00749 - Teori Utilitas dalam Sistem Ekonomi Islam

Abstract

Utility theory in Islamic economics represents a fundamentally different paradigm compared to conventional utility theory. While conventional economics defines utility as individual material satisfaction that is maximized without clear normative boundaries, Islamic economics frames utility within the concept of maslahah, which encompasses material and spiritual dimensions, individual and social aspects, as well as worldly and afterlife considerations simultaneously. This article examines how utility theory is transformed in the Islamic economic system, starting from Al-Ghazali's hierarchical framework of dharuriyyah, hajiyyah, and tahsiniyyah, to the application of maqashid al-shariah as a normative framework encompassing the protection of religion, life, intellect, lineage, and property. The discussion covers utility in the domains of Islamic consumption, production, distribution, financial systems, and macroeconomics. The findings indicate that Islamic utility theory offers a more holistic, equitable, and sustainable paradigm for addressing contemporary economic challenges, including distributive injustice, environmental degradation, and recurring financial crises.

Keywords: utility theory, Islamic economics, maslahah, maqashid al-shariah, Al-Ghazali

Abstrak

Teori utilitas dalam ekonomi Islam merupakan paradigma yang secara fundamental berbeda dibandingkan teori utilitas konvensional. Sementara ekonomi konvensional mendefinisikan utilitas sebagai kepuasan material yang bersifat individual dan dimaksimalkan tanpa batasan normatif yang jelas, ekonomi Islam membingkai utilitas dalam kerangka maslahah yang mencakup dimensi material dan spiritual, individual dan sosial, serta dunia dan akhirat sekaligus. Artikel ini mengkaji bagaimana teori utilitas mengalami transformasi dalam sistem ekonomi Islam, mulai dari hierarki kebutuhan Al-Ghazali berupa dharuriyyah, hajiyyah, dan tahsiniyyah, hingga penerapan maqashid al-syariah sebagai kerangka normatif yang mencakup perlindungan terhadap agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Pembahasan mencakup utilitas dalam konsumsi, produksi, distribusi, sistem keuangan, dan makroekonomi Islam. Hasil kajian menunjukkan bahwa teori utilitas Islam menawarkan paradigma yang lebih holistik, berkeadilan, dan berkelanjutan dalam menjawab berbagai permasalahan ekonomi kontemporer, termasuk ketidakadilan distribusi, kerusakan lingkungan, dan krisis keuangan yang berulang.

Kata kunci: teori utilitas, ekonomi Islam, maslahah, maqashid al-syariah, Al-Ghazali

1. Pendahuluan

Teori utilitas merupakan salah satu konsep fundamental dalam ilmu ekonomi yang membahas tentang kepuasan atau manfaat yang diperoleh individu dari konsumsi barang dan jasa. Dalam ekonomi konvensional, utilitas didefinisikan sebagai tingkat kepuasan subjektif yang diperoleh konsumen, di mana setiap individu berusaha memaksimalkan utilitas mereka dalam batas anggaran yang dimiliki (Habibi, 2022). Namun, dalam sistem ekonomi Islam, konsep utilitas mengalami transformasi yang sangat mendasar dan komprehensif, karena tidak hanya mempertimbangkan dimensi keduniawian semata, melainkan juga mencakup dimensi spiritual dan ukhrawi yang menjadi ciri khas ajaran Islam (Hafidh, 2022).

Sistem ekonomi Islam merupakan sistem ekonomi yang berlandaskan pada syariah Islam, di mana Al-Quran dan Sunnah menjadi landasan berpijak yang memiliki daya jangkau dan daya atur yang universal (Firmanda, 2015). Kegagalan sistem ekonomi global yang berulang kali terjadi telah mendorong para ahli ekonomi untuk mencari sistem ekonomi alternatif yang lebih baik, dan sistem ekonomi Islam menjadi sorotan utama karena pada masa keemasan Islam, peradaban Islam mampu mengangkat derajat perekonomian dalam kemapanannya (Norman, 2020). Dalam konteks inilah, teori utilitas dalam ekonomi Islam menjadi sangat relevan untuk dikaji secara mendalam, karena ia menawarkan paradigma yang berbeda secara fundamental dari teori utilitas konvensional.

Perbedaan mendasar antara teori utilitas konvensional dan Islam terletak pada orientasi dan tujuan akhirnya. Ekonomi konvensional mengasumsikan bahwa individu adalah makhluk rasional yang semata-mata berusaha memaksimalkan utilitas ekonomi individualnya (Hasril et al., 2024). Asumsi ini telah dikritik karena terlalu sederhana dan tidak mencerminkan lingkungan bisnis di dunia nyata, apalagi jika dikaitkan dengan nilai-nilai spiritual dan moral yang menjadi inti ajaran Islam (Hasril et al., 2024). Sebaliknya, dalam ekonomi Islam, seorang muslim harus memperhatikan maslahah daripada utilitas semata, karena kebutuhan ditentukan oleh maslahah yang mencakup dimensi dunia dan akhirat (Hehanussa, 2023).

2. Konsep Dasar Utilitas dalam Ekonomi Konvensional

Sebelum memahami teori utilitas dalam sistem ekonomi Islam, penting untuk terlebih dahulu memahami konsep utilitas dalam ekonomi konvensional sebagai titik pembanding. Dalam ekonomi konvensional, konsumen diasumsikan mempunyai tujuan untuk memperoleh kepuasan (utility) dalam kegiatan konsumsinya (Syamsoni & Ismail, 2021). Utility secara bahasa berarti berguna (usefulness), membantu (helpfulness), atau memberikan kepuasan kepada konsumen (Syamsoni & Ismail, 2021). Teori ekonomi konvensional menjelaskan bahwa kepuasan (utility) dalam konteks memiliki barang atau jasa yang dapat memenuhi keinginan manusia bersifat subjektif, di mana setiap individu memiliki standar atau kriteria kepuasan mereka sendiri (Abdiilah et al., 2024).

Untuk mencari titik kepuasan tersebut, dapat diukur dengan pendekatan utilitas yang menggunakan satuan utilitas (guna) sehingga muncullah formulasi utilitas sebagai berikut: U = U (X1, X2, X3, ..., Xn), di mana U adalah utilitas dan X adalah jumlah tiap-tiap barang yang dikonsumsi (Habibi, 2022). Di saat mengonsumsi suatu barang, seorang konsumen akan mendapatkan nilai guna secara langsung maupun tidak langsung (Habibi, 2022). Sementara itu, jenis kualitas dan kuantitas barang ekonomi yang akan dikonsumsi adalah yang dapat memberikan kepuasan tertinggi bagi konsumen, dan upaya konsumen dalam rangka mendapatkan kepuasan maksimum dibatasi oleh jumlah anggaran keuangan (budget constraint) yang dimilikinya (Abdussalam & Shodiq, 2022).

Dalam konteks keuangan, konsep time value of money menyatakan bahwa utilitas uang saat ini lebih tinggi dibandingkan dengan utilitasnya untuk uang dengan jumlah yang sama di waktu yang akan datang (Desky, 2019). Hal ini menjadi salah satu perbedaan mendasar antara sistem keuangan konvensional dan Islam, karena Islam memandang uang sebagai alat pertukaran yang tidak memiliki nilai dalam dirinya sendiri dan tidak boleh diperdagangkan sebagai komoditas (Desky, 2019).

Dalam teori keagenan konvensional, teori keagenan didasarkan pada asumsi manusia rasional yang berusaha memaksimalkan utilitas individualnya, dan berdasarkan asumsi ini, individu diharapkan menjadi oportunis dan termotivasi semata-mata oleh utilitas ekonomi (Hasril et al., 2024). Manajemen laba, misalnya, didefinisikan sebagai tindakan yang ditujukan untuk memaksimumkan utilitas manajer dan cenderung untuk menguntungkan diri mereka sendiri dengan cara memengaruhi proses pelaporan keuangan (Tjun & Aryati, 2022). Orientasi utilitas yang semata-mata bersifat materialistik inilah yang menjadi sasaran kritik utama dari perspektif ekonomi Islam.

3. Transformasi Konsep Utilitas dalam Ekonomi Islam

3.1 Utilitas sebagai Maslahah

Dalam sistem ekonomi Islam, konsep utilitas mengalami transformasi yang sangat fundamental. Konsep utilitas dalam Islam tidak hanya didasarkan kepada rasionalitas belaka, tetapi juga dibatasi pada hal-hal yang membawa kemaslahatan (Nurwulandari & Ismawati, 2018). Seorang muslim akan mencapai tingkat konsumsi yang baik atau mencapai utilitas (kepuasan) maksimal dalam kegiatan konsumsi apabila konsumsi yang dilakukan sesuai dengan ajaran agama (Nurwulandari & Ismawati, 2018). Dengan demikian, utilitas dalam Islam bukan sesuatu yang bertentangan dengan maslahah, bahkan dalam Islam seorang muslim juga harus rasional, namun rasionalitas tersebut dibingkai oleh nilai-nilai syariah (Nurwulandari & Ismawati, 2018).

Aspek utilitas tidak dapat diterima begitu saja oleh ajaran Islam, hal itu dikarenakan utilitas hanya menampakkan aspek keduniawian saja. Dengan meninjau asas maslahah, makna utilitas dapat diperluas kepada maslahah, sehingga asas manfaat dalam berbagai produk dan aktivitas ekonomi benar-benar mewujudkan tujuan syariah (Hafidh, 2022). Dalam proses pengamatan dimensi maqashid al-syariah pada berbagai produk dan aktivitas ekonomi, maqashid al-syariah dibedah melalui model (teori) asas maslahah sebagai pisau analisis, yakni mencermati manfaat yang ada padanya, baik itu dalam konsep ekonomi konvensional maupun konsep Islam, yaitu aspek asas manfaat (utilitas) dan maslahah (Sayuti & Wijaya, 2019).

Tujuan dari syariah Islam (maqashid syariah) adalah berupa adanya maslahah daripada sekadar utilitas (Musfiqoh et al., 2023). Pencapaian maslahah harus menjadi tujuan dari kegiatan produksi dan konsumsi. Berbeda dengan kepuasan yang bersifat individual, maslahah tidak hanya dirasakan oleh individu, namun juga dirasakan oleh individu atau sekelompok masyarakat lain (Musfiqoh et al., 2023). Hal ini menunjukkan dimensi sosial dari konsep utilitas dalam Islam yang tidak ditemukan dalam teori utilitas konvensional.

3.2 Hierarki Utilitas Al-Ghazali

Imam Al-Ghazali, sebagai salah satu pemikir Islam terbesar, memberikan kontribusi yang sangat signifikan dalam pengembangan teori utilitas Islam. Al-Ghazali mendefinisikan aspek kegiatan ekonomi dari fungsi kesejahteraan sosialnya dalam kerangka sebuah hierarki utilitas individu dan sosial yang tripartit, yakni kebutuhan (dharuriyah), kesenangan atau kenyamanan (hajiyah), dan kemewahan (tahsiniyah) (Pusparini, 2015). Hierarki ini menjadi fondasi utama dalam memahami bagaimana utilitas dipahami dan diprioritaskan dalam sistem ekonomi Islam.

Kebutuhan pokok (necessity) atau biasa disebut dharuriyyah merupakan kebutuhan pokok yang tertinggi. Pemenuhan tingkatan dharuriyyah adalah untuk menjaga lima tujuan dasar maqasid syariah (Muslimah & SS, 2023). Al-Ghazali mendefinisikan aspek ekonomi dari fungsi kesejahteraan sosial dengan sebuah kerangka hierarki utilitas yang dibagi menjadi tiga, yaitu dharuriyyah (kebutuhan primer), hajiyyah (kebutuhan sekunder), dan tahsiniyyah (kebutuhan tersier) (Muslimah & SS, 2023). Tingkatan utilitas individu dalam Islam tersebut sejalan dengan pembagian tingkatan kebutuhan dalam konsumsi pada ekonomi secara umum, yaitu primer, sekunder, dan tersier, namun terdapat perbedaan dari sisi tujuan dan objek dari pemenuhan kebutuhan tersebut (Muslimah & SS, 2023).

Imam Al-Ghazali mengenalkan konsep masalih (utilitas, manfaat) maupun mafasid (disutilitas, kerusakan) dalam menyaring setiap masalah untuk menaikkan kemakmuran sosial (Santoso, 2019). Selanjutnya, ia membatasi ukuran peranan kemasyarakatan dalam urutan tingkatan hajat individu dan sosial (Santoso, 2019). Pemikiran Al-Ghazali ini menjadi acuan dan obor penerang bagi para ekonom Muslim yang sedang mengembangkan disiplin ilmu ekonomi Islam, karena ia membedakan dengan jelas antara keinginan (raghabah dan syahwah) dan kebutuhan (hajat), sesuatu yang memiliki konsekuensi yang amat besar dalam ilmu ekonomi (Abdussalam & Shodiq, 2022).

Menurut Al-Ghazali, kesejahteraan adalah realisasi dari utilitas (Oftafiana & Laila, 2024). Kesejahteraan itu sendiri merupakan tujuan dari penerapan syariah (maqasid al-shari'ah). Manusia tidak dapat merasakan kebahagiaan dan kedamaian batin kecuali jika kesejahteraan sejati bagi seluruh umat manusia di dunia diwujudkan melalui pemenuhan kebutuhan spiritual dan material (Oftafiana & Laila, 2024). Konsep ini jauh lebih komprehensif dibandingkan dengan konsep utilitas konvensional yang hanya berfokus pada kepuasan material.

3.3 Utilitas dalam Kerangka Maqashid Syariah

Maqashid asy-syariah merupakan faktor yang paling menentukan dalam melahirkan produk-produk ekonomi syariah yang dapat berperan ganda sebagai alat sosial-kontrol dan rekayasa sosio-ekonomi untuk mewujudkan kemaslahatan manusia (Syamsoni & Ismail, 2021). Dalam ekonomi konvensional, konsumen diasumsikan mempunyai tujuan untuk memperoleh kepuasan (utility) dalam kegiatan konsumsinya, namun dalam ekonomi Islam, tujuan ini diperluas dan dibingkai oleh maqashid syariah (Syamsoni & Ismail, 2021).

Al-Ghazali mendefinisikan aspek kegiatan ekonomi dari fungsi kesejahteraan sosialnya dalam kerangka sebuah hierarki utilitas individu dan sosial yang tripartit, yakni kebutuhan (dharuriyah), kesenangan atau kenyamanan (hajiyah), dan kemewahan (tahsiniyah) (Pusparini, 2015). Ia juga menjelaskan secara lebih detail bahwa tujuan syariah adalah untuk meningkatkan kesejahteraan semua manusia, yang terletak pada perlindungan terhadap iman (al-din), jiwa (al-nafs), akal (al-aql), keturunan (al-nasl), dan harta (al-mal) (Pusparini, 2015). Apa pun yang memastikan perlindungan kelima hal ini menjamin kepentingan publik dan merupakan hal yang diinginkan (Pusparini, 2015).

Maqashid asy-syariah tidak saja diperlukan untuk merumuskan kebijakan-kebijakan ekonomi makro (moneter, fiskal, public finance), tetapi juga untuk menciptakan produk-produk perbankan dan keuangan syariah serta teori-teori ekonomi mikro lainnya (Syamsoni & Ismail, 2021). Dengan demikian, maqashid syariah menjadi kerangka normatif yang membingkai seluruh aktivitas ekonomi, termasuk dalam memahami dan mengaplikasikan konsep utilitas.

4. Utilitas dalam Teori Konsumsi Islam

4.1 Prinsip-Prinsip Konsumsi Islami

Teori konsumsi Islam memandang aktivitas konsumsi tidak hanya sebatas pada mengurangi atau menghabiskan nilai manfaat suatu produk saja, melainkan aktivitas konsumsi diatur sedemikian rupa supaya pemenuhan utilitas pada diri individu muslim tidak sampai mengorbankan eksistensi seluruh sumber daya yang ada di bumi (Hidayat et al., 2023). Kegiatan konsumsi baik karena keinginan maupun kebutuhan harus didasarkan pada kemampuan, baik jiwa, raga, maupun keuangan (Pusparini, 2015).

Dalam Islam, konsumsi dipandang sebagai upaya pemenuhan kebutuhan akan barang atau jasa yang memberikan kebaikan bagi konsumen (mashlahah) dan menghindarkan dari kemudaratan (mafsadah) (Muslimah & SS, 2023). Meninjau dari konsep konsumsi dalam ekonomi Islam, menurut Al-Ghazali, hierarki utilitas individu dan sosial terkait fungsi kesejahteraan dibagi menjadi tiga, yaitu dharuriyyah (kebutuhan primer), hajiyyah (kebutuhan sekunder), dan tahsiniyyah (kebutuhan tersier) (Muslimah & SS, 2023). Pembagian ini menjadi panduan bagi konsumen muslim dalam memprioritaskan konsumsi mereka.

Etika perilaku konsumsi dalam Islam tidak menonjolkan standar sifat kepuasan seperti teori utilitas dan kepuasan marginal dalam ilmu ekonomi konvensional (Mudrikah & Ayuningtyas, 2021). Islam sebagai pedoman hidup memberikan tuntunan dalam kegiatan muamalah, salah satunya etika perilaku konsumsi. Perilaku yang mengedepankan nilai utilitas semata sangat bertolak belakang dengan konsep konsumsi dalam Islam yang secara tegas mendahulukan pemenuhan kebutuhan dibandingkan pemenuhan keinginan yang belum tentu sesuai dengan kebutuhan pokok (Mudrikah & Ayuningtyas, 2021).

4.2 Pemikiran Monzer Kahf tentang Utilitas Islam

Tokoh pemikir muslim kontemporer seperti Monzer Kahf mampu mengemukakan fungsi kesejahteraan, utilitas, dan optimalisasi konsumsi yang berlaku untuk seorang muslim (Hidayat et al., 2023). Pemikiran Kahf ini menjadi salah satu kontribusi penting dalam pengembangan teori utilitas Islam yang lebih sistematis dan operasional. Keberadaan konsumen rasional ditekankan mempunyai arti penting bagi mekanisme konsumsi sebab konsumen rasional dapat menentukan kombinasi komoditas yang dikonsumsi secara cerdas untuk menjaga maslahah (Hidayat et al., 2023).

Chapra mendefinisikan ekonomi Islam sebagai suatu cabang ilmu yang mampu merealisasikan kesejahteraan umat manusia melalui pemerataan alokasi dan distribusi sumber daya ekonomi, sementara Mannan mendefinisikan ekonomi Islam sebagai suatu ilmu yang mempelajari problematika ekonomi masyarakat menurut standar nilai-nilai syariat Islam (Hidayat et al., 2023). Dari berbagai definisi ini dapat ditarik kesimpulan bahwa ilmu ekonomi Islam merupakan ilmu yang mempelajari cara berpikir dan bertindak manusia dalam mengambil keputusan menyangkut kelangkaan dan pilihan secara rasional dan beradab selaras dengan ketentuan syariat Islam (Hidayat et al., 2023).

4.3 Utilitas dan Rasionalitas Konsumen Muslim

Dalam ekonomi Islam, rasionalitas konsumen tidak hanya diukur dari kemampuan memaksimalkan kepuasan material, tetapi juga dari kemampuan memaksimalkan maslahah yang mencakup dimensi dunia dan akhirat. Hal ini sesuai dengan rasionalitas Islam bahwa setiap agen ekonomi ingin meningkatkan maslahah yang diperolehnya (Pusparini, 2015). Konsep ini berbeda secara fundamental dari rasionalitas ekonomi konvensional yang semata-mata berorientasi pada kepuasan material.

Dalam ekonomi konvensional, alokasi barang dikatakan efisien jika tidak ada orang yang dapat meningkatkan utilitasnya tanpa mengurangi utilitas orang lain, tetapi dalam Islam, kesejahteraan seseorang dapat meningkat tanpa mengurangi kesejahteraan orang lain (Syaichoni, 2023). Prinsip ini mencerminkan dimensi sosial dan altruistik dari konsep utilitas dalam Islam, yang sejalan dengan nilai-nilai keadilan dan persaudaraan yang menjadi inti ajaran Islam.

5. Utilitas dalam Teori Produksi Islam

5.1 Produksi dan Penciptaan Utilitas

Dalam sistem ekonomi Islam, produksi tidak hanya dipahami sebagai proses penciptaan barang dan jasa untuk memenuhi kebutuhan konsumen, tetapi juga sebagai proses penciptaan utilitas yang harus sesuai dengan nilai-nilai syariah. Menurut Mannan, utilitas atau pencapaian nilai guna terkait dengan produksi. Barang dan jasa yang diproduksi harus halal dan menguntungkan sesuai dengan hukum syariah agar dapat bermanfaat (Fitriansyah & Huda, 2023). Dengan demikian, utilitas dalam produksi Islam tidak hanya diukur dari nilai ekonomis semata, tetapi juga dari kehalalan dan kemanfaatannya bagi masyarakat.

Tujuan utama dari ekonomi Islam adalah untuk mencapai falah, yang mencakup memupuk kekayaan ekonomi setiap orang, meskipun faktanya berbeda dari ekonomi konvensional, baik dalam teori maupun dalam praktik (Fitriansyah & Huda, 2023). Produksi yang memberikan kekhasan Islam adalah kesejahteraan umum, yang mencakup tidak hanya masalah keuangan dan materi, tetapi juga yang terkait dengan etika, agama, pendidikan, dan lingkungan (Fitriansyah & Huda, 2023). Hal ini menunjukkan bahwa utilitas dalam produksi Islam memiliki dimensi yang jauh lebih luas dibandingkan dengan konsep utilitas dalam produksi konvensional.

5.2 Utilitas dan Tujuan Perusahaan dalam Islam

Menurut logika tujuan utama perusahaan untuk pelanggannya adalah untuk menciptakan barang dan jasa yang dianggap memberikan rasio yang sangat positif, baik utilitas yang diterima maupun nilai yang ditawarkan (Fuadah & Hakimi, 2020). Dalam perspektif stakeholder theory yang diaplikasikan dalam konteks Islam, Harrison dan Wicks berpendapat bahwa ada empat faktor yang didefinisikan dalam hal utilitas yang dirasakan oleh para pemangku kepentingan (stakeholder) perusahaan: (1) utilitas stakeholder yang terkait dengan barang dan jasa aktual; (2) utilitas stakeholder terkait dengan keadilan berorganisasi; (3) utilitas stakeholder terkait dengan persepsi opportunity cost (Fuadah & Hakimi, 2020).

Utilitas yang diharapkan stakeholder dipengaruhi oleh bagaimana perusahaan bertindak untuk memberikan mereka kepuasan (Fuadah & Hakimi, 2020). Dalam konteks Islam, kepuasan ini tidak hanya bersifat material, tetapi juga mencakup dimensi spiritual dan sosial. Manajemen laba dalam Islam harus mengorientasikan tujuannya kepada utilitas yang bersifat materi sekaligus juga utilitas nonmateri (Nasrun, 2019). Hal ini menunjukkan bahwa dalam sistem ekonomi Islam, utilitas memiliki dimensi ganda yang mencakup aspek material dan spiritual sekaligus.

6. Utilitas dalam Distribusi dan Kesejahteraan Sosial

6.1 Distribusi dan Pemerataan Utilitas

Sistem ekonomi Islam menawarkan sistem distribusi ekonomi yang mengutamakan nilai kebebasan bertindak berdasarkan ajaran agama dan nilai keadilan dalam kepemilikan (Habibi, 2022). Dalam konteks distribusi, utilitas tidak hanya dipahami sebagai kepuasan individual, tetapi juga sebagai kesejahteraan kolektif yang harus didistribusikan secara adil kepada seluruh anggota masyarakat. Tujuan Islam adalah sebagaimana dari tujuan syariat itu sendiri (maqashid asy-syariah), yaitu mencapai kebahagiaan dunia dan akhirat (Habibi, 2022).

Instrumen-instrumen keuangan sosial Islam seperti zakat, infak, sedekah, dan wakaf memainkan peran penting dalam mendistribusikan utilitas secara merata dalam masyarakat. Islam mendorong kepedulian sosial melalui Zakat, Infak, dan Sedekah (ZIS). Dana ZIS yang dikelola secara produktif dapat menciptakan lapangan kerja, meningkatkan ekonomi, dan mendistribusikan kesejahteraan (Arifin & Herianingrum, 2024). Dengan demikian, utilitas dalam Islam tidak hanya bersifat individual, tetapi juga memiliki dimensi sosial yang kuat.

6.2 Maslahah sebagai Fungsi Kesejahteraan Sosial

Konsep kesejahteraan dalam terminologi ekonomi Islam disebut sebagai mashlahah (Pusparini, 2015). Fungsi kesejahteraan sosial Islam adalah konsep yang berakar dalam pemikiran sosio-ekonomi Al-Ghazali. Ia mengidentifikasi semua masalah, baik dalam bentuk masalih (utilities, benefits) maupun mafasid (disutility, damage) dalam meningkatkan kesejahteraan sosial (Pusparini, 2015). Ia juga menjelaskan secara lebih detail bahwa tujuan syariah adalah untuk meningkatkan kesejahteraan semua manusia, yang terletak pada perlindungan terhadap iman (al-din), jiwa (al-nafs), akal (al-aql), keturunan (al-nasl), dan harta (al-mal) (Pusparini, 2015).

Konsep kesejahteraan konvensional yang berorientasi pada materi dan self-interest dianggap tidak sesuai dengan tujuan ekonomi Islam dan tujuan syariah (maqashid al-syariah) pada umumnya (Pusparini, 2015). Sebaliknya, konsep maslahah dalam Islam menawarkan pendekatan yang lebih holistik dan komprehensif dalam memahami kesejahteraan dan utilitas. Konsep maslahah yang diajukan oleh Al-Ghazali untuk kesejahteraan manusia dapat mengakomodasi semua kebutuhan manusia dan lebih komprehensif daripada konsep utilitas dalam ekonomi modern (Abdussalam & Shodiq, 2022).

7. Utilitas dalam Sistem Keuangan Islam

7.1 Utilitas dalam Perbankan Syariah

Dalam sistem perbankan syariah, konsep utilitas diterapkan dalam konteks yang berbeda dari perbankan konvensional. Tujuan bank syariah dalam mewujudkan tujuan sosial dan ekonomi antara lain dicapai dengan memaksimalkan laba, memberikan kontribusi bagi kesejahteraan sosial (social welfare), menghapus kemiskinan, meningkatkan perkembangan proyek-proyek yang berdayaguna dan berhasil guna dalam jangka panjang, serta meminimalkan biaya operasional (Amaroh, 2014). Dengan demikian, utilitas dalam perbankan syariah mencakup dimensi yang jauh lebih luas dibandingkan dengan perbankan konvensional.

Sistem ekonomi Islam menitikberatkan pada dimensi etika, moral, sosial, dan agama, untuk menjamin keadilan, kesetaraan, dan keadilan untuk kebaikan masyarakat secara keseluruhan (Satiri, 2017). Sistem seperti ini dapat dihargai secara penuh hanya dalam konteks pendidikan Islam pada etika bekerja, distribusi kekayaan, keadilan sosial dan ekonomi, dan peran pemerintah (Satiri, 2017). Hal ini menunjukkan bahwa utilitas dalam sistem keuangan Islam tidak dapat dipisahkan dari nilai-nilai etika dan moral yang menjadi landasan ajaran Islam.

7.2 Utilitas dalam Produk Keuangan Syariah

Dalam konteks produk keuangan syariah, konsep utilitas diterapkan dengan mempertimbangkan aspek maslahah secara komprehensif. Misalnya, dalam konteks syariah card (kartu kredit syariah), manfaat yang diperoleh bukan hanya manfaat yang sifatnya duniawi saja, melainkan harus ada manfaat menuju akhirat (Firmanda, 2015). Seharusnya, manfaat yang diperoleh dari berbagai produk keuangan syariah tidak hanya bersifat worldly benefits, tetapi juga harus ada benefits yang going to the afterlife (Norman, 2020).

Dalam konteks pasar modal syariah, selain memperhitungkan utility, juga memperhitungkan risiko apakah suatu bisnis kegiatan usaha tersebut bertentangan atau tidak dengan prinsip syariah (Satria, 2020). Investor yang menempatkan dananya akan mendapatkan reward dari bank berupa bagi hasil atau bentuk lain yang disetujui oleh bank syariah (Wulandari et al., 2021). Dengan demikian, utilitas dalam investasi syariah tidak hanya diukur dari return finansial semata, tetapi juga dari kepatuhan terhadap prinsip-prinsip syariah.

7.3 Time Value of Money vs. Economic Value of Time

Salah satu perbedaan mendasar antara sistem ekonomi Islam dan konvensional dalam konteks utilitas adalah pandangan terhadap nilai waktu uang. Konsep time value of money menyatakan bahwa utilitas uang saat ini lebih tinggi dibandingkan dengan utilitasnya untuk uang dengan jumlah yang sama di waktu yang akan datang (Desky, 2019). Namun, konsep economic value of time dalam Islam menekankan bahwa waktulah yang memiliki nilai ekonomi, bukan uang yang memiliki nilai waktu (Desky, 2019).

Dalam sistem keuangan konvensional, uang dianggap seperti komoditas sebagaimana halnya barang dan jasa yang dapat diperdagangkan, dijual serta dibeli, dan dapat dijadikan objek untuk berspekulasi. Sedangkan dalam Islam, uang dipandang sebagai sesuatu yang tidak boleh ditimbun dan tidak boleh disia-siakan atau dihamburkan; uang tidak dipandang sebagai suatu komoditas yang dapat diperdagangkan dan Islam memandang uang sebagai alat pertukaran yang tidak memiliki nilai dalam dirinya sendiri (Desky, 2019). Perbedaan pandangan ini memiliki implikasi yang sangat besar terhadap bagaimana utilitas dipahami dan diaplikasikan dalam sistem ekonomi Islam.

8. Utilitas dalam Etika Bisnis Islam

8.1 Dimensi Etika dalam Utilitas Islam

Aktivitas bisnis merupakan bagian integral dari wacana ekonomi. Sistem ekonomi Islam berangkat dari kesadaran tentang etika, sedangkan sistem ekonomi lain, seperti kapitalisme dan sosialisme, cenderung mengabaikan etika sehingga aspek nilai tidak begitu tampak dalam bangunan kedua sistem ekonomi tersebut (Tjun & Aryati, 2022). Etika bisnis dalam kaitannya dengan ajaran Islam berarti sebuah pemikiran atau refleksi tentang moralitas yang membatasi kerangka acuannya kepada konsepsi sebuah organisasi dalam ekonomi dan bisnis yang didasarkan atas ajaran Islam (Nasrun, 2019).

Manajemen laba dalam tinjauan etika Islam harus dilaksanakan berdasarkan spirit Islam yang dilakukan melalui proses Islami dan memberikan dampak dan implikasi yang bermanfaat bagi semua pihak. Spirit Islami dalam manajemen laba dilakukan dengan cara mengorientasikan tujuan manajemen laba kepada utilitas yang tidak hanya bersifat materi, tetapi juga utilitas nonmateri (Abdullah & Ainun, 2017). Hal ini menunjukkan bahwa dalam sistem ekonomi Islam, utilitas selalu memiliki dimensi ganda yang mencakup aspek material dan spiritual.

8.2 Larangan Israf dan Batasan Utilitas

Salah satu aspek penting dalam teori utilitas Islam adalah adanya larangan israf (pemborosan) yang membatasi upaya memaksimalkan utilitas secara tidak terbatas. Teori ekonomi modern menyatakan bahwa tujuan utama konsumen adalah untuk mendapatkan tingkat kepuasan tertinggi (maksimalisasi utilitas). Dengan tujuan ini, konsumen cenderung menghabiskan uangnya untuk mencapai tingkat kepuasan tertinggi. Akibatnya, terdapat satu nilai fundamental yang terkandung dalam pemaksimalan utilitas, yaitu adanya sikap isyraf (pemborosan). Padahal, isyraf termasuk dalam sifat yang dilarang dan merupakan perbuatan setan yang dikecam oleh Al-Quran (Abdussalam & Shodiq, 2022).

Dalam konsep ekonomi syariah, salah satu perilaku yang harus dipegang teguh dan dijalani sebagai muslim yang meyakini sistem syariah sebagai panduan hidup dalam memenuhi kebutuhan hidupnya, yaitu perilaku konsumen yang tidak boros atau tidak bersikap konsumtif (Yulianto, 2019). Jangan sampai dengan penggunaan berbagai produk keuangan dan konsumsi barang dan jasa, pengguna justru melakukan hal-hal yang bertentangan dengan gaya hidup yang sudah diajarkan oleh Al-Quran dan Hadis sebagai pedoman kehidupan umat Islam (Yulianto, 2019).

9. Utilitas dalam Konteks Makroekonomi Islam

9.1 Kebijakan Moneter dan Utilitas Sosial

Dalam konteks makroekonomi Islam, kebijakan moneter tidak hanya bertujuan untuk memaksimalkan utilitas ekonomi secara agregat, tetapi juga untuk mewujudkan keadilan dan pemerataan. Moneter dalam ekonomi Islam tidak hanya menekan equilibrium antara permintaan dan penawaran uang, akan tetapi juga mengupayakan terjadinya pemerataan dengan prinsip keadilan dan persaudaraan, sehingga tercipta distribusi kekayaan dan pendapatan secara adil pula (Sobarna, 2020). Hal ini menunjukkan bahwa utilitas dalam makroekonomi Islam memiliki dimensi sosial yang kuat.

Akibatnya, instrumen kebijakan moneter konvensional cenderung kepada utilitas operasi pasar terbuka dan perubahan tingkat diskonto. Kedua instrumen ini tidak dapat diterapkan dalam sistem moneter Islam yang bebas dari bunga, dengan menerapkan profit and loss sharing serta intermediasi keuangan (Sobarna, 2020). Oleh karena itu, sistem moneter Islam menawarkan sebuah solusi dengan menggunakan instrumen alternatif kebijakan moneter seperti kontrol kuantitatif alokasi pembiayaan dan realisasi tujuan sosial ekonomi (Sobarna, 2020).

9.2 Indeks Maslahah sebagai Alternatif Pengukuran Utilitas

Dalam perspektif Islam, berbagai indikator keberhasilan pembangunan yang ada, mulai dari GDP dan pendapatan per kapita, IPM, Ikrar, Eurostat, kesejahteraan ekonomi, masih memiliki kelemahan karena hanya menampilkan statistik keduniawian dan belum menyentuh aspek ukhrawi (akhirat) (Junaedi, 2020). Pada dasar itulah, Islam memperkenalkan konsep maqasid al-syariah atau maslahat sebagai indikator keberhasilan pembangunan (Junaedi, 2020). Maslahat yang ingin dicapai mencakup penjagaan terhadap lima elemen dasar kehidupan manusia: iman (tauhid), jiwa, akal, keturunan, dan harta (kekayaan) (Junaedi, 2020).

Selama ini lembaga keuangan syariah masih diukur dengan indikator dan parameter dari lembaga keuangan konvensional, padahal sebagai lembaga keuangan yang berbasis syariah mempunyai karakteristik yang berbeda dengan konvensional, yang seharusnya diukur oleh indeks yang syariah pula, dalam hal ini adalah kemaslahatan yang memaksimalisasikan kesejahteraan masyarakat secara universal (Junaedi, 2020). Hal ini menunjukkan perlunya pengembangan indikator utilitas yang lebih sesuai dengan nilai-nilai Islam.

10. Perbedaan Fundamental antara Utilitas Konvensional dan Islam

10.1 Dimensi Dunia-Akhirat

Perbedaan paling fundamental antara teori utilitas konvensional dan Islam terletak pada dimensi temporal yang dicakupnya. Dalam ekonomi konvensional, utilitas hanya mencakup dimensi keduniawian, sementara dalam Islam, utilitas mencakup dimensi dunia dan akhirat sekaligus. Dalam ekonomi Islam, adanya keseimbangan antara dunia dan akhirat, misalnya sebagian keuntungan diberikan untuk dana sosial, sedangkan ekonomi kapitalis semata-mata melihat keuntungan materi dan duniawi (Yusrizal & Lubis, 2020).

Pandangan ekonomi Islam tentang kesejahteraan didasarkan atas keseluruhan ajaran Islam tentang kehidupan ini. Konsep ini sangat berbeda dengan konsep kesejahteraan dalam ekonomi konvensional, sebab ia adalah konsep yang holistik (Pusparini, 2015). Kesejahteraan yang esensial dalam kerangka syariah tidak selalu diwujudkan dengan memusatkan upaya untuk memaksimalkan kekayaan dan konsumsi; ia memerlukan pemenuhan kebutuhan material dan spiritual manusia yang saling terkait erat, memperjuangkan keseimbangan antara kepentingan individu dan sosial, dan mengaktualisasikan maqasid ash-shariah (Pusparini, 2015).

10.2 Orientasi Individual vs. Sosial

Perbedaan kedua yang sangat signifikan adalah orientasi utilitas. Dalam ekonomi konvensional, utilitas bersifat individual dan self-interested, sementara dalam Islam, utilitas memiliki dimensi sosial yang kuat. Dalam ekonomi Islam, tindakan perataan laba dapat dikatakan suatu hal yang merupakan penyimpangan dari konsep etika ekonomi Islam itu sendiri (HS et al., 2014). Adil dalam Islam juga diartikan sebagai perpaduan kepentingan pribadi dan kemaslahatan masyarakat dalam bentuk yang berimbang sesuai dengan maqashid syariah (tujuan ekonomi syariah) yang bertujuan menjamin keselamatan agama, jiwa, kehormatan, harta, dan nyawa dengan pendistribusian pendapatan yang merata (HS et al., 2014).

Jargon yang diusung oleh sistem ekonomi konvensional adalah maksimalisasi utilitas tanpa harus melirik siapa saja yang terlindas oleh roda individualistik, materialistik, dan hedonistik (Wibawa & Muttaqin, 2022). Sebaliknya, sistem ekonomi Islam menempatkan penekanan yang sama pada dimensi etika, moral, sosial, dan agama, untuk meningkatkan kesetaraan dan keadilan demi kebaikan masyarakat secara keseluruhan (Satiri, 2017).

10.3 Batasan Normatif dalam Utilitas Islam

Perbedaan ketiga adalah adanya batasan normatif yang jelas dalam utilitas Islam. Dalam ekonomi konvensional, tidak ada batasan normatif yang jelas dalam upaya memaksimalkan utilitas, sementara dalam Islam, utilitas dibatasi oleh nilai-nilai syariah yang bersumber dari Al-Quran dan Sunnah. Sistem ekonomi Islam merupakan sistem ekonomi yang berlandaskan pada syariah Islam. Syariah merupakan pedoman yang menjadi pegangan hidup manusia dalam mendekatkan diri kepada Allah Swt. Al-Quran dan Sunnah sebagai landasan berpijak umat Islam memiliki daya jangkau dan daya atur yang universal (Firmanda, 2015).

Hal ini mengandung makna bahwa Islam tidak hanya menyangkut kesejahteraan manusia di bumi ini, tetapi juga di akhirat kelak yang tentunya mempunyai aturan main tersendiri terkait dengan persoalan-persoalan ekonomi (Mukhlisin & Suhendri, 2018). Aturan ekonomi Islam akan berdasarkan syariah (dengan Al-Quran dan Sunnah Rasul sebagai dasar utama) (Mukhlisin & Suhendri, 2018). Dengan demikian, utilitas dalam Islam selalu dibingkai oleh nilai-nilai syariah yang menjadi batasan normatif yang tidak boleh dilanggar.

11. Aplikasi Teori Utilitas Islam dalam Praktik Ekonomi Kontemporer

11.1 Utilitas dalam Lembaga Keuangan Syariah

Dalam praktik lembaga keuangan syariah kontemporer, teori utilitas Islam diterapkan dalam berbagai aspek operasional. Lembaga keuangan syariah melihat tanggung jawab sosial sebagai bagian integral dari prinsip-prinsip syariah yang mendasarinya, seperti keadilan, keseimbangan, dan kemanfaatan sosial (Syaichoni, 2023). Hal ini menunjukkan bahwa utilitas dalam lembaga keuangan syariah tidak hanya diukur dari profitabilitas semata, tetapi juga dari kontribusinya terhadap kesejahteraan sosial.

Keuangan Islam memiliki keunikan dan sistem keseimbangan yang memenuhi keinginan Maqasid Al-Syariah (Hirawati & Harsono, 2023). Maqasid Al-Syariah tersebut mengatur semua aspek kehidupan muslim dan menjaga kesejahteraan sosial, keadilan, dan stabilitas keuangan. Selain itu, sistem ini selalu berusaha untuk mempertahankan kewajiban ekonomi, sosial, dan syariah yang tidak hanya bertujuan maksimalisasi keuntungan, tetapi juga membuat keseimbangan kehidupan di dunia dan di akhirat (Hirawati & Harsono, 2023).

11.2 Utilitas dalam Investasi Syariah

Dalam konteks investasi syariah, konsep utilitas diterapkan dengan mempertimbangkan aspek etika dan kepatuhan syariah. Investor etis yang memiliki kesadaran sosial akan memperoleh utilitas non-finansial dengan memiliki aset yang sesuai dengan nilai etika sosial (Taufik & Rusmana, 2023). Hal ini menunjukkan bahwa dalam investasi syariah, utilitas tidak hanya diukur dari return finansial semata, tetapi juga dari nilai-nilai etika dan sosial yang terkandung dalam investasi tersebut.

Khusus untuk pasar modal syariah, selain juga memperhitungkan utility, juga memperhitungkan risiko apakah suatu bisnis kegiatan usaha tersebut bertentangan atau tidak dengan prinsip syariah (Satria, 2020). Dengan demikian, utilitas dalam investasi syariah memiliki dimensi ganda yang mencakup aspek finansial dan kepatuhan syariah sekaligus.

11.3 Utilitas dalam Fintech Syariah

Perkembangan teknologi keuangan (fintech) syariah juga membawa implikasi penting bagi penerapan teori utilitas Islam. Islamic fintech sangat penting untuk pengiriman digital layanan keuangan Islam kepada pelanggan guna memenuhi tujuan keuangan Islam dari inklusi keuangan, keadilan sosial, dan pemerataan kekayaan dalam masyarakat (Hirawati & Harsono, 2023). Dengan demikian, utilitas dalam fintech syariah tidak hanya diukur dari kemudahan dan efisiensi transaksi, tetapi juga dari kontribusinya terhadap inklusi keuangan dan keadilan sosial.

Penggunaan blockchain dalam keuangan syariah dapat diterapkan melalui pengaplikasian smart contract dalam perbankan syariah, pengoptimalisasian penghimpunan zakat, peningkatan utilitas wakaf, penciptaan halal value chain, serta penerapan blockchain dalam ritel sukuk (Septianda et al., 2022). Hal ini menunjukkan bahwa teknologi dapat menjadi sarana untuk meningkatkan utilitas dalam sistem ekonomi Islam secara lebih efisien dan efektif.

12. Tantangan dan Prospek Teori Utilitas Islam

12.1 Tantangan dalam Implementasi

Meskipun teori utilitas Islam menawarkan paradigma yang lebih komprehensif dan holistik dibandingkan dengan teori utilitas konvensional, implementasinya dalam praktik ekonomi kontemporer masih menghadapi berbagai tantangan. Implementasi hukum ekonomi syariah (fiqh muamalah) di Lembaga Keuangan Syariah (LKS) masih menyisakan berbagai macam masalah, mulai dari adanya praktik akad di LKS yang tidak sesuai fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN) atau tidak sesuai syariah, adanya kesenjangan (gap) landasan normatif dengan dinamisnya realitas empiris sehingga tidak implementatif, hingga replikasi produk keuangan konvensional yang terkesan memaksakan penerapan model-model transaksi fikih ke dalam praktik keuangan modern (Wibawa & Muttaqin, 2022).

Selain itu, masih ada permintaan yang tidak sesuai dengan kemaslahatan, sehingga produsen dalam ekonomi Islam semestinya tidak menyuplai permintaan tersebut hanya karena profit semata (Syamsoni & Ismail, 2021). Hal ini menunjukkan bahwa penerapan teori utilitas Islam dalam praktik ekonomi masih memerlukan komitmen yang kuat dari semua pihak, baik produsen, konsumen, maupun regulator.

12.2 Prospek Pengembangan

Meskipun menghadapi berbagai tantangan, prospek pengembangan teori utilitas Islam sangat menjanjikan. Sistem ekonomi Islam menawarkan model ekonomi alternatif yang mengutamakan pemerataan, keadilan, dan keberlanjutan daripada maksimalisasi keuntungan (Hehanussa, 2023). Dengan semakin berkembangnya kesadaran global tentang pentingnya ekonomi yang berkelanjutan dan berkeadilan, teori utilitas Islam semakin relevan untuk dikembangkan dan diterapkan.

Edukasi tematik dengan muatan disiplin ilmu ekonomi Islam menjadi wujud investasi sumber daya manusia prospektif yang dipersiapkan untuk bekerja dan berkarya pada sistem ekonomi Islam yang sedang berkembang pesat menandingi sistem ekonomi konvensional (Hidayat et al., 2023). Ekspansi positif yang ditunjukkan oleh sistem ekonomi Islam tentunya berimbas pada tuntutan penyediaan sumber daya manusia yang kompeten di bidang ekonomi Islam (Hidayat et al., 2023).

13. Kesimpulan

Teori utilitas dalam sistem ekonomi Islam merupakan konsep yang jauh lebih komprehensif dan holistik dibandingkan dengan teori utilitas dalam ekonomi konvensional. Sementara ekonomi konvensional mendefinisikan utilitas sebagai kepuasan material yang bersifat individual dan berusaha dimaksimalkan tanpa batasan normatif yang jelas, ekonomi Islam mendefinisikan utilitas dalam kerangka maslahah yang mencakup dimensi material dan spiritual, individual dan sosial, serta dunia dan akhirat sekaligus (Hehanussa, 2023; Pusparini, 2015).

Hierarki utilitas Al-Ghazali yang membagi kebutuhan menjadi dharuriyyah, hajiyyah, dan tahsiniyyah menjadi fondasi utama dalam memahami bagaimana utilitas diprioritaskan dalam sistem ekonomi Islam (Muslimah & SS, 2023; Pusparini, 2015). Kerangka maqashid syariah yang mencakup perlindungan terhadap agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta menjadi batasan normatif yang membingkai seluruh aktivitas ekonomi, termasuk dalam memahami dan mengaplikasikan konsep utilitas (Pusparini, 2015; Syamsoni & Ismail, 2021).

Dalam praktik ekonomi kontemporer, teori utilitas Islam diterapkan dalam berbagai aspek, mulai dari konsumsi, produksi, distribusi, hingga sistem keuangan dan investasi syariah. Meskipun masih menghadapi berbagai tantangan dalam implementasinya, teori utilitas Islam menawarkan paradigma yang sangat relevan untuk menjawab berbagai permasalahan ekonomi kontemporer, termasuk ketidakadilan distribusi, kerusakan lingkungan, dan krisis keuangan yang berulang (Hehanussa, 2023; Wibawa & Muttaqin, 2022). Dengan semakin berkembangnya kesadaran global tentang pentingnya ekonomi yang berkelanjutan dan berkeadilan, teori utilitas Islam semakin mendapatkan perhatian dan pengakuan yang lebih luas dari komunitas akademik dan praktisi ekonomi di seluruh dunia.

Daftar Pustaka

Abdiilah, U. A. F., Sari, N., & Rahmawati, L. (2024). Persepsi masyarakat terhadap kebutuhan dan utilitas salon muslimah. Journal of Economic Business and Accounting (COSTING), 7(3), 4350–4362. https://doi.org/10.31539/costing.v7i3.9192

Abdullah, M. W., & Ainun, N. (2017). Implementasi nilai-nilai Islam dalam manajemen laba efisien perbankan syariah di Indonesia. Al-Ulum, 17(1). https://doi.org/10.30603/au.v17i1.120

Abdussalam, A., & Shodiq, A. (2022). Maqashid as-syariah perspektif Imam Al-Ghazali; Studi literasi maslahah mursalah. Moderasi Journal of Islamic Studies, 2(2), 139–159. https://doi.org/10.54471/moderasi.v2i2.32

Amaroh, S. (2014). Prinsip keadilan sosial dan altruisme dalam penerapan sistem perbankan syariah. Economica: Jurnal Ekonomi Islam, 5(2), 87–106. https://doi.org/10.21580/economica.2014.5.2.771

Arifin, S., & Herianingrum, S. (2024). Kajian mendalam analisis infak produktif: Pendekatan strategis mewujudkan maqasid syariah. Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam, 10(1), 799. https://doi.org/10.29040/jiei.v10i1.12202

Choiriyah, C., & Dela, C. (2019). Pengaruh pembiayaan modal BMT Surya Barokah Palembang terhadap peningkatan pendapatan dan kesejahteraan pengusaha mikro. Islamic Banking: Jurnal Pemikiran dan Pengembangan Perbankan Syariah, 4(2), 21–54. https://doi.org/10.36908/isbank.v4i2.57

Desky, H. (2019). Penerapan konsep time value of money dan kritik pelaksanaan. J-ISCAN: Journal of Islamic Accounting Research, 1(1), 67–82. https://doi.org/10.52490/j-iscan.v1i1.696

Firmanda, H. (2015). Syariah card (kartu kredit syariah) ditinjau dari asas utilitas dan maslahah. Jurnal Ilmu Hukum, 5(2), 186. https://doi.org/10.30652/jih.v4i2.2793

Fitriansyah, R., & Huda, N. (2023). Produksi menurut Muhammad Abdul Mannan dan relevansinya terhadap sustainable development goals (SDGs). Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam, 9(2), 1958. https://doi.org/10.29040/jiei.v9i2.8925

Fuadah, N., & Hakimi, F. (2020). Financial performance dan market share pada bank umum syariah devisa Indonesia: Perspektif teori stakeholder. Jurnal Penelitian IPTEKS, 5(2), 180–186. https://doi.org/10.32528/ipteks.v5i2.3656

HS, N., Fuad, Z. A., & Yusuf, M. (2014). Analisis tindakan perataan laba dalam meraih keuntungan perusahaan ditinjau menurut etika ekonomi Islam. Share: Jurnal Ekonomi dan Keuangan Islam, 3(2), 156. https://doi.org/10.22373/share.v3i2.1342

Habibi, M. (2022). Teori konsumsi, produksi dan distribusi dalam perspektif ekonomi syariah. JPSDA: Jurnal Perbankan Syariah Darussalam, 2(1), 88–104. https://doi.org/10.30739/jpsda.v2i1.1277

Hafidh, A. A. (2022). Tinjauan maqashid syariah tentang e-money. Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam, 8(1), 140. https://doi.org/10.29040/jiei.v8i1.3946

Hasril, N. J., Alimuddin, A., & HS, R. (2024). Telaah kritis konsep keagenan dalam tinjauan perspektif Islam emansipatoris. Akrual: Jurnal Bisnis dan Akuntansi Kontemporer, 1–18. https://doi.org/10.26487/akrual.v17i01.28280

Hehanussa, U. K. (2023). Implementation of the Islamic economic system increasing community welfare based on maslahah in Indonesia. Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam, 9(3), 3839. https://doi.org/10.29040/jiei.v9i3.9223

Hidayat, M. R., Ramadhani, I., & Huda, N. (2023). Konstruksi teori dan etika konsumsi Islami sebagai manifestasi pemikiran ekonomi Monzer Kahf. Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam, 9(2), 2461. https://doi.org/10.29040/jiei.v9i2.8880

Hirawati, H., & Harsono, M. (2023). Islamic financial technology dalam kajian filsafat ilmu. Ekonomi Keuangan Investasi dan Syariah (EKUITAS), 4(3), 850–860. https://doi.org/10.47065/ekuitas.v4i3.2711

Junaedi, D. (2020). Indeks maslahat sebagai indikator alternatif keberhasilan pembangunan. Reslaj: Religion Education Social Laa Roiba Journal, 2(1), 98–113. https://doi.org/10.47467/reslaj.v2i1.137

Mudrikah, S., & Ayuningtyas, R. D. (2021). Ethics of Islamic consumption behavior on discount promotion and flash sale. Akses: Jurnal Ekonomi dan Bisnis, 16(2). https://doi.org/10.31942/akses.v16i2.5553

Mukhlisin, A., & Suhendri, A. (2018). Strategi pengembangan produk bank syariah di Indonesia. JES (Jurnal Ekonomi Syariah), 3(1), 60–70. https://doi.org/10.30736/jes.v3i1.51

Musfiqoh, S., Fahimah, R., Sukamto, S., & Rozi, M. F. (2023). Potret perempuan Fatayat-Muslimat NU Keputih menggali penguatan ekonomi keluarga dalam konsepsi Al-Quran dan Al-Hadis. Edunity: Kajian Ilmu Sosial dan Pendidikan, 2(2), 298–307. https://doi.org/10.57096/edunity.v2i2.63

Muslimah, N. I., & SS, V. D. (2023). Determinan pola konsumsi dharuriyyah, hajiyyah dan tahsiniyyah (Studi kasus pengguna marketplace di Kota Malang). Al-Muzara'ah, 11(2), 133–154. https://doi.org/10.29244/jam.11.2.133-154

Nasrun, M. N. (2019). Earning management perspektif metafora amanah. AkMen: Jurnal Ilmiah, 16(4), 613–621. https://doi.org/10.37476/akmen.v16i4.806

Norman, E. (2020). Syariah card (kartu kredit syariah) ditinjau dari maqashid syariah dan asas manfaat. Al-Kharaj: Jurnal Ekonomi Keuangan & Bisnis Syariah, 2(2), 182–195. https://doi.org/10.47467/alkharaj.v2i2.113

Nurwulandari, M., & Ismawati, I. (2018). Tinjauan prinsip syariah dalam aplikasi iB Hasanah Card. Al-Mashrafiyah: Jurnal Ekonomi Keuangan dan Perbankan Syariah, 1(2), 129–150. https://doi.org/10.24252/al-mashrafiyah.v1i2.4779

Oftafiana, T., & Laila, R. N. (2024). Peran cash waqf linked sukuk (CWLS) dalam pemerataan ekonomi dan kesejahteraan di Indonesia. El-Mal: Jurnal Kajian Ekonomi & Bisnis Islam, 5(5), 3274–3288. https://doi.org/10.47467/elmal.v5i5.1262

Pusparini, M. D. (2015). Konsep kesejahteraan dalam ekonomi Islam (Perspektif maqasid asy-syariah). Islamic Economics Journal, 1(1), 45. https://doi.org/10.21111/iej.v1i1.344

Santoso, I. R. (2019). Konsep marketing berbasis maqoshid al-syariah Imam Al-Ghazali. Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam, 5(3), 157. https://doi.org/10.29040/jiei.v5i3.557

Satiri. (2017). Agency problem dalam perspektif manajemen barat dan Islam. Jurnal Satya Mandiri: Manajemen dan Bisnis, 3(1), 68–84. https://doi.org/10.54964/satyamandiri.v3i1.305

Satria, H. R. (2020). Perlindungan konsumen terhadap praktik bisnis emiten penerbit efek syariah berdasarkan prinsip keterbukaan pasar modal. Adil: Jurnal Hukum, 10(2). https://doi.org/10.33476/ajl.v10i2.1225

Sayuti, M. N., & Wijaya, W. (2019). E-money ditinjau dari dimensi maqashid al-syariah. Jurnal Al-Qardh, 3(1), 13–27. https://doi.org/10.23971/jaq.v3i1.1182

Septianda, D. E., Khairunnisa, S. F., & Indrarini, R. (2022). Blockchain dalam ekonomi Islam. SIBATIK Journal: Jurnal Ilmiah Bidang Sosial Ekonomi Budaya Teknologi dan Pendidikan, 1(11), 2629–2638. https://doi.org/10.54443/sibatik.v1i11.407

Sobarna, N. (2020). Kebijakan moneter dalam ekonomi Islam. Jurnal Co Management, 2(1), 175–182. https://doi.org/10.32670/comanagement.v2i1.165

Syaichoni, A. (2023). Motif tanggung jawab sosial lembaga keuangan mikro syariah dalam perspektif ekonomi syariah. Al-Manhaj: Jurnal Hukum dan Pranata Sosial Islam, 5(2), 2283–2296. https://doi.org/10.37680/almanhaj.v5i2.2776

Syamsoni, U. R., & Ismail, M. S. (2021). Penerapan maqashid asy-syariah pada sistem ekonomi syariah. Istikhlaf: Jurnal Ekonomi Perbankan dan Manajemen Syariah, 3(1), 80–89. https://doi.org/10.51311/istikhlaf.v3i1.295

Taufik, G., & Rusmana, O. (2023). Perilaku investor muslim dalam memutuskan investasi saham syariah periode 2018–2023: Systematic literature review. Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam, 9(2), 2105. https://doi.org/10.29040/jiei.v9i2.8943

Tjun, L. T., & Aryati, T. (2022). Profits management with classification shifting: Testing the impact of discontinued operations and institutional ownership on unexpected core earnings. Journal of Economics and Business, 5(1). https://doi.org/10.31014/aior.1992.05.01.402

Wibawa, G., & Muttaqin, R. (2022). Implikasi filsafat kritisisme Immanuel Kant bagi pengembangan studi hukum ekonomi syariah. Cessie, 1(1), 19–28. https://doi.org/10.55904/cessie.v1i1.185

Wulandari, D. F., Suwarno, E., & Nuryani, Y. (2021). Perbandingan analisis penerapan prinsip bank syariah menurut Undang-Undang No. 21 Tahun 2008 dengan analisis bank konvensional Undang-Undang No. 10 Tahun 1998. Jurnal Arastirma, 1(1). https://doi.org/10.32493/arastirma.v1i1.10065

Yulianto, E. R. (2019). Aspek kepatuhan syariah pada kartu kredit syariah di Indonesia. El-Arbah: Jurnal Ekonomi Bisnis dan Perbankan Syariah, 3(02), 19–31. https://doi.org/10.34005/elarbah.v3i02.1050

Yusrizal, Y., & Lubis, F. A. (2020). Potensi asuransi syariah di Sumatera Utara. Human Falah: Jurnal Studi Ekonomi dan Bisnis Islam, 7(2). https://doi.org/10.30829/hf.v7i2.8851