00750 - Velocity of Money dalam Sistem Ekonomi Islam: Kajian Komprehensif

Abstract

This article comprehensively examines the concept of velocity of money within the Islamic economic system. Unlike the conventional approach that treats velocity of money as a technical variable assumed to be constant or stable, Islamic economics views it as a reflection of real economic activity dynamics influenced by ethical, social, and institutional factors. The prohibition of riba (interest), the obligation of zakat, the profit and loss sharing (PLS) system, and the emphasis on productive real economic activity collectively create conditions in which velocity of money in the Islamic economy is expected to be higher, more stable, and more closely linked to real economic growth compared to the conventional system. The elimination of speculative motives in money demand, as a consequence of the prohibition of gharar in Islam, also contributes to the stability of money velocity. However, in practice, implementation of Islamic principles in monetary systems still faces various challenges, particularly in dual banking systems, the limitations of Islamic monetary instruments, and the complexity of managing money velocity in the digital era. This article reviews the theoretical foundations, differences from conventional approaches, implications for Islamic monetary policy, and relevance in the context of dual banking systems applied in various Muslim countries.

Keywords: Velocity of Money, Islamic Economics, Riba, Zakat, Profit and Loss Sharing, Dual Banking System, Islamic Monetary Policy

Abstrak

Artikel ini mengkaji secara komprehensif konsep velocity of money (kecepatan peredaran uang) dalam sistem ekonomi Islam. Berbeda dengan pendekatan konvensional yang memandang kecepatan peredaran uang sebagai variabel teknis yang diasumsikan konstan atau stabil, ekonomi Islam memandang kecepatan peredaran uang sebagai cerminan dari dinamika aktivitas ekonomi riil yang dipengaruhi oleh berbagai faktor etis, sosial, dan institusional. Larangan riba, kewajiban zakat, sistem profit and loss sharing (PLS), serta penekanan pada aktivitas ekonomi riil yang produktif secara bersama-sama menciptakan kondisi di mana kecepatan peredaran uang dalam ekonomi Islam diharapkan lebih tinggi, lebih stabil, dan lebih erat kaitannya dengan pertumbuhan ekonomi riil dibandingkan dengan sistem konvensional. Eliminasi motif spekulasi dalam permintaan uang, yang merupakan konsekuensi dari larangan gharar dalam Islam, juga berkontribusi pada stabilitas kecepatan peredaran uang. Namun, dalam praktiknya, implementasi prinsip-prinsip Islam dalam sistem moneter masih menghadapi berbagai tantangan, terutama dalam sistem perbankan ganda, keterbatasan instrumen moneter Islam, dan kompleksitas pengelolaan kecepatan peredaran uang di era digital. Artikel ini mengulas landasan teoritis, perbedaannya dari pendekatan konvensional, implikasinya terhadap kebijakan moneter Islam, serta relevansinya dalam konteks sistem perbankan ganda yang diterapkan di berbagai negara Muslim.

Kata Kunci: Velocity of Money, Ekonomi Islam, Riba, Zakat, Profit and Loss Sharing, Sistem Perbankan Ganda, Kebijakan Moneter Islam

1. Pendahuluan

Konsep velocity of money atau kecepatan peredaran uang merupakan salah satu variabel fundamental dalam teori moneter yang menjelaskan seberapa cepat satu unit mata uang berpindah tangan dalam suatu perekonomian selama periode tertentu. Dalam kerangka ekonomi konvensional, konsep ini telah lama dikenal melalui persamaan kuantitas uang Irving Fisher, yakni MV = PT, di mana M adalah jumlah uang beredar, V adalah kecepatan peredaran uang, P adalah tingkat harga, dan T adalah volume transaksi barang dan jasa (Arapović, 2022). Namun, dalam sistem ekonomi Islam, konsep ini memperoleh dimensi yang jauh lebih kaya dan kompleks, karena tidak sekadar menjadi variabel teknis dalam model makroekonomi, melainkan juga mengandung implikasi etis, sosial, dan spiritual yang mendalam.

Sistem ekonomi Islam dibangun di atas fondasi yang berbeda secara fundamental dari sistem ekonomi konvensional. Larangan riba (bunga), penekanan pada keadilan distributif, kewajiban zakat, serta orientasi pada sektor riil menjadikan dinamika peredaran uang dalam ekonomi Islam memiliki karakteristik yang unik (Affandi et al., 2022; Hassan et al., 2021). Para ekonom Islam seperti Muhammad Umer Chapra, Masudul Alam Choudhury, dan berbagai cendekiawan lainnya telah berupaya merumuskan teori moneter Islam yang komprehensif, termasuk di dalamnya pemahaman tentang bagaimana uang seharusnya beredar dalam perekonomian yang berlandaskan syariah (Ayub & Khan, 2021; Choudhury, 2018).

Artikel ini bertujuan untuk mengkaji secara mendalam konsep velocity of money dalam perspektif ekonomi Islam, mulai dari landasan teoritisnya, perbedaannya dengan pendekatan konvensional, implikasinya terhadap kebijakan moneter Islam, hingga relevansinya dalam konteks sistem perbankan ganda yang diterapkan di berbagai negara Muslim.

2. Teori Kuantitas Uang dan Kecepatan Peredaran Uang dalam Perspektif Konvensional

2.1 Persamaan Kuantitas Uang Fisher

Sebelum membahas perspektif Islam, penting untuk memahami terlebih dahulu kerangka konvensional yang menjadi titik tolak perbandingan. Persamaan kuantitas uang yang dirumuskan oleh Irving Fisher menyatakan bahwa MV = PT, di mana M adalah jumlah uang beredar, V adalah kecepatan peredaran uang, P adalah tingkat harga, dan T adalah total output riil (transaksi) (Putra & Solehudin, 2022). Dalam versi yang lebih sederhana, persamaan ini sering ditulis sebagai MV = PY, di mana Y adalah output riil atau PDB riil. Implikasi utama dari persamaan ini adalah bahwa perubahan dalam jumlah uang beredar (M) akan menghasilkan perubahan proporsional dalam tingkat harga (P), dengan asumsi V dan T (atau Y) konstan (Lukonga, 2023).

Dalam kerangka monetarist yang dikembangkan oleh Milton Friedman, kecepatan peredaran uang diasumsikan relatif stabil dalam jangka panjang, sehingga pengendalian jumlah uang beredar menjadi instrumen utama untuk mengendalikan inflasi (Yungucu & Saiti, 2016). Friedman berpendapat bahwa uang hanya memengaruhi inflasi dan tidak memengaruhi pertumbuhan ekonomi riil, sehingga kebijakan moneter harus diarahkan hanya pada pengendalian inflasi dan bukan pada memengaruhi aktivitas ekonomi riil (Affandi et al., 2022).

Dalam versi pertumbuhan dari persamaan kuantitas uang, dapat ditulis sebagai: g(M) + g(V) = g(P) + g(y), di mana g(.) menunjukkan tingkat pertumbuhan masing-masing variabel. Dalam kasus penyederhanaan di mana V konstan, perubahan dalam jumlah uang beredar akan secara langsung memengaruhi tingkat harga dan output.

2.2 Ketidakstabilan Kecepatan Peredaran Uang dalam Sistem Konvensional

Salah satu tantangan utama dalam penerapan teori kuantitas uang adalah ketidakstabilan kecepatan peredaran uang (V). Dalam sistem perbankan berbasis cadangan fraksional (fractional reserve banking), penciptaan uang melalui ekspansi kredit perbankan dapat menyebabkan ketidakstabilan dalam hubungan antara jumlah uang beredar, inflasi, dan PDB (Naeem et al., 2023). Ketidakstabilan ini semakin diperparah oleh perkembangan instrumen keuangan derivatif, spekulasi di pasar keuangan, dan pemisahan antara sektor moneter dan sektor riil (Sofhian, 2022).

Perkembangan uang digital juga telah mengubah dinamika kecepatan peredaran uang secara signifikan. Digitalisasi pembayaran telah disertai dengan pergeseran struktural dan ketidakstabilan dalam kecepatan peredaran uang M1 di berbagai negara maju (Gani et al., 2021). Perputaran yang cepat dalam sistem pembayaran digital dapat menimbulkan peningkatan struktural dalam kecepatan peredaran uang atau menyebabkan kecepatan peredaran uang menjadi tidak stabil, yang pada gilirannya memengaruhi hubungan antara uang, inflasi, dan PDB serta mengikis efektivitas rezim penargetan uang (Gani et al., 2021).

3. Konsep Uang dalam Ekonomi Islam: Landasan Filosofis

3.1 Uang sebagai Alat Tukar, Bukan Komoditas

Pemahaman tentang velocity of money dalam ekonomi Islam tidak dapat dipisahkan dari konsep uang itu sendiri dalam perspektif Islam. Berbeda dengan ekonomi konvensional yang memungkinkan uang diperlakukan sebagai komoditas yang dapat diperjualbelikan dan menghasilkan keuntungan semata dari pertukaran uang dengan uang (riba), Islam memandang uang hanya sebagai alat tukar (medium of exchange) dan penyimpan nilai (store of value) (Hrp et al., 2023). Islam melarang keras menjadikan uang sebagai objek transaksi itu sendiri, karena uang tidak memiliki nilai intrinsik selain sebagai alat fasilitasi pertukaran barang dan jasa (Aliahmadi & Soroushyar, 2022).

Pandangan ini memiliki implikasi mendalam terhadap kecepatan peredaran uang. Ketika uang tidak dapat diperlakukan sebagai komoditas yang menghasilkan keuntungan melalui bunga atau spekulasi, maka uang akan cenderung berputar lebih cepat dalam sektor riil perekonomian, karena tidak ada insentif untuk menahan uang dalam sektor keuangan semata (Herianingrum & Syapriatama, 2016). Dalam perspektif Islam, uang yang tidak diinvestasikan atau tidak digunakan secara produktif bahkan dikenakan zakat, yang berfungsi sebagai "penalti" atas penimbunan uang (hoarding).

3.2 Larangan Riba dan Implikasinya terhadap Peredaran Uang

Larangan riba dalam Islam merupakan salah satu pilar utama yang membedakan sistem ekonomi Islam dari sistem konvensional. Al-Qur'an (2:275) secara tegas menyatakan bahwa Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba (Fauzi & Hapsari, 2019). Larangan ini bukan sekadar larangan moral, melainkan memiliki implikasi struktural yang mendalam terhadap bagaimana uang beredar dalam perekonomian.

Dalam sistem berbasis bunga, uang cenderung terkonsentrasi di sektor keuangan karena bunga memberikan insentif untuk meminjamkan uang daripada menginvestasikannya dalam kegiatan produktif riil. Hal ini menyebabkan pemisahan (decoupling) antara sektor moneter dan sektor riil, yang pada gilirannya mengurangi efektivitas peredaran uang dalam mendorong pertumbuhan ekonomi yang nyata. Sebaliknya, dalam sistem ekonomi Islam yang bebas bunga, uang dipaksa untuk berputar dalam sektor riil melalui mekanisme bagi hasil (profit and loss sharing — PLS) seperti mudharabah dan musyarakah (Soemitra et al., 2021).

Sistem PLS memastikan bahwa setiap unit uang yang beredar terhubung langsung dengan aktivitas ekonomi riil yang produktif. Dengan demikian, kecepatan peredaran uang dalam ekonomi Islam secara teoritis lebih mencerminkan aktivitas ekonomi riil dibandingkan dengan aktivitas spekulatif di sektor keuangan (Choudhury et al., 2013). Hal ini sejalan dengan pandangan bahwa dalam ekonomi Islam, sektor keuangan seharusnya menjadi pelayan bagi sektor riil, bukan sebaliknya.

3.3 Zakat sebagai Instrumen Akselerasi Peredaran Uang

Salah satu instrumen unik dalam ekonomi Islam yang memiliki dampak langsung terhadap kecepatan peredaran uang adalah zakat. Zakat merupakan kewajiban mengeluarkan sebagian harta yang telah mencapai nisab (batas minimum) dan haul (telah dimiliki selama satu tahun) untuk didistribusikan kepada golongan yang berhak menerimanya (Yunita et al., 2024). Dari perspektif ekonomi, zakat berfungsi sebagai mekanisme yang mendorong peredaran uang lebih cepat dalam perekonomian.

Ketika seseorang mengetahui bahwa harta yang tidak diinvestasikan akan dikenakan zakat setiap tahunnya, maka terdapat insentif kuat untuk menginvestasikan harta tersebut dalam kegiatan produktif. Hal ini secara langsung meningkatkan kecepatan peredaran uang dalam sektor riil. Chapra berpendapat bahwa ketiadaan suku bunga dalam ekonomi Islam, dikombinasikan dengan keberadaan institusi seperti zakat, meminimalkan permintaan uang spekulatif dan membuat total permintaan uang dalam ekonomi Islam lebih stabil.

Dengan adanya zakat, infak, dan sedekah, peredaran uang dalam ekonomi Islam tidak hanya terjadi melalui mekanisme pasar biasa, tetapi juga melalui saluran redistribusi yang terstruktur. Hal ini memastikan bahwa uang tidak hanya beredar di kalangan kelompok kaya, tetapi juga mengalir ke seluruh lapisan masyarakat, sehingga meningkatkan kecepatan peredaran uang secara agregat (Haryadi & Ilhami, 2019).

4. Teori Permintaan Uang dalam Ekonomi Islam

4.1 Motif Permintaan Uang dalam Perspektif Islam

Dalam ekonomi konvensional, Keynes mengidentifikasi tiga motif permintaan uang: motif transaksi, motif berjaga-jaga, dan motif spekulasi. Namun, dalam ekonomi Islam, motif spekulasi dieliminasi karena spekulasi (gharar) dilarang dalam Islam (Bayuni, 2023). Metwally berpendapat bahwa dalam ekonomi Islam hanya terdapat dua alasan untuk memegang uang, yaitu motif transaksi dan motif berjaga-jaga. Eliminasi motif spekulasi ini memiliki implikasi penting terhadap kecepatan peredaran uang.

Ketika permintaan uang hanya didorong oleh kebutuhan transaksi dan kehati-hatian, maka permintaan uang cenderung lebih stabil dan lebih erat kaitannya dengan aktivitas ekonomi riil. Stabilitas permintaan uang ini pada gilirannya membuat kecepatan peredaran uang lebih dapat diprediksi, yang merupakan prasyarat penting bagi efektivitas kebijakan moneter. Chapra menyarankan bahwa dalam sistem ekonomi Islam, instrumen moneter memainkan peran yang lebih besar dalam memastikan stabilitas ekonomi karena permintaan uang yang lebih stabil.

4.2 Teori Permintaan Uang Al-Ghazali dan Relevansinya

Teori permintaan uang yang dikembangkan oleh Al-Ghazali memiliki banyak kesamaan dengan Teori Kuantitas Uang yang kemudian muncul dan dikemukakan oleh monetarist seperti Irving Fisher dan Milton Friedman. Inti dari pemikiran monetarist menyatakan bahwa jumlah nominal pendapatan negara sama dengan kecepatan peredaran uang dikalikan dengan uang dalam perekonomian. Al-Ghazali memahami bahwa uang berfungsi sebagai alat tukar yang memfasilitasi perdagangan dan pertukaran, dan bahwa nilai uang harus stabil agar fungsi ini dapat berjalan dengan baik.

Dalam kerangka Al-Ghazali, penimbunan uang (kanz) merupakan tindakan yang tidak dianjurkan karena mengurangi kecepatan peredaran uang dan menghambat aktivitas ekonomi. Sebaliknya, investasi dan perdagangan yang aktif akan meningkatkan kecepatan peredaran uang dan mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Pandangan ini sejalan dengan prinsip-prinsip dasar ekonomi Islam yang menekankan pentingnya aktivitas ekonomi produktif.

5. Velocity of Money dalam Kerangka Teori Moneter Islam

5.1 Teori Uang Endogen dalam Islam

Salah satu kontribusi penting Masudul Alam Choudhury dalam teori moneter Islam adalah konsep uang endogen (endogenous money). Dalam pandangan Choudhury, bank sentral sebagai otoritas moneter hanya memfasilitasi sirkulasi volume jumlah uang beredar sehingga jumlahnya sesuai dengan pengeluaran aktual dan bukan ekspektasi permintaan pengeluaran (Affandi et al., 2022). Konsep ini berbeda secara fundamental dari pandangan monetarist konvensional yang memandang jumlah uang beredar sebagai variabel eksogen yang dikendalikan oleh bank sentral.

Dalam kerangka uang endogen Islam, kecepatan peredaran uang bukan sekadar variabel teknis yang diasumsikan konstan, melainkan merupakan cerminan dari dinamika aktivitas ekonomi riil. Keseimbangan antara pertumbuhan volume uang dan pertumbuhan volume ekonomi di sektor riil merupakan sumber inspirasi bagi teori uang endogen ini (Affandi et al., 2022). Dengan kata lain, jumlah uang beredar seharusnya tumbuh seiring dengan pertumbuhan aktivitas ekonomi riil, sehingga kecepatan peredaran uang tetap stabil.

5.2 Micro-Money dan Hubungannya dengan Ekonomi Riil

Choudhury mengembangkan konsep micro-money yang menjelaskan bagaimana uang dalam perspektif Islam seharusnya terhubung langsung dengan proyek-proyek ekonomi riil yang spesifik. Dalam kerangka ini, setiap unit uang yang beredar memiliki korespondensi langsung dengan aktivitas ekonomi riil yang produktif, sehingga tidak ada pemisahan antara sektor moneter dan sektor riil.

Konsep micro-money ini memiliki implikasi penting terhadap kecepatan peredaran uang. Ketika uang selalu terhubung dengan proyek-proyek riil yang spesifik, maka kecepatan peredaran uang akan mencerminkan kecepatan penyelesaian proyek-proyek tersebut dan distribusi hasilnya kepada para pemangku kepentingan. Hal ini berbeda dengan sistem konvensional di mana uang dapat beredar dalam lingkaran spekulatif di sektor keuangan tanpa menghasilkan nilai tambah riil.

Model hubungan antara uang, keuangan, dan ekonomi riil (MFE) yang dikembangkan Choudhury menjelaskan transmisi moneter dan fungsi kebijakan moneter dengan instrumen yang menghindari suku bunga dan mematuhi persyaratan pembiayaan Islam. Dalam model ini, kecepatan peredaran uang merupakan fungsi dari intensitas hubungan kausal antara sektor moneter, keuangan, dan riil.

5.3 Sistem Cadangan 100 Persen dan Implikasinya

Salah satu proposal reformasi moneter yang sering dibahas dalam literatur ekonomi Islam adalah penerapan sistem cadangan 100 persen (100 percent reserve requirement monetary system). Dalam sistem ini, bank tidak dapat menciptakan uang melalui ekspansi kredit, sehingga jumlah uang beredar sepenuhnya dikendalikan oleh bank sentral (Choudhury & Harahap, 2012; Sarıbaş & Yumuşak, 2020). Sistem ini dianggap lebih sesuai dengan prinsip-prinsip Islam karena menghilangkan penciptaan uang "dari ketiadaan" (money creation out of nothing) yang dianggap tidak adil dan berpotensi menimbulkan inflasi.

Dalam konteks kecepatan peredaran uang, sistem cadangan 100 persen akan menghasilkan dinamika yang berbeda dari sistem cadangan fraksional. Tanpa kemampuan bank untuk menciptakan uang melalui kredit, jumlah uang beredar akan lebih stabil dan lebih dapat diprediksi. Hal ini akan membuat kecepatan peredaran uang lebih stabil, karena tidak ada fluktuasi yang disebabkan oleh ekspansi dan kontraksi kredit perbankan (Al-Jarhi, 2017).

Choudhury mengusulkan bahwa sistem cadangan 100 persen ini sebaiknya didukung oleh standar emas (gold standard), di mana uang didukung oleh aset riil yang memiliki nilai intrinsik (Sarıbaş & Yumuşak, 2020). Dalam sistem seperti ini, kecepatan peredaran uang akan lebih erat kaitannya dengan aktivitas perdagangan dan produksi riil, bukan dengan spekulasi keuangan.

6. Persamaan Kuantitas Uang dalam Perspektif Islam

6.1 Reformulasi MV = PT dalam Konteks Islam

Persamaan kuantitas uang MV = PT dapat diinterpretasikan ulang dalam konteks ekonomi Islam. Dalam persamaan ini, M adalah jumlah uang beredar, V adalah kecepatan peredaran uang, P adalah tingkat harga, dan T adalah volume transaksi (Ascarya, 2012). Dalam ekonomi Islam, setiap komponen dari persamaan ini memiliki karakteristik yang berbeda dari ekonomi konvensional.

Pertama, M dalam ekonomi Islam seharusnya hanya mencakup uang yang beredar dalam sektor riil, tidak termasuk uang yang "terperangkap" dalam spekulasi keuangan. Kedua, V dalam ekonomi Islam diharapkan lebih tinggi dan lebih stabil karena tidak ada insentif untuk menahan uang dalam bentuk spekulatif. Ketiga, T dalam ekonomi Islam hanya mencakup transaksi yang halal dan produktif, tidak termasuk transaksi spekulatif atau yang mengandung gharar (Suriani et al., 2021).

Dalam kerangka teori Just Economic System (JES) yang dikembangkan oleh Sarıbaş dan Yumuşak, permintaan uang spekulatif dieliminasi dari model, dan tabungan ditransfer ke investasi tanpa bunga (Firmansyah, 2021). Dalam model ini, teori kuantitas uang memiliki kekuatan untuk menjelaskan semua hubungan moneter dalam sistem tanpa perlu melakukan perubahan untuk ekonomi Islam (Firmansyah, 2021).

6.2 Stabilitas Kecepatan Peredaran Uang dalam Ekonomi Islam

Salah satu klaim utama para ekonom Islam adalah bahwa kecepatan peredaran uang dalam sistem ekonomi Islam akan lebih stabil dibandingkan dengan sistem konvensional. Argumen ini didasarkan pada beberapa faktor. Pertama, eliminasi motif spekulasi dalam permintaan uang membuat permintaan uang lebih stabil dan lebih dapat diprediksi. Kedua, larangan riba menghilangkan insentif untuk menahan uang dalam bentuk simpanan berbunga, sehingga uang cenderung berputar lebih cepat dalam sektor riil.

Ketiga, kewajiban zakat atas harta yang tidak diinvestasikan menciptakan insentif kuat untuk menginvestasikan uang dalam kegiatan produktif, yang pada gilirannya meningkatkan kecepatan peredaran uang (Haryadi & Ilhami, 2019). Keempat, sistem PLS memastikan bahwa setiap unit uang yang beredar terhubung dengan aktivitas ekonomi riil, sehingga kecepatan peredaran uang mencerminkan dinamika sektor riil yang lebih stabil.

Stabilitas kecepatan peredaran uang ini memiliki implikasi penting bagi efektivitas kebijakan moneter. Ketika V stabil, hubungan antara jumlah uang beredar (M) dan tingkat harga (P) menjadi lebih dapat diprediksi, sehingga bank sentral dapat lebih efektif dalam mengendalikan inflasi melalui pengendalian jumlah uang beredar (Indonesia, 2010).

7. Instrumen Kebijakan Moneter Islam dan Kecepatan Peredaran Uang

7.1 Instrumen Moneter Islam sebagai Pengganti Suku Bunga

Dalam sistem ekonomi Islam, suku bunga tidak dapat digunakan sebagai instrumen kebijakan moneter karena dilarang oleh syariah. Oleh karena itu, para ekonom Islam telah mengembangkan berbagai instrumen alternatif yang dapat digunakan untuk mengendalikan jumlah uang beredar dan kecepatan peredaran uang (Muhtadi & Imani, 2021). Instrumen-instrumen ini mencakup, antara lain, Sertifikat Bank Indonesia Syariah (SBIS), Surat Berharga Syariah Negara (SBSN), operasi pasar terbuka berbasis syariah, dan berbagai instrumen berbasis bagi hasil.

Instrumen-instrumen ini bekerja melalui mekanisme yang berbeda dari instrumen konvensional. Alih-alih menggunakan suku bunga untuk memengaruhi biaya pinjaman dan dengan demikian memengaruhi jumlah uang beredar, instrumen moneter Islam menggunakan mekanisme bagi hasil untuk memengaruhi alokasi sumber daya dalam perekonomian. Hal ini memiliki implikasi yang berbeda terhadap kecepatan peredaran uang.

7.2 Zakat sebagai Instrumen Moneter

Zakat merupakan instrumen unik dalam ekonomi Islam yang tidak memiliki padanan dalam sistem konvensional. Dari perspektif kebijakan moneter, zakat berfungsi sebagai instrumen yang secara otomatis mendorong peredaran uang lebih cepat dalam perekonomian. Ketika zakat dikumpulkan dan didistribusikan kepada golongan yang berhak, uang berpindah dari kelompok yang memiliki kecenderungan menabung tinggi ke kelompok yang memiliki kecenderungan mengonsumsi tinggi, sehingga meningkatkan kecepatan peredaran uang secara agregat.

Penelitian empiris menunjukkan bahwa variabel zakat memiliki pengaruh positif terhadap permintaan uang Islam dalam jangka pendek (Haryadi & Ilhami, 2019). Hal ini mengindikasikan bahwa zakat memang memiliki peran dalam memengaruhi dinamika peredaran uang dalam ekonomi Islam. Namun, karena dominasi sistem konvensional atas sistem syariah, efek zakat terhadap permintaan uang Islam masih sangat kecil dalam konteks sistem perbankan ganda (Haryadi & Ilhami, 2019).

7.3 Profit and Loss Sharing (PLS) dan Kecepatan Peredaran Uang

Sistem PLS, yang mencakup akad mudharabah dan musyarakah, merupakan mekanisme utama pembiayaan dalam perbankan Islam. Dalam sistem ini, bank dan nasabah berbagi risiko dan keuntungan dari investasi yang dilakukan. Dari perspektif kecepatan peredaran uang, sistem PLS memiliki beberapa implikasi penting.

Pertama, sistem PLS memastikan bahwa setiap unit uang yang disalurkan oleh bank terhubung langsung dengan aktivitas ekonomi riil yang produktif. Hal ini berbeda dengan sistem kredit konvensional di mana bank dapat menyalurkan kredit untuk berbagai tujuan, termasuk spekulasi. Kedua, sistem PLS menciptakan hubungan yang lebih erat antara sektor keuangan dan sektor riil, sehingga kecepatan peredaran uang lebih mencerminkan dinamika aktivitas ekonomi riil (Khatat, 2016).

Penelitian menunjukkan bahwa pembiayaan berbasis PLS dalam perbankan Islam memiliki dampak positif terhadap pertumbuhan ekonomi riil. Hal ini mengindikasikan bahwa uang yang beredar melalui mekanisme PLS memiliki efek pengganda (multiplier effect) yang lebih besar terhadap ekonomi riil dibandingkan dengan kredit konvensional berbasis bunga.

8. Kecepatan Peredaran Uang dalam Sistem Perbankan Ganda

8.1 Tantangan dalam Sistem Perbankan Ganda

Banyak negara Muslim, termasuk Indonesia, Malaysia, Pakistan, dan Bahrain, menerapkan sistem perbankan ganda (dual banking system) di mana perbankan konvensional dan perbankan Islam beroperasi secara berdampingan (Esavi et al., 2022). Dalam sistem seperti ini, terdapat tantangan unik dalam memahami dan mengelola kecepatan peredaran uang, karena dua sistem yang memiliki filosofi berbeda beroperasi dalam satu perekonomian yang sama.

Dalam sistem perbankan ganda, perbankan Islam masih menggunakan uang yang diciptakan oleh sistem konvensional melalui sistem cadangan fraksional, yang mengintegrasikan sistem moneter Islam dalam dominasi sistem konvensional. Hal ini berarti bahwa kecepatan peredaran uang dalam sistem perbankan ganda dipengaruhi oleh kedua sistem tersebut, dan dinamikanya lebih kompleks daripada sistem moneter tunggal.

Penelitian empiris di Indonesia menunjukkan bahwa instrumen moneter Islam (SBIS) memiliki dampak yang signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi, sementara instrumen konvensional (SBI) tidak memiliki dampak yang signifikan. Temuan ini mengindikasikan bahwa uang yang beredar melalui saluran Islam memiliki efek yang berbeda terhadap ekonomi riil dibandingkan dengan uang yang beredar melalui saluran konvensional.

8.2 Transmisi Kebijakan Moneter dalam Sistem Ganda

Mekanisme transmisi kebijakan moneter dalam sistem perbankan ganda memiliki karakteristik yang unik. Penelitian menunjukkan bahwa transmisi kebijakan moneter konvensional diteruskan ke output dan inflasi, sementara transmisi kebijakan moneter Islam tidak selalu mengikuti pola yang sama (Muhammad et al., 2017). Hal ini memiliki implikasi penting terhadap bagaimana kecepatan peredaran uang merespons perubahan kebijakan moneter dalam sistem ganda.

Dalam sistem perbankan ganda Indonesia, hasil penelitian menunjukkan bahwa kebijakan moneter Islam lebih relevan untuk mencapai tujuan makroekonomi berupa pertumbuhan output dan inflasi yang rendah dibandingkan dengan kebijakan moneter konvensional (Anam et al., 2022). Temuan ini konsisten dengan argumen teoritis bahwa kecepatan peredaran uang dalam sistem Islam lebih stabil dan lebih erat kaitannya dengan aktivitas ekonomi riil.

Namun, terdapat nuansa penting yang perlu diperhatikan. Instrumen moneter Islam di Indonesia masih dipengaruhi oleh kebijakan moneter konvensional karena lambatnya perkembangan sistem moneter Islam (Anam et al., 2022). Hal ini berarti bahwa kecepatan peredaran uang dalam sistem Islam belum sepenuhnya independen dari dinamika sistem konvensional, terutama dalam hal penetapan suku bunga acuan.

9. Inflasi, Kecepatan Peredaran Uang, dan Ekonomi Islam

9.1 Teori Inflasi Al-Magrizi dan Kecepatan Peredaran Uang

Imam Al-Magrizi (766–845 H) merupakan salah satu pemikir ekonomi Islam yang melakukan kajian mendalam tentang uang dan inflasi. Al-Magrizi mengidentifikasi dua faktor penyebab inflasi: faktor alam dan faktor kesalahan manusia (Harahap & Tambunan, 2022). Dalam konteks kecepatan peredaran uang, faktor kesalahan manusia yang paling relevan adalah kebijakan moneter yang buruk, termasuk pencetakan uang berlebihan dan korupsi.

Al-Magrizi memahami bahwa inflasi terjadi ketika jumlah uang beredar tumbuh lebih cepat dari pertumbuhan output riil, yang dalam kerangka persamaan kuantitas uang berarti bahwa MV > PT (Harahap & Tambunan, 2022). Solusi yang ditawarkan Al-Magrizi mencakup pengendalian jumlah uang beredar dan peningkatan produksi barang dan jasa, yang pada dasarnya adalah upaya untuk menjaga keseimbangan antara pertumbuhan uang dan pertumbuhan ekonomi riil.

9.2 Hiperinflasi dan Kecepatan Peredaran Uang

Dalam kondisi hiperinflasi, kecepatan peredaran uang meningkat secara dramatis karena masyarakat berusaha membelanjakan uang mereka secepat mungkin sebelum nilai uang tersebut turun lebih jauh. Hiperinflasi ditandai dengan penurunan tajam nilai uang, kecepatan peredaran uang yang lebih cepat, dan harga yang meningkat dengan laju yang semakin cepat. Dalam perspektif Islam, hiperinflasi merupakan bentuk kezaliman ekonomi yang harus dicegah melalui kebijakan moneter yang prudent.

Sistem ekonomi Islam, dengan larangan riba dan penekanan pada stabilitas nilai uang, secara teoritis lebih tahan terhadap hiperinflasi. Hal ini karena sistem Islam tidak memungkinkan penciptaan uang melalui ekspansi kredit yang tidak terkendali, yang merupakan salah satu penyebab utama hiperinflasi dalam sistem konvensional. Namun, dalam praktiknya, negara-negara Muslim yang menerapkan sistem perbankan ganda masih rentan terhadap inflasi karena dominasi sistem konvensional.

10. Uang Digital dan Kecepatan Peredaran Uang dalam Konteks Islam

10.1 Central Bank Digital Currency (CBDC) dan Implikasinya

Perkembangan teknologi keuangan, khususnya munculnya mata uang digital bank sentral (Central Bank Digital Currency — CBDC), membawa tantangan dan peluang baru bagi sistem ekonomi Islam. CBDC dapat menginduksi perubahan dalam pembayaran ritel, grosir, dan lintas batas yang memiliki efek spillover negatif terhadap kebijakan moneter, melalui pengaruhnya terhadap kecepatan peredaran uang, disintermediasi deposito bank, volatilitas cadangan bank, substitusi mata uang, dan arus modal (Gani et al., 2021).

Perputaran yang cepat dalam sistem pembayaran digital dapat menimbulkan peningkatan struktural dalam kecepatan peredaran uang atau menyebabkan kecepatan peredaran uang menjadi tidak stabil (Gani et al., 2021). Ketidakstabilan dalam kecepatan peredaran uang memengaruhi hubungan antara uang, inflasi, dan PDB serta mengikis efektivitas rezim penargetan uang. Dalam konteks ekonomi Islam, ketidakstabilan ini menjadi tantangan tambahan bagi pengelolaan kebijakan moneter yang sudah kompleks.

10.2 Uang Digital dalam Sistem Perbankan Islam

Dalam sistem perbankan Islam, penggunaan uang digital harus memastikan bahwa sistem pembayaran digital yang digunakan mematuhi prinsip-prinsip syariah. Bank Islam yang terlibat dalam berbagai transaksi berbasis investasi, seperti mudharabah dan musyarakah, dapat memanfaatkan uang digital sebagai sarana yang nyaman dan efisien untuk mentransfer dana dan melakukan bisnis.

Pertumbuhan uang digital dapat berfungsi sebagai indikator kebijakan moneter dan memberikan wawasan tentang kebijakan moneter. Dalam konteks ekonomi Islam, pertumbuhan uang digital yang terhubung dengan aktivitas ekonomi riil akan meningkatkan kecepatan peredaran uang secara produktif, sementara pertumbuhan uang digital yang didorong oleh spekulasi akan bertentangan dengan prinsip-prinsip Islam.

11. Studi Kasus: Kecepatan Peredaran Uang di Negara-Negara Muslim

11.1 Indonesia: Sistem Perbankan Ganda dan Dinamika Peredaran Uang

Indonesia sebagai negara dengan populasi Muslim terbesar di dunia dan menerapkan sistem perbankan ganda menyediakan laboratorium yang menarik untuk mengkaji kecepatan peredaran uang dalam konteks ekonomi Islam. Sejak diberlakukannya sistem perbankan ganda pada tahun 1992, perbankan Islam di Indonesia telah menunjukkan kinerja yang signifikan dalam hal jumlah bank, aset, dana pihak ketiga, dan pembiayaan.

Penelitian empiris di Indonesia menunjukkan bahwa setiap rupiah yang disimpan oleh nasabah akan menjadi sumber pembiayaan perbankan Islam, dan setiap rupiah dari pembiayaan yang disalurkan oleh perbankan Islam akan menciptakan efek pengganda dalam menciptakan jumlah uang beredar dalam perekonomian, yang akan berdampak pada pertumbuhan ekonomi dan inflasi. Hal ini mengindikasikan bahwa kecepatan peredaran uang dalam sistem perbankan Islam di Indonesia memiliki efek yang nyata terhadap ekonomi riil.

Namun, terdapat tantangan struktural yang perlu diatasi. Sistem perbankan Islam di Indonesia masih menerapkan sistem cadangan fraksional, yang menciptakan deposito permintaan melalui pengganda uang yang mengandung unsur riba. Hal ini berarti bahwa kecepatan peredaran uang dalam sistem Islam Indonesia belum sepenuhnya bebas dari pengaruh sistem konvensional.

11.2 Sudan: Sistem Perbankan Islam Penuh

Sudan merupakan salah satu negara yang mengklaim menerapkan sistem perbankan Islam secara penuh. Sudan memperkenalkan perbankan Islam pada tahun 1984 dan memberlakukannya untuk seluruh sistem keuangan pada tahun 1992. Dalam sistem ini, suku bunga dilarang oleh aturan Islam, dan pendapatan yang dihasilkan dari pertukaran uang dengan uang juga dianggap tidak bermoral.

Namun, penelitian menunjukkan bahwa mekanisme transmisi moneter Sudan untuk saluran kredit dan nilai tukar berkinerja buruk karena karakteristik menonjol dari ekonomi Sudan dan sektor keuangan dan perbankan. Pergeseran besar dalam mata uang yang beredar, masuknya bank-bank baru, dan percabangan bank membuat implementasi kebijakan moneter cadangan uang menjadi jauh lebih menantang. Hal ini mengindikasikan bahwa bahkan dalam sistem perbankan Islam penuh pun, pengelolaan kecepatan peredaran uang tetap merupakan tantangan yang kompleks.

11.3 Iran: Pengalaman Perbankan Islam

Iran merupakan negara lain yang mengklaim menerapkan sistem perbankan Islam secara penuh. Sejak tahun 1983, para ahli ekonomi dan cendekiawan syariah di Iran telah membangun sistem perbankan bebas bunga yang menggunakan kontrak Islam sebagai instrumen untuk menarik dan mengalokasikan uang dalam sistem perbankan. Bank sentral Iran berupaya menggunakan instrumen kebijakan moneter yang tidak bertentangan dengan Islam dan sekaligus membawa stabilitas makroekonomi dan pertumbuhan bagi negara.

Salah satu instrumen yang digunakan oleh bank sentral Iran adalah sertifikat musyarakah, yang memungkinkan masyarakat untuk berpartisipasi dalam proyek investasi bahkan dengan modal kecil dan mendapatkan keuntungan mereka, sekaligus membantu bank sentral untuk mengumpulkan uang dari perekonomian dan mengendalikan variabel makroekonomi. Instrumen ini memiliki implikasi langsung terhadap kecepatan peredaran uang, karena mendorong uang untuk berputar dalam proyek-proyek investasi riil.

12. Implikasi Kebijakan dan Rekomendasi

12.1 Reformasi Sistem Moneter menuju Prinsip Islam

Berdasarkan kajian teoritis dan empiris yang telah dilakukan, terdapat beberapa implikasi kebijakan penting yang dapat dirumuskan. Pertama, untuk mencapai kecepatan peredaran uang yang optimal dalam ekonomi Islam, diperlukan reformasi sistem moneter yang menyeluruh, termasuk penghapusan sistem cadangan fraksional dan penggantiannya dengan sistem cadangan 100 persen (Choudhury & Harahap, 2012; Sarıbaş & Yumuşak, 2020). Reformasi ini akan memastikan bahwa setiap unit uang yang beredar memiliki korespondensi langsung dengan aktivitas ekonomi riil.

Kedua, pengembangan instrumen moneter Islam yang lebih beragam dan efektif sangat diperlukan untuk memungkinkan bank sentral mengelola kecepatan peredaran uang tanpa menggunakan suku bunga. Instrumen-instrumen ini harus dirancang sedemikian rupa sehingga dapat mendorong peredaran uang dalam sektor riil yang produktif, sekaligus mencegah konsentrasi uang dalam sektor keuangan spekulatif.

12.2 Penguatan Institusi Zakat dan Wakaf

Penguatan institusi zakat dan wakaf merupakan salah satu cara paling efektif untuk meningkatkan kecepatan peredaran uang dalam ekonomi Islam. Ketika zakat dikumpulkan dan didistribusikan secara efisien, uang akan berputar lebih cepat dari kelompok kaya ke kelompok miskin, meningkatkan daya beli masyarakat secara keseluruhan dan mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif (Haryadi & Ilhami, 2019).

Penelitian menunjukkan bahwa GDP, zakat, dan infak sedekah secara signifikan memengaruhi permintaan uang dalam jangka panjang (Haryadi & Ilhami, 2019). Hal ini mengindikasikan bahwa penguatan institusi zakat dan wakaf tidak hanya memiliki dampak sosial, tetapi juga dampak ekonomi yang nyata melalui pengaruhnya terhadap dinamika peredaran uang.

12.3 Pengembangan Pasar Uang Islam yang Lebih Dalam

Pengembangan pasar uang Islam yang lebih dalam dan likuid merupakan prasyarat penting bagi efektivitas kebijakan moneter Islam dan pengelolaan kecepatan peredaran uang. Pasar uang Islam yang berkembang dengan baik akan memungkinkan bank-bank Islam untuk mengelola likuiditas mereka secara lebih efisien, sehingga uang dapat beredar lebih cepat dan lebih efektif dalam perekonomian.

Sukuk dan instrumen keuangan Islam lainnya memainkan peran penting dalam transmisi kebijakan moneter melalui saluran harga aset dan nilai tukar. Pengembangan pasar sukuk yang lebih dalam akan meningkatkan efektivitas kebijakan moneter Islam dan membantu mengelola kecepatan peredaran uang secara lebih efektif.

13. Kesimpulan

Konsep velocity of money dalam sistem ekonomi Islam merupakan topik yang kaya dan multidimensional. Berbeda dengan pendekatan konvensional yang memandang kecepatan peredaran uang sebagai variabel teknis yang diasumsikan konstan atau stabil, ekonomi Islam memandang kecepatan peredaran uang sebagai cerminan dari dinamika aktivitas ekonomi riil yang dipengaruhi oleh berbagai faktor etis, sosial, dan institusional.

Larangan riba, kewajiban zakat, sistem PLS, dan penekanan pada aktivitas ekonomi riil yang produktif secara bersama-sama menciptakan kondisi di mana kecepatan peredaran uang dalam ekonomi Islam diharapkan lebih tinggi, lebih stabil, dan lebih erat kaitannya dengan pertumbuhan ekonomi riil dibandingkan dengan sistem konvensional (Affandi et al., 2022). Eliminasi motif spekulasi dalam permintaan uang, yang merupakan konsekuensi dari larangan gharar dalam Islam, juga berkontribusi pada stabilitas kecepatan peredaran uang (Bayuni, 2023).

Namun, dalam praktiknya, implementasi prinsip-prinsip Islam dalam sistem moneter masih menghadapi berbagai tantangan. Dominasi sistem konvensional dalam sistem perbankan ganda, keterbatasan instrumen moneter Islam, dan kompleksitas pengelolaan kecepatan peredaran uang dalam era digital merupakan tantangan yang perlu diatasi secara sistematis (Gani et al., 2021). Reformasi sistem moneter yang menyeluruh, penguatan institusi zakat dan wakaf, serta pengembangan pasar keuangan Islam yang lebih dalam merupakan langkah-langkah penting yang perlu diambil untuk mewujudkan sistem ekonomi Islam yang ideal.

Pada akhirnya, pemahaman yang mendalam tentang velocity of money dalam sistem ekonomi Islam bukan hanya penting dari perspektif akademis, tetapi juga memiliki implikasi praktis yang signifikan bagi para pembuat kebijakan, praktisi perbankan Islam, dan masyarakat Muslim secara keseluruhan. Dengan memahami bagaimana uang seharusnya beredar dalam ekonomi yang berlandaskan syariah, kita dapat merancang kebijakan dan institusi yang lebih efektif dalam mewujudkan tujuan-tujuan ekonomi Islam, yaitu pertumbuhan yang berkelanjutan, keadilan distributif, dan kesejahteraan bagi seluruh umat manusia.

Daftar Pustaka

Affandi, F., Bahagia, R., & Tarigan, A. Z. (2022). Monetary policy: Comparison of Masudul Alam Choudhury and Milton Friedman economic thought. Jurnal Ekonomi dan Bisnis (EK&BI), 5(1), 8–16. https://doi.org/10.37600/ekbi.v5i1.478

Al-Jarhi, M. (2017). An economic theory of Islamic finance. ISRA International Journal of Islamic Finance, 9(2), 117–132. https://doi.org/10.1108/ijif-07-2017-0007

Aliahmadi, S., & Soroushyar, A. (2022). Monetary policies and Islamic mutual fund flows: Evidence from Islamic Republic of Iran. Journal of Islamic Accounting and Business Research, 13(8), 1253–1267. https://doi.org/10.1108/jiabr-03-2022-0073

Anam, M. S., Nabila, R., Annisa, A. A., & Rosia, R. (2022). Analysis of conventional and Islamic monetary policy transmission on inflation and economic growth. International Journal of Islamic Business and Economics (IJIBEC), 6(2), 110–124. https://doi.org/10.28918/ijibec.v6i2.5970

Arapović, A. O. (2022). Paradox of real interest rate as macroeconomic equilibrating price when savings are equated to 'new' money. Map Social Sciences, 2(2), 8–15. https://doi.org/10.53880/2744-2454.2022.2.2.8

Ascarya, A. (2012). Transmission channel and effectiveness of dual monetary policy in Indonesia. Bulletin of Monetary Economics and Banking, 14(3), 269–298. https://doi.org/10.21098/bemp.v14i3.405

Ayub, M., & Khan, M. F. (2021). Evolving monetary economics in Islamic perspective. Journal of Islamic Monetary Economics and Finance, 7(2), 317–340. https://doi.org/10.21098/jimf.v7i2.1372

Bayuni, E. M. (2023). The effect of GDP, zakat, and infaq shadaqah on-demand for money and their relationship to income and poverty in Indonesia (hlm. 73–86). https://doi.org/10.2991/978-94-6463-176-0_6

Choudhury, M. A. (2018). Micro-money, finance and real economy interrelationship in the framework of Islamic ontology of unity of knowledge and the world-system of social economy. International Journal of Social Economics, 45(2), 445–462. https://doi.org/10.1108/ijse-11-2016-0340

Choudhury, M. A., & Harahap, S. S. (2012). The future of monetary reform and the real economy: A problem of trade versus interest. International Journal of Management Studies, 19. https://doi.org/10.32890/ijms.19.1.2012.10358

Choudhury, M. A., Halid, N., Ahmed, M., & Hossain, M. S. (2013). Fiscalism as spending and monetary integration. International Journal of Management Studies, 20. https://doi.org/10.32890/ijms.20.1.2013.10378

Esavi, M., Khademalizadeh, A., & Tari, F. (2022). Providing an Islamic approach of monetary systems. International Journal of Islamic and Middle Eastern Finance and Management, 16(2), 384–404. https://doi.org/10.1108/imefm-02-2022-0050

Fauzi, R. M. Q., & Hapsari, M. I. (2019). Islamic monetary management: A critical overview. KnE Social Sciences, 3(13), 99. https://doi.org/10.18502/kss.v3i13.4198

Firmansyah, H. (2021). Policy model for Muslim state inflation control. International Journal of Nusantara Islam, 9(1), 93–105. https://doi.org/10.15575/ijni.v9i1.11984

Gani, R. A., Renaldi, W., & Zulfikar, M. (2021). Causality of dual system monetary policy to inflation in Indonesia. Dinamika Ekonomi, 12(2), 170–183. https://doi.org/10.29313/de.v12i2.7803

Harahap, I., & Tambunan, K. (2022). The effect of SBI and SBIS as monetary instruments on the Indonesian economy. Share Jurnal Ekonomi dan Keuangan Islam, 11(1), 1–19. https://doi.org/10.22373/share.v11i1.8603

Haryadi, I., & Ilhami, W. (2019). Analysis of the effect of amount of money supply (JUB), exchange rate, profit sharing and interest rate on the inflation 2011–2017: Islamic and conventional M1 comparative study. Islamic Economics Journal, 5(1), 73. https://doi.org/10.21111/iej.v5i1.3668

Hassan, M. K., Shah, S. M. A. R., Alazhari, M. A., & Selim, M. (2021). Towards the implementation of monetary management in Islamic economic system based on recent developments. International Journal of Islamic Economics and Finance (IJIEF), 4(2). https://doi.org/10.18196/ijief.v4i2.11777

Herianingrum, S., & Syapriatama, I. (2016). Dual monetary system and macroeconomic performance in Indonesia. Al-Iqtishad Journal of Islamic Economics, 8(1), 65–80. https://doi.org/10.15408/aiq.v8i1.2509

Hrp, A. K. Z., Majid, M. S. A., & Rahmat, R. (2023). Islamic macro economy: A new paradigm. International Journal of Economics (IJEC), 2(1), 33–44. https://doi.org/10.55299/ijec.v2i1.101

Indonesia, Q. R. T. B. (2010). Quarterly analysis: The progress of monetary, banking and payment system quarter 2, 2009. Bulletin of Monetary Economics and Banking, 12(1), 1–4. https://doi.org/10.21098/bemp.v12i1.464

Khatat, M. E. H. (2016). Monetary policy in the presence of Islamic banking. IMF Working Paper, 2016(072), 1. https://doi.org/10.5089/9781475523942.001

Lukonga, I. (2023). Monetary policy implications of central bank digital currencies: Perspectives on jurisdictions with conventional and Islamic banking systems. IMF Working Paper, 2023(060), 1. https://doi.org/10.5089/9798400236532.001

Muhammad, T. R., Widiastuti, T., & Cahyono, E. F. (2017). The influence of conventional and Islamic monetary instruments on gross domestic product: An empirical investigation on Indonesia. Journal of Islamic Financial Studies, 03(02), 114–135. https://doi.org/10.12785/jifs/030205

Muhtadi, R., & Imani, S. (2021). Al-Magrizi inflation theory of Islamic monetary policy implementation in Indonesia. International Journal of Islamic Economics, 2(02), 150–160. https://doi.org/10.32332/ijie.v2i2.2097

Naeem, M. H. A., Arabi, K. A. M., & El-Maeia, H. A. (2023). Impact of monetary policy and its transmission mechanism in Sudan. Technium Social Sciences Journal, 41, 97–129. https://doi.org/10.47577/tssj.v41i1.8520

Putra, H. M., & Solehudin, E. (2022). Fundamentals of economic and monetary policy in Islam. Al-Falah Journal of Islamic Economics, 7(1), 89. https://doi.org/10.29240/alfalah.v7i1.4302

Sarıbaş, H., & Yumuşak, İ. G. (2020). The just economic system: A model and its simulations. International Journal of Islamic and Middle Eastern Finance and Management, 14(2), 317–338. https://doi.org/10.1108/imefm-04-2019-0143

Soemitra, A., Ismal, R., Fuadi, F., Al-Amin, H., Harianto, S., Nur, M. M., & Hakim, A. F. (2021). Analysis of Islamic monetary policy transmission on business sector and MSME performance. E-Mabis Jurnal Ekonomi Manajemen dan Bisnis, 22(2), 66–76. https://doi.org/10.29103/e-mabis.v22i2.697

Sofhian. (2022). Strengthening interest and riba in bank financial institutions. Al-Mizan, 18(2), 311–336. https://doi.org/10.30603/am.v18i2.2968

Suriani, S., Majid, M. S. A., Masbar, R., Wahid, N. A., & Ismail, A. G. (2021). Sukuk and monetary policy transmission in Indonesia: The role of asset price and exchange rate channels. Journal of Islamic Accounting and Business Research, 12(7), 1015–1035. https://doi.org/10.1108/jiabr-09-2019-0177

Yungucu, B., & Saiti, B. (2016). The effects of monetary policy on the Islamic financial services industry. Qualitative Research in Financial Markets, 8(3), 218–228. https://doi.org/10.1108/qrfm-02-2016-0006

Yunita, P., Cheumar, M., Hany, I., Kurniati, Y., Kurniawati, D., Herawaty, E., Akbar, M. N., & Munir, M. (2024). Dynamic model of digital money circulation in Indonesia dual economic system. International Journal of Academic Research in Business and Social Sciences, 14(6). https://doi.org/10.6007/ijarbss/v14-i6/21901