00748 - Utang Negara Perspektif Ekonomi Islam

AFANIN MEDIA UTAMA



Abstrak
State debt in the perspective of Islamic economics is a complex and multidimensional issue. Islam does not absolutely prohibit state debt, but provides strict limitations regarding mechanisms, objectives, and conditions that must be fulfilled so that the debt is in accordance with sharia principles. The fundamental problem that arises is that the conventional debt system currently in force almost always contains elements of interest (riba), which is explicitly prohibited in Islam. This article aims to comprehensively examine the concept of state debt in the perspective of Islamic economics, covering normative foundations, views of Muslim scholars and economists, historical practices in Islamic civilization, the impact of interest-based debt, and financing alternatives offered by Islamic economics as solutions to state dependence on conventional debt. The results of the study show that Islamic economics offers various financing alternatives including optimization of zakat as a fiscal instrument, development of sukuk as a sharia financing instrument, utilization of waqf for public goods financing, application of Qardhul Hasan as interest-free loans, and development of profit-sharing based instruments such as mudharabah and musyarakah. In the context of Indonesia, transformation of fiscal policy toward sharia principles is not only religiously relevant, but also strategically significant given Indonesia's position as the country with the largest Muslim population in the world.

Keywords: State Debt, Islamic Economics, Riba, Sukuk, Fiscal Policy

Abstrak
Utang negara dalam perspektif ekonomi Islam merupakan isu yang kompleks dan multidimensional. Islam tidak secara mutlak melarang utang negara, namun memberikan batasan-batasan yang ketat terkait mekanisme, tujuan, dan syarat-syarat yang harus dipenuhi agar utang tersebut sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Persoalan mendasar yang muncul adalah bahwa sistem utang konvensional yang berlaku saat ini hampir selalu mengandung unsur bunga (riba), yang secara tegas diharamkan dalam Islam. Artikel ini bertujuan untuk mengkaji secara komprehensif konsep utang negara dalam perspektif ekonomi Islam, meliputi landasan normatif, pandangan para ulama dan ekonom Muslim, praktik historis dalam peradaban Islam, dampak utang berbasis bunga, serta alternatif-alternatif pembiayaan yang ditawarkan oleh ekonomi Islam sebagai solusi atas ketergantungan negara terhadap utang konvensional. Hasil kajian menunjukkan bahwa ekonomi Islam menawarkan berbagai alternatif pembiayaan, antara lain optimalisasi zakat sebagai instrumen fiskal, pengembangan sukuk sebagai instrumen pembiayaan syariah, pemanfaatan wakaf untuk pembiayaan barang publik, penerapan Qardhul Hasan sebagai pinjaman bebas bunga, serta pengembangan instrumen berbasis bagi hasil seperti mudharabah dan musyarakah. Dalam konteks Indonesia, transformasi kebijakan fiskal menuju prinsip-prinsip syariah merupakan langkah yang tidak hanya relevan secara religius, tetapi juga strategis mengingat posisi Indonesia sebagai negara berpenduduk Muslim terbesar di dunia.

Kata Kunci: Utang Negara, Ekonomi Islam, Riba, Sukuk, Kebijakan Fiskal

1. Pendahuluan
Dalam tatanan perekonomian modern, utang negara telah menjadi instrumen yang hampir tidak terhindarkan dalam pengelolaan keuangan publik. Hampir seluruh negara di dunia, baik negara maju maupun berkembang, mengandalkan utang sebagai salah satu sumber pembiayaan pembangunan dan penutup defisit anggaran. Indonesia sendiri, sebagai salah satu negara berkembang dengan populasi Muslim terbesar di dunia, tidak terlepas dari praktik utang negara ini (Handayani & Huda, 2023). Kebijakan fiskal Indonesia saat ini menggunakan sistem anggaran defisit (deficit budget), di mana pengeluaran negara lebih besar daripada pendapatannya, dan kekurangan tersebut ditutup melalui pembiayaan utang (Handayani & Huda, 2023).
Dari perspektif ekonomi Islam, persoalan utang negara merupakan isu yang kompleks dan multidimensional. Islam tidak secara mutlak melarang utang, baik pada level individu maupun negara, namun memberikan batasan-batasan yang ketat terkait mekanisme, tujuan, dan syarat-syarat yang harus dipenuhi agar utang tersebut sesuai dengan prinsip-prinsip syariah (Sholikha et al., 2023). Persoalan mendasar yang muncul adalah bahwa sistem utang konvensional yang berlaku saat ini hampir selalu mengandung unsur bunga (riba), yang secara tegas diharamkan dalam Islam (Harahap et al., 2022). Oleh karena itu, kajian mendalam tentang utang negara dari perspektif ekonomi Islam menjadi sangat relevan dan urgen, terutama dalam konteks mencari alternatif pembiayaan yang sesuai dengan prinsip syariah.
Artikel ini bertujuan untuk mengkaji secara komprehensif konsep utang negara dalam perspektif ekonomi Islam, meliputi landasan normatif, pandangan para ulama dan ekonom Muslim, praktik historis dalam peradaban Islam, dampak utang berbasis bunga, serta alternatif-alternatif pembiayaan yang ditawarkan oleh ekonomi Islam sebagai solusi atas ketergantungan negara terhadap utang konvensional.

2. Konsep Keuangan Publik dalam Islam
2.1 Landasan Filosofis dan Normatif
Keuangan publik yang dipraktikkan pada masa Islam awal memiliki basis yang jelas pada filsafat etika dan sosial Islam yang menyeluruh (Fadhillah, 2022). Keuangan publik bukan sekadar proses keuangan di tangan penguasa semata, melainkan didasarkan pada petunjuk syara'. Al-Qur'an tidak memberikan perincian kebijakan fiskal secara teknis, namun terdapat beberapa ajaran ekonomi dan prinsip-prinsip pengarah yang terekam dalam sunnah sebagai pengarah dan penjelasnya. Dengan demikian, sunnah Nabi menjadi sumber penting kedua keuangan publik dalam Islam setelah Al-Qur'an (Ifhadiyanti, 2022).
Dalam Islam, kebijakan fiskal merupakan suatu kewajiban negara dan menjadi hak rakyat, sehingga kebijakan fiskal bukanlah semata-mata sebagai suatu kebutuhan untuk perbaikan ekonomi maupun untuk peningkatan kesejahteraan rakyat saja, akan tetapi lebih pada penciptaan mekanisme distribusi ekonomi yang adil (Fadhillah, 2022). Karena hakikat permasalahan ekonomi yang melanda umat manusia adalah berasal dari bagaimana distribusi harta di tengah-tengah masyarakat terjadi. Uang publik dipandang sebagai amanah di tangan penguasa dan harus diarahkan pertama-tama pada lapisan masyarakat yang lemah dan orang-orang miskin, sehingga tercipta keamanan masyarakat dan kesejahteraan umum (Alimin, 2022).
Menurut Mannan, prinsip Islam tentang kebijakan fiskal dan anggaran belanja bertujuan untuk mengembangkan suatu masyarakat yang didasarkan atas distribusi kekayaan berimbang dengan menempatkan nilai-nilai material dan spiritual pada tingkat yang sama (Arifiansyah et al., 2022). Hal ini berbeda secara fundamental dengan konsep ekonomi modern yang cenderung menggunakan anggaran defisit dan mengandalkan utang sebagai instrumen utama pembiayaan.

2.2 Institusi Baitul Maal sebagai Pengelola Keuangan Publik
Dalam sejarah Islam, pengelolaan keuangan negara dilakukan melalui institusi Baitul Maal. Baitul Maal sebagai lembaga pengelola keuangan negara yang terkait dengan penerimaan dan pengeluaran belanja negara telah dimulai sejak masa pemerintahan Rasulullah SAW (Arifin, 2020). Pengelolaan Baitul Maal kemudian diteruskan oleh Daulah Islamiyah, hingga akhirnya kekhilafahan Islam runtuh pada tahun 1924 M (Arifin et al., 2020). Baitul Maal pada masa Daulah Islamiyah merupakan lembaga atau institusi negara sebagai tempat dan pengelolaan dana umat dari pengumpulan sumber pendapatan hingga pengalokasian belanja negara sesuai dengan kaidah Islam (Arifin, 2020).
Dalam pengelolaan keuangan negara Islam, Rasulullah SAW sebagai pemimpin selalu berusaha menerapkan kebijakan-kebijakan yang tujuan akhirnya untuk kemaslahatan umat. Prinsip utama yang Rasulullah SAW ajarkan adalah bagaimana menerapkan balanced budget (anggaran berimbang). Pengaturan anggaran yang dilakukan Rasulullah SAW secara cermat, efektif, dan efisien, sehingga jarang terjadinya defisit anggaran meskipun sering terjadi peperangan (Arifin, 2020). Hal ini menunjukkan bahwa prinsip dasar keuangan publik Islam adalah keseimbangan antara penerimaan dan pengeluaran, bukan defisit yang ditutup dengan utang.

2.3 Sumber-Sumber Pendapatan Negara dalam Islam
Sumber-sumber pendapatan negara dalam Islam sangat beragam. Pada masa Rasulullah SAW, sumber pendapatan negara tidak hanya terbatas pada zakat semata, namun ada beberapa pos lain yang tidak kalah pentingnya dalam menyokong keuangan negara (Rahman, 2013). Sumber-sumber pendapatan yang dikemukakan Abu Yusuf terkait sumber keuangan negara meliputi zakat, ghanimah, fai', jizyah, dan kharaj/pajak (Ayu et al., 2022).
Zakat merupakan instrumen utama yang digunakan untuk pendapatan negara, baik berasal dari zakat fitrah maupun zakat mal (Ayu et al., 2022). Kharaj adalah pajak yang dikenakan atas tanah yang ditaklukkan oleh pasukan Islam (Karbila et al., 2020). Jizyah adalah pajak yang dikenakan kepada non-Muslim yang hidup di bawah perlindungan negara Islam. Ushr atau pajak penjualan dan pembelian adalah pajak yang dikenakan atas barang-barang yang diimpor ke atau berasal dari negara-negara Muslim (Handayani & Huda, 2023). Selain itu, terdapat pula khums (seperlima dari harta rampasan perang), ghanimah, dan kaffarah sebagai sumber pendapatan negara (Handayani & Huda, 2023).
Relevansi instrumen-instrumen fiskal Islam ini dengan sistem perpajakan modern Indonesia dapat dilihat dari berbagai kesesuaian: zakat berelevansi dengan PPh dan PPn, kharaj berelevansi terhadap PBB, ushr berelevansi terhadap bea masuk dan bea keluar (bea cukai), jizyah berelevansi dengan visa, dan kaffarah berelevansi dengan PNBP lainnya (Handayani & Huda, 2023).

3. Konsep Utang Negara dalam Perspektif Ekonomi Islam
3.1 Definisi dan Kedudukan Utang dalam Islam
Utang dalam perspektif Islam pada dasarnya adalah sesuatu yang diperbolehkan (mubah), namun dengan syarat-syarat yang ketat. Dalam Islam, sangat dianjurkan untuk tidak berutang, baik individu maupun kolektif (negara) (Rahman, 2013). Meski utang diperbolehkan, namun tidak dianjurkan dalam Islam (Arifin, 2020). Hal ini karena utang membawa konsekuensi kewajiban yang harus dipenuhi, dan kegagalan dalam memenuhi kewajiban tersebut dapat menimbulkan berbagai masalah, baik bagi individu maupun negara.
Dalam konteks negara, utang memiliki dimensi yang lebih kompleks. Perlu dipahami bahwa dalam perekonomian saat ini, utang sebagai kebijakan pembangunan bukan hanya timbul akibat kebutuhan yang berlebihan daripada penerimaan, namun juga akibat kelaziman yang telah mentradisi, sehingga mau tidak mau sebuah negara akan sulit keluar atau bahkan menghindari kondisi utang (Rahman, 2013). Namun demikian, Islam memberikan panduan yang jelas tentang bagaimana utang negara seharusnya dikelola.
Pinjaman atau utang, baik luar negeri maupun dalam negeri, dalam Islam sifatnya adalah hanya sebagai penerimaan sekunder. Alasannya, ekonomi Islam tidak mengenal bunga; demikian pula untuk pinjaman dalam Islam haruslah bebas bunga, sehingga pengeluaran pemerintah akan dibiayai dari pengumpulan pajak atau bagi hasil (Ifhadiyanti, 2022). Dengan demikian, ukuran utang publik jauh lebih sedikit dalam ekonomi Islam dibanding ekonomi konvensional (Nafi'ah et al., 2021).

3.2 Pandangan Para Ulama tentang Utang Publik
Para ulama dan ekonom Muslim klasik telah memberikan pandangan yang beragam namun saling melengkapi tentang utang publik. Imam Al-Ghazali, salah satu pemikir ekonomi Islam terkemuka, mengizinkan utang publik jika memungkinkan untuk menjamin pembayaran kembali dari pendapatan di masa yang akan datang (Firmansyah, 2018). Menurut Al-Ghazali, seseorang tidak dapat menyangkal izin bagi penguasa untuk meminjam dari rakyat ketika negara sangat membutuhkan (Firmansyah, 2018).
Lebih lanjut, menurut Al-Ghazali, pinjaman negara harus dikaitkan dengan kepentingan sektor publik dan dibolehkan dengan syarat negara mengantisipasi pendapatan di masa yang akan datang untuk membayar utang tersebut. Selain itu, utang negara diperbolehkan jika memang tidak ada sumber lain yang mampu mencukupi kebutuhan. Besar pinjaman harus disesuaikan dengan kemampuan negara untuk membayarnya di masa mendatang, dan utang publik tidak boleh terdapat unsur riba di dalamnya (Karbila et al., 2020).
Pandangan Al-Ghazali ini juga dikonfirmasi oleh pemikiran ekonom Muslim kontemporer. Menurut Al-Ghazali, utang publik boleh dilakukan selama ada jaminan bahwa pinjaman publik ini dapat dilunasi oleh negara (Adilah, 2021). Pengeluaran publik Al-Ghazali berpendapat harus sesuai dengan keadaan negara untuk mensejahterakan masyarakat, baik dari sosio ekonominya serta keamanan dan stabilitas negara (Adilah, 2021).
Ibnu Taimiyah, pemikir ekonomi Islam lainnya, juga memberikan kontribusi penting dalam pemikiran keuangan publik Islam. Pemikiran Ibnu Taimiyah tentang keuangan publik tertuang dalam beberapa kitabnya, yaitu Majmu' Fatawa, al-Hisbah Fi al-Islam dan al-Siyasah al-Syar'iyyah fi Islah al-Ra'i wa al-Ra'iyyah (Minarni, 2021). Dasar pemikiran Ibnu Taimiyah mengacu pada akidah Islam, dan berporos pada Al-Qur'an dan as-Sunnah sebagai sumber hukumnya (Minarni, 2021).

3.3 Dua Perspektif tentang Utang Luar Negeri dalam Islam
Ahli ekonomi Islam membagi dua pendapat mengenai utang luar negeri: (1) melarang negara-negara Islam untuk melakukan pembiayaan defisit (pengeluaran lebih besar daripada pendapatan) yang berarti melarang adanya utang, ini dilakukan oleh fase pemerintahan awal Islam; dan (2) memperbolehkan negara-negara Islam menerapkan anggaran defisit untuk menambah kekurangan modal dengan cara berutang, dilakukan pada negara-negara modern (Subagiyo & Budiman, 2020).
Pandangan pertama didasarkan pada prinsip bahwa negara Islam seharusnya mengelola keuangannya secara berimbang, sebagaimana dipraktikkan pada masa Rasulullah SAW dan para Khulafaur Rasyidin. Pandangan kedua mengakui realitas bahwa dalam konteks modern, kebutuhan pembangunan seringkali melebihi kapasitas penerimaan negara, sehingga utang menjadi instrumen yang tidak terhindarkan, asalkan bebas dari unsur riba.
Dalam perspektif Islam, utang negara adalah milik rakyat dan digunakan untuk keperluan rakyat (Gazali, 2019). Utang negara memang bukan sesuatu yang dilarang selama bisa dimanfaatkan untuk hal-hal yang produktif sehingga kemudian bunga dan cicilannya bisa dibayarkan melalui revenue yang didapat dari suatu aktivitas ekonomi yang dibiayai dari utang tersebut (Gazali, 2019).

4. Larangan Riba dan Implikasinya terhadap Utang Negara
4.1 Riba dalam Sistem Utang Konvensional
Persoalan paling fundamental dalam utang negara konvensional dari perspektif Islam adalah adanya unsur riba dalam bentuk bunga pinjaman. Dalam Islam, riba dianggap sebagai dosa dan melanggar prinsip-prinsip syariah (Sholikha et al., 2023). Al-Qur'an secara tegas melarang praktik riba, sebagaimana disebutkan dalam QS. Ali Imran: 130: "Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan riba dengan berlipat ganda dan bertakwalah kamu kepada Allah supaya kamu mendapat keberuntungan" (Soenjoto & Lutfiani, 2016).
Utang berbasis bunga dilarang dalam Islam karena sifatnya yang eksploitatif. Tujuan utama penerapan syariah Islam dalam aktivitas keuangan adalah untuk menghapus ketidakadilan dan ketidaksetaraan dalam transaksi keuangan. Karakteristik utama keuangan Islam berupa larangan membebankan bunga, juga dikenal sebagai riba (Harahap et al., 2022). Larangan riba dalam Islam pada dasarnya didasarkan pada aspek moral dan kemanusiaan; larangan riba berarti penghapusan semua praktik keuangan yang menyebabkan ketidakadilan (Komarudin, 2023).
Semakin bertambahnya utang luar negeri pemerintah berarti juga semakin memberatkan posisi APBN, karena utang luar negeri tersebut harus dibayar berikut dengan bunganya (Soenjoto & Lutfiani, 2016). Masalah utama adalah pembiayaan defisit APBN menggunakan instrumen utang luar negeri yang mengandung unsur riba dan melemahkan kemampuan APBN selanjutnya (Afif & Fatturroyhan, 2017). Dengan kata lain, utang luar negeri yang dilakukan pemerintah malah melemahkan APBN itu sendiri dengan beban pokok utang dan cicilan bunganya (Afif & Fatturroyhan, 2017).

4.2 Dampak Utang Berbasis Bunga terhadap Perekonomian
Utang berbasis bunga tidak hanya bermasalah dari sisi syariah, tetapi juga terbukti memberikan dampak negatif terhadap perekonomian. Utang yang terus-menerus diperpanjang selama krisis tidak memiliki efek memulihkan ekonomi ke kondisi normal, sebaliknya memberikan dorongan bagi krisis yang berkelanjutan (Harahap et al., 2022). Utang berbasis bunga dengan biaya tinggi melemahkan ekonomi, meskipun dari perspektif perputaran modal terlihat lebih besar (Harahap et al., 2022).
Dampak negatif utang luar negeri terhadap perekonomian dapat dilihat dari berbagai aspek. Defisit yang dibiayai utang, khususnya utang luar negeri, berdampak tidak baik terhadap pertumbuhan ekonomi, tingkat tabungan dalam negeri, serta tingkat investasi (Gazali, 2019). Peningkatan utang publik akan menimbulkan crowding-out effect pada sektor swasta, yang dimanifestasikan dengan kenaikan suku bunga (Ramadani et al., 2023). Jika pengelolaan dan penggunaan utang luar negeri tidak dilakukan dengan baik dan metodis, maka akan menghambat pertumbuhan ekonomi dalam jangka panjang (Ramadani et al., 2023).
Dampak negatif lainnya terkait dengan utang luar negeri adalah meningkatnya beban bunga dan penurunan anggaran untuk sektor-sektor produktif (Syadali, 2023). Hal ini dapat berdampak negatif pada pertumbuhan ekonomi, karena penggunaan dana yang diperoleh dari utang tidak dioptimalkan untuk meningkatkan produktivitas ekonomi. Selain itu, peningkatan utang luar negeri dapat menekan nilai tukar mata uang domestik dan menyebabkan ketidakstabilan ekonomi (Syadali, 2023).
Krisis yang timbul akibat defisit keuangan negara akibat utang negara yang sangat besar berdampak pada krisis ekonomi di kawasan Eropa dan berdampak pada negara berkembang (Sitorus et al., 2022). Rekayasa keuangan berbasis utang tidak hanya memberi industri dan ekonomi rasa aman yang palsu, tetapi juga menghasilkan industri keuangan yang membengkak yang terus memainkan peran yang lebih besar dalam perekonomian, sementara industri produktif, seperti manufaktur, memainkan peran yang lebih kecil (Harahap et al., 2022).

4.3 Perbedaan Utang Publik dalam Ekonomi Islam dan Konvensional
Ada perbedaan substansial antara ekonomi Islam dan non-Islam dalam peranan pengelolaan utang publik. Hal ini karena utang dalam Islam adalah bebas bunga; sebagian besar pengeluaran pemerintah dibiayai dari pajak atau berdasarkan atas bagi hasil. Dengan demikian, ukuran utang publik jauh lebih sedikit dalam ekonomi Islam dibanding ekonomi konvensional (Nafi'ah et al., 2021). Dalam ekonomi Islam, pemerintah harus memungut zakat dari setiap Muslim yang memiliki kekayaan melebihi jumlah tertentu (nisab) dan digunakan untuk tujuan-tujuan sebagaimana tercantum dalam QS Al-Taubah: 60 (Ifhadiyanti, 2022).
Uang publik merupakan amanah bagi pemerintah Islam; oleh karena itu pemerintah harus menjaga pengeluaran publik dalam batas-batas yang ditetapkan oleh sarana yang tersedia. Hal ini menyebabkan utang/defisit hampir tidak pernah terjadi dalam ekonomi Islam (Kurniawati & Nurwahidin, 2024). Pembiayaan utang dan pemborosan ekonomi dapat menyebabkan terjadinya inflasi pada sistem ekonomi konvensional, namun dalam sistem Islam pembiayaan utang diganti dengan pembiayaan ekuitas dan terdapat larangan untuk melakukan pemborosan ekonomi, menyebabkan tingkat inflasi seharusnya lebih rendah dalam sistem ini (Kurniawati & Nurwahidin, 2024).

5. Praktik Utang Negara dalam Sejarah Islam
5.1 Kebijakan Fiskal pada Masa Rasulullah SAW
Pada masa Rasulullah SAW, kebijakan fiskal pertama yang diambil setelah hijrah ke Madinah adalah mempersaudarakan kaum Muhajirin dan Anshar serta menyediakan lapangan kerja bagi kaum Muhajirin (Karbila et al., 2020). Sistem ekonomi dan keuangan negara diubah sesuai dengan ketentuan Al-Qur'an (Karbila et al., 2020). Instrumen fiskal yang digunakan meliputi zakat, infak, sedekah, dan wakaf, di mana beberapa di antaranya bersifat wajib dan sebagian lagi bersifat sukarela (Karbila et al., 2020).
Rasulullah SAW menerapkan prinsip balanced budget dalam pengelolaan keuangan negara. Pengaturan anggaran yang dilakukan Rasulullah SAW secara cermat, efektif, dan efisien, sehingga jarang terjadinya defisit anggaran meskipun sering terjadi peperangan (Arifin et al., 2020). Hal ini menunjukkan bahwa dengan pengelolaan yang baik dan sumber pendapatan yang beragam, negara Islam dapat menghindari ketergantungan pada utang.

5.2 Kebijakan Fiskal pada Masa Umar bin Khattab
Kebijakan fiskal di bawah Khalifah Umar bin Khattab menggunakan sistem anggaran berimbang (balanced budget) yang dikelola oleh Baitul Maal (Handayani & Huda, 2023). Instrumen kebijakan fiskal meliputi zakat, ushr, jizyah, kharaj, khums, ghanimah, dan kaffarah (Handayani & Huda, 2023). Pada sisi pengeluaran, alokasi anggaran dibuat berdasarkan skala prioritas, kebutuhan mustahik, pertahanan dan keamanan, sosial dan keagamaan, serta kebutuhan administrasi pemerintahan (Handayani & Huda, 2023).
Di masa Umar, hukum dagang diperbaiki untuk menciptakan ekonomi yang sehat. Umar memoderasi beban pajak pada beberapa komoditas (Handayani & Huda, 2023). Khalifah Umar bin Khattab juga dikenal telah melakukan pembayaran gaji pegawai serta komersialisasi melalui sukuk (Ma'ruf, 2021), yang menunjukkan bahwa instrumen keuangan syariah telah digunakan sejak masa awal Islam.

5.3 Kebijakan Fiskal pada Masa Utsman bin Affan
Pada masa pemerintahan Utsman bin Affan (644–656 M), kebijakan fiskal ditujukan untuk mengatur pendapatan dan pengeluaran keuangan publik (Akbar et al., 2024). Instrumen yang digunakan meliputi zakat, kharaj, jizyah, dan kontrol harga. Dalam Islam, setiap kebijakan yang diambil oleh seorang pemimpin nasional tidak terlepas dari prinsip-prinsip Islam (Akbar et al., 2024). Utsman bin Affan mampu menjalankan kebijakan fiskal dan anggaran untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat (Akbar et al., 2024).

6. Kondisi Utang Negara Indonesia dan Tinjauan Ekonomi Islam
6.1 Perkembangan Utang Negara Indonesia
Indonesia sebagai negara berkembang memiliki komitmen nasional untuk mengejar ketertinggalan dalam berbagai aspek kehidupan, terutama dalam bidang ekonomi (Ramadani et al., 2023). Untuk mencapai pembangunan ekonomi tersebut, Indonesia melakukan pembangunan di segala bidang ekonomi, yang membutuhkan dana yang cukup besar (Ramadani et al., 2023). Salah satu cara yang ditempuh adalah melalui utang, baik dalam negeri maupun luar negeri.
Indonesia telah mempraktikkan utang luar negeri sejak sebelum masa kemerdekaan, dari rezim pemerintahan Soekarno, Soeharto, hingga era Jokowi (Subagiyo & Budiman, 2020). Utang luar negeri Indonesia terus mengalami peningkatan dari waktu ke waktu. Bank Indonesia (BI) mencatat bahwa utang luar negeri Indonesia pada Agustus 2020 mencapai 413,4 miliar dolar AS (setara dengan Rp6.076,9 triliun) (Febriani & Azizah, 2021).
Sistem anggaran yang diterapkan dalam kebijakan fiskal Indonesia saat ini adalah deficit budget (Handayani & Huda, 2023). Adapun sumber pendapatan negara Indonesia terdiri dari penerimaan pajak, penerimaan negara bukan pajak, dan hibah (Handayani & Huda, 2023). Sedangkan belanja negara Indonesia terdiri dari belanja pegawai, belanja barang, belanja modal, pembayaran bunga utang, subsidi, belanja hibah, bantuan sosial, dan belanja lain-lain (Handayani & Huda, 2023). Alokasi untuk pembayaran bunga utang dalam APBN 2023 sebesar Rp441.400,0 miliar (Handayani & Huda, 2023), menunjukkan betapa besarnya beban bunga utang yang harus ditanggung negara.
Pembiayaan defisit melalui utang dibatasi oleh Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara yang mengatur bahwa defisit APBN maksimum sebesar 3% terhadap PDB dan rasio utang sebesar 60% terhadap PDB (Arifin et al., 2020). Meskipun demikian, tren peningkatan utang yang terus berlanjut menimbulkan kekhawatiran tentang keberlanjutan fiskal jangka panjang.

6.2 Tinjauan Ekonomi Islam terhadap Praktik Utang Indonesia
Dari perspektif ekonomi Islam, praktik utang negara Indonesia mengandung beberapa permasalahan mendasar. Pertama, utang luar negeri Indonesia sebagian besar mengandung unsur bunga yang merupakan riba, yang diharamkan dalam Islam (Gazali, 2019). Dari perspektif Islam, praktik dan proses serta implikasi dari utang luar negeri tidak sesuai dengan ajaran Islam. Ketidaksesuaian ini bisa dilihat dari berbagai hal. Pertama, utang yang didasarkan riba; bunga mengarah kepada riba yang dilarang oleh Islam, terlepas dari seberapa rendahnya bunga (Gazali, 2019).
Kedua, ketergantungan yang berlebihan pada utang luar negeri dapat mengancam kedaulatan dan kemandirian negara. Dalam Islam, sangat dianjurkan agar negara Islam memiliki integritas tinggi dan tidak dililit oleh utang, karena hal ini dapat mengganggu fungsi negara dalam menjalankan dakwah Islam dalam diplomatik internasional secara mandiri dan bebas (Rahman, 2013). Dengan demikian, sebaiknya negara Islam tidak memiliki utang luar negeri (Gazali, 2019).
Ketiga, dari sisi pengeluaran, beberapa program yang dibiayai pemerintah masih dirasa kurang efisien. Dalam pemikiran Imam Al-Ghazali, penyaluran pendapatan negara (pengeluaran) harus efisien dan tidak boleh bersikap boros (Febriani & Azizah, 2021). Pemerintah dinilai terlalu boros dalam melaksanakan APBN; hal tersebut terbukti dari kenaikan anggaran belanja barang yang signifikan (Febriani & Azizah, 2021).
Keempat, pembolehan utang menurut Imam Al-Ghazali mensyaratkan harus memungkinkan untuk menjamin pembayaran kembali dari pendapatan di masa yang akan datang, sedangkan di Indonesia pinjaman belum dapat dibayarkan dan terus menumpuk (Febriani & Azizah, 2021). Hal ini menunjukkan bahwa praktik utang Indonesia belum sepenuhnya memenuhi syarat-syarat yang ditetapkan oleh para ulama ekonomi Islam.

6.3 Dampak Utang terhadap Pertumbuhan Ekonomi Indonesia
Hubungan antara utang luar negeri dan pertumbuhan ekonomi Indonesia bersifat kompleks dan tidak selalu positif. Dalam jangka pendek, utang luar negeri berpengaruh negatif signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi Indonesia (Nurhadi, 2024). Jika utang luar negeri meningkat 1%, maka secara rata-rata pertumbuhan ekonomi Indonesia akan menurun (Nurhadi, 2024). Sedangkan dalam jangka panjang, utang luar negeri tidak berpengaruh signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi Indonesia (Nurhadi, 2024).
Dampak utang pemerintah yang terus merangkak naik tentunya akan berdampak terhadap turunnya pengeluaran pembangunan; ketersediaan dana yang relatif kecil akan membatasi pertumbuhan investasi produktif yang mengakibatkan menyusutnya pembayaran utang ekonomi, ini yang disebut dengan efek crowding out (Maryanti et al., 2023). Dari sudut pandang teori keuangan negara (public finance), penggunaan pinjaman untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran pemerintah di satu sisi menurunkan pajak-pajak yang dibayar masyarakat saat ini, namun demikian akan meningkatkan pajak yang harus ditanggung publik pada masa yang akan datang (Hamid, 2003). Dengan demikian, jika defisit dan utang tersebut berlangsung lama, maka terjadi pergeseran pembayaran pajak dari generasi sekarang kepada generasi yang akan datang (Hamid, 2003).

7. Syarat-Syarat Utang Negara yang Diperbolehkan dalam Islam
7.1 Prinsip-Prinsip Dasar
Berdasarkan kajian para ulama dan ekonom Muslim, terdapat beberapa syarat dan prinsip yang harus dipenuhi agar utang negara dapat dibenarkan dalam perspektif Islam. Pertama, utang harus bebas dari unsur riba (bunga). Dalam Islam, utang yang diperbolehkan hanyalah yang bebas dari bunga (Ifhadiyanti, 2022). Kedua, utang harus digunakan untuk tujuan yang produktif dan memberikan manfaat bagi masyarakat luas. Utang negara memang bukan sesuatu yang dilarang selama bisa dimanfaatkan untuk hal-hal yang produktif (Gazali, 2019).
Ketiga, negara harus memiliki kemampuan untuk membayar kembali utang tersebut. Besar pinjaman harus disesuaikan dengan kemampuan negara untuk membayarnya di masa mendatang (Karbila et al., 2020). Keempat, utang tidak boleh mengancam kedaulatan dan kemandirian negara. Utang harus dibuat tanpa adanya tekanan dari pihak pemberi utang (kreditor), yang akan dapat mengakibatkan menghilangnya kebebasan, kehormatan, dan kedaulatan negara Muslim (Arafah, 2019).
Kelima, utang harus digunakan untuk kepentingan publik, bukan untuk kepentingan pribadi atau kelompok tertentu. Dalam Islam, kebijakan negara dalam mencapai segala aspek tujuan kesejahteraan publik maupun non-publik haruslah berjalan secara seimbang (Arifiansyah et al., 2022). Keenam, utang harus dikelola secara transparan dan akuntabel, sesuai dengan prinsip amanah dalam Islam.

7.2 Batasan Utang Luar Negeri
Terkait utang luar negeri, Islam memberikan batasan yang lebih ketat. Dengan demikian, khalifah tidak boleh menggunakan utang luar negeri sebagai pos (pendapatan) untuk menutup anggaran belanja (Arafah, 2019). Untuk menutupi kekurangan (defisit) anggaran negara modern, para khalifah (kemungkinan) akan menempuh beberapa alternatif solusi, yaitu: meminjam dari negara-negara asing maupun lembaga keuangan internasional; dan penguasaan (pemagaran oleh negara) atas sebagian harta milik umum, baik berupa minyak bumi, gas alam, maupun barang tambang (Arafah, 2019).
Dalam hal utang luar negeri, terdapat dua pandangan dalam ekonomi Islam. Pandangan pertama melarang negara-negara Islam untuk melakukan pembiayaan defisit, yang berarti melarang adanya utang. Pandangan kedua memperbolehkan negara-negara Islam menerapkan anggaran defisit untuk menambah kekurangan modal dengan cara berutang (Subagiyo & Budiman, 2020). Namun, kedua pandangan sepakat bahwa jika utang dilakukan, maka harus bebas dari unsur riba dan harus ada niat serta kemampuan untuk membayarnya (Choirunnisak, 2018).

8. Alternatif Pembiayaan Negara dalam Perspektif Ekonomi Islam
8.1 Optimalisasi Zakat sebagai Instrumen Fiskal
Zakat merupakan instrumen fiskal utama dalam ekonomi Islam yang memiliki potensi besar untuk mengurangi ketergantungan negara pada utang. Zakat adalah instrumen yang digunakan untuk pendapatan negara, baik berasal dari zakat fitrah maupun zakat mal (Ayu et al., 2022). Dalam Islam, pemerintah harus memungut zakat dari setiap Muslim yang memiliki kekayaan melebihi jumlah tertentu (nisab) dan digunakan untuk tujuan-tujuan sebagaimana tercantum dalam QS Al-Taubah: 60 (Nafi'ah et al., 2021).
Zakat memiliki peran penting dalam pertumbuhan ekonomi Indonesia. Peningkatan peran zakat dalam perekonomian juga dapat memengaruhi belanja pemerintah serta pengelolaan utang pemerintah (Syadali, 2023). Dalam konteks Indonesia, potensi zakat dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan mengurangi kemiskinan sangat besar, terutama karena jumlah umat Islam yang besar (Syadali, 2023). Dalam jangka panjang, zakat akan memberikan dampak yang signifikan bagi pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan di Indonesia (Syadali, 2023).
Studi tentang defisit anggaran, utang negara, dan optimalisasi zakat dalam APBN menunjukkan bahwa zakat bisa digunakan untuk menutup defisit APBN yang terjadi, namun hanya untuk 4 asnaf yang ada, yakni fakir, miskin, pejuang fisabilillah, dan amil zakat (Gazali, 2019). Hal ini menunjukkan bahwa zakat memiliki potensi sebagai instrumen fiskal yang dapat mengurangi kebutuhan utang negara.

8.2 Sukuk sebagai Instrumen Pembiayaan Syariah
Sukuk atau obligasi syariah merupakan alternatif pembiayaan yang paling signifikan dalam mengurangi ketergantungan negara pada utang konvensional. Sukuk memang diakui sebagai instrumen keuangan publik yang disarankan dalam ekonomi Islam (Soenjoto & Lutfiani, 2016). Sukuk adalah sertifikat bernilai sama yang mewakili bukti kepemilikan yang tidak terpisahkan atas aset, hak pakai dan layanan, atau kepemilikan proyek atau kegiatan investasi tertentu (Komarudin, 2023).
Berbeda dengan obligasi konvensional yang merupakan surat utang berbasis bunga, sukuk merupakan bukti kepemilikan bersama atas suatu aset/proyek dengan nilai tak terbagi (Irfansyah, 2023). Dalam Islam, utang piutang tidak diperbolehkan memiliki nilai keuntungan berupa bunga, sehingga sukuk yang berbasis kepemilikan aset menjadi alternatif yang sesuai syariah (Irfansyah, 2023).
Di Indonesia, sukuk telah berkembang sejak tahun 2002 ketika PT Indonesian Satellite Corporation (Indosat) menerbitkan sukuk korporasi pertama (Khatimah, 2017). Sejak diterbitkannya Undang-Undang No. 19/2008 tentang Surat Berharga Syariah Negara (SBSN), pemerintah Indonesia secara aktif menerbitkan sukuk negara sebagai instrumen pembiayaan (Wijaya, 2021). Pasar Surat Berharga Syariah Negara (SBSN) atau sukuk negara terus bertumbuh dalam 10 tahun terakhir, dengan rata-rata pertumbuhan jumlah penerbitan sukuk negara mencapai 30% per tahun (Satria & Suandi, 2020).
Peran sukuk dalam pembiayaan pembangunan nasional terus meningkat. Pada tahun 2011, sekitar 34% dari kebutuhan pembiayaan dipenuhi melalui sukuk, dan hingga 2016 proporsinya mencapai 60% (Khatimah, 2017). Sebaliknya, peran utang luar negeri mengalami penurunan, dari 7% pada tahun 2011 menjadi mendekati 0% pada tahun 2016 (Khatimah, 2017). Hal ini menunjukkan bahwa sukuk berhasil mengurangi ketergantungan pemerintah terhadap utang luar negeri.
Manfaat penerbitan sukuk negara antara lain: memperluas basis sumber pembiayaan anggaran negara, mendorong pertumbuhan dan pengembangan pasar keuangan syariah di Indonesia, menciptakan benchmark instrumen keuangan syariah, memperluas dan mendiversifikasi basis investor, serta mengoptimalkan pemanfaatan barang milik negara (BMN) (Khatimah, 2017). Sukuk juga dapat menjadi instrumen keuangan publik yang berkontribusi dalam pembiayaan defisit APBN tanpa mengandung unsur riba (Soenjoto & Lutfiani, 2016).
Penerbitan sukuk berbasis proyek (Project Based Sukuk/PBS) merupakan inovasi penting dalam pembiayaan infrastruktur. Pemerintah Indonesia menerbitkan PBS pada tahun 2012 khusus untuk membiayai pembangunan infrastruktur (Kurniawan & Rahman, 2019). Penerbitan sukuk untuk pembiayaan proyek juga diharapkan dapat meningkatkan layanan publik, terutama dalam menyediakan sumber pendanaan untuk pembangunan infrastruktur (Kurniawan & Rahman, 2019). Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PU-PR) merupakan instansi yang mendapatkan alokasi anggaran proyek berbasis sukuk paling besar dalam kurun waktu 2015–2019 (Pribadi, 2020).

8.3 Wakaf sebagai Instrumen Pembiayaan Publik
Wakaf merupakan instrumen keuangan Islam yang memiliki potensi besar sebagai sumber pembiayaan publik alternatif. Wakaf merupakan peluang keuangan publik yang dimiliki oleh masyarakat Muslim dan menjadi salah satu bentuk urgensi dari partisipasi publik di dalam memacu kemakmuran masyarakat (Sholikha et al., 2023). Dengan adanya kontribusi publik melalui wakaf, maka beban untuk menyetarakan kesejahteraan ekonomi secara adil dan memusnahkan kemiskinan dapat menjadi relatif lebih mudah dan lebih ringan (Sholikha et al., 2023).
Dalam sejarah Islam, Nabi Muhammad SAW menerapkan konsep wakaf untuk membiayai pertahanan, dan Utsman bin Affan telah membeli sebuah sumur di Madinah untuk membuat air bebas minum bagi seluruh umat Islam (Arifin, 2020). Kedua kasus wakaf ini terjadi setelah Nabi Muhammad SAW hijrah ke Madinah, setelah itu menjadi negara Islam pertama (Arifin, 2020).
Penggunaan wakaf dalam pembiayaan barang publik dan barang publik campuran dapat diterapkan dengan konsep wakaf dalam sejarah Islam (Arifin, 2020). Hasil dari penerapan wakaf yang diinvestasikan dapat membantu kas negara dalam bentuk barang publik dan barang publik campuran (Arifin, 2020). Hal ini menunjukkan bahwa wakaf dapat menjadi instrumen fiskal yang efektif dalam mengurangi kebutuhan utang negara.
Inovasi terbaru dalam instrumen wakaf adalah Cash Waqf Linked Sukuk (CWLS), yang merupakan surat utang syariah atau sukuk yang berlandaskan wakaf uang, di mana dana yang terkumpul diinvestasikan melalui sukuk negara (Yusuf et al., 2022). CWLS memiliki tujuan untuk mensejahterakan ekonomi rakyat karena dikelola guna membantu pembiayaan fiskal dalam bidang sosial, seperti pendidikan dan kesehatan (Yusuf et al., 2022). Instrumen ini merupakan integrasi antara sektor komersial dan sosial Islam yang inovatif.

8.4 Qardhul Hasan sebagai Alternatif Pinjaman Bebas Bunga
Dalam keuangan Islam, pinjaman yang diperbolehkan hanya Qardhul Hasan (QH), yaitu pinjaman yang bebas dari bunga (Harahap et al., 2022). Hasil penelitian menunjukkan bahwa pinjaman berbasis QH secara positif memengaruhi sektor riil ekonomi dan meningkatkan output, dan ekonomi kembali ke kesempatan kerja penuh (Harahap et al., 2022). Qardhul Hasan dengan biaya rendah menjadi efektif dalam meningkatkan output, menyerap tenaga kerja, dan mempertahankan tingkat inflasi yang rendah tanpa menciptakan efek samping negatif dalam perekonomian (Harahap et al., 2022).
Dalam konteks kebijakan fiskal Islam untuk menangani situasi darurat seperti pandemi COVID-19, instrumen Qardhul Hasan dapat menjadi salah satu solusi yang ditawarkan (Nafi'ah et al., 2021). Selain itu, instrumen lain seperti distribusi bantuan tunai langsung dari zakat, infak, dan sedekah, serta penguatan wakaf dalam berbagai bentuknya, juga dapat membantu pemerintah dalam membiayai pengeluaran publik tanpa harus mengandalkan utang berbasis bunga (Nafi'ah et al., 2021).

8.5 Instrumen Pembiayaan Berbasis Bagi Hasil
Selain sukuk, wakaf, dan Qardhul Hasan, ekonomi Islam juga menawarkan instrumen pembiayaan berbasis bagi hasil sebagai alternatif utang konvensional. Bentuk kerja sama yang diperkenankan dalam syariat, seperti mudharabah, musyarakah, dan murabahah, dapat dikembangkan sebagai bentuk external financing dalam anggaran negara (Gazali, 2019). Bentuk-bentuk ini pada prinsipnya lebih bersifat flow creating equity daripada flow creating debt, di mana mulai banyak diimplementasikan oleh lembaga-lembaga keuangan internasional (Gazali, 2019). Islamic Development Bank (IDB) telah banyak membiayai proyek di negara-negara Islam dengan skema ini (Gazali, 2019).
Dalam konteks Indonesia, pemerintah dapat memanfaatkan berbagai instrumen pembiayaan syariah ini untuk mengurangi ketergantungan pada utang konvensional. Mulai terkenal pembiayaan program pembangunan ekonomi negara dengan memanfaatkan instrumen yang mengikutsertakan masyarakat maupun swasta dalam pembiayaan (Sholikha et al., 2023). Hal ini sejalan dengan prinsip ekonomi Islam yang menekankan partisipasi publik dalam pembangunan ekonomi.

9. Kebijakan Fiskal Islam dan Pengelolaan Utang yang Bertanggung Jawab
9.1 Prinsip-Prinsip Kebijakan Fiskal Islam
Kebijakan fiskal dalam ekonomi Islam diharapkan melaksanakan fungsi alokasi, distribusi, dan stabilisasi dalam suatu negara yang mempunyai ciri khas tertentu dari nilai orientasi, dimensi etik dan sosial dalam pendapatan dan pengeluaran negara Islam (Alimin, 2022). Sistem perpajakan Islam harus menjamin bahwa hanya golongan kaya dan makmur yang mempunyai kelebihanlah yang memikul beban utama pajak (Alimin, 2022).
Adapun ciri kebijakan fiskal dalam sistem ekonomi Islam adalah: (1) pengeluaran negara dilakukan berdasarkan pendapatan, sehingga jarang terjadi defisit anggaran; (2) sistem pajak proporsional, yakni pajak dalam ekonomi Islam dibebankan berdasarkan tingkat produktivitas; dan (3) penghitungan zakat berdasarkan hasil keuntungan, bukan pada jumlah barang (Alimin, 2022). Prinsip-prinsip ini secara fundamental berbeda dengan sistem fiskal konvensional yang cenderung menggunakan defisit anggaran dan utang sebagai instrumen utama.
Metwally mengatakan ada beberapa tujuan yang akan dicapai pada kebijakan fiskal di konteks ekonomi syariah, yaitu: memastikan distribusi pendapatan dan kekayaan yang adil, memobilisasi dan meningkatkan tabungan, meningkatkan investasi, dan memastikan stabilitas ekonomi (Oktivany et al., 2024). Tujuan-tujuan ini mencerminkan orientasi ekonomi Islam yang lebih komprehensif dibandingkan dengan kebijakan fiskal konvensional yang hanya berfokus pada pertumbuhan ekonomi semata.

9.2 Pengelolaan Utang yang Bertanggung Jawab
Meskipun Islam memberikan batasan ketat terhadap utang, namun dalam konteks modern, pengelolaan utang yang bertanggung jawab tetap diperlukan. Dalam rangka menghadapi tantangan yang ditimbulkan oleh utang luar negeri, pemerintah Indonesia harus mengelola utang dengan bijaksana dan transparan (Syadali, 2023). Hal ini mencakup diversifikasi sumber pembiayaan, pengurangan ketergantungan pada utang luar negeri berbasis bunga, dan peningkatan penggunaan instrumen pembiayaan syariah.
Pemerintah perlu menerapkan strategi berupa mempertahankan rasio minimum penggunaan utang baru menggunakan suku bunga tetap serta memaksimalkan pembiayaan utang menggunakan rasio bunga mengambang sesuai dengan target kuantitatif (Saharani et al., 2024). Selain itu, kebijakan debt switching dan cash buyback dapat menjadi strategi pembiayaan APBN yang tepat dalam menghadapi risiko refinansiasi (Saharani et al., 2024).
Dari perspektif Islam, pengelolaan utang yang bertanggung jawab berarti memastikan bahwa utang yang ada digunakan untuk tujuan produktif, dikelola secara transparan, dan memiliki rencana pembayaran yang jelas. Mengelola utang negara dengan bijak untuk menghindari tekanan keuangan yang tidak perlu, serta memastikan lembaga-lembaga keuangan beroperasi dengan baik dan tunduk pada pengawasan yang ketat (Sobandi, 2023).

9.3 Relevansi Pemikiran Umer Chapra
Umer Chapra, salah satu ekonom Islam kontemporer terkemuka, memberikan kontribusi penting dalam pemikiran tentang utang negara dan kebijakan fiskal Islam. Chapra menjelaskan pentingnya mewujudkan konsep falah dan hayatan thoyyibatan yang merupakan inti dari tantangan ekonomi bagi negara-negara Muslim (Hutagaluh & Muin, 2024). Dampak dari pinjaman yang berlebihan adalah bahwa intermediasi keuangan berbasis bunga cenderung meningkat melalui ketersediaan kredit yang mudah, yang menyebabkan peningkatan konsumsi, baik oleh sektor publik maupun swasta (Hutagaluh & Muin, 2024).
Menurut Chapra, dalam sistem keuangan Islam, keberadaan bank syariah amat vital sebagai instrumen pendukung (Hutagaluh & Muin, 2024). Chapra juga mengkritik sistem pembiayaan defisit APBN yang menggunakan instrumen utang luar negeri yang mengandung unsur riba, dan menawarkan alternatif berupa sukuk negara untuk menutup defisit APBN tersebut (Afif & Fatturroyhan, 2017). Pemikiran Chapra ini sangat relevan dalam konteks Indonesia yang masih mengandalkan utang konvensional sebagai sumber pembiayaan utama.

10. Implikasi dan Rekomendasi Kebijakan
10.1 Reformasi Kebijakan Fiskal Menuju Prinsip Syariah
Berdasarkan kajian di atas, terdapat beberapa rekomendasi kebijakan yang dapat dipertimbangkan oleh pemerintah Indonesia dalam mengelola utang negara sesuai dengan prinsip-prinsip ekonomi Islam. Pertama, pemerintah perlu secara bertahap mengurangi ketergantungan pada utang konvensional berbasis bunga dan beralih ke instrumen pembiayaan syariah seperti sukuk, wakaf, dan instrumen berbasis bagi hasil.
Kedua, optimalisasi potensi zakat sebagai instrumen fiskal perlu dilakukan secara serius. Dalam konteks Indonesia, potensi zakat dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan mengurangi kemiskinan sangat besar, terutama karena jumlah umat Islam yang besar (Syadali, 2023). Sinergi yang kuat antara pemerintah, masyarakat, dan sektor swasta dalam mengoptimalkan potensi zakat dan mengelola belanja pemerintah dan utang akan menciptakan pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan di Indonesia (Syadali, 2023).
Ketiga, pengembangan pasar sukuk perlu terus didorong. Penerbitan sukuk sebagai instrumen alternatif pembiayaan negara, baik untuk keperluan rutin maupun pembiayaan pembangunan proyek-proyek infrastruktur, perlu terus dikembangkan (Khatimah, 2017). Indonesia, sebagai negara berpenduduk Muslim terbesar di dunia dan ekonomi terbesar di Asia Tenggara, bahkan bisa menjadi pusat keuangan dunia pada masa mendatang, khususnya dalam pemanfaatan sukuk sebagai sumber pembiayaan pembangunan (Khatimah, 2017).
Keempat, penguatan regulasi dan infrastruktur hukum untuk mendukung instrumen keuangan syariah perlu dilakukan. Regulasi sukuk yang terintegrasi merupakan syarat utama untuk memberikan jaminan dan kepastian hukum bagi pelaku usaha dan investor (Abubakar & Handayani, 2017). Selain itu, diperlukan kebijakan yang bersifat top down dari pemerintah untuk mendorong pertumbuhan sukuk negara (Abubakar & Handayani, 2017).

10.2 Penguatan Institusi Keuangan Syariah
Penguatan institusi keuangan syariah merupakan prasyarat penting dalam mewujudkan sistem pembiayaan negara yang sesuai dengan prinsip Islam. Sistem ekonomi Islam dianggap mampu memberikan jalan keluar karena filosofinya yang justru menjauhi eksploitasi, melarang penjualan utang, transaksi yang spekulatif (maisir), dan transaksi yang objeknya tidak jelas (gharar), serta menawarkan instrumen finansial yang aman (Abubakar & Handayani, 2017).
Penerapan sistem keuangan berbasis syariah perlu ditumbuhkembangkan melalui pembentukan instrumen pembiayaan yang mengedepankan pertumbuhan ekonomi sektor riil (Susamto, 2012). Instrumen keuangan berdasarkan prinsip syariah mempunyai karakteristik yang berbeda dengan instrumen keuangan konvensional, sehingga perlu pengelolaan khusus, baik yang menyangkut metode maupun perangkat hukum yang diperlukan (Susamto, 2012).

10.3 Pendekatan Maqasid Syariah dalam Pengelolaan Anggaran
Pengelolaan anggaran negara, termasuk kebijakan utang, seharusnya didasarkan pada prinsip maqasid syariah yang mencakup perlindungan terhadap agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Dalam pandangan maqasid syariah, pengeluaran publik digunakan untuk memenuhi kebutuhan manusia yang lima tersebut (Zaimsyah & Syahbuddin, 2021). Implementasi prinsip maqasid syariah dalam kebijakan anggaran diharapkan dapat menjadi model bagi negara-negara dalam mengelola anggaran publik secara lebih bijaksana dan berkeadilan (Salsabila et al., 2024).
Prioritas kebijakan fiskal kepada pengeluaran publik untuk mendukung pencapaian pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan, penciptaan lapangan pekerjaan, pengurangan kemiskinan, dan pengurangan kesenjangan dalam kesejahteraan seluruh masyarakat harus menjadi acuan utama (Zaimsyah & Syahbuddin, 2021). Dalam pandangan maqasid syariah, pengeluaran publik yang tidak memenuhi kebutuhan dasar masyarakat dan hanya menguntungkan kelompok tertentu bertentangan dengan prinsip-prinsip Islam.

11. Kesimpulan
Utang negara dalam perspektif ekonomi Islam merupakan isu yang kompleks dan memerlukan pendekatan yang komprehensif. Islam tidak secara mutlak melarang utang negara, namun memberikan batasan-batasan yang ketat: utang harus bebas dari riba, digunakan untuk tujuan produktif yang memberikan manfaat bagi masyarakat, tidak mengancam kedaulatan negara, dan harus ada kemampuan untuk melunasinya (Firmansyah, 2018; Karbila et al., 2020; Rahman, 2013).
Sistem utang konvensional yang berlaku saat ini, yang hampir selalu mengandung unsur bunga, bertentangan dengan prinsip-prinsip syariah Islam (Harahap et al., 2022; Sholikha et al., 2023). Dampak negatif dari utang berbasis bunga tidak hanya bersifat normatif-religius, tetapi juga terbukti secara empiris memberikan dampak buruk terhadap perekonomian, termasuk memperlambat pertumbuhan ekonomi, meningkatkan beban fiskal, dan mengancam stabilitas keuangan negara (Harahap et al., 2022; Ramadani et al., 2023; Syadali, 2023).
Ekonomi Islam menawarkan berbagai alternatif pembiayaan yang dapat mengurangi ketergantungan negara pada utang konvensional, antara lain: optimalisasi zakat sebagai instrumen fiskal (Gazali, 2019; Syadali, 2023), pengembangan sukuk sebagai instrumen pembiayaan syariah (Khatimah, 2017; Soenjoto & Lutfiani, 2016; Wijaya, 2021), pemanfaatan wakaf untuk pembiayaan barang publik (Arifin, 2020; Sholikha et al., 2023), penerapan Qardhul Hasan sebagai pinjaman bebas bunga (Harahap et al., 2022), serta pengembangan instrumen berbasis bagi hasil seperti mudharabah dan musyarakah (Gazali, 2019).
Dalam konteks Indonesia, transformasi kebijakan fiskal menuju prinsip-prinsip syariah merupakan langkah yang tidak hanya relevan secara religius, tetapi juga strategis secara ekonomi. Dengan populasi Muslim terbesar di dunia dan potensi pasar keuangan syariah yang besar, Indonesia memiliki peluang yang sangat besar untuk menjadi pusat keuangan syariah global (Khatimah, 2017; Nurbiyanto & Pribadi, 2020). Namun, hal ini memerlukan komitmen yang kuat dari pemerintah, penguatan regulasi dan infrastruktur hukum, serta peningkatan literasi keuangan syariah di masyarakat (Abubakar & Handayani, 2017; Ma'ruf, 2021).
Pada akhirnya, pengelolaan utang negara yang sesuai dengan prinsip-prinsip ekonomi Islam bukan hanya tentang menghindari riba, tetapi juga tentang membangun sistem keuangan publik yang lebih adil, transparan, dan berkelanjutan, yang pada akhirnya akan membawa kemaslahatan bagi seluruh masyarakat (Alimin, 2022; Fadhillah, 2022; Oktivany et al., 2024).

Daftar Referensi
Abubakar, L., & Handayani, T. (2017). Kesiapan infrastruktur hukum dalam penerbitan sukuk (surat berharga syariah) sebagai instrumen pembiayaan dan investasi untuk mendorong pertumbuhan pasar modal syariah Indonesia. Jurnal Jurisprudence, 7(1), 1–14. https://doi.org/10.23917/jurisprudence.v7i1.4348
Adilah, A. N. (2021). Resume of Islamic economic thought of Al-Ghazali, Ibn Khaldun, and Abu Yusuf. https://doi.org/10.31219/osf.io/6hskw
Afif, M., & Fatturroyhan, F. (2017). Pembiayaan defisit APBN menurut Umer Chapra (studi analisa kritik terhadap pembiayaan defisit APBN Indonesia periode 2010–2015). Cakrawala Jurnal Studi Islam, 12(1), 1–12. https://doi.org/10.31603/cakrawala.v12i1.1652
Akbar, R., Oktafiani, S., Ayu, N. P., Hidayat, F., & Rahmah, M. (2024). Relevansi kebijakan fiskal pada masa Rasulullah dan Utsman bin Affan di Indonesia. Adilla Jurnal Ilmiah Ekonomi Syariah, 7(1), 58–67. https://doi.org/10.52166/adilla.v7i1.5115
Alimin, F. (2022). Instrumen dan komponen kebijakan fiskal Islam. https://doi.org/10.31219/osf.io/zkmvb
Arafah, Muh. (2019). Zakat dalam perspektif kebijakan fiskal. Bilancia Jurnal Studi Ilmu Syariah dan Hukum, 13(1), 19–40. https://doi.org/10.24239/blc.v13i1.450
Arifiansyah, F., Kinanti, R. A., & Fitriyah, D. B. (2022). Pengelolaan keuangan publik di Indonesia dalam perspektif Islam. Iqtisadie Journal of Islamic Banking and Shariah Economy, 2(1). https://doi.org/10.36781/iqtisadie.v2i1.219
Arifin, N. R. (2020). Manajemen wakaf sebagai pembiayaan barang publik dan barang publik campuran di Indonesia. Ar-Ribhu Jurnal Manajemen dan Keuangan Syariah, 1(2), 246–264. https://doi.org/10.55210/arribhu.v1i2.504
Arifin, N. R., Muhtadi, R., & Aziz, A. (2020). Manajemen istibdal atas aset wakaf sebagai pembangunan ekonomi. Filantropi Jurnal Manajemen Zakat dan Wakaf, 1(2), 193–216. https://doi.org/10.22515/finalmazawa.v1i2.2766
Ayu, D., Arzam, A., & Witro, D. (2022). Kajian politik melalui kebijakan pengaturan dalam ekonomi Islam sebagai unsur formil. Al-Amwal Journal of Islamic Economic Law, 7(1), 37–49. https://doi.org/10.24256/alw.v7i1.2925
Choirunnisak, C. (2018). Utang luar negeri Indonesia dalam perspektif ekonomi syariah. Islamic Banking Jurnal Pemikiran dan Pengembangan Perbankan Syariah, 4(1), 33–42. https://doi.org/10.36908/isbank.v4i1.53
Fadhillah, N. (2022). Instrumen dan komponen kebijakan fiskal Islami. https://doi.org/10.31219/osf.io/zsxm7
Febriani, R., & Azizah, S. N. (2021). Tingkat integritas peranan negara dan keuangan publik Indonesia dalam pemikiran Imam Al-Ghazali. Jurnal Al-Kharaj Studi Ekonomi Syariah Muamalah dan Hukum Ekonomi, 1(2), 111–131. https://doi.org/10.30863/alkharaj.v1i2.1959
Firmansyah, H. (2018). Imam Al-Ghazali: Pemikiran hukum ekonomi Islam abad ke-5 H/11 M. Tahkim, 14(1). https://doi.org/10.33477/thk.v14i1.579
Gazali, M. (2019). Defisit anggaran utang negara dan optimalisasi zakat dalam APBN gagasan ekonomi Islam. Prosiding Seminar Nasional Cendekiawan, 2. https://doi.org/10.25105/semnas.v0i0.5770
Hamid, E. S. (2003). Prospek obligasi daerah sebagai alternatif pembiayaan pembangunan. Sinergi, 6(1), 21–29. https://doi.org/10.20885/sinergi.vol6.iss1.art2
Handayani, T., & Huda, N. (2023). Relevansi kebijakan fiskal Umar bin Khattab dengan APBN Indonesia 2023. Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam, 9(2), 2759. https://doi.org/10.29040/jiei.v9i2.8824
Harahap, M. A., Elanda, Y., Majid, M., Marliyah, M., & Handayani, R. (2022). Bagaimana utang mendorong terjadinya krisis? Solusi dari sistem keuangan Islam. Reslaj Religion Education Social Laa Roiba Journal, 4(3), 724–737. https://doi.org/10.47467/reslaj.v4i3.905
Hutagaluh, O., & Muin, R. (2024). Prinsip keadilan dan kebebasan dalam pemikiran ekonomi M. Umer Chapra. Jurnal Alwatzikhoebillah Kajian Islam Pendidikan Ekonomi Humaniora, 10(1), 244–251. https://doi.org/10.37567/alwatzikhoebillah.v10i1.2632
Ifhadiyanti, N. (2022). Resume instrumen dan komponen kebijakan fiskal Islami. https://doi.org/10.31219/osf.io/zf845
Irfansyah, G. A. (2023). Penyelesaian sengketa pasar modal dalam memberikan referensi perencanaan investasi saham sebagai bagian dari perlindungan terhadap investor dalam perspektif hukum Indonesia melalui lembaga alternatif penyelesaian sengketa (LAPS) sektor jasa keuangan. Cerdika Jurnal Ilmiah Indonesia, 3(12), 1224–1240. https://doi.org/10.59141/cerdika.v3i12.715
Karbila, I. H., Helim, A., & Rofii, R. (2020). Kebijakan fiskal pada masa Rasulullah dan sekarang. Al-Muqayyad, 3(2), 153–168. https://doi.org/10.46963/jam.v3i2.283
Khatimah, H. (2017). Sukuk dan kontribusinya dalam pembiayaan pembangunan. Optimal Jurnal Ekonomi dan Kewirausahaan, 11(1), 83–103. https://doi.org/10.33558/optimal.v11i1.211
Komarudin, M. (2023). Sistem bunga di perbankan konvensional menurut pandangan Sayyid Qutb dalam kitab Fi Zilal Al Quran. Jurnal Syarikah Jurnal Ekonomi Islam, 9(1), 142–154. https://doi.org/10.30997/jsei.v9i1.9731
Kurniawan, T., & Rahman, A. A. (2019). Project based sukuk (PBS) and its implementation in economic development in Indonesia. Al-Adalah, 16(1), 41–66. https://doi.org/10.24042/adalah.v16i1.3988
Kurniawati, F., & Nurwahidin, N. (2024). Analisis perbandingan inflasi dalam perspektif Islam dan konvensional. Syntax Idea, 6(3), 1403–1418. https://doi.org/10.46799/syntax-idea.v6i3.3048
Ma'ruf, F. (2021). Review peluang dan tantangan sukuk di masa pandemi COVID-19 sebagai instrumen keuangan syariah Indonesia. Al-Tasyree Jurnal Bisnis Keuangan dan Ekonomi Syariah, 13(01), 1–8. https://doi.org/10.59833/altasyree.v13i01.166
Maryanti, S., Widayat, P., & Lubis, N. (2023). Prospek ekonomi Indonesia: Perspektif makroekonomi. Jurnal Ilmiah Ekonomi dan Bisnis, 20(2), 146–155. https://doi.org/10.31849/jieb.v20i2.11093
Minarni, M. (2021). Analisis pemikiran keuangan publik Ibnu Taimiyah vs kebijakan fiskal Keynesian. Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam, 7(2). https://doi.org/10.29040/jiei.v7i2.2406
Nafi'ah, B., Arifin, N. R., & Haq, F. (2021). Model instrumen kebijakan fiskal Islam dalam penanganan COVID-19. Ulumuna Jurnal Studi Keislaman, 7(1), 71–89. https://doi.org/10.36420/ju.v7i1.4924
Nurbiyanto, N., & Pribadi, Y. (2020). Surat berharga syariah negara berbasis proyek pada Kementerian Agama: Alternatif pembiayaan infrastruktur pemerintah. Jesya (Jurnal Ekonomi & Ekonomi Syariah), 3(2), 320–329. https://doi.org/10.36778/jesya.v3i2.151
Nurhadi, B. (2024). Efek makro ekonomi dan Islamic philanthropy terhadap pertumbuhan ekonomi. Elastisitas Jurnal Ekonomi Pembangunan, 6(1), 45–50. https://doi.org/10.29303/e-jep.v6i6
Oktivany, C., Agustria, F., & Tika, S. (2024). Konsep kebijakan fiskal pada konteks perspektif ekonomi Islam. Kendali Economics and Social Humanities, 2(3), 180–190. https://doi.org/10.58738/kendali.v2i3.122
Pribadi, Y. (2020). Pemanfaatan sukuk untuk pembiayaan proyek infrastruktur pada Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat. JIAP (Jurnal Ilmu Administrasi Publik), 8(2), 275. https://doi.org/10.31764/jiap.v8i2.2458
Rahman, M. F. (2013). Sumber-sumber pendapatan dan pengeluaran negara Islam. Al-Iqtishad Journal of Islamic Economics, 5(2). https://doi.org/10.15408/aiq.v5i2.2567
Ramadani, G., Saputri, A. E., & Yasin, M. (2023). Analisis pengaruh utang luar negeri terhadap perekonomian Indonesia. Trending Jurnal Manajemen dan Ekonomi, 1(3), 94–100. https://doi.org/10.30640/trending.v1i3.1128
Saharani, K. D., Ardiani, D., & Nurcahya, W. F. (2024). Strategi pembiayaan APBN dalam menghadapi ketidakpastian perekonomian global. Journal of Law Administration and Social Science, 4(5), 821–834. https://doi.org/10.54957/jolas.v4i5.893
Salsabila, T. T., Febrian, R., Yani, L. R. P., & Hidayat, F. (2024). Re-advokasi anggaran saat corona dalam perspektif ekonomi Islam. Dirham Jurnal Ekonomi Islam, 5(2), 96–107. https://doi.org/10.53990/dirham.v5i2.274
Satria, C., & Suandi, S. (2020). Faktor minat dan peran perkembangan sukuk terhadap pembangunan. Ekonomica Sharia Jurnal Pemikiran dan Pengembangan Ekonomi Syariah, 6(1), 77–96. https://doi.org/10.36908/esha.v6i1.142
Sholikha, A., Wulandari, S. F., Khairunnisa, N., & Rohim, A. N. (2023). Praktik kebijakan utang dalam negeri dan luar negeri Indonesia dalam tinjauan ekonomi Islam. Islamic Economics and Business Review, 2(2). https://doi.org/10.59580/iesbir.v2i2.6005
Sitorus, A. P., Mahlel, M. M., Majid, M. S. A., Marliyah, M., & Handayani, R. (2022). Krisis keuangan masa depan dan sistem keuangan baru. Jurnal EMT Kita, 6(1), 136–146. https://doi.org/10.35870/emt.v6i1.561
Sobandi, R. A. (2023). Konsep kepemilikan dalam Islam. https://doi.org/10.31219/osf.io/a8szg
Soenjoto, A. R., & Lutfiani, H. (2016). Konsep dan aplikasi sukuk negara dalam pembiayaan defisit APBN di Indonesia. Islamic Economics Journal, 2(2). https://doi.org/10.21111/iej.v2i2.1389
Subagiyo, R., & Budiman, A. (2020). Analisis komparatif indikator penerapan utang luar negeri Indonesia ditinjau dari perspektif ekonomi Islam. Al-Intaj Jurnal Ekonomi dan Perbankan Syariah, 6(1), 82. https://doi.org/10.29300/aij.v6i1.2811
Susamto, B. (2012). Aplikasi jual beli SBSN (sukuk negara) secara lelang di Indonesia. Iqtishoduna. https://doi.org/10.18860/iq.v0i0.1748
Syadali, M. R. (2023). Zakat, belanja pemerintah, utang pemerintah, dan pertumbuhan ekonomi Indonesia: Sebuah analisis kritis melalui literature review. Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam, 9(3), 3414. https://doi.org/10.29040/jiei.v9i3.9451
Wijaya, R. H. (2021). Investasi syariah dan pertumbuhan ekonomi: Optimasi peran sukuk sebagai penunjang pembangunan ekonomi nasional. Jurnal Ekonomi Akuntansi dan Manajemen, 20(1), 54. https://doi.org/10.19184/jeam.v20i1.21325
Yusuf, M., Rahman, A., & Komarudin, P. (2022). Bibliografi cash waqf linked sukuk (CWLS) pada perguruan tinggi di Indonesia: Analisis systematic literature review. Management of Zakat and Waqf Journal (Mazawa), 4(1), 48–67. https://doi.org/10.15642/mzw.2022.4.1.48-67
Zaimsyah, A. M., & Syahbuddin, S. (2021). Pengeluaran publik Indonesia: Tinjauan maqasid syariah. Ar-Ribhu Jurnal Manajemen dan Keuangan Syariah, 2(2), 289–299. https://doi.org/10.55210/arribhu.v2i2.737
di

Tidak ada komentar:

Posting Komentar