer
5.1 Wakaf Uang Temporer
Wakaf uang temporer merupakan salah satu model wakaf temporer yang paling banyak dikembangkan. Dalam model ini, wakif mewakafkan uang kepada nazhir untuk jangka waktu tertentu. Uang tersebut kemudian menjadi modal wirausaha dan menghasilkan profit. Setelah jangka waktu berakhir, pokok uang dikembalikan kepada wakif, sementara hasil investasinya digunakan untuk kepentingan mauquf 'alaih (Ratnasari et al., 2021).
Model wakaf uang temporer (wakaf muaqqat) digambarkan sebagai berikut: pada tahap awal, donatur atau wakif mewakafkan uang kepada nazhir atau mutawalli. Uang akan menjadi modal wirausaha dan menghasilkan profit (Ratnasari et al., 2021). Rekomendasi akhir dari penelitian tentang model ini adalah penerbitan saham wakaf uang berbasis wirausaha, baik permanen maupun temporer (Ratnasari et al., 2021).
Dalam konteks wakaf uang, terdapat perbedaan mendasar antara wakaf uang permanen dan wakaf uang temporer. Wakaf uang permanen berarti uang yang diserahkan oleh wakif merupakan harta wakaf untuk selamanya, sementara wakaf uang temporer berarti uang yang diserahkan hanya bersifat sementara dan dapat ditarik kembali setelah jangka waktu tertentu (Martinelli, 2019). Dengan demikian, yang menjadi manfaat bagi mauquf 'alaih dalam wakaf uang temporer hanyalah hasil investasinya, bukan pokok uangnya (Martinelli, 2019).
Penting untuk dicatat bahwa jika uang diwakafkan secara temporer (temporary waqf), maka uang tersebut harus dikembalikan kepada pemiliknya setelah jangka waktu berakhir; namun jika uang diwakafkan secara permanen (irrevocable waqf), maka uang tersebut tidak boleh dikembalikan (Ambrose & Asuhaimi, 2021). Keputusan untuk mewakafkan uang secara temporer atau permanen sepenuhnya bergantung pada kehendak wakif (Ambrose & Asuhaimi, 2021).

5.2 Wakaf Saham Temporer
Wakaf saham merupakan inovasi terbaru dalam pengembangan instrumen wakaf. Wakaf saham adalah wakaf yang dilakukan dalam bentuk saham syariah yang dimiliki oleh wakif. Di Indonesia, wakaf saham merupakan upaya kolaboratif yang melibatkan nazhir yang ditunjuk, Badan Wakaf Indonesia (BWI), dan Bursa Efek Indonesia (BEI) (Arief et al., 2023). Secara resmi didirikan pada tahun 2019, inisiatif ini telah menarik semakin banyak investor di pasar modal syariah (Arief et al., 2023).
Dalam konteks wakaf saham temporer, wakif dapat mewakafkan sahamnya untuk jangka waktu tertentu, di mana manfaat (dividen) dari saham tersebut digunakan untuk kepentingan mauquf 'alaih, sementara pokok saham dikembalikan kepada wakif setelah jangka waktu berakhir. Rekomendasi penerbitan saham wakaf uang berbasis kewirausahaan, baik permanen maupun temporer, telah diajukan sebagai salah satu model pengembangan wakaf uang berbasis kewirausahaan (Ratnasari et al., 2021).
Namun, pelaksanaan wakaf saham di Indonesia masih menghadapi berbagai tantangan. Masih adanya perusahaan (emiten) yang tidak sesuai dengan kriteria syariah yang telah mewakafkan sahamnya menjadi permasalahan tersendiri (Burhanudin, 2020). Selain itu, pelaksanaan wakaf saham telah sesuai dengan UU No. 41 Tahun 2004, namun belum diatur secara spesifik terkait dengan wakaf saham (Burhanudin, 2020). Oleh karena itu, pemerintah dan Badan Wakaf Indonesia perlu segera membuat undang-undang dan peraturan tentang wakaf saham beserta standar operasional prosedurnya (Burhanudin, 2020).

5.3 Wakaf Sukuk (Cash Waqf Linked Sukuk)
Salah satu inovasi paling menarik dalam pengembangan wakaf temporer adalah model Cash Waqf Linked Sukuk (CWLS) atau sukuk berbasis wakaf. Wakaf produktif melalui Sukuk Negara dilandasi keinginan untuk mensinergikan potensi wakaf temporer yang dimiliki oleh masyarakat Indonesia, baik secara langsung maupun melalui berbagai lembaga ZISWAF, dengan penggunaan hasil penerbitan Sukuk Negara untuk keperluan pembangunan (H & Khairunnisa, 2021).
Model ini menggabungkan dua instrumen keuangan Islam yang berbeda, yaitu wakaf (akad tabarru) dan sukuk (akad tijaroh), dalam rangka menghadirkan nilai maslahat yang lebih besar (Sulistiani, 2018). Wakaf dan sukuk berdiri dari dua tujuan akad yang berbeda, yaitu akad tabarru dan tijaroh, yang digabungkan dalam rangka menghadirkan nilai maslahat yang lebih besar (Sulistiani, 2018).
Dalam model CWLS, wakif menyerahkan dana wakaf temporer kepada nazhir, yang kemudian diinvestasikan dalam sukuk negara. Hasil investasi sukuk digunakan untuk membiayai proyek-proyek pembangunan yang bermanfaat bagi masyarakat, sementara pokok dana wakaf dikembalikan kepada wakif setelah sukuk jatuh tempo. Model ini telah berhasil diimplementasikan di Indonesia dan menjadi contoh bagi negara-negara lain, termasuk Malaysia (Kunhibava et al., 2023).
Kombinasi wakaf uang dengan sukuk berpotensi menjadi mekanisme pembiayaan yang berdampak besar dalam memobilisasi dana yang menghubungkan amal dengan kegiatan ekonomi produktif dan penghasil pendapatan (Kunhibava et al., 2023). CWLS memfasilitasi pengembangan instrumen pembiayaan sosial alternatif yang mempercepat kesejahteraan sosial dan pemulihan ekonomi (Kunhibava et al., 2023).

5.4 Wakaf Temporer dalam Konteks Asuransi Syariah
Konsep wakaf temporer juga telah merambah ke sektor asuransi syariah. Konsep wakaf yang hadir pada asuransi meliputi Wakaf Fund, wakaf dengan model asuransi, di mana tabarru fund yang ada pada asuransi syariah dinamakan dengan "dana wakaf" (Ahyani, 2022). Dalam model ini, peserta asuransi syariah dapat mewakafkan sebagian atau seluruh manfaat asuransinya untuk kepentingan mauquf 'alaih yang ditentukan.
Model wakaf dalam asuransi syariah ini pada dasarnya bersifat temporer karena terikat dengan jangka waktu polis asuransi. Setelah polis berakhir, dana wakaf yang terkumpul dapat dikelola lebih lanjut oleh nazhir untuk kepentingan mauquf 'alaih. Inovasi ini menunjukkan bahwa konsep wakaf temporer memiliki potensi yang sangat luas untuk dikembangkan dalam berbagai instrumen keuangan Islam.

6. Mekanisme Pengelolaan Wakaf Temporer
6.1 Proses Ikrar Wakaf Temporer
Mekanisme pengelolaan wakaf temporer pada dasarnya mengikuti prosedur umum wakaf yang diatur dalam UU No. 41 Tahun 2004. Ikrar wakaf dilakukan oleh wakif kepada nazhir di hadapan Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf (PPAIW), disaksikan oleh dua orang saksi (Rosadi et al., 2018). Ikrar wakaf tersebut dinyatakan secara lisan dan/atau tertulis serta dituangkan dalam akta ikrar wakaf oleh PPAIW (Rosadi et al., 2018).
Dalam konteks wakaf temporer, ikrar wakaf harus secara jelas mencantumkan jangka waktu wakaf yang disepakati antara wakif dan nazhir. Hal ini penting untuk memberikan kepastian hukum bagi semua pihak yang terlibat, terutama mengenai kapan pokok harta wakaf harus dikembalikan kepada wakif. Ketidakjelasan dalam ikrar wakaf dapat menimbulkan sengketa di kemudian hari, terutama jika wakif atau nazhir meninggal dunia sebelum jangka waktu wakaf berakhir.

6.2 Pengelolaan dan Investasi Aset Wakaf Temporer
Pengelolaan aset wakaf temporer oleh nazhir harus memperhatikan dua aspek utama: pertama, menjaga pokok harta wakaf agar dapat dikembalikan kepada wakif setelah jangka waktu berakhir; dan kedua, mengoptimalkan hasil investasi untuk kepentingan mauquf 'alaih selama jangka waktu wakaf berlangsung.
Terdapat tiga tahap dalam pengelolaan wakaf uang produktif, yaitu penghimpunan (fundraising), investasi, dan distribusi (Selbi & Jahra, 2023). Dalam konteks wakaf temporer, tahap investasi menjadi sangat krusial karena nazhir harus memastikan bahwa investasi yang dilakukan tidak hanya menghasilkan manfaat yang optimal bagi mauquf 'alaih, tetapi juga menjaga keamanan pokok harta wakaf yang harus dikembalikan kepada wakif.
Manajemen risiko menjadi aspek yang sangat penting dalam pengelolaan wakaf temporer. Dilema antara pembatasan keabadian (perpetuity restriction) dan terjadinya risiko secara alami dapat diselesaikan melalui integrasi manajemen risiko wakaf, terutama mengenai wakaf uang, dengan pendekatan spiritual Islam (Ambrose & Asuhaimi, 2021). Dengan menerapkan prosedur operasional standar yang menanamkan kesadaran tentang manajemen risiko wakaf dan spiritualitas Islam pada para pemangku kepentingan wakaf, para pemangku kepentingan dapat menerima realitas risiko yang tidak dapat dihindari (Ambrose & Asuhaimi, 2021).

6.3 Distribusi Manfaat Wakaf Temporer
Distribusi manfaat wakaf temporer kepada mauquf 'alaih harus dilakukan sesuai dengan kehendak wakif yang tercantum dalam ikrar wakaf. Manfaat yang didistribusikan adalah hasil investasi dari pokok harta wakaf, bukan pokok hartanya sendiri. Hal ini berbeda dengan wakaf permanen di mana manfaat yang didistribusikan dapat berupa manfaat langsung dari penggunaan harta wakaf.
Dalam model wakaf uang temporer, yang menjadi manfaat bagi mauquf 'alaih hanyalah hasil investasinya; biasanya nominal wakaf temporer relatif besar (Martinelli, 2019). Dengan demikian, wakaf temporer lebih cocok untuk wakif yang memiliki harta dalam jumlah besar dan ingin mendapatkan kembali pokok hartanya setelah jangka waktu tertentu, sambil tetap memberikan manfaat bagi masyarakat melalui hasil investasinya.

7. Peran Kelembagaan dalam Pengelolaan Wakaf Temporer
7.1 Badan Wakaf Indonesia (BWI)
Badan Wakaf Indonesia (BWI) merupakan lembaga pemerintah independen yang dibentuk berdasarkan UU No. 41 Tahun 2004 tentang Wakaf (Wulandari et al., 2024). Lembaga ini didirikan dengan tujuan untuk mengembangkan dan memasyarakatkan wakaf di Indonesia (Wulandari et al., 2024). BWI memiliki tugas dan wewenang, antara lain: pembinaan kepada nazhir dalam mengelola dan mengembangkan harta benda wakaf; pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf berskala nasional dan internasional; persetujuan atau izin atas perubahan peruntukan dan status harta benda wakaf; serta pemberian pertimbangan kepada pemerintah dalam penyusunan kebijakan di bidang perwakafan (Farid, 2016).
Dalam konteks wakaf temporer, BWI berperan penting dalam menetapkan standar dan pedoman pengelolaan wakaf temporer, termasuk mekanisme pengembalian pokok harta wakaf kepada wakif setelah jangka waktu berakhir. Namun, beberapa pasal dalam UU Wakaf dinilai berdampak kurang baik terhadap kinerja BWI, dan gap antara potensi dan aktualisasi wakaf masih sangat besar di tengah rendahnya kepercayaan publik pada tata kelola nazhir (Hidayah et al., 2023).

7.2 Lembaga Keuangan Syariah Penerima Wakaf Uang (LKS-PWU)
Dalam pengelolaan wakaf uang, termasuk wakaf uang temporer, peran Lembaga Keuangan Syariah Penerima Wakaf Uang (LKS-PWU) sangat penting. Penyetoran dana wakaf uang bersertifikat harus disampaikan ke LKS-PWU dengan minimal setoran Rp1.000.000,00 untuk wakaf abadi (Hasim et al., 2016). Untuk wakaf uang temporer, mekanisme penyetoran dan pengelolaan dana juga harus melalui LKS-PWU yang telah ditunjuk oleh Menteri Agama.
Pentingnya dukungan hukum yang kuat untuk meningkatkan peran bank syariah dalam mengumpulkan wakaf uang telah diakui oleh berbagai pihak (Labetubun & Angga, 2022). Dalam konteks wakaf temporer, bank syariah dan lembaga keuangan syariah lainnya dapat berperan sebagai nazhir yang mengelola dana wakaf temporer secara profesional dan produktif.

7.3 Nazhir Profesional
Nazhir merupakan pihak yang menerima harta benda wakaf dari wakif untuk dikelola dan dikembangkan sesuai dengan peruntukannya (Rosadi et al., 2018). Dalam pengelolaan wakaf temporer, profesionalisme nazhir menjadi sangat krusial karena nazhir tidak hanya bertanggung jawab untuk mengoptimalkan manfaat wakaf bagi mauquf 'alaih, tetapi juga untuk menjaga pokok harta wakaf agar dapat dikembalikan kepada wakif setelah jangka waktu berakhir.
Terdapat tiga hambatan utama dalam proses optimalisasi wakaf uang, yaitu sosialisasi, regulasi, dan nazhir (Nadya et al., 2019). Dalam konteks wakaf temporer, hambatan terkait nazhir menjadi semakin kompleks karena nazhir harus memiliki kemampuan manajemen investasi yang baik untuk memastikan bahwa pokok harta wakaf tetap terjaga sambil menghasilkan manfaat yang optimal bagi mauquf 'alaih.

8. Wakaf Temporer dalam Perspektif Komparatif
8.1 Wakaf Temporer di Malaysia
Di Malaysia, semua ketentuan wakaf negara bagian telah mengakui wakaf temporer (Kunhibava et al., 2023). Tujuh dari 13 negara bagian dan Wilayah Persekutuan telah mengesahkan regulasi wakaf khusus, termasuk ketentuan mengenai wakaf temporer (Kunhibava et al., 2023). Wakaf temporer dianggap sebagai instrumen penting untuk dampak sosial yang potensinya telah direkomendasikan untuk dieksplorasi lebih lanjut oleh Bank Dunia dan lembaga-lembaga penelitian keuangan Islam terkemuka (Kunhibava et al., 2023).
Dalam konteks properti bertingkat (stratified properties), pendapat ulama tertentu yang membolehkan wakaf temporer memberikan peluang emas bagi pengelola properti bertingkat untuk menggunakan instrumen wakaf. Misalnya, pemilik unit properti bertingkat dapat memilih untuk membuat wakaf temporer atas unitnya sehingga manfaatnya dapat digunakan untuk tujuan tertentu atau umum dari publik atau skema tersebut.
Dalam konteks CWLS di Malaysia, kerangka hukum dan regulasi wakaf yang terdesentralisasi menjadi tantangan tersendiri. Sistem administrasi wakaf yang terdesentralisasi di Malaysia akan cenderung memperkecil struktur dan operasi CWLS di negara tersebut (Kunhibava et al., 2023). Oleh karena itu, diperlukan reformasi kerangka hukum untuk memungkinkan pembentukan struktur CWLS yang lebih mampu dan layak (Kunhibava et al., 2023).

8.2 Wakaf Temporer di Negara-Negara Muslim Lainnya
Di berbagai negara Muslim, konsep wakaf temporer telah dikembangkan dalam berbagai bentuk. Di Kuwait, misalnya, Kuwait Awqaf Public Foundation (KAPF) yang terbentuk sejak tahun 1993 telah menerapkan sistem tata kelola wakaf yang komprehensif, termasuk berbagai jenis wakaf seperti wakaf kesehatan, air, publik, dan investasi (Siska, 2019). Meskipun tidak secara eksplisit disebutkan sebagai wakaf temporer, berbagai inovasi wakaf di Kuwait mencerminkan fleksibilitas dalam pengelolaan wakaf yang dapat mengakomodasi konsep wakaf temporer.
Di Turki, sistem wakaf (vaqf) merupakan salah satu kontributor ekonomi dan sosial pemerintahan Ottoman. Wakaf didirikan oleh sultan, anggota keluarga mereka, dan pejabat pemerintah tingkat tinggi. Dalam perkembangan kontemporer, Turki telah mengembangkan universitas berbasis wakaf (Vakif Üniversitesi) yang menunjukkan fleksibilitas dalam pengelolaan wakaf untuk kepentingan pendidikan tinggi (Mahamood & Rahman, 2015).

9. Potensi dan Tantangan Wakaf Temporer
9.1 Potensi Wakaf Temporer
Wakaf temporer memiliki potensi yang sangat besar dalam pengembangan keuangan sosial Islam. Pertama, wakaf temporer dapat menarik lebih banyak wakif karena memberikan fleksibilitas temporal, di mana wakif dapat menyerahkan hartanya untuk jangka waktu tertentu tanpa harus melepaskan kepemilikan permanennya. Hal ini dapat meningkatkan partisipasi masyarakat dalam berwakaf, terutama bagi mereka yang memiliki kebutuhan finansial di masa depan.
Kedua, wakaf temporer dapat diintegrasikan dengan berbagai instrumen keuangan Islam lainnya, seperti sukuk, untuk menciptakan produk keuangan yang inovatif dan berdampak sosial yang besar. Kombinasi wakaf uang dengan sukuk berpotensi menjadi mekanisme pembiayaan yang berdampak besar dalam memobilisasi dana yang menghubungkan amal dengan kegiatan ekonomi produktif (Kunhibava et al., 2023).
Ketiga, wakaf temporer dapat berkontribusi pada pembangunan infrastruktur dan fasilitas publik. Wakaf produktif melalui Sukuk Negara dilandasi keinginan untuk mensinergikan potensi wakaf temporer yang dimiliki oleh masyarakat Indonesia dengan penggunaan hasil penerbitan Sukuk Negara untuk keperluan pembangunan (H & Khairunnisa, 2021). Dengan model ini, wakaf temporer dapat menjadi sumber pembiayaan alternatif yang signifikan bagi pembangunan nasional.
Keempat, wakaf temporer dapat mendorong pertumbuhan ekonomi dan pemberdayaan sosial ekonomi masyarakat. Gerakan Jogja Berwakaf, misalnya, telah berhasil menggugah kesadaran akan pentingnya produktivitas wakaf dalam percepatan pertumbuhan ekonomi, pemberdayaan sosial ekonomi, dan pengentasan kemiskinan (Mahmudi & Muhammad, 2022). Meskipun tidak secara spesifik berfokus pada wakaf temporer, gerakan ini menunjukkan potensi besar wakaf dalam pemberdayaan ekonomi masyarakat.

9.2 Tantangan Wakaf Temporer
Meskipun memiliki potensi yang besar, wakaf temporer juga menghadapi berbagai tantangan. Pertama, tantangan dari sisi regulasi. Regulasi wakaf di Indonesia masih belum secara spesifik mengatur mekanisme wakaf temporer secara komprehensif. Terdapat tiga hambatan utama dalam proses optimalisasi wakaf uang, yaitu sosialisasi, regulasi, dan nazhir (Nadya et al., 2019). Dalam konteks wakaf temporer, ketidaklengkapan regulasi dapat menimbulkan ketidakpastian hukum bagi semua pihak yang terlibat.
Kedua, tantangan dari sisi pemahaman masyarakat. Pemahaman masyarakat Indonesia mengenai wakaf uang masih minimal (Ahyani, 2022), apalagi mengenai konsep wakaf temporer yang lebih kompleks. Rendahnya literasi wakaf di masyarakat menjadi hambatan utama dalam pengembangan wakaf temporer. Aspek kelembagaan memiliki pengaruh paling besar terhadap tingkat penghimpunan wakaf uang, dan tiga faktor yang paling berpengaruh adalah kefokusan lembaga nazhir, pemahaman masyarakat mengenai wakaf uang, dan kelengkapan perangkat hukum wakaf uang (Hasim et al., 2016).
Ketiga, tantangan dari sisi manajemen risiko. Wakaf temporer menghadapi dilema antara pembatasan keabadian (perpetuity restriction) dan terjadinya risiko secara alami (Ambrose & Asuhaimi, 2021). Nazhir harus memastikan bahwa pokok harta wakaf tetap terjaga sambil menghasilkan manfaat yang optimal bagi mauquf 'alaih. Kegagalan dalam menjaga pokok harta wakaf dapat menimbulkan sengketa antara nazhir dan wakif, terutama jika investasi yang dilakukan mengalami kerugian.
Keempat, tantangan dari sisi akuntabilitas dan transparansi. Akuntabilitas dan transparansi lembaga pengelola wakaf menjadi isu yang penting karena berkaitan dengan nilai kepercayaan (Aryana, 2022). Dalam konteks wakaf temporer, akuntabilitas dan transparansi menjadi semakin krusial karena nazhir harus dapat mempertanggungjawabkan pengelolaan pokok harta wakaf yang harus dikembalikan kepada wakif.

10. Inovasi dan Pengembangan Wakaf Temporer di Era Digital
10.1 Digitalisasi Wakaf Temporer
Transformasi digital telah membawa perubahan signifikan dalam pengelolaan dan pengembangan wakaf, termasuk wakaf temporer. Digitalisasi wakaf yang terintegrasi dengan data kemiskinan, misalnya, telah dikembangkan di Kabupaten Sleman sebagai bagian dari Gerakan Jogja Berwakaf (Mahmudi & Muhammad, 2022). Inovasi digital ini memungkinkan pengelolaan wakaf yang lebih efisien, transparan, dan akuntabel.
Dalam konteks wakaf temporer, digitalisasi dapat memfasilitasi proses ikrar wakaf, pengelolaan dana, distribusi manfaat, dan pengembalian pokok harta wakaf kepada wakif secara lebih efisien. Transformasi digital ini digambarkan sebagai efek total dan menyeluruh dari digitalisasi pada masyarakat, yang mendorong peluang yang lebih kuat untuk mengubah modal bisnis yang ada, struktur sosial-ekonomi, langkah-langkah hukum dan kebijakan, pola organisasi, hambatan budaya, dan sebagainya (Zuhri & Yumni, 2023).

10.2 Wakaf Temporer Berbasis Blockchain
Teknologi blockchain menawarkan potensi yang sangat besar dalam pengembangan wakaf temporer. Jika wakaf dan nazhir terhubung dengan sistem blockchain, transaksi donasi dapat dilakukan dengan transparansi tinggi (Mahsun et al., 2022). Selain itu, wakaf yang dibangun di atas teknologi blockchain dapat menjangkau wakaf lain di seluruh dunia (Mahsun et al., 2022).
Dalam konteks wakaf temporer, teknologi blockchain dapat digunakan untuk mencatat dan memverifikasi ikrar wakaf, memantau pengelolaan dana wakaf, mendistribusikan manfaat kepada mauquf 'alaih, dan memastikan pengembalian pokok harta wakaf kepada wakif setelah jangka waktu berakhir. Transparansi dan keamanan yang ditawarkan oleh teknologi blockchain dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap lembaga pengelola wakaf temporer.

10.3 Wakaf Temporer dan Inklusi Keuangan
Wakaf temporer memiliki potensi yang besar dalam mendorong inklusi keuangan, terutama bagi masyarakat yang tidak memiliki akses ke lembaga keuangan formal. Bank Wakaf Mikro (BWM), misalnya, merupakan inovasi yang bertujuan untuk meningkatkan inklusi keuangan, khususnya bagi masyarakat umum dan usaha kecil dan mikro (UKM) untuk mendapatkan modal yang mudah (Nugroho & Hilal, 2019). Meskipun BWM tidak secara langsung menggunakan konsep wakaf temporer, prinsip-prinsip yang mendasarinya dapat diadaptasi untuk pengembangan wakaf temporer yang berorientasi pada inklusi keuangan.

11. Implikasi Kebijakan dan Rekomendasi
11.1 Penguatan Regulasi Wakaf Temporer
Untuk mengoptimalkan potensi wakaf temporer, diperlukan penguatan regulasi yang komprehensif dan terintegrasi. Pembaruan regulasi perlu dilakukan dengan membentuk forum koordinasi antarlembaga terkait seperti OJK, BI, Kementerian Agama, BWI, dan Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah (KNEKS), terutama terhadap ketentuan-ketentuan yang berkaitan langsung dengan pengelolaan wakaf uang di Indonesia (Ahyani, 2022).
Regulasi wakaf temporer yang komprehensif harus mencakup: mekanisme ikrar wakaf temporer yang jelas; standar pengelolaan dan investasi aset wakaf temporer; mekanisme pengembalian pokok harta wakaf kepada wakif; perlindungan hukum bagi wakif, nazhir, dan mauquf 'alaih; serta sanksi bagi pihak yang melanggar ketentuan wakaf temporer.

11.2 Peningkatan Kapasitas Nazhir
Peningkatan kapasitas nazhir merupakan salah satu kunci keberhasilan pengelolaan wakaf temporer. Program yang dirancang untuk meningkatkan kapasitas manajemen aset bagi nazhir perlu dikembangkan secara komprehensif dan berkesinambungan (Nadya et al., 2019). Nazhir yang mengelola wakaf temporer harus memiliki kemampuan manajemen investasi yang baik, pemahaman yang mendalam tentang instrumen keuangan Islam, serta komitmen yang kuat terhadap akuntabilitas dan transparansi.

11.3 Edukasi dan Sosialisasi Wakaf Temporer
Edukasi dan sosialisasi wakaf temporer kepada masyarakat perlu dilakukan secara lebih komprehensif dan terkoordinasi. Sosialisasi yang lebih komprehensif dan terkoordinasi, pembuatan regulasi yang dapat mengoptimalkan peran BWI, serta peningkatan kompetensi nazhir secara berkelanjutan merupakan strategi yang dapat dilakukan untuk mengoptimalkan wakaf uang di Indonesia (Nadya et al., 2019). Dalam konteks wakaf temporer, edukasi harus mencakup pemahaman tentang konsep, mekanisme, manfaat, dan risiko wakaf temporer.

12. Kesimpulan
Wakaf temporer merupakan konsep yang inovatif dan relevan dalam pengembangan keuangan sosial Islam kontemporer. Konsep ini telah mendapatkan landasan hukum yang kuat dalam UU No. 41 Tahun 2004 tentang Wakaf, yang secara eksplisit mengakui wakaf untuk jangka waktu tertentu (Sudirman, 2014). Dari perspektif fikih, wakaf temporer sejalan dengan pandangan mazhab Maliki yang tidak mensyaratkan wakaf bersifat permanen (Islamy et al., 2021), dan telah diakomodasi melalui pola ijtihad intiqa'i dalam pembaruan hukum wakaf Indonesia (Islamy et al., 2021).
Wakaf temporer memiliki berbagai model implementasi, mulai dari wakaf uang temporer, wakaf saham temporer, hingga Cash Waqf Linked Sukuk (CWLS) yang menggabungkan wakaf dengan instrumen sukuk (H & Khairunnisa, 2021; Kunhibava et al., 2023). Setiap model memiliki karakteristik, mekanisme, dan tantangan tersendiri yang perlu diperhatikan dalam pengelolaannya.
Dari perspektif akuntansi, aset wakaf temporer diakui sebagai liabilitas oleh nazhir karena adanya kewajiban untuk mengembalikan pokok harta wakaf kepada wakif setelah jangka waktu berakhir (Aryana, 2022). Standar akuntansi yang jelas dan komprehensif, seperti yang diatur dalam PSAK 112, sangat penting untuk memastikan akuntabilitas dan transparansi pengelolaan wakaf temporer (Aryana, 2022).
Meskipun memiliki potensi yang besar, wakaf temporer masih menghadapi berbagai tantangan, termasuk ketidaklengkapan regulasi, rendahnya literasi masyarakat, kompleksitas manajemen risiko, dan tantangan akuntabilitas (Ahyani, 2022; Ambrose & Asuhaimi, 2021; Nadya et al., 2019). Untuk mengatasi tantangan-tantangan ini, diperlukan penguatan regulasi yang komprehensif, peningkatan kapasitas nazhir, serta edukasi dan sosialisasi yang lebih intensif kepada masyarakat.
Dengan pengelolaan yang profesional dan inovatif, wakaf temporer dapat menjadi instrumen keuangan sosial Islam yang efektif dalam mendorong pertumbuhan ekonomi, pemberdayaan sosial ekonomi, dan pengentasan kemiskinan di Indonesia dan negara-negara Muslim lainnya. Potensi wakaf temporer yang besar, jika dioptimalkan dengan baik, dapat memberikan kontribusi yang signifikan bagi kesejahteraan umat dan pembangunan bangsa.

Daftar Pustaka
Ahyani, H. (2022). Perspektif hukum ekonomi syariah tentang wakaf uang di era revolusi industri 4.0. J-Ebi: Jurnal Ekonomi Bisnis Islam, 1(02). https://doi.org/10.57210/j-ebi.v1i02.49
Ambrose, A. H. A. A., & Asuhaimi, F. A. (2021). Cash waqf risk management and perpetuity restriction conundrum. ISRA International Journal of Islamic Finance, 13(2), 162–176. https://doi.org/10.1108/ijif-12-2019-0187
Arief, S., Hasbullah, N. A. B., Wibisono, V. F., Nurfattah, A., & Nurmayunita. (2023). Analysing the effectiveness of stock waqf management in Indonesia and Malaysia: Regulation practices and nadzir readiness (hlm. 85–91). https://doi.org/10.2991/978-94-6463-346-7_17
Aryana, K. P. (2022). Akuntabilitas dan transparansi lembaga pengelola wakaf melalui waqf core principle dan PSAK 112. Jurnal Akuntansi Bisnis dan Ekonomi, 7(2), 2065–2080. https://doi.org/10.33197/jabe.vol7.iss2.2021.783
Burhanudin, M. (2020). Status wakaf saham pada emiten yang keluar dari Daftar Efek Syariah (DES). Al-Awqaf: Jurnal Wakaf dan Ekonomi Islam, 12(1), 72–85. https://doi.org/10.47411/al-awqaf.v12i1.15
Farid, D. (2016). The waqf of money as a community economic empowerment efforts. International Journal of Nusantara Islam, 4(2), 27–36. https://doi.org/10.15575/ijni.v4i2.1068
H, S. B., & Khairunnisa, A. (2021). Optimalisasi pemanfaatan wakaf tanah dengan skema wakaf sukuk negara. Iltizamat: Journal of Economic Sharia Law and Business Studies, 1(1), 23–34. https://doi.org/10.55120/iltizamat.v1i1.472
Hasim, K., Lubis, D., & Ali, K. M. (2016). Analisis faktor-faktor yang memengaruhi penghimpunan wakaf uang di Indonesia (pendekatan analytical network process). Al-Muzara'ah, 4(2), 127–141. https://doi.org/10.29244/jam.4.2.127-141
Hasnita, N. (2017). Politik hukum ekonomi syariah di Indonesia. Legitimasi: Jurnal Hukum Pidana dan Politik Hukum, 1(2). https://doi.org/10.22373/legitimasi.v1i2.1430
Hidayah, N., Mutiara, T., Hosen, M. N., Larasati, D. A., & Wahab, A. (2023). Public perception of the revitalization of Indonesian waqf institution. Ekonomika Syariah: Journal of Economic Studies, 7(1), 72. https://doi.org/10.30983/es.v7i1.6297
Hilmi, H. (2012). Dinamika pengelolaan wakaf uang: Studi sosio-legal perilaku pengelolaan wakaf uang pasca pemberlakuan UU No. 41 tahun 2004 tentang wakaf. Ijtihad: Jurnal Wacana Hukum Islam dan Kemanusiaan, 12(2), 123. https://doi.org/10.18326/ijtihad.v12i2.123-143
Islamy, A., Setiawan, A., & Yazid, N. (2021). Memahami pola ijtihad dalam modernisasi hukum wakaf di Indonesia. Asy-Syar'iyyah: Jurnal Ilmu Syari'ah dan Perbankan Islam, 6(1), 65–88. https://doi.org/10.32923/asy.v6i1.1787
Kunhibava, S., Muneeza, A., Mustapha, Z., Khalid, M. B., & Sen, T. M. (2023). Viability of cash waqf-linked ṣukūk in Malaysia. ISRA International Journal of Islamic Finance, 15(4), 25–44. https://doi.org/10.55188/ijif.v15i4.530
Labetubun, M. A. H., & Angga, L. O. (2022). The implications of Islamic law related to the implementation of cash waqf/money. Jurnal Akta, 9(2), 205. https://doi.org/10.30659/akta.v9i2.21148
Mahamood, S. M., & Rahman, A. A. (2015). Financing universities through waqf, pious endowment: Is it possible? Humanomics, 31(4), 430–453. https://doi.org/10.1108/h-02-2015-0010
Mahmudi, M., & Muhammad, D. W. (2022). Collaborative governance in the Jogja Berwakaf movement. Justicia Islamica, 19(1), 171–193. https://doi.org/10.21154/justicia.v19i1.3759
Mahsun, M., Djalaluddin, A., Asnawi, N., Wahyuni, N., Danila, N., & Ali, M. M. (2022). Green waqf: Sustainable surplus perspective balanced scorecard analysis. Karsa: Journal of Social and Islamic Culture, 30(2), 266–297. https://doi.org/10.19105/karsa.v30i2.8472
Martinelli, I. (2019). Community economic development prospect based on wakaf funds. Budapest International Research and Critics Institute (BIRCI-Journal): Humanities and Social Sciences, 2(4), 409–423. https://doi.org/10.33258/birci.v2i4.640
Medaline, O. (2016). Cash endowment (wakaf tunai) development in the era of the ASEAN economic community. Addin, 10(2), 405. https://doi.org/10.21043/addin.v10i2.1304
Muhtianingsih, R., & Amanah, F. (2023). The importance of regulation in the implementation of Islamic philanthropy. Proceeding of International Conference on Islamic Philanthropy, 1, 160–169. https://doi.org/10.24090/icip.v1i1.402
Nadya, P. S., Alwyni, F. A., Hadiyati, P., & Iqbāl, M. (2019). Strategy of optimalization cash waqf in Indonesia. Jurnal Syarikah: Jurnal Ekonomi Islam, 4(2), 108. https://doi.org/10.30997/jsei.v4i2.1486
Nugroho, W. B., & Hilal, F. N. (2019). Micro waqf bank in Indonesia: Analysis of the constitution concept according to the maqashid sharia. Al-Iktisab: Journal of Islamic Economic Law, 3(1). https://doi.org/10.21111/al-iktisab.v3i1.3905
Ratnasari, R. T., Rofiqoh, S. N. I., Sukmana, R., Alimin, A., & Sulistyowati, S. (2021). Model Islamic corporate governance (ICG) wakaf uang berbasis kewirausahaan. Al-Awqaf: Jurnal Wakaf dan Ekonomi Islam, 14(1), 17–30. https://doi.org/10.47411/al-awqaf.v14i1.134
Rosadi, A., Effendi, D., & Busro, B. (2018). The development of waqf management through waqf act in Indonesia (note on Republic of Indonesia Act Number 41 of 2004 regarding waqf). Madania: Jurnal Kajian Keislaman, 22(1), 1. https://doi.org/10.29300/madania.v22i1.881
Selbi, S., & Jahra, P. M. (2023). Management of cash waqf by the representative of the Indonesian waqf board of South Kalimantan. At-Taradhi: Jurnal Studi Ekonomi, 14(1), 74–95. https://doi.org/10.18592/at-taradhi.v14i1.8481
Siska, S. (2019). Pengelolaan wakaf produktif di Kuwait: Pembelajaran bagi pengembangan wakaf di Indonesia. Jurnal Ekonomi Kiat, 30(1), 1. https://doi.org/10.25299/kiat.2019.vol30(1).3869
Sudirman, S. (2014). Regulasi wakaf di Indonesia pasca kemerdekaan ditinjau dari statute approach. De Jure: Jurnal Hukum dan Syar'iah, 6(2). https://doi.org/10.18860/j-fsh.v6i2.3228
Sulistiani, S. L. (2018). Analisis hukum Islam terhadap pengembangan wakaf berbasis sukuk untuk pemberdayaan tanah yang tidak produktif di Indonesia. Ijtihad: Jurnal Wacana Hukum Islam dan Kemanusiaan, 18(2), 175. https://doi.org/10.18326/ijtihad.v18i2.175-192
Wulandari, D., Sari, A. P., & Fauziyyah, R. (2024). Literatur review: Penerapan dan pelaporan akuntansi wakaf pada Badan Wakaf Indonesia (BWI). Journal of Management and Innovation Entrepreneurship (JMIE), 1(2), 113–132. https://doi.org/10.59407/jmie.v1i2.337
Zuhri, A., & Yumni, A. (2023). Wakaf according to the Quran and its transformations in Indonesia's contemporary era. Al-Manhaj: Jurnal Hukum dan Pranata Sosial Islam, 5(1), 579–584. https://doi.org/10.37680/almanhaj.v5i1.2739
di

Tidak ada komentar:

Posting Komentar