00756 - Wakaf Biru (Blue Waqf): Konsep, Instrumen, dan Potensinya dalam Keuangan Sosial Islam

AFANIN MEDIA UTAMA



Abstract
Blue Waqf is an innovative concept that integrates the principles of Islamic endowment (waqf) with the sustainable development agenda in the maritime, fisheries, and water resources sectors. This article comprehensively examines the conceptual foundation of blue waqf from multiple dimensions, including the development of productive waqf and cash waqf, legal and regulatory frameworks, innovative financing models, governance structures, as well as the potential and challenges of its implementation within the context of contemporary Islamic social finance. Using a literature review approach, this study identifies several key instruments relevant to blue waqf implementation, including Cash Waqf Linked Sukuk (CWLS), Cash Waqf Linked Deposit (CWLD), musyarakah sukuk-based waqf, and digital waqf platforms. The findings indicate that blue waqf has significant potential as an instrument for financing marine conservation, empowering coastal communities and fishermen, developing maritime infrastructure, and supporting marine research and innovation. However, its implementation faces challenges in the areas of institutional and regulatory capacity, public literacy and awareness, as well as sharia compliance for novel asset categories. Best practices from Singapore, Bangladesh, and Malaysia offer valuable lessons for the development of blue waqf models tailored to local contexts. This article concludes that blue waqf represents not merely a maritime financing mechanism, but a concrete manifestation of maqasid sharia values concerning justice, sustainability, and responsibility toward the natural world.

Keywords: blue waqf, cash waqf, Islamic social finance, sustainable development, marine conservation

Abstrak
Wakaf biru (blue waqf) merupakan konsep inovatif yang mengintegrasikan prinsip-prinsip wakaf Islam dengan agenda pembangunan berkelanjutan di sektor kelautan, perikanan, dan sumber daya air. Artikel ini mengkaji secara komprehensif konsep wakaf biru dari berbagai dimensi, meliputi perkembangan wakaf produktif dan wakaf uang, kerangka hukum dan regulasi, model-model pembiayaan inovatif, tata kelola, serta potensi dan tantangan implementasinya dalam konteks keuangan sosial Islam kontemporer. Dengan menggunakan pendekatan kajian literatur, penelitian ini mengidentifikasi beberapa instrumen kunci yang relevan bagi implementasi wakaf biru, antara lain Cash Waqf Linked Sukuk (CWLS), Cash Waqf Linked Deposit (CWLD), wakaf berbasis sukuk musyarakah, dan platform wakaf digital. Temuan menunjukkan bahwa wakaf biru memiliki potensi yang signifikan sebagai instrumen pembiayaan konservasi laut, pemberdayaan masyarakat pesisir dan nelayan, pengembangan infrastruktur kelautan, serta dukungan terhadap penelitian dan inovasi kelautan. Namun, implementasinya menghadapi tantangan dalam aspek kelembagaan dan kapasitas regulasi, literasi dan kesadaran masyarakat, serta kepatuhan syariah untuk kategori aset yang belum memiliki preseden. Praktik terbaik dari Singapura, Bangladesh, dan Malaysia memberikan pelajaran berharga bagi pengembangan model wakaf biru yang sesuai konteks lokal. Artikel ini menyimpulkan bahwa wakaf biru bukan sekadar instrumen pembiayaan kelautan, melainkan perwujudan konkret nilai-nilai maqasid syariah tentang keadilan, keberlanjutan, dan tanggung jawab terhadap alam semesta.

Kata kunci: wakaf biru, wakaf uang, keuangan sosial Islam, pembangunan berkelanjutan, konservasi laut

1. Pendahuluan
Wakaf merupakan salah satu instrumen keuangan sosial Islam yang memiliki sejarah panjang dan peran strategis dalam pembangunan sosial-ekonomi umat. Secara konseptual, wakaf adalah tindakan hukum seorang wakif (pemberi wakaf) untuk memisahkan dan menyerahkan sebagian hartanya, baik secara permanen maupun untuk jangka waktu tertentu, sesuai dengan kepentingannya untuk tujuan ibadah dan kesejahteraan umum menurut syariah (Nugroho & Hilal, 2019). Dalam perkembangannya, wakaf tidak lagi terbatas pada harta tidak bergerak seperti tanah dan bangunan, melainkan telah berkembang ke berbagai bentuk aset, termasuk uang tunai (wakaf uang/cash waqf), surat berharga, hak kekayaan intelektual, dan berbagai instrumen keuangan modern lainnya (Rahmadany et al., 2024; Rosadi et al., 2018).
Di antara berbagai inovasi wakaf kontemporer, muncul konsep yang dikenal sebagai wakaf biru (blue waqf), yang merujuk pada pemanfaatan instrumen wakaf untuk mendukung sektor kelautan, perikanan, dan sumber daya air, atau dalam pengertian yang lebih luas, wakaf yang diorientasikan pada keberlanjutan lingkungan dan ekosistem perairan. Konsep ini merupakan perpaduan antara prinsip-prinsip wakaf produktif dengan agenda pembangunan berkelanjutan (Sustainable Development Goals/SDGs), khususnya yang berkaitan dengan pengelolaan sumber daya laut dan air secara bertanggung jawab. Meskipun literatur akademik yang secara spesifik membahas "wakaf biru" masih dalam tahap perkembangan, fondasi konseptualnya dapat ditelusuri dari berbagai kajian tentang wakaf produktif, wakaf uang, dan keuangan sosial Islam yang berorientasi pada keberlanjutan (Fauziah & Kassim, 2022; Misbah et al., 2022).
Artikel ini bertujuan untuk mengkaji secara komprehensif konsep wakaf biru dari berbagai dimensi, meliputi landasan konseptual wakaf, perkembangan wakaf produktif dan wakaf uang, kerangka hukum dan regulasi, model-model pembiayaan inovatif, tata kelola, serta potensi dan tantangan implementasinya dalam konteks keuangan sosial Islam kontemporer.

2. Landasan Konseptual Wakaf dalam Islam
2.1 Definisi dan Unsur-Unsur Wakaf
Wakaf secara etimologis berasal dari bahasa Arab yang berarti "menahan" atau "berhenti." Secara terminologis, wakaf adalah penahanan harta benda yang dapat dimanfaatkan tanpa mengurangi pokoknya, dengan cara memutuskan hak pengelolaan harta tersebut dari pemiliknya untuk tujuan yang diperbolehkan syariah (Listiana & Alhabshi, 2020). Terdapat empat unsur dasar wakaf, yaitu: sighah (akad/pernyataan wakaf), waqif (pemberi wakaf), mauquf alaih (penerima manfaat wakaf), dan mauquf (harta yang diwakafkan) (Listiana & Alhabshi, 2020). Mazhab Hanafi dan Maliki berpendapat bahwa wakaf dapat dilakukan tanpa bukti pernyataan tertulis, cukup dengan tindakan nyata. Sementara itu, Mazhab Syafi'i berpendapat bahwa wakaf sah meskipun tanpa penyerahan fisik, dan dapat dilakukan secara lisan maupun tertulis (Listiana & Alhabshi, 2020).
Dalam perspektif maqasid syariah, wakaf memiliki beberapa tujuan utama, meliputi tujuan keagamaan, sosial, kesejahteraan, dan ilmu pengetahuan (Misbah et al., 2022). Wakaf diposisikan sebagai ibadah sosial yang tidak hanya memberikan pahala bagi wakif, tetapi juga memberikan manfaat nyata bagi masyarakat secara berkelanjutan (Ahyani et al., 2021). Prinsip fundamental wakaf adalah bahwa pokok harta wakaf tidak boleh berkurang, dijual, dihibahkan, atau diwariskan, sementara manfaatnya terus mengalir untuk kepentingan yang telah ditentukan (Zulkarnaen et al., 2021).

2.2 Sejarah dan Perkembangan Wakaf
Wakaf memiliki sejarah yang sangat panjang dalam peradaban Islam. Institusi wakaf telah terbukti sepanjang sejarah Islam sebagai mekanisme yang sangat baik untuk pengembangan kesejahteraan sosial komunitas Muslim (Hassan & Yusoff, 2020). Pada masa kejayaan Islam, wakaf menjadi tulang punggung pembiayaan berbagai fasilitas publik, mulai dari masjid, sekolah, rumah sakit, hingga infrastruktur jalan dan jembatan. Namun, seiring dengan berbagai perubahan sosial, politik, dan ekonomi, institusi wakaf mengalami kemunduran di banyak negara Muslim (Listiana & Alhabshi, 2020).
Kebangkitan kembali wakaf di era modern ditandai dengan berbagai inovasi konseptual dan kelembagaan. Salah satu inovasi terpenting adalah pengembangan wakaf uang (cash waqf), yang memungkinkan masyarakat luas untuk berpartisipasi dalam wakaf meskipun tidak memiliki harta tidak bergerak yang bernilai besar (Ahmad, 2015). Inovasi ini membuka peluang yang sangat besar bagi pengembangan wakaf sebagai instrumen keuangan sosial Islam yang inklusif dan produktif (Owais & Qutaiba, 2023).

3. Wakaf Uang (Cash Waqf): Fondasi Wakaf Biru
3.1 Konsep dan Landasan Hukum Wakaf Uang
Wakaf uang merupakan salah satu bentuk inovasi wakaf yang paling signifikan dalam era kontemporer. Wakaf uang adalah wakaf yang dilakukan oleh seseorang, kelompok orang, lembaga, atau badan hukum dalam bentuk uang tunai (Zulkarnaen et al., 2021). Meskipun terdapat perdebatan di kalangan ulama mengenai permisibilitas wakaf uang, khususnya terkait syarat bahwa objek wakaf harus dapat dipertahankan secara permanen, mayoritas ulama kontemporer telah menerima keabsahannya dengan berbagai ketentuan (Mahfudz, 2022).
Di Indonesia, Majelis Ulama Indonesia (MUI) mengeluarkan fatwa tentang wakaf uang pada tanggal 11 Mei 2002, yang menyatakan bahwa wakaf uang hukumnya jawaz (boleh), dan dapat hanya disalurkan dan digunakan untuk hal-hal yang diperbolehkan secara syar'i (Zulkarnaen et al., 2021). Fatwa ini kemudian diperkuat dengan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf dan Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006 (Aisyah & Muiz, 2022). Di Malaysia, Majelis Fatwa Kebangsaan mengizinkan pembentukan wakaf uang pada tahun 2007 (Owais & Qutaiba, 2023). Legitimasi hukum ini menjadi fondasi penting bagi pengembangan berbagai model wakaf inovatif, termasuk wakaf biru.

3.2 Potensi Wakaf Uang di Indonesia
Indonesia sebagai negara dengan populasi Muslim terbesar di dunia memiliki potensi wakaf uang yang sangat besar. Badan Wakaf Indonesia (BWI) memperkirakan potensi dana wakaf uang mencapai Rp180 triliun per tahun (Fauziah & Kassim, 2022; Utomo & Ismal, 2024). Namun, realisasi pengumpulan wakaf uang masih sangat jauh dari potensinya. Data menunjukkan bahwa realisasi penerimaan dana wakaf uang pada tahun 2021 hanya sebesar Rp819,36 miliar, yang merepresentasikan tingkat realisasi yang sangat rendah sebesar 0,46% (Utomo & Ismal, 2024). Kesenjangan yang sangat besar antara potensi dan realisasi ini menunjukkan perlunya inovasi dalam model pengumpulan dan pengelolaan wakaf uang, termasuk melalui konsep wakaf biru.

3.3 Model-Model Wakaf Uang Inovatif
Berbagai model wakaf uang inovatif telah dikembangkan untuk mengoptimalkan potensi wakaf uang. Ascarya et al. mengidentifikasi beberapa model wakaf produktif sederhana yang dapat diadopsi oleh lembaga wakaf di Indonesia, antara lain: model wakaf uang dan pengelolaan mandiri (cash-waqf and self-managed model), model pembiayaan bank syariah dan pengelolaan mandiri, model sukuk dan kemitraan eksternal, serta model wakaf uang dan kemitraan eksternal (Ascarya et al., 2022). Hasil penelitian menunjukkan bahwa model wakaf uang dan pengelolaan mandiri merupakan model terbaik yang dapat mencapai variabel sosial-ekonomi, kepatuhan kesejahteraan, dan moral/etika dalam kerangka teori kesatuan pengetahuan (Tawhid) (Ascarya et al., 2022).
Selain itu, terdapat model Cash Waqf Linked Deposit (CWLD) yang dikembangkan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Indonesia. CWLD menggunakan instrumen deposito sebagai wakaf uang sementara, di mana bagi hasil dapat langsung dialokasikan kepada penerima manfaat (mauquf alaih) (Tumanggor, 2024). Model ini mengintegrasikan prinsip-prinsip maqasid syariah dengan praktik keuangan kontemporer untuk mencapai tujuan pembangunan berkelanjutan (Tumanggor, 2024). Penelitian menunjukkan tingkat keselarasan yang tinggi antara desain produk CWLD yang diusulkan dengan ekspektasi para pemangku kepentingan (Utomo & Ismal, 2024).

4. Wakaf Biru: Konsep dan Dimensi
4.1 Pengertian Wakaf Biru
Wakaf biru (blue waqf) merupakan konsep yang mengintegrasikan prinsip-prinsip wakaf dengan agenda pembangunan berkelanjutan di sektor kelautan, perikanan, dan sumber daya air. Konsep ini terinspirasi dari "ekonomi biru" (blue economy), yang menekankan pemanfaatan sumber daya laut dan air secara berkelanjutan untuk pertumbuhan ekonomi, peningkatan mata pencaharian, dan kesehatan ekosistem laut. Dalam konteks keuangan sosial Islam, wakaf biru dapat didefinisikan sebagai pemanfaatan instrumen wakaf—baik dalam bentuk harta tidak bergerak, wakaf uang, maupun instrumen keuangan berbasis wakaf—untuk mendukung pengelolaan, konservasi, dan pengembangan sumber daya kelautan dan perairan secara berkelanjutan.
Konsep wakaf biru sejalan dengan tujuan-tujuan syariah (maqasid syariah) yang mencakup perlindungan jiwa (hifz al-nafs), perlindungan harta (hifz al-mal), dan perlindungan keturunan (hifz al-nasl), yang semuanya memerlukan kelestarian lingkungan sebagai prasyaratnya (Fauziah & Kassim, 2022). Tujuan syariah untuk melindungi kesejahteraan manusia dan alam merupakan bagian penting dari lima tujuan fundamental syariah, dan tujuan ini dapat dijaga melalui promosi keadilan sosial yang sejalan dengan SDGs (Fauziah & Kassim, 2022).

4.2 Keterkaitan Wakaf Biru dengan SDGs
Wakaf biru memiliki keterkaitan yang erat dengan beberapa tujuan SDGs, khususnya SDG 14 (Kehidupan Bawah Laut), SDG 6 (Air Bersih dan Sanitasi), SDG 13 (Penanganan Perubahan Iklim), dan SDG 1 (Tanpa Kemiskinan). Penelitian menunjukkan bahwa tujuan syariah memiliki kemiripan yang luar biasa dengan SDGs PBB, dan pandangan ini didukung oleh temuan bahwa SDGs pada akhirnya selaras dengan tujuan jangka panjang syariah (Fauziah & Kassim, 2022).
Dalam konteks keuangan Islam hijau (Islamic green finance), berbagai instrumen keuangan Islam telah dikembangkan untuk mendukung proyek-proyek lingkungan, termasuk sukuk hijau (green sukuk), zakat hijau, dan wakaf hijau (Faizi et al., 2024). Wakaf biru dapat dipandang sebagai spesialisasi dari wakaf hijau yang secara khusus berfokus pada sektor kelautan dan perairan. Pengembangan keuangan Islam hijau di Indonesia dapat terjadi melalui berbagai saluran, termasuk penghijauan pasar modal Islam, penghijauan keuangan sosial Islam, dan pengembangan layanan perbankan hijau (Faizi et al., 2024).

4.3 Dimensi Wakaf Biru
Wakaf biru dapat diimplementasikan dalam beberapa dimensi utama.
Pertama, dimensi konservasi laut dan perairan. Wakaf dapat digunakan untuk membiayai program-program konservasi ekosistem laut, termasuk perlindungan terumbu karang, hutan mangrove, dan padang lamun. Dana wakaf dapat diinvestasikan dalam proyek-proyek konservasi yang menghasilkan manfaat jangka panjang bagi ekosistem laut dan masyarakat pesisir.
Kedua, dimensi pemberdayaan nelayan dan masyarakat pesisir. Wakaf biru dapat berfungsi sebagai instrumen pemberdayaan ekonomi bagi nelayan dan masyarakat pesisir yang rentan. Model wakaf produktif dapat digunakan untuk menyediakan modal usaha, peralatan tangkap yang ramah lingkungan, dan fasilitas pengolahan hasil laut bagi nelayan kecil. Hal ini sejalan dengan fungsi wakaf uang sebagai alternatif pembiayaan berbasis bunga (riba) yang dapat membantu masyarakat akar rumput (Ahmad, 2015).
Ketiga, dimensi infrastruktur kelautan. Wakaf dapat digunakan untuk membiayai pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur kelautan yang bermanfaat bagi masyarakat, seperti pelabuhan nelayan, tempat pelelangan ikan, fasilitas pengolahan dan penyimpanan hasil laut, serta sarana pendidikan dan pelatihan kelautan.
Keempat, dimensi penelitian dan inovasi kelautan. Wakaf biru dapat mendukung kegiatan penelitian dan pengembangan teknologi kelautan yang berkelanjutan, termasuk pengembangan teknologi budidaya laut yang ramah lingkungan, sistem pemantauan ekosistem laut, dan inovasi dalam pengolahan hasil laut.

5. Instrumen Keuangan Berbasis Wakaf untuk Wakaf Biru
5.1 Cash Waqf Linked Sukuk (CWLS)
Salah satu instrumen keuangan berbasis wakaf yang paling inovatif dan relevan untuk implementasi wakaf biru adalah Cash Waqf Linked Sukuk (CWLS). CWLS merupakan produk inovatif yang dikembangkan dari kombinasi prinsip wakaf (endowmen Islam) dan sukuk (surat berharga investasi Islam), dua mekanisme terkemuka dari keuangan sosial Islam dan keuangan komersial (Kunhibava et al., 2023). Instrumen ini telah diimplementasikan di Indonesia sebagai sarana untuk mempercepat wakaf dan mengoptimalkan mobilisasi dana wakaf melalui sukuk (Utomo & Ismal, 2024).
Dalam struktur CWLS Indonesia, beberapa pihak terlibat, yaitu: waqif sebagai donor yang menyumbangkan dana; Kementerian Keuangan sebagai penerbit sukuk; Badan Wakaf Indonesia (BWI) sebagai pengawas wakaf dan nazir; Lembaga Keuangan Syariah Penerima Wakaf Uang (LKS PWU) yang mengumpulkan wakaf uang dari waqif; mitra BWI yang mengelola aset wakaf yang dibiayai dari diskon dan pembayaran kupon sukuk; serta mitra BWI lainnya yang mendistribusikan kupon sukuk kepada penerima manfaat atau tujuan sosial secara berkala (Mustapha et al., 2023). Investasi dalam CWLS menghasilkan imbal hasil yang kompetitif karena BWI dibebaskan dari pajak (Mustapha et al., 2023).
Untuk implementasi wakaf biru, CWLS dapat distrukturkan secara khusus untuk membiayai proyek-proyek kelautan dan perairan yang berkelanjutan. Dana yang terkumpul dari waqif dapat diinvestasikan dalam sukuk pemerintah yang hasilnya digunakan untuk membiayai proyek-proyek konservasi laut, pemberdayaan nelayan, atau pengembangan infrastruktur kelautan. Viabilitas CWLS di Malaysia juga telah dikaji, dengan temuan bahwa kombinasi wakaf uang dengan sukuk berpotensi menjadi mekanisme pembiayaan yang berdampak besar dalam memobilisasi dana yang menghubungkan amal dengan kegiatan ekonomi produktif dan penghasil pendapatan (Kunhibava et al., 2023).

5.2 Cash Waqf Linked Deposit (CWLD)
CWLD merupakan instrumen wakaf inovatif lainnya yang relevan untuk wakaf biru. CWLD menggunakan instrumen deposito sebagai wakaf uang sementara, di mana bagi hasil dapat langsung dialokasikan kepada penerima manfaat (Tumanggor, 2024). Menurut Mazhab Hanafi dan Maliki, CWLD diperbolehkan karena wakaf melibatkan donor yang mempertahankan kepemilikan aset, selaras dengan prinsip-prinsip wakaf tradisional (Tumanggor, 2024).
Dalam konteks wakaf biru, CWLD dapat digunakan untuk mengumpulkan dana dari masyarakat yang kemudian diinvestasikan dalam deposito syariah, dan bagi hasilnya digunakan untuk membiayai program-program kelautan dan perairan yang berkelanjutan. Model ini memiliki keunggulan dalam hal kemudahan akses bagi masyarakat umum dan transparansi dalam pengelolaan dana.

5.3 Wakaf Berbasis Sukuk Musyarakah
Sukuk musyarakah merupakan instrumen keuangan Islam yang telah berhasil digunakan dalam pengembangan properti wakaf. Pengalaman Singapura dalam menggunakan sukuk musyarakah untuk mengembangkan properti wakaf Bencoolen telah diakui sebagai praktik terbaik dalam pengelolaan aset wakaf secara modern (Listiana & Alhabshi, 2020). Instrumen ini dapat diadaptasi untuk wakaf biru dengan menggunakan aset wakaf kelautan sebagai underlying asset sukuk, sehingga memungkinkan mobilisasi dana yang lebih besar untuk pengembangan sektor kelautan.
Dalam konteks strategi properti wakaf, aset wakaf dapat digunakan sebagai sumber pendanaan yang berkelanjutan untuk mendukung berbagai program, termasuk program kelautan (Mohamad et al., 2017). Kombinasi antara pengelolaan dana dari sumber pendapatan yang ada dan wakaf uang atau sukuk merupakan cara potensial dalam mengelola properti wakaf dengan menggunakan dana wakaf (Mohamad et al., 2017).

5.4 Wakaf Digital dan E-Wakaf
Perkembangan teknologi digital telah membuka peluang baru dalam pengumpulan dan pengelolaan dana wakaf. E-wakaf merupakan salah satu inovasi signifikan dalam manajemen wakaf yang memanfaatkan teknologi untuk meningkatkan efisiensi dan transparansi dalam pengumpulan dan distribusi dana wakaf (Wahyudi et al., 2024). Dengan menggunakan platform digital, e-wakaf dapat mengatasi tantangan tradisional dalam manajemen wakaf dengan menyediakan platform digital yang memfasilitasi donasi dan pengawasan penggunaan dana (Wahyudi et al., 2024).
Salah satu inovasi penting dalam digitalisasi wakaf nasional adalah pengembangan platform aplikasi Satu Wakaf Indonesia, yang berfungsi sebagai pusat donasi satu atap, memudahkan masyarakat untuk menyalurkan wakaf secara online (Wahyudi et al., 2024). Untuk wakaf biru, platform digital semacam ini dapat digunakan untuk mengumpulkan dana dari masyarakat luas yang ingin berkontribusi pada program-program kelautan dan perairan yang berkelanjutan.
Selain itu, teknologi blockchain menawarkan potensi yang sangat besar dalam meningkatkan akuntabilitas dan transparansi pengelolaan wakaf uang. Sistem blockchain dapat menjadi solusi bagi masalah wakaf yang terjadi, karena sistem blockchain memiliki beberapa keunggulan seperti kecepatan, transparansi, dan tingkat keamanan yang lebih tinggi dibandingkan sistem konvensional (Zulkarnaen et al., 2021). Simulasi menunjukkan bahwa adopsi blockchain dapat mengurangi latensi transaksi dari 3,2 hari menjadi 12,4 detik, dengan auditabilitas penuh dan biaya transaksi di bawah $1,00 per operasi (Soamole, 2025).

6. Kerangka Hukum dan Regulasi Wakaf
6.1 Regulasi Wakaf di Indonesia
Indonesia memiliki kerangka hukum wakaf yang relatif komprehensif. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf merupakan landasan hukum utama pengelolaan wakaf di Indonesia. Undang-undang ini memperluas objek wakaf yang sebelumnya hanya terfokus pada benda tidak bergerak menjadi mencakup harta bergerak, khususnya uang wakaf (Rosadi et al., 2018). Undang-undang ini didasarkan pada landasan filosofis, sosio-historis, dan yuridis yang kuat (Rosadi et al., 2018).
Berdasarkan undang-undang tersebut, Badan Wakaf Indonesia (BWI) dibentuk sebagai lembaga negara independen yang bertugas mengembangkan dan memajukan perwakafan di Indonesia (Bakar et al., 2020). BWI memiliki tanggung jawab besar dalam menjalankan berbagai fungsi, baik sebagai motivator, fasilitator, regulator, maupun peran pendukung lainnya (Bakar et al., 2020). Dalam konteks implementasi wakaf uang, terdapat beberapa lembaga terkait, yaitu Kementerian Agama (Kemenag), BWI, dan Lembaga Keuangan Syariah Penerima Wakaf Uang (LKS PWU) (Bakar et al., 2020).
Untuk implementasi wakaf biru, kerangka hukum yang ada perlu diperkuat dengan regulasi yang secara spesifik mengatur pemanfaatan wakaf untuk sektor kelautan dan perairan. Hal ini mencakup ketentuan tentang jenis aset wakaf yang dapat digunakan, mekanisme pengelolaan, standar pelaporan, dan pengawasan yang diperlukan.

6.2 Regulasi Wakaf di Malaysia
Di Malaysia, wakaf merupakan urusan negara yang tunduk pada hukum negara bagian, dengan Majlis Agama Islam Negeri (MAIN) sebagai "pemegang amanah tunggal" properti wakaf di negara bagian masing-masing (Hussin et al., 2024). Tidak ada keseragaman dalam definisi wakaf di Malaysia, yang menyebabkan berbagai definisi wakaf dalam enakmen administrasi Islam (Hussin et al., 2024).
Untuk menyatukan administrasi wakaf dan mengembangkan lembaga wakaf, pemerintah Malaysia mendirikan Jabatan Wakaf, Zakat dan Haji (JAWHAR) pada tahun 2004 (Kunhibava et al., 2023). Namun, JAWHAR diberikan kekuasaan yang terbatas atau tidak ada dalam mengadministrasikan atau mengelola aset wakaf, sehingga tidak dapat mengatasi masalah yang timbul dari sistem tata kelola dan administrasi wakaf yang terdesentralisasi (Kunhibava et al., 2023).
Penelitian menunjukkan bahwa sistem administrasi wakaf yang terdesentralisasi di Malaysia telah mengakibatkan perkembangan wakaf uang yang lambat dan terfragmentasi (Kunhibava et al., 2023). Untuk implementasi wakaf biru di Malaysia, diperlukan reformasi kerangka hukum yang memungkinkan pembentukan struktur CWLS yang lebih mampu dan layak, termasuk untuk sektor kelautan (Kunhibava et al., 2023).

6.3 Regulasi Wakaf di Negara-Negara Lain
Berbagai negara Muslim telah mengembangkan kerangka regulasi wakaf yang berbeda-beda. Indonesia, Malaysia, dan Singapura memiliki prosedur yang jelas untuk pembentukan wakaf dalam kerangka regulasi masing-masing (Ismail & Mohsin, 2023). Singapura, meskipun merupakan negara minoritas Muslim, telah berhasil mengembangkan sektor wakaf yang efektif melalui peran MUIS sebagai otoritas wakaf yang kompeten (Listiana & Alhabshi, 2020).
Di Maladewa, meskipun wakaf memiliki signifikansi historis yang besar sejak memeluk Islam pada tahun 1153 M, prominensi wakaf memudar seiring waktu akibat berbagai faktor sosial, politik, dan ekonomi (Ismail & Mohsin, 2023). Penelitian merekomendasikan agar Maladewa mengembangkan kerangka hukum wakaf yang terinspirasi dari hukum wakaf Singapura yang sederhana namun komprehensif (Ismail & Mohsin, 2023).
Di Nigeria, terdapat tantangan dalam mengharmonisasikan hukum Islam tentang institusi wakaf dengan hukum nirlaba yang berlaku, mengingat Nigeria adalah negara sekuler dengan populasi Muslim yang besar (Saidu et al., 2021). Harmonisasi ini diperlukan agar institusi wakaf dapat berfungsi dalam negara Nigeria tanpa melanggar syariah Islam sekaligus mematuhi ketentuan konstitusional negara (Saidu et al., 2021).

7. Tata Kelola Wakaf (Waqf Governance)
7.1 Prinsip-Prinsip Tata Kelola Wakaf
Tata kelola yang baik merupakan aspek krusial dalam keberhasilan pengelolaan wakaf. Kerangka tata kelola wakaf yang baik didasarkan pada prinsip-prinsip kepercayaan (trust), akuntabilitas (accountability), kesadaran kepada Allah (God consciousness), hisbah, dan musyawarah (mutual consultation) (Hassan & Yusoff, 2020). Prinsip-prinsip ini perlu diimplementasikan dalam konteks kerangka tata kelola syariah lembaga keuangan Islam yang telah mapan (Hassan & Yusoff, 2020).
Penelitian tentang praktik tata kelola wakaf di Malaysia menunjukkan bahwa secara keseluruhan, praktik tata kelola wakaf berada pada tingkat moderat dalam tiga kategori tata kelola wakaf, yaitu kebijakan tata kelola wakaf, dewan tata kelola wakaf, dan proses tata kelola wakaf (Kamaruddin & Hanefah, 2021). Penelitian ini juga menemukan dampak signifikan dari reformasi korporatisasi lembaga wakaf terhadap praktik tata kelola wakaf (Kamaruddin & Hanefah, 2021).

7.2 Akuntabilitas dan Pelaporan Wakaf
Akuntabilitas merupakan salah satu aspek terpenting dalam tata kelola wakaf. Sebagai pemegang amanah, lembaga wakaf tidak hanya bertanggung jawab kepada Allah Swt., tetapi juga kepada individu dan masyarakat (Salleh et al., 2017). Laporan keuangan merupakan media utama untuk memenuhi kewajiban akuntabilitas, namun informasi keuangan saja tidak cukup; informasi non-keuangan juga perlu diungkapkan dalam laporan keuangan (Salleh et al., 2017).
Penelitian menunjukkan bahwa hampir 90 persen informasi non-keuangan dianggap memiliki tingkat kepentingan pengungkapan yang tinggi (Salleh et al., 2017). Item yang paling penting untuk diungkapkan adalah informasi dalam kategori kebijakan akuntansi, sementara informasi yang paling tidak penting adalah informasi dalam kategori karyawan dan ketenagakerjaan (Salleh et al., 2017).
Di Indonesia, Dewan Standar Akuntansi Keuangan IAI telah mengesahkan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK 112: Akuntansi Wakaf) pada tanggal 28 Mei 2018, yang diusulkan berlaku efektif pada 1 Januari 2021 (Zulkarnaen et al., 2021). Standar akuntansi ini merupakan langkah penting dalam meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan wakaf di Indonesia.

7.3 Audit Syariah dalam Lembaga Wakaf
Audit syariah merupakan komponen penting dalam tata kelola wakaf yang baik. Penelitian tentang praktik audit syariah di lembaga zakat dan wakaf di Malaysia mengidentifikasi beberapa aspek penting, termasuk peran pengawasan syariah, implementasi audit syariah dalam hal ruang lingkup dan temuan umum, kompetensi auditor syariah, efektivitas audit syariah, dan tantangan yang dihadapi dalam implementasi praktik audit syariah (Kamaruddin et al., 2023).
Temuan penelitian menyoroti kebutuhan akan fungsi audit syariah eksternal yang lebih kuat untuk meningkatkan efektivitas pengawasan syariah di lembaga wakaf (Kamaruddin et al., 2023). Hal ini sejalan dengan rekomendasi bahwa lembaga wakaf perlu belajar dari kerangka tata kelola syariah lembaga keuangan Islam yang telah mapan (Hassan & Yusoff, 2020).

7.4 Ekosistem Pemangku Kepentingan Wakaf
Pengelolaan wakaf yang efektif memerlukan pemahaman yang komprehensif tentang ekosistem pemangku kepentingan wakaf. Penelitian mengidentifikasi 18 kelompok pemangku kepentingan wakaf dan tiga kategori hubungan pengaruh pemangku kepentingan (Hamdan et al., 2019). Para pemangku kepentingan ini mencakup Allah Swt., sultan, komite fatwa, pejabat manajemen tertinggi, pemerintah, regulator, auditor, mitra wakaf, dan akademisi (Hamdan et al., 2019).
Dalam konteks wakaf biru, ekosistem pemangku kepentingan perlu diperluas untuk mencakup pihak-pihak yang terkait dengan sektor kelautan dan perairan, seperti nelayan, komunitas pesisir, lembaga penelitian kelautan, otoritas pengelolaan sumber daya laut, dan organisasi lingkungan hidup.

8. Model-Model Wakaf Produktif yang Relevan untuk Wakaf Biru
8.1 Wakaf Berbasis Pertanian dan Agribisnis
Pengalaman pengembangan wakaf untuk sektor pertanian dan agribisnis memberikan pelajaran berharga yang dapat diadaptasi untuk wakaf biru. Penelitian tentang revitalisasi tanah wakaf untuk agribisnis mengidentifikasi berbagai kendala dan tantangan, termasuk modal, lokasi, masalah hukum dan administratif (Azizan et al., 2021). Penelitian ini mengusulkan dua model perusahaan jangkar (anchor company) yang dapat diterapkan untuk agribisnis di tanah wakaf, yaitu model Waqf Trustee-Anchor Company dan model Waqf Trustee-Anchor Company-Community Farmers (Azizan et al., 2021).
Model-model ini dapat diadaptasi untuk wakaf biru dengan mengganti fokus dari pertanian darat ke sektor kelautan dan perairan. Misalnya, model Waqf Trustee-Anchor Company dapat diterapkan untuk pengembangan budidaya laut (aquaculture) di atas tanah wakaf pesisir, dengan melibatkan perusahaan jangkar yang memiliki kapasitas untuk mengatasi tantangan teknis dan pasar.

8.2 Wakaf Berbasis Peternakan
Penelitian tentang model pembiayaan berbasis wakaf untuk proyek peternakan memberikan contoh konkret tentang bagaimana wakaf produktif dapat diimplementasikan dalam sektor primer (Sukmana et al., 2024). Pesantren sebagai nazir tanah wakaf dapat bekerja sama dengan Baitul Maal wat Tamwil (BMT) yang bertindak sebagai nazir wakaf uang untuk membentuk koperasi peternak sebagai wahana pelaksanaan proses produksi dan penggemukan ternak (Sukmana et al., 2024). Proyek ini dilaksanakan di bawah kontrak mudharabah, musyarakah, atau ijarah, yang diawasi oleh pesantren dan BMT (Sukmana et al., 2024).
Model ini dapat diadaptasi untuk wakaf biru dengan mengganti fokus dari peternakan darat ke budidaya laut atau perikanan. Pesantren yang berlokasi di daerah pesisir dapat berperan sebagai nazir tanah wakaf untuk pengembangan budidaya laut, sementara BMT dapat berperan sebagai nazir wakaf uang untuk menyediakan modal kerja bagi nelayan atau pembudidaya laut.

8.3 Wakaf untuk Pembiayaan Barang Publik
Wakaf memiliki potensi yang sangat besar sebagai instrumen pembiayaan barang publik dan barang publik campuran. Penelitian di Malaysia mengusulkan model wakaf untuk pembiayaan barang publik dan barang publik campuran yang merupakan pengeluaran pemerintah federal (Ambrose et al., 2018). Model ini dibangun berdasarkan pemahaman tentang konsep wakaf, pembelajaran dari lembaga wakaf masa lalu dan masa kini, serta penanganan isu-isu wakaf Malaysia yang spesifik (Ambrose et al., 2018).
Dalam konteks wakaf biru, model ini dapat diterapkan untuk membiayai berbagai barang publik di sektor kelautan, seperti penelitian kelautan, pemantauan ekosistem laut, program konservasi, dan pendidikan kelautan. Dana wakaf dapat digunakan untuk melengkapi anggaran pemerintah dalam penyediaan barang publik kelautan yang seringkali kekurangan pendanaan.

9. Wakaf Biru dalam Konteks Keuangan Sosial Islam
9.1 Integrasi Wakaf dengan Instrumen Keuangan Sosial Islam Lainnya
Wakaf biru dapat diimplementasikan secara lebih efektif melalui integrasi dengan instrumen keuangan sosial Islam lainnya, seperti zakat, infak, sedekah, dan takaful. Ekosistem keuangan sosial Islam memiliki karakteristik tertentu dan instrumen yang selaras dengan prinsip syariah, di mana terdapat banyak peluang untuk mengintegrasikan lembaga Islam tradisional dengan lembaga keuangan komersial yang patuh syariah untuk memberikan fleksibilitas dalam memulai dan mengembangkan ekosistem keuangan sosial yang efektif (Aisyah & Muiz, 2022).
Salah satu model integrasi yang menarik adalah model Social Islamic Bank Limited (SIBL) di Bangladesh, yang menawarkan Mudaraba Waqf Cash Deposit Account (MWCDA) sebagai instrumen yang mengintegrasikan fungsi sosial dan bisnis perbankan Islam (Aisyah et al., 2022). Model ini dapat diadaptasi untuk wakaf biru dengan mengembangkan produk deposito wakaf yang hasilnya digunakan untuk membiayai program-program kelautan dan perairan yang berkelanjutan.

9.2 Wakaf dan Takaful untuk Perlindungan Nelayan
Salah satu aplikasi menarik dari integrasi wakaf dengan instrumen keuangan Islam lainnya adalah model wakaf-takaful. Penelitian mengusulkan model takaful wakaf uang yang memberikan penyediaan dan perlindungan bagi populasi yang rentan dengan menggabungkan konsep wakaf uang dengan takaful (Muneeza et al., 2024). Model ini dirancang untuk selaras dengan prinsip syariah, memastikan keberlanjutan dan dampak yang bertahan lama (Muneeza et al., 2024).
Dalam konteks wakaf biru, model wakaf-takaful dapat dikembangkan secara khusus untuk memberikan perlindungan bagi nelayan dan masyarakat pesisir yang rentan terhadap berbagai risiko, seperti kecelakaan laut, gagal panen ikan, dan bencana alam. Dana wakaf dapat digunakan untuk mensubsidi premi takaful bagi nelayan kecil yang tidak mampu membayar premi secara penuh.

9.3 Wakaf untuk Perusahaan Sosial
Wakaf uang juga dapat digunakan sebagai instrumen pembiayaan bagi perusahaan sosial (social enterprise) yang bergerak di sektor kelautan dan perairan. Penelitian menunjukkan bahwa wakaf uang dapat menyelesaikan berbagai masalah keuangan yang dihadapi oleh banyak perusahaan sosial di Indonesia dengan memperluas dukungan pembiayaan mereka (Fauziah & Kassim, 2022). Sinergi antara wakaf uang dan perusahaan sosial akan membantu mencapai tujuan SDGs dan meningkatkan kualitas umat (Fauziah & Kassim, 2022).
Dalam konteks wakaf biru, perusahaan sosial yang bergerak di bidang konservasi laut, pengolahan hasil laut yang berkelanjutan, atau pemberdayaan nelayan dapat memperoleh pembiayaan dari dana wakaf uang. Hal ini akan memungkinkan perusahaan sosial tersebut untuk mengembangkan model bisnis yang berkelanjutan sekaligus memberikan dampak sosial dan lingkungan yang positif.

10. Tantangan dan Hambatan Implementasi Wakaf Biru
10.1 Tantangan Kelembagaan dan Regulasi
Implementasi wakaf biru menghadapi berbagai tantangan kelembagaan dan regulasi. Di Indonesia, meskipun kerangka hukum wakaf telah cukup komprehensif, masih terdapat berbagai masalah dalam implementasinya. Masih banyak tanah wakaf yang tidak memiliki sertifikat tanah dan dokumen ikrar wakaf (Akta Ikrar Wakaf/AIW), yang menyebabkan konflik wakaf tanah, terutama antara ahli waris wakaf dan nazir, atau konflik manajemen wakaf antara nazir dan masyarakat (Rosadi et al., 2018).
Selain itu, koordinasi antara berbagai lembaga yang terlibat dalam pengelolaan wakaf masih perlu ditingkatkan. Koordinasi dan kerja sama antara lembaga pemerintah dalam hal ini merupakan peran vital yang harus dimainkan oleh semua pemangku kepentingan seperti OJK, Kementerian Agama, dan Badan Wakaf Indonesia (Mahfudz, 2022). Untuk wakaf biru, diperlukan koordinasi tambahan dengan lembaga-lembaga yang terkait dengan sektor kelautan, seperti Kementerian Kelautan dan Perikanan, Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN), dan otoritas pengelolaan sumber daya laut.

10.2 Tantangan Teknis dan Kapasitas
Implementasi wakaf biru juga menghadapi berbagai tantangan teknis dan kapasitas. Banyak lembaga wakaf masih menghadapi masalah kurangnya keahlian dalam menangani wakaf karena sifat dan perkembangan inisiatif wakaf yang beragam dan cepat (Mohamad et al., 2017). Untuk wakaf biru, diperlukan keahlian tambahan dalam bidang kelautan, perikanan, dan pengelolaan sumber daya air, yang mungkin tidak dimiliki oleh lembaga wakaf konvensional.
Selain itu, penilaian aset wakaf di sektor kelautan dapat menjadi tantangan tersendiri. Berbeda dengan aset tidak bergerak yang memiliki nilai pasar yang relatif jelas, aset kelautan seperti hak penangkapan ikan, konsesi budidaya laut, atau ekosistem laut yang dilindungi memiliki nilai yang lebih kompleks dan sulit untuk dinilai secara objektif. Tantangan serupa juga dihadapi dalam penilaian hak kekayaan intelektual untuk wakaf, di mana tidak seperti aset berwujud yang seringkali memiliki nilai pasar yang mapan, penilaian aset tidak berwujud dapat bersifat kompleks dan subjektif (Rahmadany et al., 2024).

10.3 Tantangan Kesadaran dan Literasi Masyarakat
Salah satu hambatan utama dalam pengembangan wakaf biru adalah rendahnya kesadaran dan literasi masyarakat tentang konsep wakaf biru dan potensinya. Penelitian menunjukkan bahwa kurangnya edukasi tentang wakaf uang merupakan hambatan utama yang harus segera diatasi (Khairunisa et al., 2018). Untuk wakaf biru, diperlukan upaya edukasi yang lebih intensif untuk meningkatkan pemahaman masyarakat tentang konsep wakaf biru, manfaatnya bagi ekosistem laut dan masyarakat pesisir, serta cara berpartisipasi dalam program wakaf biru.
Platform digital dapat memainkan peran penting dalam meningkatkan kesadaran dan literasi masyarakat tentang wakaf biru. Penelitian menunjukkan bahwa pertumbuhan jumlah wakaf uang pada akhirnya akan meningkatkan inklusi keuangan di Indonesia sebagai salah satu tujuan pemerintah (Aisyah & Muiz, 2022). Dengan memanfaatkan platform digital yang user-friendly dan mudah diakses, program wakaf biru dapat menjangkau lebih banyak calon waqif dari berbagai lapisan masyarakat.

10.4 Tantangan Kepatuhan Syariah
Implementasi wakaf biru juga menghadapi berbagai tantangan kepatuhan syariah. Meskipun beberapa dewan fatwa dan dewan syariah telah memutuskan bahwa wakaf uang diperbolehkan, permisibilitas ini masih menjadi perdebatan luas di kalangan ahli hukum dan ulama karena pandangan yang berbeda tentang apakah uang tunai dapat memenuhi salah satu syarat wakaf yang paling penting, yaitu bahwa objek wakaf harus dipertahankan secara permanen (Mahfudz, 2022).
Untuk wakaf biru, tantangan kepatuhan syariah menjadi lebih kompleks karena melibatkan aset-aset yang mungkin belum memiliki preseden dalam fikih klasik, seperti hak penangkapan ikan, konsesi budidaya laut, atau kredit karbon dari konservasi ekosistem laut. Diperlukan ijtihad dan fatwa dari ulama yang kompeten untuk memberikan landasan syariah yang kuat bagi berbagai instrumen wakaf biru.

11. Praktik Terbaik dan Pelajaran dari Berbagai Negara
11.1 Singapura: Model Pengelolaan Wakaf yang Efektif
Singapura merupakan salah satu contoh terbaik dalam pengelolaan wakaf yang efektif, meskipun merupakan negara dengan populasi Muslim minoritas. Keberhasilan pengembangan wakaf di Singapura telah diakui secara signifikan, dan pengalaman sukses ini layak dijadikan model pembelajaran bagi negara-negara Muslim lain di Asia (Listiana & Alhabshi, 2020). MUIS sebagai otoritas wakaf di Singapura telah memainkan peran tata kelola yang efektif dalam memungkinkan inisiatif jenis wakaf baru dan pengembangan kembali properti wakaf yang ada (Listiana & Alhabshi, 2020).
Beberapa inisiatif telah dimulai untuk menghidupkan kembali properti wakaf yang berusia berabad-abad. Untuk memungkinkan pengembangan kembali, fatwa yang mendukung dan kebijakan yang memungkinkan migrasi aset (istibdal) dan sewa jangka panjang 99 tahun telah dikeluarkan (Listiana & Alhabshi, 2020). Pendekatan ini dapat diadaptasi untuk wakaf biru, di mana aset wakaf kelautan yang tidak produktif dapat dikembangkan kembali melalui mekanisme istibdal yang sesuai syariah.

11.2 Bangladesh: Inovasi Wakaf Uang melalui SIBL
Bangladesh merupakan pelopor dalam pengembangan wakaf uang melalui Social Islamic Bank Limited (SIBL). Keberhasilan SIBL dalam mendistribusikan dan mengelola wakaf uang telah mendorong pengenalan rekening wakaf uang di bank-bank Islam lain di Bangladesh (Owais & Qutaiba, 2023). Bank-bank di Bangladesh seperti Exim Bank Bangladesh, Prime Bank, dan Al-Arafah Islami Bank Limited semuanya menerima wakaf uang (Owais & Qutaiba, 2023).
Pengalaman Bangladesh menunjukkan bahwa wakaf uang dapat menjadi instrumen yang efektif untuk pemberdayaan sosial-ekonomi masyarakat, termasuk masyarakat pesisir dan nelayan. Indonesia seharusnya mengikuti beberapa negara Muslim yang sukses seperti Bangladesh dalam mengelola wakaf uang melalui SIBL sebagai sumber dana sosial dan instrumen utama dalam pemberdayaan ekonomi dan sosial (Nugroho & Hilal, 2019).

11.3 Malaysia: Inovasi Wakaf Korporat dan Kolaboratif
Malaysia telah mengembangkan berbagai model wakaf inovatif, termasuk wakaf korporat dan wakaf kolaboratif. Wakaf CSR merupakan contoh yang baik tentang bagaimana tata kelola wakaf kolaboratif dapat dibangun di bawah tata kelola polisentriks (Suhaili et al., 2018). Keberhasilan model ini telah menginspirasi banyak versi proyek wakaf kolaboratif dengan SIRC (Suhaili et al., 2018).
Dalam konteks wakaf biru, model wakaf kolaboratif ini dapat diadaptasi untuk melibatkan berbagai pihak, termasuk perusahaan swasta yang bergerak di sektor kelautan, lembaga penelitian, organisasi lingkungan hidup, dan komunitas nelayan. Kolaborasi yang efektif antara berbagai pemangku kepentingan ini akan meningkatkan efektivitas dan dampak program wakaf biru.

12. Rekomendasi dan Arah Pengembangan Wakaf Biru
12.1 Pengembangan Kerangka Regulasi
Untuk mendukung implementasi wakaf biru, diperlukan pengembangan kerangka regulasi yang komprehensif. Kerangka regulasi ini harus mencakup definisi yang jelas tentang wakaf biru, jenis aset yang dapat diwakafkan dalam konteks kelautan dan perairan, mekanisme pengelolaan dan pengawasan, standar pelaporan dan akuntabilitas, serta insentif fiskal bagi waqif yang berkontribusi pada program wakaf biru.
Pengalaman berbagai negara menunjukkan bahwa kerangka regulasi yang kuat merupakan prasyarat penting bagi keberhasilan pengembangan wakaf. Penelitian merekomendasikan agar Maladewa mengembangkan kerangka hukum wakaf yang mencakup prinsip-prinsip syariah sekaligus mengakomodasi perkembangan kontemporer dalam praktik wakaf (Ismail & Mohsin, 2023). Rekomendasi serupa dapat diterapkan untuk pengembangan regulasi wakaf biru di berbagai negara.

12.2 Pengembangan Kapasitas Kelembagaan
Pengembangan kapasitas kelembagaan merupakan aspek krusial dalam implementasi wakaf biru. Lembaga wakaf perlu diperkuat dengan keahlian di bidang kelautan, perikanan, dan pengelolaan sumber daya air, di samping keahlian dalam manajemen wakaf dan keuangan syariah. Hal ini dapat dilakukan melalui rekrutmen tenaga ahli, pelatihan, dan kemitraan dengan lembaga penelitian dan universitas yang memiliki keahlian di bidang kelautan.
Penelitian menunjukkan bahwa nazir yang memiliki integritas, amanah, dan profesionalisme merupakan salah satu kebijakan terpenting dalam pengelolaan wakaf uang yang efektif (Ascarya & Masrifah, 2022). Untuk wakaf biru, standar kompetensi nazir perlu diperluas untuk mencakup pengetahuan tentang ekosistem laut, regulasi kelautan, dan praktik pengelolaan sumber daya laut yang berkelanjutan.

12.3 Inovasi Produk dan Model Bisnis
Pengembangan wakaf biru memerlukan inovasi produk dan model bisnis yang kreatif. Berbagai model wakaf produktif yang telah berhasil dikembangkan di sektor lain dapat diadaptasi untuk sektor kelautan. Misalnya, model wakaf berbasis pesantren yang telah berhasil diterapkan untuk peternakan dapat diadaptasi untuk budidaya laut di pesantren-pesantren yang berlokasi di daerah pesisir (Sukmana et al., 2024).
Selain itu, inovasi dalam instrumen keuangan berbasis wakaf, seperti CWLS dan CWLD, dapat dikembangkan secara khusus untuk sektor kelautan. Instrumen-instrumen ini dapat distrukturkan untuk membiayai proyek-proyek kelautan yang spesifik, seperti pengembangan kawasan konservasi laut, pembangunan infrastruktur perikanan yang ramah lingkungan, atau program pemberdayaan nelayan kecil.

12.4 Pemanfaatan Teknologi Digital
Teknologi digital dapat memainkan peran yang sangat penting dalam pengembangan wakaf biru. Platform digital dapat digunakan untuk mengumpulkan dana wakaf dari masyarakat luas, menyediakan informasi yang transparan tentang penggunaan dana, dan memungkinkan pemantauan dampak program wakaf biru secara real-time.
Penelitian menunjukkan bahwa crowdfunding Islam terbukti berperan dalam memperluas akses ke pendanaan alternatif yang inklusif, sementara e-wakaf menunjukkan efektivitas dalam mengoptimalkan pengelolaan aset wakaf melalui peningkatan transparansi dan akuntabilitas berbasis teknologi digital (Wahyudi et al., 2024). Kedua instrumen ini secara bersamaan berkontribusi positif pada penguatan ekosistem fintech Islam di Indonesia (Wahyudi et al., 2024).

13. Kesimpulan
Wakaf biru merupakan konsep yang menjanjikan dalam pengembangan keuangan sosial Islam yang berorientasi pada keberlanjutan lingkungan, khususnya di sektor kelautan dan perairan. Konsep ini mengintegrasikan prinsip-prinsip wakaf yang telah teruji selama berabad-abad dengan agenda pembangunan berkelanjutan yang relevan dengan tantangan global saat ini.
Fondasi konseptual wakaf biru dibangun di atas berbagai inovasi wakaf kontemporer, termasuk wakaf uang, wakaf produktif, dan berbagai instrumen keuangan berbasis wakaf seperti CWLS dan CWLD (Ascarya et al., 2022; Kunhibava et al., 2023; Tumanggor, 2024). Instrumen-instrumen ini telah terbukti efektif dalam memobilisasi dana untuk berbagai tujuan sosial dan ekonomi, dan dapat diadaptasi untuk mendukung program-program kelautan dan perairan yang berkelanjutan.
Implementasi wakaf biru menghadapi berbagai tantangan, termasuk tantangan kelembagaan dan regulasi, tantangan teknis dan kapasitas, tantangan kesadaran dan literasi masyarakat, serta tantangan kepatuhan syariah (Khairunisa et al., 2018; Mahfudz, 2022; Rosadi et al., 2018). Namun, dengan kerangka regulasi yang tepat, pengembangan kapasitas kelembagaan yang memadai, inovasi produk yang kreatif, dan pemanfaatan teknologi digital yang optimal, tantangan-tantangan ini dapat diatasi.
Pengalaman berbagai negara, termasuk Singapura, Bangladesh, dan Malaysia, memberikan pelajaran berharga tentang praktik terbaik dalam pengelolaan wakaf yang dapat diadaptasi untuk wakaf biru (Listiana & Alhabshi, 2020; Owais & Qutaiba, 2023; Suhaili et al., 2018). Dengan belajar dari pengalaman-pengalaman ini dan mengembangkan model-model yang sesuai dengan konteks lokal, wakaf biru dapat menjadi instrumen yang efektif dalam mendukung pembangunan sektor kelautan yang berkelanjutan, pemberdayaan masyarakat pesisir, dan pelestarian ekosistem laut untuk generasi mendatang.
Pada akhirnya, wakaf biru bukan hanya tentang pembiayaan proyek-proyek kelautan, tetapi juga tentang mewujudkan nilai-nilai Islam yang lebih dalam tentang keadilan, keberlanjutan, dan tanggung jawab terhadap alam semesta. Sebagaimana dinyatakan dalam prinsip-prinsip maqasid syariah, tujuan syariah untuk melindungi kesejahteraan manusia dan alam merupakan bagian penting dari lima tujuan fundamental syariah (Fauziah & Kassim, 2022), dan wakaf biru merupakan salah satu cara konkret untuk mewujudkan tujuan mulia tersebut dalam konteks tantangan lingkungan dan sosial-ekonomi abad ke-21.

Daftar Pustaka
Ahmad, M. (2015). Cash Waqf: Historical evolution, nature and role as an alternative to riba-based financing for the grass root. Journal of Islamic Finance, 4(1), 63–74. https://doi.org/10.12816/0024801
Ahyani, H., Slamet, M., & Tobroni. (2021). Building the values of Rahmatan Lil 'Alamin for Indonesian economic development at 4.0 era from the perspective of philosophy and Islamic economic law. Al-Ihkam: Jurnal Hukum & Pranata Sosial, 16(1), 121–151. https://doi.org/10.19105/al-lhkam.v16i1.4550
Aisyah, S., & Muiz, A. (2022). Restructuring Islamic social finance ecosystem on standardization of Waqf in Indonesia: Platform digitized. Talaa Journal of Islamic Finance, 2(2), 124–140. https://doi.org/10.54045/talaa.v2i2.697
Aisyah, S., Ismail, N., Sulaiman, I. F., Cahyo, E. N., & Sup, D. F. A. (2022). Rethinking the paradigm of Islamic banking: Integrated of commercial and social oriented. Al-Iktisab: Journal of Islamic Economic Law, 6(2), 147. https://doi.org/10.21111/al-iktisab.v6i2.8844
Ambrose, A. H. A. A., Hassan, M. A. G., & Hanafi, H. (2018). A proposed model for waqf financing public goods and mixed public goods in Malaysia. International Journal of Islamic and Middle Eastern Finance and Management, 11(3), 395–415. https://doi.org/10.1108/imefm-01-2017-0001
Ascarya, A., & Masrifah, A. R. (2022). Strategies implementing cash waqf system for Baitul Maal wat Tamwil to improve its commercial and social activities. International Journal of Islamic and Middle Eastern Finance and Management, 16(1), 130–153. https://doi.org/10.1108/imefm-10-2020-0504
Ascarya, A., Hosen, M. N., & Rahmawati, S. (2022). Designing simple productive waqf models for Indonesia. International Journal of Ethics and Systems, 38(3), 380–401. https://doi.org/10.1108/ijoes-07-2020-0101
Azizan, N. A., Muhamat, A. A., Alwi, S. F. S., Ali, H., & Abdullah, A. Q. C. (2021). Revitalising Waqf (endowment) lands for agribusiness: Potentials of the anchor company models. Journal of Agribusiness in Developing and Emerging Economies, 12(3), 345–370. https://doi.org/10.1108/jadee-05-2021-0128
Bakar, M. A., Ahmad, S., Salleh, A. D., Fairuz, M., Salleh, M., Prof, A., Yang, B., Selesaikan, A., & Wakaf, M. (2020). The implementation of good governance in sustaining waqf fund: An experience of Indonesian Waqf Board (BWI). Advanced International Journal of Banking Accounting and Finance, 2(2), 46–65. https://doi.org/10.35631/aijbaf.22005
Faizi, F., Kusuma, A. S., & Widodo, P. (2024). Islamic green finance: Mapping the climate funding landscape in Indonesia. International Journal of Ethics and Systems, 40(4), 711–733. https://doi.org/10.1108/ijoes-08-2023-0189
Fauziah, N. N., & Kassim, S. (2022). Cash Waqf model for social enterprise to achieve sustainable development goals in Indonesia. Al-Muzara'ah, 95–105. https://doi.org/10.29244/jam.specialissue2022.95-105
Hamdan, N., Osman, A. Z., & Rashid, H.-M. A. (2019). The stakeholders ecosystem of Waqf institutions in Malaysia. Jurnal Syariah, 27(2), 281–300. https://doi.org/10.22452/js.vol27no2.4
Hassan, R., & Yusoff, A. (2020). Enhancing good governance practices of Waqf institutions: Learning from Shariah governance framework of Islamic financial institutions. International Journal of Islamic Economics and Finance Research, 3(2), 65–76. https://doi.org/10.53840/ijiefer42
Hussin, R., Ghazali, A. M., & Akhir, N. S. M. (2024). Waqf land development for private Tahfiz schools in the state of Perlis, Malaysia: Procedures and advantages. UUM Journal of Legal Studies, 15(1), 149–170. https://doi.org/10.32890/uumjls2024.15.1.7
Ismail, M. M., & Mohsin, M. I. A. (2023). Enhancing the regulatory framework for Waqf in the Maldives. International Journal of Islamic Economics and Finance Research, (1), 78–90. https://doi.org/10.53840/ijiefer114
Kamaruddin, M. I. H., & Hanefah, M. M. (2021). An empirical investigation on waqf governance practices in waqf institutions in Malaysia. Journal of Financial Reporting and Accounting, 19(3), 455–473. https://doi.org/10.1108/jfra-03-2020-0055
Kamaruddin, M. I. H., Shafii, Z., Hanefah, M. M., Salleh, S., & Zakaria, N. (2023). Exploring Shariah audit practices in zakat and waqf institutions in Malaysia. Journal of Islamic Accounting and Business Research, 15(3), 402–421. https://doi.org/10.1108/jiabr-07-2022-0190
Khairunisa, R., Akbar, N., & Devi, A. (2018). Exploring strategies to enhance Islamic banking's role to raise cash waqf funds. Iqtishadia: Jurnal Kajian Ekonomi dan Bisnis Islam, 10(2), 1. https://doi.org/10.21043/iqtishadia.v10i2.2863
Kunhibava, S., Muneeza, A., Mustapha, Z., Khalid, M. B., & Sen, T. M. (2023). Viability of Cash Waqf-Linked Ṣukūk in Malaysia. ISRA International Journal of Islamic Finance, 15(4), 25–44. https://doi.org/10.55188/ijif.v15i4.530
Listiana, L., & Alhabshi, S. M. (2020). Waqf and legacy of altruism in Singapore: Challenges and development. Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam (Journal of Islamic Economics and Business), 6(1), 116. https://doi.org/10.20473/jebis.v6i1.19736
Mahfudz, A. A. (2022). Contemporary Shariah and legal pertinent issues in cash waqf mechanism using Peer To Peer (P2P) platform in Indonesian Islamic economics. Tsaqafah, 18(2), 211. https://doi.org/10.21111/tsaqafah.v18i2.8582
Misbah, H., Johari, F., Nor, F. M., Haron, H., Shahwan, S., & Shafii, Z. (2022). Sustainable development, regional planning, and information management as an evolving theme in Waqf research: A bibliometric analysis. Sustainability, 14(21), 14126. https://doi.org/10.3390/su142114126
Mohamad, N. A., Sufian, A., & Kader, S. Z. S. A. (2017). The potential of waqf for maintenance and management of stratified properties in Malaysia. IIUM Law Journal, 25(2), 229–256. https://doi.org/10.31436/iiumlj.v25i2.308
Muneeza, A., Kunhibava, S., Mohamed, I., & Mustapha, Z. (2024). Empowering the elderly: A cash waqf Takaful model for enhanced provision and protection in Malaysia. International Journal of Islamic and Middle Eastern Finance and Management, 18(1), 68–90. https://doi.org/10.1108/imefm-02-2024-0114
Mustapha, Z., Kunhibava, S., Muneeza, A., Khalid, M. B., & Sen, T. M. (2023). Social sukuk for sustainable development: Review of Sukuk Prihatin, Ihsan Sukuk (Malaysia) and Cash Waqf Linked Sukuk (Indonesia). I-IECONS E-Proceedings, 940–953. https://doi.org/10.33102/iiecons.v10i1.115
Nugroho, W. B., & Hilal, F. N. (2019). Micro Waqf Bank in Indonesia: Analysis of the constitution concept according to the Maqashid Sharia. Al-Iktisab: Journal of Islamic Economic Law, 3(1). https://doi.org/10.21111/al-iktisab.v3i1.3905
Owais, M., & Qutaiba, M. (2023). Cash Waqf in poverty reduction in India: Lessons from selected countries. Talaa Journal of Islamic Finance, 3(1), 51–62. https://doi.org/10.54045/talaa.v3i1.727
Rahmadany, R., Pagar, P., Khoiri, N., & Uwem, I. E. (2024). Implementation of intellectual property rights Waqf in the urban society of Medan based on Maqasid Shariah. Akademika: Jurnal Pemikiran Islam, 29(1), 13–26. https://doi.org/10.32332/akademika.v29i1.7530
Rosadi, A., Effendi, D., & Busro, B. (2018). The development of Waqf management through Waqf Act in Indonesia (Note on Republic of Indonesia Act Number 41 of 2004 regarding Waqf). Madania: Jurnal Kajian Keislaman, 22(1), 1. https://doi.org/10.29300/madania.v22i1.881
Saidu, O. S., Çızakça, M., & Wilson, R. (2021). Harmonization is the only "game" in town; actualizing the functionality of vital Islamic financial institutions: A case of Waqfs in Nigeria. Jurnal Syariah, 29(2), 175–194. https://doi.org/10.22452/js.vol29no2.1
Salleh, M. F. M., Ahmad, A., Basnan, N., Harun, A. M., Wahid, H., & Wahab, A. B. A. (2017). Disclosure of non-financial information in discharging accountability of Waqf trustee. IPN Journal of Research and Practice in Public Sector Accounting and Management, 7(01), 15–28. https://doi.org/10.58458/ipnj.v07.01.02.0046
Soamole, S. B. (2025). Beyond Bitcoin: Developing a hybrid Shariah-compliant blockchain model for Islamic finance – Empirical evidence and simulation analysis. https://doi.org/10.21203/rs.3.rs-7217669/v1
Suhaili, N. A., Palil, M. R., & Husin, R. (2018). Wakaf CSR: An empirical study of polycentric collaborative Waqf governance. Jurnal Pengurusan, 53, 133–146. https://doi.org/10.17576/pengurusan-2018-53-12
Sukmana, R., Ratnasari, R. T., Majid, R., & Shafiai, M. H. M. (2024). Designing waqf-based financing model for livestock project: Empirical evidence from Indonesia. International Journal of Islamic and Middle Eastern Finance and Management, 17(3), 599–617. https://doi.org/10.1108/imefm-06-2023-0211
Tumanggor, D. V. (2024). Integrated Maqasid Al-Shariah in Cash Waqf Linked Deposit: A study approach to sustainable. Jurnal Penelitian Ilmu Ekonomi dan Keuangan Syariah, 2(4), 91–105. https://doi.org/10.59059/jupiekes.v2i4.1724
Utomo, G. S., & Ismal, R. (2024). Cash Waqf Linked Deposit potential for revitalizing Islamic banking in Indonesia. Share: Jurnal Ekonomi dan Keuangan Islam, 13(1), 71–91. https://doi.org/10.22373/share.v13i1.22087
Wahyudi, H., Tubarat, C. P. T., Rodliyah, N., Kusnadi, A., & Leny, S. M. (2024). The nexus of crowdfunding and e-Wakaf to Islamic Fintech in Indonesia in the era of Industrial Revolution 5.0. Journal of Ecohumanism, 4(1), 208–219. https://doi.org/10.62754/joe.v4i1.4657
Zulkarnaen, D., Mukhlisın, M., & Pramono, S. E. (2021). Can Blockchain technology improve accountability and transparency of cash waqf in Indonesia? Journal of Economic Impact, 3(3), 158–166. https://doi.org/10.52223/jei3032105
di

Tidak ada komentar:

Posting Komentar