00746 - Tantangan Pengembangan UMKM Halal di Indonesia: Analisis Komprehensif

AFANIN MEDIA UTAMA



Abstract
Halal micro, small, and medium enterprises (MSMEs) play a strategic role in realizing Indonesia's vision as a global halal industry center. However, their development faces multidimensional challenges that hinder optimal growth. This article comprehensively analyzes thirteen major challenges encountered by halal MSMEs in Indonesia, encompassing: low awareness among Muslim consumers toward halal products, complexity of Muslim consumer behavior involving subjective norms, attitudes, purchase intentions, and religiosity, limited export capacity, low digital technology adoption, insufficient access to research and development, minimal financing distribution, conventional banking-oriented mindset among business actors, high halal certification costs, suboptimal socialization of halal certificate subsidy programs, data limitations of the Halal Product Assurance Organizing Agency (BPJPH), shortage of human resources for comprehensive halal supervision, difficulty in finding mentors, and inadequate infrastructure. This study employs a qualitative approach through systematic literature review of relevant academic publications. The findings indicate that these challenges are deeply interconnected and form a complex barrier ecosystem that cannot be addressed partially. Holistic, integrated policy recommendations are proposed, involving collaboration among government, higher education institutions, financial sector, and business communities to build a sustainable halal MSME ecosystem. A comprehensive understanding of these challenges is a prerequisite for formulating targeted strategies to accelerate inclusive Islamic economic growth in Indonesia.

Keywords: halal MSMEs, halal certification, digital transformation, Muslim consumer behavior, Islamic economy, Indonesia

Abstrak
Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) halal memainkan peran strategis dalam mewujudkan visi Indonesia sebagai pusat industri halal dunia. Namun, pengembangannya menghadapi tantangan multidimensional yang menghambat pertumbuhan optimal. Artikel ini menganalisis secara komprehensif tiga belas tantangan utama yang dihadapi UMKM halal di Indonesia, meliputi: rendahnya kesadaran konsumen Muslim terhadap produk halal, kompleksitas perilaku konsumen Muslim yang mencakup norma subjektif, sikap, niat membeli, dan religiusitas, keterbatasan kemampuan ekspor, rendahnya adopsi teknologi digital, minimnya akses terhadap penelitian dan pengembangan, minimnya penyaluran pembiayaan, mindset pelaku usaha yang masih berorientasi pada perbankan konvensional, mahalnya biaya sertifikasi halal, belum optimalnya sosialisasi program subsidi sertifikat halal, keterbatasan data Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH), kurangnya sumber daya manusia pengawas halal, sulitnya mencari mentor, serta minimnya infrastruktur pendukung. Kajian ini menggunakan pendekatan kualitatif melalui tinjauan literatur sistematis terhadap publikasi akademik yang relevan. Temuan menunjukkan bahwa tantangan-tantangan tersebut saling berkaitan dan membentuk ekosistem hambatan yang kompleks sehingga tidak dapat diatasi secara parsial. Rekomendasi kebijakan yang holistik dan terintegrasi diusulkan dengan melibatkan kolaborasi antara pemerintah, perguruan tinggi, sektor keuangan, dan pelaku usaha guna membangun ekosistem UMKM halal yang berkelanjutan. Pemahaman komprehensif atas tantangan-tantangan ini merupakan prasyarat bagi perumusan strategi yang tepat sasaran dalam mendorong pertumbuhan ekonomi syariah Indonesia yang inklusif.

Kata Kunci: UMKM halal, sertifikasi halal, transformasi digital, perilaku konsumen Muslim, ekonomi syariah, Indonesia

1. Pendahuluan
Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) memainkan peran yang sangat vital dalam perekonomian Indonesia. Sebagai tulang punggung perekonomian nasional, UMKM berkontribusi signifikan terhadap penyerapan tenaga kerja, pengentasan kemiskinan, dan pertumbuhan Produk Domestik Bruto (PDB) (Amalia et al., 2022). Dalam konteks ekonomi syariah yang terus berkembang, UMKM halal menjadi salah satu pilar strategis yang diharapkan mampu mendorong Indonesia sebagai pusat industri halal dunia. Namun demikian, perjalanan menuju cita-cita tersebut tidaklah mudah. Berbagai tantangan multidimensional menghadang pengembangan UMKM halal, mulai dari aspek kesadaran konsumen, keterbatasan teknologi digital, akses pembiayaan, hingga persoalan sertifikasi halal dan infrastruktur pendukung.
Artikel ini berupaya menganalisis secara komprehensif dan mendalam berbagai tantangan yang dihadapi UMKM halal di Indonesia, dengan mengintegrasikan perspektif dari berbagai dimensi: perilaku konsumen Muslim, transformasi digital, pembiayaan, sertifikasi halal, sumber daya manusia, serta infrastruktur. Pemahaman yang holistik terhadap tantangan-tantangan ini menjadi prasyarat bagi perumusan kebijakan dan strategi yang tepat sasaran untuk mendorong pertumbuhan ekosistem UMKM halal yang berkelanjutan.

2. Metode
Artikel ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode tinjauan literatur sistematis (systematic literature review). Sumber data diperoleh dari publikasi akademik bereputasi yang relevan dengan topik UMKM halal, perilaku konsumen Muslim, transformasi digital, sertifikasi halal, dan pembiayaan syariah. Analisis dilakukan secara tematik berdasarkan dimensi tantangan yang teridentifikasi, kemudian disintesiskan untuk menghasilkan rekomendasi kebijakan yang holistik dan terintegrasi.

3. Hasil dan Pembahasan
3.1 Rendahnya Kesadaran Konsumen Muslim terhadap Produk Halal
Salah satu tantangan mendasar dalam pengembangan UMKM halal adalah masih rendahnya kesadaran konsumen Muslim Indonesia terhadap pentingnya mengonsumsi produk halal. Meskipun Indonesia merupakan negara dengan populasi Muslim terbesar di dunia, kesadaran akan kehalalan produk yang dikonsumsi sehari-hari belum menjadi prioritas utama bagi sebagian besar masyarakat (Trimulato et al., 2022). Kondisi ini menciptakan paradoks yang menarik: di satu sisi, potensi pasar halal Indonesia sangat besar, namun di sisi lain, permintaan yang terorganisir dan berbasis kesadaran halal masih belum optimal.
Rendahnya kesadaran ini berkaitan erat dengan tingkat literasi keuangan syariah yang masih rendah di Indonesia. Data dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menunjukkan bahwa tingkat literasi keuangan syariah belum mencapai 20 persen (Trimulato et al., 2022). Kondisi ini mencerminkan bahwa edukasi mengenai konsep halal, baik dalam dimensi produk makanan, kosmetik, maupun keuangan, masih sangat terbatas. Literasi yang terbatas kepada masyarakat akan menghalangi minat penggunaan produk-produk berbasis syariah dan halal (Trimulato et al., 2022).
Dalam konteks yang lebih luas, kesadaran konsumen terhadap produk halal tidak hanya berkaitan dengan pengetahuan semata, tetapi juga terhubung dengan dimensi religiusitas dan pembentukan sikap. Penelitian menunjukkan bahwa religiusitas memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap niat beli produk halal (Putra & Fang, 2020). Artinya, semakin tinggi tingkat religiusitas seseorang, semakin besar kemungkinan mereka untuk secara aktif mencari dan mengonsumsi produk halal. Namun, tantangannya adalah bahwa religiusitas yang tinggi tidak selalu berbanding lurus dengan pengetahuan tentang standar kehalalan suatu produk, sehingga edukasi tetap menjadi komponen kritis (Ma'wa et al., 2023).
Lebih jauh lagi, kesadaran konsumen yang rendah ini berdampak langsung pada permintaan terhadap produk UMKM halal. Ketika konsumen tidak secara aktif mencari label halal, UMKM yang telah berinvestasi dalam proses sertifikasi halal tidak mendapatkan keuntungan kompetitif yang sepadan dengan biaya yang telah mereka keluarkan. Hal ini menciptakan disinsentif bagi UMKM lain untuk mengikuti proses sertifikasi, sehingga ekosistem halal secara keseluruhan terhambat perkembangannya (Wahyuni & Pudjowati, 2024).

3.2 Aspek-Aspek Perilaku Konsumen Muslim: Norma Subjektif, Sikap, Niat Membeli, dan Religiusitas
Pengembangan UMKM halal tidak dapat dilepaskan dari pemahaman mendalam tentang perilaku konsumen Muslim. Terdapat empat aspek utama yang harus dipenuhi dan dipahami oleh pelaku UMKM halal dalam menjangkau pasar Muslim, yaitu norma subjektif (subjective norms), sikap (attitude), niat membeli (purchase intention), dan religiusitas (religiosity). Keempat aspek ini saling berinteraksi dan membentuk kerangka perilaku konsumsi yang kompleks (Gabriella & Kurniawati, 2021; Putra & Fang, 2020).
Norma Subjektif merujuk pada tekanan sosial yang dirasakan individu dari orang-orang penting dalam hidupnya, seperti keluarga, teman, dan kelompok sosial, terkait dengan suatu perilaku tertentu (Ma'wa et al., 2023). Dalam konteks produk halal, norma subjektif berperan penting karena komunitas Muslim cenderung memiliki ikatan sosial yang kuat. Penelitian menunjukkan bahwa norma subjektif berpengaruh positif dan signifikan terhadap niat pembelian produk halal (Putra & Fang, 2020). Jika keluarga, teman, dan orang-orang berpengaruh dalam kehidupan konsumen membeli produk halal, maka semakin besar tekanan sosial yang mendorong konsumen untuk melakukan hal yang sama (Hamdiah, 2022). Namun, dalam kasus di mana kesadaran halal masih rendah di lingkungan sosial seseorang, norma subjektif justru dapat menjadi hambatan bagi adopsi produk halal.
Sikap (attitude) konsumen terhadap produk halal merupakan faktor determinan yang kuat dalam membentuk niat pembelian. Beberapa penelitian menunjukkan bahwa terdapat hubungan yang signifikan antara sikap konsumen dan niat pembelian produk halal (Gabriella & Kurniawati, 2021). Sikap yang positif terhadap produk halal terbentuk melalui kombinasi pengetahuan agama, pengalaman konsumsi sebelumnya, dan persepsi kualitas produk. Semakin positif sikap konsumen, semakin kuat keinginan mereka untuk membeli produk halal (Hamdiah, 2022). Tantangan bagi UMKM halal adalah bagaimana membentuk dan memperkuat sikap positif konsumen melalui strategi pemasaran yang tepat, edukasi produk, dan jaminan kualitas yang konsisten.
Niat Membeli (purchase intention) merupakan konstruksi yang memberikan kekuatan bagi niat konsumen untuk melakukan pembelian (Indrawati, 2022). Niat membeli dipengaruhi oleh kombinasi sikap, norma subjektif, dan persepsi kontrol perilaku. Penelitian pada konsumen Muslim menunjukkan bahwa niat membeli produk halal dipengaruhi oleh attitude, trust, dan halal awareness (Gabriella & Kurniawati, 2021). Tingginya niat pembelian menandakan bahwa pelanggan akan mengikuti pengalaman, preferensi, dan lingkungan eksternal mereka dalam mengumpulkan informasi, mengevaluasi alternatif, dan membuat keputusan pembelian (Indrawati, 2022). Bagi UMKM halal, memahami faktor-faktor yang membentuk niat beli konsumen Muslim adalah kunci untuk merancang strategi pemasaran yang efektif.
Religiusitas merupakan dimensi yang membedakan perilaku konsumen Muslim dari konsumen pada umumnya. Religiusitas berpengaruh positif terhadap niat pembelian produk halal (Putra & Fang, 2020), dan juga berpengaruh terhadap sikap konsumen (Putra & Fang, 2020). Konsumen dengan tingkat religiusitas yang tinggi cenderung lebih selektif dalam memilih produk yang dikonsumsi dan lebih aktif mencari informasi tentang kehalalan suatu produk (Said et al., 2024). Penelitian pada konsumen kosmetik halal menunjukkan bahwa terdapat pengaruh positif antara religiusitas terhadap niat membeli (Said et al., 2024). Implikasinya bagi UMKM halal adalah bahwa strategi pemasaran yang mengintegrasikan nilai-nilai religius dan menekankan kepatuhan terhadap standar halal akan lebih efektif dalam menjangkau segmen konsumen Muslim yang religius.
Keempat aspek ini saling terkait dan membentuk ekosistem perilaku konsumen yang harus dipahami secara holistik oleh pelaku UMKM halal. Kegagalan dalam memahami dan merespons dinamika ini akan mengakibatkan strategi pemasaran yang tidak tepat sasaran dan produk yang tidak mampu menembus pasar Muslim secara optimal (Gabriella & Kurniawati, 2021; Ma'wa et al., 2023).

3.3 Rendahnya Kemampuan Ekspor UMKM Indonesia
Tantangan ketiga yang dihadapi UMKM halal Indonesia adalah rendahnya kemampuan ekspor. Meskipun UMKM merupakan tulang punggung perekonomian nasional dengan kontribusi sekitar 60% terhadap PDB Indonesia (Riyanto et al., 2021), kemampuan mereka untuk menembus pasar internasional masih sangat terbatas. Target kontribusi ekspor UMKM diharapkan meningkat, namun realisasinya masih jauh dari potensi yang seharusnya dapat dicapai (Amalia et al., 2022).
Rendahnya kemampuan ekspor UMKM Indonesia disebabkan oleh berbagai faktor yang saling berkaitan. Pertama, keterbatasan akses terhadap informasi pasar internasional membuat UMKM sulit mengidentifikasi peluang ekspor yang sesuai dengan kapasitas mereka. Kedua, standar kualitas produk yang belum memenuhi persyaratan pasar internasional menjadi hambatan signifikan. Ketiga, keterbatasan jaringan distribusi dan logistik internasional membuat biaya ekspor menjadi sangat tinggi bagi UMKM (Majumdar et al., 2020).
Dalam konteks digital, kemampuan ekspor UMKM sebenarnya dapat ditingkatkan melalui pemanfaatan platform e-commerce lintas batas. Penelitian menunjukkan bahwa penggunaan internet dapat mengurangi biaya ekspor bagi UMKM dan mendorong peningkatan keterlibatan dalam praktik perdagangan berbasis teknologi (Gold, 2025). Namun, UMKM Indonesia masih tertinggal dalam memanfaatkan peluang perdagangan digital ini. Bukti dari negara-negara OECD menunjukkan bahwa UMKM tertinggal dalam mengadopsi teknologi digital (González, 2019), dan kondisi ini juga berlaku di Indonesia.
Hambatan ekspor UMKM juga berkaitan dengan regulasi dan standar internasional yang kompleks. Dalam konteks produk halal, ekspor ke pasar Muslim internasional memerlukan sertifikasi halal yang diakui secara internasional, yang seringkali berbeda-beda persyaratannya antara satu negara dengan negara lain. Ketidakseragaman standar halal internasional ini menambah kompleksitas dan biaya yang harus ditanggung oleh UMKM yang ingin mengekspor produk halal mereka (Wahyuni & Pudjowati, 2024).
Selain itu, keterbatasan kapasitas produksi UMKM juga menjadi kendala dalam memenuhi permintaan ekspor dalam skala besar. UMKM yang berhasil mendapatkan pesanan ekspor seringkali tidak mampu memenuhi volume yang diminta karena keterbatasan fasilitas produksi dan sumber daya manusia (HUTADJULU et al., 2023). Kondisi ini menciptakan lingkaran setan di mana UMKM tidak dapat berkembang karena tidak mampu mengekspor, dan tidak mampu mengekspor karena tidak berkembang.

3.4 Sepertiga UMKM Belum Berbasis Teknologi Digital
Salah satu tantangan paling mendesak dalam pengembangan UMKM halal adalah masih rendahnya adopsi teknologi digital. Data menunjukkan bahwa sebagian besar UMKM Indonesia masih beroperasi secara konvensional. Penelitian menunjukkan bahwa 90% UMKM Indonesia masih dijalankan secara konvensional (Erlany et al., 2022; Kurniawati et al., 2021). Kondisi ini menempatkan UMKM Indonesia pada posisi yang sangat rentan dalam menghadapi persaingan di era ekonomi digital.
Gambaran tentang tingkat digitalisasi UMKM Indonesia sangat beragam. Penelitian menunjukkan bahwa hanya 36% UMKM di Indonesia masih berkutat dengan pemasaran konvensional, sementara 37% UMKM hanya memiliki kapasitas pemasaran online yang bersifat mendasar seperti akses komputer dan broadband. Sebesar 18% UMKM memiliki kapasitas online menengah karena dapat menggunakan website dan media sosial, dan hanya 9% yang memiliki kapasitas pemasaran digital yang bisa dikategorikan canggih (Erlanitasari et al., 2020). Data ini menggambarkan betapa masih jauhnya jarak antara kondisi aktual digitalisasi UMKM dengan kondisi ideal yang diharapkan.
Tantangan digitalisasi UMKM bukan hanya soal akses teknologi, tetapi juga soal kesiapan sumber daya manusia dan perubahan pola pikir. Tantangan terbesar yang dihadapi UMKM menuju digitalisasi adalah transformasi tenaga kerja dengan mengubah pola pikir dan pola kerja mereka (Adhiatma et al., 2023). Pengusaha membutuhkan orientasi strategis yang tepat, seperti orientasi belajar dan pemasaran, kreativitas dan inovasi, untuk mendukung transformasi guna mempertahankan kelangsungan bisnis (Adhiatma et al., 2023).
Dalam konteks UMKM halal, keterbatasan digitalisasi memiliki dampak yang lebih luas. Tanpa sistem digital yang memadai, UMKM halal kesulitan untuk mengelola rantai pasok halal secara efisien, memantau kepatuhan terhadap standar halal dari hulu ke hilir, dan menjangkau konsumen Muslim yang semakin aktif berbelanja secara online (Wahyuni & Pudjowati, 2024). Digitalisasi dan adopsi teknologi merupakan elemen penting dalam memfasilitasi implementasi Halal Food Supply Chain Management (HFSCM) di UMKM (Wahyuni & Pudjowati, 2024).
Pemerintah Indonesia telah menargetkan jumlah UMKM yang secara digital onboarding mencapai minimum 20 juta pada akhir 2022, meningkat menjadi 24 juta yang masuk marketplace pada 2023, dan hingga 30 juta pelaku UMKM yang go digital pada 2024 (Wijaya et al., 2023). Namun, pencapaian target ini memerlukan upaya yang jauh lebih intensif, mengingat masih banyaknya UMKM yang belum siap untuk melakukan transformasi digital. Survei menunjukkan bahwa UMKM telah mulai aktif menggunakan aplikasi pesan instan dan media sosial, tetapi masih belum familiar dengan e-commerce, baik dalam kegiatan membeli maupun menjual (Harsono et al., 2024).

3.5 Kurangnya Akses terhadap Hasil Penelitian dan Pengembangan Berbasis Teknologi
Tantangan kelima yang dihadapi UMKM halal adalah minimnya akses terhadap hasil penelitian dan pengembangan (R&D) yang menggunakan teknologi untuk memaksimalkan output produk. Kondisi ini menciptakan kesenjangan yang signifikan antara potensi inovasi yang tersedia dan kemampuan UMKM untuk memanfaatkannya secara optimal.
Keterbatasan akses terhadap R&D ini berkaitan erat dengan ekosistem inovasi yang belum berkembang dengan baik di sekitar UMKM Indonesia. Penelitian menunjukkan bahwa faktor penelitian dan pengembangan (R&D) saat ini masih kurang di berbagai daerah, termasuk di Yogyakarta (Fridayani & Chiang, 2022). Ketiadaan R&D yang memadai membuat UMKM tidak dapat mengoptimalkan proses produksi mereka, mengembangkan produk baru yang inovatif, atau meningkatkan kualitas produk yang sudah ada.
Dalam konteks industri halal, akses terhadap R&D menjadi semakin kritis. Pengembangan produk halal yang berkualitas memerlukan penelitian mendalam tentang bahan-bahan yang digunakan, proses produksi yang sesuai standar halal, dan teknologi pengujian kehalalan yang akurat. Tanpa akses terhadap hasil penelitian terkini, UMKM halal berisiko menggunakan bahan atau proses yang tidak memenuhi standar halal tanpa menyadarinya (Wahyuni & Pudjowati, 2024).
Kesenjangan antara dunia penelitian dan dunia usaha UMKM juga diperparah oleh keterbatasan kemampuan UMKM dalam menyerap dan mengaplikasikan hasil penelitian. Penelitian menunjukkan bahwa UMKM memiliki kesulitan yang lebih besar dalam mengadopsi teknologi baru karena kurangnya sumber daya, keterampilan, dedikasi, dan pengetahuan yang memadai tentang potensi digital (Samadhiya et al., 2023). Kondisi ini menciptakan jurang yang lebar antara inovasi teknologi yang tersedia dan kemampuan UMKM untuk memanfaatkannya.
Kolaborasi antara perguruan tinggi dan UMKM menjadi salah satu solusi yang potensial untuk mengatasi tantangan ini. Universitas Indonesia, misalnya, mendukung sektor UMKM melalui inisiatif strategis, termasuk pendidikan, pelatihan, pendampingan, dan program magang (Harsono et al., 2024). Namun, skala dan jangkauan program-program semacam ini masih sangat terbatas dibandingkan dengan kebutuhan yang ada.

3.6 Minimnya Penyaluran Dana kepada UMKM
Tantangan keenam yang dihadapi UMKM halal adalah minimnya penyaluran dana atau pembiayaan. Meskipun berbagai program pembiayaan telah dirancang untuk mendukung UMKM, pada praktiknya penyaluran dana kepada UMKM masih sangat minim dan tidak merata. Tantangan utama yang dihadapi UMKM adalah terkait dengan sumber daya, baik finansial (modal) maupun non-finansial (pemasaran, sumber daya manusia, bahan baku, dan lain-lain) (Putri et al., 2022).
Keterbatasan akses terhadap pembiayaan merupakan hambatan yang paling sering disebutkan oleh pelaku UMKM. UMKM seringkali mengalami kesulitan dalam mendapatkan akses pembiayaan, yang dapat menjadi hambatan bagi pertumbuhan dan ekspansi bisnis (Harsono et al., 2024). Kondisi ini diperparah oleh persyaratan agunan yang ketat dari lembaga keuangan formal, yang seringkali tidak dapat dipenuhi oleh UMKM yang baru berkembang.
Dalam konteks pembiayaan UMKM halal, tantangan ini menjadi semakin kompleks. Selain keterbatasan akses pembiayaan konvensional, UMKM halal juga memerlukan akses terhadap pembiayaan syariah yang sesuai dengan prinsip-prinsip Islam. Namun, tingkat literasi keuangan syariah yang masih rendah di kalangan pelaku UMKM membuat mereka tidak mengetahui atau tidak memahami produk-produk pembiayaan syariah yang tersedia (Trimulato et al., 2022).
Program Bantuan Produktif Usaha Mikro (BPUM) merupakan salah satu upaya pemerintah untuk mengatasi keterbatasan pembiayaan UMKM. Penelitian menunjukkan bahwa BPUM efektif dalam meningkatkan dan memperkuat institusi UMKM dalam jangka pendek, namun dalam konteks pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan, UMKM penerima BPUM tidak selalu mampu mengandalkan program ini secara terus-menerus (Amalia et al., 2022). Hal ini menunjukkan perlunya pendekatan pembiayaan yang lebih berkelanjutan dan tidak hanya bergantung pada bantuan pemerintah yang bersifat sementara.
Pinjaman bank dapat meningkatkan profitabilitas dan penjualan UMKM, namun persyaratan agunan dapat menghambat pertumbuhan (Harsono et al., 2024). Kondisi ini menciptakan dilema bagi UMKM: mereka membutuhkan modal untuk berkembang, tetapi tidak memiliki aset yang cukup untuk dijadikan agunan guna mendapatkan pinjaman yang diperlukan.

3.7 Mindset Pelaku UMKM yang Masih Tertuju pada Perbankan Konvensional
Berkaitan erat dengan tantangan pembiayaan, mayoritas pelaku UMKM masih memiliki pola pikir (mindset) yang tertuju pada perbankan konvensional sebagai satu-satunya sumber pendanaan. Keterbatasan pengetahuan tentang alternatif pembiayaan, termasuk pembiayaan syariah, modal ventura, crowdfunding, dan berbagai instrumen keuangan inovatif lainnya, membuat UMKM terjebak dalam ketergantungan pada satu sumber pendanaan yang seringkali sulit diakses.
Kondisi ini diperparah oleh rendahnya literasi keuangan syariah di kalangan pelaku UMKM. Pelaksanaan konsep literasi merupakan salah satu komponen utama dalam meningkatkan inklusivitas produk bank syariah, dan edukasi literasi keuangan syariah kepada masyarakat berpotensi meningkatkan minat masyarakat untuk menggunakan produk bank syariah (Trimulato et al., 2022). Namun, upaya edukasi ini belum menjangkau seluruh lapisan pelaku UMKM, terutama yang berada di daerah terpencil.
Dalam era digital, berbagai alternatif pembiayaan inovatif telah tersedia, termasuk teknologi finansial (fintech) yang dapat memudahkan akses UMKM terhadap modal. Kemajuan teknologi keuangan berbasis aplikasi telah diadopsi secara luas di Indonesia (Putri et al., 2022). Namun, adopsi fintech oleh UMKM masih terbatas, sebagian karena ketidaktahuan dan sebagian lagi karena ketidakpercayaan terhadap platform digital. Proses digitalisasi UMKM di Indonesia masih sekitar 5%, dan UMKM Indonesia masih relatif tertinggal dan belum siap untuk transformasi digital (Putri et al., 2022).
Perubahan mindset pelaku UMKM dari ketergantungan pada perbankan konvensional menuju diversifikasi sumber pembiayaan memerlukan program edukasi yang komprehensif dan berkelanjutan. Pemerintah perlu memperkuat program literasi keuangan yang tidak hanya mencakup produk perbankan konvensional, tetapi juga memperkenalkan berbagai alternatif pembiayaan yang tersedia, termasuk pembiayaan syariah yang sesuai dengan prinsip-prinsip halal (Trimulato et al., 2022).

3.8 Mahalnya Biaya Pengurusan Sertifikat Halal
Sertifikasi halal merupakan salah satu komponen kritis dalam pengembangan UMKM halal, namun biaya pengurusan sertifikat halal yang masih mahal menjadi hambatan signifikan bagi banyak UMKM. Banyak UMKM di Indonesia masih kesulitan memenuhi standar halal karena keterbatasan pengetahuan, tingginya biaya sertifikasi, dan kurangnya dukungan infrastruktur (Wahyuni & Pudjowati, 2024).
Tingginya biaya sertifikasi halal menciptakan ketidaksetaraan dalam ekosistem UMKM halal. UMKM yang lebih besar dengan sumber daya finansial yang lebih memadai dapat lebih mudah mengakses sertifikasi halal, sementara UMKM mikro dan kecil seringkali tidak mampu menanggung biaya tersebut. Kondisi ini menciptakan hambatan masuk (barrier to entry) yang signifikan bagi UMKM kecil yang ingin berpartisipasi dalam pasar halal formal (Wijaya et al., 2023).
Dalam konteks rantai pasok halal, biaya sertifikasi tidak hanya mencakup biaya pendaftaran dan pengujian, tetapi juga biaya penyesuaian proses produksi, pelatihan sumber daya manusia, dan pemeliharaan sistem manajemen halal yang berkelanjutan. Setiap tahap dalam rantai pasok halal memerlukan pemantauan yang ketat untuk mencegah kontaminasi silang dengan bahan-bahan non-halal (Wahyuni & Pudjowati, 2024). Biaya kepatuhan yang komprehensif ini seringkali jauh melebihi kemampuan finansial UMKM.
Pemerintah Indonesia telah memfasilitasi Muslim dengan adanya Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal (JPH), yang memberikan perlindungan dan kepastian hukum bagi konsumen dalam mengonsumsi produk halal (Trimulato et al., 2022). Namun, implementasi regulasi ini juga membawa konsekuensi biaya yang harus ditanggung oleh pelaku usaha, terutama UMKM yang memiliki keterbatasan sumber daya.
Solusi untuk mengatasi tantangan biaya sertifikasi halal memerlukan pendekatan multi-pihak yang melibatkan pemerintah, lembaga sertifikasi, dan sektor swasta. Digitalisasi proses sertifikasi halal dapat menjadi salah satu cara untuk mengurangi biaya dan meningkatkan efisiensi. Penggunaan sistem pelacakan digital dapat membantu memantau status kehalalan produk dari awal hingga akhir secara lebih efisien dan transparan (Wahyuni & Pudjowati, 2024).

3.9 Sosialisasi Program Subsidi Sertifikat Halal yang Belum Optimal
Meskipun pemerintah telah menyediakan program subsidi untuk sertifikat halal bagi UMKM, program ini belum tersosialisasikan dengan baik kepada para pelaku usaha yang menjadi sasarannya. Kondisi ini menyebabkan banyak UMKM yang sebenarnya berhak mendapatkan subsidi tidak mengetahui keberadaan program tersebut, sehingga mereka tetap terbebani oleh biaya sertifikasi yang tinggi.
Permasalahan sosialisasi ini mencerminkan tantangan yang lebih luas dalam komunikasi kebijakan pemerintah kepada UMKM. Penelitian menunjukkan bahwa pemerintah perlu melakukan sosialisasi yang intensif terhadap program-program yang ditujukan untuk UMKM, bahkan hingga ke tingkat pendampingan (Erlanitasari et al., 2020). Tanpa sosialisasi yang efektif, program-program yang dirancang dengan baik pun tidak akan mencapai dampak yang diharapkan.
Keterbatasan sosialisasi program subsidi sertifikat halal juga berkaitan dengan kapasitas aparatur pemerintah dalam menjangkau UMKM yang tersebar di seluruh pelosok Indonesia. Penelitian menunjukkan bahwa kapasitas pemerintah daerah dalam mendukung transformasi digital UMKM masih memiliki kelemahan, termasuk dalam hal kualitas dan kuantitas sumber daya manusia yang belum memadai (Fridayani & Chiang, 2022). Kondisi serupa kemungkinan besar juga berlaku dalam konteks sosialisasi program sertifikasi halal.
Dalam era digital, sosialisasi program subsidi sertifikat halal seharusnya dapat dilakukan secara lebih efektif melalui berbagai platform digital. Namun, mengingat masih banyaknya UMKM yang belum melek digital, pendekatan sosialisasi yang hanya mengandalkan media digital tidak akan cukup. Diperlukan strategi sosialisasi yang multi-kanal, menggabungkan pendekatan digital dan non-digital, untuk memastikan informasi tentang program subsidi dapat menjangkau seluruh lapisan pelaku UMKM (Kurniawati et al., 2021).

3.10 Keterbatasan Data yang Dimiliki BPJPH
Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) sebagai lembaga yang bertanggung jawab atas sertifikasi halal di Indonesia menghadapi tantangan serius terkait keterbatasan data. Data yang dimiliki oleh BPJPH masih terbatas, sehingga menghambat kemampuan lembaga ini untuk melakukan perencanaan, pengawasan, dan evaluasi yang efektif terhadap ekosistem produk halal di Indonesia.
Keterbatasan data ini mencerminkan tantangan yang lebih luas dalam tata kelola data di Indonesia. Dalam konteks digitalisasi layanan publik, tantangan terbesar dari sudut pandang tata kelola adalah risiko persaingan yang tidak adil dan keterbatasan kapasitas data (Nguyen et al., 2024). Tanpa data yang komprehensif dan akurat, BPJPH tidak dapat mengidentifikasi secara tepat berapa banyak produk yang beredar di pasaran yang telah bersertifikat halal, berapa banyak yang belum, dan di mana saja kesenjangan dalam ekosistem halal yang perlu ditangani.
Keterbatasan data juga berdampak pada kemampuan BPJPH untuk merancang kebijakan yang berbasis bukti (evidence-based policy). Tanpa data yang memadai tentang distribusi UMKM halal, jenis produk yang diproduksi, dan tingkat kepatuhan terhadap standar halal, kebijakan yang dihasilkan berisiko tidak tepat sasaran dan tidak efektif dalam mendorong pertumbuhan ekosistem halal.
Solusi untuk mengatasi keterbatasan data BPJPH memerlukan investasi dalam sistem informasi manajemen yang terintegrasi dan berbasis digital. Digitalisasi proses sertifikasi dan pengawasan halal tidak hanya akan meningkatkan efisiensi operasional, tetapi juga akan menghasilkan data yang lebih komprehensif dan real-time tentang kondisi ekosistem halal di Indonesia (Wahyuni & Pudjowati, 2024). Kolaborasi antara BPJPH dengan berbagai pemangku kepentingan, termasuk kementerian terkait, asosiasi industri, dan lembaga penelitian, juga diperlukan untuk membangun basis data halal yang lebih lengkap dan dapat diandalkan.

3.11 Kurangnya SDM untuk Pengawasan Halal dari Hulu ke Hilir
Tantangan kesebelas yang dihadapi dalam pengembangan UMKM halal adalah kurangnya sumber daya manusia (SDM) yang kompeten untuk melakukan pengawasan halal secara menyeluruh dari hulu ke hilir. Pengawasan halal yang efektif memerlukan tenaga ahli yang memahami standar halal, memiliki kemampuan teknis untuk melakukan inspeksi dan pengujian, serta memiliki integritas yang tinggi dalam menjalankan tugasnya.
Kekurangan SDM pengawas halal ini menciptakan celah dalam sistem jaminan produk halal Indonesia. Setiap tahap dalam rantai pasok halal memerlukan pemantauan yang ketat untuk mencegah kontaminasi silang dengan bahan-bahan non-halal (Wahyuni & Pudjowati, 2024). Namun, dengan jumlah SDM yang terbatas, pengawasan yang komprehensif dari hulu ke hilir menjadi sangat sulit untuk dilaksanakan, terutama mengingat jumlah UMKM yang sangat besar di Indonesia.
Tantangan SDM dalam pengawasan halal juga berkaitan dengan kompleksitas rantai pasok modern. Dalam era globalisasi, bahan baku yang digunakan oleh UMKM halal seringkali berasal dari berbagai sumber, termasuk impor dari luar negeri. Memastikan kehalalan bahan baku dari sumber yang beragam ini memerlukan SDM yang tidak hanya memahami standar halal lokal, tetapi juga standar halal internasional dan kemampuan untuk berkoordinasi dengan lembaga sertifikasi halal di berbagai negara.
Pengembangan SDM pengawas halal memerlukan investasi jangka panjang dalam pendidikan dan pelatihan. Perguruan tinggi dan lembaga pelatihan perlu mengembangkan program-program yang secara khusus mempersiapkan tenaga ahli di bidang jaminan produk halal. Selain itu, pemanfaatan teknologi digital dalam proses pengawasan, seperti sistem pelacakan berbasis blockchain dan sensor IoT, dapat membantu mengatasi keterbatasan SDM dengan mengotomatisasi sebagian proses pengawasan (Wahyuni & Pudjowati, 2024).

3.12 Sulitnya Mencari Mentor untuk Pendampingan dan Pembiayaan Bisnis
Tantangan kedua belas yang dihadapi UMKM halal adalah sulitnya mencari mentor yang kompeten untuk memberikan pendampingan dan pembiayaan bisnis. Pendampingan (mentoring) merupakan komponen kritis dalam pengembangan UMKM, karena banyak pelaku UMKM yang memiliki semangat wirausaha tetapi kurang memiliki pengetahuan dan keterampilan bisnis yang diperlukan untuk mengembangkan usaha mereka secara berkelanjutan.
Keterbatasan akses terhadap mentor yang berkualitas menciptakan hambatan signifikan bagi pengembangan UMKM halal. Penelitian menunjukkan bahwa salah satu tantangan yang dihadapi UMKM adalah keterbatasan akses terhadap pemasaran dan pendampingan bisnis (Harsono et al., 2024). Tanpa bimbingan dari mentor yang berpengalaman, UMKM seringkali membuat keputusan bisnis yang tidak optimal, gagal dalam mengelola keuangan, atau tidak mampu mengidentifikasi dan memanfaatkan peluang pasar yang ada.
Dalam konteks UMKM halal, kebutuhan akan mentor yang memiliki pemahaman mendalam tentang industri halal menjadi semakin penting. Mentor yang ideal tidak hanya harus memahami aspek bisnis secara umum, tetapi juga harus memiliki pengetahuan tentang standar halal, regulasi terkait, dan dinamika pasar halal baik domestik maupun internasional. Kombinasi kompetensi ini sangat langka, sehingga mencari mentor yang tepat menjadi tantangan tersendiri bagi UMKM halal.
Universitas dan lembaga pendidikan tinggi dapat memainkan peran penting dalam mengatasi tantangan ini. Universitas Indonesia, misalnya, mendukung sektor UMKM melalui inisiatif strategis, termasuk pendidikan, pelatihan, pendampingan, dan program magang (Harsono et al., 2024). Namun, jangkauan program-program semacam ini masih terbatas dan belum mampu memenuhi kebutuhan pendampingan yang sangat besar dari jutaan UMKM di seluruh Indonesia.
Digitalisasi juga membuka peluang baru dalam penyediaan layanan pendampingan bisnis. Platform digital dapat memungkinkan UMKM untuk mengakses mentor dari berbagai lokasi tanpa harus bertemu secara fisik. Namun, mengingat masih rendahnya tingkat digitalisasi UMKM Indonesia (Erlanitasari et al., 2020), pendekatan pendampingan berbasis digital juga memerlukan upaya edukasi digital yang paralel.

3.13 Minimnya Infrastruktur di Sekitar Kegiatan Usaha
Tantangan terakhir yang dibahas dalam artikel ini adalah minimnya infrastruktur di sekitar kegiatan usaha UMKM halal. Infrastruktur yang memadai merupakan prasyarat fundamental bagi perkembangan UMKM, mencakup infrastruktur fisik seperti jalan, listrik, dan air bersih, maupun infrastruktur digital seperti jaringan internet dan platform teknologi.
Keterbatasan infrastruktur fisik berdampak langsung pada biaya operasional dan daya saing UMKM. Infrastruktur logistik yang tidak memadai meningkatkan biaya distribusi produk, yang pada akhirnya mengurangi margin keuntungan UMKM dan membuat produk mereka kurang kompetitif di pasar (Iman et al., 2022). Dalam konteks UMKM halal, infrastruktur yang buruk juga dapat mengancam integritas rantai pasok halal, karena kondisi penyimpanan dan transportasi yang tidak memadai dapat menyebabkan kontaminasi produk.
Keterbatasan infrastruktur digital merupakan tantangan yang sama seriusnya. Kesenjangan digital antara daerah perkotaan dan pedesaan di Indonesia masih sangat signifikan (Haron et al., 2023). UMKM yang berlokasi di daerah terpencil seringkali tidak memiliki akses terhadap jaringan internet yang memadai, sehingga mereka tidak dapat memanfaatkan berbagai peluang yang ditawarkan oleh ekonomi digital. Kondisi ini menciptakan ketidaksetaraan yang semakin memperlebar jurang antara UMKM di perkotaan dan pedesaan.
Pemerintah Indonesia telah mengambil berbagai langkah untuk mengatasi kesenjangan infrastruktur digital, termasuk melalui program penyediaan Wi-Fi gratis di berbagai ruang publik dan perluasan jaringan internet ke daerah-daerah terpencil (Haron et al., 2023). Namun, upaya ini masih belum cukup untuk mengatasi kesenjangan yang ada secara menyeluruh. Dalam konteks G20, Indonesia telah berkomitmen untuk mengatasi tiga area prioritas, termasuk transformasi digital, yang mencakup upaya mendorong transformasi digital yang inklusif melalui promosi kesiapan digital universal (Haron et al., 2023).
Infrastruktur yang tidak memadai juga berdampak pada kemampuan UMKM untuk mengadopsi teknologi Industry 4.0. Penelitian menunjukkan bahwa di negara-negara berkembang, infrastruktur digital seringkali belum berkembang dengan baik, yang menjadi hambatan bagi transformasi digital yang komprehensif (Techanamurthy et al., 2025). Tanpa infrastruktur yang memadai, investasi dalam teknologi digital oleh UMKM tidak akan memberikan hasil yang optimal.

4. Sintesis dan Implikasi Kebijakan
Berbagai tantangan yang telah diuraikan di atas saling berkaitan dan membentuk ekosistem hambatan yang kompleks bagi pengembangan UMKM halal di Indonesia. Tantangan-tantangan ini tidak dapat diatasi secara parsial atau sektoral, melainkan memerlukan pendekatan yang holistik, terintegrasi, dan melibatkan berbagai pemangku kepentingan.
Dari perspektif perilaku konsumen, upaya meningkatkan kesadaran halal harus dilakukan secara sistematis melalui program edukasi yang komprehensif, memanfaatkan berbagai saluran komunikasi untuk menjangkau berbagai segmen masyarakat. Pemahaman tentang norma subjektif, sikap, niat membeli, dan religiusitas konsumen Muslim harus menjadi dasar dalam merancang strategi pemasaran UMKM halal yang efektif (Gabriella & Kurniawati, 2021; Putra & Fang, 2020).
Dari perspektif teknologi dan digitalisasi, diperlukan program dukungan yang komprehensif untuk membantu UMKM halal dalam melakukan transformasi digital. Program ini harus mencakup tidak hanya penyediaan akses teknologi, tetapi juga pelatihan SDM, pendampingan bisnis, dan pengembangan ekosistem digital yang mendukung (Adhiatma et al., 2023; Kurniawati et al., 2021). Kolaborasi antara pemerintah, perguruan tinggi, dan sektor swasta dalam membangun platform digital yang ramah UMKM menjadi sangat penting (Majumdar et al., 2020).
Dari perspektif pembiayaan, diperlukan diversifikasi sumber pembiayaan yang dapat diakses oleh UMKM halal, termasuk pembiayaan syariah, modal ventura, dan fintech. Program edukasi keuangan yang komprehensif harus dilakukan untuk mengubah mindset pelaku UMKM dari ketergantungan pada perbankan konvensional menuju pemanfaatan berbagai alternatif pembiayaan yang tersedia (Putri et al., 2022; Trimulato et al., 2022).
Dari perspektif sertifikasi halal, diperlukan reformasi sistem sertifikasi yang mencakup penurunan biaya, penyederhanaan prosedur, dan peningkatan sosialisasi program subsidi. Digitalisasi proses sertifikasi halal dapat menjadi solusi untuk meningkatkan efisiensi dan mengurangi biaya (Wahyuni & Pudjowati, 2024). Peningkatan kapasitas BPJPH dalam pengelolaan data dan pengawasan juga menjadi prioritas yang mendesak.
Dari perspektif SDM dan infrastruktur, investasi jangka panjang dalam pengembangan SDM pengawas halal dan pembangunan infrastruktur yang mendukung kegiatan UMKM halal harus menjadi prioritas kebijakan. Pemanfaatan teknologi digital dalam pengawasan halal dapat membantu mengatasi keterbatasan SDM, sementara pembangunan infrastruktur fisik dan digital yang merata akan menciptakan fondasi yang kuat bagi pertumbuhan UMKM halal di seluruh wilayah Indonesia (Haron et al., 2023; Iman et al., 2022).

5. Kesimpulan
Pengembangan UMKM halal di Indonesia menghadapi tantangan yang multidimensional dan saling berkaitan. Dari rendahnya kesadaran konsumen Muslim terhadap produk halal, kompleksitas perilaku konsumen yang melibatkan norma subjektif, sikap, niat membeli, dan religiusitas, hingga keterbatasan kemampuan ekspor, rendahnya adopsi teknologi digital, minimnya akses terhadap R&D, keterbatasan pembiayaan, mindset yang masih konvensional, mahalnya biaya sertifikasi halal, kurangnya sosialisasi program subsidi, keterbatasan data BPJPH, kekurangan SDM pengawas halal, sulitnya mencari mentor, dan minimnya infrastruktur—semua tantangan ini membentuk ekosistem hambatan yang kompleks yang harus diatasi secara sistematis dan terkoordinasi.
Keberhasilan dalam mengatasi tantangan-tantangan ini akan menentukan apakah Indonesia mampu mewujudkan potensinya sebagai pusat industri halal dunia. Diperlukan komitmen yang kuat dari semua pemangku kepentingan—pemerintah, pelaku usaha, lembaga keuangan, perguruan tinggi, dan masyarakat—untuk bekerja sama dalam membangun ekosistem UMKM halal yang kuat, inovatif, dan berkelanjutan. Dengan pendekatan yang tepat dan kolaborasi yang efektif, tantangan-tantangan ini dapat diubah menjadi peluang untuk mendorong pertumbuhan ekonomi syariah Indonesia yang inklusif dan berkeadilan.

Daftar Pustaka
Adhiatma, A., Nurhidayati, N., Fachrunnisa, O., Lukman, N., & Majid, Md. N. A. (2023). Comparative Study on Workforce Transformation Strategy and SME Policies in Indonesia and Malaysia. Engineering Management in Production and Services, 15(4), 1–11. https://doi.org/10.2478/emj-2023-0024
Amalia, S., Maria, S., & Lestari, D. (2022). Implementation of Micro Business Productive Assistance for UMKM as an Effort to Grow a Sustainable Economy. Jbti Jurnal Bisnis Teori Dan Implementasi, 13(3), 203–216. https://doi.org/10.18196/jbti.v13i3.16774
Erlanitasari, Y., Rahmanto, A. N., & Wijaya, M. (2020). Digital economic literacy micro, small and medium enterprises (SMES) go online. Informasi, 49(2), 145–156. https://doi.org/10.21831/informasi.v49i2.27827
Erlany, H. D., Savitri, F. M., Ngatno, N., Prabawani, B., & Widiartanto, W. (2022). SME Digital Transformation as a Post-Pandemic Recovery Facility in Pekalongan Indonesia. Proceedings of International Conference on Multidiciplinary Research, 5(1), 91–99. https://doi.org/10.32672/pic-mr.v5i1.5259
Fridayani, H. D., & Chiang, L. C. (2022). Strengthening the Capacity of Government Apparatus Resources in Supporting Micro Enterprises to "Go Digital" in the Special Region of Yogyakarta. European Journal of Humanities and Social Sciences, 2(2), 25–35. https://doi.org/10.24018/ejsocial.2022.2.2.230
Gabriella, S., & Kurniawati, K. (2021). Anteseden Halal Purchase Behavior. Benefit Jurnal Manajemen Dan Bisnis, 6(2), 25–48. https://doi.org/10.23917/benefit.v6i2.15492
Gold, K. L. (2025). Effects of Industry 4.0 on Small and Medium-Scale Enterprises: An Analytical and Bibliometric Review. Sage Open, 15(2). https://doi.org/10.1177/21582440251336514
González, J. L. (2019). Fostering participation in digital trade for ASEAN MSMEs. https://doi.org/10.1787/63561b11-en
Hamdiah, D. F. (2022). Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Purchase Intention Produk Hijab Organik: Penerapan Theory of Planned Behavior, PCE dan Environmental Knowledge. Ultima Management Jurnal Ilmu Manajemen, 221–235. https://doi.org/10.31937/manajemen.v14i2.2053
Haron, H., Sajari, A., Dewanti, R., Ganesan, Y., & Gui, A. (2023). Digital Transformation in Community Development of Malaysia and Indonesia. Iccd, 5(1), 232–242. https://doi.org/10.33068/iccd.v5i1.591
Harsono, B., Inti, P., Napitupulu, H., Napitupulu, S., & Saiful, S. (2024). Qualitative Review and Prospects for Economic Growth of MSMEs at the University of Indonesia. https://doi.org/10.20944/preprints202405.1281.v1
HUTADJULU, D. M., Heriyati, P., Ananda, A. S., Paramita, R. D., Firmansyah, A., Andhini, G. K., & Karina, I. (2023). Developing the UMKM Competence as an Effort to Empower UMKM Garment Polukids. Iccd, 5(1), 147–152. https://doi.org/10.33068/iccd.v5i1.575
Iman, N., Amanda, M. T., & Angela, J. (2022). Digital transformation for maritime logistics capabilities improvement: cases in Indonesia. Marine Economics and Management, 5(2), 188–212. https://doi.org/10.1108/maem-01-2022-0002
Indrawati, P. (2022). Perilaku Konsumen Generasi Z dalam Pembelian Fashion Muslim pada Marketplace Indonesia. Iqtisad Reconstruction of Justice and Welfare for Indonesia, 9(2), 165–188. https://doi.org/10.31942/iq.v9i2.7370
Kurniawati, E., Idris, I., Handayati, P., & Osman, S. (2021). Digital transformation of MSMEs in Indonesia during the pandemic. Journal of Entrepreneurship and Sustainability Issues, 9(2), 316–331. https://doi.org/10.9770/jesi.2021.9.2(21)
Ma'wa, M. A. F., Hasbi, H., Aprilia, T., & Siregar, S. W. (2023). Adoption of halal cosmetics: extending the Theory of Planned Behavior with halal literacy as a moderation variable. Journal of Halal Product and Research, 6(1), 22–34. https://doi.org/10.20473/jhpr.vol.6-issue.1.22-34
Majumdar, S. K., Sarma, A. P., & Majumdar, S. (2020). E-commerce and Digital Connectivity: Unleashing the Potential for Greater India–ASEAN Integration. Journal of Asian Economic Integration, 2(1), 62–81. https://doi.org/10.1177/2631684620910524
Nguyen, P., Considine, M., Putra, F., & Sanusi, A. (2024). Digital welfare‐to‐work in the global south: A case of Indonesian pre‐employment card program. Australian Journal of Social Issues, 60(2), 473–489. https://doi.org/10.1002/ajs4.362
Putra, E. Y., & Fang, Y. (2020). Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Niat Beli Konsumen Produk Makanan dan Minuman "Halal" di Kota Batam. Journal of Global Business and Management Review, 2(2), 73–88. https://doi.org/10.37253/jgbmr.v2i2.4329
Putri, E., Praswati, A. N., Muna, N., & Sari, N. P. (2022). E-Finance Transformation: A Study of M-Wallet Adoption in Indonesia. Jurnal Ekonomi Pembangunan Kajian Masalah Ekonomi dan Pembangunan, 123–134. https://doi.org/10.23917/jep.v23i1.15469
Riyanto, A., Khairi, M. F., Asmara, R., & Saputra, H. (2021). E-Commerce on the Success of Micro, Small and Medium Enterprises. Firm Journal of Management Studies, 6(2), 222. https://doi.org/10.33021/firm.v6i2.1559
Said, S. R., Yasir, R. A., & Kristaung, R. (2024). Persepsi Penggunaan Kosmetik Halal di Kalangan Muslim Generasi Z. Manbiz Journal of Management and Business, 3(3). https://doi.org/10.47467/manbiz.v3i3.4355
Samadhiya, A., Kumar, A., & Garza‐Reyes, J. A. (2023). Circular and Digital Systems in SMEs: An Assessment of the Past and Present Literature for Future Research Directions. International Journal of Global Business and Competitiveness, 18(2), 114–127. https://doi.org/10.1007/s42943-023-00073-3
Techanamurthy, U., Iqbal, M. S., & Rahim, Z. A. (2025). Industry 4.0 readiness and strategic plan failures in SMEs: A comprehensive analysis. Plos One, 20(5), e0324052. https://doi.org/10.1371/journal.pone.0324052
Trimulato, T., Ismawati, I., Sapa, N. B., Muhlis, M., & Amani, Z. (2022). [Untitled]. Cendekia Jurnal Pengabdian Masyarakat, 4(2), 60. https://doi.org/10.32503/cendekia.v4i2.2493
Wahyuni, S. T., & Pudjowati, J. (2024). Halal Food Supply Chain Management in Small and Medium Enterprises in Surabaya. International Conference of Business and Social Sciences, 1463–1470. https://doi.org/10.24034/icobuss.v4i1.626
Wijaya, S. M., Metty, P. F., Yukianti, C. R., & Ie, M. (2023). Challenges and Marketing Solutions to Support the Role of Songket Fabric SMEs in Welcoming the Era of Society 5.0. International Journal of Application on Economics and Business, 1(4), 2022–2032. https://doi.org/10.24912/ijaeb.v1i4.2022-2032
di

Tidak ada komentar:

Posting Komentar