00708 - Peran Ekonomi Islam dalam Bidang Keamanan dan Pertahanan

AFANIN MEDIA UTAMA



Abstrak
Artikel ini mengkaji peran ekonomi Islam dalam bidang keamanan dan pertahanan dengan menggunakan pendekatan kajian literatur (literature review). Ekonomi Islam, sebagai sistem ekonomi yang berlandaskan prinsip-prinsip syariah, memiliki relevansi yang mendalam dalam mendukung fungsi keamanan dan pertahanan negara. Kajian ini menunjukkan bahwa hubungan antara ekonomi dan keamanan dalam perspektif Islam bersifat simbiotik: stabilitas ekonomi menjadi prasyarat terwujudnya keamanan yang kokoh, sementara keamanan yang terjamin menjadi fondasi pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Melalui mekanisme fiskal Islam (baitul maal), prinsip distribusi yang adil, dan instrumen seperti zakat, wakaf, serta kebijakan maqasid syariah, ekonomi Islam berkontribusi signifikan dalam pembiayaan pertahanan, pencegahan radikalisme, penguatan ketahanan nasional, dan kerja sama keamanan internasional. Studi kasus historis Shalahuddin al-Ayyubi serta implementasi kontemporer di Arab Saudi dan Indonesia memperkuat argumen bahwa integrasi antara sistem ekonomi Islam dan strategi pertahanan merupakan keniscayaan bagi negara-negara Muslim dalam menghadapi ancaman yang semakin multidimensional.

Kata Kunci: ekonomi Islam; keamanan nasional; pertahanan; maqasid syariah; baitul maal; radikalisme

Abstract
This article examines the role of Islamic economics in the field of security and defense through a literature review approach. Islamic economics, as an economic system based on sharia principles, has profound relevance in supporting state security and defense functions. This study demonstrates that the relationship between economics and security in the Islamic perspective is symbiotic: economic stability is a prerequisite for achieving robust security, while guaranteed security forms the foundation for sustainable economic growth. Through Islamic fiscal mechanisms (baitul maal), fair distribution principles, and instruments such as zakat, waqf, and maqasid sharia-based policies, Islamic economics contributes significantly to defense financing, radicalism prevention, national resilience strengthening, and international security cooperation. The historical case study of Shalahuddin al-Ayyubi and contemporary implementations in Saudi Arabia and Indonesia reinforce the argument that the integration of the Islamic economic system and defense strategy is a necessity for Muslim-majority states in facing increasingly multidimensional threats.

Keywords: Islamic economics; national security; defense; maqasid sharia; baitul maal; radicalism

1. Pendahuluan
Ekonomi Islam merupakan sistem ekonomi yang berlandaskan pada prinsip-prinsip syariah, yang tidak hanya mengatur aktivitas ekonomi semata, tetapi juga mencakup dimensi yang lebih luas dalam kehidupan bernegara, termasuk di dalamnya aspek keamanan dan pertahanan. Dalam perspektif Islam, negara memiliki tanggung jawab fundamental untuk menjamin keamanan dan pertahanan warganya sebagai bagian integral dari fungsi pemerintahan yang sah. Sebagaimana ditegaskan dalam kajian tentang peran dan fungsi pemerintah dalam perspektif Islam, di antara fungsi utama negara dalam Islam adalah menjamin keamanan dan pertahanan, menyelenggarakan peradilan, mengelola ekonomi dan keuangan, serta memberikan pelayanan publik (Khairina, 2024). Dengan demikian, keamanan dan pertahanan bukan sekadar urusan militer semata, melainkan merupakan bagian tak terpisahkan dari sistem ekonomi dan tata kelola negara Islam secara keseluruhan.
Hubungan antara ekonomi dan keamanan dalam perspektif Islam bersifat simbiotik dan saling menguatkan. Stabilitas ekonomi menjadi prasyarat bagi terwujudnya keamanan yang kokoh, sementara keamanan yang terjamin menjadi fondasi bagi pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Hal ini sejalan dengan pandangan bahwa krisis ekonomi dapat menghasilkan krisis keamanan karena menghancurkan keamanan ekonomi individu dan kelas, mengganggu hubungan kekuasaan yang telah mendukung stabilitas, atau mendorong revolusi ideologis melawan status quo, serta populasi dalam ekonomi yang stagnan atau menurun cenderung tidak puas dan rentan terhadap gangguan sipil (Tage, 2020). Oleh karena itu, memahami peran ekonomi Islam dalam bidang keamanan dan pertahanan menjadi sangat relevan dan mendesak, terutama di tengah dinamika ancaman yang semakin kompleks dan multidimensional di era globalisasi ini.

2. Landasan Konseptual Ekonomi Islam Dalam Konteks Keamanan Dan Pertahanan
2.1 Prinsip Dasar Ekonomi Islam
Ekonomi Islam dapat didefinisikan sebagai sebuah studi tentang pengelolaan harta benda menurut perspektif Islam (tadbîr syu'un al-mâl min wijhah nazhar al-islam) (Arwani, 2015). Sistem ekonomi Islam secara fundamental berbeda dari sistem lain karena didasarkan pada syariat, yang membentuk perspektif dunia serta tujuan dan strategi, termasuk maqasid syariah, yang membedakan sistem Islam dari sistem ekonomi lainnya (Ana & Sonia, 2024). Pada dasarnya, prinsip dasar ekonomi Islam terdiri atas tiga hal, yaitu prinsip tauhid, khilafah, dan al-'adalah (keadilan) (Kambali, 2019; Ubaidillah, 2018). Prinsip-prinsip ini tidak hanya menjadi kerangka kerja bagi ekonomi Islam, tetapi juga merupakan tujuan dan sumber utama maqasid dari syariah Islam.
Dalam sistem ekonomi Islam, negara memberikan kebebasan kepada masyarakat untuk berkreasi dalam kegiatan ekonomi, namun tetap diikat oleh batasan-batasan tertentu, sementara pemerintah mengatur kebijakan berdasarkan aspirasi masyarakat (Khairina, 2024). Sistem ini menekankan terciptanya pemerataan distribusi pendapatan dan negara berperan sebagai pengawas (hisbah) yang mengawasi berjalannya sistem pasar sehingga terwujud mekanisme pasar yang adil (Rafsanjani, 2017). Dalam konteks keamanan dan pertahanan, prinsip-prinsip ini memiliki implikasi yang sangat signifikan, karena distribusi ekonomi yang adil dan merata akan mengurangi potensi konflik sosial yang dapat mengancam stabilitas keamanan nasional.

2.2 Fungsi Keamanan dan Pertahanan dalam Negara Islam
Dalam perspektif Islam, fungsi keamanan dan pertahanan merupakan salah satu fungsi negara yang paling fundamental. Fungsi ini meliputi perlindungan negara dari ancaman luar dan internal (Khairina, 2024). Dalam Islam, pertahanan negara dianggap sebagai jihad yang bertujuan untuk menjaga kedaulatan negara, stabilitas keamanan, serta melindungi agama, bangsa, dan negara. Perang dilakukan sebagai upaya pertahanan terhadap musuh-musuh yang secara jelas menyerang umat Islam, mengancam stabilitas keamanan umat, serta merugikan kedaulatan negara dan agama (Khairina, 2024).
Secara umum, fungsi negara mencakup empat hal pokok, yakni melaksanakan ketertiban dan keamanan, meraih kemakmuran dan kesejahteraan, fungsi pertahanan, serta menegakkan keadilan (Rigoasmarputra, 2021a, 2021b). Fungsi pertahanan menjadi salah satu fungsi negara yang penting demi kelangsungan hidup bangsa dan negara yang bersangkutan, karena untuk mengantisipasi bila ada serangan dari negara lain, dibutuhkan personil militer yang kuat untuk menjalankan fungsi ini (Rigoasmarputra, 2021a, 2021b). Dalam perspektif ekonomi Islam, negara tidak hanya bertanggung jawab dalam aspek pertahanan militer, tetapi juga dalam memastikan bahwa sumber daya ekonomi dikelola secara adil untuk mendukung kapasitas pertahanan nasional.
Kajian tentang hukum Islam dan pranata sosial menegaskan bahwa fungsi dalam bidang pertahanan dan keamanan secara umum mencakup dua hal, yaitu bidang pertahanan dan keamanan negara dari berbagai tindak kejahatan serta pelanggaran terhadap norma-norma hukum, dan bidang pertahanan yang bertugas menjaga kemungkinan dari ancaman luar terhadap eksistensi negara (Naskur, 2016). Sementara itu, dalam kajian tentang pranata Islam, tujuan aspek pertahanan dan keamanan meliputi dua hal, yakni pertahanan dalam negeri yang menjaga ketertiban keamanan negara dari berbagai tindak kriminalitas dan pelanggaran terhadap norma hukum yang berlaku, serta pertahanan yang bertugas menjaga berbagai ancaman dari luar terhadap eksistensi suatu negara (Qomariyah & Rizqa, 2023).

3. Peran Ekonomi Islam Dalam Pembiayaan Pertahanan Dan Keamanan
3.1 Anggaran Belanja Negara dalam Perspektif Maqasid Syariah
Salah satu peran paling konkret ekonomi Islam dalam bidang keamanan dan pertahanan adalah melalui mekanisme pengelolaan anggaran negara (baitul maal) yang berlandaskan maqasid syariah. Penelitian mengenai Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Indonesia dari tahun 2019–2022 dalam perspektif maqasid syariah menunjukkan bahwa alasan yang melatarbelakangi agama, pertahanan, ketertiban, dan keamanan termasuk dalam kategori agama karena terdapat poin-poin lembaga keagamaan mengenai hak pokok dalam pemeliharaan agama, yaitu jasa aparat keamanan untuk menjamin keamanan dan keselamatan pelaksanaan dakwah, peralatan dan senjata dasar untuk menjaga keamanan wilayah negara, serta jasa intelijen yang memantau potensi ancaman (Ana & Sonia, 2024).
Dalam konteks kebijakan fiskal Islam, relevansi kebijakan fiskal Umar bin Khattab dengan APBN Indonesia menunjukkan bahwa pembiayaan militer berelevansi dengan ketertiban dan keamanan serta pertahanan, dan gaji tentara berelevansi dengan pertahanan, ketertiban umum dan keamanan (Handayani & Huda, 2023). Pada masa Khalifah Umar bin Khattab, alokasi anggaran dibuat berdasarkan skala prioritas, kebutuhan mustahik, pertahanan dan keamanan, sosial dan keagamaan, serta kebutuhan administrasi pemerintahan (Handayani & Huda, 2023). Ini menunjukkan bahwa dalam sistem ekonomi Islam klasik, pertahanan dan keamanan mendapatkan alokasi anggaran yang proporsional dan terencana dengan baik.
Penelitian tentang APBN Indonesia 2019–2022 juga mengungkapkan bahwa agama, pertahanan, ketertiban, dan keamanan adalah tiga komponen yang diperlukan, dan dalam hal ini belanja negara lebih bersifat kondisional daripada prioritas kebutuhan mendesak (Ana & Sonia, 2024). Hal ini mencerminkan prinsip ekonomi Islam yang menekankan bahwa pengeluaran untuk keamanan dan pertahanan harus disesuaikan dengan kondisi dan kebutuhan aktual, bukan berdasarkan kepentingan politik semata.

3.2 Pengelolaan Sektor Publik Ekonomi untuk Keamanan
Dalam sistem ekonomi Islam, sektor publik memiliki peran strategis dalam mendukung keamanan dan pertahanan. Posisi ekonomi sektor publik bertujuan untuk memberikan suatu prasarana serta meningkatkan kebutuhan ekonomi masyarakat, selain sebagai sektor yang memproduksi barang dan jasa untuk pertahanan, pendidikan, dan keamanan serta segala sesuatu yang terkait dengan ekonomi sektor publik (Azis, 2019). Mekanisme menjamin keamanan setiap anggota masyarakat adalah dengan jalan menerapkan aturan yang tegas kepada siapa saja yang akan mengganggu keamanan jiwa, darah, dan harta orang lain (Azis, 2019).
Islam telah menjamin terselenggaranya penanganan masalah pendidikan, kesehatan, dan keamanan sebagai bagian dari tanggung jawab negara terhadap warganya (Azis, 2019). Dalam sistem ekonomi Islam, negara wajib melindungi seluruh warga negaranya dari serangan dan ancaman dari bangsa dan negara lain, dengan kata lain pemerintah tidak mencampuri langsung urusan ekonomi tetapi dengan cara melindungi seluruh warga negaranya sehingga tidak ada ancaman dalam melakukan kegiatan ekonomi (Rafsanjani, 2017). Dengan demikian, keamanan ekonomi dan keamanan fisik merupakan dua sisi dari satu koin yang tidak dapat dipisahkan dalam perspektif ekonomi Islam.
Dalam bidang ekonomi, negara dalam perspektif Islam mempunyai beberapa peranan, antara lain memberantas kemiskinan dan menciptakan kondisi lapangan kerja dan tingkat pertumbuhan yang tinggi, meningkatkan stabilitas nilai riil uang, menjaga hukum dan ketertiban, menegakkan keadilan sosial dan ekonomi, mengatur keamanan masyarakat serta membagi pemerataan pendapatan dan kekayaan, serta menyelaraskan hubungan internasional dan pertahanan nasional (Kambali, 2019; Ubaidillah, 2018). Peran-peran ini menunjukkan bahwa dalam ekonomi Islam, pertahanan nasional merupakan bagian integral dari kebijakan ekonomi negara yang tidak dapat dipisahkan dari upaya pembangunan ekonomi secara keseluruhan.

4. Ekonomi Islam Sebagai Instrumen Pencegahan Konflik Dan Radikalisme
4.1 Kemiskinan, Ketimpangan Ekonomi, dan Ancaman Keamanan
Salah satu kontribusi terpenting ekonomi Islam dalam bidang keamanan adalah kemampuannya untuk mencegah konflik dan radikalisme melalui pemerataan ekonomi. Ketika masyarakat itu lemah, khususnya dalam bidang ekonomi dan pendidikan, maka akan sangat mudah ancaman masuk (Praditya, 2016). Seringkali, radikalisme muncul karena kelompok-kelompok tertentu dengan kondisi ekonomi yang relatif miskin merasa terpinggirkan, dan dalam hal ini radikalisme muncul bukan hanya karena faktor ekonomi, tetapi juga karena perbedaan ideologi, terutama doktrin agama (Santoso et al., 2022).
Faktor ekonomi menjadi salah satu pintu permasalahan segala apapun sehingga bilamana ekonomi tersebut tidak bisa stabil maka hal yang timbul berupa kemiskinan, pengangguran, dan lain sebagainya, yang pada gilirannya menimbulkan kesenjangan baik kaya dan miskin, kota dan desa, bahkan antardaerah (Haloho, 2021). Faktor pertahanan dan keamanan juga terkait erat dengan kondisi ekonomi, karena bilamana terjadi ketidakmampuan untuk menjaga pertahanan dan keamanan, maka dapat terjadi berbagai dorongan yang sifatnya memengaruhi yang dirancang sebaik mungkin untuk melakukan pemikiran yang radikal berujung pada tindakan terorisme (Haloho, 2021).
Dalam konteks ini, ekonomi Islam menawarkan solusi melalui sistem distribusi yang adil dan merata. Inti dari masalah ekonomi terletak pada ketimpangan distribusi kekayaan, dan Islam menekankan menciptakan sistem distribusi ekonomi yang merata di antara seluruh lapisan masyarakat (Khairina, 2024). Dengan mengurangi ketimpangan ekonomi, ekonomi Islam secara tidak langsung berkontribusi pada pengurangan potensi konflik sosial dan radikalisme yang dapat mengancam keamanan nasional.

4.2 Ekonomi Islam sebagai Perekat Persatuan Nasional
Ekonomi Islam juga berperan sebagai instrumen perekat persatuan nasional yang pada gilirannya memperkuat keamanan dan pertahanan. Kajian tentang ekonomi Islam sebagai model alternatif strategi memperkokoh NKRI menegaskan bahwa ancaman terhadap kedaulatan negara yang semula bersifat konvensional berkembang menjadi multidimensional (fisik dan nonfisik), baik berasal dari luar negeri maupun dari dalam negeri (Arwani, 2015). Oleh karena itu, kebijakan strategis penggunaan kekuatan pertahanan diarahkan untuk menghadapi ancaman atau gangguan terhadap keamanan nasional, dan kekuatan pertahanan tidak hanya digunakan untuk menghadapi ancaman tetapi juga untuk membantu pemerintah dalam upaya pembangunan nasional (Arwani, 2015).
Ancaman keamanan non-tradisional yang timbul di dalam negeri dengan motivasi separatisme akan dihadapi dengan mengedepankan cara-cara dialogis, dan ancaman ini terjadi akibat dinamika politik di sejumlah negara serta kesenjangan ekonomi dunia yang makin lebar yang telah menyebabkan kondisi timpang yang lambat laun berkembang dan menjalar melampaui batas-batas negara (Arwani, 2015). Dalam konteks ini, ekonomi Islam dengan prinsip keadilan distribusinya menjadi instrumen yang efektif untuk mengatasi akar penyebab ancaman keamanan non-tradisional tersebut.
Umat Islam membutuhkan kekuatan ekonomi dalam memperkuat negara, apalagi dalam sistem ekonomi liberal yang kompetitif dalam persaingan usaha, di mana negara kapitalis berusaha menghegemoni dan menjajah negara berkembang dalam sektor ekonomi (Ibrahim, 2018). Dengan membangun kekuatan ekonomi yang berlandaskan prinsip-prinsip Islam, negara-negara Muslim dapat memperkuat posisi mereka dalam menghadapi berbagai ancaman, baik dari dalam maupun dari luar negeri.

5. Peran Pemerintah Dalam Ekonomi Islam Untuk Mendukung Keamanan Dan Pertahanan
5.1 Fungsi Regulasi dan Pengawasan Ekonomi
Dalam perspektif ekonomi Islam, pemerintah memiliki peran yang sangat dominan dalam mengatur dan mengembangkan perekonomian yang seimbang dan berkelanjutan (Khairina, 2024). Pemerintah berperan dalam menjaga keadilan, keamanan, dan menyediakan barang-barang publik, serta memainkan peran aktif dalam perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan kebijakan ekonomi (Khairina, 2024). Peran regulasi dan pengawasan ini sangat penting dalam konteks keamanan, karena aktivitas ekonomi yang tidak terkontrol dapat menjadi sumber ancaman keamanan, seperti pendanaan terorisme dan kejahatan transnasional.
Dalam sistem ekonomi Islam, negara berperan sebagai pengawas (hisbah) yang mengawasi berjalannya sistem pasar sehingga terwujud mekanisme pasar bebas yang adil (Rafsanjani, 2017). Pengawasan ini tidak hanya mencakup aspek ekonomi semata, tetapi juga mencakup aspek keamanan dari aktivitas ekonomi tersebut. Sebagai contoh, dalam konteks keamanan regional, kebijakan ekonomi Arab Saudi mencakup mendanai sepenuhnya antiterorisme, mendanai pertahanan yang kuat, dan meningkatkan kontrol atas dugaan pendanaan terorisme (Hanifan, 2021). Ini menunjukkan bahwa dalam praktik negara-negara Muslim, kebijakan ekonomi dan kebijakan keamanan saling terkait erat.

5.2 Pengelolaan Sumber Daya Alam untuk Pertahanan
Ekonomi Islam menekankan pengelolaan sumber daya alam untuk kepentingan umum, yang mencakup kepentingan pertahanan dan keamanan nasional. Dalam buku putih pertahanan Tiongkok tahun 1998, disebutkan bahwa pertumbuhan ekonomi harus berdampak kepada peningkatan kapasitas militer dan pertahanan negara (Muhaimin et al., 2022). Prinsip serupa juga berlaku dalam ekonomi Islam, di mana pengelolaan sumber daya alam yang optimal akan memberikan fondasi ekonomi yang kuat bagi kapasitas pertahanan negara.
Dalam konteks negara-negara Muslim, sumber daya alam seperti minyak bumi memiliki peran strategis yang sangat penting, tidak hanya sebagai sumber pendapatan ekonomi, tetapi juga sebagai instrumen geopolitik dan pertahanan. Kepentingan ekonomi dalam hal ini adalah peningkatan ekonomi dan kesejahteraan negara-bangsa dalam hubungan dengan negara-negara lain. Pengelolaan sumber daya alam yang berlandaskan prinsip-prinsip ekonomi Islam akan memastikan bahwa manfaatnya dirasakan secara merata oleh seluruh lapisan masyarakat, sekaligus memberikan fondasi yang kuat bagi kapasitas pertahanan nasional.

6. Dimensi Keamanan Dalam Ekonomi Islam: Perspektif Maqasid Syariah
6.1 Hifdzu al-Nafs (Pemeliharaan Jiwa) dan Keamanan
Dalam hierarki maqasid syariah, pemeliharaan jiwa (hifdzu al-nafs) menempati posisi yang sangat penting. Penelitian tentang APBN Indonesia 2019–2022 menunjukkan bahwa pemeliharaan jiwa (hifdzu an-nafs) menempati urutan pertama dengan anggaran terbesar (Ana & Sonia, 2024). Pemeliharaan jiwa ini secara langsung berkaitan dengan fungsi keamanan dan pertahanan negara, karena keamanan merupakan prasyarat utama bagi terjaminnya keselamatan jiwa setiap warga negara.
Dalam perspektif Al-Qur'an, ketahanan nasional mencakup berbagai aspek, termasuk aspek pertahanan dan keamanan. Melalui penelusuran kata al-difa' (defense), al-amn (security), al-hifz (maintenance), dan al-salam (safety) dalam Al-Qur'an, terungkap berbagai aspek yang mendukung ketahanan nasional (Ghani, 2020). Ketahanan nasional adalah adanya suatu kesadaran bahwa menjaga kedaulatan bangsa adalah tugas bersama seluruh komponen bangsa dengan terus memberikan makna terhadap gagasan pertahanan dan keamanan nasional (Ghani, 2020).

6.2 Hifdzu al-Mal (Pemeliharaan Harta) dan Keamanan Ekonomi
Pemeliharaan harta (hifdzu al-mal) merupakan salah satu pilar maqasid syariah yang memiliki relevansi langsung dengan keamanan ekonomi. Keamanan ekonomi (the Economic Security) merupakan salah satu dari lima sektor utama keamanan yang berpusat pada ketahanan ekonomi negara yang dapat mensejahterakan rakyat (Ghianovan, 2023). Dalam perspektif ekonomi Islam, keamanan harta tidak hanya mencakup perlindungan terhadap harta milik individu, tetapi juga mencakup keamanan sistem ekonomi secara keseluruhan dari berbagai ancaman, baik internal maupun eksternal.
Isu dalam bidang ekonomi tidak dapat dijelaskan hanya menggunakan pendekatan ekonomi semata, karena dengan keamanan ekonomi, tingkat keamanan lainnya menjadi lebih mudah dibangun. Ini menunjukkan bahwa keamanan ekonomi merupakan fondasi bagi berbagai dimensi keamanan lainnya. Dalam konteks ekonomi Islam, pemeliharaan harta melalui sistem distribusi yang adil, larangan riba, dan kewajiban zakat akan menciptakan keamanan ekonomi yang pada gilirannya memperkuat keamanan nasional secara keseluruhan.

6.3 Hifdzu al-Din (Pemeliharaan Agama) dan Keamanan Ideologi
Pemeliharaan agama (hifdzu al-din) dalam maqasid syariah memiliki dimensi keamanan yang sangat penting, terutama dalam konteks ancaman ideologi dan radikalisme. Hubungan antara agama Islam dan pertahanan negara adalah topik yang kritis, di mana kelompok-kelompok ekstremis mengklaim adanya motivasi keagamaan (Sarjito, 2023). Memahami dinamika ini penting untuk menjaga keseimbangan antara kepatuhan beragama dan keamanan nasional.
Temuan penelitian mengungkapkan bahwa hubungan antara agama Islam dan militansi sangatlah kompleks. Meskipun Islam sebagai agama pada dasarnya tidak mendukung kekerasan, penafsiran teks agama dan faktor sosial-politik dapat berkontribusi pada munculnya militansi (Sarjito, 2023). Strategi untuk menjaga keseimbangan yang tepat termasuk mendorong pendidikan agama yang didasarkan pada ajaran moderat, menerapkan langkah-langkah kontra-ideologis yang efektif, dan mendorong pemerintahan yang inklusif (Sarjito, 2023). Dalam konteks ekonomi Islam, pemeliharaan agama melalui pendidikan dan pemberdayaan ekonomi umat menjadi instrumen penting dalam mencegah radikalisme dan terorisme.

7. Ekonomi Islam Dan Sistem Pertahanan Semesta
7.1 Konsep Pertahanan Semesta dalam Perspektif Islam
Sistem pertahanan semesta (Sishankamrata) yang melibatkan seluruh komponen bangsa memiliki kesesuaian yang mendalam dengan prinsip-prinsip ekonomi Islam tentang tanggung jawab kolektif. Bela negara merupakan roh dari Sistem Pertahanan Keamanan Rakyat Semesta (Sishankamrata), sehingga seluruh warga negara ikut serta dalam upaya pertahanan negara, dan Sishankamrata melibatkan seluruh warga negara, wilayah, dan sumber daya nasional lainnya, serta dipersiapkan secara dini oleh pemerintah dan diselenggarakan secara total, terpadu, terarah, dan berkelanjutan (RS, 2020).
Dalam perspektif Islam, pertahanan negara merupakan tanggung jawab kolektif seluruh umat. Dalam Pasal 30 UUD 1945 ditegaskan bahwa ikut serta dalam usaha pertahanan dan keamanan negara merupakan hak dan kewajiban warga negara. Prinsip ini sejalan dengan ajaran Islam tentang tanggung jawab kolektif (fardhu kifayah) dalam menjaga keamanan dan pertahanan umat. Ekonomi Islam mendukung sistem pertahanan semesta ini melalui penyediaan sumber daya ekonomi yang memadai bagi seluruh komponen pertahanan, baik militer maupun sipil.
Untuk mencapai strategi pembinaan ketahanan nasional, dapat digunakan pendekatan astagatra, yang mencakup delapan aspek yang membentuk kehidupan bangsa dan negara: wilayah, penduduk, sumber daya alam, ideologi, politik, ekonomi, sosial-budaya, dan pertahanan dan keamanan (Sagala et al., 2024). Semua aspek harus digunakan secara terpadu, karena sangat penting dan saling terkait. Dalam konteks ini, ekonomi Islam berperan dalam memperkuat aspek ekonomi dari astagatra tersebut, yang pada gilirannya akan memperkuat kapasitas pertahanan dan keamanan nasional.

7.2 Peran Lembaga Kepolisian dalam Perspektif Fiqh Siyasah
Dalam sejarah Islam, lembaga kepolisian (Diwan al-Ahdath) merupakan salah satu institusi penting yang dibentuk pada masa pemerintahan Umar bin Khattab, yang bertugas menjaga keamanan dan ketertiban dalam masyarakat (Pangestuti, 2020). Kepolisian dalam Hukum Islam dan Indonesia mempunyai tugas yang hampir sama, yakni sebagai penegak hukum serta penjaga keamanan dan ketertiban di masyarakat, namun karena hukum yang ditegakkan oleh kepolisian dalam Islam adalah hukum Islam yang meliputi mu'amalah maupun ubudiyyah, sehingga cakupan tanggung jawab polisi dalam Islam lebih luas (Pangestuti, 2020).
Dalam perspektif ekonomi Islam, lembaga kepolisian dan pertahanan merupakan bagian dari sistem pelayanan publik yang harus dibiayai oleh negara melalui mekanisme fiskal yang adil. Sistem ekonomi Islam menjamin tersedianya kebutuhan dasar bagi seluruh warga negara Islam, termasuk keamanan sebagai salah satu kebutuhan dasar yang harus dipenuhi oleh negara (Rafsanjani, 2017). Dengan demikian, pembiayaan lembaga keamanan dan pertahanan merupakan kewajiban negara yang harus diprioritaskan dalam alokasi anggaran.

8. Ekonomi Islam Dan Kerja Sama Keamanan Internasional
8.1 Solidaritas Ekonomi Dunia Islam dalam Keamanan Kolektif
Ekonomi Islam mendorong solidaritas dan kerja sama di antara negara-negara Muslim dalam berbagai bidang, termasuk keamanan dan pertahanan. Secara keorganisasian, Organisasi Kerjasama Islam (Organization of Islamic Cooperation/OIC) merepresentasikan dunia Islam dan beranggotakan 57 negara Muslim (Muhaimin et al., 2022). Kerja sama dalam kerangka OIC ini mencakup berbagai dimensi, termasuk dimensi ekonomi dan keamanan.
Keamanan kolektif (collective security) merupakan bentuk pengaturan keamanan antarnegara yang menekankan bahwa suatu negara memerlukan kerja sama dengan negara lain, dan untuk menjaga keamanannya, negara-negara tersebut harus berkomitmen untuk membantu pertahanan anggotanya dalam merespons agresor atau musuh (Kurnianta, 2022). Dalam konteks dunia Islam, solidaritas ekonomi melalui mekanisme seperti perdagangan intra-OIC, investasi bersama, dan bantuan pembangunan dapat memperkuat kapasitas pertahanan kolektif negara-negara Muslim.
Kerja sama keamanan antara Indonesia dan Arab Saudi dalam penanggulangan kejahatan terorisme merupakan contoh konkret dari kerja sama keamanan bilateral antara negara-negara Muslim yang didukung oleh hubungan ekonomi yang kuat (Mustofa, 2021). Dengan adanya kesepakatan yang terjalin oleh kedua negara tersebut, diharapkan baik Indonesia dan Arab Saudi bisa melakukan upaya pencegahan dan perlawanan terhadap terorisme secara efektif dan efisien (Mustofa, 2021).

8.2 Rivalitas Geopolitik dan Kepentingan Ekonomi Dunia Islam
Dinamika rivalitas geopolitik global, terutama antara Amerika Serikat dan Tiongkok, memiliki dampak yang signifikan terhadap keamanan dan ekonomi dunia Islam. Konflik AS dengan Tiongkok mendorong organisasi beranggotakan 57 negara Muslim tersebut terjebak ke dalam dilema keamanan internasional (security dilemma) (Muhaimin et al., 2022). Dalam konteks ini, ekonomi Islam dapat berperan sebagai instrumen untuk memperkuat posisi tawar negara-negara Muslim dalam menghadapi tekanan geopolitik dari kekuatan-kekuatan besar.
Isu keamanan menjadi jauh lebih komprehensif karena berkaitan dengan aspek-aspek lain seperti ekonomi, sosial-budaya, lingkungan, demokratisasi, dan Hak Asasi Manusia (HAM) (Muhaimin et al., 2022). Oleh karena itu, pendekatan ekonomi Islam yang holistik dan komprehensif sangat relevan dalam menghadapi tantangan keamanan yang semakin kompleks di era globalisasi ini. Negara-negara Muslim perlu membangun kekuatan ekonomi yang mandiri dan berdaulat sebagai fondasi bagi keamanan dan pertahanan yang kokoh.

9. Studi Kasus: Implementasi Ekonomi Islam Dalam Keamanan Dan Pertahanan
9.1 Shalahuddin al-Ayyubi: Model Integrasi Ekonomi dan Pertahanan
Sejarah Islam menyediakan contoh-contoh inspiratif tentang bagaimana ekonomi Islam dapat mendukung keamanan dan pertahanan secara efektif. Keberhasilan Shalahuddin al-Ayyubi dalam membebaskan Baitul Maqdis merupakan buah dari persiapan yang matang dan maksimal dari segala faktor keberhasilan. Dari segi ekonomi, ia berhasil menjaga stabilitas ekonomi negara, dan dari segi pertahanan dan militer, ia berhasil mengokohkan negara dan menjalin kesatuan (Sahidin, 2022).
Keberhasilan Shalahuddin ini menunjukkan bahwa integrasi antara kekuatan ekonomi dan kekuatan militer merupakan kunci keberhasilan dalam pertahanan dan keamanan. Pembebasan Baitul Maqdis dari pemerintahan Salibis tidak akan mungkin berhasil kecuali dengan menyatukan wilayah-wilayah kaum Muslimin, karena dengan adanya persatuan wilayah akan menghasilkan pertahanan dan keamanan yang sangat kuat dalam mencegah, melindungi, dan membela kepentingan nasional terhadap segala macam paksaan, kekerasan, dan serangan dari pihak lainnya (Sahidin, 2022). Ini merupakan pelajaran berharga tentang bagaimana ekonomi Islam dapat mendukung pertahanan dan keamanan secara efektif.

9.2 Arab Saudi: Transformasi Ekonomi dan Modernisasi Pertahanan
Arab Saudi merupakan contoh kontemporer tentang bagaimana negara Muslim berupaya mengintegrasikan pembangunan ekonomi dengan modernisasi pertahanan. Tentara militer perempuan Arab Saudi muncul dari kebijakan Arab Saudi yang mentransformasikan kekuatan ekonomi Arab dengan meningkatkan partisipasi perempuan sebagai bagian dari kontribusinya untuk membangun bangsa, terutama dalam ranah sebagai penegak hukum dan keamanan (Muis & Matin, 2022). Ini menunjukkan bahwa transformasi ekonomi yang berlandaskan nilai-nilai Islam dapat mendorong modernisasi sistem pertahanan dan keamanan.
Pangeran MBS merupakan Ketua Dewan Ekonomi dan Urusan Pembangunan yang berupaya mewujudkan visi Arab Saudi sebagai pilar the heart of the Arab and Islamic World (Muis & Matin, 2022). Program Saudi Vision 2030 yang bertujuan untuk menghasilkan pendapatan negara tanpa ketergantungan akan minyak dan gas (Rahmawati & Fadlillah, 2024) merupakan upaya transformasi ekonomi yang pada gilirannya akan memperkuat kapasitas pertahanan dan keamanan Arab Saudi secara berkelanjutan.

9.3 Indonesia: Ekonomi Syariah dan Ketahanan Nasional
Di Indonesia, perkembangan ekonomi syariah memiliki potensi yang besar untuk mendukung ketahanan nasional, termasuk dalam bidang keamanan dan pertahanan. Stabilitas daerah dari sisi ekonomi yang cenderung berpegang pada ekonomi syariah menunjukkan bahwa ekonomi kreatif yang didasarkan pada prinsip-prinsip syariah dapat menjadi fondasi bagi stabilitas keamanan di tingkat lokal. Ekonomi kreatif diartikan sebagai sebuah konsep ekonomi yang mendasarkan pada kreativitas sebagai aset utama dalam pembangunan ekonomi yang berkelanjutan.
Ekspansi yang cepat dari berbagai bidang ekonomi Islam, baik dari sektor keuangan publik, pasar modal Islam, perbankan Islam, asuransi Islam, dan sukuk atau investasi, menunjukkan bahwa kebijakan hukum pada pemerintah Indonesia dalam mengimplementasikan ekonomi syariah sangat bermanfaat serta berdampak signifikan terhadap pertumbuhan masyarakat di Indonesia (Qomariyah & Rizqa, 2023). Pertumbuhan ekonomi syariah yang pesat ini dapat menjadi sumber pembiayaan yang penting bagi keamanan dan pertahanan nasional melalui mekanisme pajak dan kontribusi ekonomi lainnya.

10. Tantangan Dan Ancaman Terhadap Keamanan Dalam Perspektif Ekonomi Islam
10.1 Terorisme dan Radikalisme sebagai Ancaman Ekonomi dan Keamanan
Terorisme dan radikalisme merupakan ancaman serius yang tidak hanya mengancam keamanan, tetapi juga menghancurkan fondasi ekonomi suatu negara. Terorisme bukan lagi merupakan kriminal biasa karena memiliki motif politik dan ideologi yang mengganggu keamanan nasional, bahkan kedaulatan serta bentuk negara (Lubis, 2021). Dampak terorisme terhadap ekonomi sangat signifikan, karena serangan teror dapat menyebabkan penurunan dramatis dalam kunjungan wisatawan, yang merugikan ekonomi dan pariwisata di daerah tersebut (Wijaya & Ribawati, 2024).
Dalam perspektif ekonomi Islam, pencegahan terorisme dan radikalisme harus dilakukan melalui pendekatan yang komprehensif, yang mencakup dimensi ekonomi, sosial, dan ideologi. Deradikalisasi menjadi bagian dari upaya pemberantasan gerakan terorisme, namun deradikalisasi hanya bersifat solutif (Matondang, 2016). Oleh karena itu, diperlukan pendekatan yang lebih mendasar melalui pemberdayaan ekonomi masyarakat yang berlandaskan prinsip-prinsip Islam, sehingga akar penyebab radikalisme dapat diatasi secara efektif.
Pertahanan nirmiliter mempunyai peranan yang sangat besar dalam upaya pemberantasan terorisme, karena permasalahan utama dalam pemberantasan terorisme adalah manipulasi ajaran agama yang mampu menarik perhatian generasi muda hingga bergabung dalam jaringan teroris (Matondang, 2016). Dalam konteks ini, ekonomi Islam berperan penting melalui penyediaan pendidikan agama yang moderat dan pemberdayaan ekonomi yang adil, sehingga generasi muda tidak mudah terpengaruh oleh propaganda teroris.

10.2 Ancaman Non-Militer dan Keamanan Ekonomi
Era globalisasi mendorong negara-negara terus mengevaluasi kemampuan pertahanan dalam menghadapi ancaman dalam bentuk dan pola yang lebih kompleks, dan ancaman yang muncul tidak lagi dalam bentuk agresi militer atau ancaman konvensional (Gunawijaya & Untara, 2023). Perkembangan lingkungan strategis nasional, regional, dan global mengembangkan ancaman menjadi lebih luas, kompleks, dan komprehensif dengan mencakup ideologi, politik, ekonomi, sosial dan budaya, pertahanan dan keamanan (ipoleksosbudhankam) (Gunawijaya & Untara, 2023).
Bentuk-bentuk ancaman nonmiliter dapat dikendalikan oleh agensi atau aktor negara maupun bukan negara, baik dari dalam maupun luar negeri dengan memanfaatkan jejaring antarnegara, serta didukung oleh teknologi dan finansial sehingga memberi pengaruh pada aspek ideologi, politik, ekonomi, sosial budaya, keamanan, keselamatan umum, dan teknologi serta legislasi suatu bangsa (Santosa et al., 2021b, 2021a). Dalam menghadapi ancaman-ancaman non-militer ini, ekonomi Islam menawarkan pendekatan yang komprehensif melalui penguatan ketahanan ekonomi, sosial, dan ideologi masyarakat.
Strategi keamanan komprehensif sangat penting dalam kepastian operasional kepolisian menjalankan fungsi keamanan nasional, dan strategi keamanan merupakan suatu analisis keamanan terhadap sektoral lainnya mencakup politik, ekonomi, sosial, budaya, teknologi yang dapat berpengaruh terhadap keamanan nasional (Sonta, 2017). Ekonomi Islam, dengan pendekatannya yang holistik dan komprehensif, dapat menjadi kerangka kerja yang efektif dalam membangun strategi keamanan yang mencakup semua dimensi tersebut.

11. Peran Intelijen Dalam Perspektif Ekonomi Islam
Dalam perspektif Islam, intelijen merupakan instrumen penting dalam sistem keamanan dan pertahanan. Sejarah Islam mencatat nama Hudzaifah Ibnul Yaman sebagai salah satu agen intelijen atau spion andalan Rasulullah dalam menghadapi orang-orang kafir dan munafik yang ingin memerangi Islam dan Muslim (Ditha et al., 2020). Cara kerja intelijen sebagai garda terdepan dalam sistem keamanan nasional berperan untuk melakukan deteksi dini serta peringatan dini terhadap gangguan atau ancaman terhadap keamanan nasional, agar dapat diambil suatu kebijakan oleh pemerintah untuk menghindari atau mengatasi ancaman ini (Ditha et al., 2020).
Ancaman yang dihadapi berakar pada permasalahan ideologi, politik, ekonomi, sosial budaya maupun permasalahan keamanan yang terkait dengan kejahatan transnasional, dan pada titik ini dibutuhkan peran intelijen untuk mendeteksi ancaman sejak dini guna menjaga stabilitas keamanan nasional (Ditha et al., 2020). Dalam konteks ekonomi Islam, pembiayaan sistem intelijen merupakan bagian dari tanggung jawab negara yang harus diprioritaskan dalam alokasi anggaran, karena intelijen yang efektif merupakan prasyarat bagi keamanan dan pertahanan yang kokoh.

12. Pertahanan Nasional Dalam Perspektif Al-Qur'an Dan Ekonomi Islam
12.1 Landasan Teologis Pertahanan dalam Islam
Al-Qur'an memberikan landasan teologis yang kuat bagi pertahanan nasional dalam Islam. Penelitian tentang pertahanan nasional dalam Surat Ali Imran ayat 200 menurut penafsiran Hamka dan M. Quraish Shihab menunjukkan bahwa usaha untuk mempertahankan keamanan negara selaras dengan firman Allah SWT (Ghianovan, 2023). Hamka berpendapat bahwa redaksi Wa Rabithu berarti siap siaga dalam menjaga keamanan di perbatasan Dar al-Islam dari serangan musuh di Dar al-Kufr, sementara Muhammad Quraish Shihab berpendapat bahwa redaksi tersebut bermakna sabar dalam mempertahankan keamanan negara (Ghianovan, 2023).
Langkah untuk memperkuat eksistensi sebuah negara yang aman dan damai melalui sistem pertahanan keamanan merupakan keharusan, karena apabila pertahanan negara kuat, maka negara tersebut terjamin keamanannya (Ghianovan, 2023). Dalam perspektif ekonomi Islam, penguatan pertahanan ini harus didukung oleh sistem ekonomi yang kuat dan adil, sehingga negara memiliki sumber daya yang memadai untuk membiayai sistem pertahanan yang efektif.

12.2 Jihad sebagai Konsep Pertahanan dalam Ekonomi Islam
Konsep jihad dalam Islam memiliki dimensi yang sangat luas, yang mencakup tidak hanya perjuangan fisik, tetapi juga perjuangan ekonomi dan sosial. Dalam Islam, pertahanan negara dianggap sebagai jihad yang bertujuan untuk menjaga kedaulatan negara, stabilitas keamanan, serta melindungi agama, bangsa, dan negara (Khairina, 2024). Dalam konteks ekonomi Islam, jihad ekonomi dapat diartikan sebagai upaya sungguh-sungguh untuk membangun sistem ekonomi yang adil dan kuat sebagai fondasi bagi pertahanan dan keamanan nasional.
Penanganan Covid-19 membutuhkan kerja sama yang serius antara pemerintah bersama dengan rakyat, dan dalam Siyasah al-Syar'iyyah masalah ini dapat dikategorikan sebagai bentuk jihad (Rizal, 2020). Ini menunjukkan bahwa konsep jihad dalam Islam tidak terbatas pada perjuangan militer semata, tetapi mencakup semua upaya untuk menjaga keselamatan dan kesejahteraan umat, termasuk dalam bidang ekonomi dan kesehatan. Dengan demikian, pembangunan ekonomi yang berlandaskan prinsip-prinsip Islam merupakan bagian dari jihad yang lebih luas dalam menjaga keamanan dan pertahanan umat.

13. Rekomendasi Kebijakan: Mengintegrasikan Ekonomi Islam Dalam Strategi Keamanan Dan Pertahanan
Berdasarkan analisis yang telah dilakukan, terdapat beberapa rekomendasi kebijakan yang dapat diajukan untuk mengintegrasikan ekonomi Islam dalam strategi keamanan dan pertahanan.
Pertama, penguatan sistem fiskal Islam (baitul maal) untuk memastikan alokasi anggaran yang memadai dan proporsional bagi keamanan dan pertahanan, berdasarkan prinsip-prinsip maqasid syariah. Dalam hal ini, belanja negara untuk keamanan dan pertahanan harus disesuaikan dengan kondisi dan kebutuhan aktual, bukan berdasarkan kepentingan politik semata (Ana & Sonia, 2024).
Kedua, pemberdayaan ekonomi masyarakat melalui instrumen-instrumen ekonomi Islam seperti zakat, infak, sedekah, dan wakaf untuk mengurangi kemiskinan dan ketimpangan yang menjadi akar penyebab radikalisme dan terorisme. Ketika masyarakat itu lemah, khususnya dalam bidang ekonomi dan pendidikan, maka akan sangat mudah ancaman masuk (Praditya, 2016).
Ketiga, pengembangan industri pertahanan yang berlandaskan prinsip-prinsip ekonomi Islam, yang menekankan kemandirian, keadilan, dan keberlanjutan. Kekuatan pertahanan tidak hanya digunakan untuk menghadapi ancaman tetapi juga untuk membantu pemerintah dalam upaya pembangunan nasional (Arwani, 2015).
Keempat, penguatan kerja sama ekonomi dan keamanan di antara negara-negara Muslim dalam kerangka OIC dan organisasi regional lainnya, untuk membangun sistem keamanan kolektif yang efektif. Keamanan kolektif menekankan bahwa suatu negara memerlukan kerja sama dengan negara lain, dan untuk menjaga keamanannya, negara-negara tersebut harus berkomitmen untuk membantu pertahanan anggotanya (Kurnianta, 2022).
Kelima, implementasi Islam Wasathiyah dalam berbagai aspek kehidupan, termasuk dalam bidang pertahanan dan keamanan, untuk mencegah radikalisme dan terorisme. Pengimplementasian Islam Wasathiyah dapat diterapkan dalam 12 aspek kehidupan, yaitu ideologi, politik, ekonomi, diplomasi, kesehatan, teknologi, sosial, budaya, pertahanan, keamanan, agama, dan pendidikan (Budi et al., 2023).

14. Kesimpulan
Ekonomi Islam memiliki peran yang sangat signifikan dan multidimensional dalam bidang keamanan dan pertahanan. Peran ini mencakup berbagai aspek, mulai dari pembiayaan pertahanan melalui sistem fiskal Islam yang adil, pencegahan konflik dan radikalisme melalui pemerataan ekonomi, penguatan ketahanan nasional melalui pembangunan ekonomi yang berkelanjutan, hingga kerja sama keamanan internasional di antara negara-negara Muslim.
Dalam perspektif Islam, keamanan dan pertahanan merupakan fungsi fundamental negara yang harus didukung oleh sistem ekonomi yang kuat dan adil. Pemerintah berperan dalam menjaga keadilan, keamanan, dan menyediakan barang-barang publik, serta memainkan peran aktif dalam perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan kebijakan ekonomi (Khairina, 2024). Dengan mengintegrasikan prinsip-prinsip ekonomi Islam dalam strategi keamanan dan pertahanan, negara-negara Muslim dapat membangun sistem keamanan yang lebih efektif, adil, dan berkelanjutan.
Tantangan ke depan adalah bagaimana mengimplementasikan prinsip-prinsip ekonomi Islam secara konsisten dan komprehensif dalam kebijakan keamanan dan pertahanan, sehingga dapat memberikan kontribusi yang optimal bagi terwujudnya keamanan dan kesejahteraan umat. Ketahanan nasional adalah adanya suatu kesadaran bahwa menjaga kedaulatan bangsa adalah tugas bersama seluruh komponen bangsa dengan terus memberikan makna terhadap gagasan pertahanan dan keamanan nasional (Ghani, 2020). Dengan demikian, ekonomi Islam bukan hanya sebuah sistem ekonomi alternatif, tetapi merupakan fondasi yang kokoh bagi terwujudnya keamanan dan pertahanan yang berkelanjutan dalam perspektif Islam.

Daftar Pustaka
Ana, P., & Sonia, G. (2024). Analisis Anggaran Belanja Negara Perspektif Maqasid Syariah (APBN Tahun 2019-2022). Al-Fiqh, 2(1), 1–11. https://doi.org/10.59996/al-fiqh.v2i1.343
Arwani, A. (2015). Ekonomi Islam salah satu model alternatif strategi merekat-kokohkan NKRI. An-Nisbah Jurnal Ekonomi Syariah, 2(1), 175–198. https://doi.org/10.21274/an.2015.2.1.175-198
Azis, A. (2019). Pengelolaan sektor-sektor publik ekonomi dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah. Ekspose: Jurnal Penelitian Hukum dan Pendidikan, 17(2), 639–652. https://doi.org/10.30863/ekspose.v17i2.120
Budi, S., Widodo, S., & Yulianti, Y. (2023). Implementasi strategi KPPE untuk akselerasi internalisasi Islam Wasathiyah di Indonesia. Jurnal Studi Agama dan Masyarakat, 19(1), 1–11. https://doi.org/10.23971/jsam.v19i1.6351
Ditha, T. M., Ismail, D. E., & Tijow, L. M. (2020). Intelijen Kejaksaan perspektif ketatanegaraan Indonesia dan ketatanegaraan Islam. Al-Mizan, 16(1), 51–74. https://doi.org/10.30603/am.v16i1.1739
Ghani, A. (2020). Ketahanan nasional dalam perspektif Al-Qur'an. Kordinat: Jurnal Komunikasi Antar Perguruan Tinggi Agama Islam, 19(2), 289–302. https://doi.org/10.15408/kordinat.v19i2.18983
Ghianovan, J. (2023). Pertahanan nasional dalam Surat Ali 'Imran ayat 200 menurut penafsiran Hamka dan M. Quraish Shihab. At-Taisir: Journal of Indonesian Tafsir Studies, 3(1), 1–10. https://doi.org/10.51875/attaisir.v3i1.97
Gunawijaya, T., & Untara, I. M. G. S. (2023). Globalisasi dan ancamannya bagi ketahanan nasional dalam aspek ideologi. Veda Jyotih: Jurnal Agama dan Sains, 2(1), 119–128. https://doi.org/10.61330/vedajyotih.v2i1.20
Haloho, F. L. (2021). Tinjauan hukum terhadap organisasi radikalisme di Indonesia. Warta Dharmawangsa, 15(3), 389–396. https://doi.org/10.46576/wdw.v15i3.1360
Handayani, T., & Huda, N. (2023). Relevansi kebijakan fiskal Umar bin Khattab dengan APBN Indonesia 2023. Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam, 9(2), 2759. https://doi.org/10.29040/jiei.v9i2.8824
Hanifan, H. (2021). Blokade Qatar oleh empat negara Semenanjung Arab dilihat dari paradigma konstruktivis. Jurnal PIR: Power in International Relations, 5(2), 97. https://doi.org/10.22303/pir.5.2.2021.97-110
Ibrahim, R. (2018). Pesantren dan pendidikan kebangsaan: Studi tentang buku al-Difâ' 'ani al-Wathân min Ahammi al-Wâjibât 'ala Kulli Wâhidin Minnâ karya Kiai Muhammad Said. Miqot: Jurnal Ilmu-Ilmu Keislaman, 42(1), 148. https://doi.org/10.30821/miqot.v42i1.489
Kambali, M. (2019). Paradigma sistem kapitalisme dan Islam tentang welfare state. JES (Jurnal Ekonomi Syariah), 4(1). https://doi.org/10.30736/jesa.v4i1.55
Khairina, T. (2024). Peran dan fungsi pemerintah dalam perspektif Islam. Journal of International Multidisciplinary Research, 2(8), 198–205. https://doi.org/10.62504/jimr849
Kurnianta, M. N. (2022). Pengimbangan senjata nuklir Iran melalui keamanan kolektif negara Teluk (Gulf Cooperation Council). Jurnal PIR: Power in International Relations, 6(2), 109. https://doi.org/10.22303/pir.6.2.2022.109-121
Lubis, A. F. (2021). Perubahan model ancaman terorisme ditinjau dalam Hukum Tata Negara di Indonesia. Ideas: Jurnal Pendidikan, Sosial dan Budaya, 7(3), 251. https://doi.org/10.32884/ideas.v7i3.382
Matondang, E. (2016). Penanganan isu terorisme dalam kebijakan pertahanan Indonesia pada tahun 2002–2015. Jurnal Pertahanan dan Bela Negara, 6(1). https://doi.org/10.33172/jpbh.v6i1.296
Muhaimin, R., Umar, N., & Ayuningtyas, D. (2022). Dunia Islam di antara rivalitas Amerika Serikat dan Tiongkok. Dauliyah: Journal of Islamic and International Affairs, 7(2), 73. https://doi.org/10.21111/dauliyah.v7i2.8500
Muis, A. R. C., & Matin, U. A. (2022). The Saudi Arabian women military existence in the Islamic perspective. Buletin Al-Turas, 28(2), 171–184. https://doi.org/10.15408/bat.v28i2.25488
Mustofa, A. Z. (2021). Analisis kerja sama Indonesia–Arab Saudi dalam penanggulangan kejahatan terorisme. Jurnal PIR: Power in International Relations, 5(2), 175. https://doi.org/10.22303/pir.5.2.2021.175-190
Naskur, N. (2016). Hukum Islam dan pranata sosial (sebuah kajian makna teks nash). Jurnal Ilmiah Al-Syir'ah, 1(2). https://doi.org/10.30984/as.v1i2.195
Pangestuti, D. S. (2020). Peran lembaga kepolisian dalam perspektif Fiqh Siyasah. Al-Qanun: Jurnal Pemikiran dan Pembaharuan Hukum Islam, 22(2), 401–423. https://doi.org/10.15642/alqanun.2019.22.2.401-423
Praditya, Y. (2016). Optimalisasi sinergitas TNI-Polri-Sipil dalam menghadapi ancaman radikalisme dan terorisme di Indonesia. Jurnal Pertahanan dan Bela Negara, 6(1). https://doi.org/10.33172/jpbh.v6i1.293
Qomariyah, P., & Rizqa, C. S. (2023). Studi pranata Islam (politik, ekonomi, dan hukum). Cendekia: Jurnal Studi Keislaman, 9(1), 92–107. https://doi.org/10.37348/cendekia.v9i1.281
Rafsanjani, H. (2017). Peranan pemerintah dan aturan Al-Qur'an. Jurnal Masharif Al-Syariah: Jurnal Ekonomi dan Perbankan Syariah, 2(2). https://doi.org/10.30651/jms.v2i2.942
Rahmawati, N., & Fadlillah, S. (2024). Saudi Arabia antara rivalitas Amerika Serikat dan China. JIIP: Jurnal Ilmiah Ilmu Pendidikan, 7(3), 2450–2462. https://doi.org/10.54371/jiip.v7i3.3571
Rigoasmarputra. (2021a). Makalah ujian mahasiswa: Fungsi negara. https://doi.org/10.31219/osf.io/e9bav
Rigoasmarputra. (2021b). Makalah ujian mahasiswa: Fungsi negara. https://doi.org/10.31219/osf.io/qhrd4
Rizal, L. F. (2020). Perspektif Siyâsah Syar'iyyah tentang darurat negara dalam penanganan pandemi Covid-19. Adliya: Jurnal Hukum dan Kemanusiaan, 14(1), 41–64. https://doi.org/10.15575/adliya.v14i1.8404
RS, I. R. (2020). Urgensi wajib militer pada negara yang majemuk. Lex Librum: Jurnal Ilmu Hukum, 9(2). https://doi.org/10.46839/lljih.v9i2.657
Sagala, V., Sinaga, S., Purba, K., & Yunita, S. (2024). Dinamika kesadaran masyarakat khususnya generasi muda akan pertahanan dan semangat bela negara demi terwujudnya tujuan nasional Indonesia. IJEDR: Indonesian Journal of Education and Development Research, 2(1), 166–171. https://doi.org/10.57235/ijedr.v2i1.1622
Sahidin, A. (2022). Pembebasan Baitul Maqdis oleh Shalahuddin al-Ayyubi 570–583: Studi analisis historis. Agastya: Jurnal Sejarah dan Pembelajarannya, 12(2), 117–138. https://doi.org/10.25273/ajsp.v12i2.9599
Santosa, E., Soehadha, M., & Heri, S. (2021a). Pertahanan negara, realitas sosial keagamaan, dan ancaman non-militer di Yogyakarta. Asketik, 5(1), 31–46. https://doi.org/10.30762/ask.v5i1.2931
Santosa, E., Soehadha, M., & Heri, S. (2021b). Pertahanan negara, realitas sosial keagamaan, dan ancaman non-militer di Yogyakarta. Asketik, 5(1), 43–64. https://doi.org/10.30762/asketik.v5i1.116
Santoso, A. D. R. B., Santoso, P., & Malik, I. (2022). Peran Polda Riau dalam mencegah radikalisme dan terorisme dalam rangka mewujudkan keamanan nasional di daerah. The Indonesian Journal of Politics and Policy (IJPP), 4(1), 63–73. https://doi.org/10.35706/ijpp.v4i1.6480
Sarjito, A. (2023). Agama Islam, militansi, dan pertahanan negara: Kebijakan menjaga keseimbangan. Himmah: Jurnal Kajian Islam Kontemporer, 7(2), 776–806. https://doi.org/10.47313/jkik.v7i2.2866
Sonta, A. (2017). Pemolisian di era globalisme: Analisis faktor perubahan lingkungan ekonomi dan perkembangan terorisme. Jurnal Keamanan Nasional, 3(2). https://doi.org/10.31599/jkn.v3i2.84
Tage, P. K. S. (2020). Politik perang dan perampasan anggaran sektor kesehatan. Jurnal Penelitian Politik, 17(1), 31. https://doi.org/10.14203/jpp.v17i1.844
Ubaidillah, A. (2018). Ekonomi politik Islam: Pendekatan maqasid al-shari'ah. JES (Jurnal Ekonomi Syariah), 3(1), 115–129. https://doi.org/10.30736/jes.v3i1.55
Wijaya, S., & Ribawati, E. (2024). Sejarah dan implikasi pasca kejadian serangan terorisme Bom Bali terhadap evolusi hubungan bilateral Indonesia–Australia. Estoria: Journal of Social Science and Humanities, 4(2), 581–598. https://doi.org/10.30998/je.v4i2.2339
di

Tidak ada komentar:

Posting Komentar