00673 - Quick Response Code Indonesian Standard (QRIS) dalam Sistem Keuangan Islam

Abstract

The rapid development of information and communication technology has brought fundamental changes to the global financial system, including Indonesia. Quick Response Code Indonesian Standard (QRIS), officially launched on August 17, 2019, by Bank Indonesia and the Indonesian Payment System Association (ASPI), represents a significant innovation that not only revolutionizes transaction methods but also opens new dimensions in Islamic finance discourse in Indonesia. This article aims to analyze QRIS from multiple perspectives, including technical and regulatory aspects, as well as fiqh muamalah and maqashid sharia reviews. The analysis shows that QRIS is fundamentally a halal instrument compliant with sharia principles, as long as its implementation meets the requirements set by DSN-MUI and relevant Bank Indonesia regulations. From a maqashid sharia perspective, QRIS contributes positively to the protection of property (hifz al-mal) and the protection of religion (hifz ad-din). Within the Indonesian Islamic financial ecosystem, QRIS has demonstrated its potential as an instrument that promotes sharia financial inclusion, facilitates Zakat, Infaq, and Sadaqah (ZIS) payments, and supports the development of sharia-based SMEs. However, challenges remain, including low digital financial literacy, uneven infrastructure, and the need for more specific sharia regulations.

Keywords: QRIS, Islamic Finance, Fiqh Muamalah, Maqashid Sharia, Digital Payment, Financial Inclusion

Abstrak

Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi yang pesat telah membawa perubahan fundamental dalam sistem keuangan global, termasuk di Indonesia. Quick Response Code Indonesian Standard (QRIS) yang diluncurkan secara resmi pada 17 Agustus 2019 oleh Bank Indonesia dan Asosiasi Sistem Pembayaran Indonesia (ASPI) merupakan inovasi signifikan yang tidak hanya merevolusi cara bertransaksi, tetapi juga membuka dimensi baru dalam diskursus keuangan Islam di Indonesia. Artikel ini bertujuan untuk menganalisis QRIS dari berbagai perspektif, meliputi aspek teknis dan regulasi, serta tinjauan fiqh muamalah dan maqashid syariah. Hasil analisis menunjukkan bahwa QRIS pada dasarnya merupakan instrumen yang halal dan sesuai dengan prinsip-prinsip syariah, selama implementasinya memenuhi ketentuan yang ditetapkan oleh DSN-MUI dan regulasi Bank Indonesia yang relevan. Dari perspektif maqashid syariah, QRIS berkontribusi positif terhadap perlindungan harta (hifz al-mal) dan perlindungan agama (hifz ad-din). Dalam ekosistem keuangan Islam Indonesia, QRIS telah menunjukkan potensinya sebagai instrumen yang dapat mendorong inklusi keuangan syariah, memfasilitasi pembayaran Zakat, Infaq, dan Sedekah (ZIS), serta mendukung perkembangan UMKM berbasis syariah. Namun, masih terdapat berbagai tantangan yang perlu diatasi, termasuk rendahnya literasi keuangan digital, infrastruktur yang belum merata, dan kebutuhan akan regulasi syariah yang lebih spesifik.

Kata Kunci: QRIS, Keuangan Islam, Fiqh Muamalah, Maqashid Syariah, Pembayaran Digital, Inklusi Keuangan

1. Pendahuluan

Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi yang pesat telah membawa perubahan fundamental dalam sistem keuangan global, termasuk di Indonesia. Salah satu manifestasi paling nyata dari transformasi digital dalam sektor keuangan adalah kemunculan berbagai instrumen pembayaran nontunai yang semakin beragam dan canggih. Di tengah dinamika ini, Quick Response Code Indonesian Standard (QRIS) hadir sebagai sebuah terobosan inovatif yang tidak hanya merevolusi cara masyarakat bertransaksi, tetapi juga membuka dimensi baru dalam diskursus keuangan Islam di Indonesia (Indriani et al., 2022; Sarif & Ariyanti, 2024; Wahid & Zuardi, 2023).

QRIS merupakan produk kolaborasi antara Bank Indonesia (BI) dan Asosiasi Sistem Pembayaran Indonesia (ASPI) yang diluncurkan secara resmi pada tanggal 17 Agustus 2019, bertepatan dengan Hari Ulang Tahun Republik Indonesia ke-74 (Indriani et al., 2022; Rahimah & Yani, 2023; Wahid & Zuardi, 2023). Sistem ini kemudian diwajibkan penggunaannya secara nasional mulai 1 Januari 2020 bagi seluruh penyelenggara layanan pembayaran berbasis QR Code (Alfiandi et al., 2024; Gultom et al., 2023; Riyanto et al., 2024). Sebagai standar nasional QR Code untuk pembayaran, QRIS menyatukan berbagai macam QR dari berbagai Penyelenggara Jasa Sistem Pembayaran (PJSP) dalam satu kode tunggal yang dapat digunakan secara universal (Riyanto et al., 2024; Sidiq & Bukido, 2023; Wiranda, 2022).

Dalam konteks keuangan Islam, kehadiran QRIS menimbulkan pertanyaan-pertanyaan mendasar yang perlu dijawab secara komprehensif: Apakah sistem pembayaran digital ini sesuai dengan prinsip-prinsip syariah? Bagaimana QRIS dapat diintegrasikan ke dalam ekosistem keuangan Islam yang lebih luas? Apa implikasi penggunaan QRIS terhadap praktik ibadah maliyah seperti zakat, infaq, dan sedekah? Artikel ini berupaya menjawab pertanyaan-pertanyaan tersebut secara mendalam dengan menganalisis QRIS dari berbagai perspektif, mulai dari aspek teknis dan regulasi, hingga tinjauan fiqh muamalah dan maqashid syariah.

2. Konsep Dasar dan Sejarah QRIS

2.1 Definisi dan Karakteristik QRIS

Quick Response Code Indonesian Standard, yang lazim disingkat QRIS dan dibaca "KRIS", adalah penyatuan berbagai macam QR dari berbagai Penyelenggara Jasa Sistem Pembayaran (PJSP) menggunakan QR Code (Hikalmi et al., 2023; Sidiq & Bukido, 2023; Wiranda, 2022). Secara teknis, QRIS merupakan standar QR Code untuk pembayaran melalui aplikasi uang elektronik berbasis server, dompet elektronik (e-wallet), ataupun mobile banking (Gultom et al., 2023; Santika et al., 2022; Yunita, 2023). Sistem ini dikembangkan oleh industri sistem pembayaran bersama Bank Indonesia agar proses transaksi dengan QR Code dapat lebih mudah, cepat, dan terjaga keamanannya (Hafifuddin & Wahyudi, 2022; Here & Kelen, 2022; Wiranda, 2022).

QR Code sendiri merupakan kepanjangan dari Quick Response Code, yaitu kode batang dua dimensi yang diciptakan pada tahun 1994 oleh Denso Wave, salah satu perusahaan besar di grup Toyota, dan disetujui sebagai standar internasional oleh ISO (ISO/IEC18004) pada bulan Juni tahun 2000 (Marianti et al., 2023). Berbeda dengan kode batang konvensional yang hanya menyimpan informasi secara horizontal, QR Code mampu menyimpan informasi secara horizontal dan vertikal, sehingga secara otomatis dapat menampung informasi yang lebih banyak ("Pengembangan Quick Response Code Indonesian Standard Menggunakan Metode Customer Presented Mode (QRIS-CPM). Studi Kasus PT MTI," 2014). QR Code terdiri dari kumpulan batang hitam dengan latar putih, dan merupakan kode unik untuk setiap masing-masing karakternya (Marianti et al., 2023).

QRIS disusun oleh Bank Indonesia dan ASPI dengan menggunakan standar internasional EMVCo (Europe Master Card Visa) dalam penyusunannya, guna mendukung interkoneksi instrumen sistem pembayaran yang lebih luas dan mengakomodasi kebutuhan spesifik negara sehingga memudahkan interoperabilitas antarpenyelenggara, antarinstrumen, dan antarnegara (Hanifah et al., 2024; Maulidya, 2023; Shohib et al., 2022). Dengan karakteristik ini, QRIS bersifat open source (terbuka) dan dapat digunakan secara lintas platform (Hanifah et al., 2024).

Bank Indonesia mengusung semangat UNGGUL dalam pengembangan QRIS, yang merupakan akronim dari: Universal (seluruh lapisan masyarakat dapat menerima pembayaran apa pun untuk melakukan transaksi menggunakan QR Code, baik dalam maupun luar negeri), Gampang (satu kali pemindaian kamera melalui aplikasi), Untung (tidak ada perbedaan tarif), dan Langsung (pembayaran digital bisa dilakukan saat yang sama) (Aditya, 2022; Mayanti, 2020; Rahmi et al., 2023).

2.2 Sejarah Perkembangan QRIS

Sebelum hadirnya QRIS, sistem pembayaran yang berkembang di Indonesia menggunakan QR Code bersumber dari berbagai QR Code yang berbeda-beda dari masing-masing penyedia layanan. Kondisi ini menyebabkan fragmentasi industri pembayaran digital, di mana setiap merchant harus menyediakan beberapa QR Code dari berbagai penerbit, dan konsumen harus memastikan bahwa aplikasi pembayaran yang dimilikinya sesuai dengan yang disediakan oleh penjual (Dewanty & Mustofa, 2023; Rifani, 2023; Yunita, 2023). Situasi ini jelas tidak efisien dan menghambat perkembangan ekosistem pembayaran digital yang inklusif.

Merespons kondisi tersebut, Bank Indonesia sebagai bank sentral Republik Indonesia mengambil langkah strategis dengan membuat standarisasi sistem pembayaran berbasis QR Code (Sartini et al., 2023; Yunita, 2023). Pada tanggal 17 Agustus 2019, Bank Indonesia bersama ASPI secara resmi meluncurkan QRIS sebagai standar nasional QR Code untuk pembayaran (Alicia & Dewi, 2024; Rahimah & Yani, 2023; Wahid & Zuardi, 2023). Peluncuran QRIS merupakan salah satu implementasi Visi Sistem Pembayaran Indonesia (SPI) 2025 yang telah dicanangkan pada Mei 2019 (Indriani et al., 2022; Rahmawati et al., 2023). Ketentuan QRIS dapat dilihat pada Peraturan Anggota Dewan Gubernur (PADG) Nomor 21/18/PADG/2019 tentang Implementasi Standar Nasional Quick Response Code untuk Pembayaran (Rahimah & Yani, 2023; Riyanto et al., 2024; Wahid & Zuardi, 2023).

Mulai 1 Januari 2020, Bank Indonesia secara resmi mewajibkan seluruh penyedia layanan pembayaran nontunai menggunakan QRIS (Alfiandi et al., 2024; Indriani et al., 2022; Shohib et al., 2022). Kebijakan ini menandai babak baru dalam sejarah sistem pembayaran digital Indonesia, di mana seluruh transaksi menggunakan QR Code hanya memerlukan satu kode tunggal yang dapat diakses melalui berbagai aplikasi pembayaran (Amamilah et al., 2024; Maulidya, 2023).

Dalam perkembangannya, pada tahun 2020—2021, Bank Indonesia memulai ekspansi QRIS dengan target mencapai 12 juta merchant, dengan fokus membangun sisi supply dengan mengajak para merchant dan toko untuk bergabung dengan QRIS. Pada tahun 2022, fokus Bank Indonesia beralih ke sisi demand atau konsumen, dengan menargetkan 15 juta pengguna baru QRIS (Sidiq & Bukido, 2023). Menurut catatan Bank Indonesia, jumlah pengguna QRIS di Indonesia per Desember 2022 sebanyak 28,75 juta (Pulungan et al., 2023).

2.3 Mekanisme Kerja QRIS

QRIS mengakomodasi dua model penggunaan QR pembayaran, yaitu Merchant Presented Mode (MPM) dan Customer Presented Mode (CPM) ("Pengembangan Quick Response Code Indonesian Standard Menggunakan Metode Customer Presented Mode (QRIS-CPM). Studi Kasus PT MTI," 2014; Pulungan et al., 2023). Pada Merchant Presented Mode (MPM), QRIS akan terlihat pada merchant (penjual) yang kemudian dapat dipindai oleh pembeli (Rahimah & Yani, 2023). MPM sendiri memiliki dua jenis, yaitu MPM Statis (bentuk pembayaran QR yang efisien karena tidak memerlukan device khusus, berupa stiker QR Code yang tidak berubah) dan MPM Dinamis (kode QR yang bisa diubah dan dicetak melalui EDC atau layar perangkat penjual, lebih cermat karena kode QR yang diperoleh sudah memuat nominal transaksi) (Amanda & Tambunan, 2022; Martiyanti et al., 2023).

Pada Customer Presented Mode (CPM), kode QR ditampilkan oleh konsumen dan penjual melakukan pemindaian ("Pengembangan Quick Response Code Indonesian Standard Menggunakan Metode Customer Presented Mode (QRIS-CPM). Studi Kasus PT MTI," 2014; Rahimah & Yani, 2023). Selain itu, terdapat pula QRIS Tanpa Tatap Muka (TTM), di mana pembeli cukup mengunduh gambar QR Code yang telah dikirimkan oleh penjual, kemudian memilih menu pembayaran, memilih unggah QR Code, memasukkan nominal pembayaran, dan memverifikasi dengan PIN (Sidiq & Bukido, 2023).

Proses transaksi menggunakan QRIS dimulai dari pemilihan transaksi pembayaran yang akan dilakukan, kemudian pengguna melakukan pemindaian QR Code yang disediakan dengan smartphone, memasukkan nominal pembayaran (untuk MPM Statis), dan mengonfirmasi dengan PIN atau password (Suriyani & Effendy, 2023). Dengan menggunakan kode ini, para pelaku usaha dapat menerima pembayaran secara digital dengan mudah dari berbagai sumber pembayaran elektronik yang berbeda, tanpa harus menggunakan perangkat keras atau perangkat lunak yang berbeda untuk setiap metode pembayaran (Iqbal, 2023).

3. Landasan Regulasi QRIS

3.1 Regulasi Bank Indonesia

Implementasi QRIS di Indonesia didasarkan pada sejumlah regulasi yang dikeluarkan oleh Bank Indonesia. Regulasi utama yang mengatur QRIS adalah Peraturan Anggota Dewan Gubernur (PADG) Nomor 21/18/PADG/2019 tentang Implementasi Standar Nasional Quick Response Code untuk Pembayaran, yang diterbitkan pada tanggal 16 Agustus 2019 (Aryawati et al., 2022; M. Iqbal et al., 2022; Wahid & Zuardi, 2023). Regulasi ini mengatur berbagai aspek, mulai dari penerapan QR Code untuk transaksi pembayaran, penetapan QRIS sebagai standar nasional, hingga prosedur pelaporan dan pengawasan (Sarif & Ariyanti, 2024).

Selain PADG No. 21/18/PADG/2019, terdapat pula regulasi pendukung lainnya, seperti Peraturan Bank Indonesia Nomor 22/20/PBI/2020 tentang Perlindungan Konsumen Bank Indonesia, Peraturan Bank Indonesia Nomor 18/40/PBI/2016 tentang Penyelenggaraan Pemrosesan Transaksi Pembayaran, dan Peraturan Bank Indonesia Nomor 20/6/PBI/2018 tentang Uang Elektronik (Samosir et al., 2024). Keseluruhan regulasi ini membentuk kerangka hukum yang komprehensif untuk memastikan penyelenggaraan layanan pembayaran menggunakan QRIS di Indonesia dapat berjalan dengan baik (Aryawati et al., 2022; Rahimah & Yani, 2023).

Bank Indonesia juga telah menetapkan tiga standar National Open API dalam sistem pembayaran digital QRIS, yaitu: pedoman tata kelola, standar data dengan spesifikasi teknis, serta standar teknis dan keamanan (Sarif & Ariyanti, 2024). Standar-standar ini dirancang untuk memastikan bahwa sistem QRIS beroperasi secara aman, efisien, dan dapat dipertanggungjawabkan.

3.2 Regulasi Syariah: Fatwa DSN-MUI

Dalam konteks keuangan Islam, regulasi syariah yang relevan dengan QRIS bersumber dari fatwa-fatwa yang dikeluarkan oleh Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI). Fatwa DSN-MUI No. 116/DSN-MUI/IX/2017 tentang Uang Elektronik Syariah menjadi landasan utama yang mengatur ketentuan dan batasan penggunaan uang elektronik sesuai syariat Islam (Musanna & Sodiqin, 2022; Noh & Fidhayanti, 2022; Ulfi, 2020). Fatwa ini menetapkan kriteria-kriteria yang harus dipenuhi agar uang elektronik dapat dikategorikan sebagai syariah-compliant.

Selain itu, Fatwa DSN-MUI No. 117/DSN-MUI/II/2019 tentang Layanan Pembiayaan Berbasis Teknologi Informasi Berdasarkan Prinsip Syariah juga relevan dalam konteks ini (Zafani & Arifqi, 2025). Fatwa-fatwa DSN-MUI ini kemudian diadopsi oleh regulator keuangan di Indonesia seperti Bank Indonesia, sehingga memiliki kekuatan hukum yang mengikat (Yusuf et al., 2023).

Dalam praktiknya, Bank Syariah Indonesia telah mengimplementasikan akad ijarah dalam sistem pembayaran digital berbasis QR Code, sesuai dengan panduan yang ditetapkan dalam Fatwa DSN-MUI (Sarif & Ariyanti, 2024). Hal ini menunjukkan bahwa terdapat upaya nyata untuk mengintegrasikan prinsip-prinsip syariah ke dalam sistem pembayaran digital modern.

4. QRIS dalam Perspektif Fiqh Muamalah

4.1 Prinsip Dasar Fiqh Muamalah

Untuk memahami kedudukan QRIS dalam sistem keuangan Islam, perlu terlebih dahulu dipahami prinsip-prinsip dasar fiqh muamalah. Fiqh muamalah adalah pengetahuan tentang kegiatan atau transaksi berdasarkan hukum syariah, mengenai perilaku manusia dalam kehidupan yang diperoleh dari dalil-dalil Islam secara rinci (Kumala, 2022). Dalam Islam, muamalah mencakup pertukaran barang atau sesuatu yang memberikan manfaat dengan cara yang telah ditentukan (Cahairul et al., 2021).

Salah satu kaidah fiqh yang paling fundamental dalam muamalah adalah: "Al-ashlu fil mu'amalati al-ibahah illa an yadulla dalilun 'ala tahrimiha" (Hukum asal dalam semua bentuk muamalah adalah boleh, kecuali ada dalil yang mengharamkannya) (Harahap et al., 2019; Yusuf et al., 2023). Kaidah ini memberikan fleksibilitas yang luas bagi pengembangan instrumen-instrumen keuangan baru, termasuk QRIS, selama tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip syariah yang fundamental.

Islam sebagai agama yang komprehensif mengatur aspek kehidupan manusia baik akidah, ibadah, akhlak, maupun muamalah (Indriani et al., 2022). Dalam persoalan muamalah, syariat Islam lebih banyak memberikan pola-pola, prinsip-prinsip, dan kaidah-kaidah umum dibandingkan memberikan jenis dan bentuk muamalah secara terperinci (Indriani et al., 2022). Hal ini memberikan ruang yang luas bagi ijtihad untuk mengakomodasi perkembangan transaksi modern seperti QRIS.

4.2 Akad dalam Transaksi QRIS

Salah satu aspek penting dalam analisis fiqh muamalah terhadap QRIS adalah identifikasi akad (kontrak) yang digunakan dalam transaksi ini. Berdasarkan berbagai kajian, terdapat beberapa akad yang relevan dengan mekanisme kerja QRIS.

Akad Wadi'ah (Titipan). Dalam konteks QRIS, dana yang tersimpan dalam dompet digital atau e-wallet dapat dikategorikan sebagai wadi'ah, di mana pengguna menitipkan dananya kepada penyedia layanan. Dalam GoPay misalnya, kontrak yang terjadi antara pelanggan dan penyedia layanan adalah wadi'ah, di mana tidak ada penambahan atau bunga pada saldo ketika pelanggan melakukan top-up (Zafani & Arifqi, 2025). Pandangan ini sejalan dengan Fatwa DSN-MUI No. 116/DSN-MUI/IX/2017 tentang Uang Elektronik Syariah.

Akad Wakalah bil Ujrah (Perwakilan dengan Upah). Dalam mekanisme pembayaran menggunakan QR Code, penyedia layanan bertindak sebagai wakil (agen) dari pengguna dalam melakukan transaksi pembayaran. Implementasi akad wakalah bil ujrah ini telah diterapkan oleh LinkAja Syariah dalam layanan pembayaran QR Code-nya, sesuai dengan Fatwa DSN-MUI (Cahairul et al., 2021). Akad ini memungkinkan penyedia layanan untuk memungut biaya layanan (ujrah) sebagai kompensasi atas jasa yang diberikan.

Akad Ijarah (Sewa/Jasa). Bank Syariah Indonesia telah mengimplementasikan akad ijarah dalam sistem pembayaran digital berbasis QR Code (Sarif & Ariyanti, 2024). Dalam konteks ini, penyedia layanan QRIS menyewakan infrastruktur teknologinya kepada pengguna dengan imbalan biaya layanan tertentu.

4.3 Isu Riba dan Gharar dalam QRIS

Salah satu kekhawatiran utama dalam analisis syariah terhadap instrumen keuangan digital adalah potensi adanya riba (bunga) dan gharar (ketidakpastian). Dalam konteks QRIS, isu riba dapat muncul jika dana float (dana mengambang) yang tersimpan di penyedia layanan digunakan secara tidak semestinya. Dana float tidak boleh mendapatkan tambahan apa pun agar terhindar dari riba (Noh & Fidhayanti, 2022). Oleh karena itu, penting bagi penyedia layanan QRIS untuk memastikan bahwa pengelolaan dana float sesuai dengan prinsip-prinsip syariah.

Terkait gharar, isu ini dapat muncul dalam bentuk ketidakpastian dalam transaksi digital. Namun, sistem QRIS yang terstandarisasi dan diawasi oleh Bank Indonesia dirancang untuk meminimalkan ketidakpastian ini melalui mekanisme keamanan yang ketat dan transparansi transaksi (Noh & Fidhayanti, 2022; Wahid & Zuardi, 2023). Lucky draw dan undian yang diberikan setelah melakukan top-up dikategorikan sebagai gharar karena ketidakpastiannya, sehingga hal ini perlu dihindari dalam implementasi QRIS yang syariah-compliant (Noh & Fidhayanti, 2022).

Secara umum, penggunaan aplikasi pembayaran digital antara Malaysia dan Indonesia, termasuk QRIS, adalah diperbolehkan berdasarkan hukum Islam, dengan catatan bahwa pengelolaan dana float harus sesuai dengan prinsip syariah (Noh & Fidhayanti, 2022). Pandangan ini didukung oleh fakta bahwa QRIS pada dasarnya hanyalah sebuah media atau alat pembayaran, bukan instrumen keuangan yang mengandung unsur riba secara inheren.

4.4 QRIS dalam Perspektif Maqashid Syariah

Analisis QRIS dari perspektif maqashid syariah memberikan dimensi yang lebih komprehensif dalam menilai kehalalan dan kemanfaatan sistem ini. Maqashid syariah adalah tujuan-tujuan yang ingin dicapai oleh syariat Islam dalam menetapkan hukum, yang mencakup perlindungan terhadap agama (hifz ad-din), jiwa (hifz an-nafs), akal (hifz al-'aql), keturunan (hifz an-nasl), dan harta (hifz al-mal) (Harahap et al., 2019; Wahid & Zuardi, 2023).

Hifz al-Mal (Perlindungan Harta). QRIS berkontribusi signifikan terhadap perlindungan harta melalui beberapa mekanisme. Pertama, sistem keamanan QRIS yang ketat melindungi pengguna dari berbagai bentuk kejahatan finansial seperti skimming dan pencurian (Febriani et al., 2021). Kedua, standarisasi QRIS mencegah fragmentasi industri yang dapat merugikan konsumen (Sidiq & Bukido, 2023). Ketiga, transparansi transaksi yang difasilitasi oleh QRIS memungkinkan pengguna untuk memantau dan mengelola keuangan mereka dengan lebih baik (Rifani, 2023). Penggunaan QRIS juga dirancang untuk menghindari fraud (penipuan) secara efisien dan cepat (Wahid & Zuardi, 2023).

Hifz ad-Din (Perlindungan Agama). QRIS dapat digunakan sebagai salah satu instrumen terbaik bagi umat Islam dalam mengintegrasikan ajaran Islam ke dalam kehidupan sebagai warga negara, misalnya untuk membayar zakat, infaq, haji, dan lainnya (Sarif & Ariyanti, 2024). Dengan demikian, QRIS berfungsi sebagai sarana untuk memastikan bahwa ajaran Islam dapat diimplementasikan dengan baik dalam kehidupan sehari-hari warga negara Indonesia. Hal ini juga menunjukkan bahwa Islam adalah agama yang holistik dan komprehensif yang mencakup setiap aspek kehidupan manusia (Sarif & Ariyanti, 2024).

Hifz an-Nafs (Perlindungan Jiwa). Dalam konteks pandemi COVID-19, QRIS berkontribusi terhadap perlindungan jiwa dengan memungkinkan transaksi tanpa kontak fisik, sehingga membantu memutus rantai penyebaran virus (Febriani et al., 2021; Permatasari et al., 2022). Aspek ini menunjukkan bahwa QRIS tidak hanya bermanfaat dari sisi ekonomi, tetapi juga dari sisi kesehatan dan keselamatan jiwa.

Berdasarkan analisis maqashid syariah, penggunaan QRIS dalam transaksi dapat membawa manfaat bagi penggunanya karena sistem QRIS dirancang untuk memberikan kemudahan, menghindari kerugian akibat penipuan secara efisien dan cepat, serta keamanan yang difasilitasi oleh Bank Indonesia (Wahid & Zuardi, 2023). Hasil ini sejalan dengan konsep maqashid syariah yang tujuan utamanya adalah kemaslahatan, menghindari kemudaratan bagi semua orang, memprioritaskan tujuan syara', dan tidak bertentangan dengan Al-Qur'an dan Sunnah (Wahid & Zuardi, 2023).

Dalam konteks maslahah, QRIS termasuk dalam kategori dzanni maslahah, yang mengharuskan implementasinya dipercayakan kepada mujtahid kontemporer untuk kemanfaatan berkelanjutan bagi pengguna (Sarif & Ariyanti, 2024). Hal ini menunjukkan bahwa meskipun QRIS secara umum membawa manfaat, diperlukan pengawasan dan ijtihad yang berkelanjutan untuk memastikan implementasinya tetap sesuai dengan prinsip-prinsip syariah.

5. QRIS dalam Ekosistem Keuangan Islam Indonesia

5.1 QRIS pada Perbankan Syariah

Perbankan syariah di Indonesia telah mengadopsi QRIS sebagai bagian dari strategi digitalisasi layanan keuangan mereka. Bank Syariah Indonesia (BSI), sebagai bank syariah terbesar di Indonesia hasil merger tiga bank syariah BUMN, telah mengintegrasikan QRIS ke dalam aplikasi mobile banking-nya (Nst et al., 2022). Melalui BSI Mobile, nasabah dapat melakukan pembayaran menggunakan QRIS dengan mudah dan aman (Nst et al., 2022).

Penelitian mengenai penerimaan aplikasi QRIS M-banking bank syariah menunjukkan bahwa terdapat 14 faktor utama yang mendorong nasabah menggunakan layanan QRIS M-banking bank syariah (Sodik & Riza, 2023). Faktor-faktor ini mencakup kemudahan penggunaan, kepercayaan, kepuasan pelanggan, dan pengetahuan tentang riba (Sodik & Riza, 2023). Temuan ini mengindikasikan bahwa nasabah bank syariah memiliki pertimbangan yang lebih kompleks dalam mengadopsi QRIS, yang tidak hanya mencakup aspek fungsional tetapi juga aspek kepatuhan syariah.

Bank Syariah Mandiri (BSM) juga telah mengimplementasikan QRIS pada aplikasi mobile banking-nya. QRIS pada BSM telah melalui proses pengawasan Dewan Pengawas Syariah (DPS) dan memiliki fatwa DSN sebagai legalitas hukum (Febriani et al., 2021). Hal ini memastikan bahwa QRIS yang digunakan oleh BSM adalah produk yang halal dan sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Selain memiliki manfaat praktis dan efisien, QRIS juga sangat aman sehingga nasabah terlindungi dari praktik kejahatan seperti skimming dan jenis pencurian lainnya (Febriani et al., 2021).

Dalam konteks perbankan syariah, QRIS juga digunakan sebagai instrumen untuk mengoptimalkan produk-produk keuangan Islam. Bank Sumsel Babel, misalnya, telah mengeluarkan aplikasi sistem digital untuk pengelolaan dana zakat yang terhubung dengan QRIS (M. Iqbal et al., 2022). Optimasi produk QRIS melalui pendekatan klaster masjid dan Lembaga Amil Zakat juga telah dilakukan oleh beberapa bank syariah (M. Iqbal et al., 2022).

5.2 QRIS untuk Zakat, Infaq, dan Sedekah (ZIS)

Salah satu aplikasi QRIS yang paling signifikan dalam konteks keuangan Islam adalah penggunaannya untuk pembayaran zakat, infaq, dan sedekah (ZIS). Di Indonesia, implementasi QRIS tidak hanya untuk pembayaran umum, tetapi juga dapat digunakan untuk pembayaran keuangan syariah seperti zakat, infaq, sedekah, dan donasi nontunai lainnya di tempat ibadah seperti masjid, musala, dan lembaga sosial (Pulungan et al., 2023).

Penggunaan QRIS untuk ZIS memberikan berbagai keuntungan. Pertama, QRIS mempercepat proses pembayaran dan meningkatkan efisiensi pengumpulan dana ZIS (Mustaqim & Yasin, 2023). Kedua, QRIS mendorong partisipasi masyarakat yang lebih luas dalam berzakat dan berinfaq, karena kemudahan yang ditawarkan (Mustaqim & Yasin, 2023). Ketiga, program penghimpunan dana ZIS dengan sistem QR Code melalui sistem pembayaran nontunai bertujuan agar lebih transparan (Marianti et al., 2023; Wiranda, 2022).

Studi kasus di Masjid Darussalam Griya Tugu Asri, Kecamatan Cimanggis, Kota Depok, menunjukkan bahwa penggunaan QRIS untuk infaq memberikan berbagai manfaat, antara lain: mencegah kejadian pencurian kotak infaq atau kotak amal, menghindari adanya penipuan yang mengatasnamakan pengurus masjid, dan memudahkan jamaah dalam menyalurkan infaq tanpa harus berpindah ke aplikasi lain (Wiranda, 2022). Dengan QRIS, masyarakat yang ingin menyalurkan infaqnya ke masjid cukup memindai QRIS dengan aplikasinya sendiri (Marianti et al., 2023; Wiranda, 2022).

Penelitian di SMA Pertiwi 1 Padang juga menunjukkan bahwa penggunaan QRIS dalam mengumpulkan infaq di lingkungan sekolah memberikan kemudahan dan efektivitas yang signifikan (Marianti et al., 2023). Tujuan implementasi QRIS untuk infaq adalah untuk mempermudah pemberian infaq dan menyalurkan dana infaq dari masyarakat sehingga lebih efisien dan efektif (Marianti et al., 2023).

Dalam konteks zakat, penelitian di LAZISMU Sulawesi Selatan menunjukkan bahwa kemudahan penggunaan, risiko, dan kepercayaan dalam menggunakan layanan QRIS memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap tingkat kepatuhan muzakki (Bakri et al., 2024). Temuan ini mengindikasikan bahwa QRIS dapat menjadi instrumen yang efektif untuk meningkatkan kepatuhan pembayaran zakat di kalangan umat Islam Indonesia.

Implementasi QRIS dalam fundraising ZIS di BAZNAS Kabupaten Cirebon juga menunjukkan dampak positif, di mana QRIS mempercepat proses pembayaran, meningkatkan efisiensi, dan mendorong partisipasi masyarakat yang lebih luas (Mustaqim & Yasin, 2023). Namun, terdapat juga dampak negatif yang perlu diperhatikan, seperti eksklusi digital, kerentanan privasi, dan risiko penyalahgunaan teknologi (Mustaqim & Yasin, 2023). Dalam perspektif Hukum Ekonomi Syariah, keadilan, redistribusi kekayaan, keadilan dalam mekanisme pembayaran, dan prinsip-prinsip muamalah harus menjadi pertimbangan utama dalam implementasi QRIS (Mustaqim & Yasin, 2023).

5.3 QRIS dan Inklusi Keuangan Syariah

QRIS memiliki potensi besar untuk mendorong inklusi keuangan syariah di Indonesia. Sebagai negara dengan populasi Muslim terbesar di dunia, Indonesia memiliki kebutuhan yang besar untuk instrumen keuangan yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah dan dapat diakses oleh seluruh lapisan masyarakat (Noh & Fidhayanti, 2022; Sodik & Riza, 2023).

Penelitian mengenai potensi QRIS M-banking bank syariah sebagai teknologi pembayaran untuk mendukung inklusi keuangan syariah di Indonesia menunjukkan bahwa QRIS memiliki potensi yang signifikan dalam memperluas akses layanan keuangan syariah (Sodik & Riza, 2023). Dengan menggunakan QRIS, masyarakat yang sebelumnya tidak memiliki akses ke layanan keuangan formal dapat mulai berpartisipasi dalam ekosistem keuangan digital (Sodik & Riza, 2023).

Efektivitas dan efisiensi sistem pembayaran nontunai QRIS dalam mempengaruhi inklusi keuangan nasabah juga telah dibuktikan melalui penelitian di PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk di KC Kota Bengkulu, yang menunjukkan korelasi yang sangat kuat antara efektivitas dan efisiensi QRIS dengan inklusi keuangan (Hayunda et al., 2023). Temuan ini mengindikasikan bahwa QRIS dapat menjadi katalis yang efektif untuk mempercepat inklusi keuangan di Indonesia.

6. Implementasi QRIS pada Sektor UMKM

6.1 QRIS sebagai Instrumen Pemberdayaan UMKM

Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) merupakan tulang punggung perekonomian Indonesia dengan kontribusi yang signifikan terhadap PDB dan penciptaan lapangan kerja (Listiyono et al., 2024). Namun, salah satu tantangan utama yang dihadapi oleh UMKM adalah keterbatasan akses ke sistem keuangan formal dan biaya operasional yang relatif tinggi untuk pembayaran konvensional (Listiyono et al., 2024). QRIS hadir sebagai solusi yang dapat mengatasi tantangan-tantangan ini.

Bank Indonesia telah menargetkan hingga 45 juta UMKM dalam perluasan penggunaan QRIS guna mendukung Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) dan mensukseskan Gerakan Nasional Bangga Buatan Indonesia (Hasanah, 2023). Melalui QRIS, proses digitalisasi UMKM akan lebih dipercepat sehingga dapat mendukung inklusi ekonomi dan keuangan nasional, termasuk ketersediaan data UMKM yang selama ini masih menjadi salah satu kendala dalam pengembangan UMKM (Santika et al., 2022).

Manfaat QRIS bagi UMKM sangat beragam. Pertama, QRIS memungkinkan UMKM untuk menerima pembayaran dari berbagai platform digital tanpa harus memiliki banyak kode QR yang berbeda (Afifa & Yarham, 2023; Marbun & Nasution, 2023). Kedua, QRIS memudahkan UMKM untuk melihat kecocokan antara pemasukan dan pengeluaran karena tidak perlu mencatat setiap transaksi secara manual, karena semua data transaksi terekam secara otomatis (Rifani, 2023). Ketiga, QRIS membantu UMKM dalam meningkatkan daya saing dan memperluas jangkauan pasar (Listiyono et al., 2024; Martiyanti et al., 2023).

Penelitian di berbagai kota di Indonesia menunjukkan bahwa UMKM yang menggunakan QRIS merasakan manfaat nyata dalam hal kemudahan transaksi, peningkatan efisiensi, dan pengurangan risiko terkait penanganan uang tunai (Rifani, 2023; Santika et al., 2022; Yunita, 2023). Studi di Kota Kediri menunjukkan bahwa sebanyak 53% UMKM menyatakan berminat menggunakan QRIS untuk transaksi perdagangan mereka (Natalina et al., 2021).

6.2 Tantangan Implementasi QRIS pada UMKM

Meskipun QRIS menawarkan berbagai manfaat, implementasinya pada sektor UMKM tidak terlepas dari berbagai tantangan. Beberapa hambatan utama yang diidentifikasi dalam berbagai penelitian antara lain sebagai berikut.

Infrastruktur Teknologi. Jaringan internet yang kurang stabil menjadi kendala utama dalam penggunaan QRIS, terutama di daerah-daerah yang belum memiliki infrastruktur telekomunikasi yang memadai (Hanifah et al., 2024; Natalina et al., 2021; Rifani, 2023). Ketidakstabilan jaringan dapat menghambat proses transaksi dan mengurangi kepercayaan pengguna terhadap sistem QRIS.

Literasi Digital. Tingkat literasi digital yang masih rendah di kalangan pelaku UMKM dan masyarakat umum menjadi hambatan signifikan dalam adopsi QRIS (Hikalmi et al., 2023; Listiyono et al., 2024; Rahmawati et al., 2023). Banyak pelaku UMKM yang belum memahami cara mendaftar, menggunakan, dan memanfaatkan QRIS secara optimal.

Biaya Merchant Discount Rate (MDR). Adanya biaya MDR sebesar 0,07% yang diberlakukan pada beberapa UMKM menjadi pertimbangan tersendiri bagi pelaku usaha dalam mengadopsi QRIS (Rifani, 2023). Meskipun biaya ini relatif kecil, bagi UMKM dengan margin keuntungan yang tipis, hal ini dapat menjadi pertimbangan yang signifikan.

Risiko Keamanan. Maraknya penipuan menggunakan kode QRIS palsu menjadi kekhawatiran yang perlu diatasi (Ardi et al., 2023; Dewanty & Mustofa, 2023). Pelaku jahat dapat membuat kode QR palsu atau memanipulasi kode yang ada untuk mengalihkan pembayaran ke akun yang tidak sah (Ardi et al., 2023).

Kurangnya Sosialisasi. Banyak pelaku UMKM yang belum mengetahui informasi tentang QRIS, sehingga mereka belum mengadopsi sistem pembayaran ini (Rahmawati et al., 2023). Kurangnya sosialisasi dan edukasi yang merata menjadi faktor penghambat yang perlu diatasi.

7. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Adopsi QRIS

7.1 Persepsi Kemudahan dan Kemanfaatan

Berbagai penelitian telah mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi adopsi QRIS oleh masyarakat. Menggunakan kerangka Technology Acceptance Model (TAM), penelitian di kalangan mahasiswa FEBI UIN Sumatera Utara menunjukkan bahwa pengetahuan dan kemanfaatan QRIS secara signifikan berpengaruh terhadap penggunaan e-wallet (Alfiandi et al., 2024). Temuan ini mengindikasikan bahwa pemahaman yang baik tentang QRIS dan persepsi positif terhadap manfaatnya merupakan prediktor penting dalam adopsi sistem pembayaran ini.

Penelitian menggunakan TAM dengan 5 variabel (perceived usefulness, perceived ease of use, attitude toward using, behavior intention to use, actual use) menunjukkan bahwa variabel perceived ease of use dan actual use memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap penggunaan QRIS sebagai alat pembayaran keuangan syariah (Pulungan et al., 2023). Temuan ini konsisten dengan penelitian-penelitian lain yang menunjukkan bahwa kemudahan penggunaan merupakan faktor kunci dalam adopsi teknologi pembayaran digital.

Penelitian di kalangan generasi milenial di DKI Jakarta menunjukkan bahwa persepsi kemanfaatan dan persepsi kepercayaan memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap preferensi dalam menggunakan QRIS (Gultom et al., 2023). Sementara itu, variabel persepsi kemudahan dan persepsi risiko memiliki pengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap preferensi nasabah (Gultom et al., 2023). Temuan yang agak berbeda ini menunjukkan bahwa faktor-faktor yang mempengaruhi adopsi QRIS dapat bervariasi tergantung pada karakteristik demografis pengguna.

7.2 Kepercayaan dan Risiko

Kepercayaan merupakan faktor penting lainnya dalam adopsi QRIS. Penelitian di kalangan mahasiswa FEBI UINSU Medan menunjukkan bahwa persepsi kepercayaan, persepsi kemudahan penggunaan, persepsi kemanfaatan, dan persepsi risiko secara simultan mempengaruhi minat menggunakan QRIS sebagai instrumen pembayaran digital (Seputri et al., 2022). Tingkat kepercayaan yang tinggi terhadap sistem QRIS mendorong pengguna untuk lebih aktif menggunakannya dalam transaksi sehari-hari.

Persepsi terhadap potensi risiko dapat memicu kekhawatiran bahwa sistem pengiriman layanan berbasis teknologi mungkin tidak akan beroperasi sesuai dengan harapan. Semakin rendah tingkat risiko yang dianggap terkait dengan suatu sistem teknologi, semakin tinggi kepercayaan pengguna dalam membuat keputusan untuk bertransaksi melalui sistem tersebut (Bakri et al., 2024). Oleh karena itu, upaya untuk meningkatkan keamanan sistem QRIS dan mengomunikasikan keamanan tersebut kepada pengguna merupakan hal yang sangat penting.

7.3 Pengetahuan tentang Riba

Dalam konteks keuangan Islam, pengetahuan tentang riba juga menjadi faktor yang relevan dalam adopsi QRIS oleh nasabah bank syariah. Penelitian menunjukkan bahwa pengetahuan tentang riba mempengaruhi niat penggunaan QRIS M-banking bank syariah (Sodik & Riza, 2023). Nasabah yang memiliki pemahaman yang baik tentang riba cenderung lebih selektif dalam memilih instrumen keuangan yang mereka gunakan, termasuk QRIS.

Hal ini menunjukkan pentingnya edukasi keuangan syariah yang komprehensif bagi masyarakat, agar mereka dapat membuat keputusan yang tepat dalam menggunakan instrumen keuangan digital seperti QRIS. Edukasi ini perlu mencakup pemahaman tentang akad-akad yang digunakan dalam transaksi QRIS, serta ketentuan-ketentuan syariah yang relevan.

8. QRIS dan Perkembangan Ekonomi Digital Islam

8.1 QRIS sebagai Bagian dari Ekosistem Halal

Dalam konteks yang lebih luas, QRIS dapat dipandang sebagai bagian dari ekosistem bisnis halal yang sedang berkembang di Indonesia. Uang elektronik syariah saat ini telah menjadi bagian dalam sistem pembayaran di kehidupan sehari-hari, terutama uang elektronik syariah yang berbasis server dan menggunakan model sistem QR Code (Ahyar & Abdullah, 2020). Kehadiran QRIS memperkuat ekosistem ini dengan menyediakan infrastruktur pembayaran yang dapat digunakan secara universal.

Dalam ekosistem bisnis halal, komponen keuangan merupakan elemen yang berada di hulu (Ahyar & Abdullah, 2020). QRIS, sebagai instrumen keuangan digital, berperan penting dalam memastikan bahwa transaksi keuangan dalam ekosistem halal dapat dilakukan dengan mudah, efisien, dan sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Dengan demikian, QRIS berkontribusi pada pengembangan ekosistem bisnis halal yang lebih komprehensif dan inklusif.

8.2 Fintech Syariah dan QRIS

Perkembangan fintech (financial technology) syariah di Indonesia juga tidak terlepas dari peran QRIS. Fintech syariah memberikan bantuan pada UMKM dan memudahkan manusia dalam memenuhi kebutuhannya seiring perkembangan zaman (Tajudin et al., 2024). Dalam konteks ini, QRIS berfungsi sebagai infrastruktur pembayaran yang mendukung berbagai layanan fintech syariah.

Dilihat dari aspek kaidah ushul fiqh, Al-Qur'an dan hadis, serta Fatwa DSN-MUI, fintech sama sekali tidak bertentangan dengan syariat Islam serta tidak melanggar prinsip syariah (Tajudin et al., 2024). Pandangan ini berlaku pula untuk QRIS sebagai salah satu produk fintech, selama implementasinya memenuhi ketentuan-ketentuan syariah yang berlaku.

Beberapa bank syariah juga telah berkolaborasi dengan lembaga fintech syariah untuk mendanai program pembiayaan mikro berbasis digital (M. Iqbal et al., 2022). Kolaborasi ini menunjukkan bahwa QRIS dan fintech syariah dapat saling melengkapi dalam membangun ekosistem keuangan Islam yang lebih kuat dan inklusif.

8.3 Dampak QRIS terhadap Pertumbuhan Ekonomi Digital

Implementasi QRIS telah memberikan dampak yang signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi digital di Indonesia. Nominal transaksi pemakaian QRIS mencapai Rp229,96 triliun atau tumbuh sebesar 130,01% secara tahunan (Purwaningsih et al., 2024). Pertumbuhan yang luar biasa ini menunjukkan bahwa QRIS telah berhasil mendorong adopsi pembayaran digital di kalangan masyarakat Indonesia.

Secara global, terjadi peningkatan yang signifikan terhadap aktivitas transaksi QRIS, yaitu di angka 267% pada bulan Oktober tahun 2021 bila dibandingkan dengan tahun sebelumnya (Natalina et al., 2021). Pertumbuhan ini mencerminkan meningkatnya kepercayaan dan penerimaan masyarakat terhadap QRIS sebagai instrumen pembayaran digital yang andal dan efisien.

Melalui implementasi QRIS, transaksi pembayaran dapat menjadi lebih efisien dan terjangkau, mempercepat inklusi keuangan di Indonesia, serta memberikan dorongan bagi UMKM untuk menjadi lebih canggih, yang semuanya berkontribusi pada pertumbuhan ekonomi (Rukayyah et al., 2024). Dampak positif ini sejalan dengan tujuan pembangunan ekonomi Islam yang menekankan pada keadilan, kesejahteraan, dan pemberdayaan masyarakat.

9. Analisis Komparatif: QRIS Syariah vs. QRIS Konvensional

9.1 Perbedaan dan Persamaan

Secara teknis, QRIS syariah dan QRIS konvensional menggunakan infrastruktur yang sama, yaitu standar QR Code yang ditetapkan oleh Bank Indonesia. Perbedaan utama terletak pada akad yang digunakan dan pengelolaan dana yang terlibat dalam transaksi. QRIS syariah menggunakan akad-akad yang sesuai dengan prinsip syariah, seperti wadi'ah, wakalah bil ujrah, atau ijarah, sementara QRIS konvensional tidak memiliki ketentuan khusus terkait akad (Cahairul et al., 2021; Febriani et al., 2021; Sarif & Ariyanti, 2024).

Saat ini, terdapat beberapa pemain dalam pembayaran digital berbasis syariah di Indonesia, termasuk BSI Mobile, BJB Syariah Mobile, dan beberapa lainnya (Hasanah, 2023). Keberadaan pemain-pemain ini menunjukkan bahwa pasar untuk QRIS syariah memiliki potensi yang besar, mengingat besarnya populasi Muslim di Indonesia.

9.2 Peluang Pengembangan QRIS Syariah

Peluang pengembangan QRIS syariah di Indonesia sangat besar, mengingat Indonesia merupakan negara dengan populasi Muslim terbesar di dunia. Pembayaran digital berbasis syariah memiliki peluang untuk berkembang dengan baik, didukung oleh Bank Indonesia dan OJK yang memberikan dukungan maksimal untuk mengembangkan pembayaran digital berbasis syariah (Noh & Fidhayanti, 2022).

Untuk memaksimalkan potensi ini, diperlukan beberapa langkah strategis. Pertama, perlu adanya fatwa yang lebih spesifik dari DSN-MUI mengenai QRIS syariah, yang mengatur secara detail akad-akad yang digunakan dan ketentuan-ketentuan syariah yang harus dipenuhi. Kedua, perlu adanya sosialisasi yang lebih intensif kepada masyarakat mengenai kehalalan dan kemanfaatan QRIS syariah. Ketiga, perlu adanya kolaborasi yang lebih erat antara Bank Indonesia, OJK, DSN-MUI, dan lembaga keuangan syariah dalam mengembangkan ekosistem QRIS syariah yang komprehensif.

10. Perlindungan Konsumen dalam Transaksi QRIS

10.1 Perlindungan Hukum Positif

Perlindungan konsumen dalam transaksi QRIS diatur oleh berbagai regulasi yang dikeluarkan oleh Bank Indonesia. Selain PADG No. 21/18/PADG/2019, terdapat pula Peraturan Bank Indonesia Nomor 22/20/PBI/2020 tentang Perlindungan Konsumen Bank Indonesia yang memberikan kerangka perlindungan yang komprehensif bagi pengguna QRIS (Samosir et al., 2024). Regulasi-regulasi ini mencakup perlindungan preventif yang bertujuan untuk mencegah terjadinya kerugian bagi konsumen.

Semua Penyelenggara Jasa Sistem Pembayaran (PJSP) yang menyelenggarakan QRIS pasti memiliki izin dan diawasi oleh Bank Indonesia (Whendasmoro et al., 2023). Pengawasan ini memberikan jaminan bahwa layanan QRIS yang tersedia di pasaran telah memenuhi standar keamanan dan keandalan yang ditetapkan oleh regulator.

10.2 Perlindungan dalam Perspektif Hukum Ekonomi Syariah

Dari perspektif hukum ekonomi syariah, perlindungan konsumen dalam transaksi QRIS dapat ditinjau dari teori sadd dzari'ah (menutup jalan menuju kerusakan). Pengumpulan data pribadi dalam transaksi QRIS, yang pada awalnya diperbolehkan karena mengandung manfaat, berpotensi berakhir pada kerugian dan kemudaratan jika tidak ada perlindungan dari pemerintah (Samosir et al., 2024). Oleh karena itu, upaya perlindungan data pribadi sangat penting dalam konteks transaksi QRIS.

Prinsip-prinsip muamalah dalam Islam, seperti kejujuran, transparansi, dan keadilan, juga harus menjadi landasan dalam implementasi QRIS (Mustaqim & Yasin, 2023). Penyedia layanan QRIS berkewajiban untuk memberikan informasi yang jelas dan akurat kepada pengguna mengenai mekanisme transaksi, biaya yang dikenakan, dan risiko yang mungkin terjadi.

11. Tantangan dan Prospek QRIS dalam Sistem Keuangan Islam

11.1 Tantangan yang Dihadapi

Meskipun QRIS telah menunjukkan perkembangan yang pesat, masih terdapat berbagai tantangan yang perlu diatasi dalam konteks keuangan Islam. Pertama, literasi keuangan QRIS masyarakat Indonesia yang masih belum merata sangat berpengaruh pada fenomena cashless society (Rahimah & Yani, 2023). Rendahnya literasi keuangan ini dapat menghambat adopsi QRIS yang lebih luas, terutama di kalangan masyarakat yang kurang terdidik secara digital.

Kedua, masih terdapat kekhawatiran di kalangan masyarakat Muslim mengenai kehalalan transaksi menggunakan QRIS. Meskipun berbagai kajian telah menunjukkan bahwa QRIS pada dasarnya halal, diperlukan sosialisasi yang lebih intensif untuk menghilangkan kekhawatiran ini. Perlu adanya peningkatan sosialisasi dan edukasi yang lebih terkait penggunaan QRIS dalam kehidupan sehari-hari kepada masyarakat (Rahimah & Yani, 2023).

Ketiga, infrastruktur teknologi yang belum merata di seluruh wilayah Indonesia menjadi hambatan dalam implementasi QRIS yang inklusif (Listiyono et al., 2024). Daerah-daerah terpencil yang belum memiliki akses internet yang memadai akan kesulitan untuk mengadopsi QRIS sebagai instrumen pembayaran utama.

11.2 Prospek dan Rekomendasi

Terlepas dari berbagai tantangan yang ada, prospek QRIS dalam sistem keuangan Islam Indonesia sangat menjanjikan. Dengan dukungan regulasi yang kuat dari Bank Indonesia dan OJK, serta potensi pasar yang besar dari populasi Muslim Indonesia, QRIS memiliki peluang yang sangat besar untuk berkembang menjadi instrumen keuangan Islam yang dominan.

Beberapa rekomendasi untuk mengoptimalkan peran QRIS dalam sistem keuangan Islam antara lain sebagai berikut.

a. Penguatan Regulasi Syariah. DSN-MUI perlu mengeluarkan fatwa yang lebih spesifik dan komprehensif mengenai QRIS syariah, yang mengatur secara detail akad-akad yang digunakan dan ketentuan-ketentuan syariah yang harus dipenuhi oleh penyedia layanan QRIS.

b. Peningkatan Literasi Keuangan Syariah. Perlu adanya program edukasi yang komprehensif untuk meningkatkan pemahaman masyarakat tentang QRIS dan kesesuaiannya dengan prinsip-prinsip syariah. Program ini dapat dilakukan melalui berbagai saluran, termasuk masjid, lembaga pendidikan, dan media sosial.

c. Pengembangan Infrastruktur. Pemerintah dan sektor swasta perlu berkolaborasi untuk meningkatkan infrastruktur telekomunikasi di seluruh wilayah Indonesia, sehingga QRIS dapat diakses oleh seluruh lapisan masyarakat.

d. Inovasi Produk QRIS Syariah. Lembaga keuangan syariah perlu terus berinovasi dalam mengembangkan produk-produk QRIS yang sesuai dengan kebutuhan spesifik masyarakat Muslim, seperti QRIS untuk pembayaran zakat, infaq, sedekah, dan wakaf.

e. Kolaborasi Antarlembaga. Diperlukan kolaborasi yang lebih erat antara Bank Indonesia, OJK, DSN-MUI, lembaga keuangan syariah, dan lembaga amil zakat dalam mengembangkan ekosistem QRIS syariah yang komprehensif dan inklusif.

12. Kesimpulan

QRIS merupakan inovasi sistem pembayaran digital yang telah membawa perubahan signifikan dalam lanskap keuangan Indonesia. Sebagai standar nasional QR Code untuk pembayaran yang dikembangkan oleh Bank Indonesia dan ASPI, QRIS menawarkan kemudahan, kecepatan, dan keamanan dalam bertransaksi yang sebelumnya tidak tersedia dalam sistem pembayaran konvensional (Indriani et al., 2022; Sidiq & Bukido, 2023; Wahid & Zuardi, 2023).

Dari perspektif keuangan Islam, QRIS pada dasarnya merupakan instrumen yang halal dan sesuai dengan prinsip-prinsip syariah, selama implementasinya memenuhi ketentuan-ketentuan yang ditetapkan oleh DSN-MUI dan regulasi Bank Indonesia yang relevan (Febriani et al., 2021; Sarif & Ariyanti, 2024; Wahid & Zuardi, 2023). Analisis maqashid syariah menunjukkan bahwa QRIS berkontribusi positif terhadap perlindungan harta (hifz al-mal) dan perlindungan agama (hifz ad-din), dua dari lima tujuan utama syariat Islam (Sarif & Ariyanti, 2024; Wahid & Zuardi, 2023).

Dalam ekosistem keuangan Islam Indonesia, QRIS telah menunjukkan potensinya sebagai instrumen yang dapat mendorong inklusi keuangan syariah, memfasilitasi pembayaran ZIS, dan mendukung perkembangan UMKM berbasis syariah (Mustaqim & Yasin, 2023; Pulungan et al., 2023; Sodik & Riza, 2023). Namun, masih terdapat berbagai tantangan yang perlu diatasi, termasuk rendahnya literasi keuangan digital, infrastruktur yang belum merata, dan kebutuhan akan regulasi syariah yang lebih spesifik (Listiyono et al., 2024; Rahimah & Yani, 2023; Rahmawati et al., 2023).

Ke depan, QRIS memiliki prospek yang sangat cerah dalam sistem keuangan Islam Indonesia. Dengan dukungan regulasi yang kuat, inovasi produk yang berkelanjutan, dan kolaborasi yang erat antara berbagai pemangku kepentingan, QRIS dapat menjadi pilar penting dalam membangun ekosistem keuangan Islam yang inklusif, efisien, dan berkeadilan di Indonesia. Hal ini sejalan dengan visi Islam sebagai agama yang komprehensif dan relevan dalam setiap aspek kehidupan manusia, termasuk dalam bidang muamalah dan keuangan (Aji & Mukri, 2022; Indriani et al., 2022; Sarif & Ariyanti, 2024).

Daftar Referensi

Aditya, I. Gst. Ngr. A. K. (2022). Difusi inovasi metode pembayaran Quick Response Code Indonesian Standard oleh Bank BPD Bali. Jurnal Multidisiplin Madani, 2(7), 3323–3336. https://doi.org/10.55927/mudima.v2i7.809

Afifa, Y., & Yarham, M. (2023). Dampak penggunaan QRIS pada pelaku UMKM di Kota Padangsidimpuan (studi kasus pada Coffee Shop Kopi Koe). Jurnal Keuangan dan Perbankan Syariah, 2(2), 133–143. https://doi.org/10.24260/jkubs.v2i2.2089

Ahyar, M., & Abdullah, A. (2020). Membangun bisnis dengan ekosistem halal. Jurnal Pasar Modal dan Bisnis, 2(2). https://doi.org/10.37194/jpmb.v2i2.46

Aji, A. M., & Mukri, S. G. (2022). Implementasi maqashid syariah dan aktualisasinya dalam pengembangan sistem ekonomi Islam. Salam Jurnal Sosial dan Budaya Syar'i, 9(4), 1107–1116. https://doi.org/10.15408/sjsbs.v9i4.27108

Alfiandi, N., Rahma, T. I. F., & Inayah, N. (2024). Pengaruh pengetahuan dan kemanfaatan Quick Response Code Indonesian Standard (QRIS) terhadap penggunaan e-wallet di kalangan mahasiswa FEBI UIN Sumatera Utara. Rubinstein, 2(2), 84–93. https://doi.org/10.31253/rubin.v2i2.2821

Alicia, E., & Dewi, L. G. K. (2024). Implementasi transaksi payment gateway berbasis QRIS pada aplikasi mobile banking BRI terhadap kelancaran bertransaksi bagi para pelaku UMKM di Pantai Penimbangan. Jurnal Ilmiah Akuntansi dan Humanika, 14(1), 66–77. https://doi.org/10.23887/jiah.v14i1.76027

Amamilah, S., Mulyadi, D., & Sandi, S. P. H. (2024). Pengaruh persepsi kemudahan penggunaan, persepsi efektivitas, dan persepsi manfaat terhadap minat penggunaan QRIS sebagai alat transaksi pembayaran pada mahasiswa Universitas Buana Perjuangan Karawang. Journal of Economic Business and Accounting (COSTING), 7(2), 2992–3001. https://doi.org/10.31539/costing.v7i2.7444

Amanda, F. A., & Tambunan, K. (2022). Analisis strategi BSI KCP Stabat Proklamasi dalam meningkatkan minat nasabah menggunakan pembayaran berbasis QRIS. Regress Journal of Economics & Management, 2(1), 91–98. https://doi.org/10.57251/reg.v2i1.278

Ardi, M., Astuti, A., & Aditya, F. (2023). Implementasi pengguna QRIS pada kaum milenial. Jurnal Akuntansi dan Keuangan Syariah (Jurnal Akunsyah), 3(1), 65–72. https://doi.org/10.30863/akunsyah.v3i1.4708

Aryawati, N. P. A., Mahardika, I. M. N. O., & Wibawa, I. G. J. S. (2022). Persepsi pengguna QRIS pada UMKM di Kota Mataram. Guna Sewaka, 1(2), 35–44. https://doi.org/10.53977/jgs.v1i2.668

Bakri, S. W., Anwar, N., & Muslihati, M. (2024). Pengaruh kemudahan penggunaan, risiko, dan kepercayaan dalam penggunaan layanan QRIS terhadap tingkat kepatuhan muzakki di LAZISMU Sulawesi Selatan. Asian Journal of Islamic Studies and Da'wah, 2(3), 215–230. https://doi.org/10.58578/ajisd.v2i3.2941

Cahairul, A. F., Hidayat, R., & Muhammad, I. F. (2021). Fiqh muamalah overview of electronic money products at LinkAJA Shariah. Jurnal Ekonomi dan Perbankan Syariah, 9(1), 31–42. https://doi.org/10.46899/jeps.v9i1.266

Dewanty, M. A., & Mustofa, I. (2023). Problematika pemberlakuan Quick Response Code Indonesia Standard bagi kemajuan ekonomi digital pelaku usaha UMKM. Jurnal Ekonomi & Bisnis, 11(3), 397–405. https://doi.org/10.58406/jeb.v11i3.1351

Faozi, M. M., & S, A. J. (2020). Strategi penghimpunan dana infaq telaah efektivitas aplikasi digital pada At-Taqwa Centre Kota Cirebon. Al-Mustashfa Jurnal Penelitian Hukum Ekonomi Syariah, 5(2), 196. https://doi.org/10.24235/jm.v5i2.7462

Fauja, Z., Nasution, M. L. I., & Dharma, B. (2023). The implementation of cashless payment system in the MSMEs sector in the perspective of Islamic economics to encourage the development of the digital economy (case study of Posbloc Medan City). Istinbath, 22(1), 57–74. https://doi.org/10.20414/ijhi.v22i1.580

Febriani, A., Iswandi, N., & Tiara, S. A. (2021). Quick Response Code Indonesian Standard system on the mobile banking application of Mandiri Sharia Bank. Fitrah Jurnal Kajian Ilmu-Ilmu Keislaman, 7(2), 285–310. https://doi.org/10.24952/fitrah.v7i2.4489

Febriyanti, A. I., & Anshori, M. I. (2024). Using the QRIS BRI mobile payment method to increase profitability of MSMEs. Indonesian Journal of Entrepreneurship and Startups, 2(2), 75–86. https://doi.org/10.55927/ijes.v2i2.10224

Firdaus, M. R. (2018). E-money dalam perspektif hukum ekonomi syariah. Tahkim, 14(1). https://doi.org/10.33477/thk.v14i1.613

Gultom, M. S., Salsabila, H., & Amri, A. (2023). Preferensi generasi milenial dalam menggunakan QRIS sebagai alat pembayaran digital. Jurnal Inovasi Pendidikan Ekonomi (JIPE), 13(1), 19. https://doi.org/10.24036/011194030

Hafifuddin, H., & Wahyudi, R. (2022). Analisis persepsi jamaah masjid di Kecamatan Gondokusuman terhadap keputusan penggunaan QRIS. Dinamis Journal of Islamic Management and Business, 4(1), 114–127. https://doi.org/10.24256/dinamis.v5i2.3347

Hanifah, U., Munawarah, F., & Hendra, J. (2024). Efektivitas penerapan sistem pembayaran Quick Response Code Indonesia Standard (QRIS) pada bisnis laundry di era modern. Jurnal Ekonomi dan Kewirausahaan West Science, 2(03), 385–392. https://doi.org/10.58812/jekws.v2i03.1201

Hanni, N. F., & Pujiastuti, Y. (2023). Peningkatan minat menggunakan Quick Response Code Indonesian Standard (QRIS) sebagai pendukung bisnis Islami. JIEF Journal of Islamic Economics and Finance, 3(2), 125–133. https://doi.org/10.28918/jief.v3i2.1126

Harahap, S. A. R., Azmi, M. U., & Lahuri, S. B. (2019). Fiqh review on the use of sharia credit card based on fatwa DSN-MUI No: 54/DSN-MUI/X/2006. Al-Iktisab Journal of Islamic Economic Law, 3(2). https://doi.org/10.21111/al-iktisab.v3i2.3912

Hasanah, N. A. (2023). Peluang dan hambatan penggunaan pembayaran QR Code pada pedagang Tamansari Unisba. Jurnal Riset Perbankan Syariah, 129–136. https://doi.org/10.29313/jrps.v2i2.3017

Hayunda, N. T., Hidayati, A., & Puspita, V. (2023). Efektivitas dan efisiensi sistem pembayaran nontunai Quick Response Code Indonesian Standard (QRIS) dalam mempengaruhi inklusi keuangan nasabah PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk di KC Kota Bengkulu. E-Bisnis Jurnal Ilmiah Ekonomi dan Bisnis, 16(2), 299–309. https://doi.org/10.51903/e-bisnis.v16i2.1219

Here, D., & Kelen, L. H. S. (2022). Persepsi pemilik usaha mikro, kecil, dan menengah terhadap penggunaan pembayaran secara elektronik. Kendali Economics and Social Humanities, 1(1), 1–9. https://doi.org/10.58738/kendali.v1i1.10

Hikalmi, H., Chyntia, E., Maryana, M., Gani, E., & Tazrin, C. N. (2023). The influence of the use of QRIS application technology and financial literacy on buying and selling transaction activities in MSMEs in Lhokseumawe City. J-ISCAN Journal of Islamic Accounting Research, 5(2), 61–78. https://doi.org/10.52490/jiscan.v5i2.1778

Indriani, A., Syamsul, E. M., & Lestari, A. G. (2022). Quick Response Code Indonesian Standard (QRIS), penjualan dan kepuasan pelanggan. Al-Kharaj Jurnal Ekonomi Keuangan & Bisnis Syariah, 5(4), 1482–1492. https://doi.org/10.47467/alkharaj.v5i3.2233

Iqbal, M. A. (2023). Analisis dampak implementasi QRIS terhadap transaksi nontunai dan pertumbuhan ekonomi digital di Indonesia. https://doi.org/10.31219/osf.io/py6hj

Iqbal, M., Sumantri, R., & Khoirunnisa, R. (2022). Acceleration of financial technology growth in Islamic banks as an existence effort to face the pandemic of COVID-19. Al-Masraf Jurnal Lembaga Keuangan dan Perbankan, 7(2), 21. https://doi.org/10.15548/al-masraf.v7i2.251

Iqbal, M., Ramadhanti, F. R., Zahra, N. A., & Izzah, B. (2024). Synergicity of sharia financial institutions and sharia economic institutions in optimizing the potential of productive zakat. Formosa Journal of Science and Technology, 3(3), 461–474. https://doi.org/10.55927/fjst.v3i3.8073

Kumala, R. (2022). Sharia financial services cooperative in review of fiqh muamalah. Jurnal Ekonomi Syariah Akuntansi dan Perbankan (JESKAPE), 6(1), 190–210. https://doi.org/10.52490/jeskape.v6i1.505

Listiyono, H., Sunardi, S., Wahyudi, E. N., & Diartono, D. A. (2024). Dinamika implementasi QRIS: Meninjau peluang dan tantangan bagi UMKM Indonesia. Iikra-ith Informatika Jurnal Komputer dan Informatika, 8(2), 120–126. https://doi.org/10.37817/ikraith-informatika.v8i2.2967

Marbun, A. N., & Nasution, Y. S. J. (2023). Analisis penggunaan sistem pembayaran QRIS terhadap perkembangan bisnis UMKM melalui kepuasan nasabah sebagai variabel intervening (studi kasus Bank Syariah Indonesia (BSI) KC Sibolga). Ahkam, 2(2), 361–372. https://doi.org/10.58578/ahkam.v2i2.1198

Marianti, E., Putri, G. S., Rishan, M., Hariyani, A., & Nuraisyah, A. (2023). Analysis strategies of infaq collection through QRIS digital media at SMA Pertiwi 1 Padang. Pakar Pendidikan, 21(1), 1–14. https://doi.org/10.24036/pakar.v21i1.283

Martiyanti, D., Febrianti, H., Fadhilah, T. N., Huvat, N. C., Rosyadah, D., & Aisyah, R. A. N. (2023). Pendampingan aplikasi sistem pembayaran digital (QRIS) sebagai upaya peningkatan daya saing pada UMKM sektor jasa di Samarinda. Jurnal Pengabdian Undikma, 4(4), 782. https://doi.org/10.33394/jpu.v4i4.9379

Maulidya, N. (2023). Pengaruh persepsi kemudahan, risiko, dan efektivitas terhadap minat masyarakat menggunakan platform crowdfunding berbasis QR Code. Journal of Comprehensive Islamic Studies, 1(2), 325–354. https://doi.org/10.56436/jocis.v1i2.146

Mayanti, R. (2020). Faktor-faktor yang mempengaruhi penerimaan user terhadap penerapan Quick Response Indonesia Standard sebagai teknologi pembayaran pada dompet digital. Jurnal Ilmiah Ekonomi Bisnis, 25(2), 123–135. https://doi.org/10.35760/eb.2020.v25i2.2413

Muniarty, P., Dwiriansyah, M. S., Wulandari, W., Rimawan, M., & Ovriyadin, O. (2023). Efektivitas penggunaan QRIS sebagai alat transaksi digital di Kota Bima. Owner, 7(3), 2731–2739. https://doi.org/10.33395/owner.v7i3.1766

Musanna, K., & Sodiqin, A. (2022). Debates in modern economic transactions: Assessing the GoPay agreement in the perspective of Indonesian ulama. Asy-Syir'ah Jurnal Ilmu Syari'ah dan Hukum, 55(2), 329. https://doi.org/10.14421/ajish.v56i2.1040

Mustaqim, D. A. M., & Yasin, A. A. (2023). Dampak implementasi Quick Response Code Indonesian Standard (QRIS) dalam fundraising zakat infaq sedekah (ZIS) di Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Cirebon—perspektif hukum ekonomi syariah. Sahid Business Journal, 3(1), 1–16. https://doi.org/10.56406/sahidbusinessjournal.v3i1.87

Natalina, S. A., Zunaidi, A., & Rahmah, R. (2021). Quick Response Code Indonesia Standard (QRIS) sebagai strategi survive usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) di masa pandemi di Kota Kediri. Istithmar Jurnal Studi Ekonomi Syariah, 5(2). https://doi.org/10.30762/istithmar.v5i2.85

Noh, M. S. B. M., & Fidhayanti, D. (2022). Riba and gharar on digital payment applications: Comparison between Malaysia and Indonesia. Jurisdictie Jurnal Hukum dan Syariah, 13(1), 40–62. https://doi.org/10.18860/j.v13i1.16131

Nst, A. H., Sembiring, E. R. M., Al-Khoiri, P. A., & Nurbaiti, N. (2022). Persepsi nasabah Universitas Islam Negeri Sumatera Utara terhadap layanan fitur mobile banking BSI. Trending Jurnal Manajemen dan Ekonomi, 1(1), 114–122. https://doi.org/10.30640/trending.v1i1.480

Pengembangan Quick Response Code Indonesian Standard menggunakan metode Customer Presented Mode (QRIS-CPM). Studi kasus PT MTI. (2014). Jurnal Sistem Informasi Universitas Suryadarma, 8(2). https://doi.org/10.35968/jsi.v8i2.713

Permatasari, R., Amboro, F. Y. P., & Nurlaily, N. (2022). Efektivitas penerapan transaksi QRIS era COVID-19 di pasar tradisional Kota Batam menurut perspektif hukum progresif. Al-Manhaj Jurnal Hukum dan Pranata Sosial Islam, 4(2), 265–278. https://doi.org/10.37680/almanhaj.v4i2.1780

Pulungan, N. M., Rahma, T. I. F., & Harahap, R. D. (2023). Analisis faktor-faktor yang mempengaruhi penggunaan QRIS sebagai alat pembayaran keuangan syariah di Sumatera Utara. Saliha Jurnal Pendidikan & Agama Islam, 6(2), 262–280. https://doi.org/10.54396/saliha.v6i2.856

Purwaningsih, M., Mardiyah, A. M., Fajar, Y. N., Capsa, N. H., Gurning, R. R., & Riwoe, A. P. (2024). Analisis peningkatan pemakaian QRIS menggunakan metode regresi linier. Jurnal Ilmiah FIFO, 15(2), 167. https://doi.org/10.22441/fifo.2023.v15i2.008

Rahimah, A., & Yani, P. (2023). The effectiveness of QRIS payments in an Islamic perspective based on PADG No.24/1/PADG/2022. An Nuqud, 2(1), 34–39. https://doi.org/10.51192/annuqud.v2i1.426

Rahmawati, A. A., Buchdadi, A. D., & Siregar, M. E. S. (2023). In the midst of payment system digitalization, why are there still MSMEs that have not used QRIS? Journal of Indonesian Management, 3(3). https://doi.org/10.53697/jim.v3i3.1397

Rahmi, N., Kurniati, K., & Kusmiati, H. (2023). Analisis intention to use dalam penggunaan QRIS sebagai digital payment bagi mahasiswa. Journal Computer Science and Informatic Systems (J-COSYS), 3(2), 77–86. https://doi.org/10.53514/jco.v3i2.413

Rambe, L. A. (2020). Islamic law review on use of GoPay in payment of zakat. Ulul Albab Jurnal Studi dan Penelitian Hukum Islam, 3(2), 145. https://doi.org/10.30659/jua.v3i2.7800

Rifani, R. A. (2023). Penerapan sistem pembayaran QRIS pada sektor UMKM di Kota Parepare. Amsir Accounting & Finance Journal, 1(1), 16–23. https://doi.org/10.56341/aafj.v1i1.170

Riyanto, D., Sriwahyuni, E., & Harpepen, A. (2024). Analisis faktor-faktor yang mempengaruhi minat UMKM Muslim menggunakan Quick Response Code Indonesia Standard (QRIS) di Kelurahan Pagar Dewa Kota Bengkulu. Mu'amalat Jurnal Kajian Hukum Ekonomi Syariah, 16(1), 13–28. https://doi.org/10.20414/mu.v16i1.9466

Rukayyah, Triwisudaningsih, E., & Aqidah, W. (2024). Analisis pemanfaatan QRIS dalam kemudahan pembayaran konsumen CFD Kraksaan. Jurnal Informatika Ekonomi Bisnis, 330–336. https://doi.org/10.37034/infeb.v6i2.866

Saibil, D. I., Sodik, F., & Mardiah, A. A. (2022). Faktor mempengaruhi niat menggunakan QRIS pada sharia mobile banking saat pandemi COVID-19 (modifikasi model UTAUT 2). Nisbah Jurnal Perbankan Syariah, 8(2), 75–92. https://doi.org/10.30997/jn.v8i2.6353

Samosir, H., Natsir, I., Setiawan, H., Hendra, J., Suyanto, S., & Sipayung, B. (2024). Perspective of sharia economic law and positive law for non-cash payment QRIS users in Indonesia according to the SDG. Journal of Lifestyle and SDGs Review, 4(2), e01741. https://doi.org/10.47172/2965-730x.sdgsreview.v4.n02.pe01741

Santika, A., Aliyani, R., & Mintarsih, R. (2022). Persepsi dan intensi pelaku UMKM terhadap penggunaan QRIS sebagai sistem pembayaran digital di Kota Tasikmalaya. Transekonomika Akuntansi Bisnis dan Keuangan, 2(4), 61–70. https://doi.org/10.55047/transekonomika.v2i4.142

Sarif, A., & Ariyanti, R. (2024). The innovation of digital payment system with QRIS in national open API and maqasid al-sharia standards. International Journal of Applied Business and International Management, 9(2), 96–114. https://doi.org/10.32535/ijabim.v9i2.2553

Sartini, P., Yudharta, I. P. D., & Purnamaningsih, P. E. (2023). Efektivitas program SIAP (Sehat, Inovatif, Aman, Pakai) Quick Response Code Indonesian Standard (QRIS) untuk mendukung inklusi keuangan digital di Pasar Badung, Kota Denpasar. Business and Investment Review, 1(3), 195–210. https://doi.org/10.61292/birev.v1i3.29

Seputri, W., Soemitra, A., & Rahmani, N. A. B. (2022). Pengaruh Technology Acceptance Model terhadap minat mahasiswa menggunakan Quick Response Code Indonesian Standard (QRIS) sebagai cashless society. MES Management Journal, 2(2), 116–126. https://doi.org/10.56709/mesman.v2i2.57

Shohib, N. C., Susilo, K. E., & Nugroho, A. A. (2022). QRIS sebagai alat transaksi di wisata pantai selatan Malang dengan QR Code. Jurnal Ilmu Komputer dan Bisnis, 13(2a), 102–109. https://doi.org/10.47927/jikb.v13i2a.386

Sidiq, A. Y., & Bukido, R. (2023). Resepsi masyarakat Kota Manado terhadap Quick Response Code Indonesian Standard (QRIS) dalam melakukan transaksi. Kunuz Journal of Islamic Banking and Finance, 3(1), 23–36. https://doi.org/10.30984/kunuz.v3i1.629

Sodik, F., & Riza, A. F. (2023). Potensi QRIS M-banking bank syariah sebagai teknologi pembayaran untuk mendukung inklusi keuangan syariah di Indonesia. Jurnal Ekonomi Indonesia, 12(2), 125–154. https://doi.org/10.52813/jei.v12i2.315

Suriyani, Y. I., & Effendy, L. (2023). Peran penggunaan QRIS dalam memoderasi pengaruh sistem penyetoran retribusi parkir terhadap kepatuhan pemungut retribusi. Jurnal Akuntansi Manado (JAIM), 511–524. https://doi.org/10.53682/jaim.vi.7782

Tajudin, F. R., Sukma, H. A., Nengsih, S., Fitriani, F., & Alfahlevi, M. A. (2024). Financial technology (fintech) dalam perspektif Islam. Jurnal Ekonomi dan Bisnis, 4(2), 262–268. https://doi.org/10.56145/jurnalekonomidanbisnis.v4i2.283

Ulfi, I. (2020). Tantangan dan peluang kebijakan nontunai: Sebuah studi literatur. Jurnal Ilmiah Ekonomi Bisnis, 25(1), 55–65. https://doi.org/10.35760/eb.2020.v25i1.2379

Wahid, M. N., Faroby, M. S. H. T., Hidayat, D. W., & Pamungkas, T. H. (2024). Sosialisasi kepada masyarakat mengenai tata cara pembayaran tarif Bus Trans Metro Dewata melalui QRIS guna mengoptimalkan penggunaan teknologi untuk kemudahan transaksi. Dharma Bhakti, 2(2), 119–127. https://doi.org/10.32795/dharmabhakti.v2i2.6100

Wahid, R., & Zuardi, M. (2023). Quick Response Code Indonesian Standard (QRIS) in terms of maqashid sharia. International Journal of Islamic Economics, 5(01), 38. https://doi.org/10.32332/ijie.v5i01.7371

Whendasmoro, R. G., Zulkarnain, I., Fauziyah, F., & Lestari, D. (2023). Pelatihan QRIS sebagai media pembayaran cashless pada masyarakat Desa Gunung Sari Kabupaten Bogor. Jurnal Pengabdian Masyarakat Singa Podium (JPMSIPO), 1(3), 115–121. https://doi.org/10.58965/jpmsipo.v1i3.17

Wiranda, A. (2022). Studi komparatif antara penggunaan QR QRIS dan kotak infaq dalam berinfaq di Masjid Darussalam Griya Tugu Asri, Kecamatan Cimanggis, Kota Depok, Jawa Barat. Jurnal Indragiri Penelitian Multidisiplin, 2(3), 164–171. https://doi.org/10.58707/jipm.v2i3.293

Wulandari, S. I. (2023). Implementasi akad khiyar majlis menggunakan QRIS dalam meningkatkan loyalitas pelanggan di Ceuceu Coffee Cirebon. Inkubis Jurnal Ekonomi dan Bisnis, 3(1), 67–88. https://doi.org/10.59261/inkubis.v3i1.39

Yunita, A. (2023). The use of QRIS in MSMEs in Cilegon City. Jurnal Keuangan dan Perbankan (KEBAN), 3(1), 01–07. https://doi.org/10.30656/jkk.v3i1.7926

Yusuf, M., Hasanudin, H., Azhari, F., Abduh, M. R., & Farhanah, S. A. (2023). Islamic banks: Analysis of the rules of fiqh on the fatwa of the National Sharia Board-Indonesian Ulama Council. International Journal of Law Environment and Natural Resources, 3(1), 21–37. https://doi.org/10.51749/injurlens.v3i1.44

Zafani, D. A., & Arifqi, Moh. M. (2025). Cashless society on GoPay: An Islamic economic perspective. Journal of Islamic Economic Laws, 141–158. https://doi.org/10.23917/jisel.v3i2.11904