00679 - Rekapitalisasi dalam Sistem Ekonomi Islam: Kajian Komprehensif

AFANIN MEDIA UTAMA



Abstract
Recapitalization in the Islamic economic system encompasses various mechanisms of capital strengthening, financial capacity recovery, and redistribution of economic resources based on sharia principles. Unlike the conventional economic system that relies on interest-based instruments (riba), the Islamic economic system offers a more holistic, just, and welfare-oriented approach. This article comprehensively examines the concept of recapitalization in the Islamic economic system, covering its philosophical foundations, recapitalization instruments available within the sharia framework, the role of Islamic financial institutions, and the challenges and prospects for sharia-based recapitalization development in Indonesia and the world. The results of this study indicate that various Islamic recapitalization instruments, including mudharabah financing, sukuk, Cash Waqf Linked Sukuk (CWLS), zakat, infaq, sadaqah, productive waqf, and qardhul hasan, have proven capable of making real contributions to the process of economic recovery and strengthening, especially in the context of the crisis triggered by the Covid-19 pandemic. The Islamic finance industry consistently recorded positive growth even during the crisis, demonstrating the resilience and relevance of the sharia-based recapitalization system.

Keywords: Recapitalization, Islamic Economic System, Sharia Instruments, Economic Recovery, Islamic Finance

Abstrak
Rekapitalisasi dalam sistem ekonomi Islam merupakan suatu konsep yang mencakup berbagai mekanisme penguatan modal, pemulihan kapasitas keuangan, dan redistribusi sumber daya ekonomi berdasarkan prinsip-prinsip syariah. Berbeda dengan sistem ekonomi konvensional yang mengandalkan instrumen berbasis bunga (riba), sistem ekonomi Islam menawarkan pendekatan yang lebih holistik, berkeadilan, dan berorientasi pada kemaslahatan umat. Artikel ini mengkaji secara komprehensif konsep rekapitalisasi dalam sistem ekonomi Islam, mencakup landasan filosofisnya, instrumen rekapitalisasi yang tersedia dalam kerangka syariah, peran lembaga keuangan syariah, serta tantangan dan prospek pengembangan rekapitalisasi berbasis syariah di Indonesia dan dunia. Hasil kajian menunjukkan bahwa berbagai instrumen rekapitalisasi dalam sistem ekonomi Islam, mulai dari pembiayaan mudharabah, sukuk, Cash Waqf Linked Sukuk (CWLS), zakat, infaq, sedekah, wakaf produktif, hingga qardhul hasan, telah terbukti mampu memberikan kontribusi nyata dalam proses pemulihan dan penguatan ekonomi, terutama dalam konteks krisis yang dipicu oleh pandemi Covid-19. Industri keuangan syariah secara konsisten mencatatkan pertumbuhan positif bahkan di tengah krisis, yang menunjukkan ketahanan dan relevansi sistem rekapitalisasi berbasis syariah.

Kata Kunci: Rekapitalisasi, Sistem Ekonomi Islam, Instrumen Syariah, Pemulihan Ekonomi, Keuangan Syariah

1. Pendahuluan
Rekapitalisasi dalam konteks sistem ekonomi Islam merupakan suatu konsep yang mencakup berbagai mekanisme penguatan modal, pemulihan kapasitas keuangan, dan redistribusi sumber daya ekonomi berdasarkan prinsip-prinsip syariah. Berbeda dengan sistem ekonomi konvensional yang mengandalkan instrumen berbasis bunga (riba) sebagai sarana utama rekapitalisasi, sistem ekonomi Islam menawarkan pendekatan yang lebih holistik, berkeadilan, dan berorientasi pada kemaslahatan umat. Dalam perspektif Islam, rekapitalisasi tidak sekadar dipahami sebagai upaya teknis untuk memulihkan modal suatu entitas keuangan, melainkan juga sebagai bagian dari misi yang lebih besar untuk mewujudkan keadilan ekonomi, mengurangi kesenjangan, dan mendorong pertumbuhan yang inklusif dan berkelanjutan.
Urgensi kajian tentang rekapitalisasi dalam sistem ekonomi Islam semakin menguat seiring dengan berbagai krisis ekonomi yang melanda dunia, termasuk krisis yang dipicu oleh pandemi Covid-19. Pandemi tersebut telah memberikan dampak yang sangat signifikan terhadap perekonomian global, di mana sekitar 95% negara di dunia mengalami kontraksi ekonomi, perekonomian global mengalami resesi, dan pertumbuhan GDP global menurun 3% selama tahun 2020 (Purbayati et al., 2023). Dalam situasi krisis semacam ini, sistem ekonomi Islam dengan berbagai instrumennya terbukti mampu memberikan kontribusi nyata dalam proses pemulihan dan rekapitalisasi ekonomi.
Artikel ini bertujuan untuk mengkaji secara komprehensif konsep rekapitalisasi dalam sistem ekonomi Islam, mencakup landasan filosofis dan prinsip-prinsip dasarnya, berbagai instrumen rekapitalisasi yang tersedia dalam kerangka syariah, peran lembaga keuangan syariah dalam proses rekapitalisasi, serta tantangan dan prospek pengembangan rekapitalisasi berbasis syariah di Indonesia dan dunia.

2. Landasan Filosofis Rekapitalisasi Dalam Ekonomi Islam
2.1 Prinsip Dasar Ekonomi Islam
Sistem ekonomi Islam dibangun di atas fondasi nilai-nilai yang bersumber dari Al-Qur'an dan Hadis, yang menekankan keadilan, keseimbangan, dan kemaslahatan bagi seluruh umat manusia. Dalam terminologi ekonomi Islam, setiap aktivitas ekonomi harus terbebas dari unsur maisir (perjudian), gharar (ketidakpastian yang berlebihan), dan riba (bunga) (Firmanie, 2023). Prinsip-prinsip ini secara langsung membentuk karakter rekapitalisasi dalam sistem ekonomi Islam yang berbeda secara fundamental dari pendekatan konvensional.
Tujuan utama penerapan syariah Islam dalam aktivitas keuangan adalah untuk menghapus ketidakadilan dan ketidaksetaraan dalam transaksi keuangan (Harahap et al., 2022). Karakteristik utama keuangan Islam berupa larangan membebankan bunga, juga dikenal sebagai riba, menjadi pembeda mendasar antara rekapitalisasi berbasis syariah dengan rekapitalisasi konvensional (Harahap et al., 2022). Dalam keuangan Islam, bunga dianggap sebagai bentuk riba yang dilarang karena sifatnya yang eksploitatif terhadap pihak yang membutuhkan modal (Harahap et al., 2022).
Utang berbasis bunga merupakan senjata berbahaya untuk mengeksploitasi dan memeras orang miskin yang membutuhkan modal usaha. Selanjutnya, minat yang tinggi untuk menggunakan utang berbasis bunga dimanfaatkan pihak surplus modal untuk meningkatkan kekayaannya. Utang berbasis bunga dengan biaya yang tinggi melemahkan perekonomian, walaupun dari sisi perputaran modal terlihat lebih besar (Harahap et al., 2022). Temuan ini menunjukkan bahwa rekapitalisasi berbasis bunga tidak memberikan efek pemulihan ekonomi ke kondisi normal, justru memberikan dorongan terhadap terjadinya krisis yang berkesinambungan (Harahap et al., 2022).

2.2 Konsep Bagi Hasil sebagai Alternatif Rekapitalisasi
Sebagai pengganti sistem bunga, ekonomi Islam menawarkan konsep bagi hasil (profit and loss sharing) sebagai mekanisme utama rekapitalisasi. Dalam sistem keuangan ganda yang ada saat ini, hanya konsep bagi hasil saja yang menjadi pembeda antara sistem moneter konvensional dan sistem moneter Islam (Rajab, 2021). Konsep ini mencerminkan prinsip keadilan dalam pembagian risiko dan keuntungan antara pemilik modal dan pengelola usaha.
Akad mudharabah, sebagai salah satu instrumen bagi hasil, dapat didefinisikan sebagai akad kerja sama antara dua belah pihak, yaitu pemilik modal (shahibul maal) dan pengelola usaha (mudharib) dengan pembagian keuntungan berdasarkan ukuran bagi hasil (nisbah) yang telah disepakati (Firmanie, 2023). Dalam akad mudharabah, pembagian keuntungan didasarkan pada kesepakatan antara pemilik modal dan pengelola modal, sehingga tercipta keadilan dalam pembagian hasil usaha (Khairunnisa & Nofrianto, 2023). Sistem ini memungkinkan rekapitalisasi yang lebih adil karena risiko ditanggung bersama, bukan dibebankan sepenuhnya kepada peminjam melalui kewajiban membayar bunga tetap.
Akad mudharabah sebagai salah satu pilar ekonomi syariah merepresentasikan prinsip-prinsip Islam untuk mewujudkan keadilan sosial melalui sistem bagi hasil (Lestari et al., 2023). Implementasi akad mudharabah dalam perekonomian Indonesia terbukti sesuai dengan maqashid syariah yang mampu mendorong kesejahteraan umat (Lestari et al., 2023). Pembiayaan dengan akad mudharabah dapat meningkatkan ekosistem wirausaha, memberdayakan UMKM secara produktif di Indonesia, mewujudkan distribusi pendapatan yang adil, serta menstabilkan modal bagi pelaku UMKM (Khairunnisa & Nofrianto, 2023).

2.3 Maqashid Syariah sebagai Kerangka Rekapitalisasi
Rekapitalisasi dalam sistem ekonomi Islam tidak dapat dilepaskan dari kerangka maqashid syariah (tujuan-tujuan syariah) yang mencakup perlindungan terhadap agama (ad-din), jiwa (an-nafs), akal (al-aql), keturunan (an-nasl), dan harta (al-maal) (Wira & Adiputra, 2021). Keberhasilan pelaksanaan strategi dalam menghadapi tantangan dampak pandemi Covid-19, ekonomi dan bisnis syariah dapat menjadi dalam pemulihan keterpurukan perekonomian melalui pencapaian target dari tujuan syariah (maqashid syariah) (Batubara & Tambunan, 2022).
Dalam konteks rekapitalisasi, perlindungan terhadap harta (al-maal) menjadi sangat relevan. Sistem ekonomi Islam berupaya memastikan bahwa modal yang ada dalam perekonomian dapat dikelola secara produktif, didistribusikan secara adil, dan memberikan manfaat bagi seluruh lapisan masyarakat. Prinsip penyelenggaraan keuangan syariah dalam ekonomi Islam adalah transaksi berdasarkan pertukaran, di mana aset riil ditukar dengan aset riil (Syahputra, 2021), sehingga rekapitalisasi yang dilakukan selalu memiliki underlying asset yang jelas dan terhindar dari spekulasi.

3. Instrumen Rekapitalisasi Dalam Sistem Ekonomi Islam
3.1 Perbankan Syariah sebagai Instrumen Rekapitalisasi Utama
Perbankan syariah merupakan instrumen rekapitalisasi yang paling dominan dalam sistem ekonomi Islam. Lembaga keuangan syariah memiliki peran yang begitu besar dalam mengumpulkan dana dari masyarakat dan selanjutnya memberikan kepada pelaku usaha sebagai modal usaha, sehingga dapat menciptakan progres pertumbuhan ekonomi (Winarto, 2022). Dengan modal dapat mengubah benda yang tidak memiliki nilai menjadi benda yang bernilai dalam manfaatnya (Winarto, 2022).
Dalam konteks rekapitalisasi pascakrisis, perbankan syariah memainkan peran yang sangat strategis. Pembiayaan di bank syariah maupun di BPRS dapat menjadi salah satu solusi dalam pemulihan perekonomian nasional dikarenakan dengan pembiayaan tersebut bisa menjadi tambahan modal untuk UMKM yang terhambat dalam permodalan (Bintarto, 2021). Perbankan syariah dapat mengoptimalkan akad pembiayaan untuk usaha masyarakat baik akad mudharabah atau akad lainnya sehingga dapat mendukung program pemulihan ekonomi nasional (Bintarto, 2021).
Ketahanan perbankan syariah dalam menghadapi krisis juga menjadi bukti keunggulan sistem ini sebagai instrumen rekapitalisasi. Selama pandemi Covid-19, kinerja perbankan syariah yang diukur melalui rasio ROA dan NOM mengalami tren penurunan, namun perbankan syariah justru mencapai tingkat efisiensi yang lebih baik melalui rasio BOPO yang menurun (Purbayati et al., 2023). Ketahanan perbankan syariah selama pandemi juga terlihat dari besarnya modal yang tercermin dalam rasio kecukupan modal (CAR) sebesar 23,17%, dan risiko pembiayaan yang relatif stabil dengan NPF gross 3 (Khairunnisa & Nofrianto, 2023).
Industri keuangan syariah secara konsisten tetap mencatatkan pertumbuhan positif hingga akhir tahun 2020, di mana industri keuangan syariah di masa pandemi Covid-19 tumbuh positif sebesar 13,82% (yoy) menjadi Rp2.050,44 triliun meningkat dari tahun sebelumnya sebesar Rp1.801,40 triliun (Rohman & Syufa'at, 2023). Pasar Modal Syariah yang memiliki porsi terbesar aset keuangan syariah (60,27%) mengalami pertumbuhan tertinggi di antara sektor lainnya dengan laju 14,83% (yoy), sementara Perbankan Syariah dengan pangsa pasar 33,83% dari keuangan syariah tumbuh sebesar 13,94% (yoy) (Rohman & Syufa'at, 2023).
Strategi peningkatan kinerja keuangan bank syariah dalam konteks rekapitalisasi mencakup restrukturisasi pembiayaan, penambahan jangka waktu pembiayaan, penyempurnaan regulasi, dan digitalisasi layanan bank (Hidayat et al., 2021). Dalam konteks ekonomi, lembaga keuangan berperan dalam memulihkan ekonomi nasional dengan memobilisasi simpanan, menyumbangkan modal risiko dalam krisis, dan mengembangkan Fintech Syariah (Hidayat et al., 2021).

3.2 Sukuk sebagai Instrumen Rekapitalisasi Berbasis Pasar Modal
Sukuk (obligasi syariah) merupakan instrumen rekapitalisasi berbasis pasar modal yang semakin penting dalam sistem ekonomi Islam. Penerbitan Surat Berharga Syariah Negara (SBSN) dalam bentuk instrumen keuangan syariah sebagai bagian dari sistem perekonomian nasional dalam rangka peningkatan kesejahteraan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, selain itu juga penerbitan SBSN mendorong pengembangan pasar keuangan syariah, menciptakan benchmark di pasar keuangan syariah, diversifikasi basis investor, mengembangkan alternatif instrumen investasi, dan mengoptimalkan pemanfaatan barang milik negara (Normasyhuri et al., 2022).
Penerbitan SBSN memiliki dampak positif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi Indonesia di era pandemi Covid-19. Dalam tinjauan ekonomi Islam, SBSN berpijak pada dasar kerja sama (musyarakah) dalam mendanai suatu pembangunan atau dapat juga dikatakan sebagai investasi usaha (Normasyhuri et al., 2022). Dengan tambahan dana yang berasal dari SBSN, pemerintah mampu menambah modal yang digunakan untuk memulihkan perekonomian masyarakat sehingga pertumbuhan ekonomi berangsur membaik (Normasyhuri et al., 2022).
Instrumen fiskal yang digunakan untuk mendukung pemulihan ekonomi nasional adalah proyek SBSN sebagai pilar utama APBN untuk pembangunan infrastruktur nasional dan juga menjadi instrumen keuangan utama di pasar keuangan nasional (Engget et al., 2024). Sukuk negara sebagai instrumen keuangan telah memegang peranan penting terutama dalam memenuhi kebutuhan atau kekurangan APBN khususnya pada tahun 2020 (Oftafiana & Laila, 2024).
Berbeda dengan obligasi konvensional, sukuk dihasilkan dari underlying aset, bukan dari kewajiban membayar bunga, sehingga mereka berbagi beberapa fitur dengan instrumen seperti modal karena memberikan aliran pendapatan dari proyek investasi (Yusuf et al., 2022). Hal ini menjadikan sukuk sebagai instrumen rekapitalisasi yang lebih sesuai dengan prinsip syariah dan lebih aman dari risiko spekulasi.

3.3 Cash Waqf Linked Sukuk (CWLS) sebagai Inovasi Rekapitalisasi
Cash Waqf Linked Sukuk (CWLS) merupakan salah satu inovasi terpenting dalam sistem rekapitalisasi ekonomi Islam kontemporer. CWLS merupakan bentuk investasi sosial dengan mengumpulkan dana melalui wakaf tunai, kemudian diinvestasikan pada sukuk negara (Mudriqoh, 2023). Instrumen ini menggabungkan dua dimensi sekaligus, yaitu dimensi ekonomi dan dimensi sosial, sehingga rekapitalisasi yang dilakukan tidak hanya berdampak pada pertumbuhan ekonomi tetapi juga pada peningkatan kesejahteraan sosial.
Pemerintah melalui Kementerian Keuangan menyatakan urgensi penerbitan CWLS antara lain memperkuat kapasitas ekonomi keuangan syariah, memperkuat pengelolaan kelembagaan wakaf nasional, mendukung pencapaian SDGs, dan mendorong investasi sosial (Oftafiana & Laila, 2024). CWLS dapat menjadi alternatif instrumen keuangan Islam yang berkelanjutan di Indonesia dan berpotensi menjadi sumber dana pembiayaan pemulihan dampak ekonomi akibat pandemi Covid-19 (Rahman et al., 2021). Instrumen ini sangat cocok karena memiliki fleksibilitas tinggi, menarik bagi kelas menengah filantropi muslim, dan memenuhi prasyarat pembiayaan pemulihan pandemi Covid-19 yang membutuhkan pembiayaan jangka pendek dan menengah (Rahman et al., 2021).
Mekanisme pengelolaan CWLS secara umum terdiri dari empat proses, yaitu pengumpulan dana, penempatan dana, distribusi dan pemanfaatan imbal hasil, dan pengembalian dana (Mudriqoh, 2023). Mengenai hasil manfaat sukuk wakaf yang dibayarkan pemerintah (kupon), akan digunakan untuk proyek-proyek yang sesuai syariah seperti program pemberdayaan ekonomi masyarakat, bantuan modal qardh, dan infrastruktur sosial (masjid, madrasah, rumah sakit, dll.) untuk mauquf'alayh (Faiza, 2023).
Peran CWLS dalam program pemulihan ekonomi nasional sangat signifikan. Hasil penjualan CWLS dapat dijadikan sebagai sumber pembiayaan baru untuk pembangunan nasional dengan biaya yang murah, selain itu imbal hasil dari CWLS dapat digunakan untuk program sosial yang ditujukan bagi masyarakat yang membutuhkan terutama masyarakat yang terdampak pandemi Covid-19 (Baiti & Syufa'at, 2021). Dalam sektor kinerja CWLS untuk pemulihan ekonomi nasional, dibuktikan dengan adanya program BMM Sahabat UKM, dengan target kurang lebih 100 UMKM yang dibiayai dan diberikan modal usaha sebesar Rp3 juta (Effendi, 2024).
Tujuan dari setiap instrumen filantropi dalam Islam, termasuk CWLS, antara lain memfasilitasi wakif dan calon wakif untuk berwakaf uang dalam instrumen keuangan dengan mudah dan aman, mendorong diversifikasi bank syariah dengan optimalisasi peran LKS-PWU, mendukung pengembangan pasar keuangan syariah khususnya di bidang penyelenggaraan wakaf uang, mengembangkan dan menerapkan inovasi di bidang keuangan serta investasi sosial syariah di Indonesia, memfasilitasi diversifikasi investor dan instrumen Surat Berharga Syariah Negara (SBSN), dan mendorong pengembangan ekosistem wakaf nasional (Oftafiana & Laila, 2024).

3.4 Zakat, Infaq, dan Sedekah (ZIS) sebagai Instrumen Rekapitalisasi Sosial
Zakat, infaq, dan sedekah (ZIS) merupakan instrumen rekapitalisasi sosial yang unik dalam sistem ekonomi Islam. Berbeda dengan instrumen rekapitalisasi komersial, ZIS berfungsi sebagai mekanisme redistribusi kekayaan yang bertujuan untuk memastikan bahwa modal dan sumber daya ekonomi dapat mengalir kepada mereka yang paling membutuhkan. Di antara solusi yang dapat ditawarkan dalam kerangka konsep dan sistem Ekonomi dan Keuangan Sosial Islam adalah penyaluran bantuan langsung tunai yang berasal dari zakat, infaq, dan sedekah (Iskandar et al., 2020).
Berdasarkan Statistik Zakat Nasional Tahun 2018, pertumbuhan pengumpulan ZIS di Indonesia pada rentang kurun waktu tahun 2002–2018 mencapai rerata 34,82 persen, sementara pertumbuhan PDB di Indonesia pada rentang kurun waktu yang sama mencapai rerata 5,38 persen (Amirudin & Sabiq, 2021). Angka ini menunjukkan potensi besar ZIS sebagai instrumen rekapitalisasi sosial yang dapat mendorong pertumbuhan ekonomi.
Dengan adanya bantuan modal usaha dari lembaga zakat yang bersinergi dengan lembaga keuangan syariah, diharapkan dapat membantu permasalahan ekonomi akibat pandemi supaya jumlah mustahiq tidak terus meningkat (Amirudin & Sabiq, 2021). Pendistribusian zakat, infaq, dan shadaqah (ZIS) untuk kepentingan kemaslahatan umum dilaksanakan dengan ketentuan sebagai penerima manfaat termasuk golongan (asnaf), termasuk untuk stimulasi kegiatan sosial ekonomi fakir miskin yang terdampak wabah (Sabiq & Amirudin, 2021).

3.5 Wakaf Produktif sebagai Instrumen Rekapitalisasi Jangka Panjang
Wakaf produktif merupakan instrumen rekapitalisasi jangka panjang yang memiliki keunikan tersendiri dalam sistem ekonomi Islam. Wakaf adalah instrumen ekonomi Islam yang telah ada sejak masa awal Islam (Effendi, 2024). Sifat wakaf yang melekat abadi akan menghasilkan akumulasi modal dengan periode yang sangat lama, yang akan meningkatkan kemampuan keuangan individu atau organisasi manajemen, sehingga berkontribusi positif untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat (M. Iskandar et al., 2020).
Hasil penggunaan wakaf tidak hanya terbatas pada pengurangan kemiskinan, tetapi menciptakan pertumbuhan ekonomi, meningkatkan kesejahteraan sosial-ekonomi, dan meningkatkan inklusi keuangan holistik (M. Iskandar et al., 2020). Selain itu, wakaf produktif melibatkan lebih banyak pihak, yang apabila dikelola oleh manajemen profesional, maka akan mampu menjaga stabilitas sistem keuangan (M. Iskandar et al., 2020).
Penguatan wakaf baik berupa wakaf uang, wakaf produktif, waqf linked sukuk maupun wakaf untuk infrastruktur merupakan salah satu solusi yang dapat ditawarkan dalam kerangka konsep dan sistem Ekonomi dan Keuangan Sosial Islam (A. Iskandar et al., 2020). Instrumen wakaf lebih diperuntukkan dalam periode jangka panjang, terutama wakaf uang dalam bentuk Cash Waqf Linked Sukuk yang menarik wakif untuk berwakaf dan berinvestasi mengembangkan infrastruktur (Masrul & Huda, 2021).

3.6 Qardhul Hasan sebagai Instrumen Rekapitalisasi Tanpa Bunga
Qardhul hasan merupakan instrumen rekapitalisasi yang sangat penting dalam sistem ekonomi Islam, terutama bagi mereka yang tidak mampu mengakses pembiayaan komersial. Dalam terminologi ekonomi/keuangan syariah, qardhul hasan adalah pinjaman yang tidak mengambil manfaat (keuntungan) apa pun namun tetap ditekankan untuk dibayarkan kembali (A. Iskandar et al., 2020). Produk/skema ini merupakan salah satu produk/skema sistem keuangan syariah yang sangat penting dalam mendukung pemulihan atau menopang perekonomian (A. Iskandar et al., 2020).
Solusi sistem keuangan Islam dengan skema pinjaman tanpa bunga (Qardhul Hasan) merupakan alternatif yang telah terbukti memberikan insentif untuk meningkatkan kesejahteraan. Qardhul Hasan dengan biaya yang rendah menjadi efektif dalam meningkatkan output, menyerap tenaga kerja, dan menjaga tingkat inflasi yang rendah tanpa menciptakan efek samping negatif dalam perekonomian (Harahap et al., 2022). Hal ini menjadikan qardhul hasan sebagai instrumen rekapitalisasi yang ideal bagi kelompok masyarakat yang paling rentan secara ekonomi.

4. Peran Lembaga Keuangan Syariah Dalam Rekapitalisasi
4.1 Bank Syariah sebagai Agen Rekapitalisasi
Bank syariah memainkan peran sentral sebagai agen rekapitalisasi dalam sistem ekonomi Islam. Bank syariah secara umum adalah lembaga keuangan yang usaha pokoknya memberikan pembiayaan dan jasa-jasa lain dalam lalu lintas pembayaran serta peredaran uang yang beroperasi disesuaikan dengan prinsip-prinsip syariah (Fauzi & Wisesha, 2023). Dalam konteks rekapitalisasi, bank syariah berfungsi sebagai intermediasi antara pemilik modal dan pihak yang membutuhkan modal, dengan mekanisme yang sesuai dengan prinsip syariah.
Pembiayaan yang disalurkan oleh perbankan syariah terbukti memiliki pengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi Indonesia (Dinanti et al., 2023). Modal yang disalurkan pemerintah kepada perbankan syariah melalui penempatan dana pada Program Pemulihan Ekonomi Nasional lebih banyak dimanfaatkan oleh perbankan syariah untuk kegiatan produktif, yaitu melalui penyaluran pembiayaan kepada masyarakat (Dinanti et al., 2023).
Perkembangan aset perbankan syariah menunjukkan tren yang positif. Total aset perbankan syariah meningkat dari Rp624.564 triliun pada Desember 2019 menjadi Rp785.646 triliun pada Mei 2023 (Nada, 2024). Laporan Keuangan Syariah Indonesia 2022 mengungkapkan pertumbuhan signifikan sebesar 15,87% dalam aset industri keuangan syariah (Nada, 2024). Pada tahun 2022, aset industri keuangan syariah mencapai IDR 2.375,84 triliun, dengan pertumbuhan terutama terjadi di pasar modal syariah (15,51%) dan Industri Keuangan Non-Bank Syariah (20,88%) (Nada, 2024).
Merger tiga bank syariah BUMN menjadi Bank Syariah Indonesia (BSI) merupakan langkah strategis dalam memperkuat kapasitas rekapitalisasi perbankan syariah. BSI sebagai bank syariah dengan aset terbesar di Indonesia diharapkan dapat berkinerja lebih baik sehingga dapat menjadi fasilitator baik dalam bentuk pembiayaan maupun penghimpunan dana pihak ketiga (DPK) dalam industri halal (Charisma, 2022). Terdapat kenaikan dalam jumlah penyaluran pembiayaan UMKM mencapai Rp33,06 triliun, yang setara dengan 22,57 persen dari total pembiayaan BSI (Fauzi & Wisesha, 2023).

4.2 Lembaga Keuangan Mikro Syariah (LKMS) dalam Rekapitalisasi Akar Rumput
Lembaga Keuangan Mikro Syariah (LKMS) memainkan peran yang sangat penting dalam rekapitalisasi di tingkat akar rumput. Lembaga keuangan mikro syariah menggabungkan prinsip-prinsip keuangan mikro dengan prinsip-prinsip syariah dalam menyediakan layanan keuangan kepada masyarakat yang tidak terjangkau oleh lembaga keuangan konvensional (Sari & Sulistyowati, 2023). Mereka berperan dalam memberikan pembiayaan mikro kepada pelaku usaha mikro dan kecil, serta mempromosikan inklusi keuangan bagi mereka yang tidak memiliki akses ke layanan keuangan tradisional (Sari & Sulistyowati, 2023).
Eksistensi lembaga keuangan mikro syariah jelas memiliki arti penting bagi pembangunan ekonomi berwawasan syariah terutama dalam memberikan solusi bagi pemberdayaan usaha kecil dan menengah serta menjadi inti kekuatan ekonomi yang berbasis kerakyatan dan sekaligus menjadi penyangga utama sistem perekonomian nasional (- et al., 2023). Dari data OJK (2021), perkembangan LKMS baik dari sisi aset, jumlah pembiayaan yang disalurkan, maupun simpanan masyarakat yang telah terkumpul menunjukkan tren yang meningkat (Sari & Sulistyowati, 2023).
Baitul Maal wa Tamwil (BMT) sebagai salah satu bentuk LKMS memiliki peran yang sangat strategis dalam rekapitalisasi ekonomi umat. Sejak krisis ekonomi yang terjadi di Indonesia pada tahun 1997, BMT telah mulai tumbuh menjadi alternatif pemulihan kondisi perekonomian (Taufiq, 2023). Fokus BMT kemudian bergeser menjadi lembaga keuangan mikro yang dioperasikan dengan prinsip syariah, dengan tujuan untuk menumbuhkan bisnis usaha mikro dan kecil dalam rangka mengangkat derajat dan martabat serta membela kepentingan kaum fakir miskin (Taufiq, 2023).
Bank Wakaf Mikro (BWM) merupakan inovasi terbaru dalam LKMS yang didirikan atas izin Otoritas Jasa Keuangan (OJK) yang sudah ada di Indonesia sejak Oktober 2017 (Athief et al., 2022). BWM merupakan lembaga keuangan mikro syariah yang dikelola oleh masyarakat (nazhir wakaf) dengan dana yang bersumber dari masyarakat dan dikelola serta disalurkan oleh lembaga amil zakat nasional (LAZNAS) (Athief et al., 2022). Masyarakat dapat mengembangkan usahanya kembali dengan modal dari BWM, sehingga BWM terbukti berperan dalam pemberdayaan UMKM dan masyarakat miskin (Athief et al., 2022).

4.3 Koperasi Syariah dalam Rekapitalisasi Berbasis Komunitas
Koperasi syariah merupakan instrumen rekapitalisasi berbasis komunitas yang mengedepankan prinsip kekeluargaan dan gotong royong. Koperasi syariah berupaya mengangkat perekonomian umat untuk lebih produktif dalam mensejahterakan kehidupannya tanpa dibebani biaya pinjaman (- et al., 2023). Dalam koperasi syariah, pengelolaan simpanan dan penyaluran dana (pembiayaan modal) dilakukan dengan sistem bagi hasil, sehingga diharapkan dengan sistem ekonomi Islam, mampu meningkatkan kesejahteraan hidup umat (- et al., 2023).
Koperasi syariah tidak hanya berfungsi dalam penyaluran modal tetapi juga berfungsi untuk menangani kegiatan sosial, demikian juga mendukung keuangan inklusif (- et al., 2023). Keuangan inklusif adalah suatu keadaan di mana semua orang memiliki akses terhadap layanan jasa keuangan yang berkualitas dengan biaya yang terjangkau dan cara yang menyenangkan, tidak rumit, serta menjunjung harga diri dan kehormatan (- et al., 2023).

4.4 Asuransi Syariah dalam Manajemen Risiko Rekapitalisasi
Asuransi syariah memainkan peran penting dalam manajemen risiko yang terkait dengan proses rekapitalisasi. Dalam asuransi syariah terdapat dua kontrak, yaitu tijarah dan tabarru'. Sebagai upaya untuk membantu pengembangan UMKM, asuransi syariah memiliki terobosan baru, yaitu melalui Tabarru' untuk saling membantu antara UMKM dan pihak asuransi (Winarto, 2022). Sistem keuangan syariah diharapkan dapat memberikan layanan dan produk pembiayaan yang lebih baik kepada UMKM dibandingkan dengan mitra konvensionalnya (Winarto, 2022).

5. Rekapitalisasi Melalui Pasar Modal Syariah
5.1 Peran Pasar Modal Syariah dalam Rekapitalisasi
Pasar modal syariah merupakan salah satu instrumen rekapitalisasi yang semakin penting dalam sistem ekonomi Islam. Pasar modal syariah secara sederhana merupakan pasar modal yang menerapkan prinsip-prinsip syariah dalam kegiatan transaksi ekonomi dan tidak terlepas dari hal-hal yang dilarang oleh syariat, seperti unsur riba, perjudian, spekulasi, dan lain-lain (Y. Batubara, 2020). Dengan berkembangnya pasar modal syariah dari tahun ke tahun, terbukti bahwa pasar modal syariah semakin diminati baik dari investor muslim maupun nonmuslim, sehingga dapat berkontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi di Indonesia (Widiyanti & Sari, 2019).
Sejalan dengan program pemulihan ekonomi nasional, pasar modal syariah membukukan kinerja pertumbuhan yang signifikan (Yusuf & Hidayatullah, 2022). Ekosistem ekonomi dan keuangan syariah yang baik perlu dipelihara agar pertumbuhan pasar modal syariah bergerak ke dalam arah yang semestinya, sehingga iklim investasi di masyarakat dalam negeri dan luar negeri akan tumbuh serta berkembang sepanjang masa (Yusuf & Hidayatullah, 2022).

5.2 Saham Syariah dan Reksadana Syariah
Saham syariah dan reksadana syariah merupakan instrumen rekapitalisasi berbasis pasar modal yang memungkinkan partisipasi masyarakat luas dalam proses rekapitalisasi ekonomi. Saham syariah merupakan kepemilikan saham dalam perusahaan yang beroperasi sesuai dengan prinsip-prinsip syariah, seperti larangan terhadap riba dan perjudian (Riady & Arsidiq, 2024). Reksadana syariah di sisi lain adalah wadah investasi yang mengumpulkan dana dari berbagai investor untuk diinvestasikan dalam portofolio saham syariah (Riady & Arsidiq, 2024).
Secara simultan, saham syariah dan reksadana syariah dinyatakan berpengaruh positif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi nasional (Riady & Arsidiq, 2024). Pengembangan saham syariah dan reksadana syariah dapat memberikan kontribusi positif terhadap pertumbuhan ekonomi nasional melalui partisipasi yang lebih luas dari masyarakat dalam pasar modal, serta dengan mengalokasikan investasi pada sektor-sektor yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah (Riady & Arsidiq, 2024).
Berdasarkan penelitian komparatif, selama periode pelemahan ekonomi, indeks syariah memiliki kinerja lebih baik dibandingkan indeks konvensional (Mubarok & Luailiyah, 2017). Hal yang sama juga dijelaskan bahwa sebagian besar indeks syariah memiliki kinerja yang lebih baik terutama selama periode krisis (Mubarok & Luailiyah, 2017). Temuan ini menunjukkan bahwa instrumen pasar modal syariah memiliki ketahanan yang lebih baik dalam menghadapi krisis, sehingga lebih andal sebagai instrumen rekapitalisasi dalam situasi ekonomi yang tidak menentu.

6. Rekapitalisasi Umkm Melalui Sistem Ekonomi Islam
6.1 Urgensi Rekapitalisasi UMKM
UMKM merupakan sektor yang paling membutuhkan rekapitalisasi dalam sistem ekonomi Islam, mengingat perannya yang sangat vital dalam perekonomian nasional. UMKM dapat dianggap sebagai penggerak utama dalam pemulihan ekonomi nasional setelah mengalami krisis, karena memiliki kemampuan untuk bergerak lebih cepat, responsif, dan adaptif terhadap situasi yang ada (Khairunnisa & Nofrianto, 2023). UMKM di Indonesia memiliki peran sosial yang penting sebagai penyedia jaring pengaman, terutama bagi masyarakat dengan tingkat pendapatan rendah, sehingga memungkinkan mereka terlibat dalam kegiatan ekonomi produktif di sektor riil (Khairunnisa & Nofrianto, 2023).
Selama masa pemulihan, investasi dan modal bantuan menjadi sangat penting bagi UMKM agar dapat terus beroperasi (Khairunnisa & Nofrianto, 2023). Oleh karena itu, banyak UMKM yang mengandalkan pembiayaan dari lembaga perbankan guna mendorong pertumbuhan usahanya (Khairunnisa & Nofrianto, 2023). Keuangan dan pembiayaan syariah hadir sebagai solusi untuk mendukung kegiatan ekonomi UMKM yang mungkin tidak bisa dijangkau oleh bank konvensional yang cenderung memberikan pinjaman kepada perusahaan besar dan menerapkan bunga (Khairunnisa & Nofrianto, 2023).

6.2 Pembiayaan Mudharabah untuk Rekapitalisasi UMKM
Pembiayaan mudharabah merupakan instrumen rekapitalisasi yang paling relevan bagi UMKM dalam sistem ekonomi Islam. Pembiayaan di perbankan syariah dapat menunjang pemulihan ekonomi nasional dan bisa menjadi salah satu solusi untuk pelaku usaha UMKM untuk keluar dari permasalahan ekonomi akibat terdampak pandemi Covid-19 (Bintarto, 2021). Pembiayaan mudharabah sangat berhubungan erat dengan UMKM, di mana pemilik UMKM dapat mengakses modal tanpa harus menanggung beban bunga yang memberatkan (Iswanto et al., 2022).
Pembiayaan dengan akad mudharabah dapat meningkatkan ekosistem wirausaha, memberdayakan UMKM secara produktif di Indonesia, mewujudkan distribusi pendapatan yang adil, serta menstabilkan modal bagi pelaku UMKM (Khairunnisa & Nofrianto, 2023). Investasi mudharabah dapat menjadi salah satu alternatif instrumen investasi syariah bagi masyarakat dalam rangka menumbuhkan kesadaran berinvestasi serta mendukung peningkatan sektor riil sehingga berdampak kepada peningkatan pertumbuhan ekonomi negara (Firmanie, 2023).

6.3 Fintech Syariah sebagai Instrumen Rekapitalisasi Digital
Fintech syariah merupakan inovasi terbaru dalam sistem rekapitalisasi ekonomi Islam yang memanfaatkan teknologi digital untuk memperluas jangkauan pembiayaan. Fintech berkontribusi positif terhadap pemulihan ekonomi nasional dan peningkatan pemasukan negara selama pandemi (Istifadhoh et al., 2021). Penyaluran pembiayaan yang dilakukan melalui fintech syariah bisa juga dilengkapi dengan pemberlakuan proses pendampingan dan pelatihan pada program pengenalan literasi keuangan Islam berbasis digital (Istifadhoh et al., 2021).
Fintech syariah memiliki beberapa keunggulan dibanding lembaga keuangan lainnya, seperti kemudahan, kecepatan, dan jangkauan (Wulandari & Mangole, 2021). Dengan penggunaan smartphone, masyarakat bisa menggunakan layanan keuangan berbasis teknologi dengan mudah dalam memenuhi kebutuhan serta menjaga keberlanjutan bisnisnya dalam upaya pemulihan ekonomi nasional (Istifadhoh et al., 2021). Peluang berkembangnya ekonomi dan keuangan syariah termasuk fintech syariah di Indonesia adalah sangat besar, mengingat Indonesia adalah negara dengan jumlah penduduk yang menganut agama Islam terbesar di dunia (Wulandari & Mangole, 2021).
Dari 13 fintech syariah yang ada, terdapat 6 perusahaan fintech syariah yang fokus pada pembiayaan untuk UMKM (Trimulato, 2020). Pola pengembangan UMKM melalui fintech syariah dapat dilakukan dengan menambah peran dari lembaga fintech, tidak sekadar memberikan dari keuangan tetapi juga dapat menjadi pendamping dalam pengembangan bisnis khususnya tentang pemasaran produk UMKM (Trimulato, 2020).

7. Kebijakan Moneter Syariah Dan Rekapitalisasi
7.1 Transmisi Kebijakan Moneter Syariah
Kebijakan moneter syariah merupakan komponen penting dalam sistem rekapitalisasi ekonomi Islam. Indonesia menganut sistem moneter ganda, yaitu menggunakan sistem moneter konvensional dan syariah (Yusri & Dara, 2023). Dalam sistem keuangan ganda yang ada saat ini, hanya konsep bagi hasil saja yang menjadi pembeda antara sistem moneter konvensional dan sistem moneter Islam (Rajab, 2021).
Transmisi kebijakan moneter syariah melalui pembiayaan syariah dan bagi hasil terbukti berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi (Yusri & Dara, 2023). Teori mengatakan kebijakan moneter untuk 'pengurangan inflasi' dengan pola syariah lebih efektif daripada pola konvensional (Yusri & Dara, 2023). Hal ini menunjukkan bahwa instrumen moneter syariah memiliki keunggulan komparatif dalam mendukung rekapitalisasi ekonomi yang stabil dan berkelanjutan.
Bank Indonesia telah mengambil langkah-langkah untuk lebih memperkuat pendalaman keuangan, akses ke layanan keuangan, dan operasi moneter, antara lain dengan memfasilitasi kolaborasi antara industri perbankan dan perusahaan Fintech, mendukung pembayaran digital di berbagai sektor, dan memperkenalkan instrumen yang sesuai dengan syariah (Junaedi et al., 2020). Berbagai perkembangan ini, disertai akselerasi program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) antara lain melalui penguatan penjaminan kredit oleh pemerintah, diharapkan dapat mendorong fungsi intermediasi perbankan (Junaedi et al., 2020).

7.2 Kebijakan Makroprudensial dalam Rekapitalisasi
Kebijakan makroprudensial merupakan salah satu kebijakan dalam pemulihan ekonomi yang mengingat peran pentingnya dalam menjaga stabilitas keuangan dan mendorong pemulihan ekonomi, di samping kebijakan fiskal dan moneter (Hidayat et al., 2021). Bank Indonesia akan melanjutkan kebijakan makroprudensial akomodatif untuk mendorong penyaluran kredit guna mengakselerasi pemulihan ekonomi (Junaedi et al., 2020).
Dengan terkontrolnya variabel makroekonomi dengan baik, bisa meningkatkan pembiayaan dan pembiayaan tersebut dapat membantu pemulihan ekonomi masyarakat dan berdampak pada pemulihan ekonomi nasional (Mulyadi, 2023). Nilai tukar dan suku bunga berpengaruh positif signifikan terhadap pembiayaan perbankan syariah, sementara variabel inflasi memiliki dampak positif dan negatif signifikan sekaligus terhadap pembiayaan (Mulyadi, 2023).

8. Program Pemulihan Ekonomi Nasional (Pen) Dalam Perspektif Ekonomi Islam
8.1 Kerangka Hukum Program PEN
Program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) merupakan beberapa kegiatan yang berisi upaya untuk memulihkan perekonomian nasional, yang didefinisikan sebagai sebuah kebijakan untuk keuangan negara yang kegiatannya dilakukan oleh pemerintah demi menangani serta menghadapi ancaman Covid-19 yang mengancam bagi perekonomian Indonesia juga stabilitas bagi sistem keuangan, serta untuk menyelamatkan ekonomi nasional (Dinanti et al., 2023). Program ini tertuang dalam Peraturan Pemerintah No. 23 Tahun 2020 tentang pelaksanaan program pemulihan ekonomi nasional (Bintarto, 2021).
Konstitusi UUD 1945 Pasal 22 ayat (1–3) memberikan ruang bagi pemerintah untuk menetapkan Perpu No. 1 Tahun 2020 menjadi UU No. 2 Tahun 2020 sebagai payung hukum dalam upaya menjaga ketahanan seluruh elemen bangsa dari segala ancaman yang membahayakan keselamatan masyarakat bangsa dan negara (Lutfi & Supriyadi, 2021). Peran kebijakan hukum pemerintah dalam pemulihan ekonomi nasional memiliki kedudukan sentral guna mengantisipasi "sistem" dan manajemen yang rapuh (Lutfi & Supriyadi, 2021).

8.2 Kontribusi Ekonomi Syariah dalam Program PEN
Kontribusi dari ekonomi Islam dan keuangan syariah sangat diperlukan bagi pemulihan ekonomi Indonesia (Dinanti et al., 2023). Hal ini sejalan dengan salah satu program PEN, yaitu Penempatan Dana yang disalurkan kepada Bank Umum Mitra, yang mencakup bank konvensional maupun bank syariah yang dijadikan mitra pada program penempatan dana di Program PEN (Dinanti et al., 2023).
Ekonomi dan keuangan syariah turut berkontribusi dalam mengakselerasi momentum pemulihan ekonomi nasional. Peran pembiayaan syariah semakin penting untuk mendukung pertumbuhan dan stabilitas ekonomi di tengah ketidakpastian global yang meningkat (Nisa et al., 2024). Mendorong peningkatan pembiayaan syariah melalui inovasi produk keuangan syariah untuk mewujudkan pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan menjadi salah satu agenda utama dalam program rekapitalisasi berbasis syariah (Nisa et al., 2024).
Dalam kaitannya dengan sistem keuangan, keuangan syariah diyakini memiliki kontribusi besar dalam pemulihan ekonomi pascakontraksi melalui beberapa hal, antara lain: peran lembaga keuangan syariah yang dianggap dapat mencapai masyarakat menengah ke bawah tanpa harus melibatkan mekanisme yang rumit, dan dana yang berhasil dikumpulkan oleh lembaga keuangan syariah di Indonesia dianggap cukup besar dan mampu mendorong pertumbuhan ekonomi dari sektor bawah (Rakhmawati & Afandi, 2022). Menurut data yang dilaporkan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK), total kekayaan lembaga keuangan syariah hingga kuartal ketiga tahun 2021 mencapai US$132,7 miliar atau setara dengan Rp1.901,1 triliun (Khairunnisa & Nofrianto, 2023).

9. Rekapitalisasi Dan Pengembangan Industri Halal
9.1 Industri Halal sebagai Sasaran Rekapitalisasi
Industri halal merupakan salah satu sektor utama yang menjadi sasaran rekapitalisasi dalam sistem ekonomi Islam. Industri halal setiap tahunnya memberikan kontribusi pada PDB Indonesia sebesar USD3,8 miliar dan menyumbang investasi sebesar USD1 miliar serta mampu membuka 127 ribu lapangan pekerjaan dalam setiap tahun (Mulyani et al., 2022). Pengembangan industri halal melalui rekapitalisasi berbasis syariah mencakup berbagai sub-sektor, termasuk hotel dan travel syariah, halal food, fashion syariah, kosmetik syariah, kuliner, keuangan syariah, dan lain-lain (Mulyani et al., 2022).
BSI sebagai bank syariah dengan aset terbesar di Indonesia diharapkan dapat menjadi fasilitator baik dalam bentuk pembiayaan maupun penghimpunan dana pihak ketiga (DPK) dalam industri halal (Charisma, 2022). Menjaga nilai ROE, penyaluran pembiayaan, DPK, NPF, dan BOPO, serta bersinergi dengan berbagai pihak menjadi salah satu kunci keberhasilan BSI dalam mengembangkan industri halal di Indonesia (Charisma, 2022).

9.2 Rekapitalisasi melalui Investasi Syariah
Investasi syariah merupakan salah satu mekanisme rekapitalisasi yang semakin berkembang dalam sistem ekonomi Islam. Aktivitas investasi syariah perlu memperhatikan prinsip-prinsip yang syariat Islam tetapkan sehingga tidak termasuk ke dalam kategori perbuatan yang diharamkan untuk dilakukan (Firmanie, 2023). Beberapa prinsip dalam berinvestasi secara syariah antara lain: aktivitas investasi perlu terbebas dari unsur maisir (perjudian), investasi perlu bebas dari ketidakpastian terkait kualitas maupun kuantitas objek akad (gharar), investasi terhindar dari aktivitas riba, dan investasi harus terbebas dari akad batil (Firmanie, 2023).
Investasi pada ekonomi syariah juga menunjukkan pemulihan dari dampak pandemi Covid-19, ditandai dengan peningkatan 118% dari US$11,8 miliar menjadi US$25,7 miliar pada 2020/21. Dari sisi jumlah transaksi untuk investasi ekonomi syariah, seperti merger & acquisition, private equity, dan modal ventura juga menunjukkan peningkatan dari 156 transaksi tahun lalu menjadi 210 transaksi di 2020/21 (Rohman & Syufa'at, 2023).

10. Tantangan Dan Prospek Rekapitalisasi Dalam Sistem Ekonomi Islam
10.1 Tantangan Rekapitalisasi Berbasis Syariah
Meskipun sistem ekonomi Islam menawarkan berbagai instrumen rekapitalisasi yang komprehensif, terdapat sejumlah tantangan yang perlu diatasi. Pertama, masih rendahnya literasi dan edukasi keuangan syariah di masyarakat menjadi hambatan utama dalam optimalisasi instrumen rekapitalisasi syariah (Nasution, 2021). Peranan pembiayaan syariah selama ini masih belum banyak diangkat dalam berbagai diskursus bagi percepatan pemulihan UMKM di masa pandemi, hal ini akibat masih rendahnya literasi dan edukasi keuangan syariah yang sebenarnya sangat potensial (Nasution, 2021).
Kedua, hambatan dalam merealisasikan penanaman modal karena terdapat investor yang break atau bahkan melakukan pembatalan terhadap penanaman modal yang akan dilakukannya, termasuk juga pada bisnis syariah (A. Batubara & Tambunan, 2022). Ketiga, meningkatnya risiko lembaga keuangan syariah termasuk juga bank pembiayaan rakyat syariah, perusahaan pembiayaan syariah, dan lembaga keuangan mikro syariah berupa operasional, pembiayaan, pasar dan likuiditas yang ada serta melambatnya laju peningkatan aset akibat Covid-19 (A. Batubara & Tambunan, 2022).
Keempat, pangsa pasar perbankan syariah yang masih relatif kecil dibandingkan perbankan konvensional menjadi tantangan tersendiri. Saat ini Indonesia berada di peringkat ke-9 dunia di kategori total aset keuangan syariah, masih jauh di bawah negara tetangga Malaysia yang berada di posisi ke-3 (Syahputra, 2021). Upaya merger tiga bank syariah BUMN menjadi BSI diharapkan dapat meningkatkan penetrasi ekonomi syariah di Indonesia, meskipun terdapat kenaikan 2,7% dalam pangsa pasar bank syariah setelah merger, angka ini masih sangat kecil dibandingkan potensi yang ada (Syahputra, 2021).

10.2 Prospek dan Strategi Pengembangan
Prospek rekapitalisasi dalam sistem ekonomi Islam sangat menjanjikan, terutama mengingat besarnya populasi Muslim di Indonesia dan dunia. Berdasarkan data Global Islamic Economy Indicator (GIER) Report 2020/2021, Indonesia berada di peringkat ke-4 dunia (setelah Malaysia, Saudi Arabia, dan Uni Emirat Arab) dari segi indicator score-nya (Syahputra, 2021). Aset keuangan syariah global telah mencapai US$3,96 triliun pada 2021, meningkat 16,76% dari tahun sebelumnya, yang mengindikasikan bahwa industri keuangan syariah global tumbuh lebih resilien seiring dengan pemulihan ekonomi global (Nisa et al., 2024).
Untuk mengoptimalkan rekapitalisasi berbasis syariah, diperlukan penguatan kelembagaan, sinergi dan kolaborasi dengan berbagai pihak, mendorong penguatan infrastruktur keuangan syariah di antaranya melalui digitalisasi produk dan layanan lembaga jasa keuangan syariah, pengembangan ekosistem ekonomi dan keuangan syariah, serta meningkatkan awareness pelaku usaha dan masyarakat terhadap ekonomi dan keuangan syariah (Rohman & Syufa'at, 2023).
Terbentuknya Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah (KNEKS) sebagai lembaga yang dibentuk pemerintah dengan tujuan untuk mempercepat, memperluas, serta memajukan perkembangan ekonomi dan keuangan syariah di Indonesia menjadi salah satu langkah strategis dalam mendukung rekapitalisasi berbasis syariah (Yusuf & Hidayatullah, 2022). Indonesia telah mengimplementasikan rencana strategis seperti Peta Jalan Pengembangan Perbankan Syariah Indonesia 2020–2025 dan Peta Jalan Pengembangan Pasar Modal Syariah 2020–2024 sebagai bagian dari Rencana Induk Sektor Jasa Keuangan Indonesia 2021–2025 (Nada, 2024).
Sinergi pengembangan ekonomi syariah bersama otoritas, KNEKS, dan lintas stakeholder, di antaranya melalui program Komite Daerah Ekonomi dan Keuangan Syariah (KDEKS), menjadi salah satu strategi kunci dalam memperkuat rekapitalisasi berbasis syariah (Nisa et al., 2024). Selain itu, pengembangan fintech syariah dan digitalisasi layanan keuangan syariah juga menjadi faktor penting dalam memperluas jangkauan rekapitalisasi berbasis syariah kepada seluruh lapisan masyarakat.

11. Kesimpulan
Rekapitalisasi dalam sistem ekonomi Islam merupakan konsep yang komprehensif dan multidimensional, yang mencakup berbagai instrumen dan mekanisme yang berlandaskan prinsip-prinsip syariah. Berbeda dengan rekapitalisasi konvensional yang mengandalkan instrumen berbasis bunga, rekapitalisasi dalam sistem ekonomi Islam menawarkan pendekatan yang lebih adil, inklusif, dan berorientasi pada kemaslahatan umat.
Berbagai instrumen rekapitalisasi dalam sistem ekonomi Islam, mulai dari pembiayaan mudharabah, sukuk, Cash Waqf Linked Sukuk (CWLS), zakat, infaq, sedekah, wakaf produktif, hingga qardhul hasan, telah terbukti mampu memberikan kontribusi nyata dalam proses pemulihan dan penguatan ekonomi, terutama dalam konteks krisis yang dipicu oleh pandemi Covid-19. Industri keuangan syariah secara konsisten mencatatkan pertumbuhan positif bahkan di tengah krisis, yang menunjukkan ketahanan dan relevansi sistem rekapitalisasi berbasis syariah (Rohman & Syufa'at, 2023).
Peran lembaga keuangan syariah, mulai dari bank syariah, LKMS, koperasi syariah, hingga fintech syariah, sangat vital dalam mengimplementasikan rekapitalisasi berbasis syariah di berbagai tingkatan ekonomi. Sinergi antara berbagai instrumen dan lembaga ini, didukung oleh kebijakan pemerintah yang kondusif dan penguatan regulasi, akan semakin memperkuat kapasitas rekapitalisasi dalam sistem ekonomi Islam.
Ke depan, pengembangan rekapitalisasi dalam sistem ekonomi Islam perlu difokuskan pada peningkatan literasi keuangan syariah, inovasi produk dan instrumen keuangan syariah, digitalisasi layanan keuangan syariah, serta penguatan ekosistem ekonomi syariah secara menyeluruh. Dengan demikian, sistem ekonomi Islam dapat semakin berperan sebagai solusi alternatif yang komprehensif dalam menghadapi berbagai tantangan ekonomi global, sekaligus mewujudkan cita-cita keadilan dan kesejahteraan bagi seluruh umat manusia.

Daftar Pustaka
-, D. A., Lasmawan, I. W., & Suastika, I. N. (2023). Pemberdayaan Koperasi Syariah Dalam Ekonomi Umat Sebagai Solusi Resesi Ekonomi (Studi Kasus Di KSPPS Darun Nahdla Kapita). Jurnal Istiqro, 9(1), 58–72. https://doi.org/10.30739/istiqro.v9i1.1801
Amirudin, C., & Sabiq, A. F. (2021). Peran Ziswaf dalam Memulihkan Ekonomi Umat Akibat Masa Pandemi Covid-19. Jurnal Baabu Al-Ilmi Ekonomi Dan Perbankan Syariah, 6(1), 38. https://doi.org/10.29300/ba.v6i1.4074
Athief, F. H. N., Rizki, D., & Pratwindya, A. (2022). Performa Bank Wakaf Mikro Selama 2017–2021: Sebuah Studi Literatur Sistematis (Systematic Literature Review). Iqtishadia Jurnal Ekonomi & Perbankan Syariah, 9(2), 204–221. https://doi.org/10.19105/iqtishadia.v9i2.6727
Baiti, E. N., & Syufa'at, S. (2021). Cash Waqf Linked Sukuk Sebagai Instrumen Pemulihan Ekonomi Nasional Akibat Covid-19. Jurnal Hukum Ekonomi Syariah, 4(1), 37. https://doi.org/10.30595/jhes.v4i1.10275
Batubara, A., & Tambunan, K. (2022). Tantangan Ekonomi dan Bisnis Syariah di Masa Pandemi Covid-19. Mumtaz Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Islam, 1(1), 65–72. https://doi.org/10.55537/mumtaz.v1i1.82
Batubara, Y. (2020). Analisis Maslahah: Pasar Modal Syariah Sebagai Instrumen Investasi di Indonesia. Human Falah Jurnal Studi Ekonomi Dan Bisnis Islam, 7(2). https://doi.org/10.30829/hf.v7i2.7246
Bintarto, M. A. I. (2021). Implementasi Pembiayaan Mudharabah Untuk Kegiatan Usaha Masyarakat Sebagai Upaya Pemulihan Ekonomi Nasional Akibat Pandemi Covid-19. Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam, 7(2). https://doi.org/10.29040/jiei.v7i2.2489
Charisma, D. (2022). Potret Kinerja Bank Syariah Indonesia (BSI) Dalam Mengembangkan Industri Halal di Indonesia. Adbispreneur, 6(3), 259. https://doi.org/10.24198/adbispreneur.v6i3.34962
Dinanti, A. D., Juniwati, E. H., & Noeridha, N. A. (2023). Pengaruh Pembiayaan yang Disalurkan, Dana Pihak Ketiga, dan Jumlah Kantor Perbankan Syariah terhadap Pemulihan Ekonomi di Masa Pandemi. Journal of Applied Islamic Economics and Finance, 3(3), 554–568. https://doi.org/10.35313/jaief.v3i3.5490
Effendi, B. (2024). Wakaf Tunai dalam Sistem Keuangan Islam. Tasyri Journal of Islamic Law, 3(1), 155–173. https://doi.org/10.53038/tsyr.v3i1.103
Engget, N. M., Jaya, N. A., Erdiansah, A., Asrial, A., & Zahara, A. E. (2024). Analisis Sukuk Pada Keuangan Syariah di Indonesia: Systematic Literature Review. Al-Kharaj Jurnal Ekonomi Keuangan & Bisnis Syariah, 6(4), 5256–5269. https://doi.org/10.47467/alkharaj.v6i4.1092
Faiza, N. A. R. (2023). Potensi Cash Waqf Linked Sukuk sebagai Instrumen Pemulihan Ekonomi Nasional Pasca Pandemi. Al-Muhasib Journal of Islamic Accounting and Finance, 3(1), 1–16. https://doi.org/10.30762/almuhasib.v3i1.280
Fauzi, M. Y., & Wisesha, P. (2023). Peran Bank Syariah Indonesia Di Masa Pandemi Dalam Meningkatkan Ekonomi Masyarakat. Asas, 14(02), 31–39. https://doi.org/10.24042/asas.v14i02.13925
Firmanie, M. A. K. (2023). Implementasi Akad Mudharabah dalam Mendorong Kegiatan Usaha Masyarakat untuk Mencapai Sustainable Development Goals (SDGs). Jurnal Alwatzikhoebillah Kajian Islam Pendidikan Ekonomi Humaniora, 9(2), 385–396. https://doi.org/10.37567/alwatzikhoebillah.v9i2.1795
Harahap, M. A., Elanda, Y., Majid, M., Marliyah, M., & Handayani, R. (2022). Bagaimana Utang Mendorong Terjadinya Krisis? Solusi dari Sistem Keuangan Islam. Reslaj Religion Education Social Laa Roiba Journal, 4(3), 724–737. https://doi.org/10.47467/reslaj.v4i3.905
Hidayat, R., Umam, R., & Tripalupi, R. I. (2021). Kinerja Keuangan Perbankan Syariah Pada Masa Covid-19 dan Strategi Peningkatannya. Finansha: Journal of Sharia Financial Management, 2(2), 77–91. https://doi.org/10.15575/fjsfm.v2i2.14207
Iskandar, A., Possumah, B. T., & Aqbar, K. (2020). Peran Ekonomi dan Keuangan Sosial Islam saat Pandemi Covid-19. Salam Jurnal Sosial Dan Budaya Syar-i, 7(7). https://doi.org/10.15408/sjsbs.v7i7.15544
Iskandar, M., Dismane, Nugraha, N., & Mayasari. (2020). Peningkatan Kinerja Keuangan Institusi Wakaf di Indonesia: Landasan Hukum, Pengawasan Hukum, Pengelolaan Nadzir, Manajemen Resiko, Kepatuhan Syariah. Coopetition Jurnal Ilmiah Manajemen, 11(3), 253–262. https://doi.org/10.32670/coopetition.v11i3.158
Istifadhoh, N., A'yun, I., & Mufidhoh, H. (2021). Sharia Fintech As An Instrument Of National Economic Recovery Amid The Covid-19 Pandemic. Dinar Jurnal Ekonomi Dan Keuangan Islam, 8(2), 66–77. https://doi.org/10.21107/dinar.v8i2.11115
Iswanto, J., Syaickhu, A., & Marsono, A. (2022). Dampak Adanya Pembiayaan Mudharabah Terhadap Peningkatan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) Pengurus Rumah Tangga. Jurnal Dinamika Ekonomi Syariah, 9(2), 158–167. https://doi.org/10.53429/jdes.v9i2.388
Junaedi, D., Arsyad, M., Norman, E., Romli, Moh., & Salistia, F. (2020). Dampak Pandemi Covid-19 terhadap Stabilitas Moneter Indonesia. Al-Kharaj Jurnal Ekonomi Keuangan & Bisnis Syariah, 3(1), 17–36. https://doi.org/10.47467/alkharaj.v3i1.149
Khairunnisa, D. A., & Nofrianto, N. (2023). Pembiayaan dan Keuangan Syariah: Menopang UMKM Dalam Fase Pemulihan Perekonomian (Economic Recovery) Indonesia. Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam, 9(3), 3985. https://doi.org/10.29040/jiei.v9i3.9878
Lestari, D., Sofyan, E. K., Ery, R. R., Sulhi, & Zahara, A. E. (2023). Systematic Literature Review (SLR) Implementasi Akad Mudharabah dalam Perekonomian di Indonesia. E-Bisnis Jurnal Ilmiah Ekonomi Dan Bisnis, 16(2), 267–273. https://doi.org/10.51903/e-bisnis.v16i2.1196
Lutfi, M., & Supriyadi, A. P. (2021). Politik Hukum Pemulihan Ekonomi Nasional Akibat Pandemi Covid-19 Perspektif Konstitusi Ekonomi. De Jure Jurnal Hukum Dan Syar'iah, 13(2), 203–221. https://doi.org/10.18860/j-fsh.v13i2.10384
Masrul, I. S., & Huda, N. (2021). Islamic Social Finance Optimalization For Economic Growth (Covid-19 In Indonesia). Laa Maisyir Jurnal Ekonomi Islam, 8(1), 1. https://doi.org/10.24252/lamaisyir.v8i1.16517
Mubarok, F. K., & Luailiyah, Z. (2017). Optimalisasi Portofolio Nilai Saham: Studi Komparasi Kinerja Saham Syariah dan Nonsyariah. Economica Jurnal Ekonomi Islam, 8(2), 309–336. https://doi.org/10.21580/economica.2017.8.2.2368
Mudriqoh, S. (2023). Potensi Cash Waqf Linked Sukuk sebagai Sumber Pembiayaan Pemulihan Perekonomian Nasional Di Masa Pandemi Covid-19 (2021–2022). El-Jizya Jurnal Ekonomi Islam, 11(1), 49–70. https://doi.org/10.24090/ej.v11i1.7545
Mulyadi, S. (2023). Pengaruh Variabel Makroekonomi Terhadap Pembiayaan Perbankan Syariah Dalam Pemulihan Ekonomi 2011–2022. Aksyana Jurnal Akuntansi Dan Keuangan Islam, 2(1), 15. https://doi.org/10.35194/ajaki.v2i1.2896
Mulyani, S., Ismail, M., & Rofiq, A. (2022). Percepatan Pemulihan Ekonomi Pasca Pandemi Covid-19 Melalui Pengembangan Sektor Industri Halal di Indonesia. Malia (Terakreditasi), 13(2), 167–180. https://doi.org/10.35891/ml.v13i2.3157
Nada, N. (2024). Dinamika Lembaga Dan Aset Lembaga Perbankan Syariah Di Indonesia (Total Lembaga Dan Aset 2019 – Mei 2023). Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam, 10(1), 903. https://doi.org/10.29040/jiei.v10i1.11937
Nasution, L. Z. (2021). Peran Lembaga Pembiayaan Syariah dalam Mempercepat Pemulihan UMKM di Masa Pandemi. Islamic Circle, 2(1), 80–100. https://doi.org/10.56874/islamiccircle.v2i1.491
Nisa, H., Khotimah, I. C., Hidayani, & Ahmadan, D. (2024). Keuangan Syariah dalam Menghadapi Resesi Global. Adl Islamic Economic Jurnal Kajian Ekonomi Islam, 5(1), 23–33. https://doi.org/10.56644/adl.v5i1.101
Normasyhuri, K., Budimansyah, B., & Triyadi, E. (2022). Dampak Penerbitan Surat Utang Negara (SUN) dan Surat Berharga Syariah Negara (SBSN) Pada Pertumbuhan Ekonomi Indonesia Era Pandemi Covid-19: Tinjauan Ekonomi Islam. Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam, 8(1), 688. https://doi.org/10.29040/jiei.v8i1.4619
Oftafiana, T., & Laila, R. N. (2024). Peran Cash Waqf Linked Sukuk (CWLS) dalam Pemerataan Ekonomi dan Kesejahteraan di Indonesia. El-Mal Jurnal Kajian Ekonomi & Bisnis Islam, 5(5), 3274–3288. https://doi.org/10.47467/elmal.v5i5.1262
Purbayati, R., Pakpahan, R., Juniwati, E. H., & Rivanda, A. K. (2023). Ketahanan Perbankan Syariah di Indonesia Terhadap Fluktuasi Kondisi Makroekonomi dan Fundamental Saat Pandemi Covid-19. Jesi (Jurnal Ekonomi Syariah Indonesia), 12(2), 96. https://doi.org/10.21927/jesi.2022.12(2).115-126
Rahman, M. I. F., Nurwahidin, N., & Adnan, N. (2021). Analisis Model Cash Waqf Linked Sukuk (CWLS) Sebagai Instrumen Pembiayaan Pemulihan Dampak Pandemi Covid-19. Jurnal Bimas Islam, 14(1), 77–102. https://doi.org/10.37302/jbi.v14i1.343
Rajab, Z. (2021). Praktek Kebijakan Moneter Islami. https://doi.org/10.31219/osf.io/gqtb6
Rakhmawati, I., & Afandi, J. (2022). Ekonomi Syariah: Menjawab Strategi Pemulihan Ekonomi Pasca Pandemi. Tawazun Journal of Sharia Economic Law, 5(1), 74. https://doi.org/10.21043/tawazun.v5i1.14486
Riady, A., & Arsidiq, N. U. (2024). Peran Saham Syariah dan Reksadana Syariah Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Nasional. Journal of Environmental Economics and Sustainability, 1(2), 1–11. https://doi.org/10.47134/jees.v1i2.135
Rohman, A., & Syufa'at, S. (2023). Perkembangan Industri Keuangan Syariah di Masa Pandemi Covid-19. Jurnal Hukum Ekonomi Syariah, 6(1), 31. https://doi.org/10.30595/jhes.v6i1.14678
Sabiq, A. F., & Amirudin, C. (2021). Pendayagunaan Zakat Sesuai Fatwa MUI No. 23 Tahun 2020 di LAZ Selama Pandemi Covid-19. Jurnal Bimas Islam, 14(1), 161–184. https://doi.org/10.37302/jbi.v14i1.358
Sari, W. R., & Sulistyowati, S. (2023). Peran Lembaga Keuangan Mikro Syariah Dalam Membangun Ekonomi yang Berkelanjutan dan Inklusif. Jurnal Ekonomi Bisnis Dan Akuntansi, 3(2), 44–52. https://doi.org/10.55606/jebaku.v3i2.1690
Syahputra, A. (2021). Kondisi Ekonomi Syariah di Indonesia Pasca Mergernya Bank Syariah BUMN. Jurnal Ekonomi Syariah Akuntansi Dan Perbankan (Jeskape), 5(1), 90–106. https://doi.org/10.52490/jeskape.v5i1.1237
Taufiq, I. (2023). Tugas Essay Manajemen BMT. https://doi.org/10.31219/osf.io/2pwvq
Trimulato, T. (2020). Pengembangan UMKM Melalui Fintech Syariah di Tengah Wabah Covid-19. Al Iqtishadiyah Jurnal Ekonomi Syariah Dan Hukum Ekonomi Syariah, 6(2), 64. https://doi.org/10.31602/iqt.v6i2.3867
Widiyanti, M., & Sari, N. (2019). Kajian Pasar Modal Syariah Dalam Mempengaruhi Pertumbuhan Ekonomi di Indonesia. Ekonomikawan Jurnal Ilmu Ekonomi Dan Studi Pembangunan, 19(1), 21–30. https://doi.org/10.30596/ekonomikawan.v19i1.3236
Winarto, A. J. (2022). Systematic Literature Review (SLR) Peran Asuransi Syariah dalam Membantu Perkembangan UMKM di Masa Pandemi. Nuris Journal of Education and Islamic Studies, 2(2), 75–85. https://doi.org/10.52620/jeis.v2i2.24
Wira, W., & Adiputra, Y. S. (2021). Krisis Ekonomi, Kesejahteraan dan Tata Pemerintahan yang Baik: Perspektif Islam. Kemudi Jurnal Ilmu Pemerintahan, 6(01), 83–97. https://doi.org/10.31629/kemudi.v6i01.3672
Wulandari, N., & Mangole, A. (2021). Peran Fintech Syari'ah Untuk Pemulihan Ekonomi Masa Pandemi Covid-19 (UMKM di Indonesia). Jurnal Labatila, 5(01), 71–82. https://doi.org/10.33507/labatila.v4i02.388
Yusri, Y., & Dara, R. R. (2023). Dampak Transmisi Kebijakan Moneter Terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Sumatera Utara. Jurnal Riset Mahasiswa Akuntansi, 11(1), 78–96. https://doi.org/10.21067/jrma.v11i1.8222
Yusuf, & Hidayatullah, S. (2022). Keberadaan Ekosistem Ekonomi dan Keuangan Terhadap Pertumbuhan Pasar Modal Syariah di Indonesia. Tasharruf Journal of Islamic Economics and Business, 3(1), 1–10. https://doi.org/10.55757/tasharruf.v3i1.90
Yusuf, M., Rahman, A., & Komarudin, P. (2022). Bibliographi Cash Waqf Linked Sukuk (CWLS) Pada Perguruan Tinggi di Indonesia: Analisis Systematic Literature Review. Management of Zakat and Waqf Journal (Mazawa), 4(1), 48–67. https://doi.org/10.15642/mzw.2022.4.1.48-67
di

Tidak ada komentar:

Posting Komentar