00692 - Ekosistem Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) Halal di Indonesia: Sintesis Komprehensif Dinamika Regulasi, Pasar, dan Tata Kelola

AFANIN MEDIA UTAMA


 
Abstract
Halal micro, small, and medium enterprises (UMKM) in Indonesia operate within a dynamic regulatory and institutional environment that has shifted Halal certification from a voluntary to a mandatory regime for many product categories, with UMKM explicitly captured in the policy space. This article synthesizes the literature on the regulatory architecture (BPJPH, the LPPOM-MUI framework, and national Halal Center networks), strategic initiatives (KNEKS and the Sharia Economy Master Plan), market development, and digital-financial pathways for Halal UMKM. The synthesis shows a mix of progress and persistent barriers: a growing number of UMKM receive certification facilitation (self-declare and regular routes) with varying readiness. Halal certification and compliance positively affect operational and financial performance, yet adoption gaps remain because of cost barriers, regulatory complexity, and knowledge gaps. Digital marketing and platform-based strategies, as well as Sharia-compliant financing (crowdfunding, wakaf, and Halal capital markets), emerge as critical accelerants, but they require literacy, training, and supportive policy. The article concludes with a multi-pronged policy-research agenda: strengthening infrastructure and inter-agency coordination, scaling up Halal literacy and training, widening access to financing, leveraging digital platforms with credible verification, and sustaining Halal value-chain development.

Keywords: Halal UMKM; Halal certification; BPJPH; KNEKS; digital marketing; Sharia financing; Indonesia

Abstrak
Usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) Halal di Indonesia beroperasi dalam lingkungan regulasi dan kelembagaan yang dinamis. Lingkungan ini telah mengubah sertifikasi Halal dari rezim sukarela menjadi wajib untuk banyak kategori produk, dengan UMKM tercakup secara eksplisit dalam ruang kebijakan. Artikel ini mensintesis literatur tentang arsitektur regulasi (BPJPH, kerangka LPPOM-MUI, dan jejaring Halal Center nasional), inisiatif strategis (KNEKS dan Master Plan Ekonomi Syariah), pengembangan pasar, serta jalur digital-keuangan bagi UMKM Halal. Sintesis ini menunjukkan perpaduan kemajuan dan hambatan yang masih bertahan: semakin banyak UMKM memperoleh fasilitasi sertifikasi (jalur pernyataan mandiri/self-declare dan reguler) dengan tingkat kesiapan yang beragam. Sertifikasi dan kepatuhan Halal berpengaruh positif terhadap kinerja operasional dan keuangan, tetapi kesenjangan adopsi tetap ada akibat hambatan biaya, kompleksitas regulasi, dan kesenjangan pengetahuan. Pemasaran digital dan strategi berbasis platform, serta pembiayaan sesuai syariah (crowdfunding, wakaf, dan pasar modal Halal), muncul sebagai akselerator penting, tetapi memerlukan literasi, pelatihan, dan kebijakan yang mendukung. Artikel ini ditutup dengan agenda kebijakan-penelitian multisisi: penguatan infrastruktur dan koordinasi antarlembaga, perluasan literasi dan pelatihan Halal, perluasan akses pembiayaan, pemanfaatan platform digital dengan verifikasi yang kredibel, serta keberlanjutan pengembangan rantai nilai Halal.

Kata kunci: UMKM Halal; sertifikasi Halal; BPJPH; KNEKS; pemasaran digital; pembiayaan syariah; Indonesia

1. Pendahuluan
UMKM Halal di Indonesia beroperasi dalam lingkungan regulasi dan kelembagaan yang dinamis. Lingkungan ini telah menggeser sertifikasi Halal dari rezim sukarela menjadi rezim wajib bagi banyak kategori produk, dengan UMKM secara eksplisit termasuk dalam ruang kebijakan tersebut (Gunawan et al., 2021, 2022; Rusydiana et al., 2023). Pergeseran regulasi ini meningkatkan kebutuhan akan difusi pengetahuan, pengendalian biaya, dan akses terhadap sertifikasi bagi banyak produsen berskala mikro dan kecil (Gunawan et al., 2021; Nasori et al., 2022).
Ekosistem Halal yang kuat sedang dibentuk secara aktif oleh arsitektur kebijakan Indonesia (BPJPH, kerangka LPPOM-MUI, dan jejaring Halal Center nasional) bersama inisiatif strategis yang lebih luas, seperti KNEKS dan Master Plan Ekonomi Syariah. Lembaga-lembaga ini diusulkan untuk menghubungkan tujuan regulasi dengan pertumbuhan industri melalui infrastruktur, pembiayaan, dan pengembangan rantai nilai (Arifudin et al., 2024; Effendi et al., 2023; Firdaus & Setyobudi, 2022; Herianti et al., 2023).
Kajian empiris di berbagai konteks Indonesia menunjukkan perpaduan kemajuan dan hambatan yang bertahan. Pertama, semakin banyak UMKM menerima fasilitasi sertifikasi Halal (jalur self-declare dan reguler) dengan kesiapan yang beragam. Kedua, terdapat bukti bahwa sertifikasi dan kepatuhan Halal berpengaruh positif terhadap kinerja operasional dan hasil keuangan, tetapi dengan kesenjangan adopsi yang signifikan. Ketiga, strategi pemasaran digital dan berbasis platform semakin dikenali sebagai akselerator penting bagi skala usaha dan kepercayaan, tetapi memerlukan literasi, pelatihan, dan lingkungan kebijakan yang mendukung (Alfarizi, 2023; Alfarizi & Hanum, 2023; Awa et al., 2024; Firdaus & Setyobudi, 2022).
Wawasan berorientasi kasus (misalnya keterlibatan Halal ITS dengan UMKM Surabaya, kegiatan ekosistem Halal di Jawa Timur, serta pendampingan melalui PLUT dan pusat layanan terpadu) menyoroti jalur praktis untuk mempercepat kesiapan Halal, dokumentasi, dan akses pasar, sekaligus mengakui keterbatasan sumber daya UMKM (Adilah & Kumalasari, 2023; Gunawan et al., 2021, 2022; Sjakoer et al., 2022; Wibowo, 2023).
Dari sini muncul agenda kebijakan-penelitian multisisi: memperkuat infrastruktur dan koordinasi antarlembaga; memperluas literasi dan pelatihan Halal; mendorong pembiayaan yang mudah diakses, termasuk instrumen sesuai syariah (crowdfunding/pasar modal syariah dan pembiayaan berbasis wakaf); memanfaatkan platform digital dengan kriteria kesiapan Halal dan verifikasi yang kredibel; serta menjaga pengembangan rantai nilai Halal melalui inisiatif ekosistem yang direncanakan secara induk (Alfarizi & Hanum, 2023; Andrean et al., 2022; Arifudin et al., 2024; Effendi et al., 2023; Firdaus & Setyobudi, 2022; Rusydiana et al., 2023; Syafrina, 2023; Wibowo, 2023).

1.1 Rezim Halal di Indonesia dan peran UMKM
Secara paralel, BPJPH (Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal) dan kerangka LPPOM-MUI tetap menjadi pusat operasionalisasi sertifikasi Halal. Hal ini mencakup evolusi menuju standar HAS (Halal Assurance System) yang terformalkan dan jalur programatik, seperti sertifikasi self-declare dan reguler, dengan mekanisme dukungan yang dipimpin pemerintah (misalnya SEHATI, yaitu sertifikat Halal untuk UMKM) (Firdaus & Setyobudi, 2022; Gunawan, Juwari, et al., 2022; Rusydiana et al., 2023).
Lensa ekosistem yang lebih luas menempatkan KNEKS dan Master Plan Ekonomi Syariah Indonesia sebagai infrastruktur strategis untuk menyelaraskan tujuan regulasi dengan pengembangan industri. Hal ini meliputi penyusunan peta jalan kebijakan, koordinasi lintas kementerian, serta penciptaan lingkungan yang mendukung bagi keuangan dan investasi terkait Halal, pusat penelitian, dan pengembangan rantai nilai berskala besar (Arifudin et al., 2024; Herianti et al., 2023).

1.2 Struktur kelembagaan, infrastruktur, dan kerangka kerja
Master Plan Ekonomi Islam Indonesia dan KNEKS diidentifikasi sebagai kunci dalam memperluas ekonomi Halal sektor riil dengan memadukan tuas regulasi, keuangan, dan infrastruktur untuk mengakselerasi pertumbuhan industri Halal. Penekanannya adalah menciptakan lingkungan yang holistik (koherensi kebijakan, pendanaan, dan kolaborasi kelembagaan) untuk mendukung UMKM dan sektor Halal lainnya (Arifudin et al., 2024).
Ekosistem Halal juga mencakup jejaring Halal Center, kajian Halal berbasis perguruan tinggi, dan platform antarlembaga (BPJPH, LPPOM-MUI, Sistem Informasi Halal) yang secara kolektif memungkinkan standardisasi, ketertelusuran, dan kepatuhan di sepanjang rantai nilai. Hal ini sejalan dengan seruan akan infrastruktur Halal nonfisik (HAS/Halal Assurance System) yang melengkapi kapabilitas produksi fisik (Adilah & Kumalasari, 2023; Gunawan, Rakhmawati, et al., 2022; Herianti et al., 2023).
Dari sisi kesiapan pasar, pemetaan terbaru menunjukkan bahwa porsi yang substansial dari UMKM di Jawa Timur/Jawa Barat masih mencari akses sertifikasi Halal, dengan kesenjangan pada pendaftaran dan pada orkestrasi praktis proses sertifikasi. Hal ini menunjukkan kebutuhan akan pembinaan yang dapat diskalakan, dukungan dokumentasi, dan akses pembiayaan di pusat-pusat regional (Adilah & Kumalasari, 2023; Hendrawati, 2022; Nasori et al., 2022).

2. Metode
Artikel ini disusun sebagai sintesis literatur yang menarik dari berbagai sumber untuk memberikan pandangan terpadu mengenai dinamika UMKM Halal di Indonesia, mencakup arsitektur regulasi, pengaturan kelembagaan, pengembangan pasar, serta jalur digital-keuangan. Apabila beberapa sumber membahas tema serupa, sintesis menekankan titik temu dan ketegangan (misalnya dorongan regulasi versus biaya sertifikasi, serta potensi pemasaran digital versus kebutuhan literasi dan pembangunan kepercayaan), dengan beberapa sumber dikutip untuk setiap klaim.
Apabila fakta kuantitatif disajikan dalam rujukan (misalnya tanggal, jumlah program, atau jumlah UMKM tertentu dalam program), sintesis melaporkan nilai tersebut persis seperti yang dinyatakan dalam sumber. Apabila suatu angka tidak dinyatakan secara eksplisit dalam konten yang tersedia, sintesis menghindari estimasi numerik dan hanya mencatat adanya kesenjangan fakta atau arah kualitatif dari bukti.
Rujukan yang dikutip mencerminkan lanskap karya ilmiah dan laporan berorientasi praktisi di Indonesia, yang mencakup perkembangan regulasi (UU JPH, peraturan pemerintah terkait JPH, SEHATI, BPJPH), aktor ekosistem (KNEKS, jejaring Halal Center, LPPOM-MUI), dan pengalaman lapangan (pendampingan Halal ITS, program sertifikasi Halal UMKM tingkat kota/kabupaten, serta model pemberdayaan berbasis PLUT).

3. Hasil dan Pembahasan
3.1 Peran UMKM Halal dalam ekosistem industri Halal: manfaat, potensi, dan tantangan
Sertifikasi Halal berimplikasi positif terhadap kinerja bisnis, baik dimensi operasional maupun keuangan, tetapi hasil ini bergantung pada pengambilan sertifikasi yang sesungguhnya dan kepatuhan yang berkelanjutan. Kajian empiris menunjukkan hubungan positif antara kepatuhan sertifikasi Halal dan kinerja bisnis. Namun, banyak UMKM belum memperoleh sertifikat Halal sehingga akses pasar dan keunggulan kompetitifnya terbatas (Alfarizi, 2023; Alfarizi & Hanum, 2023; Firdaus & Setyobudi, 2022).
Sejumlah studi menekankan kepercayaan konsumen dan akses pasar sebagai pendorong utama pengambilan sertifikasi Halal, tetapi jalur menuju sertifikasi tetap mahal dan rumit secara prosedural bagi UMKM, terutama yang beroperasi dengan sumber daya terbatas. Hal ini dikonfirmasi oleh literatur tentang hambatan sertifikasi Halal, termasuk keakraban terhadap regulasi, biaya, serta kebutuhan akan sosialisasi dan pelatihan yang mendukung (Gunawan et al., 2021; Nasori et al., 2022; Rusydiana et al., 2023).
Literatur juga menyoroti pentingnya strategis literasi Halal dan kesadaran hukum bagi UMKM, mengingat lingkungan regulasi yang bergeser dan sentralnya peran lembaga regulator serta arahan kebijakan dalam membentuk perilaku perusahaan (Masruroh, 2023; Puteh et al., 2023; Rusydiana et al., 2023).

3.2 Pemasaran digital dan jalur teknologi finansial bagi UMKM Halal
Pemasaran digital dan perdagangan elektronik berperan sentral dalam memungkinkan UMKM Halal menjangkau pasar yang lebih luas, meningkatkan kepercayaan konsumen, dan mencapai skala usaha, tetapi memerlukan pembangunan pengetahuan dan dukungan infrastruktur. Sintesis peran pemasaran digital pada UMKM Halal menyoroti sejumlah manfaat, yaitu jangkauan yang lebih luas, kepercayaan yang lebih baik, dan peningkatan penjualan. Manfaat tersebut diimbangi oleh kebutuhan akan edukasi dan praktik verifikasi Halal yang sesuai dengan platform (Alfarizi & Hanum, 2023; Awa et al., 2024).
Pembiayaan berbasis platform (crowdfunding, crowdfunding syariah, dan teknologi finansial berfokus Halal) diakui sebagai pemungkin penting pertumbuhan UMKM di ruang Halal. Hasanah.id (platform crowdfunding syariah yang memanfaatkan pendanaan berbasis wakaf) disajikan sebagai model potensial untuk meningkatkan skala pembiayaan dan memberdayakan UMKM Halal, dengan perhatian pada aspek tata kelola dan kepatuhan syariah. Hal ini menunjukkan potensi integrasi keuangan sosial Islam dengan pengembangan UMKM (Andrean et al., 2022; Firdaus & Setyobudi, 2022; Hadi et al., 2021; Syafrina, 2023; Wulandari & Mangole, 2021).
Literatur juga menunjuk wakaf sebagai instrumen pembiayaan ekosistem Halal yang bertujuan menyediakan pendanaan produktif bagi UMKM Halal dengan tetap menjaga tata kelola yang selaras syariah. Literatur juga menunjuk potensi yang lebih luas dari pasar modal Halal untuk melengkapi bauran pembiayaan rantai nilai Halal (Batubara & Nasution, 2023; Effendi et al., 2023; Rohim, 2021).

3.3 Praktik baik, studi kasus, dan pelajaran operasional
Pengalaman Halal ITS dan UMKM di wilayah Surabaya menggambarkan tahapan konkret dalam membangun kesiapan Halal: perekrutan/seleksi, pelatihan, penyusunan manual SJH, penyiapan dokumen, pendaftaran Halal, dan pencitraan merek pascasertifikasi (plakat Halal binaan) dengan registri terhubung dan integrasi web. Program-program ini menekankan pendekatan bertahap dan terprogram dengan mentoring dan komponen pembagian biaya (misalnya fasilitasi sertifikat gratis), serta menunjukkan bagaimana pusat Halal berbasis perguruan tinggi dapat mengkatalisasi penyerapan di tingkat lapangan (Arifudin et al., 2024; Gunawan et al., 2021; Gunawan, Juwari, et al., 2022; Gunawan, Rakhmawati, et al., 2022).
Studi kasus di Jawa Timur menekankan kesenjangan kesiapan di kalangan UMKM dan kebutuhan akan jalur yang didukung kebijakan untuk mempercepat sertifikasi Halal, termasuk sosialisasi, dukungan dokumen, dan akses terhadap izin edar. Studi tersebut juga menggambarkan peran kemitraan lintas lembaga dan pusat KKH (Kampus Halal) dalam memungkinkan peningkatan skala di tingkat lokal (Adilah & Kumalasari, 2023; Hendrawati, 2022; Nasori et al., 2022; Sjakoer et al., 2022).
Pusat layanan terpadu dan PLUT (Pusat Layanan Usaha Terpadu) disorot sebagai hal krusial dalam menyediakan layanan satu atap bagi UMKM, termasuk dukungan perizinan, pembiayaan, dan sertifikasi, sehingga mengatasi fragmentasi yang lazim menghambat produsen kecil dalam menavigasi lanskap Halal (Wibowo, 2023).

3.4 Kebijakan publik, rekomendasi kebijakan, dan strategi ekosistem Halal UMKM
Wawasan kebijakan utama adalah bahwa pengembangan ekosistem Halal yang komprehensif memerlukan koordinasi antarkementerian yang formal dan rencana strategis nasional (Master Plan Ekonomi Islam Indonesia) untuk membentuk infrastruktur, pembiayaan, dan pengembangan kapasitas bagi UMKM Halal dan rantai nilainya. Literatur berargumen perlunya peta jalan dan struktur tata kelola yang eksplisit untuk menyinkronkan lembaga regulator, lembaga keuangan, dan pelaku industri (Arifudin et al., 2024).
Instrumen pembiayaan dan pembagian risiko, termasuk partisipasi modal ventura dan crowdfunding Halal, memerlukan penyelarasan yang cermat dengan tata kelola syariah dan literasi keuangan agar dampaknya bagi UMKM berkelanjutan. Literatur menyerukan peningkatan skala kanal pembiayaan, termasuk crowdfunding Halal, pendanaan berbasis wakaf, dan pasar modal berfokus Halal, sekaligus menjamin transparansi dan prinsip pembagian risiko (Effendi et al., 2023; Firdaus & Setyobudi, 2022; Hadi et al., 2021; Syafrina, 2023).
Sosialisasi regulasi, pengurangan hambatan sertifikasi, serta skema subsidi atau pembagian biaya yang tertarget untuk sertifikasi Halal (jalur self-declare dan reguler) berulang kali ditekankan dalam literatur sebagai prasyarat esensial untuk memperluas pengambilan sertifikasi Halal di kalangan UMKM (Adilah & Kumalasari, 2023; Firdaus & Setyobudi, 2022; Rusydiana et al., 2023; Safira et al., 2024).

4. Implikasi Penelitian Masa Depan dan Jalur Kajian Lanjutan
Diperlukan studi longitudinal lintas wilayah yang menelaah dampak berkelanjutan sertifikasi Halal terhadap kinerja UMKM, termasuk hasil keuangan, ekspansi pasar, dan kepercayaan konsumen, dengan memperhitungkan variasi regional dalam kapasitas kelembagaan dan akses pembiayaan (Alfarizi, 2023; Alfarizi & Hanum, 2023; Maulana & Zulfahmi, 2022; Nasori et al., 2022).
Studi mendatang dapat mengintegrasikan literasi Halal, kesadaran regulasi, dan literasi pemasaran digital dengan metrik kinerja kuantitatif untuk memetakan jalur kausal dari kesiapan Halal menuju ketahanan dan pertumbuhan bisnis, termasuk peran moderasi akses pembiayaan dan pemasaran berbasis platform (Alfarizi & Hanum, 2023; Awa et al., 2024; Sjakoer et al., 2022).
Evolusi ekosistem Halal, yang mencakup pusat Halal di pendidikan tinggi, kemitraan universitas-industri, serta kolaborasi pemerintah-industri-keuangan, layak dievaluasi secara sistematis untuk mengidentifikasi model praktik terbaik yang dapat diskalakan secara nasional dan diadaptasi pada konteks lokal (Arifudin et al., 2024; Firdaus & Setyobudi, 2022; Gunawan, Rakhmawati, et al., 2022; Wibowo, 2023).

5. Kesimpulan
UMKM Halal di Indonesia beroperasi dalam lanskap regulasi dan kelembagaan yang berkembang pesat, yang dibentuk oleh orientasi wajib JPH, lembaga regulator (BPJPH, LPPOM-MUI), dan inisiatif strategis nasional (KNEKS, Master Plan). Lingkungan ini menciptakan permintaan yang kuat akan pengembangan kapasitas, pembiayaan, dan penyampaian layanan yang efisien untuk meningkatkan kesiapan Halal UMKM dan memperkuat rantai nilai Halal (Arifudin et al., 2024; Gunawan et al., 2021; Gunawan, Rakhmawati, et al., 2022; Herianti et al., 2023; Rusydiana et al., 2023; Wibowo, 2023).
Bukti empiris lintas studi menunjukkan bahwa sertifikasi Halal dapat meningkatkan kinerja operasional dan keuangan, tetapi adopsinya masih belum merata akibat hambatan biaya, kompleksitas regulasi, dan kesenjangan pengetahuan, terutama di kalangan UMKM di wilayah pinggiran. Literatur secara konsisten menekankan perlunya dukungan terpadu (edukasi, pendampingan, pembiayaan, proses yang disederhanakan, dan pemasaran digital) untuk mempercepat kesiapan Halal dan akses pasar (Adilah & Kumalasari, 2023; Alfarizi, 2023; Alfarizi & Hanum, 2023; Firdaus & Setyobudi, 2022; Nasori et al., 2022).
Digitalisasi dan jalur berbasis keuangan Islam menghadirkan tuas praktis untuk meningkatkan skala UMKM Halal, tetapi memerlukan intervensi tertarget untuk membangun kapabilitas dan kepercayaan pada platform digital, serta tata kelola yang cermat atas instrumen pembiayaan sesuai syariah agar tidak menyimpang dari prinsip Halal (Awa et al., 2024; Effendi et al., 2023; Firdaus & Setyobudi, 2022; Hadi et al., 2021; Syafrina, 2023; Wulandari & Mangole, 2021).

Daftar Pustaka
Adilah, A. T., & Kumalasari, I. D. (2023). Evaluasi Penerapan Sistem Jaminan Halal Berdasarkan Kriteria Standar HAS 23000 Di UMKM Sakura Mochi. Jurnal Agroindustri Halal, 9(1), 22–32. https://doi.org/10.30997/jah.v9i1.5528
Alfarizi, M. (2023). Peran Sertifikasi Halal dan Kepatuhan Praktik Halal terhadap Kinerja Bisnis Berkelanjutan: Investigasi Pemodelan Empiris Sektor UMKM Kuliner Nusantara. Harmoni, 22(1), 93–116. https://doi.org/10.32488/harmoni.v22i1.654
Alfarizi, M., & Hanum, R. K. (2023). Meningkatkan Transformasi Digital dan Keberlanjutan pada UMKM Kuliner Halal Indonesia: Studi Pemodelan Kinerja. Journal of Religious Policy, 2(2), 345–382. https://doi.org/10.31330/repo.v2i2.30
Andrean, R., Anwar, K., Adinugraha, H. H., & Syafi'i, M. A. (2022). Hasanah.id: Inovasi Platform Securities Crowdfunding Syariah Berbasis Investasi Wakaf Tunai untuk Pengembangan UMKM yang Berdaya Saing pada Masa Pemulihan Ekonomi Nasional. Studia Economica Jurnal Ekonomi Islam, 8(2), 219. https://doi.org/10.30821/se.v8i2.13610
Arifudin, A., Rizqi, M. A. A., Saputra, D. A., Nizam, M. K., & Ilyasa, I. (2024). Peran KNEKS dan Master Plan Ekonomi Islam Indonesia. Jurnal Penelitian Ilmu Ekonomi Dan Keuangan Syariah, 2(2), 156–168. https://doi.org/10.59059/jupiekes.v2i2.1216
Awa, A., Safari, A., & Riyanti, A. (2024). Peran Digital Marketing pada UMKM dengan Prinsip-prinsip Syariah. Manajemen Dan Pariwisata, 3(2), 249–273. https://doi.org/10.32659/jmp.v3i2.378
Batubara, M., & Nasution, I. W. (2023). Pasar Modal Syariah sebagai Pilar Pendukung Pertumbuhan Industri Halal: Sebuah Tinjauan Komprehensif. Reslaj Religion Education Social Laa Roiba Journal, 6(3), 2170–2179. https://doi.org/10.47467/reslaj.v6i3.6008
Effendi, K. A., Mukhlis, T. I., Padmanegara, O. H., & Widajatun, V. W. (2023). Analisis Transformasi Halal Awerness dan Teknologi Blockchain Terhadap Penguatan Halal Value Chain Di Indonesia. Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam, 9(3), 3275. https://doi.org/10.29040/jiei.v9i3.10383
Firdaus, D. H., & Setyobudi, T. (2022). Peran Platform Digital dalam Sertifikasi Halal UMKM Pasca Ditetapkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja di Era Pandemi Covid-19. Al-Huquq Journal of Indonesian Islamic Economic Law, 4(2), 123–144. https://doi.org/10.19105/alhuquq.v4i2.7004
Gunawan, S., Juwari, J., Aparamarta, H. W., Darmawan, R. M. A., & Rakhmawati, N. A. (2021). Pendampingan Berkelanjutan Sistem Jaminan Halal Bagi Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM). Sewagati, 5(1), 8. https://doi.org/10.12962/j26139960.v5i1.8120
Gunawan, S., Juwari, J., Aparamarta, H. W., Wiguno, A., Anugraha, R. P., Puspitawaty, P. D., & Prabowo, A. (2022). Percepatan Pemulihan Ekonomi Surabaya dengan Pendampingan Fasilitasi Sertifikasi Halal. Sewagati, 7(2), 230–239. https://doi.org/10.12962/j26139960.v7i2.473
Gunawan, S., Rakhmawati, N. A., Juwari, J., Aparamarta, H. W., Darmawan, R., Pradhana, Y. W., & Prabowo, A. (2022). Merajut Ekosistem Industri Halal dalam Menumbuhkembangkan Usaha Kompetitif Melalui Merdeka Belajar. Sewagati, 6(4), 1–10. https://doi.org/10.12962/j26139960.v6i4.110
Hadi, N. H., Saudi, I. A., & Syahid, A. (2021). Pengaruh Penyertaan Modal Ventura terhadap Pendapatan PPU di Palangka Raya Ditinjau dari Perspektif Ekonomi Syariah. Finansha- Journal of Sharia Financial Management, 1(2), 13–21. https://doi.org/10.15575/fsfm.v1i2.10683
Hendrawati, S. (2022). Pengembangan Kapasitas Kegiatan Kewirausahaan (UMKM, BUMDES, dan Koperasi) di Desa Jatihurip, Kecamatan Sumedang Utara, Kabupaten Sumedang. Kumawula Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat, 5(2), 316. https://doi.org/10.24198/kumawula.v5i2.37127
Herianti, H., Siradjuddin, S., & Efendi, A. (2023). Industri Halal dari Perspektif Potensi dan Perkembangannya di Indonesia. Indonesia Journal of Halal, 6(2), 56–64. https://doi.org/10.14710/halal.v6i2.19249
Masruroh, N. (2023). Pemaknaan Halal antara Simbol dan Bentuk Implementasi Keagamaan oleh Pemilik UMKM Pasca Pemberlakuan UU No. 33 Tahun 2014. Istinbath, 21(2), 351–373. https://doi.org/10.20414/ijhi.v21i2.572
Maulana, N., & Zulfahmi, Z. (2022). Potensi Pengembangan Industri Halal Indonesia di Tengah Persaingan Halal Global. Jurnal Iqtisaduna, 8(2), 136–150. https://doi.org/10.24252/iqtisaduna.v8i2.32465
Nasori, N., Indrawati, S., Endarko, E., Mashuri, M., Prayitno, G., & Rubiyanto, A. (2022). Pemetaan Usaha Mikro Kecil dan Menengah Jawa Timur Menuju Sertifikasi Halal Tahun 2024. Sewagati, 6(1), 76–84. https://doi.org/10.12962/j26139960.v6i1.172
Puteh, Z., Harahap, Mhd. Y., & Yuslem, N. (2023). Kesadaran Hukum Pelaku Usaha terhadap Kewajiban Produk Bersertifikat Halal: Studi Literatur. Hukum Islam, 22(2), 138. https://doi.org/10.24014/jhi.v22i2.19924
Rohim, A. N. (2021). Optimalisasi Wakaf sebagai Instrumen Pembiayaan UMKM untuk Pengembangan Industri Halal. Jurnal Bimas Islam, 14(2), 311–344. https://doi.org/10.37302/jbi.v14i2.427
Rusydiana, A. S., Ruhana, A., & As-Salafiyah, A. (2023). Problematika Penerapan Jaminan Produk Halal di Indonesia: Analisis Tata Kelola Halal. Harmoni, 22(1), 167–186. https://doi.org/10.32488/harmoni.v1i22.572
Safira, T., Mauridhoh, M. M., & Yasin, M. (2024). Analisis Struktur Industri Unggulan Pada Pembangunan Negara. Jurnal Riset Ekonomi Dan Akuntansi, 2(2), 224–233. https://doi.org/10.54066/jrea-itb.v2i2.1870
Sjakoer, N. A. A., Noerhayati, E., Mardiayani, S. A., & Said, M. M. (2022). Gambaran kesiapan UMKM menuju industri halal Jawa Timur. Jurnal Agroindustri Halal, 8(2), 189–200. https://doi.org/10.30997/jah.v8i2.5094
Syafrina, A. (2023). Analisis Akad Mudharabah dalam Kemitraan Berbasis Syariah di PT. Investree Radhika Jaya. Jurnal Riset Perbankan Syariah, 109–114. https://doi.org/10.29313/jrps.v2i2.2885
Wibowo, A. P. S. (2023). Challenges and Strategy for Empowerment of Micro, Small, and Medium Enterprises Through an Integrated Business Service Center. J. Budg., 8(2), 255–273. https://doi.org/10.22212/jbudget.v8i2.170
Wulandari, N., & Mangole, A. (2021). "Peran Fintech Syari'ah Untuk Pemulihan Ekonomi Masa Pandemi Covid-19" (UMKM di Indonesia). Jurnal Labatila, 5(01), 71–82. https://doi.org/10.33507/labatila.v4i02.388
di

Tidak ada komentar:

Posting Komentar