00744 - Peluang Pengembangan UMKM Halal di Indonesia: Analisis Komprehensif

AFANIN MEDIA UTAMA



Abstrak
Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) memegang peran strategis dalam perekonomian Indonesia, dengan kontribusi terhadap Produk Domestik Bruto mencapai 61,07% dan penyerapan sekitar 97% tenaga kerja nasional. Di tengah dinamika ekonomi global, industri halal muncul sebagai sektor dengan pertumbuhan paling pesat, memberikan peluang besar bagi UMKM Indonesia mengingat posisinya sebagai negara dengan populasi Muslim terbesar di dunia. Artikel ini mengkaji secara komprehensif berbagai dimensi peluang pengembangan UMKM halal di Indonesia, mencakup aspek pasar domestik, potensi ekspor, transformasi digital, pembiayaan syariah, kerangka regulasi, serta program sertifikasi halal. Kajian ini menggunakan metode studi literatur dengan menganalisis berbagai regulasi, kebijakan, dan hasil penelitian terdahulu yang relevan. Hasil kajian menunjukkan bahwa peluang pengembangan UMKM halal sangat besar, ditopang oleh besarnya populasi Muslim sebagai basis pasar domestik, pertumbuhan gaya hidup halal secara global, perkembangan ekonomi digital, kewajiban perbankan menyalurkan kredit UMKM minimum 20%, serta program Sertifikasi Halal Gratis (SEHATI) dari pemerintah. Namun demikian, masih terdapat tantangan signifikan yang harus diatasi, antara lain rendahnya tingkat sertifikasi halal, keterbatasan modal, serta minimnya literasi digital di kalangan pelaku UMKM. Pengembangan ekosistem industri halal yang terintegrasi antara regulasi, pembiayaan syariah, platform digital, dan sertifikasi halal menjadi kunci untuk mewujudkan potensi UMKM halal Indonesia di pasar domestik maupun global.

Kata Kunci: UMKM halal, sertifikasi halal, ekonomi syariah, fintech syariah, digitalisasi UMKM

Abstract
Micro, Small, and Medium Enterprises (MSMEs) play a strategic role in Indonesia's economy, contributing 61.07% to the Gross Domestic Product and absorbing approximately 97% of the national workforce. Amid global economic dynamics, the halal industry has emerged as one of the fastest-growing sectors, presenting immense opportunities for Indonesian MSMEs given the country's position as the world's largest Muslim-majority nation. This article comprehensively examines multiple dimensions of halal MSME development opportunities in Indonesia, covering domestic market aspects, export potential, digital transformation, Islamic financing, regulatory frameworks, and halal certification programs. This study employs a literature review method by analyzing relevant regulations, policies, and prior research findings. The findings indicate that the opportunities for halal MSME development are substantial, supported by a large Muslim population as the domestic market base, the global growth of halal lifestyle trends, digital economic development, banking obligations to allocate a minimum of 20% credit to MSMEs, and the government's Free Halal Certification program (SEHATI). Nevertheless, significant challenges remain, including low halal certification rates, limited capital access, and insufficient digital literacy among MSME actors. The development of an integrated halal industry ecosystem encompassing regulation, Islamic financing, digital platforms, and halal certification is key to realizing the full potential of Indonesia's halal MSMEs in both domestic and global markets.

Keywords: halal MSMEs, halal certification, Islamic economy, Islamic fintech, MSME digitalization

1. Pendahuluan
Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) merupakan tulang punggung perekonomian Indonesia. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008, UMKM didefinisikan sebagai usaha ekonomi produktif yang dimiliki perorangan maupun badan usaha yang memenuhi kriteria tertentu (Gama et al., 2024; Putra et al., 2022). UMKM memainkan peran yang sangat strategis dalam perekonomian nasional, di mana kontribusinya terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) mencapai 61,07% atau senilai Rp8.573,89 triliun (Hidayati & Primadhany, 2021; Rakhmawati et al., 2024). Selain itu, sektor UMKM menyerap sekitar 97% tenaga kerja nasional dan menyumbang hingga 61% terhadap PDB (Mardhiyaturrositaningsih et al., 2024; Sutarsih, 2023).
Di tengah dinamika ekonomi global yang terus berkembang, industri halal muncul sebagai salah satu sektor dengan pertumbuhan paling pesat. Indonesia, sebagai negara dengan populasi Muslim terbesar di dunia, memiliki posisi yang sangat strategis untuk memanfaatkan peluang ini (Yahya et al., 2020; Yuanitasari et al., 2023). Artikel ini mengkaji secara komprehensif berbagai dimensi peluang pengembangan UMKM halal di Indonesia, mencakup aspek pasar, regulasi, pembiayaan, digitalisasi, dan sertifikasi halal.

2. Besarnya Populasi Muslim sebagai Potensi Pasar Domestik
2.1 Demografi Muslim Indonesia
Indonesia merupakan negara dengan jumlah penduduk Muslim terbesar di dunia. Data Badan Pusat Statistik menyatakan bahwa jumlah penduduk Indonesia mencapai 237,6 juta jiwa dengan populasi umat Muslim mencapai 207 juta jiwa atau sekitar 87 persen (Nurlaila et al., 2022). Kondisi demografis ini menciptakan basis pasar yang sangat besar bagi produk-produk halal, mulai dari makanan dan minuman, kosmetik, obat-obatan, fashion, hingga layanan keuangan (Raharjo & Riyadi, 2022; Sukmawati & Nusran, 2024).
Besarnya jumlah penduduk Muslim di Indonesia bukan sekadar angka statistik, melainkan representasi dari permintaan nyata terhadap produk-produk yang memenuhi standar halal. Bagi umat Islam, syarat utama makanan yang harus dipenuhi adalah kriteria halal, yang merupakan aturan prinsip dalam agama Islam untuk menyatakan bahwa sesuatu hal diizinkan atau dilarang untuk dikonsumsi sesuai dengan apa yang tertulis dalam Al-Qur'an, hadis, atau ijtihad para ulama (Wadhan, 2013). Dengan demikian, permintaan terhadap produk halal bersifat inheren dan tidak dapat dipisahkan dari kehidupan sehari-hari masyarakat Muslim Indonesia.

2.2 Tren Gaya Hidup Halal
Fenomena menarik yang perlu dicermati adalah bahwa gaya hidup halal (halal lifestyle) kini telah menjadi tren yang mendunia, bukan hanya di negara-negara berpenduduk mayoritas Muslim, tetapi juga di negara-negara non-Muslim (Masithoh et al., 2023). Sertifikasi dan label halal kini diminati oleh pelanggan loyal baik Muslim maupun non-Muslim, karena produk halal identik dengan jaminan kebersihan, keamanan, dan kualitas produk untuk keseluruhan rantai produksi (Dewi et al., 2021; Kusmanto et al., 2019). Hal ini membuka peluang pasar yang jauh lebih luas bagi UMKM halal Indonesia, tidak hanya di pasar domestik tetapi juga di pasar internasional.
Konsep halal dalam ekonomi syariah merujuk kepada Al-Qur'an dan telah merambah ke berbagai sendi perekonomian seperti makanan, farmasi, keuangan, media dan rekreasi, kosmetik, mode dan pakaian, serta wisata (Masithoh et al., 2023). Gejala halal yang merebak dalam berbagai komoditas ini membuktikan bahwa konsep halal memiliki nilai ekonomi yang tinggi dan memiliki peluang besar untuk dikembangkan di Indonesia (Sari & Muhammad, 2024).

3. Pasar Ekspor: Kawasan Timur Tengah sebagai Sasaran Strategis
3.1 Potensi Pasar Global Halal
Kawasan Timur Tengah merupakan salah satu pasar utama bagi produk-produk halal global. Negara-negara di kawasan ini memiliki daya beli yang tinggi dan permintaan yang besar terhadap produk halal berkualitas. Indonesia, dengan kapasitas produksi UMKM yang besar dan keunggulan dalam berbagai produk makanan dan minuman halal, memiliki potensi yang sangat besar untuk menembus pasar ini (Bakhri et al., 2022; Djakfar et al., 2021).
Berdasarkan laporan Global Islamic Economy (GIE), Indonesia telah berhasil meningkatkan posisinya dalam ekosistem ekonomi syariah global. Pada tahun 2021, Indonesia secara umum naik ke peringkat 4 dalam The Global Islamic Economy Indicator (Laksamana et al., 2024). Namun demikian, pada kategori produk dan makanan halal, Indonesia masih belum berada pada peringkat 10 besar, meskipun Indonesia merupakan masyarakat dengan populasi Muslim terbanyak di dunia (Fitri et al., 2024). Kondisi ini justru menunjukkan besarnya ruang untuk perbaikan dan pengembangan.

3.2 Sertifikasi Halal sebagai Kunci Akses Pasar Ekspor
Untuk dapat menembus pasar ekspor, khususnya kawasan Timur Tengah dan negara-negara anggota Organisasi Kerja Sama Islam (OKI), UMKM memerlukan sertifikasi halal yang diakui secara internasional. UMKM perlu memiliki sertifikasi halal agar dapat menembus negara-negara anggota OKI dalam berbagai bidang produksi, dengan tujuan agar kegiatan ekspor dan impor tidak terkendala oleh hambatan tarif maupun non-tarif (Rohmanuddin et al., 2023). Sertifikat halal yang dimiliki oleh UMKM mampu meningkatkan kepercayaan konsumen sehingga meningkatkan omzet penjualan, mengembangkan jangkauan pasar, memberikan nilai tambah produk, dan menjadi jalan menuju pasar pangan halal global (Fuadi et al., 2022).
Adanya sertifikat halal juga berfungsi sebagai pembeda yang meningkatkan daya saing produk di pasar, dan pada akhirnya berpotensi meningkatkan omzet penjualan ("Untitled," 2021). Dengan demikian, investasi dalam sertifikasi halal bukan sekadar kewajiban regulasi, melainkan merupakan strategi bisnis yang cerdas bagi UMKM yang ingin memperluas pasar ke kawasan Timur Tengah dan pasar halal global lainnya.

4. Pionir UMKM Halal Berbasis Ekonomi Digital
4.1 Transformasi Digital UMKM
Perkembangan teknologi informasi dan internet telah melahirkan platform digital baru dalam sektor perdagangan dan pemasaran (Atiningsih et al., 2024). Beberapa pionir UMKM industri halal telah memulai perjalanan mereka dari ekonomi berbasis digital, memanfaatkan platform e-commerce dan media sosial untuk menjangkau pasar yang lebih luas. Kementerian Koperasi dan UMKM secara khusus memberikan dukungan untuk ekonomi digital dengan adanya program UMKM Go Digital, dan Indonesia memiliki 3,79 juta usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) yang sudah mulai memanfaatkan platform online dalam memasarkan produknya (Mardiantari et al., 2023).
Usaha UMKM, khususnya yang bergerak di bidang e-commerce atau bisnis online, terus berkembang pesat setiap tahunnya. Berdasarkan statistik Sensus Ekonomi Badan Pusat Statistik tahun 2016, sektor e-commerce di Indonesia tumbuh sekitar 17% selama 10 tahun terakhir, dengan total 26,2 juta unit usaha (Aryani, 2023). Pertumbuhan ini mencerminkan potensi besar yang dimiliki oleh UMKM berbasis digital dalam mengembangkan industri halal.

4.2 Platform Digital sebagai Ekosistem UMKM Halal
Aplikasi marketplace seperti Tokopedia, Shopee, dan Bukalapak telah membuka peluang besar bagi UMKM untuk menjual produk mereka secara online (Lubis et al., 2022). Lebih jauh lagi, konsep marketplace halal telah berkembang sebagai inovasi dari marketplace konvensional, di mana platform ini berperan sebagai fasilitator untuk transaksi produk dan jasa halal (Atiningsih et al., 2024; Isyanto et al., 2024). Pengembangan ekonomi dan keuangan syariah terfokus pada empat hal, yaitu pengembangan industri produk halal, pengembangan industri keuangan syariah, pengembangan dana sosial syariah, dan pengembangan serta perluasan kegiatan usaha syariah, di mana marketplace syariah memiliki peranan penting sebagai salah satu ekosistem dalam pengembangan ini (Iqbal et al., 2023).
Fintech syariah bagi UMKM bukan sekadar mendapatkan akses pembiayaan, tetapi juga ikut mendorong pemasaran produk-produk UMKM mitranya di marketplace (Masithoh et al., 2023). Pola pengembangan UMKM melalui fintech syariah dapat dilakukan dengan menambah peran dari lembaga fintech, tidak sekadar memberikan layanan dari keuangan tetapi juga dapat menjadi pendamping dalam pengembangan bisnis, khususnya tentang pemasaran produk UMKM, di mana fintech syariah dapat memfasilitasi ruang untuk menjual produk melalui online dengan memanfaatkan marketplace dan website yang dimiliki fintech syariah (INDRIANA et al., 2022).

4.3 Fintech Syariah sebagai Pendukung UMKM Halal Digital
Kehadiran Financial Technology (fintech) syariah telah membuka peluang dan akses yang lebih besar pada layanan keuangan formal bagi UMKM halal (Andrean et al., 2022). Perusahaan fintech seperti Ammana, yang merupakan perusahaan fintech berbasis syariah, telah banyak membantu pelaku usaha UMKM melalui model layanan P2P Lending. Ammana memiliki komitmen dengan mendukung penuh kegiatan industri halal, di antaranya pakaian muslim, perfilman, makanan hingga peternakan, dalam rangka untuk membentuk dan menciptakan Indonesia yang lebih baik (Mardiantari et al., 2023). Dengan penerapan sistem bagi hasil, Ammana memiliki tingkat keberhasilan penyelesaian kewajiban pinjam meminjam (TKB) sebesar 94,81% (Mardiantari et al., 2023).

5. Pembiayaan Perbankan untuk UMKM: Regulasi dan Implementasi
5.1 Kewajiban Kredit UMKM oleh Bank Umum
Salah satu pilar penting dalam pengembangan UMKM halal adalah ketersediaan akses pembiayaan. Sesuai dengan Peraturan Bank Indonesia Nomor 14/22/PBI/2012 tentang Pemberian Kredit atau Pembiayaan oleh Bank Umum dan Bantuan Teknis Dalam Rangka Pengembangan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah yang telah diubah menjadi PBI No. 17/12/PBI/2015, Bank Indonesia membuat kebijakan dengan mewajibkan seluruh bank umum untuk dapat memberikan kredit atau pembiayaan UMKM paling rendah sebesar 20% (dua puluh persen) yang didasarkan pada jumlah rasio kredit atau pembiayaan UMKM terhadap total kredit yang diterimanya (Junaidi et al., 2023). Kebijakan ini merupakan jaminan struktural bahwa UMKM akan mendapatkan akses pembiayaan yang memadai dari sistem perbankan nasional.
Bank-bank BUMN menyumbang porsi yang signifikan dalam penyaluran kredit UMKM. Bank Rakyat Indonesia (BRI), misalnya, mendukung tumbuh kembang usaha mikro, kecil dan menengah UMKM melalui KUR dan menjadi salah satu stimulus yang tepat dari pemerintah untuk menyelamatkan para pelaku UMKM (Istianah & Dewi, 2022). Kredit Usaha Rakyat (KUR) merupakan kredit/pembiayaan dalam bentuk modal kerja dan atau investasi yang ditujukan kepada UMKM-K (Usaha Mikro Kecil dan Menengah serta Koperasi) di bidang usaha produktif dan layak namun belum bankable (Istianah & Dewi, 2022).

5.2 Peran Perbankan Syariah dalam Pembiayaan UMKM Halal
Perbankan syariah memiliki potensi yang sangat besar dalam mendukung pengembangan UMKM halal. Sistem perbankan syariah sangat cocok untuk mengembangkan UMKM yang memiliki peran strategis dalam menggerakkan ekonomi nasional (Zuchrillah et al., 2023). Perbankan syariah dapat mengoptimalkan di setiap proses halal value chain yang terbagi dalam tiga tahapan, yaitu pengendalian halal, logistik halal, dan halal verification (Nurlaila et al., 2022).
Bank Syariah Indonesia (BSI) saat ini terus bergerak dan bersinergi dengan UMKM dalam memberikan pembiayaan dan memberikan layanan transaksi yang memudahkan pelaku UMKM dan masyarakat dalam bertransaksi (Mya & Handayani, 2023). Selain itu, Bank Syariah Mandiri (BSM) juga telah menunjukkan perannya dalam pengembangan UMKM halal, di mana pendanaan yang dilakukan memanfaatkan fasilitas teknologi yang dinamai Mandiri Syariah Mobile dengan tujuan dapat dengan mudah menjangkau dan diakses oleh masyarakat (Zuchrillah et al., 2023).
Sektor keuangan syariah memegang peran strategis dalam ekosistem rantai nilai halal (halal value chain) sebagai salah satu sumber pembiayaan bagi industri halal. Pembiayaan dari lembaga keuangan syariah pada umumnya lebih condong kepada pembiayaan UMKM, karena UMKM memegang peranan sentral dalam meningkatkan pertumbuhan perekonomian di suatu daerah (Maulina et al., 2020).

5.3 Inovasi Pembiayaan: Fintech Equity Crowdfunding dan Securities Crowdfunding Syariah
Di luar perbankan konvensional dan syariah, inovasi pembiayaan berbasis teknologi juga menawarkan peluang besar bagi UMKM halal. Fintech equity crowdfunding syariah dapat menjadi sumber modal yang disukai bagi UMKM, dengan potensi keterlibatan UMKM dalam memperoleh modal melalui sistem ini yang semakin terbuka (Gunawan et al., 2021). Securities Crowdfunding (SCF) Syariah berbasis sukuk juga dapat menjadi alternatif sumber modal usaha yang terjamin kehalalannya bagi pelaku usaha mikro dan kecil (Zuchrillah et al., 2024).
Platform Hasanah.id merupakan contoh inovasi keuangan syariah yang mengintegrasikan Islamic commercial finance (investasi syariah) dan Islamic social finance (wakaf tunai) pada era digital melalui platform securities crowdfunding syariah (Effasa et al., 2023). Inovasi semacam ini diharapkan dapat memberikan kontribusi pemikiran terkait pemecahan permasalahan pembiayaan UMKM, peningkatan literasi dan inklusi investasi pasar modal, serta mendorong kemajuan ekonomi/keuangan syariah di Indonesia.

6. Kerangka Regulasi Pendukung UMKM
6.1 Regulasi Utama yang Mengatur UMKM
Indonesia telah memiliki kerangka regulasi yang cukup komprehensif untuk mendukung pengembangan UMKM. Perlindungan Hukum Nasional terhadap UMKM diatur secara khusus dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, dan Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Pelindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Kecil, Mikro, Kecil dan Menengah (Putra et al., 2022). Regulasi-regulasi ini membentuk payung hukum yang memberikan kepastian, perlindungan, pemihakan, kesempatan, serta dukungan bagi UMKM untuk melakukan usaha seluas-luasnya (Wahyuni et al., 2024).
Melalui UU No. 20 Tahun 2008 tentang UMKM, persoalan seperti akses permodalan usaha kecil mikro dan menengah ke lembaga keuangan jadi teratasi (Ariska et al., 2024). Regulasi ini juga menjelaskan besaran pajak yang didasarkan atas penghasilan dari usaha yang diterima perusahaan melalui peredaran bruto tertentu, serta Peraturan Menteri Perekonomian Nomor 11 Tahun 2017 terkait pendanaan modal usaha untuk usaha mikro kecil dan menengah (Ariska et al., 2024).

6.2 Regulasi Pembiayaan UMKM
Berbagai regulasi telah diterbitkan untuk memastikan UMKM mendapatkan akses pembiayaan yang memadai. Pemerintah juga menempatkan dana di perbankan nasional untuk tujuan restrukturisasi kredit UMKM, serta menyediakan program Dukungan UMKM yang mencakup pembiayaan KUR, Bantuan Produktif Usaha Mikro (BPUM), Subsidi Bunga/Margin Non-KUR, Penempatan Dana/Penempatan Uang Negara, Penjaminan Kredit UMKM, dan berbagai program lainnya (Alim et al., 2022). Subsidi bunga diberikan untuk memperkuat modal UMKM melalui Kredit Usaha Rakyat/KUR (disalurkan oleh perbankan), kredit Ultra Mikro/UMi (disalurkan oleh lembaga keuangan bukan bank), dan penyaluran dana bergulir yang dilaksanakan oleh Lembaga Pengelola Dana Bergulir (LPDB), Kementerian KUKM (Alim et al., 2022).
Peraturan OJK (PJOK) Nomor 77 Tahun 2016 tentang layanan pinjam-meminjam yang berbasis teknologi informasi atau fintech pinjaman juga menjadi landasan hukum bagi pengembangan pembiayaan UMKM melalui platform digital (Mardiantari et al., 2023). Dalam layanan pembiayaan berbasis teknologi informasi berdasarkan prinsip syariah, para pihak wajib mematuhi pedoman umum dan khusus yang telah ditetapkan (Gunawan et al., 2021).

7. Undang-Undang Jaminan Produk Halal: Kewajiban dan Peluang
7.1 Landasan Hukum Sertifikasi Halal
Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal (UU JPH) merupakan tonggak penting dalam pengembangan industri halal di Indonesia. UU JPH menyatakan bahwa mandatory (wajib) bagi pelaku usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) untuk memiliki sertifikasi halal (Rofiullah et al., 2024). Dalam UU JPH tersebut, sifat sertifikasi halal yang semula bersifat voluntary (sukarela) bagi pelaku usaha telah berubah menjadi mandatory (wajib), yang berlaku per tanggal 17 Oktober 2019 (Mustofa & Prasetiyo, 2024; N. P. Sari, 2022).
Tujuan penyelenggaraan jaminan produk halal adalah untuk memberikan kenyamanan, keamanan, keselamatan, dan kepastian ketersediaan produk halal bagi masyarakat dalam mengonsumsi dan menggunakan produk, serta untuk meningkatkan nilai tambah bagi pelaku usaha untuk memproduksi dan menjual produk halal (PD et al., 2021). Dengan demikian, kewajiban sertifikasi halal bukan hanya merupakan beban regulasi, melainkan juga merupakan peluang bagi UMKM untuk meningkatkan nilai produk dan memperluas pasar.
Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal juga telah diubah dengan Undang-Undang Cipta Kerja, di mana dalam pasal-pasal yang telah diubah terdapat penyisipan satu pasal yaitu pasal 4A yang mewajibkan pelaku usaha mikro kecil dan menengah untuk memiliki sertifikasi halal bagi produk olahannya (PD et al., 2021). Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) yang dibentuk berdasarkan UU JPH memiliki sejumlah tugas, termasuk merumuskan dan menetapkan kebijakan Jaminan Produk Halal, menetapkan norma, standar, prosedur, dan kriteria untuk Jaminan Produk Halal, serta menerbitkan dan mencabut sertifikat halal dan label halal pada produk (Hidayat et al., 2024).

7.2 Dampak Positif Sertifikasi Halal bagi UMKM
Sertifikasi halal memberikan berbagai manfaat nyata bagi UMKM. Label halal berdampak positif terhadap peningkatan laba yang diterima perusahaan karena tingkat kepercayaan konsumen meningkat dengan dimasukkannya produk halal pada produk (Choiri & Ma'adi, 2023). Sertifikat halal mempunyai peran penting dalam pengembangan usaha, terutama sebagai bentuk jaminan terhadap kehalalan produk, bebas dari kontaminasi risiko bahan/proses yang tidak halal (Fuadi et al., 2022). Bagi pelaku usaha, ketersediaan sertifikat halal mampu meningkatkan kepercayaan konsumen sehingga meningkatkan omzet penjualan, mengembangkan jangkauan pasar, memberikan nilai tambah produk, dan menjadi jalan menuju pasar pangan halal global (Fuadi et al., 2022).
Dampak sertifikasi halal terhadap kenaikan jumlah penjualan produk telah dibuktikan oleh berbagai penelitian. Sertifikat halal yang diperoleh produsen pada produk UMKM dapat meningkatkan omzet rata-rata per bulan secara signifikan (Nufaisa et al., 2024). Selain itu, sertifikasi halal juga memberikan dampak positif dari segi kepercayaan konsumen dan brand image (Nufaisa et al., 2024).

7.3 Tantangan Implementasi Sertifikasi Halal
Meskipun regulasi telah ditetapkan, implementasi sertifikasi halal di lapangan masih menghadapi berbagai tantangan. Pada tahun 2019, jumlah usaha mikro kecil di Indonesia mencapai 65.471.134 unit usaha, tetapi pada tahun 2022, hanya 1% dari total UMKM yang tersertifikasi halal di LPPOM MUI (Trimulato, 2020). Berbagai permasalahan yang dihadapi UMKM dalam memperoleh sertifikat halal mencakup kurangnya informasi dan pengetahuan, keterbatasan modal pembiayaan, kurangnya ketersediaan sarana produksi, dan adanya mindset pelaku usaha yang beranggapan sertifikat halal hanya untuk usaha besar (Fuadi et al., 2022).
Tantangan yang dihadapi oleh pelaku UMK terkait pendapatan mereka yang minim dan tidak pasti menyulitkan mereka untuk mengurus sertifikasi halal. Kurangnya pemahaman tentang teknologi informasi juga menghambat proses pengurusan sertifikasi halal secara online (Hidayat et al., 2024). Selain itu, pelaku UMK masih memiliki keterbatasan dalam fasilitas, peralatan, dan sarana yang dibutuhkan untuk memenuhi syarat produksi yang halal (Hidayat et al., 2024).

8. Program Subsidi Sertifikasi Halal: Dukungan Pemerintah
8.1 Program Sertifikasi Halal Gratis (SEHATI)
Menyadari berbagai tantangan yang dihadapi UMKM dalam memperoleh sertifikasi halal, pemerintah telah meluncurkan berbagai program subsidi. Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) telah membuat program sertifikasi halal melalui skema self-declare atau Sertifikasi Halal Gratis (SEHATI), sehingga pelaku UMKM dapat mengikuti sertifikasi halal atas produknya secara gratis (Rahmah et al., 2023). Program SEHATI menerapkan skema self declare, yaitu kewajiban bersertifikat halal bagi pelaku usaha mikro dan kecil yang didasarkan atas pernyataan pelaku usaha mikro dan kecil (Choirunnisak, 2020).
Pada program Sertifikasi Halal Gratis (SEHATI) 2023, BPJPH memberikan kuota mencapai 1 juta sertifikat halal untuk Pelaku Usaha Mikro dan Kecil melalui mekanisme self declare (Ningrum, 2022). Program ini dilakukan untuk mempercepat pertumbuhan ekonomi dalam meningkatkan demand terkait kehalalan produk makanan dan minuman. Pada awal tahun 2022, Menteri Agama juga merilis program 10 juta produk bersertifikat halal yang diharapkan mampu mendorong pertumbuhan UMKM di Indonesia (Laksamana et al., 2024).

8.2 Peran Kementerian Koperasi dan UKM serta Pemerintah Daerah
Kementerian Koperasi dan UKM serta Pemerintah Daerah Provinsi tertentu telah aktif memberikan subsidi sertifikasi halal bagi UMKM. Perlindungan bagi UMKM terkait sertifikasi halal sangat erat kaitannya dengan aspek pendanaan, promosi dagang, dan pengembangan usaha (Kusumaningtyas et al., 2024). Pada aspek pendanaan, terdapat fasilitasi perolehan modal UMKM baik melalui perbankan maupun non-bank (Kusumaningtyas et al., 2024).
Pemerintah Provinsi Sumatera Barat, misalnya, menjamin semua produk UMKM di Sumatera Barat dipastikan proses dan bahan-bahannya halal, sehingga tugas pemerintah saat ini adalah memaksimalkan regulasi terkait halal, memperbanyak sertifikasi halal, dan penguatan kelembagaan ekonomi dan keuangan syariah (Mya & Handayani, 2023). Di Kalimantan Tengah, fasilitasi sertifikasi halal untuk produk UMKM dilakukan dalam bentuk sosialisasi dan pelatihan UMKM mengenai sertifikasi halal non-formal, serta kebijakan anggaran untuk biaya sertifikasi halal bagi pengusaha UMKM baru (Kusumaningtyas et al., 2024).
Pemerintah kota juga tidak hanya menyediakan akses kredit mikro dengan bunga rendah, tetapi juga merancang program subsidi yang inovatif, seperti subsidi biaya pelatihan pembuatan konten digital untuk UMKM kuliner agar dapat memasarkan produk mereka secara online, atau subsidi biaya sertifikasi halal untuk meningkatkan kepercayaan konsumen terhadap produk makanan dan minuman lokal (Lubis et al., 2022). Beberapa daerah seperti Kabupaten Lamongan juga menyediakan kuota gratis sertifikasi halal dari Dinas Koperasi dan UMKM setempat (Nufaisa et al., 2024).

8.3 Skema Self-Declare: Kemudahan bagi UMKM
Skema self-declare merupakan terobosan penting dalam mempercepat sertifikasi halal bagi UMKM. Self-declare adalah pernyataan status kehalalan pada usaha mikro dan kecil (UMKM) oleh pelaku usaha itu sendiri, di mana bahan baku yang digunakan pada produk tidak berisiko mengandung bahan tidak halal (Ningrum, 2022). Konsep legal istinbath melalui pendekatan maslahah terkait kebijakan halal self declare untuk UMK telah sejalan dengan lima tujuan syar'i dan dalam rangka mencapai maslahah (manfaat) dan menghilangkan/menolak mudharat (kerugian) (Pramono & Wahyuni, 2021).
Melalui skema self-declare, pelaku UMKM dapat mendaftarkan sertifikasi halal secara mandiri melalui platform SEHATI tanpa harus mengeluarkan biaya yang besar (Choirunnisak, 2020; Gunawan et al., 2022). Pendampingan sertifikasi halal yang dilakukan oleh berbagai pihak, termasuk perguruan tinggi dan lembaga masyarakat, telah terbukti efektif dalam membantu UMKM memperoleh sertifikat halal melalui skema ini (Ningrum, 2022; Rahmah et al., 2023).

9. Platform Digital sebagai Penghubung UMKM dengan Sumber Pembiayaan
9.1 Marketplace sebagai Ekosistem Bisnis UMKM
Terdapat situs belanja online yang mampu mempertemukan pengusaha UMKM dengan pihak yang dapat memberikan pembiayaan. Bantuan teknis kepada UMKM syariah dapat dilakukan pada beberapa aspek, antara lain terkait pemasaran dengan memanfaatkan teknologi digital melalui penyediaan marketplace produk UMKM syariah (Junaidi et al., 2023). Platform digital tidak hanya berfungsi sebagai sarana pemasaran, tetapi juga sebagai jembatan antara UMKM dengan investor dan pemberi pembiayaan.
Adaptasi UMKM terhadap teknologi informasi diawali dengan masuknya UMKM pada e-commerce yang didukung oleh pihak pemerintah Kemenkop UKM melalui program go online. Program tersebut bertujuan untuk mendorong UMKM memanfaatkan platform e-commerce dalam mengembangkan bisnis dan pemasaran produknya. Mulai tahun 2016, UMKM telah memiliki kesempatan berperan aktif dalam sistem pembiayaan fintech debt based crowdfunding untuk memperoleh permodalan (Gunawan et al., 2021).

9.2 Peran Platform Digital dalam Menghubungkan UMKM dengan Pembiayaan
Platform digital seperti Go Food, Grab Food, dan Shopee Food memiliki potensi untuk membantu percepatan sertifikasi halal produk UMKM melalui kampanye, sosialisasi dan edukasi tentang urgensi sertifikasi halal, fasilitasi aspek pembiayaan sertifikasi halal melalui dana CSR, serta menjadikan halal produk UMKM sebagai syarat kemitraan (Maulidia et al., 2023). Dengan adanya platform digital ini, investor dapat mengelola modal dan risiko mereka sendiri, dan peminjam dapat meminta pinjaman dengan tingkat pembagian keuntungan khusus (Mardiantari et al., 2023).
Pembiayaan UMKM berbasis teknologi digital digadangkan untuk mempercepat penetrasi dan inklusi keuangan, mengingat pelaku usaha UMKM masih mengalami kesulitan dalam mengakses pembiayaan bank karena berbagai faktor (Latifah, 2022). Digitalisasi sistem pembayaran dan pembiayaan berpotensi membuka akses keuangan bagi jutaan UMKM dan penduduk yang belum terjangkau akses perbankan (Latifah, 2022).

9.3 QRIS dan Digitalisasi Sistem Pembayaran
Bank Indonesia bersama dengan Bank Syariah juga berperan dalam membantu UMKM menyelesaikan permasalahan yang dihadapinya dengan menggunakan teknologi QRIS (Quick Response Code Indonesia Standard). Bank Indonesia bersama Bank Syariah dapat memberikan bantuan terhadap pengembangan UMKM syariah pada aspek produksi, manajemen, operasional, dan/atau pemasaran, termasuk pemanfaatan teknologi sistem informasi (Junaidi et al., 2023). Selain itu, Bank Indonesia bersama Bank Syariah dapat menyediakan instrumen likuiditas yang memadai melalui operasi moneter syariah maupun instrumen pasar uang antarbank berdasarkan prinsip syariah (Junaidi et al., 2023).

10. Strategi Pengembangan UMKM Halal yang Komprehensif
10.1 Masterplan Ekonomi Syariah Indonesia
Pemerintah Indonesia telah menyusun Masterplan Ekonomi Syariah Indonesia 2019–2024 yang menempatkan UMKM sebagai penggerak utama rantai nilai halal. Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, bersama dengan Komite Nasional Keuangan Syariah, mengartikan sektor UMKM sebagai pendorong utama dalam rantai nilai halal dalam Masterplan Ekonomi Syariah yang dikeluarkan pada tahun 2019 (Rofiullah et al., 2024). Empat strategi utama yang diusulkan adalah: (1) penguatan rantai nilai halal dengan fokus pada sektor-sektor yang dinilai memiliki potensi dan daya saing tinggi; (2) penguatan sektor keuangan syariah; (3) penguatan sektor UMKM sebagai penggerak utama rantai nilai halal; dan (4) penguatan ekonomi digital, khususnya perdagangan (e-commerce, pasar) dan keuangan (financial technology) untuk mendorong dan mempercepat strategi (Fitri et al., 2024; N. P. Sari, 2022).

10.2 Ekosistem Industri Halal yang Terintegrasi
Pengembangan UMKM halal yang optimal memerlukan ekosistem industri halal yang terintegrasi. Ekosistem industri halal mencakup semua aspek, namun terdapat dua aspek yang paling penting untuk diperhatikan, yaitu: (i) ekosistem di lingkungan pembiayaan atau pendanaan; (ii) ekosistem di lingkungan proses produksi; dan (iii) ekosistem di lingkungan regulasi (Marselina et al., 2023). Dalam menciptakan industri halal, dibutuhkan ekosistem halal di mana kriteria halal tidak hanya diukur dari segi bahan baku dan produksi, tetapi juga termasuk segi finansial, yang di dalamnya mencakup kekuatan regulasi, sehingga keuangan syariah mempunyai peranan krusial dalam membentuk ekosistem industri halal (Marselina et al., 2023).
Untuk mendorong produk makanan halal UMKM syariah, Bank Indonesia dapat melakukan kerja sama dengan kementerian/lembaga terkait, pemerintah daerah, universitas, dan Badan Pengelolaan Jaminan Produk Halal (BPJPH) untuk menciptakan ekosistem yang efisien dan efektif dalam proses sertifikasi halal produk UMKM syariah (Junaidi et al., 2023). Dalam rangka pengembangan infrastruktur pengembangan produk halal, Bank Indonesia juga dapat mendorong Pemerintah menginisiasi pembangunan Kawasan Industri Halal (KIH) (Junaidi et al., 2023).

10.3 Peran Perguruan Tinggi dan Lembaga Masyarakat
Perguruan tinggi dan lembaga masyarakat memiliki peran penting dalam mendukung pengembangan UMKM halal. Berbagai program pendampingan sertifikasi halal yang dilakukan oleh perguruan tinggi, seperti Gerakan 1000 Sertifikat Halal ITS, telah berhasil membantu banyak UMKM memperoleh sertifikat halal (Rofiullah et al., 2024). Program ini dilakukan melalui kegiatan Pelatihan Pendamping Proses Produk Halal, Pelatihan Kader Penggerak Halal UMKM, dan Pendaftaran Sertifikasi Halal UMKM (Rofiullah et al., 2024).
Halal Center yang didirikan di berbagai perguruan tinggi sejak 2019 juga berperan penting dalam mendukung program mandatory halal. Tujuan pengembangan kerja sama Halal Center adalah untuk membantu mempercepat UMKM dalam memperoleh sertifikasi halal (Mujayaroh et al., 2024). Strategi kerja sama yang disarankan mencakup penggunaan dana bantuan pemerintah serta kolaborasi dengan institusi swasta (Mujayaroh et al., 2024).

11. Peluang dan Tantangan ke Depan
11.1 Peluang Strategis
Indonesia memiliki berbagai keunggulan komparatif yang dapat dimanfaatkan untuk mengembangkan UMKM halal. Pertama, besarnya populasi Muslim yang merupakan pasar domestik yang sangat besar. Kedua, keunggulan dalam berbagai produk makanan dan minuman tradisional yang memiliki potensi untuk dikembangkan menjadi produk halal bersertifikat. Ketiga, perkembangan teknologi digital yang membuka akses pasar yang lebih luas. Keempat, dukungan regulasi yang semakin komprehensif. Kelima, pertumbuhan kesadaran konsumen terhadap produk halal, baik di dalam maupun luar negeri.
Berdasarkan laporan Global Islamic Economy (SGIE) pada tahun 2022, pertumbuhan ekosistem ekonomi syariah Indonesia berada pada posisi keempat dunia, di mana produk makanan halal (halal food) menempati posisi peringkat dua (Ningrum, 2022). Potensi ekonomi syariah yang terus berkembang ini seharusnya diikuti dengan peningkatan kesejahteraan pelaku usaha untuk melanjutkan momentum pengembangan ekonomi nasional (Ningrum, 2022).

11.2 Tantangan yang Harus Diatasi
Meskipun peluang sangat besar, terdapat berbagai tantangan yang harus diatasi. Tantangan paling besar terletak pada: (i) keberagaman sosial yang memengaruhi pola konsumsi industri halal; (ii) relatif masih rendahnya kapasitas pelaku industri, khususnya UMKM, dalam memahami rantai pasokan halal; (iii) belum adanya integritas hulu hilir dalam industri halal; (iv) belum kuatnya integritas produk industri halal akibat regulasi yang masih parsial; dan (v) masih rendahnya tingkat literasi produk industri halal (Marselina et al., 2023).
Dari sisi pembiayaan, pembiayaan UMKM mensyaratkan adanya jaminan dan ini yang menjadikan kendala untuk UMKM mendapatkan modal. Seringkali UMKM tidak dapat memenuhi persyaratan untuk mendapatkan bantuan modal demi mempertahankan usahanya. Sering kali didapati, UMKM Indonesia tidak memiliki laporan keuangan yang sistematis, banyak juga yang tidak ada laporan keuangannya, sehingga menyulitkan perbankan untuk mempertimbangkan pemberian kredit (Putra et al., 2022).

12. Kesimpulan
Pengembangan UMKM halal di Indonesia memiliki peluang yang sangat besar, didukung oleh besarnya populasi Muslim sebagai pasar domestik, potensi ekspor ke kawasan Timur Tengah dan pasar halal global, perkembangan ekonomi digital, kerangka regulasi yang semakin komprehensif, serta berbagai program dukungan pemerintah. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal yang mewajibkan sertifikasi halal bagi semua pelaku usaha, termasuk UMKM, merupakan landasan hukum yang kuat untuk mendorong pertumbuhan industri halal nasional (Mustofa & Prasetiyo, 2024; Rofiullah et al., 2024; N. P. Sari, 2022).
Kewajiban perbankan untuk menyalurkan setidaknya 20% kredit kepada UMKM, dikombinasikan dengan inovasi pembiayaan berbasis teknologi seperti fintech syariah dan securities crowdfunding syariah, membuka akses modal yang lebih luas bagi UMKM halal (Gunawan et al., 2021; Junaidi et al., 2023; Zuchrillah et al., 2024). Program subsidi sertifikasi halal dari Kementerian Koperasi dan UKM serta Pemerintah Daerah, termasuk program SEHATI yang menyediakan sertifikasi halal gratis, semakin mempermudah UMKM untuk memenuhi kewajiban sertifikasi halal (Choirunnisak, 2020; Ningrum, 2022).
Platform digital yang mampu mempertemukan pengusaha UMKM dengan sumber pembiayaan, dikombinasikan dengan marketplace halal yang berkembang pesat, menciptakan ekosistem bisnis yang kondusif bagi pertumbuhan UMKM halal (Atiningsih et al., 2024; Mardiantari et al., 2023; Maulidia et al., 2023). Dengan memanfaatkan seluruh peluang ini secara optimal dan mengatasi berbagai tantangan yang ada, UMKM halal Indonesia memiliki potensi untuk menjadi kekuatan ekonomi yang signifikan, tidak hanya di pasar domestik tetapi juga di pasar halal global.

Daftar Pustaka
Alim, M. N., Supriadi, S., Marasabessy, R. H., & Solihin, R. (2022). Literasi peran fintech dan bisnis digital syariah untuk penguatan ekonomi umat. I-Com Indonesian Community Journal, 2(2), 79–88. https://doi.org/10.33379/icom.v2i2.1296
Andrean, R., Anwar, K., Adinugraha, H. H., & Syafi'i, M. A. (2022). HASANAH.ID: Inovasi platform securities crowdfunding syariah berbasis investasi wakaf tunai untuk pengembangan UMKM yang berdaya saing pada masa pemulihan ekonomi nasional. Studia Economica Jurnal Ekonomi Islam, 8(2), 219. https://doi.org/10.30821/se.v8i2.13610
Ariska, N., Setiawan, R. A., Setiawan, A., & Zaki, K. (2024). Implementasi proses sertifikasi halal self declare dalam mendukung pertumbuhan UMKM. Jurnal Pembelajaran Pemberdayaan Masyarakat (JP2M), 4(4), 807–815. https://doi.org/10.33474/jp2m.v4i4.21335
Aryani, K. (2023). Peranan hukum ekonomi Islam dalam meningkatkan kesejahteraan UMKM di Indonesia. Indonesian Journal of Law and Justice, 1(2), 13. https://doi.org/10.47134/ijlj.v1i2.2053
Atiningsih, S., Rachmansyah, Y., Suparwati, Y. K., & Kristanto, R. S. (2024). Pemberdayaan ekonomi masyarakat melalui ekspor produk UMKM di Kelurahan Bendan, Kecamatan Banyudono, Kabupaten Boyolali. Jurnal Kreativitas Pengabdian kepada Masyarakat (PKM), 7(1), 267–277. https://doi.org/10.33024/jkpm.v7i1.12753
Bakhri, S., Saiban, K., & Munir, M. (2022). Peran lembaga keuangan syariah dalam industri halal sudut pandang maqosid syariah. Tasharruf Journal of Islamic Economics and Business, 3(1), 11–29. https://doi.org/10.55757/tasharruf.v3i1.88
Choiri, M., & Ma'adi, A. S. (2023). Identifikasi pemberdayaan dan sertifikasi halal pada UMKM oleh lembaga zakat di Bangkalan Madura. Al-Manhaj Jurnal Hukum dan Pranata Sosial Islam, 5(1), 787–796. https://doi.org/10.37680/almanhaj.v5i1.2289
Choirunnisak, C. (2020). Juri Lomba Olimpiade Ekonomi Islam Temilreg Fossei Sumbangsel 2020 dengan tema "Optimalisasi Ekonomi Digital untuk Mendukung Halal Life Style guna Menjadikan Indonesia sebagai Pusat Ekonomi Syariah Dunia." AKM Aksi kepada Masyarakat, 1(1), 53–60. https://doi.org/10.36908/akm.v1i1.150
Dewi, S. R., Sriyono, S., & Sumartik, S. (2021). Pendampingan dan penguatan UMKM Desa Kenongo melalui branding dan legalitas produk di masa pandemi Covid-19. Jurnal Pengabdian Masyarakat Ipteks, 7(1), 95–101. https://doi.org/10.32528/jpmi.v7i1.5267
Djakfar, I., Isnaliana, I., & Putri, Y. K. (2021). Peran Bank Syariah Mandiri dalam mengembangkan wisata halal. El Dinar Jurnal Keuangan dan Perbankan Syariah, 9(1), 77–93. https://doi.org/10.18860/ed.v9i1.11193
Effasa, A. S., Mazidah, N., & Rochmayanti, D. (2023). Halal certification assistance for MSMEs in facing the 2024 halal mandatory in Bojonegoro Regency East Java. Mattawang Jurnal Pengabdian Masyarakat, 4(4), 392–396. https://doi.org/10.35877/454ri.mattawang2256
Fitri, R., Afriyanti, A., & Ulyadi, U. (2024). Pendampingan pengembangan UMKM dengan transformasi ke bisnis syariah: Pengurusan NIB & pembiayaan pelaku UMKM Kota Padang. Jurnal Pengabdian Undikma, 5(2), 317. https://doi.org/10.33394/jpu.v5i2.10628
Fuadi, Soemitra, A., & Nawawi, Z. M. (2022). Studi literatur implementasi sertifikasi halal produk UMKM. Jurnal EMT KITA, 6(1), 118–125. https://doi.org/10.35870/emt.v6i1.541
Gama, Z. P., Setyawan, E., Kusumastuti, D. A., & Alfandia, N. S. (2024). Program pemberdayaan masyarakat "Saudagar Halal Madiun" pada UMKM di Kabupaten Madiun. Pengabdianmu Jurnal Ilmiah Pengabdian kepada Masyarakat, 9(1), 121–131. https://doi.org/10.33084/pengabdianmu.v9i1.5857
Gunawan, S., Juwari, J., Aparamarta, H. W., Darmawan, R. M. A., & Rakhmawati, N. A. (2021). Pendampingan berkelanjutan sistem jaminan halal bagi usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM). Sewagati, 5(1), 8. https://doi.org/10.12962/j26139960.v5i1.8120
Gunawan, S., Juwari, J., Aparamarta, H. W., Wiguno, A., Anugraha, R. P., Puspitawaty, P. D., & Prabowo, A. (2022). Percepatan pemulihan ekonomi Surabaya dengan pendampingan fasilitasi sertifikasi halal. Sewagati, 7(2), 230–239. https://doi.org/10.12962/j26139960.v7i2.473
Hidayat, A. I., Hafidz, J. Z., Septiani, Z., & Aenuliya, A. (2024). Peran bank syariah dalam pengembangan industri halal di Indonesia: Studi riset Kantor Cabang Bank Syariah Indonesia (BSI) Dr. Cipto Kota Cirebon. Jurnal Ilmiah Mahasiswa Ekonomi Syariah (JIMESHA), 4(1), 35–46. https://doi.org/10.36908/jimesha.v4i1.291
Hidayati, T., & Primadhany, E. F. (2021). Perlindungan hukum usaha mikro, kecil, dan menengah melalui fasilitasi sertifikasi halal produk pangan (studi terhadap praktek di Kalimantan Tengah). Jurnal Hukum Ius Quia Iustum, 28(2). https://doi.org/10.20885/iustum.vol28.iss2.art7
INDRIANA, I., Satila, H. T., Alwi, B. D., & Fikri, M. (2022). Fintech equity crowdfunding syariah sebagai solusi akses permodalan UMKM. Bisnis Jurnal Bisnis dan Manajemen Islam, 10(1), 1. https://doi.org/10.21043/bisnis.v10i1.13142
Iqbal, M., Putri, R. A. P., Ni'mah, N., Billah, M., Lestari, I., & Aini, S. N. (2023). Edukasi pendampingan administrasi sertifikasi halal dan nomor induk berusaha dalam mendukung daya saing UMKM Desa Pakel, Bareng, Kabupaten Jombang. Jurnal Masyarakat Mengabdi Nusantara, 2(3), 08–19. https://doi.org/10.58374/jmmn.v2i3.162
Istianah, I., & Dewi, G. (2022). Analisis maṣlahah pada konsep halal self-declare sebelum dan pascaenachtment Undang-Undang Cipta Kerja. Al-Adl Jurnal Hukum, 14(1), 85. https://doi.org/10.31602/al-adl.v14i1.5870
Isyanto, P., Alpian, Y., & Hananto, A. L. (2024). Peningkatan pemasaran digital dalam mendukung kinerja pemasaran UMKM pada Komunitas Sahabat UMKM Kabupaten Karawang. Jurnal Buana Pengabdian, 6(1), 1–22. https://doi.org/10.36805/jurnalbuanapengabdian.v6i1.6215
Junaidi, J., Afrizal, J., & Sukanti, N. D. (2023). Pemahaman pelaku usaha dalam mengurus sertifikasi halal usaha mikro kecil dan menengah (UMKM). Al-Muqayyad, 6(2), 106–115. https://doi.org/10.46963/jam.v6i2.1143
Kusmanto, H., Warjio, W., & Kurniaty, E. Y. (2019). Pemberdayaan usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) Ikatan Makanan Olahan (IMO) dalam upaya legalitas usaha. Unri Conference Series Community Engagement, 1, 577–583. https://doi.org/10.31258/unricsce.1.577-583
Kusumaningtyas, D. P., Arrozi, F., Maf'ula, F., & Syahidin, M. R. (2024). Urgensi sertifikasi halal dan dampaknya terhadap UMKM: Studi kasus pada UMKM Sedap T-Rasya Lamongan. Jesya (Jurnal Ekonomi & Ekonomi Syariah), 7(1), 998–1010. https://doi.org/10.36778/jesya.v7i1.1509
Laksamana, R., Bustami, B., Ardelia, A. S., Mubaraq, A., & Achmad, A. (2024). Membangun kesadaran halal bagi UMKM melalui sosialisasi dan pendampingan sertifikasi halal. Dedikasi Sains dan Teknologi, 4(2), 180–192. https://doi.org/10.47709/dst.v4i2.4846
Latifah, U. (2022). Kebijakan mandatori sertifikasi halal bagi produk usaha mikro, kecil, dan menengah di Kabupaten Kudus. JIOSE Journal of Indonesian Sharia Economics, 1(1), 41–58. https://doi.org/10.35878/jiose.v1i1.362
Lubis, M. F., Saidin, O. K., Agusmidah, A., & Sukarja, D. (2022). Kesadaran hukum pelaku UMKM di Kabupaten Labuhanbatu Selatan terhadap sertifikasi halal pasca Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja. Locus Journal of Academic Literature Review, 322–332. https://doi.org/10.56128/ljoalr.v1i6.83
Mardhiyaturrositaningsih, M., Alkhusna, M., Maharani, N. P., Taqi, M. A., Dina, H. R., Irnaeni, I., Pratama, A. R., Shofia, W. N., Fitriani, F., Rahmawati, E., Khusna, M. F., Yuliana, L. H., Ihsan, M., Anggraeni, L. W., & Rahmadina, A. (2024). Membangun ekonomi desa: Pengembangan kompetensi dan inovasi UMKM. https://doi.org/10.62083/s26c0532
Mardiantari, A., Dwilestari, I., & Ibrahim, M. M. (2023). Penyuluhan proses sertifikasi halal pada pelaku UMKM Kota Metro. Pasai Jurnal Pengabdian kepada Masyarakat, 2(2), 09–15. https://doi.org/10.58477/pasai.v2i2.125
Marselina, M., Prasetyo, T. J., & Ciptawaty, U. (2023). Pendampingan memperoleh sertifikat halal. Begawi Jurnal Pengabdian kepada Masyarakat, 1(2), 119–124. https://doi.org/10.23960/begawi.v1i2.25
Masithoh, P., Bachtiar, A., & Asmara, K. (2023). Pendampingan pengusaha mikro pada proses pengurusan izin usaha sertifikat produksi pangan industri rumah tangga. Jurnal Dedikasia Jurnal Pengabdian Masyarakat, 3(2), 122. https://doi.org/10.30983/dedikasia.v3i2.6477
Maulidia, R., Wildan, A. D., & Guntari, G. (2023). Analisis minat UMK di Pasar Kuliner Alun-Alun Dadaha Tasikmalaya terhadap program sertifikasi halal gratis self declare. Jurnal Labatila, 7(02), 149–168. https://doi.org/10.33507/lab.v7i02.1751
Maulina, R., Soufyan, D. A., Rahmazaniati, L., Vonna, S. M., & Rahmadani, I. (2020). Analisis peran Bank Perkreditan Rakyat Syariah (BPRS) terhadap peningkatan kinerja UMKM (studi pada PT. BPRS Baiturrahman). Akbis Media Riset Akuntansi dan Bisnis, 4(2), 107. https://doi.org/10.35308/akbis.v4i2.3174
Mujayaroh, A. L., Syauqiyah, A. T. S., Khofifah, I., Junjunan, M. I., Asegaf, M. M., & Jannah, B. S. (2024). Peningkatan kualitas produk usaha mikro, kecil, menengah melalui sertifikasi halal dan NIB Desa Senduro. Jurnal Pengabdian Masyarakat dan Lingkungan (JPML), 2(2), 34. https://doi.org/10.30587/jpml.v2i2.6351
Mustofa, B. H., & Prasetiyo, L. (2024). Strategi pengembangan bisnis usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) melalui sertifikasi halal di Kabupaten Ponorogo. Istithmar Jurnal Studi Ekonomi Syariah, 7(2). https://doi.org/10.30762/istithmar.v7i2.716
Mya, V. A. N., & Handayani, T. (2023). Minat pelaku usaha mikro bidang makanan dan minuman di DKI Jakarta terhadap program sertifikasi halal gratis. Islamic Economics and Business Review, 2(2). https://doi.org/10.59580/iesbir.v2i2.6240
Ningrum, R. T. P. (2022). Problematika kewajiban sertifikasi halal bagi pelaku usaha mikro dan kecil (UMK) di Kabupaten Madiun. Istithmar Jurnal Studi Ekonomi Syariah, 6(1), 43–58. https://doi.org/10.30762/istithmar.v6i1.30
Nufaisa, N., Nada, A. Q., Rafsanjani, A. R. L., Nabila, D. R., Wulandari, K. A., Prianti, U. N., & Iqbal, Z. M. (2024). Pendampingan nomor induk berusaha dan sertifikasi halal untuk menjamin kehalalan produk pada UMKM di Desa Juwet, Nganjuk. Jurnal Pengabdian Masyarakat Inovasi Indonesia, 2(1), 201–208. https://doi.org/10.54082/jpmii.352
Nurlaila, N., Nasution, Y. S. J., Hermain, H., & Silalahi, P. R. (2022). Pengembangan UMKM kuliner berbasis syariah: Studi kasus di Sumatera Barat. Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam, 8(3), 3793. https://doi.org/10.29040/jiei.v8i3.6822
PD, S., Enjelina, S., OA, N., & Sally, J. N. (2021). Efek penularan Covid-19 bagi usaha mikro kecil (UMK) perspektif Undang-Undang Cipta Kerja. Prosiding Senapenmas, 1243. https://doi.org/10.24912/psenapenmas.v0i0.15160
Pramono, N. H., & Wahyuni, A. N. (2021). Strategi inovasi dan kolaborasi Bank Wakaf Mikro Syariah dan UMKM Indonesia di era digital. Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam, 7(1), 183. https://doi.org/10.29040/jiei.v7i1.1749
Putra, R. H., Amalia, E., Fatah, D. A., & Putra, R. S. (2022). Analisis terhadap pembaharuan hukum UMKM di Indonesia. At-Tasyri Jurnal Ilmiah Prodi Muamalah, 1–17. https://doi.org/10.47498/tasyri.v14i1.848
Raharjo, D. H., & Riyadi, S. (2022). Bank Indonesia bersama perbankan syariah membantu digitalisasi UMKM dengan memanfaatkan teknologi Quick Response Code Indonesia Standard QRIS. Kresna Jurnal Riset dan Pengabdian Masyarakat, 3(1), 59–66. https://doi.org/10.36080/jk.v2i2.46
Rahmah, M., Haiqal, M., Putra, R. A. A., Risda, R., & Ma'arif, A. M. A. (2023). Peran lembaga keuangan syariah dalam mendukung kemandirian ekonomi masyarakat pedesaan. Mantap Journal of Management Accounting Tax and Production, 1(2), 155–161. https://doi.org/10.57235/mantap.v1i2.1384
Rakhmawati, N. A., Gunawan, S., Indraswari, R., Ulfin, I., Rahadiantino, L., Qadariyah, L., Muklason, A., Mashuri, M., Fabroyir, H., Putri, M. L., & Eskalalita, E. (2024). Gerakan 1000 sertifikat halal untuk mendukung kewajiban sertifikat halal 2024. Sewagati, 8(3), 1653–1662. https://doi.org/10.12962/j26139960.v8i3.959
Rofiullah, A. H., Shiddiqi, H. A., & Safithri, A. (2024). Membangun kesadaran pengurusan sertifikasi halal pelaku UMKM sebagai upaya meningkatkan daya beli masyarakat perspektif ekonomi syariah. ESA, 6(1), 11–22. https://doi.org/10.58293/esa.v6i1.91
Rohmanuddin, T. N., Sulistijono, S., Susanti, D., Abdul, F., Nurdiansyah, H., & Ramadhani, M. (2023). Upaya sertifikasi halal produk minuman pada UMKM untuk mempermudah kewirausahaan mandiri. Sewagati, 7(4), 507–514. https://doi.org/10.12962/j26139960.v7i4.531
Sari, N. P. (2022). Kolaborasi fintech perbankan dan implikasi pada UMKM halal di Indonesia. Jurnal Syarikah Jurnal Ekonomi Islam, 8(1), 1–10. https://doi.org/10.30997/jsei.v8i1.4087
Sari, S. W., & Muhammad, R. (2024). Prosedur pembiayaan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) yang dilakukan oleh PT Bank XXX Area Yogyakarta. Blantika Multidisciplinary Journal, 2(5), 453–462. https://doi.org/10.57096/blantika.v2i5.139
Sukmawati, S., & Nusran, M. (2024). Penyuluhan NIB dan pendaftaran sertifikasi halal pelaku UMKM di Kelurahan Lanna Kabupaten Gowa. JP2N Jurnal Pengembangan dan Pengabdian Nusantara, 1(2), 134–146. https://doi.org/10.62180/yzrcf057
Sutarsih, E. (2023). Literasi dan inklusi: Keuangan syariah sebagai fundamental kesejahteraan UMKM: Edukasi bisnis akses keuangan syariah untuk UMKM santri di Yogyakarta. As-Syar'i Jurnal Bimbingan & Konseling Keluarga, 5(3). https://doi.org/10.47467/as.v5i3.5628
Trimulato, T. (2020). Pengembangan UMKM melalui fintech syariah di tengah wabah Covid-19. Al Iqtishadiyah Jurnal Ekonomi Syariah dan Hukum Ekonomi Syariah, 6(2), 64. https://doi.org/10.31602/iqt.v6i2.3867
Untitled. (2021). Ekonomi & Bisnis, 20(2). https://doi.org/10.32722/eb.v20i2
Wadhan. (2013). Pemberdayaan ekonomi kerakyatan melalui lembaga keuangan syarî'ah. Al-Ihkam Jurnal Hukum & Pranata Sosial, 4(1), 83–94. https://doi.org/10.19105/al-lhkam.v4i1.264
Wahyuni, H. C., Hanus, N. R., Okta, D., Ubaidillah, H., Halim, M., & S, A. P. (2024). Pendampingan audit eksternal halal oleh Lembaga Pemeriksaan Halal dan Kajian Halalan Thayyiban (LPHKHT) Muhammadiyah di Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) Today Bakery Sidoarjo, Jawa Timur. Jurnal Pengabdian Multidisiplin, 4(1). https://doi.org/10.51214/00202404766000
Yahya, A., Affandy, A., & Narimawati, U. (2020). Pengembangan UMKM melalui pemanfaatan model layanan fintech syariah Ammana.id. IS The Best Accounting Information Systems and Information Technology Business Enterprise, 5(2), 106–120. https://doi.org/10.34010/aisthebest.v5i2.3049
Yuanitasari, D., Sardjono, A., & Susetyo, H. (2023). Tantangan regulasi halal untuk pelaku usaha mikro dan kecil: Sebuah studi socio-legal di Kupang Nusa Tenggara Timur. Acta Diurnal Jurnal Ilmu Hukum Kenotariatan dan Ke-PPAT-an, 6(2). https://doi.org/10.23920/acta.v6i2.1474
Zuchrillah, D. R., Altway, S., Hamzah, A., Karisma, A. D., Atletiko, F. J., Trisanti, P. N., Tjahyanto, A., Tetrisyanda, R., Nugroho, M. A., & Triastuti, W. E. (2024). Pendampingan kader UMKM Dukuh Menanggal Surabaya raih sertifikasi halal. Sewagati, 8(2), 1485–1492. https://doi.org/10.12962/j26139960.v8i2.993
Zuchrillah, D. R., Pudjiastuti, L., Karisma, A. D., Pradityana, A., & Tjahyanto, A. (2023). Pendampingan sertifikasi halal program self declare pada UMKM binaan Koperasi Wanita Setia Bhakti Wanita Surabaya. Sewagati, 7(4), 560–568. https://doi.org/10.12962/j26139960.v7i4.540
di

Tidak ada komentar:

Posting Komentar