00760 - Wakaf Khairi: Konsep, Sejarah, Implementasi, dan Peranannya dalam Filantropi Islam

AFANIN MEDIA UTAMA



Abstract
Waqf khairi (public waqf) is one of the most significant instruments in Islamic philanthropy, playing a central role in the history of Islamic civilization as part of the Islamic Social Finance (ISF) system. This article presents a comprehensive study of waqf khairi, covering its conceptual and historical foundations, typology, scope, and role in contemporary Islamic philanthropy, as well as the challenges and opportunities for its development, with particular emphasis on Indonesia and Malaysia. Through a literature review approach, this study shows that waqf khairi has a strong normative foundation in the concept of sadaqah jariyah and maqasid syariah, covering various fields of public life including education, health, religious infrastructure, and economic empowerment. Contemporary developments in waqf khairi are marked by various innovations, including cash waqf, Cash Waqf Linked Sukuk (CWLS), and digital waqf platforms, which have expanded its reach and enabled broader participation from all segments of society. However, waqf khairi development still faces various challenges, including weak institutional governance, regulatory constraints, low public literacy, and limited competent human resources. Comprehensive strategies are needed, encompassing digitalization, multi-party collaboration, integration with commercial Islamic finance, and strengthening of regulations and institutions, so that waqf khairi can optimally contribute to achieving the Sustainable Development Goals (SDGs) and realizing a more just and prosperous society.

Keywords: waqf khairi, Islamic philanthropy, Islamic social finance, cash waqf, SDGs

Abstrak
Wakaf khairi (wakaf publik) merupakan salah satu instrumen filantropi Islam yang paling signifikan dan telah memainkan peranan sentral dalam sejarah peradaban Islam sebagai bagian dari sistem keuangan sosial Islam (Islamic Social Finance/ISF). Artikel ini menyajikan kajian komprehensif mengenai wakaf khairi, mencakup landasan konseptual dan historisnya, tipologi dan ruang lingkupnya, serta peranannya dalam filantropi Islam kontemporer, berikut tantangan dan peluang pengembangannya, dengan penekanan khusus pada konteks Indonesia dan Malaysia. Melalui pendekatan kajian literatur, studi ini menunjukkan bahwa wakaf khairi memiliki landasan normatif yang kuat dalam konsep sadaqah jariyah dan maqasid syariah, serta mencakup berbagai bidang kehidupan publik meliputi pendidikan, kesehatan, infrastruktur keagamaan, dan pemberdayaan ekonomi. Perkembangan wakaf khairi di era kontemporer ditandai oleh berbagai inovasi, termasuk wakaf tunai, Cash Waqf Linked Sukuk (CWLS), dan platform wakaf digital, yang telah memperluas jangkauannya dan memungkinkan partisipasi yang lebih luas dari berbagai lapisan masyarakat. Namun demikian, pengembangan wakaf khairi masih menghadapi berbagai tantangan, antara lain lemahnya tata kelola kelembagaan, kendala regulasi, rendahnya literasi masyarakat, dan keterbatasan sumber daya manusia yang kompeten. Diperlukan strategi komprehensif yang mencakup digitalisasi, kolaborasi multipihak, integrasi dengan keuangan Islam komersial, serta penguatan regulasi dan kelembagaan, agar wakaf khairi dapat berkontribusi secara optimal dalam pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs) dan mewujudkan masyarakat yang lebih adil dan sejahtera.

Kata kunci: wakaf khairi, filantropi Islam, keuangan sosial Islam, wakaf tunai, SDGs

1. Pendahuluan
Wakaf merupakan salah satu instrumen filantropi Islam yang paling signifikan dan telah memainkan peranan penting dalam sejarah peradaban Islam. Sebagai bagian dari sistem keuangan sosial Islam (Islamic Social Finance/ISF), wakaf berdiri sejajar dengan zakat, infaq, dan sedekah sebagai pilar utama dalam mendistribusikan kekayaan dan mewujudkan kesejahteraan masyarakat (Aisyah & Muiz, 2022; Hughes & Siddiqui, 2024; Koehler, 2015). Di antara berbagai jenis wakaf yang dikenal dalam tradisi fikih Islam, wakaf khairi atau wakaf untuk kepentingan umum (public waqf) menempati posisi yang paling sentral dan paling luas cakupannya. Wakaf khairi bukan sekadar instrumen keagamaan, melainkan juga merupakan mekanisme sosial-ekonomi yang telah terbukti mampu membiayai berbagai kebutuhan publik, mulai dari pendidikan, kesehatan, infrastruktur, hingga pemberdayaan ekonomi masyarakat (Ambrose et al., 2018; "UNDERGRADUATES' AWARENESS OF WAQF (ENDOWMENT): AN EMPIRICAL ANALYSIS BASED ON STATE UNIVERSITIES IN SRI LANKA," 2024).
Secara etimologis, kata "wakaf" berasal dari bahasa Arab yang berarti "menahan," "membatasi," atau "melarang" (Fanani & Muhammad, 2020; "UNDERGRADUATES' AWARENESS OF WAQF (ENDOWMENT): AN EMPIRICAL ANALYSIS BASED ON STATE UNIVERSITIES IN SRI LANKA," 2024). Dalam terminologi syariah, wakaf merujuk pada tindakan menahan atau membatasi penggunaan suatu harta untuk tujuan filantropi semata, sehingga penggunaan atau pemindahtanganan harta tersebut di luar tujuan yang telah ditetapkan menjadi terlarang (Fanani & Muhammad, 2020; Muhammad, 2013). Wakaf khairi secara khusus merujuk pada jenis wakaf yang diperuntukkan bagi kepentingan umum dan tidak terbatas pada orang-orang tertentu (Chembea, 2017; Shalihah & Cahyo, 2020). Berbeda dengan wakaf ahli (atau wakaf dzurri) yang diperuntukkan bagi keluarga dan keturunan wakif, wakaf khairi membuka peluang bagi siapa saja untuk menerima manfaat dari aset wakaf, selama digunakan untuk kepentingan publik (Gustina & Ihsan, 2020; Yuswar et al., 2023).
Artikel ini bertujuan untuk menyajikan kajian komprehensif mengenai wakaf khairi, mencakup landasan konseptual dan historisnya, tipologi dan ruang lingkupnya, peranannya dalam filantropi Islam kontemporer, serta tantangan dan peluang pengembangannya di berbagai negara, dengan penekanan khusus pada konteks Indonesia dan Malaysia.

2. Landasan Konseptual dan Historis Wakaf Khairi
2.1 Definisi dan Karakteristik Wakaf Khairi
Wakaf khairi didefinisikan sebagai wakaf yang ditujukan untuk kepentingan umum dan tidak dikhususkan untuk orang-orang tertentu (Shalihah & Cahyo, 2020). Dalam literatur fikih, wakaf khairi disebut juga sebagai waqf al-khayri atau waqf 'am (wakaf umum), yang mana manfaatnya dapat dinikmati oleh seluruh lapisan masyarakat tanpa batasan tertentu (Chembea, 2017). Sebagaimana dijelaskan oleh Chembea, terdapat tiga jenis wakaf yang dikenal dalam tradisi Islam: waqf awlad (juga disebut ahli atau dhurri) untuk keamanan ekonomi dan sosial keturunan wakif; waqf khayri (publik atau amal) untuk kesejahteraan sosial-budaya masyarakat; dan waqf mushtarak (campuran) yang melayani keturunan dan kepentingan publik secara bersamaan dengan rasio yang disepakati (Chembea, 2017).
Wakaf khairi memiliki beberapa karakteristik utama yang membedakannya dari jenis wakaf lainnya. Pertama, manfaatnya bersifat universal dan dapat dinikmati oleh seluruh masyarakat tanpa diskriminasi (Shalihah & Cahyo, 2020; Yuswar et al., 2023). Kedua, wakaf khairi bersifat abadi (perpetual), artinya aset pokoknya tidak boleh dijual, diwariskan, atau dihibahkan, sementara manfaatnya terus mengalir kepada masyarakat (Haq & Wathani, 2020; Hughes & Siddiqui, 2024). Ketiga, wakaf khairi mencakup berbagai bidang kehidupan publik, termasuk pendidikan, kesehatan, infrastruktur keagamaan, dan pemberdayaan ekonomi (Chembea, 2017; Sulaiman et al., 2019). Keempat, dalam konteks mauquf alaih (penerima manfaat wakaf), wakaf khairi membuka kesempatan bagi siapa saja untuk menerima manfaat aset wakaf, selama digunakan untuk kepentingan publik (Yuswar et al., 2023).
Shalihah dan Cahyo menegaskan bahwa wakaf khairi adalah jenis wakaf yang dimaksudkan untuk kepentingan publik dan tidak spesifik untuk orang-orang tertentu, serta merupakan wakaf esensial yang pahalanya akan terus mengalir kepada wakif bahkan setelah ia meninggal dunia, dengan ketentuan bahwa manfaatnya benar-benar bermanfaat (Shalihah & Cahyo, 2020). Hal ini sejalan dengan konsep sadaqah jariyah (amal yang terus mengalir) dalam tradisi Islam, yang menjadi salah satu motivasi utama bagi para wakif untuk mewakafkan hartanya (Haq & Wathani, 2020; Hendra et al., 2023).

2.2 Sejarah Perkembangan Wakaf Khairi
Sejarah wakaf khairi tidak dapat dipisahkan dari sejarah perkembangan Islam itu sendiri. Para sejarawan mencatat bahwa praktik wakaf telah ada sejak masa Nabi Muhammad SAW, tepatnya pada tahun kedua Hijriyah (Hendra et al., 2023; Johari, 2022). Terdapat perbedaan pendapat di kalangan ulama mengenai siapa yang pertama kali melaksanakan wakaf dalam Islam: sebagian ulama berpendapat bahwa Nabi Muhammad SAW adalah yang pertama, yakni dengan mewakafkan tanah miliknya untuk dibangun masjid di Madinah, sementara sebagian lainnya berpendapat bahwa Umar bin Khattab adalah yang pertama, berdasarkan hadis yang diriwayatkan oleh Ibn Umar (Hendra et al., 2023).
Hadis yang paling sering dikutip dalam konteks wakaf adalah hadis tentang Umar bin Khattab yang mewakafkan tanahnya di Khaibar. Nabi Muhammad SAW bersabda kepadanya: "Jika engkau mau, tahanlah pokoknya dan sedekahkan hasilnya." Maka Umar pun menyedekahkannya dengan menyatakan bahwa harta tersebut tidak boleh dijual, diwariskan, atau dihibahkan, dan Umar mendedikasikannya untuk orang-orang miskin, kerabat dekat, pembebasan budak, di jalan Allah, dan tamu (Haq & Wathani, 2020). Praktik wakaf ini kemudian berkembang pesat pada masa Khulafaur Rasyidin dan generasi-generasi berikutnya.
Pada masa dinasti Umayyah dan Abbasiyah, wakaf berkembang menjadi lembaga keuangan Islam yang efektif dalam menyejahterakan masyarakat miskin (Dikuraisyin et al., 2022). Pada masa dinasti Ayyubiyah, Mamluk, hingga Utsmani, wakaf telah berbentuk undang-undang negara yang disyariatkan kepada umat Islam (Dikuraisyin et al., 2022). Koehler mencatat bahwa wakaf merupakan instrumen hukum yang mengkristalisasi konsepsi Islam tentang properti sebagai sekumpulan hak (bundle of rights), dan bahwa wakaf telah memberikan kesejahteraan publik sesuai dengan keinginan para dermawan (Koehler, 2015). Lebih jauh, Koehler menunjukkan bahwa bahkan non-Muslim pun dapat membuat wakaf dalam tradisi Islam awal, sebagaimana tercatat dalam manual hukum Islam awal yang memperbolehkan orang Kristen dan Yahudi untuk mewakafkan tanah atau rumah mereka (Koehler, 2015).
Dalam konteks Kekaisaran Ottoman, wakaf memainkan peranan yang sangat penting dalam membiayai berbagai layanan publik, termasuk dapur umum (imarets) yang mendistribusikan sup dan roti kepada berbagai kalangan masyarakat yang dianggap membutuhkan (Fallas, 2023; Singer, 2006). Singer mencatat bahwa amal dalam masyarakat Islam secara historis tidak hanya mengatasi kemiskinan, tetapi juga menjangkau spektrum penerima yang jauh lebih luas, dan bahwa amal tumpang tindih dengan keramahan dan patronase untuk menciptakan jaringan tanggung jawab dan kewajiban dalam masyarakat Islam (Singer, 2006).
Di Spanyol Muslim, wakaf telah menjadi instrumen penting legitimasi politik dan kekuasaan, meskipun para sarjana berpendapat bahwa alasan utama bentuk-bentuk endowmen keagamaan ini adalah keselamatan pribadi (Siddiqui et al., 2024). Sementara itu, di Afrika Selatan Sahara, wakaf telah digunakan sebagai mekanisme untuk membiayai berbagai layanan sosial, termasuk masjid, madrasah, rumah sakit, dan jembatan (Godfrey, 2022; Muhammad, 2013).

2.3 Landasan Normatif Wakaf Khairi
Meskipun Al-Qur'an tidak secara eksplisit menyebutkan istilah "wakaf," urgensi kedermawanan sosial diajarkan dengan jelas dalam berbagai ayat Al-Qur'an (Dikuraisyin et al., 2022). Para ulama umumnya merujuk pada beberapa ayat Al-Qur'an yang berkaitan dengan wakaf sebagai amal kebaikan, antara lain Surah Al-Hajj ayat 77, Surah Ali Imran ayat 92, Surah Al-Baqarah ayat 261 dan 267. Selain itu, hadis Nabi Muhammad SAW tentang wakaf tanah Umar bin Khattab di Khaibar menjadi landasan utama hukum wakaf dalam Islam (Ascarya et al., 2022; Haq & Wathani, 2020).
Dalam perspektif fikih Islam, wakaf khairi memiliki landasan yang kuat dalam konsep sadaqah jariyah (amal yang terus mengalir), yang disebutkan dalam hadis Nabi: "Apabila manusia meninggal dunia, terputuslah amalnya kecuali tiga hal: sedekah jariyah, ilmu yang bermanfaat, dan anak saleh yang mendoakannya" (Hendra et al., 2023; Shalihah & Cahyo, 2020). Wakaf khairi dianggap sebagai bentuk tertinggi dari sadaqah jariyah karena manfaatnya terus mengalir kepada masyarakat bahkan setelah wakif meninggal dunia (Dikuraisyin et al., 2022).
Amrullah et al. menjelaskan bahwa analisis worldview terhadap wakaf menunjukkan bahwa wakaf adalah konsep yang muncul dari worldview Islam, yang kemunculannya didukung oleh berbagai konsep fundamental lainnya seperti Tuhan, Nabi, Wahyu, dan Syariah (Amrullah et al., 2022). Hal ini membuktikan bahwa struktur konsep wakaf tidak sesederhana menyerahkan harta kepada Allah untuk kepentingan orang lain, melainkan merupakan sistem yang secara filosofis solid di bawah naungan worldview Islam (Amrullah et al., 2022).

3. Tipologi dan Ruang Lingkup Wakaf Khairi
3.1 Klasifikasi Wakaf Berdasarkan Tujuan
Dalam literatur fikih dan hukum positif, wakaf dapat diklasifikasikan berdasarkan berbagai kriteria. Berdasarkan tujuannya, wakaf dibagi menjadi tiga kategori utama: wakaf sosial (waqf khairi), wakaf keluarga (waqf ahli), dan wakaf campuran (waqf musytarak) (Yumarni et al., 2021). Gustina dan Ihsan menjelaskan bahwa berdasarkan tujuan pendiriannya, wakaf dapat dikategorikan sebagai waqf khairy (wakaf umum), waqf ahli (wakaf keluarga), dan waqf mushtarak (campuran antara khairy dan ahli) (Gustina & Ihsan, 2020). Wakaf khairy adalah wakaf yang didedikasikan untuk kesejahteraan publik secara luas, sementara wakaf ahli didedikasikan oleh wakif untuk anak-anak dan keturunannya (Gustina & Ihsan, 2020).
Dalam konteks Malaysia, Don (2019) sebagaimana dikutip oleh Abdullah et al. menyebutkan berbagai jenis wakaf di Malaysia, termasuk wakaf khairi, wakaf zurriy, wakaf Irsad, wakaf musytarak, dan wakaf tunai (Abdullah et al., 2024). Sementara itu, di Indonesia, Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf mengakomodasi berbagai jenis wakaf, termasuk wakaf benda tidak bergerak (tanah) dan benda bergerak (termasuk uang/wakaf tunai) (Labetubun & Angga, 2022; Rosadi et al., 2018).

3.2 Bidang-Bidang Wakaf Khairi
Wakaf khairi mencakup berbagai bidang kehidupan publik yang sangat luas. Sulaiman et al. mencatat bahwa penggunaan dan tujuan wakaf mencakup: kegiatan keagamaan, penyediaan infrastruktur publik seperti rumah sakit, universitas, dan perpustakaan, pendidikan, pengentasan kemiskinan, dan penciptaan lapangan kerja (Sulaiman et al., 2019). Berikut adalah bidang-bidang utama wakaf khairi.

a. Pendidikan
Wakaf khairi telah memainkan peranan yang sangat penting dalam membiayai lembaga-lembaga pendidikan Islam sepanjang sejarah. Haq dan Wathani mencatat bahwa sejarah telah menunjukkan bahwa wakaf telah memberikan manfaat bagi berbagai lembaga pendidikan, termasuk masjid, universitas, sekolah Islam, perpustakaan, asrama, dan sebagainya, beberapa di antaranya masih ada hingga saat ini (Haq & Wathani, 2020). Universitas Al-Azhar di Mesir, yang telah berdiri sejak abad ke-10, merupakan contoh paling ikonik dari universitas berbasis wakaf yang mampu menyediakan pendidikan gratis bagi banyak mahasiswa dari seluruh dunia (Gustina & Ihsan, 2020).
Di Indonesia, berbagai universitas Islam telah berhasil mengembangkan model pembiayaan berbasis wakaf. Rohmana mencatat bahwa beberapa universitas Islam terkemuka di berbagai belahan dunia telah terbukti berhasil sebagai universitas berbasis wakaf, termasuk di Indonesia, Mesir, Malaysia, dan Pakistan (Rohmana, 2023). Yayasan Badan Wakaf Universitas Islam Indonesia (YBW UII) di Yogyakarta, misalnya, memiliki berbagai cara untuk menghasilkan pendapatan dari wakaf, termasuk mengirimkan proposal langsung kepada calon wakif dan mengiklankan di media publik untuk mengundang masyarakat berkontribusi dalam dana wakaf (Rohmana, 2023).

b. Kesehatan
Wakaf khairi juga memiliki sejarah panjang dalam membiayai layanan kesehatan. Sulistyowati et al. mencatat bahwa sejak awal Islam, layanan kesehatan telah dibiayai oleh wakaf, zakat, infaq, dan sedekah lainnya (Sulistyowati et al., 2022). Pada masa Kekaisaran Ottoman, seluruh anggaran kesejahteraan termasuk anggaran kesehatan di Istanbul berasal dari yayasan amal dan hampir tanpa kekurangan finansial (Sulistyowati et al., 2022).
Di era kontemporer, wakaf kesehatan terus berkembang. Rifin et al. mencatat bahwa instrumen wakaf dan endowmen untuk pendidikan tinggi dan kesehatan digunakan secara luas sebagai salah satu strategi dalam memastikan stabilitas manajemen dan integritas administrasi (Rifin et al., 2022). Universiti Putra Malaysia (UPM), misalnya, menggunakan sebagian pendapatan dan manfaat wakaf untuk membeli ambulans melalui Pusat Tata Kelola Wakaf Zakat dan Endowmen (WAZAN) (Rifin et al., 2022).

c. Infrastruktur Keagamaan
Pembangunan masjid, madrasah, dan fasilitas keagamaan lainnya merupakan bentuk wakaf khairi yang paling umum dan paling dikenal di masyarakat Muslim. Mahmudi dan Muhammad mencatat bahwa selama ini wakaf terutama digunakan dalam sektor sosial sebagai penyedia infrastruktur untuk kegiatan nirlaba keagamaan, khususnya tempat ibadah, madrasah, dan pemakaman (Mahmudi & Muhammad, 2022). Supriatna et al. menjelaskan bahwa wakaf masjid adalah bentuk filantropi dalam Islam yang melibatkan kontribusi tanah, bangunan, dan sumber daya lainnya untuk tujuan publik, terutama untuk memelihara, memperluas, atau mengembangkan masjid dan fasilitas pendukungnya (Supriatna et al., 2024).

d. Pemberdayaan Ekonomi dan Pengentasan Kemiskinan
Wakaf khairi produktif memiliki potensi besar dalam pemberdayaan ekonomi dan pengentasan kemiskinan. Ascarya et al. menegaskan bahwa wakaf produktif adalah salah satu jenis bisnis/investasi etis yang harus mematuhi hukum Islam, dengan banyak model yang dapat dipilih (Ascarya et al., 2022). Wakaf produktif dapat digunakan sebagai instrumen yang efektif untuk pengentasan kemiskinan dan pembangunan sosial-ekonomi melalui pembuatan endowmen wakaf dan administrasi wakaf (Ascarya et al., 2022).
Sari et al. menjelaskan bahwa dana wakaf dapat disalurkan dalam bentuk investasi modal usaha dengan akad mudharabah, di mana keuntungan yang diterima diberikan kepada nazhir sesuai dengan kesepakatan, untuk nantinya dikelola oleh nazhir dan disalurkan kepada para mauquf alaih (Sari et al., 2023). Model ini memungkinkan wakaf khairi untuk berkontribusi secara langsung pada pengembangan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM).

4. Wakaf Khairi dalam Ekosistem Filantropi Islam
4.1 Posisi Wakaf Khairi di antara Instrumen Filantropi Islam
Wakaf khairi merupakan bagian integral dari ekosistem filantropi Islam yang lebih luas, yang mencakup zakat, infaq, sedekah, dan wakaf (ZISWAF). Naisabur et al. menjelaskan bahwa filantropi Islam diambil dari doktrin agama Al-Qur'an dan hadis sebagai komitmen manusia dan keagamaan, sehingga amal Islam muncul sebagai zakat, infaq, sedekah, dan wakaf (Naisabur et al., 2023). Siddiqui et al. menegaskan bahwa para peneliti yang mengeksplorasi filantropi Muslim di masa lalu cenderung mencari praktik yang sesuai dengan definisi Barat-sentris, sehingga mereka terlalu menekankan donasi uang atau waktu dengan mengorbankan aktivitas lainnya (Siddiqui et al., 2024).
Dibandingkan dengan instrumen filantropi Islam lainnya, wakaf memiliki karakteristik yang unik. Sulaiman et al. berpendapat bahwa wakaf memiliki spektrum pembangunan sosial dan ekonomi yang lebih luas dibandingkan instrumen filantropi dan redistributif lainnya seperti zakat, sedekah, dan hibah, yang terutama terlibat dalam membantu orang miskin dan membutuhkan saja (Sulaiman et al., 2019). Sementara zakat bersifat wajib dan memiliki penerima yang telah ditentukan (delapan asnaf), wakaf bersifat sukarela dan manfaatnya dapat diarahkan kepada berbagai tujuan publik yang lebih luas (Aisyah & Muiz, 2022; Mahmud et al., 2019).
Aisyah dan Muiz menjelaskan bahwa wakaf sangat berbeda dari zakat: zakat adalah kewajiban bahkan merupakan rukun Islam, sementara wakaf adalah sunnah atas dasar sukarela, dengan tujuan untuk beribadah dan mendekatkan diri kepada Allah (Aisyah & Muiz, 2022). Meskipun wakaf bersifat sunnah, peruntukannya lebih luas dan fleksibel, tidak memiliki kelompok tertentu seperti zakat yang memiliki asnaf (Aisyah & Muiz, 2022).
Hughes dan Siddiqui mencatat bahwa sementara wakaf dapat digunakan untuk melayani kepentingan umum (waqf khayri) secara abadi, wakaf juga dapat diwakafkan demi kepentingan keluarga (waqf ahli) (Hughes & Siddiqui, 2024). Perbedaan ini penting dalam memahami posisi wakaf khairi sebagai instrumen yang paling berorientasi pada kepentingan publik di antara berbagai jenis wakaf.

4.2 Wakaf Khairi dan Konsep Maqasid Syariah
Wakaf khairi memiliki keterkaitan yang erat dengan konsep maqasid syariah (tujuan-tujuan pokok syariah Islam). Zunaidi menjelaskan bahwa wakaf produktif dalam perspektif maqasid syariah harus dilandaskan kepada tujuan-tujuan pokok agama, harus berlandaskan kepada pengetahuan tentang maslahat agama, harus mengaplikasikan serta mempertimbangkan kemaslahatan umum dalam memahami teks Al-Qur'an maupun hadis, dan harus mempertimbangkan sudut pandang keuntungan atau laba (Zunaidi, 2022). Tumanggor mencatat bahwa prinsip-prinsip maqasid al-syariah berfokus pada pengentasan kemiskinan, keadilan sosial, dan kesejahteraan ekonomi melalui hifze deen (pemeliharaan iman), hifze maal (pemeliharaan kekayaan), dan penyediaan akses bagi orang miskin ke sumber daya produktif seperti pendidikan, pelatihan, dan kredit (Tumanggor, 2024).
Tok et al. menegaskan bahwa mengurangi kelaparan, kemiskinan, dan ketidaksetaraan; mempromosikan perdamaian; dan melindungi lingkungan adalah inti dari prinsip-prinsip Islam dan diwujudkan dalam instrumen keuangan sosial Islam berupa zakat, wakaf, dan sedekah (Tok et al., 2022). Hal ini menunjukkan bahwa wakaf khairi, sebagai instrumen yang paling berorientasi pada kepentingan publik, memiliki potensi besar untuk berkontribusi pada pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs) PBB.

4.3 Wakaf Khairi dan Sustainable Development Goals (SDGs)
Potensi wakaf khairi dalam mendukung pencapaian SDGs semakin mendapat perhatian dari para akademisi dan praktisi. Weiss mencatat bahwa Program Pembangunan PBB mengidentifikasi alat keuangan sosial Islam seperti zakat, sedekah, dan wakaf sebagai sangat selaras dengan semangat Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Weiss, 2020). Para ekonom Muslim kontemporer mulai menyerukan pergeseran ke instrumen keuangan sosial Islam lainnya, termasuk wakaf dan keuangan mikro Islam, sebagai alat yang efektif untuk pengentasan kemiskinan (Weiss, 2020).
Fanani dan Muhammad menegaskan bahwa wakaf memiliki peran penting dalam meningkatkan kehidupan sosial, ekonomi, kesejahteraan, pendidikan, dan menciptakan zero hunger sebagaimana dinyatakan dalam SDGs 2015 (Fanani & Muhammad, 2020). Umam et al. menunjukkan bahwa wakaf dapat menjadi solusi dalam merespons tantangan globalisasi ekonomi dengan menggunakan wakaf untuk program jaminan sosial, atau investasi yang menguntungkan untuk program pengentasan kemiskinan (Umam et al., 2021).

5. Implementasi Wakaf Khairi di Berbagai Negara
5.1 Indonesia
Indonesia, sebagai negara dengan populasi Muslim terbesar di dunia, memiliki potensi wakaf yang sangat besar. Rosadi et al. mencatat bahwa perkembangan hukum wakaf di Indonesia, sebagai salah satu lembaga keagamaan, merupakan realisasi kebutuhan komunitas Muslim untuk memenuhi kehidupan keagamaan mereka (Rosadi et al., 2018). Tonggak penting dalam perkembangan wakaf di Indonesia adalah disahkannya Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf, yang memperluas objek wakaf dari benda tidak bergerak ke benda bergerak, khususnya wakaf uang (Labetubun & Angga, 2022; Rosadi et al., 2018).
Setelah ratifikasi UU Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf, terdapat beberapa kemajuan penting dalam perkembangan wakaf di Indonesia, termasuk pengakuan objek wakaf bergerak, termasuk wakaf tunai (Rosadi et al., 2018). Undang-undang ini juga mengamanatkan pembentukan Badan Wakaf Indonesia (BWI) sebagai lembaga independen yang bertugas mengembangkan kegiatan wakaf di Indonesia (Selbi & Jahra, 2023).
Dalam konteks wakaf khairi di Indonesia, Fauzia mencatat bahwa Wakaf Al-Azhar menawarkan berbagai jenis wakaf produktif, termasuk Waqf Khairi (mulai dari lima ribu rupiah), wakaf perkebunan, wakaf properti, wakaf transportasi, kartu wakaf keluarga, dan wakaf online melalui aplikasi mobile (Fauzia, 2018). Hal ini menunjukkan bahwa wakaf khairi di Indonesia telah berkembang jauh melampaui bentuk tradisionalnya berupa tanah dan bangunan, dan kini mencakup berbagai instrumen keuangan modern.
Gerakan Jogja Berwakaf merupakan contoh nyata dari upaya kolaboratif dalam mengembangkan wakaf khairi di Indonesia. Mahmudi dan Muhammad mencatat bahwa program yang dijalankan Gerakan Jogja Berwakaf telah berhasil menggerakkan para pemangku kepentingan pemerintah maupun swasta di DIY untuk bersinergi dan bergerak bersama mengatasi permasalahan sosial ekonomi masyarakat (Mahmudi & Muhammad, 2022). Gerakan ini menghasilkan berbagai model program, termasuk penghimpunan wakaf inovatif melalui lelang wakaf, literasi dan edukasi wakaf kepada masyarakat, digitalisasi wakaf yang terintegrasi dengan data kemiskinan, dan berbagai program sosialisasi, penghimpunan, dan distribusi wakaf berbasis kolaborasi (Mahmudi & Muhammad, 2022).
Maryani et al. mencatat bahwa mayoritas nazhir di Indonesia tidak melaksanakan pengelolaan wakaf sesuai dengan undang-undang wakaf, yang disebabkan oleh keraguan para nazhir bahwa norma hukum negara yang mengatur wakaf tidak sesuai dengan norma hukum Islam (Maryani et al., 2023). Rendahnya pengetahuan dan pemahaman nazhir tentang norma hukum negara yang mengatur pengelolaan wakaf, termasuk rendahnya pengalaman dan profesionalisme mereka dalam mengelola wakaf, menyebabkan keraguan bagi nazhir dalam mengembangkan manajemen dan penggunaan produktif wakaf (Maryani et al., 2023).

5.2 Malaysia
Malaysia merupakan salah satu negara yang paling maju dalam pengembangan institusi wakaf. Harun et al. mencatat bahwa wakaf di Malaysia adalah salah satu sumber keuangan besar yang belum sepenuhnya dieksplorasi (Harun et al., 2016). Majelis Agama Islam Negeri (MAIN) bertindak sebagai satu-satunya wali amanat properti wakaf di setiap negara bagian dan dibantu oleh Jabatan Wakaf, Zakat dan Haji (JAWHAR) (Harun et al., 2016).
Hassan et al. menjelaskan bahwa tanah wakaf di Malaysia dikategorikan menjadi dua, yaitu waqf am dan waqf khas berdasarkan tujuannya (Hassan et al., 2021). Waqf am merujuk pada tanah wakaf yang telah diwakafkan tanpa tujuan tertentu dan didedikasikan untuk kesejahteraan umum tanpa menetapkan kondisi atau penerima manfaat tertentu. Sebaliknya, waqf khas memiliki tujuan amal tertentu atau penerima manfaat khusus yang telah dinyatakan secara tepat oleh donor (Hassan et al., 2021). Ismail et al. juga mencatat bahwa wakaf am (wakaf umum) merujuk pada bentuk dedikasi atau endowmen amal yang dibuat untuk mendukung semua tujuan kesejahteraan publik tanpa menyatakan penerima manfaat khusus (Ismail et al., 2015).
Abdullah et al. mencatat bahwa dalam konteks Malaysia, terdapat berbagai jenis wakaf termasuk wakaf khairi, wakaf zurriy, wakaf Irsad, wakaf musytarak, dan wakaf tunai (Abdullah et al., 2024). Transformasi dalam implementasi metode pembiayaan langsung telah membantu penggalangan dana untuk pengembangan aset wakaf, khususnya terkait tanah wakaf, sehingga memastikan pengembangan produktifnya dan menjaga keberlanjutan manfaat aset wakaf di Malaysia (Abdullah et al., 2024).
Dalam bidang pendidikan tinggi, Malaysia telah mengembangkan model wakaf yang inovatif. Harun et al. mencatat bahwa eksplorasi dan pengembangan dana wakaf dapat dipercepat melalui pembentukan organisasi formal di tingkat negara bagian dan federal, serta dengan mengatur ulang anggaran pendidikan Malaysia dan kebijakan untuk mendukung kualitas institusi pendidikan tinggi yang lebih baik (Harun et al., 2016).

5.3 Singapura
Singapura, sebagai negara dengan minoritas Muslim, menawarkan pengalaman yang menarik dalam pengembangan wakaf khairi. Mohiddin mencatat bahwa peran institusional wakaf adalah untuk mengurangi beban pemerintah dalam mengembangkan dan memenuhi kebutuhan sosial, khususnya bagi masyarakat Muslim (Mohiddin, 2019). Wakaf pertama yang diketahui di Singapura dibuat pada tahun 1820, yaitu Wakaf Masjid Omar di Kampung Melaka, di tepi Sungai Singapura (Mohiddin, 2019).
Mohiddin juga mencatat bahwa sejumlah wakaf penting di Singapura didirikan pada abad ke-19 oleh para pedagang yang datang dari Yaman dan membawa tradisi wakaf yang kaya dari tanah kelahiran mereka (Mohiddin, 2019). Pengalaman Singapura menunjukkan bahwa wakaf khairi dapat berkembang bahkan di negara dengan minoritas Muslim, asalkan ada dukungan institusional yang memadai.

5.4 Kuwait
Kuwait memiliki sejarah wakaf yang sangat kaya. Al-Daihani et al. mencatat bahwa Kuwait memiliki sejarah wakaf yang sangat kaya dan pengalaman masa kini yang cukup besar, dengan variasi antara praktik pemerintah dan swasta (Al-Daihani et al., 2023). Kuwait Awqaf Public Foundation (KAPF) merupakan lembaga wakaf publik yang memainkan peranan penting dalam mengelola dan mengembangkan wakaf di Kuwait, termasuk mendukung lembaga-lembaga wakaf lokal dalam upaya filantropi mereka dan membangun kapasitas mereka (Al-Daihani et al., 2023).

6. Wakaf Khairi Produktif: Inovasi dan Transformasi
6.1 Konsep Wakaf Produktif
Wakaf produktif merupakan inovasi penting dalam pengembangan wakaf khairi kontemporer. Ascarya et al. mendefinisikan wakaf produktif sebagai salah satu jenis bisnis/investasi etis yang harus mematuhi hukum Islam (Ascarya et al., 2022). Berbeda dengan wakaf konsumtif yang hanya mengandalkan fungsi ibadah semata, wakaf produktif memiliki karakteristik yang berbeda dengan paradigma dan operasional yang memungkinkan pengembangan dan manfaat yang lebih luas (Yudha et al., 2021).
Zunaidi menjelaskan bahwa wakaf produktif dibagi menjadi tiga kategori sebagai bagian dari filantropi Islam: wakaf tunai (cash waqf), sertifikat wakaf tunai, dan wakaf saham (Zunaidi, 2022). Masing-masing kategori ini memiliki mekanisme dan potensi yang berbeda dalam menghasilkan manfaat bagi masyarakat.

6.2 Wakaf Tunai (Cash Waqf)
Wakaf tunai merupakan salah satu inovasi terpenting dalam pengembangan wakaf khairi modern. Labetubun dan Angga menjelaskan bahwa wakaf tunai adalah istilah yang semakin familiar di masyarakat saat ini, karena wakaf tunai biasanya merujuk pada deposito tunai di lembaga keuangan seperti bank, di mana wakaf tunai biasanya diinvestasikan dalam kegiatan bisnis yang menguntungkan, dan keuntungan dari hasil investasi digunakan untuk segala sesuatu yang berguna secara sosial dan keagamaan (Labetubun & Angga, 2022).
Selbi dan Jahra mencatat bahwa inovasi filantropi Islam kontemporer ini mengambil bentuk wakaf tunai, yang termasuk dalam kategori wakaf produktif (Selbi & Jahra, 2023). Di Indonesia, menurut Badan Wakaf Indonesia (BWI), potensi wakaf tunai diperkirakan mencapai Rp180 triliun (Selbi & Jahra, 2023). Bustami dan Hakim mencatat bahwa Kementerian Agama Republik Indonesia merilis data yang menyatakan bahwa hampir 95% aset wakaf belum dimanfaatkan secara optimal, salah satu penyebabnya adalah masih sedikitnya lembaga pengelola wakaf yang mengelola harta benda wakaf secara profesional dan produktif (Bustami & Hakim, 2020).
Dalam konteks hukum Indonesia, wakaf tunai telah mendapat legitimasi melalui fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) pada tanggal 11 Mei 2002, dan kemudian dikukuhkan dalam Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf (Labetubun & Angga, 2022). Undang-undang ini menyatakan bahwa wakif dapat mewakafkan sebagian hartanya dalam bentuk uang melalui Lembaga Keuangan Syariah sebagai Penerima Wakaf Uang (LKS-PWU) (Aisyah et al., 2022; Labetubun & Angga, 2022).

6.3 Cash Waqf Linked Sukuk (CWLS)
Inovasi terbaru dalam pengembangan wakaf khairi produktif adalah Cash Waqf Linked Sukuk (CWLS), yang menggabungkan prinsip wakaf (endowmen Islam) dan sukuk (sekuritas investasi Islam). Kunhibava et al. menjelaskan bahwa CWLS adalah produk inovatif yang dikembangkan dari kombinasi prinsip wakaf dan sukuk, dua mekanisme terkemuka dari keuangan sosial Islam dan keuangan komersial (Kunhibava et al., 2023). Tanjung dan Windiarto mencatat bahwa CWLS terdiri dari dua jenis, yaitu sukuk wakaf dan sukuk wakaf ritel, di mana hasil wakaf telah disalurkan untuk membiayai pembangunan pusat retina dan pusat glaukoma di rumah sakit (Tanjung & Windiarto, 2021).
Tumanggor menjelaskan bahwa Cash Waqf Linked Deposit (CWLD) adalah produk wakaf berbasis deposito produktif, yang berasal dari wakaf tunai sementara, yang bertujuan untuk memperkuat peran perbankan Islam dalam perekonomian (Tumanggor, 2024). CWLD mengintegrasikan fungsi sosial dan bisnis dalam bank Islam, yang ditunjuk sebagai Lembaga Keuangan Syariah Penerima Wakaf Uang (LKS-PWU) (Tumanggor, 2024).

6.4 Wakaf Digital
Perkembangan teknologi digital telah membuka peluang baru dalam penghimpunan dan pengelolaan wakaf khairi. Aisyah dan Muiz mencatat bahwa kemunculan aplikasi forum wakaf menimbulkan isu yang harus segera diselesaikan, di mana pengelolaan dana publik memerlukan transparansi yang cukup dan akses yang efisien untuk terus menarik perhatian publik (Aisyah & Muiz, 2022). Faturohman et al. mencatat bahwa salah satu strategi yang tampak efektif terkait wakaf, khususnya wakaf tunai, adalah menyediakan layanan online (Faturohman et al., 2020).
Bustami et al. menjelaskan bahwa Baitulmaal Munzalan Indonesia (BMI) menggunakan teknologi informasi dalam tiga cara dalam mengumpulkan dan mengelola wakaf tunai: melalui media sosial, website, dan kontak person melalui telepon genggam (Bustami et al., 2020). Sardiana mencatat bahwa ada beberapa faktor yang memengaruhi kurangnya pendapatan wakaf tunai, termasuk kurangnya informasi, kurangnya pengetahuan, dan faktor promosi media (Sardiana, 2020).

7. Rukun dan Syarat Wakaf Khairi
7.1 Rukun Wakaf
Dalam fikih Islam, wakaf memiliki empat rukun utama yang harus dipenuhi agar wakaf menjadi sah. Syamsuri et al. menjelaskan bahwa rukun-rukun wakaf tersebut adalah: (1) sighah (pernyataan/ikrar), (2) waqif (orang yang mewakafkan), (3) mauquf bih (harta yang diwakafkan), dan (4) mauquf 'alaih (penerima manfaat wakaf) (Syamsuri & Mokan, 2022).
Waqif adalah orang yang mewakafkan hartanya. Orang yang mewakafkan hartanya harus memenuhi beberapa kriteria: dewasa, sehat mental dan fisik, merdeka, dan cerdas (Rahmatika & Rini, 2021). Dalam konteks wakaf khairi, waqif dapat berupa individu, kelompok orang, organisasi, atau badan hukum (Labetubun & Angga, 2022).
Mauquf bih (harta yang diwakafkan) harus memenuhi beberapa syarat: harta tersebut harus dimiliki oleh waqif, harta tersebut harus jelas bentuknya sehingga tidak menimbulkan sengketa, dan harta tersebut dapat berupa benda tidak bergerak seperti tanah, atau benda bergerak seperti uang (Amrullah et al., 2022). Amrullah et al. menjelaskan bahwa aset wakaf dapat berupa objek tetap seperti tanah, atau objek bergerak seperti uang (Amrullah et al., 2022).
Mauquf 'alaih (penerima manfaat wakaf) dalam konteks wakaf khairi adalah kepentingan umum. Yudha et al. menjelaskan bahwa dalam wakaf khairi, waqif membuka kesempatan bagi siapa saja untuk dapat menerima manfaat aset wakaf, selama digunakan untuk kepentingan publik (Yuswar et al., 2023). Berbeda dengan wakaf dzurri di mana waqif menentukan batas target wakaf atau penerima manfaat wakaf hanya untuk pihak-pihak tertentu seperti keturunan keluarga waqif (Yuswar et al., 2023).
Sighat wakaf (ikrar wakaf) adalah pernyataan yang diucapkan oleh waqif yang isinya mengungkapkan keinginan untuk mewakafkan harta atau benda yang dimilikinya (Rahmatika & Rini, 2021). Sighat wakaf dinyatakan dengan jelas baik secara lisan maupun tertulis dan bersifat mengikat (Syamsuri & Mokan, 2022).

7.2 Nazhir: Pengelola Wakaf Khairi
Nazhir merupakan elemen penting dalam pengelolaan wakaf khairi, meskipun tidak termasuk dalam empat rukun wakaf. Fanani dan Muhammad menjelaskan bahwa nazhir adalah salah satu elemen yang harus ada dan dipenuhi dalam pelaksanaan wakaf, dan keberadaan nazhir juga merupakan salah satu keunikan dalam pengelolaan dana filantropi Islam (Fanani & Muhammad, 2020). Nazhir wakaf harus meningkatkan bisnis Islam atau investasi wakaf melalui aset wakaf (Fanani & Muhammad, 2020).
Syamsuri et al. menegaskan bahwa solusi keberhasilan pengelolaan dan pengembangan wakaf terletak pada keberadaan nazhir, tim kerja yang solid untuk memaksimalkan kekayaan yang diharapkan jika aset wakaf dikelola secara profesional, sehingga aset wakaf akan menjadi filantropi Islam yang potensial (Syamsuri et al., 2020). Maryani et al. mencatat bahwa rendahnya pengetahuan dan pemahaman nazhir tentang norma hukum negara yang mengatur pengelolaan wakaf, termasuk rendahnya pengalaman dan profesionalisme mereka dalam mengelola wakaf, menyebabkan keraguan bagi nazhir dalam mengembangkan manajemen dan penggunaan produktif wakaf (Maryani et al., 2023).

8. Tantangan dan Hambatan Pengembangan Wakaf Khairi
8.1 Tantangan Kelembagaan dan Tata Kelola
Salah satu tantangan utama dalam pengembangan wakaf khairi adalah lemahnya tata kelola kelembagaan. Napitupulu et al. mencatat bahwa terdapat enam kategori berbeda yang berasal dari literatur yang tersedia tentang tata kelola dalam keuangan sosial Islam, yaitu akuntabilitas, praktik tata kelola, kinerja, efisiensi, akuntansi Islam, dan kesadaran tata kelola (Napitupulu et al., 2024). Azmi dan Hanifa mencatat pentingnya kepatuhan syariah dalam praktik pelaporan keuangan wakaf (Azmi & Hanifa, 2015).
Talib et al. menjelaskan bahwa tekanan koersif seperti regulasi pemerintah berkontribusi pada tantangan dalam adopsi akuntansi dan pelaporan wakaf, tekanan normatif berkontribusi pada tantangan dalam merumuskan akuntansi dan pelaporan wakaf yang terstandarisasi, sedangkan tekanan mimetik berkontribusi pada tantangan dalam komparabilitas akuntansi dan pelaporan wakaf di antara dewan agama Islam negara bagian di Malaysia (Talib et al., 2020).

8.2 Tantangan Regulasi
Tantangan regulasi merupakan hambatan signifikan dalam pengembangan wakaf khairi. Muhtianingsih dan Amanah mencatat bahwa regulasi yang ada masih berupa regulasi terpisah, misalnya Undang-Undang tentang Pengelolaan Zakat, Undang-Undang tentang Wakaf, dan Undang-Undang tentang Pengumpulan Uang dan Barang (Muhtianingsih & Amanah, 2023). Rosadi et al. menegaskan bahwa penegakan hukum ketentuan wakaf hanya dapat dilakukan jika hukum wakaf memiliki cara yang sistematis, baik secara vertikal maupun horizontal, dalam sistem hukum Indonesia, yang didukung oleh penegak hukum yang bersih dan berwibawa serta kesadaran hukum yang tinggi dari para advokat hukum (Rosadi et al., 2018).
Dalam konteks Malaysia, Kunhibava et al. mencatat bahwa kerangka hukum dan regulasi wakaf Malaysia telah menetapkan sistem administrasi wakaf yang terdesentralisasi yang justru akan mengurangi skala struktur dan operasi CWLS di negara tersebut (Kunhibava et al., 2023). Hal ini menunjukkan bahwa reformasi kerangka regulasi diperlukan untuk memungkinkan pengembangan instrumen wakaf yang lebih inovatif.

8.3 Tantangan Literasi dan Kesadaran Masyarakat
Rendahnya literasi dan kesadaran masyarakat tentang wakaf khairi merupakan hambatan yang signifikan. Studi di Sri Lanka menemukan bahwa meskipun mahasiswa memiliki pemahaman dangkal tentang konsep wakaf Islam, mereka kurang memiliki kesadaran mengenai prosedur, kondisi, tujuan, pengangkatan wali amanat (mutawalli), hubungan signifikan antara penegakan wakaf amal dan pembangunan berkelanjutan dalam perekonomian, serta isu wakaf kepada non-Muslim ("UNDERGRADUATES' AWARENESS OF WAQF (ENDOWMENT): AN EMPIRICAL ANALYSIS BASED ON STATE UNIVERSITIES IN SRI LANKA," 2024).
Sardiana mencatat bahwa ada beberapa faktor yang memengaruhi kurangnya pendapatan wakaf tunai, termasuk kurangnya informasi, kurangnya pengetahuan, dan faktor promosi media (Sardiana, 2020). Selbi dan Jahra juga mencatat bahwa kurangnya literasi wakaf keuangan di kalangan masyarakat tidak dapat dipungkiri, dan tidak semua individu memahami konsep wakaf uang (Selbi & Jahra, 2023).

8.4 Tantangan Sumber Daya Manusia
Kualitas sumber daya manusia (SDM) dalam pengelolaan wakaf khairi juga menjadi tantangan yang serius. Nadya et al. mencatat bahwa wakaf di Indonesia membutuhkan nazhir yang terampil dalam kegiatan mobilisasi dana, sekaligus memahami aspek syariah dalam mengelola aset keuangan (Nadya et al., 2019). Kompetensi ini sebenarnya dapat dipenuhi oleh bank-bank Islam, jika hukum memberikan ruang bagi bank-bank Islam untuk menjadi nazhir khusus untuk wakaf tunai (Nadya et al., 2019).
Sulistyowati et al. mencatat bahwa temuan penelitian mereka menyoroti tema-tema kunci dalam pengelolaan wakaf kesehatan, termasuk sumber daya manusia, keuangan, kolaborasi dan koordinasi, isu hukum, ketidakcukupan layanan kesehatan dasar, data dan digitalisasi, akuntabilitas dan keberlanjutan, serta infrastruktur (Sulistyowati et al., 2022).

9. Strategi Pengembangan Wakaf Khairi
9.1 Digitalisasi dan Teknologi
Digitalisasi merupakan salah satu strategi utama dalam pengembangan wakaf khairi di era modern. Aisyah dan Muiz mencatat bahwa pertumbuhan jumlah wakaf tunai pada akhirnya akan meningkatkan inklusi keuangan di Indonesia sebagai salah satu tujuan pemerintah (Aisyah & Muiz, 2022). Faturohman et al. menemukan bahwa variabel yang secara langsung memengaruhi penerimaan pengguna aplikasi wakaf online adalah kegunaan yang dirasakan dan kemudahan penggunaan yang dirasakan (Faturohman et al., 2020).
Bustami et al. menjelaskan bahwa strategi yang digunakan BMI dalam mengembangkan wakaf tunai di era digital adalah melalui media sosial (halaman Facebook dan Instagram) dan tablig (Bustami et al., 2020). Kampanye melalui media sosial adalah strategi yang paling dominan digunakan oleh BMI dan memiliki potensi yang sangat besar (Bustami et al., 2020).

9.2 Kolaborasi Multipihak
Kolaborasi antara berbagai pemangku kepentingan merupakan kunci keberhasilan pengembangan wakaf khairi. Mahmudi dan Muhammad mencatat bahwa melalui gerakan kolaborasi Jogja Berwakaf, tata kelola wakaf lebih optimal, terarah, dan multiplayer effect-nya semakin besar (Mahmudi & Muhammad, 2022). Gerakan ini berhasil menggerakkan para pemangku kepentingan pemerintah maupun swasta untuk bersinergi dan bergerak bersama mengatasi permasalahan sosial ekonomi masyarakat (Mahmudi & Muhammad, 2022).
Fanani dan Muhammad menjelaskan bahwa International Center of Awqaf Studies (ICAST) yang didirikan oleh Universitas Darussalam (UNIDA) Gontor bekerja sama dengan Bank Indonesia menyebarluaskan pemahaman wakaf kepada berbagai lapisan masyarakat melalui beberapa program, seperti pembentukan master ekonomi wakaf, penelitian dan publikasi, sertifikasi nazhir wakaf, seminar, dan workshop (Fanani & Muhammad, 2020).

9.3 Integrasi dengan Keuangan Islam Komersial
Integrasi wakaf khairi dengan keuangan Islam komersial merupakan strategi yang semakin mendapat perhatian. Aisyah et al. menjelaskan bahwa beberapa model terintegrasi yang diterapkan dalam lembaga keuangan Islam, seperti Social Islamic Bank Limited (SIBL), telah menawarkan Mudaraba Waqf Cash Deposit Account (MWCDA) (Aisyah et al., 2022). Di Malaysia, dengan menggunakan wakaf sebagai instrumen, bank-bank Islam telah berkolaborasi dengan badan/lembaga wakaf, terutama untuk mengentaskan kemiskinan dan mendukung redistribusi kekayaan yang lebih merata (Aisyah et al., 2022).
Azwar et al. menemukan bahwa filantropi Islam mengurangi kemiskinan baik dalam jangka pendek maupun jangka panjang, khususnya dalam integrasi keuangan sosial dan komersial Islam dalam satu model (Azwar et al., 2021). Pemerintah seharusnya memasukkan filantropi Islam atau keuangan sosial Islam lainnya sebagai strategi fundamental dalam membangun stabilitas keuangan dan pembangunan berkelanjutan (Azwar et al., 2021).

9.4 Penguatan Regulasi dan Kelembagaan
Penguatan regulasi dan kelembagaan merupakan prasyarat penting bagi pengembangan wakaf khairi yang optimal. Muhtianingsih dan Amanah menegaskan bahwa regulasi filantropi memiliki peran penting dalam memperkuat sistem akuntabilitas bagi para pelaku untuk menjaga kepercayaan publik dan donor pada lembaga filantropi (Muhtianingsih & Amanah, 2023). Selain itu, regulasi juga bertindak sebagai pengawas sehingga pelanggaran dan penyimpangan filantropi dapat dikurangi (Muhtianingsih & Amanah, 2023).
Rosadi et al. menegaskan bahwa Indonesia telah membuat regulasi yang memadai sebagai dasar pengelolaan wakaf yang sesuai dengan ketentuan hukum Islam, seperti Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf (Rosadi et al., 2018). Setelah ratifikasi undang-undang ini, terdapat beberapa kemajuan penting dalam perkembangan wakaf di Indonesia, termasuk pengakuan objek wakaf bergerak, termasuk wakaf tunai dalam bentuk (Rosadi et al., 2018).

10. Wakaf Khairi dan Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat
10.1 Wakaf Khairi untuk Pengentasan Kemiskinan
Wakaf khairi memiliki potensi besar dalam pengentasan kemiskinan. Weiss mencatat bahwa para ekonom Muslim kontemporer mulai menyerukan pergeseran ke instrumen keuangan sosial Islam lainnya, termasuk wakaf dan keuangan mikro Islam, sebagai alat yang efektif untuk pengentasan kemiskinan, dan mempresentasikan wakaf sebagai sistem penggabungan terbuka Islam untuk mencapai perubahan struktural dan memenuhi SDGs PBB (Weiss, 2020).
Ahmad et al. menjelaskan bahwa wakaf tunai telah banyak dipraktikkan dan dapat menjadi fasilitas pembiayaan bagi UMKM untuk mengentaskan kemiskinan (Ahmad et al., 2021). Sari et al. menjelaskan bahwa model pengelolaan ziswaf terintegrasi dalam program pengembangan UMKM menggambarkan alur proses yang dimulai dari penghimpunan dana ziswaf, dengan proses penyaluran yang disesuaikan dengan karakteristik dana (Sari et al., 2023).

10.2 Wakaf Khairi untuk Pendidikan
Wakaf khairi telah terbukti efektif dalam membiayai lembaga-lembaga pendidikan. Hendra et al. mencatat bahwa wakaf, sebagai komponen integral dari model pengembangan filantropi Islam, memainkan peran penting dalam meningkatkan kualitas pendidikan (Hendra et al., 2023). Potensi ekonominya semakin diperkuat melalui kemitraan antarpemerintah (Hendra et al., 2023).
Rohmana menegaskan bahwa dalam sejarah Islam, lembaga pendidikan komunitas Islam seperti pesantren, madrasah, dan universitas sebagian besar dibiayai oleh aset wakaf (Rohmana, 2023). Peran wakaf sangat penting dalam memberikan bantuan keuangan dan memperkuat kualitas akademik (Rohmana, 2023).

10.3 Wakaf Khairi untuk Kesehatan
Wakaf khairi juga memiliki potensi besar dalam sektor kesehatan. Sulistyowati et al. mencatat bahwa wakaf memiliki banyak manfaat; salah satu manfaat utamanya adalah membantu mendirikan institusi seperti rumah sakit, klinik, perusahaan asuransi, sekolah, dan institusi perawatan medis lainnya (Sulistyowati et al., 2022). Dikuraisyin et al. menjelaskan bahwa modernisasi telah membawa penerapan wakaf untuk berkembang di berbagai bagian negara, karena wakaf tidak hanya dalam hal Islam dan ibadah, tetapi juga memiliki keterkaitan erat dengan aspek hukum, sosial, dan ekonomi yang disorot karena aset wakaf dapat menghasilkan aset bernilai tinggi yang hasilnya dapat digunakan untuk kesejahteraan masyarakat (Dikuraisyin et al., 2022).

11. Kesimpulan
Wakaf khairi merupakan instrumen filantropi Islam yang memiliki sejarah panjang, landasan normatif yang kuat, dan potensi yang sangat besar dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Sebagai jenis wakaf yang paling berorientasi pada kepentingan publik, wakaf khairi mencakup berbagai bidang kehidupan, mulai dari pendidikan, kesehatan, infrastruktur keagamaan, hingga pemberdayaan ekonomi masyarakat (Chembea, 2017; Shalihah & Cahyo, 2020; Sulaiman et al., 2019).
Perkembangan wakaf khairi di era kontemporer ditandai oleh berbagai inovasi, termasuk wakaf tunai, Cash Waqf Linked Sukuk (CWLS), dan platform wakaf digital (Faturohman et al., 2020; Kunhibava et al., 2023; Tanjung & Windiarto, 2021). Inovasi-inovasi ini telah memperluas jangkauan wakaf khairi dan memungkinkan partisipasi yang lebih luas dari berbagai lapisan masyarakat (Labetubun & Angga, 2022).
Namun, pengembangan wakaf khairi masih menghadapi berbagai tantangan, termasuk lemahnya tata kelola kelembagaan, tantangan regulasi, rendahnya literasi masyarakat, dan keterbatasan sumber daya manusia yang kompeten (Maryani et al., 2023; Napitupulu et al., 2024; Talib et al., 2020; "UNDERGRADUATES' AWARENESS OF WAQF (ENDOWMENT): AN EMPIRICAL ANALYSIS BASED ON STATE UNIVERSITIES IN SRI LANKA," 2024). Untuk mengatasi tantangan-tantangan ini, diperlukan strategi yang komprehensif, mencakup digitalisasi, kolaborasi multipihak, integrasi dengan keuangan Islam komersial, dan penguatan regulasi serta kelembagaan (Aisyah et al., 2022; Fanani & Muhammad, 2020; Mahmudi & Muhammad, 2022; Muhtianingsih & Amanah, 2023).
Pada akhirnya, wakaf khairi memiliki potensi yang sangat besar untuk berkontribusi pada pencapaian SDGs dan mewujudkan masyarakat yang lebih adil dan sejahtera, sebagaimana yang menjadi cita-cita Islam sebagai rahmatan lil 'alamin (Sholihah & Zaenurrosyid, 2021; Tok et al., 2022). Dengan pengelolaan yang profesional, regulasi yang mendukung, dan kesadaran masyarakat yang tinggi, wakaf khairi dapat menjadi pilar utama dalam sistem keuangan sosial Islam yang berkelanjutan dan berdampak luas bagi seluruh umat manusia (Aisyah & Muiz, 2022; Azwar et al., 2021).

Daftar Pustaka
Abdullah, S. R., Kasim, N. H., Hamid, M. S. A., Bakar, A. Y. A., Fazial, F., & Riyaldi, M. H. (2024). Transformation of Waqf Asset Development Financing in Malaysia Through Diversified Direct Financing Methods. International Journal of Academic Research in Business and Social Sciences, 14(5). https://doi.org/10.6007/ijarbss/v14-i5/21625
Ahmad, R. A., Mafaza, S. A., & Handayani, R. (2021). Integrated Cash Waqf and Islamic Microfinance to Poverty Alleviate. El-Barka Journal of Islamic Economics and Business, 4(1), 61–80. https://doi.org/10.21154/elbarka.v4i1.3018
Aisyah, S., & Muiz, A. (2022). Restructuring Islamic Social Finance Ecosystem on Standardization of Waqf in Indonesia: Platform Digitized. Talaa Journal of Islamic Finance, 2(2), 124–140. https://doi.org/10.54045/talaa.v2i2.697
Aisyah, S., Ismail, N., Sulaiman, I. F., Cahyo, E. N., & Sup, D. F. A. (2022). Rethinking the Paradigm of Islamic Banking: Integrated of Commercial and Social Oriented. Al-Iktisab Journal of Islamic Economic Law, 6(2), 147. https://doi.org/10.21111/al-iktisab.v6i2.8844
Al-Daihani, M., Abdullah, A. S. C., & Madun, A. (2023). Waqf Institutions in Kuwait: Historical Perspective. Jurnal Syariah, 30(1), 100–122. https://doi.org/10.22452/syariah.vol30no1.4
Ambrose, A. H. A. A., Hassan, M. A. G., & Hanafi, H. (2018). A proposed model for waqf financing public goods and mixed public goods in Malaysia. International Journal of Islamic and Middle Eastern Finance and Management, 11(3), 395–415. https://doi.org/10.1108/imefm-01-2017-0001
Amrullah, K., Jamal, M., Khakim, U., Cahyo, E. N., & Zahro', K. (2022). The Concept of Waqf from Worldview Theory: The Study of Sharia-Philosophy. Ulul Albab Jurnal Studi Islam, 23(1), 22–41. https://doi.org/10.18860/ua.v23i1.15694
Ascarya, A., Hosen, M. N., & Rahmawati, S. (2022). Designing simple productive waqf models for Indonesia. International Journal of Ethics and Systems, 38(3), 380–401. https://doi.org/10.1108/ijoes-07-2020-0101
Azmi, A. C., & Hanifa, M. H. (2015). The Sharia-compliance of financial reporting practices: a case study on waqf. Journal of Islamic Accounting and Business Research, 6(1), 55–72. https://doi.org/10.1108/jiabr-10-2012-0069
Azwar, A., Possumah, B. T., Aqbar, K., & Yunta, A. H. D. (2021). Islamic Philanthropy and Poverty Reduction in Indonesia: The Role of Integrated Islamic Social and Commercial Finance Institutions. Al-Ihkam Jurnal Hukum & Pranata Sosial, 16(2), 274–301. https://doi.org/10.19105/al-lhkam.v16i2.5026
Bustami, B., & Hakim, M. L. (2020). Strategy of Cash Waqf Development on Gerakan Wakaf Produktif at Baitulmaal Munzalan Indonesia Foundations in Digital Era. Al-Tahrir Jurnal Pemikiran Islam, 20(1), 97–119. https://doi.org/10.21154/altahrir.v20i1.1934
Bustami, B., Laksamana, R., & Rofiqoh, Z. (2020). Waqf fundraising through money in the industrial revolution 4.0 era: A case study on Baitulmaal Munzalan Indonesia. Ijtihad Jurnal Wacana Hukum Islam Dan Kemanusiaan, 20(1), 23–40. https://doi.org/10.18326/ijtihad.v20i1.23-40
Chembea, S. A. (2017). Waqfs and the Dynamics of Muslim Charity in Secular Milieus, Kenya 1900–2010. Alternation Interdisciplinary Journal for the Study of the Arts and Humanities in Southern Africa, 88–114. https://doi.org/10.29086/2519-5476/2017/sp19a4
Dikuraisyin, B., Ningrum, G. H., & Isnaini, J. L. (2022). Asset Waqf Management Model in the Health Sector LAZNAS Daarut Tauhiid Peduli Surabaya. Al-Falah Journal of Islamic Economics, 7(2), 227. https://doi.org/10.29240/alfalah.v7i2.4921
Fallas, A. (2023). Charity and philanthropy in Middle East history. History Compass, 21(3–4). https://doi.org/10.1111/hic3.12760
Fanani, A., & Muhammad, N. (2020). The Strategy of Waqf Influencing through International Center of Awqaf Studies Indonesia. Mimbar Jurnal Sosial Dan Pembangunan, 36(1), 250–258. https://doi.org/10.29313/mimbar.v36i1.5999
Faturohman, T., Hassandi, I., & Yulianti, Y. (2020). User Acceptance of Online Waqf Applications: Evidence from Indonesia. Journal of Islamic Monetary Economics and Finance, 6(3), 503–530. https://doi.org/10.21098/jimf.v6i3.1117
Fauzia, A. (2018). Waqf Making and Commercial Cemeteries: Religious Circulation and Commodification of the Economy of Giving. The Muslim World, 108(4), 676–701. https://doi.org/10.1111/muwo.12269
Godfrey, J. C. H. (2022). Pro-social giving and reciprocity in the Global South (pp. 215–227). https://doi.org/10.4337/9781800378155.00025
Gustina, G., & Ihsan, H. (2020). Managing University Through Waqf Assets: Evidence From Indonesia. https://doi.org/10.4108/eai.24-1-2018.2292396
Haq, F., & Wathani, M. Z. (2020). Waqf and Islamic Economics: Evidence on Establishing Student House. Ekbis Jurnal Ekonomi Dan Bisnis, 3(2), 317. https://doi.org/10.14421/ekbis.2019.3.2.1182
Harun, F. M., Possumah, B. T., Shafiai, M. H. B. M., & Nor, A. H. M. (2016). Issues and Economic Role of Waqf In Higher Education Institution: Malaysian Experience. Al-Iqtishad Journal of Islamic Economics, 8(1), 149–168. https://doi.org/10.15408/aiq.v8i1.2514
Hassan, M., Alias, A., Mahamood, S. M., & Costa, F. D. (2021). Waqf Land Development Approaches and Practices in the State Islamic Religious Councils. Planning Malaysia, 19(17). https://doi.org/10.21837/pm.v19i17.1009
Hendra, H., Yousaf, E. M., & Rohaya, A. Y. (2023). Understanding the Intersection of Waqf and Pesantren Culture: A Study on Local Wisdom. Al Mabhats Jurnal Penelitian Sosial Agama, 8(2), 167–182. https://doi.org/10.47766/almabhats.v8i2.2068
Hughes, M. A., & Siddiqui, S. (2024). From Islamic Charity to Muslim Philanthropy: Definitions Across Disciplines. Religion Compass, 18(10). https://doi.org/10.1111/rec3.70002
Ismail, C. Z., Salim, N. J., & Hanafiah, N. J. A. (2015). Administration and Management of Waqf Land in Malaysia: Issues and Solutions. Mediterranean Journal of Social Sciences. https://doi.org/10.5901/mjss.2015.v6n4s2p613
Johari, J. (2022). Empowerment of Cash Waqf in the Agricultural Sector. Proceeding of the International Conference on Economics and Business, 1(2), 330–348. https://doi.org/10.55606/iceb.v1i2.136
Koehler, B. (2015). Muhammad's Conception of Property as A Bundle of Rights. Economic Affairs, 35(1), 52–59. https://doi.org/10.1111/ecaf.12112
Kunhibava, S., Muneeza, A., Mustapha, Z., Khalid, M. B., & Sen, T. M. (2023). Viability of Cash Waqf-Linked Ṣukūk in Malaysia. Isra International Journal of Islamic Finance, 15(4), 25–44. https://doi.org/10.55188/ijif.v15i4.530
Labetubun, M. A. H., & Angga, L. O. (2022). The Implications of Islamic Law Related to the Implementation of Cash Waqf/Money. Jurnal Akta, 9(2), 205. https://doi.org/10.30659/akta.v9i2.21148
Mahmud, M. B., Zain, N. A. B. B. M., & Yasin, R. F. B. F. (2019). Participation of Muslim Women in Islamic Philanthropy in Digital Era: Malaysian Experience. Afkaruna Indonesian Interdisciplinary Journal of Islamic Studies, 15(2). https://doi.org/10.18196/aiijis.2019.0101.165-186
Mahmudi, M., & Muhammad, D. W. (2022). Collaborative Governance in the Jogja Berwakaf Movement. Justicia Islamica, 19(1), 171–193. https://doi.org/10.21154/justicia.v19i1.3759
Maryani, M., Arifin, Z., Fathoni, M., Triana, N., Sasnifa, P., Ahmad, S. B., Hidayati, R., & Ramlah. (2023). Islamic Philanthropy: Implementation of Regulations And Utilization of Waqf Proceeds in Jambi. Jurnal Hukum Islam, 21(1), 159–180. https://doi.org/10.28918/jhi_v21i1_07
Mohiddin, M. N. (2019). Waqf Development in Minority Muslim Country: Singapore's Experience. Journal of Islamic Philanthropy and Social Finance, 2(1), 19–34. https://doi.org/10.24191/jipsf/v2n12019_19-34
Muhammad, I. N. (2013). Waqf, Values and the Ulama: Towards Harnessing Philanthropy for Community Uplift in Northern Nigeria. SSRN Electronic Journal. https://doi.org/10.2139/ssrn.2253994
Muhtianingsih, R., & Amanah, F. (2023). The Importance of Regulation in The Implementation of Islamic Philanthropy. Proceeding of International Conference on Islamic Philantrophy, 1, 160–169. https://doi.org/10.24090/icip.v1i1.402
Nadya, P. S., Alwyni, F. A., Hadiyati, P., & Iqbāl, M. (2019). Strategy of Optimalization Cash Waqf in Indonesia. Jurnal Syarikah Jurnal Ekonomi Islam, 4(2), 108. https://doi.org/10.30997/jsei.v4i2.1486
Naisabur, N., Putra, H. M., Naisabur, C. A. P., Farid, D., & Ahyani, H. (2023). Islamic Philanthropy Fiqh in Modern Context. Al-Muamalat Jurnal Ekonomi Syariah, 10(1), 24–35. https://doi.org/10.15575/am.v10i1.21068
Napitupulu, R. M., Sukmana, R., & Rusydiana, A. S. (2024). Governance of Islamic social finance: learnings from existing literature. International Journal of Islamic and Middle Eastern Finance and Management, 17(3), 552–571. https://doi.org/10.1108/imefm-06-2023-0222
Rahmatika, A. N., & Rini, S. (2021). Fundraising Waqf at Micro Waqf Banks in Realizing People's Welfare. Ekbis Jurnal Ekonomi Dan Bisnis, 5(2), 101–112. https://doi.org/10.14421/ekbis.2021.5.2.1324
Rifin, M. K. I., Latib, N. A. A., Noor, A. M., & Taib, M. S. B. M. (2022). Past and Current Practices of Waqf of Health in Malaysia's Higher Education Institutions (HEI). International Journal of Academic Research in Business and Social Sciences, 12(12). https://doi.org/10.6007/ijarbss/v12-i12/15429
Rohmana, Y. (2023). University Funding Through Waqf: Lesson from Indonesia and Selected Countries (pp. 218–231). https://doi.org/10.2991/978-94-6463-176-0_15
Rosadi, A., Effendi, D., & Busro, B. (2018). The Development of Waqf Management Throught Waqf Act in Indonesia (Note on Republic of Indonesia Act Number 41 of 2004 regarding Waqf). Madania Jurnal Kajian Keislaman, 22(1), 1. https://doi.org/10.29300/madania.v22i1.881
Sardiana, A. (2020). Cash Waqf Fundrising: The Glaring Gap in Marketing Communication Practice of BWI (Indonesian Waqf Board). Jurnal Ilmu Manajemen & Ekonomika, 11(2), 65. https://doi.org/10.35384/jime.v11i2.146
Sari, L. P., Rohim, A. N., Wiryanto, F. S., & Fauzi, D. A. (2023). Designing Ziswaf-Based Financing Model for Enhancing Micro, Small, and Medium Enterprises. Journal of Islamic Economics and Finance Studies, 4(2), 278–293. https://doi.org/10.47700/jiefes.v4i2.6822
Selbi, S., & Jahra, P. M. (2023). Management of Cash Waqf by the Representative of the Indonesian Waqf Board of South Kalimantan. At-Taradhi Jurnal Studi Ekonomi, 14(1), 74–95. https://doi.org/10.18592/at-taradhi.v14i1.8481
Shalihah, M., & Cahyo, E. N. (2020). Cash Waqf Auction for The Establishment of Islamic Institution on The Perspective of Islamic Law and Positive Law (A Case Study on Trensains Islamic Institution, Sragen, 2018–2019). Al-Iktisab Journal of Islamic Economic Law, 4(1), 69. https://doi.org/10.21111/al-iktisab.v4i1.4351
Sholihah, H., & Zaenurrosyid, A. (2021). Islamic Philanthropy Development Model Based on Management of Waqf Treasure Improvement on the Mosques of the Northern Seaboard of Java (p. 168). https://doi.org/10.2991/aebmr.k.210305.012
Siddiqui, S., Wasif, R., & Hughes, M. A. (2024). What is Muslim philanthropy? (pp. 11–24). https://doi.org/10.4337/9781035337293.00006
Singer, A. (2006). Soup and sadaqa: charity in Islamic societies. Historical Research, 79(205), 306–324. https://doi.org/10.1111/j.1468-2281.2006.00363.x
Sulaiman, S., Hasan, A., Noor, A. M., Ismail, M. I., & Noordin, N. H. (2019). Proposed models for unit trust waqf and the parameters for their application. Isra International Journal of Islamic Finance, 11(1), 62–81. https://doi.org/10.1108/ijif-02-2018-0019
Sulistyowati, Sukmana, R., Ratnasari, R. T., Ascarya, & Widiastuti, T. (2022). Issues and challenges of waqf in providing healthcare resources. Islamic Economic Studies, 30(1), 2–22. https://doi.org/10.1108/ies-09-2021-0034
Supriatna, E., Syarif, D., Afrilia, A., Sundari, A., & Setia, P. (2024). A Waqf Empowerment Model Based on Benefit Analysis. Journal of Islamic Thought and Civilization, 14(1), 303–319. https://doi.org/10.32350/jitc.141.18
Syamsuri, S., & Mokan, Z. A.-M. (2022). Strategy of Islamic Philanthropy Management for Economic Empowerment at BMH Gerai Ponorogo Using SWOT Approach. International Journal of Islamic Business, 6(1), 59–77. https://doi.org/10.32890/ijib2022.6.1.5
Syamsuri, S., Arif, S., Fedro, A., & Wibisono, V. F. (2020). Critic Analysis of Responsibility Practices of Waqf Institution: Reason Condition from Pondok Modern Darussalam Gontor. Tsaqafah, 16(1), 1. https://doi.org/10.21111/tsaqafah.v16i1.3572
Talib, N. Y. A., Latiff, R. A., & Aman, A. (2020). An institutional perspective for research in waqf accounting and reporting. Journal of Islamic Accounting and Business Research, 11(2), 400–427. https://doi.org/10.1108/jiabr-11-2016-0132
Tanjung, H., & Windiarto, A. (2021). Role of Cash Waqf Linked Sukuk In Economic Development and International Trade. Signifikan Jurnal Ilmu Ekonomi, 10(2), 275–290. https://doi.org/10.15408/sjie.v10i2.20493
Tok, E., Yesuf, A. J., & Mohamed, A. (2022). Sustainable Development Goals and Islamic Social Finance: From Policy Divide to Policy Coherence and Convergence. Sustainability, 14(11), 6875. https://doi.org/10.3390/su14116875
Tumanggor, D. V. (2024). Integrated Maqasid Al-Shariah in Cash Waqf Linked Deposit: A Study Approach to Sustainable. Jurnal Penelitian Ilmu Ekonomi Dan Keuangan Syariah, 2(4), 91–105. https://doi.org/10.59059/jupiekes.v2i4.1724
Undergraduates' Awareness of Waqf (Endowment): An Empirical Analysis Based on State Universities in Sri Lanka. (2024). International Journal of Sukuk and Waqf Research, 9–17. https://doi.org/10.46281/ijswr.v5i2.2229
Umam, K., Syamsuri, S., & Isro'i, M. I. (2021). Can Waqf be a Solution to Answer The Challenges of Globalization? Ijtimā'iyya Journal of Muslim Society Research, 6(2), 181–200. https://doi.org/10.24090/ijtimaiyya.v6i2.6036
Weiss, H. (2020). Muslim NGOs, Zakat and the Provision of Social Welfare in Sub-Saharan Africa: An Introduction (pp. 1–38). https://doi.org/10.1007/978-3-030-38308-4_1
Yudha, A. T. R. C., Awwaliah, H., & Pertiwi, E. M. (2021). SDGs Value and Islamic Philantrophy Through Zakah Institution During the Covid-19. Ihtifaz Journal of Islamic Economics Finance and Banking, 4(1), 31. https://doi.org/10.12928/ijiefb.v4i1.2535
Yumarni, A., Dewi, G., Mubarok, J., Wirdyaningsih, W., & Sardiana, A. (2021). The Implementation of Waqf as 'Urf in Indonesia. Sriwijaya Law Review, 287–299. https://doi.org/10.28946/slrev.vol5.iss2.1126.pp287-299
Yuswar, C. P., Runtung, Maulana, I. B., & Azwar, T. K. D. (2023). An Overview of Intellectual Property Rights as Waqf in Indonesia and Malaysia. Ultimate Journal of Legal Studies, 1(2), 83–92. https://doi.org/10.32734/uljls.v1i2.13781
Zunaidi, A. (2022). Wakaf Produktif dalam Perspektif Maqasid Syariah. Al Adalah, 25(1), 93–104. https://doi.org/10.35719/aladalah.v25i1.286
di

Tidak ada komentar:

Posting Komentar