00735 - Teori Tenaga Kerja dalam Perspektif Ekonomi Islam

AFANIN MEDIA UTAMA



Abstrak
Artikel ini mengkaji secara komprehensif teori tenaga kerja dalam perspektif ekonomi Islam dengan menelaah berbagai dimensinya secara mendalam dan sistematis. Berbeda dengan sistem ekonomi konvensional yang cenderung menempatkan tenaga kerja sebagai komoditas yang tunduk pada hukum penawaran dan permintaan, ekonomi Islam memandang tenaga kerja dalam kerangka yang lebih holistik, yakni sebagai ibadah dan amanah yang harus dijalankan dengan penuh tanggung jawab. Kajian ini menggunakan metode telaah literatur (library research) dengan menganalisis berbagai sumber primer dan sekunder dalam khazanah ekonomi Islam. Hasil kajian menunjukkan bahwa sistem ketenagakerjaan Islam dibangun di atas beberapa pilar utama, yaitu: (1) konsep ijarah sebagai landasan hubungan kerja; (2) sistem pengupahan (ujrah) yang berasaskan keadilan, kelayakan, ketepatan waktu, dan transparansi; (3) prinsip kemitraan antara pekerja dan pengusaha; serta (4) peran negara sebagai regulator dan pelindung hak-hak pekerja. Pemikiran tokoh-tokoh ekonomi Islam seperti Ibnu Khaldun, Ibnu Taimiyah, dan Afzalur Rahman memberikan landasan teoritis yang kuat bagi pengembangan sistem ketenagakerjaan yang berkeadilan. Kerangka maqashid al-syariah memberikan panduan komprehensif mengenai indikator kesejahteraan pekerja yang mencakup perlindungan jiwa, akal, keturunan, harta, dan agama. Tantangan utama yang ditemukan adalah kesenjangan antara idealitas normatif dan realitas praktik pengupahan di lapangan yang masih belum sepenuhnya mencerminkan prinsip-prinsip Islam.

Kata Kunci: Tenaga Kerja, Ekonomi Islam, Ujrah, Ijarah, Maqashid al-Syariah, Upah Minimum

Abstract
This article comprehensively examines labor theory from an Islamic economic perspective by analyzing its various dimensions in a thorough and systematic manner. Unlike conventional economic systems that tend to position labor as a commodity subject to the laws of supply and demand, Islamic economics views labor within a more holistic framework, namely as an act of worship and a trust that must be carried out with full responsibility. This study employs a library research method by analyzing various primary and secondary sources within the Islamic economics tradition. The findings indicate that the Islamic labor system is built upon several main pillars: (1) the concept of ijarah as the foundation of the employment relationship; (2) a wage system (ujrah) based on the principles of justice, adequacy, timeliness, and transparency; (3) the principle of partnership between workers and employers; and (4) the role of the state as a regulator and protector of workers' rights. The thoughts of Islamic economic scholars such as Ibn Khaldun, Ibn Taymiyyah, and Afzalur Rahman provide a strong theoretical foundation for the development of a just labor system. The maqashid al-shari'ah framework provides comprehensive guidance on indicators of workers' welfare, encompassing the protection of life, intellect, lineage, wealth, and religion. The main challenge identified is the gap between normative ideals and the reality of wage practices in the field, which has not yet fully reflected Islamic principles.

Keywords: Labor, Islamic Economics, Ujrah, Ijarah, Maqashid al-Shari'ah, Minimum Wage

1. Pendahuluan
Tenaga kerja merupakan salah satu faktor produksi yang paling fundamental dalam setiap sistem ekonomi. Dalam konteks ekonomi Islam, tenaga kerja tidak sekadar dipandang sebagai input produksi semata, melainkan sebagai entitas manusiawi yang memiliki dimensi spiritual, moral, dan sosial yang tidak dapat dipisahkan dari aktivitas ekonomi. Berbeda dengan sistem ekonomi konvensional yang cenderung menempatkan tenaga kerja sebagai komoditas yang tunduk pada hukum penawaran dan permintaan, ekonomi Islam memandang tenaga kerja dalam kerangka yang lebih holistik, yakni sebagai ibadah dan amanah yang harus dijalankan dengan penuh tanggung jawab (Najma et al., 2020). Sistem ekonomi Islam didasarkan pada prinsip-prinsip ketuhanan dan berorientasi pada kehidupan akhirat, di mana antara ekonomi dan moralitas tidak dapat dipisahkan satu sama lain (Abidin & Safi'i, 2023).
Persoalan tenaga kerja dalam perspektif ekonomi Islam mencakup berbagai aspek yang saling berkaitan, mulai dari konsep dasar kerja dalam Islam, sistem pengupahan (ujrah), hubungan antara pekerja dan pemberi kerja, perlindungan hak-hak pekerja, hingga peran negara dalam mengatur pasar tenaga kerja. Semua aspek ini diatur dalam kerangka syariah yang bersumber dari Al-Qur'an dan Hadis Nabi Muhammad SAW, serta dikembangkan lebih lanjut oleh para ulama dan pemikir ekonomi Islam sepanjang sejarah (Muslimin & Etika, 2021; Yasmeen, 2023). Artikel ini bertujuan untuk mengkaji secara komprehensif teori tenaga kerja dalam perspektif ekonomi Islam, dengan menelaah berbagai dimensinya secara mendalam dan sistematis.

2. Konsep Dasar Tenaga Kerja Dalam Islam
2.1 Kedudukan Kerja dalam Islam
Islam menempatkan kerja ('amal) pada posisi yang sangat mulia. Bekerja bukan sekadar aktivitas ekonomi untuk memenuhi kebutuhan hidup, melainkan merupakan kewajiban agama yang bernilai ibadah. Dalam fiqh, bekerja untuk mencari nafkah hukumnya wajib, sementara berdiam diri tanpa bekerja adalah terlarang (Fauzi et al., 2023). Islam sangat membenci pengangguran yang disebabkan oleh kemalasan, dan sebaliknya sangat menyukai orang-orang yang mau bekerja keras (Fauzi et al., 2023). Hal ini mencerminkan pandangan Islam yang komprehensif bahwa manusia diciptakan di muka bumi untuk berusaha dan mencari rezeki sebagai wujud pengabdian kepada Allah SWT (Harahap et al., 2023).
Dalam perspektif ekonomi Islam, bekerja dipandang sebagai sarana untuk memenuhi kebutuhan hidup sekaligus sebagai bentuk kontribusi terhadap kesejahteraan masyarakat. Al-Qur'an secara tegas menekankan pentingnya bekerja dan melarang sikap malas serta membuang-buang waktu (Ibrahim, 2019). Nabi Muhammad SAW juga menyatakan bahwa pekerja keras adalah kekasih Allah SWT, dan beliau memerintahkan agar upah pekerja dibayarkan sebelum keringatnya mengering (Almazhri et al., 2021). Prinsip ini mencerminkan betapa Islam sangat menghargai kontribusi tenaga kerja dan mewajibkan pemenuhan hak-hak mereka secara tepat waktu (Ismail et al., 2021).

2.2 Tenaga Kerja sebagai Sumber Nilai dan Kekayaan
Pemikiran ekonomi Islam, khususnya yang dikembangkan oleh Ibnu Khaldun, menempatkan tenaga kerja sebagai sumber yang sangat berharga bagi akumulasi modal dan pendapatan suatu bangsa. Ibnu Khaldun merupakan orang pertama yang memperkenalkan kontribusi tenaga kerja sebagai alat membangun kekayaan suatu bangsa, dengan menyatakan bahwa usaha tenaga kerja, peningkatan produktivitas, dan pertukaran produk dalam pasar yang luas menjadi pertimbangan utama di balik kemakmuran dan kekayaan suatu negeri (Kotimah & A'yun, 2023). Menurut Ibnu Khaldun, harga suatu barang terdiri dari tiga elemen utama, yaitu upah atau gaji, keuntungan, dan cukai (Yusuf & Sari, 2023).
Pandangan ini sejalan dengan teori nilai kerja (labor theory of value) yang kemudian dikembangkan dalam ekonomi konvensional, namun dengan perbedaan mendasar bahwa dalam Islam, nilai kerja tidak hanya diukur dari dimensi material semata, melainkan juga mencakup dimensi spiritual dan moral (Muslimin & Etika, 2021). Dalam perspektif Islam, hubungan antara modal dan tenaga kerja dicapai dengan keseimbangan antara memaksimalkan keuntungan pemilik modal dengan kemampuan manusia dalam batas-batas fitrah jasmani dan rohaninya, sehingga tidak boleh terjadi eksploitasi terhadap tenaga kerja (Analisis Teori Produksi Dalam Perspektif Islam, 2024).

2.3 Perbedaan dengan Sistem Ekonomi Konvensional
Sistem ekonomi Islam berbeda secara fundamental dari sistem kapitalis maupun sosialis dalam memandang tenaga kerja. Dalam sistem kapitalis, pekerja dipandang semata-mata sebagai faktor produksi yang terpisah dari pemilik modal, sehingga timbul kesenjangan sosial (social stratification) dan perbedaan status antara pekerja dan pengusaha (Jumiati & Rohmah, 2022). Kaum kapitalis memandang pekerja sebagai buruh dan pengusaha sebagai majikan, sehingga muncul jurang pemisah di antara keduanya (Jumiati & Rohmah, 2022). Sementara itu, Karl Marx dalam teori nilai kerjanya berpandangan bahwa nilai suatu barang bergantung pada nilai jasa tenaga kerja atau jumlah waktu kerja yang digunakan untuk memproduksinya, dan upah pekerja dinilai berdasarkan seberapa banyak mereka bekerja per hari (Yusuf & Sari, 2023).
Berbeda dengan kedua sistem tersebut, Islam memandang hubungan antara pekerja dan pengusaha sebagai hubungan kemitraan yang dilandasi oleh prinsip persaudaraan (ukhuwah), keadilan ('adl), dan kebaikan (ihsan) (Najma et al., 2020). Dalam Islam, pekerja dan pengusaha adalah mitra atau rekan yang saling menghormati dan memenuhi hak serta kewajiban masing-masing (Istiasih et al., 2023). Sistem ekonomi Islam didasarkan pada prinsip-prinsip keberagaman kepemilikan, keadilan, kerja sama, persaingan, dan etika ekonomi, yang menciptakan insentif bagi aktivitas ekonomi sekaligus kepuasan ilahi dan pelayanan kepada masyarakat Islam (Najma et al., 2020).

3. Konsep Ijarah Sebagai Landasan Hubungan Kerja Dalam Islam
3.1 Pengertian dan Dasar Hukum Ijarah
Dalam terminologi fiqh muamalah, hubungan kerja antara pekerja dan pemberi kerja diatur melalui akad ijarah. Secara bahasa, ijarah berarti "upah", "penggantian", atau "imbalan". Oleh karena itu, lafaz ijarah memiliki makna umum yang mencakup upah atas penggunaan suatu benda, imbalan atas suatu aktivitas, atau upah atas pelaksanaan suatu kegiatan (Yusuf & Sari, 2023). Dalam konteks ketenagakerjaan, ijarah merupakan kepemilikan jasa dari seseorang yang dikontrak untuk bekerja (ajir) oleh orang yang mengontrak tenaga kerja (musta'jir) (AK et al., 2023).
Konsep ijarah dalam Islam memiliki landasan yang kuat dalam Al-Qur'an dan Hadis. Islam telah menetapkan al-ijarah dalam bentuk sewa atau status upah sebagai bagian dari muamalah yang diperbolehkan (Rizky et al., 2023). Kewajiban membayar upah timbul pada saat pekerjaan selesai dilaksanakan jika akad ijarah berkaitan dengan suatu pekerjaan (Rizky et al., 2023). Melalui ijarah, terdapat keuntungan dan manfaat timbal balik bagi kedua belah pihak, yakni pekerja mendapatkan upah atas jasanya, sementara pemberi kerja mendapatkan manfaat dari tenaga yang dicurahkan oleh pekerja (Rizky et al., 2023).

3.2 Syarat dan Rukun Ijarah dalam Konteks Ketenagakerjaan
Agar akad ijarah dalam konteks ketenagakerjaan menjadi sah, terdapat beberapa syarat yang harus dipenuhi. Menurut Taqyuddin an-Nabhani, untuk mengontrak seorang pekerja, bentuk pekerjaan, waktu, upah, dan tenaga kerja harus ditentukan secara jelas (AK et al., 2023). Kejelasan mengenai upah, termasuk waktu pembayaran, jumlah yang akan diterima, dan bentuk pembayaran, merupakan salah satu syarat sah yang harus dipenuhi dalam akad ijarah (Kautsar et al., 2024). Prinsip kejelasan kontrak ini sangat penting dalam Islam karena keterbukaan dalam transaksi diperlukan untuk menghindari sikap spekulatif, penipuan, kolusi, korupsi, dan berbagai praktik yang dapat merugikan pihak tertentu (Ismail et al., 2021).
Dalam praktiknya, akad ijarah harus mengatur hubungan antara pekerja dan pemberi kerja secara komprehensif, mencakup etika, hak, dan kewajiban kedua belah pihak (Ismail et al., 2021). Perjanjian kerja harus memuat nama, jenis kelamin, usia, dan alamat pekerja, jenis pekerjaan, tempat kerja, jumlah upah, cara pembayaran, serta kondisi kerja yang mencakup hak dan kewajiban pengusaha dan pekerja (Sholihin & Wibowo, 2018). Ketiadaan perjanjian tertulis dapat merugikan pekerja karena perjanjian lisan tidak memiliki kekuatan hukum yang memadai ketika terjadi sengketa di kemudian hari (Morotjono & Cholil, 2019).

4. Sistem Pengupahan (Ujrah) Dalam Ekonomi Islam
4.1 Pengertian dan Hakikat Upah dalam Islam
Upah (ujrah) merupakan salah satu elemen terpenting dalam hubungan kerja. Dalam konteks ekonomi Islam, upah atau pendapatan (ujrah) berasal dari kata "al-ajru" yang berarti "al-iwadhu" (penggantian), upah, atau imbalan (AK et al., 2023). Upah adalah imbalan yang diterima seseorang atas pekerjaannya (AK et al., 2023). Menurut Afzalur Rahman, upah adalah harga yang dibayarkan kepada pekerja atas jasanya dalam produksi kekayaan, dan tenaga kerja diberi imbalan atas jasanya yang disebut upah (Julita & Hasibuan, 2022). Upah harus ditentukan melalui negosiasi antara pekerja, pengusaha, dan negara, dengan mempertimbangkan kepentingan pencari nafkah dan pengusaha secara adil (Julita & Hasibuan, 2022).
Islam memandang upah sebagai hak pekerja, bukan sebagai kemurahan hati pengusaha. Al-Qur'an menegaskan bahwa upah adalah hak, bukan kebaikan hati pengusaha, sehingga pekerja harus diberitahu secara jelas, baik secara tertulis maupun lisan, mengenai upah yang akan mereka terima setelah pekerjaan selesai (Mousa et al., 2022). Pandangan ini berbeda secara fundamental dari perspektif Marxis yang selalu menempatkan upah dalam kecurigaan mengandung unsur dan relasi eksploitasi oleh yang kuat terhadap yang lemah (Muslimin & Etika, 2021). Islam memandang upah sebagai anugerah dari Yang Maha Kuasa yang harus diimplementasikan secara afektif-humanis (Muslimin & Etika, 2021).

4.2 Prinsip-Prinsip Pengupahan dalam Islam
Sistem pengupahan dalam ekonomi Islam dilandasi oleh beberapa prinsip fundamental yang membedakannya dari sistem pengupahan konvensional. Prinsip-prinsip ini mencerminkan nilai-nilai Islam yang komprehensif dan berorientasi pada keadilan serta kesejahteraan bersama.

a. Prinsip Keadilan ('Adl)
Prinsip keadilan merupakan landasan utama dalam sistem pengupahan Islam. Dalam ekonomi Islam, makna adil dalam ketentuan upah dapat diartikan sebagai berikut: pertama, adil berarti jelas dan transparan, di mana Nabi SAW bersabda bahwa siapa pun yang mempekerjakan seseorang, maka hendaklah disebutkan upahnya (Ghofur, 2019). Kedua, adil berarti proporsional, di mana upah harus sebanding dengan pekerjaan yang telah dilakukan (Ghofur, 2019). Prinsip keadilan dalam upah Islam melampaui sekadar kompensasi; ia mewujudkan konsep proporsionalitas, di mana remunerasi sebanding dengan upaya yang dicurahkan (Istiasih et al., 2023).
Syariat Islam mempertimbangkan upah sebagai hak bagi mereka yang bekerja (karyawan) dan kewajiban bagi pengusaha (pemberi kerja). Dalam pasar yang sepenuhnya kompetitif, tingkat upah yang adil terjadi pada tingkat upah pasar (tas'ir fi al-'amal), sehingga kebijakan tingkat upah yang adil perlu memperhatikan tingkat upah pasar (Dewi et al., 2022a, 2022b). Keadilan dalam Islam adalah keadilan Allah, yang mencakup dimensi teologis di samping dimensi ekonomi (Dewi et al., 2022a, 2022b).

b. Prinsip Kelayakan (Kifayah)
Upah yang layak merupakan kewajiban yang harus dipenuhi oleh semua kekuatan negara. Standar upah layak dapat dilihat dari beberapa hal: pertama, besarnya upah layak didasarkan pada kebutuhan pokok pekerja; kedua, standar upah layak bertujuan untuk menjamin kesejahteraan pekerja; ketiga, standar upah layak harus mampu memenuhi kebutuhan dasar; keempat, standar upah layak tidak hanya menjamin pekerja, tetapi juga keluarganya; dan kelima, sebagian besar upah layak dalam hukum Islam harus dalam bentuk uang (Abidin & Safi'i, 2023). Kompensasi harus cukup untuk membayar kebutuhan dasar kehidupan pekerja (Mousa et al., 2022).
Abdurrahman menyatakan bahwa dalam menentukan upah pekerja, standar yang digunakan oleh Islam adalah manfaat tenaga kerja yang diberikan oleh pekerja di pasar, bukan biaya hidup terendah. Oleh karena itu, tidak akan terjadi eksploitasi tenaga kerja oleh pengusaha (Julita & Hasibuan, 2022). Hal ini menunjukkan bahwa Islam menolak konsep upah subsisten yang hanya cukup untuk mempertahankan hidup pekerja, dan sebaliknya menuntut upah yang benar-benar layak dan mencukupi kebutuhan hidup yang wajar.

c. Prinsip Ketepatan Waktu Pembayaran
Islam sangat menekankan ketepatan waktu dalam pembayaran upah. Nabi Muhammad SAW bersabda: "Bayarlah upah pekerja sebelum keringatnya kering" (Almazhri et al., 2021; Ismail et al., 2021). Hadis ini menjadi landasan normatif yang kuat bagi kewajiban pemberi kerja untuk membayar upah secara tepat waktu. Penundaan pembayaran upah tidak hanya bertentangan dengan prinsip keadilan dalam Islam, tetapi juga dapat berdampak negatif pada kepercayaan pekerja kepada pengusaha, serta menurunkan semangat, moral, dan etika kerja (Istiasih et al., 2023).
Dalam konteks praktis, Islam memberikan panduan bahwa penyerahan upah dilakukan pada saat pekerjaan selesai. Pekerja dianjurkan untuk mempercepat pelayanan kepada pengusaha, sementara pengusaha dianjurkan untuk mempercepat pembayaran upah pekerja (Julita & Hasibuan, 2022). Prinsip ini mencerminkan semangat Islam dalam menciptakan hubungan kerja yang harmonis dan saling menguntungkan antara pekerja dan pengusaha.

d. Prinsip Transparansi dan Kejujuran
Transparansi dalam pemberian upah merupakan aspek yang sangat penting dalam manajemen pengupahan menurut Islam. Aspek kejujuran atau transparansi ketika memberikan gaji/upah bersifat mendesak dalam manajemen upah di perusahaan (Mardhiah, 2022). Upah yang tidak adil dan eksploitatif terjadi karena kontrak tidak terbuka, kurang transparan, dan tidak didasarkan pada kesetaraan, pemahaman, dan kerelaan (Muslimin & Etika, 2021). Oleh karena itu, Islam mewajibkan adanya keterbukaan dan kejujuran dalam setiap transaksi pengupahan, sehingga tidak ada pihak yang dirugikan atau dieksploitasi.

4.3 Konsep Upah Setara (Ujrah al-Misl)
Salah satu konsep penting dalam sistem pengupahan Islam adalah ujrah al-misl atau upah yang setara. Konsep ini merujuk pada upah yang berlaku di pasar untuk jenis pekerjaan yang sama, yang menjadi acuan dalam menentukan upah yang adil. Islam tidak membatasi jenis upah tertentu, karena upah bergantung pada berbagai keadaan dan dipengaruhi oleh banyak faktor seperti jenis pekerjaan, waktu yang diperlukan, harga barang yang diproduksi, standar hidup, dan lain-lain (Dewi et al., 2022a, 2022b). Para ahli hukum Islam menyesuaikan faktor-faktor ini untuk menentukan upah yang setara (ujrah al-misl) (Dewi et al., 2022a, 2022b).
Konsep ujrah al-misl ini sejalan dengan pemikiran Ibnu Taimiyah tentang upah yang adil dan jujur. Menurut Ibnu Taimiyah, konsep upah adalah tingkat upah yang harus diberikan kepada pekerja agar mereka dapat hidup layak di tengah-tengah masyarakat (Maufiroh & Fadllan, 2022). Upah yang setara adalah balas jasa dalam bentuk uang dan sebagainya yang dibayarkan untuk membayar kinerja pekerja (Maufiroh & Fadllan, 2022). Perkembangan konsep upah dalam ekonomi Islam selalu mengaitkan harga yang adil dengan kompensasi atau upah yang adil, di mana keadilan harga sangat bergantung pada perhitungan dengan mempertimbangkan biaya dan tenaga kerja (Maufiroh & Fadllan, 2022).

5. Teori-Teori Upah Dalam Perspektif Konvensional Dan Islam
5.1 Teori Upah Konvensional
Untuk memahami keunikan teori upah dalam perspektif Islam, perlu terlebih dahulu memahami berbagai teori upah konvensional yang telah berkembang selama lebih dari dua abad. Berbagai teori penentuan upah telah diusulkan, mencakup perspektif sisi penawaran (ekonomi) maupun sisi permintaan (hubungan industrial) (Yasmeen, 2023).
Teori upah klasik menyatakan bahwa harga pasar upah tenaga kerja akan selalu cenderung menuju minimum yang diperlukan untuk subsisten (Singh, 2023). Teori dana upah (wage fund theory) berpendapat bahwa upah bergantung pada jumlah relatif modal yang tersedia untuk pembayaran pekerja dan ukuran angkatan kerja (Singh, 2023). Teori produktivitas marjinal menyatakan bahwa pengusaha akan mempekerjakan pekerja dari jenis tertentu sampai tambahan pada total output yang dibuat oleh pekerja terakhir atau marjinal yang dipekerjakan sama dengan biaya mempekerjakan satu atau lebih pekerja (Singh, 2023).
Teori upah modern menyatakan bahwa upah adalah harga jasa yang diberikan oleh tenaga kerja kepada pengusaha dan ditetapkan dengan bantuan permintaan dan penawaran tenaga kerja (Yasmeen, 2023; Yasmeen et al., 2021). John Davidson mengembangkan teori tawar-menawar (bargaining theory) yang menyatakan bahwa upah harus ditentukan melalui kekuatan tawar-menawar antara karyawan dan pengusaha; jika kekuatan tawar-menawar tenaga kerja kuat, maka ia akan mendapatkan upah lebih tinggi (Yasmeen, 2023). Teori upah efisiensi (efficiency wage theory) adalah upah di atas tingkat keseimbangan yang dibayarkan oleh perusahaan untuk meningkatkan produktivitas kerjanya (Yusuf & Sari, 2023).
Dalam perspektif Marxis, sistem upah dalam masyarakat kapitalis memandang tenaga kerja sebagai nilai guna sekaligus nilai tukar (Yusuf & Sari, 2023). Karl Marx berpandangan bahwa inti kapitalisme adalah eksploitasi, di mana nilai produk yang dibuat oleh pekerja lebih tinggi dari harga aktual tenaga kerja yang diterimanya, dan selisihnya menjadi keuntungan bagi kaum kapitalis sebagai nilai surplus (Latif, 2019).

5.2 Teori Upah dalam Perspektif Islam
Teori upah dalam perspektif Islam memiliki karakteristik yang berbeda dari teori-teori konvensional. Islam menawarkan solusi yang sangat tepat, baik mengenai masalah upah maupun masalah perlindungan kepentingan pekerja dan pengusaha (Yusuf & Sari, 2023). Dalam Islam, upah tidak semata-mata ditentukan oleh mekanisme pasar, melainkan juga oleh pertimbangan moral, etika, dan nilai-nilai kemanusiaan.
Beberapa karakteristik utama teori upah Islam adalah sebagai berikut. Pertama, upah dalam ekonomi Islam mengaitkan tingkat upah dengan pasar tenaga kerja dan menggunakan istilah upah yang setara (Ghofur, 2019). Kedua, di bawah kondisi normal (pasar yang bersaing sempurna), upah harus sama dan adil berdasarkan permintaan dan penawaran serta kesepakatan saat ini, yaitu tawar-menawar antara pengusaha dan bawahannya (Ghofur, 2019). Ketiga, peran pemerintah dalam upah tidak dapat disangkal; pemerintah (negara) bertindak sebagai pengontrol jika terjadi ketidaksempurnaan dalam upah (Ghofur, 2019).
Keempat, Islam tidak membatasi jenis upah tertentu karena upah bergantung pada berbagai keadaan dan dipengaruhi oleh banyak faktor (Dewi et al., 2022a, 2022b). Kelima, upah dalam Islam merupakan konsep dialektis antara nilai material dan spiritual (Dewi et al., 2022a, 2022b). Keenam, upah harus didasarkan pada adat kebiasaan masyarakat dan harus dibayarkan sesegera mungkin tanpa penundaan (Dewi et al., 2022a, 2022b). Ketujuh, upah harus cukup untuk memenuhi kebutuhan sandang, pangan, dan papan serta sesuai dengan harga pasar tenaga kerja (Istiasih et al., 2023).

6. Upah Minimum Dalam Perspektif Ekonomi Islam
6.1 Konsep Upah Minimum dalam Islam
Persoalan upah minimum merupakan salah satu isu yang paling kontroversial dalam hubungan industrial, baik di Indonesia maupun di berbagai negara lainnya. Dalam perspektif ekonomi Islam, upah minimum dipandang sebagai instrumen perlindungan bagi pekerja yang posisi tawarnya lemah dalam pasar tenaga kerja. Islam memandang bahwa upah minimum harus mampu memenuhi kebutuhan dasar pekerja dan keluarganya, yang dalam terminologi fiqh dikenal sebagai kebutuhan hidup layak (Harahap, 2018).
Dalam Islam, tidak ada teks dari Al-Qur'an dan Sunnah yang menjelaskan upah secara tekstual, sehingga penetapan upah minimum menggunakan teori maslahah dan 'urf (adat kebiasaan) sebagai referensi (Pertiwi, 2021). Teori maslahah sebagai acuan penetapan upah minimum berarti bahwa penetapan upah harus mempertimbangkan kemaslahatan bagi para pekerja dan masyarakat secara keseluruhan (Pertiwi, 2021). Syariat Islam merekomendasikan agar upah yang diterima oleh pekerja sesuai dengan tenaga kerja yang telah diberikan, dan tenaga kerja tidak boleh dirugikan, ditipu, dan dieksploitasi (Pertiwi, 2021).

6.2 Upah Minimum dan Maqashid al-Syariah
Kajian tentang upah minimum dalam perspektif Islam tidak dapat dilepaskan dari kerangka maqashid al-syariah (tujuan-tujuan syariah). Dalam Islam, terdapat lima elemen kebutuhan esensial manusia yang dikenal sebagai maqashid al-syariah, yang terbagi dalam tiga kategori: daruriyya (kebutuhan primer), hajiyya (kebutuhan sekunder), dan tahsiniyya (kebutuhan tersier) (Harahap, 2018). Penetapan standar upah minimum harus mempertimbangkan standar kebutuhan ini, sehingga upah yang ditetapkan benar-benar mampu memenuhi kebutuhan hidup yang layak bagi pekerja dan keluarganya (Harahap, 2018).
Penelitian tentang sistem dan praktik upah di Indonesia dari perspektif maqashid al-syariah menemukan bahwa beberapa perusahaan masih belum mampu memberikan upah yang layak kepada para pekerja atau bahkan tidak memenuhi standar kebutuhan hidup layak (KHL) (Mardhiah, 2022). Selain itu, terdapat kebijakan dan peraturan baik dari pemerintah maupun perusahaan yang belum sejalan karena faktor internal perusahaan itu sendiri (Mardhiah, 2022). Temuan ini menunjukkan adanya kesenjangan antara idealitas sistem pengupahan Islam dan realitas praktik pengupahan di lapangan.

6.3 Tantangan Implementasi Upah Minimum
Implementasi konsep upah minimum yang sesuai dengan prinsip-prinsip Islam menghadapi berbagai tantangan. Ekonomi Islam menghadapi tantangan karena penerapan prinsip-prinsip yang tidak jelas, kesadaran yang terbatas, kendala hukum, dan kurangnya bukti empiris tentang sistem upah, serta kompleksitas dalam implementasinya (Yasmeen, 2023). Tidak adanya upah minimum yang disepakati secara universal juga menjadi salah satu tantangan utama (Yasmeen, 2023).
Di Indonesia, penetapan upah minimum telah mengalami beberapa kali perubahan. Undang-Undang No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja mengubah ketentuan upah minimum dari Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, yang menimbulkan kontroversi di kalangan pekerja karena dikhawatirkan menciptakan ketidakadilan antara pekerja dan pengusaha (Prasetya et al., 2022). Dalam perspektif fiqh muamalah, penetapan besaran upah minimum berdasarkan kesejahteraan karyawan dalam Undang-Undang No. 11 Tahun 2020 tidak sepenuhnya sesuai dengan apa yang digambarkan dalam fiqh muamalah (Prasetya et al., 2022).

7. Hubungan Pekerja Dan Pengusaha Dalam Islam
7.1 Prinsip Kemitraan dan Kesetaraan
Salah satu aspek paling distingtif dari teori tenaga kerja Islam adalah pandangannya tentang hubungan antara pekerja dan pengusaha. Berbeda dari sistem kapitalis yang memandang hubungan ini sebagai hubungan yang inheren konfliktual antara pemilik modal dan penjual tenaga kerja, Islam memandang hubungan ini sebagai kemitraan yang dilandasi oleh nilai-nilai persaudaraan dan keadilan (Najma et al., 2020). Dalam Islam, pekerja memiliki posisi yang relatif setara dengan pengusaha dalam hal keuntungan; semakin tinggi keuntungan yang diperoleh, upah akan secara otomatis meningkat (Mardhiah, 2022).
Preskripsi Islam memandang kepentingan karyawan dan pengusaha sebagai saling melengkapi. Pekerja diperlakukan sebagai pencipta nilai di pasar dan dengan sendirinya merupakan kekuatan utama untuk pertumbuhan dan kemakmuran ekonomi (Ali, 2010). Penerapan filosofi ehsan (kebaikan) di tempat kerja menawarkan kerangka yang berguna untuk secara positif melindungi kepentingan masyarakat (Ali, 2010). Pandangan ini mencerminkan visi Islam tentang masyarakat ekonomi yang harmonis, di mana setiap pihak menjalankan peran dan tanggung jawabnya dengan penuh integritas.

7.2 Resolusi Konflik Pekerja-Pengusaha
Konflik antara pekerja dan pengusaha merupakan fenomena yang tidak dapat dihindari dalam hubungan industrial. Konflik ini dapat disebabkan oleh pelanggaran hukum dan peraturan yang berlaku, pelanggaran ketenagakerjaan seperti gaji, kesejahteraan, dan kondisi kerja, serta konflik antarpribadi (Najma et al., 2020). Konflik berbasis emosi disebabkan oleh kurangnya rasa hormat pengusaha terhadap karyawan dan konflik antarpribadi antara pengusaha dan karyawan (Najma et al., 2020).
Dalam perspektif ekonomi Islam, konflik pekerja-pengusaha dapat diselesaikan sepenuhnya dengan teori permainan kooperatif (cooperative game theory) dengan mengimplementasikan nilai-nilai etika Islam (Najma et al., 2020). Permainan kooperatif yang dibangun atas hubungan pekerja-pengusaha diturunkan dari prinsip persaudaraan (ukhuwah), keadilan ('adl), dan kebaikan (ihsan) yang memaksimalkan kerja sama dan mencegah konflik (Najma et al., 2020). Manajemen organisasi perlu mempertimbangkan perilaku strategis yang dibangun dalam bentuk permainan kooperatif, kolaborasi yang efektif dan efisien antara pekerja dan pengusaha (Najma et al., 2020).

7.3 Hak dan Kewajiban Pekerja dalam Islam
Islam menetapkan hak-hak pekerja yang komprehensif yang harus dipenuhi oleh pengusaha. Hak-hak ekonomi pekerja mencakup: pertama, gaji pokok, yaitu kompensasi dasar yang diberikan kepada pekerja berdasarkan jenis pekerjaan dan jumlah gaji yang telah ditentukan; kedua, tunjangan tetap, yaitu gaji reguler yang terkait dengan hasil kerja dan pekerjaan yang diberikan secara teratur kepada pekerja dan keluarganya (Jumiati & Rohmah, 2022). Selain itu, pekerja juga berhak mendapatkan jaminan sosial, waktu istirahat, dan fasilitas kesejahteraan (Sholihin & Wibowo, 2018).
Dalam Islam, terdapat enam prinsip etika Islam terkait upah pekerja: pertama, upah adalah hak, bukan kemurahan hati pengusaha; kedua, kompensasi harus cukup untuk membayar kebutuhan dasar kehidupan pekerja; ketiga, pembayaran upah yang tepat waktu adalah suatu keharusan; keempat, pembayaran upah secara penuh adalah wajib; kelima, upah yang sama untuk pekerjaan yang sama; dan keenam, tidak ada kerja paksa (Mousa et al., 2022). Prinsip-prinsip ini mencerminkan komitmen Islam terhadap perlindungan hak-hak pekerja secara menyeluruh.
Di sisi lain, pekerja juga memiliki kewajiban untuk melaksanakan pekerjaan yang menjadi tugasnya sesuai dengan transaksi yang ada (AK et al., 2023). Islam mendorong pekerja untuk bekerja dengan sebaik-baiknya dan tidak memasuki kontrak kerja untuk kemaksiatan (Harahap et al., 2023). Profesionalisme dalam tenaga kerja sangat dihargai dalam Islam, karena upah pekerja didasarkan pada keterampilan dan keahlian mereka (Istiasih et al., 2023).

8. Peran Serikat Pekerja Dalam Perspektif Ekonomi Islam
8.1 Konsep Serikat Pekerja dalam Islam
Serikat pekerja merupakan forum yang penting bagi pekerja untuk memperkuat posisi tawar mereka dalam hubungan industrial. Dalam perspektif ekonomi Islam, peran serikat pekerja dapat digambarkan dalam keseimbangan antara permintaan dan penawaran tenaga kerja di pasar kerja, yang dalam ekonomi Islam disebut ujrah (Jumiati & Rohmah, 2022). Serikat pekerja adalah perwakilan pekerja di perusahaan untuk memperjuangkan hak-hak mereka (Jumiati & Rohmah, 2022).
Peran serikat pekerja tidak lepas dari sisi perilaku pengusaha. Sebagai pekerja dan pengusaha Muslim, keduanya wajib menghindari praktik produksi yang mengandung unsur haram atau riba, pasar gelap, dan spekulasi (Jumiati & Rohmah, 2022). Hal ini menunjukkan bahwa dalam perspektif Islam, serikat pekerja tidak hanya berfungsi sebagai alat perjuangan ekonomi semata, tetapi juga sebagai instrumen untuk memastikan bahwa praktik-praktik ketenagakerjaan sesuai dengan prinsip-prinsip syariah.

8.2 Fungsi dan Peran Serikat Pekerja
Dalam teori upah konvensional, serikat pekerja diasumsikan memiliki hak prerogatif mutlak dan harus mampu membuat keputusan mengenai upah (Muslimin & Etika, 2021). Namun, banyak pengusaha yang enggan memenuhi hak-hak ini, sementara pengusaha merasa sebagai pemilik alat produksi sehingga semua keputusan harus lahir dari tangannya (Muslimin & Etika, 2021). Ketegangan ini mencerminkan konflik mendasar antara kepentingan pekerja dan pengusaha dalam sistem kapitalis.
Dalam perspektif Islam, serikat pekerja seharusnya berfungsi sebagai mediator yang membantu menciptakan keseimbangan antara kepentingan pekerja dan pengusaha, bukan sebagai instrumen konflik. Serikat pekerja yang beroperasi sesuai dengan prinsip-prinsip Islam harus mendorong terciptanya hubungan kerja yang harmonis, adil, dan saling menguntungkan. Tingginya dan rendahnya pendapatan masyarakat sangat mempengaruhi permintaan dan penawaran tenaga kerja, dan pemerintah melalui kebijakan Upah Minimum Provinsi (UMP) dan Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK) merupakan kondisi permintaan dan penawaran yang mempengaruhi pasar tenaga kerja (Jumiati & Rohmah, 2022).

9. Pasar Tenaga Kerja Dalam Perspektif Ekonomi Islam
9.1 Mekanisme Pasar Tenaga Kerja Islam
Pasar tenaga kerja dalam paradigma ekonomi Islam didefinisikan sebagai tingkat upah yang tepat antara penawaran tenaga kerja termasuk angkatan kerja dan permintaan tenaga kerja (Jumiati & Rohmah, 2022). Islam menempatkan tuntutannya pada manusia untuk bertindak sebagai manusia yang produktif dan bertugas untuk mau bekerja mencari nafkah sebagai anugerah Allah di dunia ini (Jumiati & Rohmah, 2022). Pandangan ini mencerminkan bahwa Islam mendorong partisipasi aktif dalam pasar tenaga kerja sebagai bagian dari kewajiban agama.
Dalam kondisi normal (pasar yang bersaing sempurna), upah harus sama dan adil berdasarkan permintaan dan penawaran serta kesepakatan saat ini (Ghofur, 2019). Namun, Islam juga mengakui bahwa pasar tenaga kerja tidak selalu berfungsi secara sempurna, sehingga diperlukan intervensi negara untuk memastikan keadilan dalam penetapan upah. Pemerintah (negara) bertindak sebagai pengontrol jika terjadi ketidaksempurnaan dalam upah (Ghofur, 2019).

9.2 Pengangguran dalam Perspektif Islam
Pengangguran merupakan masalah makroekonomi yang berdampak langsung pada manusia dan merupakan masalah paling serius dalam perekonomian. Islam telah memperingatkan umatnya untuk tidak membiarkan siapa pun menjadi pengangguran agar tidak jatuh ke dalam kemiskinan, karena kemiskinan dapat mendorong orang untuk melakukan apa saja, termasuk hal-hal yang merugikan (Fauzi et al., 2023). Tujuan pengentasan pengangguran dalam ekonomi konvensional dan ekonomi Islam cenderung sama, yaitu keduanya berusaha meningkatkan pertumbuhan ekonomi (Fauzi et al., 2023).
Dalam perspektif Islam, pengangguran yang disebabkan oleh kemalasan sangat dibenci, sementara orang-orang yang mau bekerja keras sangat disukai (Fauzi et al., 2023). Namun, Islam juga mengakui bahwa selain faktor material, terdapat juga nilai-nilai moral yang harus dipertimbangkan oleh seseorang dalam membuat keputusan untuk bekerja (Fauzi et al., 2023). Upah/gaji tentu saja dibutuhkan oleh setiap orang untuk memenuhi kebutuhannya, meskipun Allah telah menjamin untuk memberikan rezeki yang baik kepada semua makhluk yang telah diciptakan (Fauzi et al., 2023).

9.3 Tenaga Kerja dan Pertumbuhan Ekonomi
Tenaga kerja merupakan salah satu faktor penting dalam produksi yang dapat mempengaruhi tingkat pendapatan suatu negara sekaligus sebagai agen ekonomi (Muttaqin, 2022). Penelitian tentang faktor-faktor yang mempengaruhi pertumbuhan ekonomi di negara-negara anggota OKI menemukan bahwa variabel tenaga kerja berpengaruh signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi di negara-negara OKI dengan hubungan yang positif (Insani & Indra, 2015). Hal ini sesuai dengan teori yang menyatakan bahwa pertumbuhan tenaga kerja merupakan salah satu faktor positif yang dapat memacu pertumbuhan ekonomi (Insani & Indra, 2015).

10. Perlindungan Hak-Hak Pekerja Dalam Islam
10.1 Prinsip-Prinsip Perlindungan Pekerja
Islam memberikan perlindungan yang komprehensif bagi hak-hak pekerja. Terdapat empat prinsip ketenagakerjaan dalam Islam yang menjadi landasan perlindungan pekerja: pertama, kebebasan manusia (human freedom); kedua, martabat manusia (human dignity); ketiga, keadilan (justice); dan keempat, kejelasan kontrak dan transaksi upah (Ismail et al., 2021). Prinsip-prinsip ini mencerminkan komitmen Islam terhadap perlindungan hak-hak asasi manusia dalam konteks hubungan kerja.
Hak-hak pekerja yang dilindungi oleh Islam mencakup hak atas upah yang adil dan layak, hak atas perlakuan yang manusiawi, hak atas keselamatan dan kesehatan kerja, hak atas waktu istirahat dan ibadah, serta hak atas jaminan sosial (Sholihin & Wibowo, 2018). Dalam praktiknya, CV Kausar Jaya memberikan tempat dan waktu sholat, upah tepat waktu, dan hari libur kepada pekerjanya, meskipun masih terdapat kekurangan dalam hal vitamin untuk mata dan jaminan sosial tenaga kerja (Sholihin & Wibowo, 2018). Contoh ini menunjukkan bahwa implementasi perlindungan hak-hak pekerja dalam perspektif Islam masih memerlukan perbaikan di berbagai aspek.

10.2 Larangan Eksploitasi Tenaga Kerja
Islam secara tegas melarang segala bentuk eksploitasi terhadap tenaga kerja. Dalam perspektif Islam, hubungan antara modal dan tenaga kerja dicapai dengan keseimbangan antara memaksimalkan keuntungan pemilik modal dengan kemampuan manusia dalam batas-batas fitrah jasmani dan rohaninya, sehingga tidak boleh terjadi eksploitasi terhadap tenaga kerja (Analisis Teori Produksi Dalam Perspektif Islam, 2024). Penindasan terkait upah dapat berupa pembayaran yang tidak adil atau tidak sesuai dengan kontribusi aktual pekerja (Kautsar et al., 2024).
Sebelum masa Islam, tenaga kerja umumnya berarti perbudakan. Para budak sangat menderita karena kurangnya makanan, pakaian, dan tempat tinggal. Nabi Muhammad SAW mengusulkan perubahan struktural yang berakar pada hubungan ekonomi antara pengusaha dan pekerja (Najma et al., 2020). Perubahan revolusioner ini mencerminkan komitmen Islam terhadap penghapusan segala bentuk eksploitasi dan penindasan dalam hubungan kerja.

10.3 Peran Negara dalam Perlindungan Tenaga Kerja
Negara memiliki peran yang sangat penting dalam melindungi hak-hak pekerja dalam perspektif Islam. Dalam Islam, adalah kewajiban esensial administrasi untuk memberikan pekerjaan kepada setiap orang atau menciptakan sarana yang menghasilkan peluang kerja bagi individu (Almazhri et al., 2021). Pemerintah harus bersikap netral dan akomodatif dalam memfasilitasi hubungan antara pekerja, pengusaha, dan kepentingan publik (Adha, 2018).
Dalam konteks Indonesia, pemerintah telah berupaya melindungi hak-hak pekerja melalui berbagai regulasi, termasuk Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan yang mengatur hak dan kewajiban pekerja dan pengusaha (Ibrahim, 2019). Namun, dari aspek substansi, pekerja masih sering dibayar dengan upah murah karena berbagai alasan (Ibrahim, 2019). Hal ini menunjukkan bahwa regulasi formal saja tidak cukup; diperlukan juga komitmen moral dan etika dari semua pihak yang terlibat dalam hubungan kerja.

11. Pemikiran Tokoh-Tokoh Ekonomi Islam Tentang Tenaga Kerja
11.1 Pemikiran Ibnu Khaldun
Ibnu Khaldun merupakan salah satu pemikir ekonomi Islam terbesar yang memberikan kontribusi signifikan dalam teori tenaga kerja. Lahir di Tunisia pada tanggal 27 Mei 1332 M, Ibnu Khaldun berkontribusi dalam berbagai disiplin keilmuan, termasuk dalam merumuskan konsep ekonomi Islam seperti konsep uang, mekanisme harga, division of labor, labor theory of value, economics of labor, labor as the source of growth and capital accumulation, makroekonomi pajak, dan perdagangan internasional (Kotimah & A'yun, 2023).
Menurut Ibnu Khaldun, tenaga kerja menjadi sumber yang sangat berharga bagi semua akumulasi modal dan pendapatan (Kotimah & A'yun, 2023). Ibnu Khaldun dengan ringkas jelas mengamati, menerangkan, dan menganalisis bagaimana pendapatan di suatu tempat mungkin berbeda dari yang lain, bahkan untuk profesi yang sama (Kotimah & A'yun, 2023). Pemikiran Ibnu Khaldun tentang tenaga kerja ini mendahului banyak teori ekonomi modern dan menunjukkan kedalaman analisis ekonomi Islam dalam memahami dinamika pasar tenaga kerja.

11.2 Pemikiran Ibnu Taimiyah
Ibnu Taimiyah memberikan kontribusi penting dalam konsep upah yang adil dan setara. Konsep upah menurut Ibnu Taimiyah adalah tingkat upah yang harus diberikan kepada pekerja agar mereka dapat hidup layak di tengah-tengah masyarakat (Maufiroh & Fadllan, 2022). Upah yang setara adalah balas jasa dalam bentuk uang dan sebagainya yang dibayarkan untuk membayar kinerja pekerja (Maufiroh & Fadllan, 2022).
Pemikiran Ibnu Taimiyah tentang upah sangat relevan dengan kondisi ketenagakerjaan kontemporer. Konsep keadilan sangat ditekankan untuk semua aspek kehidupan manusia demi mendapatkan kedamaian dan kenyamanan dalam hidup (Maufiroh & Fadllan, 2022). Selain konsep upah setara dalam ekonomi Islam yang terinspirasi dari pemikiran Ibnu Taimiyah, pemikiran serupa juga ditemukan dalam pemikiran Afzalur Rahman yang menginterpretasikan upah sebagai harga yang dibayarkan kepada pekerja atas jasanya dalam produksi (Maufiroh & Fadllan, 2022).

11.3 Pemikiran Afzalur Rahman
Afzalur Rahman memberikan kontribusi penting dalam memahami upah dari perspektif Islam kontemporer. Menurut Afzalur Rahman, upah adalah harga yang dibayarkan kepada pekerja atas jasanya dalam produksi kekayaan; tenaga kerja diberi imbalan atas jasanya yang disebut upah (Julita & Hasibuan, 2022). Upah harus ditentukan melalui negosiasi antara pekerja, pengusaha, dan negara, dengan mempertimbangkan kepentingan pencari nafkah dan pengusaha secara adil (Julita & Hasibuan, 2022).
Afzalur Rahman juga menekankan bahwa dalam menentukan upah pekerja, standar yang digunakan oleh Islam adalah manfaat tenaga kerja yang diberikan oleh pekerja di pasar, bukan biaya hidup terendah (Julita & Hasibuan, 2022). Pandangan ini menolak konsep upah subsisten yang hanya cukup untuk mempertahankan hidup pekerja, dan sebaliknya menuntut upah yang benar-benar mencerminkan nilai kontribusi pekerja dalam proses produksi.

12. Sistem Pengupahan Islam Dalam Konteks Kontemporer
12.1 Kerangka Teoritis Penentuan Upah Islam
Sebuah kerangka teoritis komprehensif tentang penentuan upah yang berakar pada prinsip-prinsip Islam mencakup berbagai kategori, yaitu karakteristik karyawan, karakteristik pekerjaan, faktor pasar, praktik kompensasi, dan prinsip-prinsip Islam (Yasmeen, 2023). Setiap kategori terdiri dari beberapa variabel yang saling berinteraksi dalam menentukan tingkat upah yang adil dan layak (Yasmeen, 2023).
Kerangka ini menawarkan metodologi yang holistik dan beretika untuk penentuan upah, yang selaras dengan perspektif Islam maupun konvensional (Yasmeen, 2023). Dengan menggunakan strategi upah berbasis pasar, pengusaha dapat menyelaraskan praktik kompensasi mereka dengan teori-teori ekonomi sekaligus norma-norma syariah (Yasmeen, 2023). Dengan demikian, tercipta lingkungan kerja yang adil dan seimbang yang mencerminkan prinsip-prinsip ekonomi maupun Islam (Yasmeen, 2023).

12.2 Tantangan Implementasi Sistem Pengupahan Islam
Implementasi sistem pengupahan Islam dalam konteks kontemporer menghadapi berbagai tantangan yang kompleks. Beberapa perusahaan masih belum mampu memberikan upah yang layak kepada para pekerja atau bahkan tidak memenuhi standar kebutuhan hidup layak (Mardhiah, 2022). Standar pembayaran yang rendah yang ditetapkan oleh pengusaha menjadi faktor utama yang menyebabkan kegagalan praktik pengupahan dalam meningkatkan kesejahteraan pekerja (Yusuf & Sari, 2023).
Dalam kasus PT. Dewa Sawit Sari Persada, misalnya, pemberian upah kepada pekerja masih jauh dari layak karena hanya memberikan uang gaji tanpa memberikan hak-hak lain seperti tunjangan kinerja, asuransi kesehatan, tempat tinggal, transportasi, dan bahan makanan (Abidin & Safi'i, 2023). Kondisi ini mencerminkan kesenjangan yang signifikan antara idealitas sistem pengupahan Islam dan realitas praktik pengupahan di lapangan, yang memerlukan perhatian serius dari semua pemangku kepentingan.

12.3 Solusi Islam untuk Permasalahan Pengupahan
Islam menawarkan berbagai solusi untuk mengatasi permasalahan pengupahan yang ada. Pertama, transparansi dalam perjanjian kerja sama merupakan solusi utama yang ditawarkan Islam (Mardhiah, 2022). Kedua, mekanisme negosiasi yang adil antara pekerja dan pengusaha harus dibangun atas dasar prinsip-prinsip Islam (AK et al., 2023). Ketiga, peran negara sebagai regulator dan pengontrol dalam sistem pengupahan harus diperkuat (Ghofur, 2019).
Keempat, pengembangan sumber daya manusia dalam lingkungan perusahaan harus menjadi prioritas, karena spesialisasi kerja akan meningkatkan tingkat produktivitas tenaga kerja dan mendorong perkembangan teknologi (Mardhiah, 2022). Kelima, sistem upah partisipatif, yaitu sistem pembayaran upah yang memberikan pekerja bagian dari keuntungan yang diperoleh oleh pengusaha atau perusahaan di samping gaji pokok yang seharusnya mereka terima, merupakan salah satu alternatif yang sesuai dengan prinsip kemitraan dalam Islam (Harahap et al., 2023).

13. Kesejahteraan Pekerja Dalam Perspektif Maqashid Al-Syariah
13.1 Konsep Kesejahteraan Pekerja dalam Islam
Kesejahteraan pekerja merupakan salah satu tujuan utama sistem ekonomi Islam. Dalam perspektif maqashid al-syariah, kesejahteraan tidak dapat dipisahkan dari pemenuhan kebutuhan ekonomi, karena pemenuhan kebutuhan ekonomi merupakan tanda kesejahteraan manusia (Harahap, 2018). Untuk dapat memenuhi kebutuhan hidup, manusia perlu memiliki pekerjaan untuk mendapatkan upah, yang dianggap sebagai aktivitas mulia dalam ajaran Islam (Harahap, 2018).
Perlindungan kehidupan esensial adalah memenuhi kebutuhan pekerja melalui pembayaran upah. Dengan upah yang layak, pekerja dapat memenuhi kebutuhan hidup yang layak pula (Sholihin & Wibowo, 2018). Dalam praktiknya, banyak pekerja perempuan yang bekerja di industri besar ternyata tidak sejahtera karena tidak mendapatkan hak-hak mereka sebagai buruh, termasuk hak beribadah sesuai dengan agama masing-masing (Sholihin & Wibowo, 2018). Kondisi ini menunjukkan bahwa kesejahteraan pekerja dalam perspektif Islam mencakup dimensi yang lebih luas dari sekadar pemenuhan kebutuhan material.

13.2 Indikator Kesejahteraan Pekerja dalam Islam
Indikator kesejahteraan pekerja dalam perspektif maqashid al-syariah mencakup berbagai aspek kehidupan yang komprehensif. Pertama, perlindungan jiwa (hifz al-nafs) yang mencakup keselamatan dan kesehatan kerja, serta pemenuhan kebutuhan pangan, sandang, dan papan yang layak. Kedua, perlindungan akal (hifz al-'aql) yang mencakup hak atas pendidikan dan pengembangan kompetensi. Ketiga, perlindungan keturunan (hifz al-nasl) yang mencakup hak atas cuti melahirkan dan perlindungan bagi pekerja perempuan. Keempat, perlindungan harta (hifz al-mal) yang mencakup hak atas upah yang adil dan jaminan sosial. Kelima, perlindungan agama (hifz al-din) yang mencakup hak untuk menjalankan ibadah di tempat kerja (Harahap, 2018).
Komponen kebutuhan hidup layak (KHL) yang menjadi acuan dalam penetapan upah minimum di Indonesia sebagian besar termasuk dalam area daruriyya dan hajiyya, dan hanya sedikit yang termasuk dalam area tahsiniyya (Harahap, 2018). Penambahan dan perbaikan komponen kebutuhan menjadi bukti pertimbangan tingkat kebutuhan, dari daruriyya ke hajiyya, dan kemudian tahsiniyya, yang menunjukkan perubahan hukum seiring dengan perkembangan zaman (Harahap, 2018).

14. Kesimpulan
Teori tenaga kerja dalam perspektif ekonomi Islam merupakan suatu sistem yang komprehensif, holistik, dan berorientasi pada keadilan serta kesejahteraan bersama. Berbeda dari sistem ekonomi konvensional yang cenderung memandang tenaga kerja sebagai komoditas yang tunduk pada mekanisme pasar semata, ekonomi Islam memandang tenaga kerja dalam kerangka yang lebih luas, mencakup dimensi spiritual, moral, dan sosial yang tidak dapat dipisahkan dari aktivitas ekonomi (Abidin & Safi'i, 2023; Muslimin & Etika, 2021).
Konsep ijarah sebagai landasan hubungan kerja dalam Islam menekankan pentingnya kejelasan kontrak, keadilan dalam penetapan upah, dan ketepatan waktu dalam pembayaran (AK et al., 2023; Ismail et al., 2021). Prinsip-prinsip pengupahan Islam yang mencakup keadilan, kelayakan, transparansi, dan ketepatan waktu mencerminkan komitmen Islam terhadap perlindungan hak-hak pekerja secara menyeluruh (Dewi et al., 2022a, 2022b; Ghofur, 2019; Yasmeen, 2023). Konsep ujrah al-misl atau upah yang setara memberikan kerangka normatif yang jelas untuk menentukan upah yang adil berdasarkan nilai kontribusi pekerja di pasar (Maufiroh & Fadllan, 2022).
Pemikiran para tokoh ekonomi Islam seperti Ibnu Khaldun, Ibnu Taimiyah, dan Afzalur Rahman memberikan landasan teoritis yang kuat bagi pengembangan sistem ketenagakerjaan yang adil dan berkeadilan (Kotimah & A'yun, 2023; Maufiroh & Fadllan, 2022). Sementara itu, kerangka maqashid al-syariah memberikan panduan komprehensif tentang indikator kesejahteraan pekerja yang mencakup berbagai dimensi kehidupan manusia (Harahap, 2018).
Tantangan utama dalam implementasi teori tenaga kerja Islam adalah menjembatani kesenjangan antara idealitas normatif dan realitas praktik di lapangan. Berbagai penelitian menunjukkan bahwa masih banyak perusahaan yang belum mampu memberikan upah yang layak kepada pekerja sesuai dengan standar yang ditetapkan oleh Islam (Abidin & Safi'i, 2023; Mardhiah, 2022; Yusuf & Sari, 2023). Oleh karena itu, diperlukan komitmen yang kuat dari semua pemangku kepentingan, termasuk pemerintah, pengusaha, pekerja, dan masyarakat sipil, untuk mewujudkan sistem ketenagakerjaan yang benar-benar sesuai dengan prinsip-prinsip Islam yang menjunjung tinggi keadilan, kelayakan, dan kesejahteraan bersama (Ghofur, 2019; Najma et al., 2020; Yasmeen, 2023).

Daftar Pustaka
AK, M. F., Nasution, M. Y., Sugianto, S., & Binti, S. (2023). The concept of al-Ujrah and how its adjustments during the Covid-19 period: An Islamic perspective. Serambi Jurnal Ekonomi Manajemen Dan Bisnis Islam, 5(2), 83–92. https://doi.org/10.36407/serambi.v5i2.841
Abidin, Z., & Safi'i, I. (2023). The Islamic Economic Views on Palm Oil Harvester Wages. Zabags International Journal of Economy, 1(1), 24–32. https://doi.org/10.61233/zijec.v1i1.68
Adha, L. A. (2018). The Wages policy after Enactment of Government Regulation Number 78 year 2015 on Wages in Indonesia. Unram Law Review, 1(2). https://doi.org/10.29303/ulrev.v1i2.14
Ali, A. J. (2010). Islamic challenges to HR in modern organizations. Personnel Review, 39(6), 692–711. https://doi.org/10.1108/00483481011075567
Almazhri, M. S. H., Ahmad, I., Hussain, B., & Anwarullah, A. (2021). E1- Labor Policy 2010 and Protection of Rights: Shari'ah Analysis. Al-Aijaz Research Journal of Islamic Studies & Humanities, 5(3), 1–11. https://doi.org/10.53575/e1.v5.03.1-11
Analisis Teori Produksi Dalam Perspektif Islam. (2024). Ekonomikawan Jurnal Ilmu Ekonomi Dan Studi Pembangunan. https://doi.org/10.30596/ekonomikawan.v24i1.15216
Dewi, A. P., Fitri, M., & Hidayat, R. (2022a). Perspective of Wage Principles According to Sharia Economics. Journal of Production Operations Management and Economics, (26), 14–23. https://doi.org/10.55529/jpome.26.14.23
Dewi, A. P., Fitri, M., & Hidayat, R. (2022b). Perspective of Wage Principles According to Sharia Economics. Journal of Production Operations Management and Economics, (26), 14–23. https://doi.org/10.55529/jpome26.14.23
Fauzi, M. R., Guilin, X., & Jiao, D. (2023). Literature Review: Unemployment Crisis, Maintaining the Dignity and Welfare of the People. Sharia Oikonomia Law Journal, 1(2), 115–125. https://doi.org/10.55849/solj.v1i2.163
Ghofur, R. A. (2019). Pengupahan dalam Sistem Upah Indonesia dan Islam. Al-Adalah, 15(2), 263. https://doi.org/10.24042/adalah.v15i2.2623
Harahap, A. M. (2018). Rules on Wage Standard to Improve Workers' Living Needs in the Perspective of Maqasid Al-Shari'ah. Ahkam Jurnal Ilmu Syariah, 18(2). https://doi.org/10.15408/ajis.v18i2.9867
Harahap, A. M., Rahayu, R., & Pohan, S. A. (2023). Remuneration of Workers in the Perspective of Islamic Law and Current Labor Laws. Aurelia Jurnal Penelitian Dan Pengabdian Masyarakat Indonesia, 2(1), 246–250. https://doi.org/10.57235/aurelia.v2i1.299
Ibrahim, Z. (2019). The Indonesian Wage Law. Journal of Social Science Research, 14, 3123–3133. https://doi.org/10.24297/jssr.v14i0.7988
Insani, R. N., & Indra, I. (2015). Analisis Faktor-Faktor yang Memengaruhi Tingkat Pertumbuhan Ekonomi pada 20 Negara OKI Tahun 2009-2013. Muqtasid Jurnal Ekonomi Dan Perbankan Syariah, 6(2), 141. https://doi.org/10.18326/muqtasid.v6i2.141-156
Ismail, H., Hakim, D. A., & Hakim, M. L. (2021). The Protection of Indonesian Migrant Workers under Fiqh Siyasah Dusturiyah. Lentera Hukum, 8(1), 151. https://doi.org/10.19184/ejlh.v8i1.18725
Istiasih, S. D., Manzilati, A., & Muljaningsih, S. (2023). Analyze the Implementation of Remuneration an Islamic Perspective at Supermarket Sakinah Surabaya. Journal of International Conference Proceedings. https://doi.org/10.32535/jicp.v6i3.2491
Julita, J., & Hasibuan, L. S. (2022). Islamic Perspectives in the Provision of Wages (Ujrah) (Empirical Study of The Qur'an and Interpretation). Journal of International Conference Proceedings, 5(2), 583–592. https://doi.org/10.32535/jicp.v5i2.1727
Jumiati, E., & Rohmah, I. F. (2022). The Role of Trade Unions/Labor Unions in Islamic Economic Perspective. International Journal of Islamic Thought and Humanities, 1(2), 91–106. https://doi.org/10.54298/ijith.v1i2.33
Kautsar, M. Y. A., Azwar, A., & Possumah, B. T. (2024). Analysis Of The Prohibition Of Compensation To Foundation Organs In The Perspective Of Islamic Justice. Eduvest - Journal of Universal Studies, 4(5), 3948–3959. https://doi.org/10.59188/eduvest.v4i5.1238
Kotimah, K., & A'yun, N. (2023). Konsep Pemikiran Ekonomi Islam Ibnu Khaldun. Ijma (Indonesian Journal of Management and Accounting), 4(2), 428. https://doi.org/10.21927/ijma.2023.4(2).428-437
Latif, S. D. H. (2019). Halal Conception and Other Factors Affecting Income Distribution in Islam. International Journal of Islamic Economics and Finance Studies. https://doi.org/10.25272/ijisef.542534
Mardhiah, N. (2022). A Critical Study of the Wage System and Practice in Indonesia belongs to the Maqashid al-Shariah Perspective. Jurnal Ilmiah Mizani Wacana Hukum Ekonomi Dan Keagamaan, 9(2), 181. https://doi.org/10.29300/mzn.v9i1.6945
Maufiroh, L., & Fadllan. (2022). The Relevance of Ibnu Taimiyah's Wage Concept for Construction Workers in Pangereman Village. Islamuna Jurnal Studi Islam, 9(1), 63–82. https://doi.org/10.19105/islamuna.v9i1.6470
Morotjono, I. G., & Cholil, A. (2019). Legal Review On Agreement Between Labor With Employers Based On Act No. 13 Of 2003 Concerning Employment In Ud. (Business Trade) Endah Pratama Pati Regency. Jurnal Akta, 6(3), 597. https://doi.org/10.30659/akta.v6i3.5114
Mousa, K., Ahmad, M. N., & Sumarliah, E. (2022). Covid-19-Driven Societal Sustainability in the Apparel Supply Chain: Insight from Muslim-Majority Countries. International Journal of Islamic Business Ethics, 7(2), 85. https://doi.org/10.30659/ijibe.7.2.85-99
Muslimin, J., & Etika, N. (2021). Wages in the Theoretical Perspectives and Islam. Al-Adalah, 17(2), 335–358. https://doi.org/10.24042/adalah.v17i2.6577
Muttaqin, A. A. (2022). Irrational Choice of Bankers: Wealth or Welfare? International Journal of Accounting & Finance in Asia Pasific, 5(1). https://doi.org/10.32535/ijafap.v5i1.1410
Najma, S., Razali, R., & Desky, H. (2020). Arrangements of Employer-Labor Conflicts With Game Theory: Implementation of Islamic Ethic Value. Etikonomi, 19(2), 323–332. https://doi.org/10.15408/etk.v19i2.15614
Pertiwi, H. (2021). Determination of the Minimum Wage of Palembang City in 2019 in Syariah Economic Perspective. Nurani Jurnal Kajian Syari'ah Dan Masyarakat, 21(1), 41–54. https://doi.org/10.19109/nurani.v21i1.8355
Prasetya, T. E., Nasution, S., Firdaus, M. I., & Rasyadi, M. F. (2022). The Concept of Minimum Wage for Workers in Law No. 11/2020 in the Perspective of Fiqh Muamalah. Al-Iktisab Journal of Islamic Economic Law, 6(1), 79. https://doi.org/10.21111/al-iktisab.v6i1.7554
Rizky, R., Husein, M. H. A. K., & Suleman, N. H. (2023). The Law of Receiving Wages for Teachers of the Quran, the Perspective of Ulama Syafiiyah and Hanafiyyah. Jurnal Justisia Ekonomika Magister Hukum Ekonomi Syariah, 7(1). https://doi.org/10.30651/justeko.v7i1.15919
Sholihin, A., & Wibowo, M. G. (2018). The Welfare of Female Worker Family from Maqâshid Asy-Syarî'ah Perspective (Labor Case Study in CV. Kausar Jaya, Gresik). Millah Journal of Religious Studies, 99–126. https://doi.org/10.20885/millah.vol17.iss1.art6
Singh, D. B. (2023). An investigation of the salary received during COVID-19 by low-paid employees working in private schools in Nepal. Journal of Development Review, 8(1), 132–149. https://doi.org/10.3126/jdr.v8i1.57121
Yasmeen, K. (2023). Justice in the workplace: Islamic principles for wage determination. Islamic Economic Studies, 31(1/2), 43–87. https://doi.org/10.1108/ies-03-2023-0011
Yasmeen, K., Yasmeen, K., & Chabokrow, G. (2021). Theory of Fair Wage Setting (TFWS). GJHSSR, 1(1), 01–16. https://doi.org/10.59129/gjhssr/v1i1.1
Yusuf, M., & Sari, M. R. (2023). Wage Implementation System in Sharia Economic Perspective as a Solution to Increase the Economic Level of Floating Craft Entrepreneurs. Pattimura Proceeding Conference of Science and Technology, 46–55. https://doi.org/10.30598/pattimurasci.2023.iconbe2.46-55
di

Tidak ada komentar:

Posting Komentar