00699 - Strategi Peningkatan Kualitas Dan Kuantitas Sumber Daya Manusia Keuangan Syariah: Regulasi, Kompetensi, Dan Pengembangan Institusional

AFANIN MEDIA UTAMA



Abstrak
Industri keuangan syariah di Indonesia menghadapi tantangan serius dalam penyediaan sumber daya manusia (SDM) yang kompeten, baik dari sisi kuantitas maupun kualitas. Artikel ini mengkaji dua pilar utama strategi pengembangan SDM keuangan syariah, yaitu: (1) regulasi yang memudahkan pelaku ekonomi syariah, mencakup panduan sistem margin pembiayaan, pembentukan agen sertifikasi halal untuk UMKM, serta regulasi porsi dana CSR bank syariah; dan (2) peningkatan kompetensi SDM melalui program akselerasi sertifikasi dan pelatihan intensif oleh Lembaga Pengembangan Perbankan Indonesia (LPPI). Metode yang digunakan adalah kajian literatur sistematis terhadap berbagai penelitian yang relevan. Hasil kajian menunjukkan bahwa permasalahan SDM keuangan syariah bersifat multidimensional, meliputi ketidakseimbangan kompetensi antara bidang keuangan dan syariah, keterbatasan lembaga pendidikan dan pelatihan, serta kelemahan kerangka regulasi yang ada. Penyelesaian permasalahan ini memerlukan sinergi antara pemerintah, regulator, lembaga keuangan syariah, perguruan tinggi, dan organisasi profesi dalam mengimplementasikan strategi yang komprehensif dan terkoordinasi.

Kata Kunci: Sumber Daya Manusia, Keuangan Syariah, Regulasi, Kompetensi, Sertifikasi

Abstract
The Islamic finance industry in Indonesia faces serious challenges in providing competent human resources (HR), both in terms of quantity and quality. This article examines two main pillars of Islamic finance HR development strategy, namely: (1) regulations that facilitate Islamic economic actors, including financing margin system guidelines, the establishment of halal certification agencies for SMEs, and regulations on the CSR fund allocation of Islamic banks; and (2) improving HR competency through accelerated certification programs and intensive training by the Indonesian Banking Development Institute (LPPI). The method used is a systematic literature review of relevant studies. The results show that Islamic finance HR problems are multidimensional, including competency imbalances between finance and sharia fields, limited educational and training institutions, and weaknesses in the existing regulatory framework. Resolving these issues requires synergy among the government, regulators, Islamic financial institutions, universities, and professional organizations in implementing a comprehensive and coordinated strategy.

Keywords: Human Resources, Islamic Finance, Regulation, Competency, Certification

1. Pendahuluan
Industri keuangan syariah di Indonesia telah menunjukkan perkembangan yang cukup signifikan dalam beberapa dekade terakhir. Pertumbuhan aset keuangan syariah terus meningkat dari tahun ke tahun, sebagaimana tercermin dari data Otoritas Jasa Keuangan (OJK) yang menunjukkan pertumbuhan aset perbankan syariah yang konsisten (Safitri et al., 2021). Namun demikian, pertumbuhan kelembagaan dan aset tersebut tidak selalu diimbangi dengan ketersediaan sumber daya manusia (SDM) yang memadai, baik dari sisi kuantitas maupun kualitas (Kusumadewi et al., 2022). Kondisi ini menjadi tantangan serius yang harus diatasi secara sistematis melalui strategi yang komprehensif, mencakup aspek regulasi yang mendukung pelaku ekonomi syariah, peningkatan kompetensi SDM, serta penguatan kelembagaan pendidikan dan pelatihan di bidang keuangan syariah.
Permasalahan SDM di industri keuangan syariah bersifat multidimensional. Di satu sisi, terdapat kesenjangan antara pertumbuhan lembaga keuangan syariah dengan ketersediaan tenaga kerja yang berkompeten di bidang syariah (Ibrahim, 2013). Di sisi lain, regulasi yang ada belum sepenuhnya mengakomodasi kebutuhan operasional lembaga keuangan syariah agar dapat bersaing secara setara dengan sistem konvensional (Hayati, 2014). Artikel ini membahas secara komprehensif dua pilar utama strategi pengembangan SDM keuangan syariah: pertama, regulasi yang memudahkan pelaku ekonomi syariah; dan kedua, peningkatan kompetensi SDM keuangan syariah.

2. Regulasi yang Memudahkan Pelaku Ekonomi Syariah
2.1 Urgensi Regulasi yang Akomodatif
Regulasi merupakan salah satu faktor paling fundamental dalam mendorong pertumbuhan industri keuangan syariah. Tanpa regulasi yang memadai dan akomodatif, pelaku ekonomi syariah akan kesulitan bersaing dengan sistem konvensional yang telah lebih mapan (Hayati, 2014). Penelitian menunjukkan bahwa peraturan yang berlaku belum sepenuhnya mengakomodasi operasional bisnis di perbankan syariah, mengingat adanya sejumlah perbedaan dengan bisnis di perbankan konvensional, sehingga ketentuan-ketentuan yang ada masih perlu disesuaikan agar memenuhi ketentuan syariah (Hayati, 2014).
Kondisi ini diperparah oleh fakta bahwa regulasi yang tersedia belum mengatur secara memadai mengenai pengembangan dan penyeleksian jasa halal di Indonesia (Azwar, 2023). Sementara itu, para pelaku ekonomi syariah sangat mengharapkan regulasi yang dapat memudahkan mereka untuk berekspansi, bukan justru membatasi. Ketidakselarasan regulasi antara sistem syariah dan konvensional menciptakan hambatan struktural yang menghambat pertumbuhan aset keuangan syariah secara keseluruhan (Mahmudah & Putra, 2020).
Dalam konteks persaingan global, regulasi yang tidak berpihak pada sektor keuangan syariah mengakibatkan perbankan syariah Indonesia masih kalah bersaing dibandingkan negara-negara lain seperti Malaysia (Arwani, 2016). Oleh karena itu, reformasi regulasi yang berpihak pada kepentingan pelaku usaha syariah menjadi kebutuhan yang mendesak untuk meningkatkan pertumbuhan aset keuangan syariah secara berkelanjutan (Ibrahim, 2013).

2.2 Mengakomodasi Kepentingan Pelaku Usaha: Panduan Sistem Margin
Salah satu aspek regulasi yang perlu mendapat perhatian serius adalah penentuan margin pembiayaan di industri keuangan syariah. Ketidakjelasan panduan mengenai sistem margin pembiayaan menjadi salah satu hambatan bagi pelaku usaha dalam memanfaatkan layanan keuangan syariah secara optimal (Asiyah, 2018). Dalam konteks ini, pembuatan buku panduan sistem margin bagi industri keuangan syariah menjadi sangat relevan sebagai upaya untuk memberikan kepastian dan transparansi bagi seluruh pemangku kepentingan.
Penelitian menunjukkan bahwa strategi kebijakan yang paling efektif untuk mengatasi masalah bank syariah adalah dengan menerapkan strategi yang diarahkan pasar, di mana kebijakan dimaksudkan untuk mengarahkan pengembangan bank syariah agar tetap berjalan sesuai syariah ke arah tujuan pembangunan yang diinginkan (Asiyah, 2018). Dalam hal ini, regulasi mengenai margin pembiayaan harus mempertimbangkan aspek keadilan bagi nasabah sekaligus keberlanjutan operasional lembaga keuangan syariah.
Lebih jauh, peningkatan kompetensi SDM dalam hal investasi keuangan dan perbankan, soft skill, dan ke-syariah-an menjadi sangat penting, namun kondisi ini masih langka di perbankan syariah karena terbatasnya aspek lembaga pendidikan dan pelatihan dalam bidang perbankan syariah (Manajemen Kompetensi Sumber Daya Manusia Bank Syariah Berbasis Prinsip-Prinsip Syariah Menuju Qualified ASEAN Bank, 2018). Oleh karena itu, panduan sistem margin yang komprehensif harus disertai dengan program pelatihan yang memadai bagi SDM yang akan mengimplementasikannya.
Regulasi yang mengakomodasi kepentingan pelaku usaha juga harus mempertimbangkan aspek persaingan yang sehat antara lembaga keuangan syariah dengan konvensional. Lembaga keuangan syariah sering kali harus bersaing dengan lembaga keuangan konvensional yang lebih mapan dalam hal daya tarik dan ketersediaan SDM, sehingga persaingan ini dapat menjadi kendala dalam menarik dan mempertahankan tenaga kerja terampil di lembaga keuangan syariah (Waldelmi et al., 2023). Regulasi yang tepat dapat menciptakan level playing field yang lebih adil bagi industri keuangan syariah.

2.3 Pembentukan Agen Pengurusan Sertifikasi Halal untuk UMKM
Sertifikasi halal merupakan salah satu instrumen penting dalam ekosistem ekonomi syariah, terutama bagi pelaku usaha menengah dan kecil. Namun, proses pengurusan sertifikasi halal masih menghadapi berbagai kendala, terutama bagi UMKM yang memiliki keterbatasan sumber daya (Arsil et al., 2022). Data menunjukkan bahwa UMKM di bidang makanan dan minuman yang telah memiliki sertifikat halal pada tahun 2019 hanya sebanyak 69.577 unit atau setara dengan 0,11 persen dari sekitar 65 juta UMKM yang terdaftar di Kementerian Koperasi dan UKM pada tahun 2019 (Arsil et al., 2022).
Beberapa kendala UMKM dalam mendapatkan sertifikasi halal antara lain: kurangnya edukasi dan sosialisasi mengenai kewajiban sertifikasi halal, biaya yang dikeluarkan dalam pengurusan sertifikasi halal cukup besar, dan kurangnya SDM yang memiliki kemampuan mengenai sistem jaminan halal yang cukup kompleks (Arsil et al., 2022). Kondisi ini menunjukkan perlunya pembentukan agen-agen pengurusan sertifikasi halal yang dapat membantu UMKM dalam proses sertifikasi.
Terbatasnya lembaga sertifikasi profesi ekonomi syariah dan tenaga ahli tersertifikasi di bidang ekonomi syariah juga menjadi kelemahan yang perlu diatasi (Azwar, 2023). Selain tenaga ahli di bidang perbankan syariah, pemerintah juga dihadapkan pada kurangnya jumlah tenaga ahli seperti tenaga surveyor untuk proses sertifikasi halal, yang mengakibatkan biaya sertifikasi menjadi mahal (Azwar, 2023). Pembentukan agen-agen sertifikasi halal yang tersebar di berbagai daerah dapat menjadi solusi untuk mengatasi permasalahan ini.
Strategi kerja sama antara Halal Center dengan berbagai institusi pendukung menjadi sangat relevan dalam konteks ini. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tujuan pengembangan kerja sama Halal Center adalah untuk membantu mempercepat UMKM dalam memperoleh sertifikasi halal (Arsil et al., 2022). Strategi pemanfaatan dana pendampingan pemerintah dianggap lebih efektif, dan kerja sama Halal Center dengan institusi lain dapat melalui pemanfaatan dana-dana pendampingan pemerintah dan swasta, termasuk dana CSR (Arsil et al., 2022).
Pemerintah telah berkomitmen membebaskan biaya sertifikasi halal bagi pelaku usaha mikro sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 57 Tahun 2021 (Arsil et al., 2022). Kebijakan ini perlu diikuti dengan pembentukan agen-agen sertifikasi yang memadai agar komitmen tersebut dapat direalisasikan secara efektif di lapangan. Ekosistem industri halal yang mencakup regulasi, kebijakan, proses, prosedur, peraturan, dan hukum yang mengarahkan pemangku kepentingan menuju kepatuhan syariah menjadi sangat penting untuk dibangun secara sistematis (Nasution, 2020).

3. Peningkatan Kompetensi SDM Keuangan Syariah
3.1 Kondisi Terkini SDM Keuangan Syariah
Permasalahan SDM di industri keuangan syariah Indonesia telah lama menjadi perhatian berbagai pihak. Dari sisi ketersediaan SDM, permasalahan yang dihadapi saat ini adalah minimnya kuantitas SDM dan kualitas kompetensi yang masih rendah (Ibrahim, 2013). Industri keuangan syariah masih didominasi oleh SDM konvensional yang dibekali pelatihan singkat perbankan syariah sekitar 90 persen, sementara sisanya sekitar 10 persen berlatar belakang syariah (Ibrahim, 2013).
Kondisi ini diperparah oleh fakta bahwa 70% SDM yang ada di lembaga keuangan syariah, terutama yang menduduki jabatan manajerial di level menengah dan atas, berasal dari bank konvensional (Kusumadewi et al., 2022). Sementara itu, gap antara lulusan perguruan tinggi dan kompetensi praktis yang dibutuhkan di dunia kerja, serta mahalnya biaya pelatihan dan pengembangan untuk menciptakan SDM yang profesional, menjadi kendala utama dalam pemenuhan kebutuhan SDM perbankan syariah (Kusumadewi et al., 2022).
Berdasarkan data Ikatan Akuntan Indonesia tahun 2020, hanya ada sekitar 97 orang yang memiliki sertifikat pendidikan/pelatihan di bidang syariah (Jusri & Maulidha, 2020). Angka ini sangat tidak sebanding dengan jumlah lembaga keuangan syariah yang terus berkembang. Berdasarkan data Statistik Perbankan Syariah dari OJK, pertumbuhan lembaga keuangan syariah, terkhusus bank syariah hingga Juni 2019 di Indonesia berjumlah 189 bank syariah yang terdiri dari 14 Bank Umum Syariah (BUS), 164 Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS), dan 20 Unit Usaha Syariah (UUS) (Jusri & Maulidha, 2020).
Kurangnya penyerapan lulusan dari program studi ekonomi syariah dikarenakan tidak sesuainya kurikulum dengan kemampuan yang dibutuhkan oleh industri keuangan syariah (Azwar, 2023). Kondisi ini menciptakan paradoks di mana di satu sisi terdapat banyak lulusan program studi ekonomi syariah, namun di sisi lain industri keuangan syariah masih kekurangan SDM yang kompeten (Syaifullah, 2019). Tema tentang SDM ini menjadi salah satu alasan utama mengapa syariah belum bisa berkembang secara maksimal di Indonesia (Manajemen Kompetensi Sumber Daya Manusia Bank Syariah Berbasis Prinsip-Prinsip Syariah Menuju Qualified ASEAN Bank, 2018).

3.2 Program Akselerasi Sertifikasi SDM
Program akselerasi sertifikasi merupakan salah satu strategi kunci dalam meningkatkan kompetensi SDM keuangan syariah. Sertifikasi kompetensi memiliki peranan yang paling penting bagi lembaga keuangan, karena diperlukan untuk mengukur kapasitas dan kapabilitas tenaga kerja yang menjalankan bisnis di bidang keuangan (Rahayu, 2020). Sertifikasi kompetensi merupakan kebijakan yang dibuat pemerintah untuk peningkatan kompetensi keahlian karyawan di Indonesia, dan dapat dimanfaatkan untuk mempercepat karier pegawai, kinerja pegawai, dan kompetisi di antara karyawan lainnya (Rahayu, 2020).
Program akselerasi sertifikasi untuk SDM yang sedang atau akan bekerja di industri yang menjadi ruang lingkup ekonomi dan keuangan syariah menjadi sangat relevan (Azwar, 2023). Beberapa program strategis yang dapat dilakukan antara lain: program akselerasi sertifikasi, program akselerasi standarisasi kurikulum lembaga pendidikan, pembuatan pusat data ekonomi syariah, dan pemetaan perguruan tinggi yang dapat berspesialisasi mengembangkan riset ekonomi syariah tertentu (Azwar, 2023).
Sertifikasi auditor syariah dianggap penting untuk diimplementasikan mengingat sertifikasi dapat meningkatkan kompetensi dan profesionalisme auditor syariah dalam melaksanakan tugasnya (Dewi & Sawarjuwono, 2019). Namun selama ini kebanyakan lembaga keuangan syariah melaksanakan sendiri pelatihan bagi auditor syariah tanpa adanya kepastian akan kelayakan pengetahuan serta kemampuan para pelatihnya, sehingga sertifikasi tetap menjadi media utama dalam menjamin kompetensi yang dimiliki oleh auditor syariah (Dewi & Sawarjuwono, 2019).
Di negara-negara lain yang telah memiliki auditor syariah, materi untuk sertifikasi meliputi teori mengenai keuangan dan perbankan Islam, konsep dasar audit, standar audit menurut Accounting and Auditing Organization for Islamic Financial Institutions (AAOIFI), regulasi kesesuaian syariah, dan prosedur audit syariah (Sembilan & Haryono, 2020). Oleh karena itu, perlu adanya tambahan sertifikasi bagi pihak-pihak yang terjun dalam bidang syariah, terutama menjadi auditor lembaga keuangan syariah (Sembilan & Haryono, 2020).
Beberapa langkah yang dapat diambil dalam program akselerasi sertifikasi antara lain: mengikuti ujian sertifikasi akuntansi umum dan syariah, baik sertifikasi yang disediakan oleh IAI, AAOIFI, ataupun lembaga lainnya; mengikuti Shariah Audit in Islamic Finance Workshop; dan mengikuti Shariah Audit Certificate Course (Jusri & Maulidha, 2020). Program-program ini dirancang untuk membekali SDM dengan pengetahuan dan keterampilan yang komprehensif dalam bidang keuangan syariah.
Sertifikasi auditor syariah juga akan memperkaya para auditor syariah dengan pengalaman pendidikan, keahlian dalam bidang syariah dan audit, mendapatkan informasi, dan tools bisnis yang dapat diterapkan dalam organisasi atau lingkungan bisnis (Izzatika & Lubis, 2019). Dengan demikian, program akselerasi sertifikasi tidak hanya meningkatkan kompetensi individual, tetapi juga berkontribusi pada peningkatan kualitas tata kelola lembaga keuangan syariah secara keseluruhan.
Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat hubungan antara kepemilikan sertifikasi kompetensi dan seleksi penerimaan frontliners bank syariah (Rahayu, 2020). Pelamar yang memiliki sertifikat kompetensi diprioritaskan karena memberikan manfaat berupa mendapatkan tenaga kerja yang kompeten dan siap kerja, mengurangi biaya pelatihan tenaga kerja, dan bank dapat lebih cepat mencapai target yang ditetapkan manajemen (Rahayu, 2020).

3.3 Pelatihan Intensif oleh Lembaga Pengembangan Perbankan Indonesia (LPPI)
Lembaga Pengembangan Perbankan Indonesia (LPPI) memiliki peran strategis dalam meningkatkan kompetensi SDM perbankan syariah. Dalam proses pelatihan di Unit Usaha Syariah, berbagai pihak yang dianggap kompeten dalam memberikan pelatihan atau training tentang bank syariah dilibatkan, di antaranya Pelatihan Dasar Perbankan Syariah (PDPS), LPPI, Asbisindo, dan lembaga lain yang melakukan pelatihan (Mulato, 2018).
Pelatihan intensif yang diberikan oleh LPPI kepada bank syariah mencakup berbagai aspek, mulai dari pengenalan dasar-dasar keuangan dan perbankan Islam hingga materi lanjutan seperti manajemen risiko, analisis keuangan, dan akuntansi syariah (Kurniawan et al., 2022). Pelatihan ini sangat penting mengingat bahwa pelatihan dan pengembangan karyawan menjadi kunci utama dalam menciptakan SDM yang berkualitas dan profesional (Ardista et al., 2024).
Dalam konteks pengembangan SDM bank syariah, perlu adanya interkoneksi kerja sama antara pelaku lembaga keuangan syariah dan pihak lainnya untuk mendirikan sebuah pusat pendidikan dan pelatihan pelaku keuangan syariah (Hasan & Maulana, 2021). Pelatihan ini dimaksudkan untuk mencetak tenaga ahli guna memenuhi gap yang terjadi antara kebutuhan industri dan ketersediaan SDM yang kompeten (Hasan & Maulana, 2021).
Penelitian menunjukkan bahwa biaya pendidikan dan pelatihan yang meningkat secara signifikan, disertai dengan peningkatan kualitas pelatihan, mampu mendorong market share perbankan syariah (Budhijana, 2022). Hal ini membuktikan bahwa investasi dalam pelatihan SDM memiliki dampak langsung terhadap pertumbuhan aset dan pangsa pasar keuangan syariah. Oleh karena itu, LPPI perlu memberikan pelatihan secara intensif dan berkelanjutan kepada bank syariah sebagai bagian dari strategi pengembangan industri keuangan syariah secara keseluruhan.
Dalam rangka peningkatan kualitas dan standar SDM di perbankan syariah, Bank Indonesia telah melakukan beberapa langkah penyempurnaan seperti ketentuan fit and proper test dalam menyeleksi pemilik dan pengurus, program sertifikasi, dan memfasilitasi peningkatan keterampilan dan pengetahuan SDM melalui pelatihan-pelatihan (Puteri, 2015). Langkah-langkah ini perlu terus diperkuat dan diperluas cakupannya melalui peran aktif LPPI.
Pelatihan yang diberikan oleh LPPI juga harus mencakup aspek spiritualitas dan nilai-nilai Islam, mengingat bahwa SDM bank syariah harus memiliki model yang berbeda dengan bank konvensional karena linear dengan ekonomi Islam yang mengandung nilai-nilai Islam (Kurnia, 2020). Manajemen sumber daya manusia Islami mampu memenuhi SDM yang paham akan ilmu ekonomi dan ilmu syariah sekaligus (Trimulato, 2018).

3.4 Regulasi Porsi Dana CSR Bank Syariah untuk Pengembangan Ekonomi Syariah
Corporate Social Responsibility (CSR) bank syariah memiliki potensi besar untuk berkontribusi pada pengembangan ekonomi syariah secara lebih luas. Kontribusi bank syariah untuk mencapai tujuan sosial ekonomi Islam dapat dijalankan melalui pendayagunaan dana sosial bank syariah yang terdiri dari dua sektor, yaitu sektor zakat dan sektor Corporate Social Responsibility (CSR) (Andrean, 2023). Semakin banyak jumlah bank syariah yang beroperasi di Indonesia, semestinya akan turut meningkatkan jumlah zakat perusahaan dan CSR yang dapat dihimpun dan didayagunakan (Andrean, 2023).
Regulasi terkait porsi dana CSR dari bank syariah yang seharusnya digunakan untuk kepentingan pengembangan ekonomi syariah menjadi sangat penting. Ruang lingkup audit syariah yang meliputi laporan keuangan (termasuk Islamic Social Report dan CSR) menjadi bagian dari tanggung jawab lembaga keuangan syariah (Jusri & Maulidha, 2020). Praktik CSR di perbankan syariah memiliki tujuan untuk mewujudkan maqasid syariah (tujuan syariah) dan menjaga maslahah bagi umat sebagai bentuk ketakwaan kepada Allah Swt. (Widiastuti & Firman, 2019).
Kerja sama Halal Center dengan institusi lain dapat melalui pemanfaatan dana-dana pendampingan pemerintah dan swasta, termasuk dana CSR (Arsil et al., 2022). Dalam konteks ini, dana CSR bank syariah dapat diarahkan untuk mendukung program sertifikasi halal bagi UMKM, pengembangan SDM ekonomi syariah, dan berbagai program pemberdayaan ekonomi umat lainnya. Zakat perusahaan dan CSR sebagai komponen dana sosial bank syariah merupakan dua konsep yang saling berkaitan erat, dan bank syariah dapat membantu masyarakat melalui penyaluran zakat perusahaan dan CSR, salah satunya adalah dalam bentuk pemberdayaan UMKM secara produktif (Andrean, 2023).
Penelitian menunjukkan bahwa pengukuran untuk rasio pengembangan SDM didasarkan pada alokasi yang dikeluarkan bank syariah dalam upaya mengembangkan kapabilitas karyawan (SDM), yang digunakan sebagai salah satu rasio untuk mengukur kinerja sosial melalui pengadaan pendidikan, pelatihan, atau alokasi beban penelitian bidang ekonomi syariah nasional (Dewindaru et al., 2019). Dengan demikian, regulasi yang mewajibkan porsi tertentu dari dana CSR bank syariah untuk pengembangan ekonomi syariah akan memberikan dampak ganda: meningkatkan kinerja sosial bank syariah sekaligus memperkuat ekosistem ekonomi syariah secara keseluruhan.
Bank syariah memiliki karakter yang berbeda dengan bank konvensional karena nilai-nilai Islam yang rahmatan lil'alamin di dalamnya membuat bank syariah memiliki "wajah sosial" (Widiastuti & Firman, 2019). Oleh karena itu, regulasi yang mengatur porsi dana CSR untuk pengembangan ekonomi syariah sejalan dengan karakter dan misi sosial bank syariah itu sendiri. Regulasi ini juga dapat mendorong bank syariah untuk lebih aktif berkontribusi dalam pengembangan SDM ekonomi syariah, yang pada akhirnya akan meningkatkan pertumbuhan aset keuangan syariah secara keseluruhan.

4. Tantangan dan Hambatan dalam Implementasi Strategi
4.1 Ketidakseimbangan Kompetensi SDM
Salah satu tantangan terbesar dalam pengembangan SDM keuangan syariah adalah ketidakseimbangan kompetensi antara bidang keuangan/akuntansi dengan bidang syariah. Tidak seimbangnya kompetensi di bidang keuangan dan akuntansi dengan bidang syariah, sertifikasi yang belum optimal, dan minimnya lembaga pendidikan serta pelatihan yang menyediakan kurikulum akuntansi/audit syariah memengaruhi minimnya auditor syariah yang kompeten di Indonesia (Jusri & Maulidha, 2020).
Isu-isu terkait kompetensi Dewan Pengawas Syariah (DPS) mencakup: ketidakseimbangan kompetensi DPS dalam akuntansi dan keuangan dengan kompetensi di bidang syariah; sertifikasi DPS di Indonesia yang belum optimal; dan masih kurangnya perguruan tinggi yang menyediakan program studi akuntansi syariah sehingga DPS yang ada masih terbatas (Izzatika & Lubis, 2019). Kondisi ini mencerminkan permasalahan struktural yang memerlukan solusi sistematis dan jangka panjang.
Dari sisi personal yang menempati posisi DPS, lebih banyak dipilih berdasarkan latar belakang keagamaan semata, tanpa memperhatikan kemampuan dan pemahaman terhadap prinsip-prinsip syariah, belum lagi terhadap kemampuan audit terhadap kepatuhan syariah dari implementasi produk syariah (Waldelmi et al., 2023). Kondisi ini menunjukkan perlunya reformasi dalam sistem rekrutmen dan pengembangan SDM di lembaga keuangan syariah.

4.2 Keterbatasan Lembaga Pendidikan dan Pelatihan
Minimnya auditor syariah yang kompeten di Indonesia diakibatkan oleh ketersediaan lembaga berupa pendidikan serta pelatihan yang masih sangat minim, kemudian juga kurikulum akuntansi/audit syariah yang kurang memadai, dan sertifikasi yang diadakan di Indonesia belum optimal (Sembilan & Haryono, 2020). Sejauh ini, lembaga pendidikan tinggi di Indonesia yang dapat memenuhi kebutuhan akan auditor syariah masih relatif sedikit jumlahnya (Sembilan & Haryono, 2020).
Kurangnya lembaga pendidikan dan sertifikasi bagi auditor syariah di Indonesia menjadi alasan utama mengapa orang masih meragukan kompetensi seorang auditor syariah (Dewi & Sawarjuwono, 2019). Sertifikasi akuntansi syariah yang dilakukan oleh Ikatan Akuntan Indonesia terbatas hanya pada teknik akuntansi saja dan tidak menyinggung aspek audit syariah, sehingga diperlukan sertifikasi tambahan mengenai kompetensi audit syariah (Dewi & Sawarjuwono, 2019).
Kondisi ini berbeda dengan negara-negara lain yang telah memiliki lembaga pelatihan untuk mengembangkan auditor yang kompeten, seperti di Malaysia yang telah ada Institute of Banking and Finance Institution (IBFIM), International Centre for Education Islamic Finance (INCEIF), Centre for Research and Training (CERT), dan REDmoney (Izzatika & Lubis, 2019). Indonesia perlu belajar dari pengalaman negara-negara tersebut dalam membangun ekosistem pendidikan dan pelatihan keuangan syariah yang komprehensif.

4.3 Tantangan Regulasi
Masalah regulasi standar audit syariah yang belum memadai menjadi permasalahan utama dalam hal regulasi (Dewi & Sawarjuwono, 2019). Kendala lainnya yang sangat penting dari aspek hukum yaitu masalah regulasi standar audit syariah yang belum memadai, kurangnya dukungan dari pemerintah, serta tidak adanya kerangka kerja audit syariah (Sembilan & Haryono, 2020). Kondisi ini menciptakan ketidakpastian bagi pelaku industri keuangan syariah dalam menjalankan operasionalnya.
Regulasi yang ada masih perlu disesuaikan agar memenuhi ketentuan syariah, dan peraturan yang berlaku belum sepenuhnya mengakomodasi operasional bisnis di perbankan syariah (Hayati, 2014). Sementara itu, regulasi yang tersedia belum mengatur mengenai pengembangan dan penyeleksian jasa halal di Indonesia (Azwar, 2023). Kondisi ini menunjukkan perlunya reformasi regulasi yang komprehensif dan sistematis untuk mendukung pertumbuhan industri keuangan syariah.

5. Rekomendasi Strategis
5.1 Penguatan Ekosistem Regulasi
Untuk mendorong pertumbuhan aset keuangan syariah, diperlukan penguatan ekosistem regulasi yang mencakup berbagai aspek. Pertama, perlu ada regulasi yang secara khusus mengatur margin pembiayaan di industri keuangan syariah, disertai dengan panduan teknis yang dapat diimplementasikan oleh seluruh pelaku industri. Kedua, regulasi mengenai sertifikasi halal perlu diperkuat dengan pembentukan agen-agen sertifikasi yang tersebar di berbagai daerah untuk memudahkan akses UMKM (Arsil et al., 2022).
Ketiga, perlu ada regulasi yang mengatur porsi dana CSR bank syariah untuk pengembangan ekonomi syariah, termasuk untuk program pelatihan dan sertifikasi SDM (Andrean, 2023). Keempat, regulasi mengenai standar kompetensi SDM keuangan syariah perlu diperkuat, termasuk persyaratan sertifikasi bagi SDM yang bekerja di lembaga keuangan syariah (Rahayu, 2020). Kelima, perlu ada regulasi yang mendorong kerja sama antara lembaga keuangan syariah dengan perguruan tinggi dalam pengembangan kurikulum yang sesuai dengan kebutuhan industri (Syaifullah, 2019).

5.2 Pengembangan Program Sertifikasi yang Komprehensif
Program sertifikasi yang komprehensif perlu dikembangkan untuk mencakup seluruh aspek kompetensi yang dibutuhkan oleh SDM keuangan syariah. Diperlukan kerja sama antara lembaga yang memfasilitasi sertifikasi seperti IAI dengan para pelaku yang berkecimpung dalam bidang syariah, misalnya AAOIFI, untuk membentuk pusat pelatihan (training center) bagi auditor syariah (BAJ et al., 2023). Program sertifikasi ini harus mencakup materi yang komprehensif, mulai dari teori keuangan dan perbankan Islam, konsep dasar audit, standar audit menurut AAOIFI, regulasi kesesuaian syariah, hingga prosedur audit syariah (Sembilan & Haryono, 2020).
Berbagai pihak, baik pemerintah maupun IAI selaku organisasi profesi akuntan, harus mendukung perkembangan sumber daya manusia yang dapat menduduki profesi akuntan syariah, baik melalui regulasi yang mengatur kebutuhan akuntan syariah di sektor-sektor Mikro Kecil Menengah, korporasi, maupun sektor pemerintahan (Estutik & Firmansyah, 2020). Selain itu, juga dapat diberikan subsidi pelatihan profesi akuntan syariah agar pasar tenaga kerja yang memerlukan profesi akuntan syariah dapat terpenuhi (Estutik & Firmansyah, 2020).

5.3 Penguatan Peran LPPI dan Lembaga Pelatihan
LPPI dan lembaga pelatihan lainnya perlu memperkuat perannya dalam pengembangan SDM keuangan syariah. Alternatif solusi yang dapat dilakukan dalam hal penguatan manajemen syariah pada lembaga keuangan syariah antara lain training intensif untuk SDM dan penggerak lembaga keuangan syariah, sehingga SDM mempunyai kelebihan dan kemampuan yang andal dalam menjalankan lembaga keuangan syariah (Arifin, 2017). Selain itu, juga perlu diintensifkan seleksi komprehensif atas SDM lembaga keuangan syariah sehingga menghasilkan SDM yang benar-benar siap untuk bekerja di bidang lembaga keuangan syariah (Arifin, 2017).
Pelaku industri perbankan syariah dapat bekerja sama mendirikan pusat pendidikan dan pelatihan perbankan syariah untuk mencetak tenaga ahli guna memenuhi gap tersebut, daripada saling bersaing dan melakukan pembajakan pegawai. Sinergitas antara bank syariah sebagai pemberi kerja dan perguruan tinggi sebagai penyedia tenaga kerja harus memiliki komitmen bersama untuk mewujudkan akselerasi perbankan syariah (Azmy, 2015).

6. Kesimpulan
Strategi peningkatan kualitas dan kuantitas SDM keuangan syariah merupakan agenda yang mendesak dan komprehensif. Dua pilar utama strategi ini, yaitu regulasi yang akomodatif dan peningkatan kompetensi SDM, saling berkaitan dan harus diimplementasikan secara sinergis untuk menghasilkan dampak yang optimal terhadap pertumbuhan aset keuangan syariah.
Dari sisi regulasi, diperlukan kebijakan yang mengakomodasi kepentingan pelaku usaha syariah, termasuk panduan sistem margin pembiayaan dan pembentukan agen-agen sertifikasi halal yang dapat memudahkan UMKM dalam proses sertifikasi (Arsil et al., 2022; Azwar, 2023). Regulasi mengenai porsi dana CSR bank syariah untuk pengembangan ekonomi syariah juga perlu segera diwujudkan sebagai instrumen pendanaan yang berkelanjutan bagi program pengembangan SDM (Andrean, 2023).
Dari sisi peningkatan kompetensi SDM, program akselerasi sertifikasi, pelatihan intensif oleh LPPI, dan penguatan lembaga pendidikan dan pelatihan keuangan syariah menjadi prioritas utama (Azwar, 2023; Hasan & Maulana, 2021). Ketidakseimbangan kompetensi antara bidang keuangan dan syariah harus diatasi melalui program sertifikasi yang komprehensif dan kurikulum pendidikan yang sesuai dengan kebutuhan industri (Dewi & Sawarjuwono, 2019; Izzatika & Lubis, 2019).
Pada akhirnya, keberhasilan strategi ini akan sangat bergantung pada komitmen dan sinergi seluruh pemangku kepentingan, mulai dari pemerintah, regulator, lembaga keuangan syariah, perguruan tinggi, hingga organisasi profesi. Dengan implementasi yang konsisten dan terkoordinasi, strategi peningkatan kualitas dan kuantitas SDM keuangan syariah akan berkontribusi signifikan terhadap pertumbuhan aset keuangan syariah dan penguatan posisi Indonesia sebagai pusat keuangan syariah global (BAJ et al., 2023).

Daftar Pustaka
Andrean, R. (2023). Pendayagunaan Dana Sosial Bank Syariah Melalui Platform Financial Technology untuk Pemberdayaan UMKM pada Era Digital. Velocity Journal of Sharia Finance and Banking, 3(1), 45–59. https://doi.org/10.28918/velocity.v3i1.860
Ardista, R., Kusuma, A. P., & Munandar, A. N. I. (2024). Manajemen Sumber Daya Manusia Di Bank Syariah: Tantangan dan Peluang Dalam Era Digital. Jurnal Ekonomika Dan Bisnis (Jebs), 4(4), 634–639. https://doi.org/10.47233/jebs.v4i4.1932
Arifin, J. (2017). Penguatan Manajemen Syariah Melalui Total Quality Management bagi Pelaku Lembaga Keuangan Syariah di Kota Semarang. At-Taqaddum, 8(2), 180. https://doi.org/10.21580/at.v8i2.1170
Arsil, P., Wicaksono, R., Hidayat, H. H., & Novitasari, D. C. R. (2022). Strategi Kerjasama Pengembangan Institusi Halal: Implementasi pada Halal Center. Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam, 8(1), 590. https://doi.org/10.29040/jiei.v8i1.3794
Arwani, A. (2016). Profesi Akuntan Syariah Indonesia Memasuki Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA). Muqtasid Jurnal Ekonomi Dan Perbankan Syariah, 7(1), 163. https://doi.org/10.18326/muqtasid.v7i1.163-184
Asiyah, B. N. (2018). Dampak dan Strategi Kebijakan Pengembangan Pembiayaan Dan Inklusifitas Keuangan Dalam Peningkatan Pembiayaan Bank Syariah Di Indonesia. Bisnis: Jurnal Bisnis Dan Manajemen Islam, 5(1), 133. https://doi.org/10.21043/bisnis.v5i1.2950
Azmy, A. (2015). Mengembangkan Human Resource Management yang Strategis untuk Menunjang Daya Saing Organisasi: Perspektif Manajemen Kinerja (Performance Management) di Bank Syariah. Binus Business Review, 6(1), 78. https://doi.org/10.21512/bbr.v6i1.989
Azwar, A. (2023). Peluang, Tantangan dan Strategi Pengembangan Literasi dan Sumber Daya Manusia Ekonomi Syariah di Indonesia. Info Artha, 7(1), 18–30. https://doi.org/10.31092/jia.v7i1.1757
BAJ, L. M., BAJ, D. S., & BAJ, L. D. M. (2023). Kompetensi Auditor Syariah Model KSOC Ditinjau dari Perspektif Islam. Behavioral Accounting Journal, 4(1), 259–275. https://doi.org/10.33005/baj.v4i1.135
Budhijana, R. B. (2022). Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Pangsa Pasar Perbankan Syariah 2018. Jurnal Ekonomi Manajemen Dan Perbankan (Journal of Economics Management and Banking), 5(2), 45. https://doi.org/10.35384/jemp.v5i2.243
Dewi, S. K., & Sawarjuwono, T. (2019). Tantangan Auditor Syariah: Cukupkah Hanya dengan Sertifikasi Akuntansi Syariah? Jurnal Dinamika Akuntansi Dan Bisnis, 6(1), 17–28. https://doi.org/10.24815/jdab.v6i1.10903
Dewindaru, D., Saleh, S., & Muhammad, R. (2019). Karakteristik Dewan Pengawas sebagai Determinan Kinerja Sosial Bank Syariah. Jurnal Akuntansi Multiparadigma, 10(3). https://doi.org/10.21776/ub.jamal.2019.10.3.27
Estutik, R. S., & Firmansyah, A. (2020). Profesi Akuntan Syariah untuk Mendukung Perekonomian Syariah. Account, 6(2). https://doi.org/10.32722/acc.v6i2.2456
Hasan, F. A. A., & Maulana, M. I. (2021). Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Insani di Lembaga Keuangan Syariah dalam Menghadapi Persaingan Global. Sosio Didaktika: Social Science Education Journal, 3(1), 27–36. https://doi.org/10.15408/sd.v3i1.3795
Hayati, S. R. (2014). Peran Perbankan Syariah terhadap Pertumbuhan Ekonomi Indonesia. Jurnal Indo-Islamika, 4(1), 41–66. https://doi.org/10.15408/idi.v4i1.1552
Ibrahim, Z. (2013). Strategi Mendorong Pertumbuhan Bank Syariah di Indonesia. Islamiconomic: Jurnal Ekonomi Islam, 4(1). https://doi.org/10.32678/ijei.v4i1.12
Izzatika, N. F., & Lubis, A. T. (2019). Isu Dan Tantangan Kompetensi Dewan Pengawas Syariah Di Indonesia. Jurnal Akuntansi Dan Keuangan Islam, 4(2), 147–167. https://doi.org/10.35836/jakis.v4i2.24
Jusri, A. P. O., & Maulidha, E. (2020). Peran Dan Kompetensi Auditor Syariah Dalam Menunjang Kinerja Perbankan Syariah. JAS (Jurnal Akuntansi Syariah), 4(2), 222–241. https://doi.org/10.46367/jas.v4i2.255
Kurnia, R. A. E. (2020). Menelaah Elemen Etika Bisnis dalam Manajemen Risiko Bank Syariah. Iqtishaduna, 11(2), 18–38. https://doi.org/10.20414/iqtishaduna.v11i2.2444
Kurniawan, M. I., Fathasyah, M. I. A., Syafa'at, M. I., & Saputra, A. A. (2022). Pengaruh Sistem Ta'awun Service Excellent dan Profesionalitas Terhadap Citra Lembaga Keuangan Syariah. Ekonomis: Journal of Economics and Business, 6(2), 806. https://doi.org/10.33087/ekonomis.v6i2.580
Kusumadewi, R., Saleh, S., & Muhammad, R. (2022). Analisis Kebutuhan Sumber Daya Insani Perbankan Syariah Indonesia Berbasis Kompetensi. Al-Masraf: Jurnal Lembaga Keuangan Dan Perbankan, 7(1), 1. https://doi.org/10.15548/al-masraf.v7i1.250
Mahmudah, N., & Putra, M. Y. (2020). Eklektisisme Hukum Perikatan Nasional (Potensi, Kelemahan, Peluang, dan Ancaman Implikasinya bagi Dinamika Ekonomi Syariah di Indonesia). Nizham: Journal of Islamic Studies, 8(02), 234. https://doi.org/10.32332/nizham.v8i02.2711
Manajemen Kompetensi Sumber Daya Manusia Bank Syariah Berbasis Prinsip-Prinsip Syariah Menuju Qualified ASEAN Bank. (2018). Al-Mashrafiyah: Jurnal Ekonomi Keuangan Dan Perbankan Syariah, 1(2), 51–64. https://doi.org/10.24252/al-mashrafiyah.v1i2.4734
Mulato, T. (2018). Penerapan Pengembangan Sumber Daya Manusia Islami pada Unit Usaha Syariah. Cakrawala: Jurnal Studi Islam, 13(1), 19. https://doi.org/10.31603/cakrawala.v13i1.1993
Nasution, L. Z. (2020). Penguatan Industri Halal bagi Daya Saing Wilayah: Tantangan dan Agenda Kebijakan. Journal of Regional Economics Indonesia, 1(2), 33–57. https://doi.org/10.26905/jrei.v1i2.5437
Puteri, H. E. (2015). Kontribusi BPRS dalam Merealisasi Financial Inclusion di Pedesaan: Evaluasi Empiris dan Penguatan Strategi. Islam Realitas: Journal of Islamic & Social Studies, 1(1), 19. https://doi.org/10.30983/islam_realitas.v1i1.3
Rahayu, N. E. E. (2020). Kepemilikan Sertifikasi Kompetensi dalam Seleksi Frontliners Bank Syariah BUMN di Yogyakarta. Laa Maisyir: Jurnal Ekonomi Islam, 7(1), 1. https://doi.org/10.24252/lamaisyir.v7i1.12989
Safitri, A. N., Fasa, M. I., & Suharto, S. (2021). Dampak Pandemi Covid-19 terhadap Perkembangan dan Prospek Perbankan Syariah. Economics and Digital Business Review, 2(2), 103–177. https://doi.org/10.37531/ecotal.v2i2.66
Sembilan, B. T., & Haryono, S. (2020). Bulak Sumur Framework: Optimalisasi Kualitas Audit Syariah di Indonesia. Jurnal Al-Ijtimaiyyah, 6(2), 17. https://doi.org/10.22373/al-ijtimaiyyah.v6i2.7205
Syaifullah, H. (2019). Pengembangan SDM Syariah Melalui Perguruan Tinggi: Studi Kasus di Program Studi Manajemen Perbankan Syariah FAI UMJ. Bisnis: Jurnal Bisnis Dan Manajemen Islam, 7(2), 217. https://doi.org/10.21043/bisnis.v7i2.6124
Trimulato, T. (2018). Manajemen Sumber Daya Manusia Islam bagi SDM di Bank Syariah. Iqtishadia: Jurnal Ekonomi & Perbankan Syariah, 5(2), 238–265. https://doi.org/10.19105/iqtishadia.v5i2.1627
Waldelmi, I., Aquino, A., & Listihana, W. D. (2023). Pelatihan Dasar Dewan Pengawas Syariah (DPS) untuk Lembaga Keuangan Syariah. Jurnal Ilmiah Pengabdian Kepada Masyarakat, 2(3), 128–141. https://doi.org/10.55883/jipam.v2i3.66
Widiastuti, E. R., & Firman, M. A. (2019). Faktor Non Financial Dan Islamic Social Reporting Disclosure Perbankan Syariah Indonesia. Jurnal Akuntansi Dan Keuangan Islam, 4(2), 183–203. https://doi.org/10.35836/jakis.v4i2.26
di

Tidak ada komentar:

Posting Komentar