00664 - Piutang dalam Perspektif Ekonomi Islam

AFANIN MEDIA UTAMA



Abstrak
Piutang merupakan instrumen keuangan yang memiliki peran sentral dalam aktivitas ekonomi modern. Dalam perspektif ekonomi Islam, piutang tidak sekadar dipandang sebagai mekanisme finansial, melainkan juga sebagai bagian integral dari sistem muamalah yang diatur oleh prinsip-prinsip syariah. Artikel ini bertujuan mengkaji secara komprehensif teori piutang dalam perspektif ekonomi Islam, mencakup definisi dan konsep dasar, landasan normatif, jenis-jenis piutang, prinsip-prinsip yang mengatur piutang, serta implikasinya dalam praktik lembaga keuangan syariah kontemporer. Metode yang digunakan adalah kajian pustaka (library research) dengan pendekatan deskriptif-analitis terhadap sumber-sumber primer dan sekunder yang relevan. Hasil kajian menunjukkan bahwa piutang dalam Islam diatur oleh prinsip-prinsip fundamental yang meliputi larangan riba, keadilan ('adl), tolong-menolong (ta'awun), transparansi, dan berbagi risiko (risk sharing). Berbagai jenis piutang dalam Islam — mulai dari al-qardh, murabahah, salam, istishna', ijarah, hingga hawalah — menawarkan alternatif yang beragam dan fleksibel untuk memenuhi kebutuhan pembiayaan masyarakat tanpa melanggar prinsip-prinsip syariah. Pengelolaan piutang dalam lembaga keuangan syariah kontemporer masih menghadapi tantangan berupa dominasi piutang murabahah, inkonsistensi penerapan prinsip syariah, dan kesenjangan antara teori dan praktik.

Kata Kunci: Piutang; Ekonomi Islam; Riba; Murabahah; Lembaga Keuangan Syariah; Maqashid Syariah

Abstract
Receivables are financial instruments that play a central role in modern economic activities. From the perspective of Islamic economics, receivables are not merely viewed as financial mechanisms, but also as an integral part of the muamalah system governed by Sharia principles. This article aims to comprehensively examine the theory of receivables from an Islamic economic perspective, covering basic definitions and concepts, normative foundations, types of receivables, governing principles, and their implications in contemporary Islamic financial institutions. The method employed is library research with a descriptive-analytical approach to relevant primary and secondary sources. The findings indicate that receivables in Islam are governed by fundamental principles including the prohibition of riba, justice ('adl), mutual cooperation (ta'awun), transparency, and risk sharing. Various types of receivables in Islam — ranging from al-qardh, murabahah, salam, istishna', ijarah, to hawalah — offer diverse and flexible alternatives to meet community financing needs without violating Sharia principles. The management of receivables in contemporary Islamic financial institutions still faces challenges including the dominance of murabahah receivables, inconsistency in the application of Sharia principles, and gaps between theory and practice.

Keywords: Receivables; Islamic Economics; Riba; Murabahah; Islamic Financial Institutions; Maqashid Sharia

1. Pendahuluan
Piutang merupakan salah satu instrumen keuangan yang memiliki peran sentral dalam aktivitas ekonomi modern, baik pada level individu, perusahaan, maupun lembaga keuangan. Dalam konteks ekonomi Islam, piutang tidak sekadar dipandang sebagai mekanisme finansial semata, melainkan juga sebagai bagian integral dari sistem muamalah yang diatur oleh prinsip-prinsip syariah yang bersumber dari Al-Qur'an dan Hadis. Ekonomi Islam, sebagaimana ditegaskan oleh berbagai cendekiawan, merupakan sistem ilmu pengetahuan yang memandang masalah perekonomian dengan nilai-nilai Islam sebagai landasan dan dasar dalam setiap aktivitasnya (Sulistyowati, 2017). Dengan demikian, teori piutang dalam perspektif ekonomi Islam tidak dapat dilepaskan dari kerangka normatif yang lebih luas, yakni maqashid syariah, prinsip keadilan, dan larangan riba.
Kajian tentang piutang dalam ekonomi Islam menjadi semakin relevan seiring dengan berkembangnya lembaga keuangan syariah di berbagai belahan dunia. Kegiatan muamalah dalam kerangka bisnis memiliki makna "berutang piutang" yang pada intinya berhubungan langsung dengan transaksi dagang, dan dalam konteks inilah Al-Qur'an mengajarkan agar seluruh transaksi pinjam-meminjam atau jual beli dilakukan pencatatan transaksinya (Muhamad, 2009). Hal ini menunjukkan bahwa Islam sejak awal telah memberikan perhatian serius terhadap mekanisme piutang sebagai bagian dari kehidupan ekonomi umat manusia.
Tulisan ini bertujuan untuk mengkaji secara komprehensif teori piutang dalam perspektif ekonomi Islam, mencakup definisi dan konsep dasar, landasan normatif, jenis-jenis piutang, prinsip-prinsip yang mengatur piutang, serta implikasinya dalam praktik lembaga keuangan syariah kontemporer.

2. Definisi Dan Konsep Dasar Piutang Dalam Islam
2.1 Pengertian Piutang Secara Umum
Secara umum, piutang dapat didefinisikan sebagai hak tagih yang dimiliki oleh seseorang atau suatu entitas terhadap pihak lain akibat adanya transaksi yang belum diselesaikan secara tunai. Dalam konteks akuntansi konvensional, piutang merupakan salah satu komponen modal kerja yang penting, di mana piutang timbul karena adanya penjualan kredit; semakin besar penjualan kredit maka semakin besar pula investasi dalam piutang (Lestari et al., 2016). Piutang sebagai salah satu elemen modal kerja selalu dalam keadaan berputar, dan tingkat perputaran piutang tergantung dari syarat pembayaran yang diberikan (Mardiono & Pangaribuan, 2019).
Dalam perspektif Islam, piutang memiliki dimensi yang lebih luas. Piutang tidak hanya dipandang sebagai instrumen finansial, tetapi juga sebagai sarana tolong-menolong (ta'awun) antarsesama manusia. Islam memandang bahwa kegiatan ekonomi, termasuk di dalamnya utang-piutang, merupakan bagian dari aktivitas muamalah yang harus dijalankan sesuai dengan prinsip-prinsip syariah (Syukran & Abrar, 2024). Dalam masyarakat Indonesia, selain dikenal istilah utang-piutang, juga dikenal istilah kredit dalam perbankan konvensional dan istilah pembiayaan dalam perbankan syariah (Ilyas, 2019).

2.2 Piutang dalam Terminologi Fiqh Muamalah
Dalam terminologi fiqh muamalah, piutang berkaitan erat dengan beberapa akad, di antaranya al-qardh (pinjaman), al-dayn (utang), dan al-hawalah (pengalihan piutang). Al-qardh secara terminologis diartikan sebagai penyerahan pemilikan harta al-mitsliyat kepada orang lain untuk ditagih pengembaliannya, atau dengan pengertian lain, "sesuatu akad yang bertujuan untuk menyerahkan harta al-mitsliyat kepada pihak lain untuk dikembalikan yang sejenis dengannya" (Sakinah, 2016). Praktik meminjam ini pernah dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW, yang menunjukkan bahwa akad ini memiliki legitimasi syariah yang kuat.
Rumusan hak-hak sosial dalam hukum ekonomi Islam di antaranya ialah teori perpindahan hak milik, sewa menyewa, gadai, pinjam-meminjam, dan utang piutang. Teori perpindahan hak milik diimplementasikan oleh hukum Islam dengan berbagai bentuk akad, sementara pinjam-meminjam dilakukan dengan al-qardh (Arwani, 2017). Dengan demikian, piutang dalam Islam merupakan bagian dari sistem hukum ekonomi yang komprehensif dan terintegrasi.

3. Landasan Normatif Piutang Dalam Islam
3.1 Landasan Al-Qur'an
Landasan utama pengaturan piutang dalam Islam terdapat dalam Al-Qur'an, khususnya Surah Al-Baqarah ayat 282 yang mengatur tentang transaksi hutang-piutang dan pentingnya pencatatan tertulis, serta menetapkan aturan-aturan terkait dengan prosedur penulisan, persaksian, dan penanganan hutang dalam Islam (Sayid et al., 2024). Ayat ini secara eksplisit memerintahkan pencatatan dalam setiap transaksi yang tidak dilakukan secara tunai, yang menunjukkan betapa Islam sangat memperhatikan aspek akuntabilitas dan transparansi dalam transaksi piutang.
Allah SWT menekankan pencatatan hutang-piutang sebagaimana termaktub dalam Al-Qur'an Surah Al-Baqarah ayat 282, yang menjadi landasan bagi tujuan akuntansi dalam Islam sebagai bentuk pertanggungjawaban dan menegakkan keadilan dan kebenaran (Falahuddin & Aprilia, 2017). Selain itu, Al-Qur'an juga secara tegas melarang riba dalam berbagai bentuknya, sebagaimana disebutkan dalam Q.S. 2: 275-278, 3:130, 4:161, dan 30:39 (Sakinah, 2016). Larangan riba ini memiliki implikasi langsung terhadap mekanisme piutang, karena setiap tambahan yang disyaratkan dalam akad utang-piutang dikategorikan sebagai riba yang diharamkan.
Selain itu, Al-Qur'an juga mengatur tentang gadai sebagai jaminan dalam transaksi piutang. Landasan yuridis keabsahan transaksi gadai dalam Islam terdapat dalam Al-Qur'an Surah Al-Baqarah ayat 283, yang secara eksplisit menerangkan hukum gadai (Surahman & Adam, 2018). Hal ini menunjukkan bahwa Islam telah mengatur secara komprehensif berbagai aspek yang berkaitan dengan piutang, mulai dari pencatatan, jaminan, hingga larangan eksploitasi.

3.2 Landasan Hadis
Selain Al-Qur'an, Hadis Nabi Muhammad SAW juga menjadi landasan penting dalam pengaturan piutang. Salah satu hadis yang relevan adalah hadis yang menyatakan bahwa larangan mengambil keuntungan ditujukan pada akad utang piutang karena hal ini merupakan riba, sebagaimana kaidah umum para ulama: "setiap akad utang piutang yang mendatangkan keuntungan/manfaat maka itu adalah riba" (Abdullah, 2023). Kaidah ini menjadi prinsip fundamental yang membedakan piutang dalam Islam dari sistem kredit konvensional yang berbasis bunga.
Hadis lain yang relevan adalah hadis yang menyatakan lahū ghunmuhu wa'alaihi ghurmuhu (dia berhak memperoleh manfaat tetapi dia juga harus menanggung risiko) yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah (Mujibatun, 2016). Hadis ini menjadi dasar prinsip berbagi risiko (risk sharing) dalam ekonomi Islam, yang membedakannya secara fundamental dari sistem bunga konvensional di mana semua risiko ditanggung oleh pihak peminjam.

3.3 Landasan Ijma' dan Ijtihad
Para ulama telah bersepakat (ijma') tentang kebolehan akad utang-piutang (al-qardh) sebagai salah satu bentuk muamalah yang diperbolehkan dalam Islam. Dengan proses ijtihad, hukum Islam berkembang mengikuti perubahan dan masalah-masalah baru melalui proses penafsiran dan penafsiran kembali dengan deduksi analogi dari Al-Qur'an dan Sunnah (Baihaqi, 2003). Dalam konteks piutang modern, ijtihad para ulama kontemporer telah menghasilkan berbagai fatwa yang mengatur mekanisme piutang dalam lembaga keuangan syariah, termasuk fatwa DSN-MUI tentang berbagai produk pembiayaan.

4. Jenis-Jenis Piutang Dalam Perspektif Ekonomi Islam
4.1 Piutang Qardh (Pinjaman Kebajikan)
Al-qardh atau pinjaman kebajikan merupakan bentuk piutang yang paling murni dalam Islam. Kontrak utang piutang antara perbankan dengan perusahaan harus berada dalam koridor bebas bunga, dan utang piutang dalam mekanisme bank Islam dapat dilaksanakan dengan menggunakan prinsip al-qardhu al-hasan (Nabhan, 2010). Prinsip ini didasari atas keinginan saling tolong-menolong dan tidak ada kesepakatan akan kontraprestasi atas utang piutang tersebut. Dengan demikian, al-qardh merupakan akad yang bersifat sosial dan kemanusiaan, bukan komersial.
Dalam praktik perbankan syariah, al-qardh digunakan untuk berbagai keperluan, termasuk pembiayaan sosial dan penyaluran dana zakat, infak, dan sedekah. Penyaluran dana masih didominasi piutang murabahah, diikuti pembiayaan musyarakah, mudharabah, dan piutang qardh (Mulato, 2018). Hal ini menunjukkan bahwa meskipun al-qardh merupakan instrumen piutang yang paling Islami, proporsinya dalam portofolio pembiayaan perbankan syariah masih relatif kecil dibandingkan dengan instrumen komersial lainnya.

4.2 Piutang Murabahah
Piutang murabahah merupakan jenis piutang yang timbul dari transaksi jual beli dengan harga pokok ditambah keuntungan yang disepakati. Dalam akuntansi syariah, pengakuan utang pada saat akad transaksi murabahah, piutang murabahah diakui sebesar nilai perolehan ditambah keuntungan (margin) yang disepakati (Agustinar, 2021). Piutang murabahah disajikan sebesar nilai bersih yang dapat direalisasikan, yaitu saldo piutang murabahah dikurangi penyisihan kerugian piutang (M. Abdullah et al., 2021).
Akad murabahah merupakan akad jual beli (perniagaan) yang telah disepakati oleh para ulama, sehingga keuntungan dari transaksi murabahah adalah sesuatu yang dihalalkan bahkan dianjurkan dalam Islam (A. P. Abdullah, 2023). Hal ini berbeda secara fundamental dengan piutang berbasis bunga, karena dalam murabahah keuntungan diperoleh dari transaksi jual beli yang nyata, bukan dari penambahan nilai uang secara temporal. Dalam praktik perbankan syariah di Indonesia, piutang murabahah mendominasi portofolio pembiayaan, yang menunjukkan preferensi lembaga keuangan syariah terhadap instrumen berbasis jual beli dibandingkan instrumen berbasis bagi hasil.

4.3 Piutang Salam dan Istishna'
Piutang salam timbul dari transaksi jual beli di mana pembayaran dilakukan di muka sementara barang diserahkan kemudian. Dalam penyajian akuntansi syariah, pembeli menyajikan modal usaha salam yang diberikan sebagai piutang salam, dan piutang yang harus dilunasi oleh penjual karena tidak dapat memenuhi kewajibannya dalam transaksi salam disajikan secara terpisah dari piutang salam (Wadhan, 2013). Mekanisme ini memungkinkan pembiayaan sektor pertanian dan industri tanpa melibatkan unsur riba.

4.4 Piutang Ijarah
Piutang ijarah timbul dari transaksi sewa-menyewa di mana pembayaran sewa belum dilunasi oleh penyewa. Dalam konteks perbankan syariah, ijarah muntahiyya bittamlik merupakan produk yang menggabungkan sewa dengan opsi kepemilikan di akhir masa sewa (Falahuddin & Aprilia, 2017). Piutang yang timbul dari transaksi ijarah harus dicatat dan dikelola sesuai dengan prinsip-prinsip syariah yang berlaku.

4.5 Piutang Hawalah (Pengalihan Piutang)
Hawalah secara bahasa berasal dari kata hawwala yang berarti mengubah dan memindahkan. Hawalah adalah akad pemindahan piutang suatu pihak kepada pihak lain (Sup, 2019). Dalam konteks modern, hawalah menjadi dasar bagi mekanisme anjak piutang (factoring) dalam perspektif Islam. Lembaga pembiayaan anjak piutang diartikan sebagai badan usaha yang melakukan kegiatan pembiayaan dalam bentuk pembelian dan atau pengalihan serta pengurusan piutang jangka pendek (Aprianto, 2017). Dengan menggunakan pendekatan teori hawalah, anjak piutang dapat distrukturisasi sesuai dengan prinsip-prinsip syariah.
Cessie, yang merupakan penyerahan piutang atas nama yang diatur dalam hukum perdata, dalam tinjauan hukum Islam dapat dikategorikan sebagai hawalah haqq. Cessie dalam jual beli piutang termasuk dalam hawalah haqq, sementara cessie sebagai jaminan utang termasuk dalam hawalah haqq berdasarkan kafalah (jaminan) (Sup, 2019). Hal ini menunjukkan bahwa fiqh muamalah memiliki kerangka yang cukup komprehensif untuk mengakomodasi berbagai mekanisme pengalihan piutang modern.

5. Prinsip-Prinsip Fundamental Yang Mengatur Piutang Dalam Islam
5.1 Prinsip Larangan Riba
Prinsip paling fundamental yang mengatur piutang dalam Islam adalah larangan riba. Riba secara bahasa bermakna tambahan (ziyādah), dan riba diperoleh secara tidak adil, baik dalam bentuk pinjam-meminjam, hutang-piutang, maupun jual-beli (Mubarrak, 2016). Riba utang piutang dibagi menjadi dua: pertama, riba qardh, yaitu suatu manfaat yang disyaratkan terhadap yang berutang; kedua, riba jahiliyah, yaitu penambahan utang karena keterlambatan pembayaran (Suwifania, 2023).
Larangan riba memiliki implikasi yang sangat luas terhadap mekanisme piutang. Perbankan syariah tidak menerima segala bentuk keuntungan yang ditetapkan terlebih dahulu atas modal dalam suatu transaksi pinjam-meminjam/utang piutang (Ghofur, 2017). Hal ini berarti bahwa setiap piutang yang mengandung unsur bunga tetap (fixed interest) adalah dilarang dalam Islam, karena bunga merupakan bentuk riba yang paling nyata. Implikasi pelarangan riba di sektor perekonomian, di antaranya dapat mendorong keseimbangan investasi, meniadakan penumpukan harta pada orang tertentu, mencegah adanya inflasi, dan mendukung terciptanya kegiatan ekonomi yang baik (Suwifania, 2023).

5.2 Prinsip Keadilan ('Adl)
Prinsip keadilan merupakan salah satu dari lima nilai universal yang menjadi fondasi ekonomi Islam, bersama dengan tauhid, nubuwwah, khalifah, dan ma'ad (Jamaludin & Syafrizal, 2020). Dalam konteks piutang, prinsip keadilan menuntut agar hubungan antara kreditur dan debitur dibangun atas dasar kesetaraan dan tidak ada pihak yang dizalimi. Lembaga keuangan syariah yang menerapkan keuangan Islam berada menerapkan prinsip-prinsip keadilan, yakni berbagi keuntungan atas dasar penjualan riil sesuai kontribusi dan risiko masing-masing pihak (Jamaludin & Syafrizal, 2020).
Prinsip keadilan juga tercermin dalam pengaturan denda atas keterlambatan pembayaran utang. Masalah sanksi atas keterlambatan utang mempunyai kaitan mendasar dengan aturan utang piutang dalam Islam, dan teori tentang denda atas keterlambatan pembayaran utang terkait erat dengan teori riba karena apapun nama riba yang diterapkan oleh manusia, jika substansinya sama dengan riba, ia akan tetap dianggap sebagai perbuatan riba (Alimin & Fahlefi, 2020). Oleh karena itu, denda dalam lembaga keuangan syariah berfungsi untuk mendisiplinkan nasabah, bukan sebagai sumber pendapatan komersial.

5.3 Prinsip Tolong-Menolong (Ta'awun)
Prinsip tolong-menolong merupakan salah satu pilar utama dalam sistem ekonomi Islam. Prinsip ta'awun (tolong-menolong) dan saling membutuhkan menjadi pondasi terbangunnya akad kerja sama dalam bidang ekonomi (Ghofur, 2017). Dalam konteks piutang, prinsip ini tercermin dalam konsep al-qardhu al-hasan yang memberikan pinjaman tanpa mengharapkan keuntungan finansial, semata-mata untuk membantu sesama yang membutuhkan.
Salah satu aspek penting dalam melakukan kerja sama adalah dalam bidang muamalah dalam bentuk kegiatan perdagangan, sewa menyewa, utang piutang, dan sebagainya (Abidin, 2015). Dengan demikian, utang-piutang dalam Islam bukan sekadar transaksi finansial, melainkan juga merupakan wujud nyata dari solidaritas sosial dan kepedulian terhadap sesama.

5.4 Prinsip Transparansi dan Akuntabilitas
Islam sangat menekankan pentingnya transparansi dan akuntabilitas dalam setiap transaksi, termasuk piutang. Dalam dunia bisnis lazim terjadi pinjam-meminjam, dan dalam hal ini Al-Qur'an memerintahkan pencatatan hutang-piutang, yang gunanya adalah untuk mengingatkan dan menjadi bukti kepada kedua belah pihak jika salah satu pihak lupa (Syahputra, 2019). Prinsip ini menjadi landasan bagi pengembangan sistem akuntansi syariah yang komprehensif.
Akuntansi keuangan dalam Islam harus memfokuskan pada pelaporan yang jujur mengenai posisi keuangan entitas dan hasil-hasil operasinya, dengan mengungkapkan apa saja yang halal dan haram (Maulina, 2022). Dalam konteks piutang, hal ini berarti bahwa setiap piutang harus dicatat secara akurat, termasuk penyisihan kerugian piutang yang mencerminkan kondisi riil dari portofolio piutang yang dimiliki.

5.5 Prinsip Berbagi Risiko (Risk Sharing)
Berbeda dengan sistem konvensional di mana risiko sepenuhnya ditanggung oleh debitur, Islam mengajarkan prinsip berbagi risiko antara kreditur dan debitur. Teori bank Islam menyatakan bahwa bank Islam akan memberikan sumber pembiayaan yang luas kepada peminjam berdasarkan atas bagi risiko (baik yang menyangkut keuntungan maupun kerugian), yang berbeda dengan pembiayaan sistem bunga pada dunia perbankan konvensional yang semua risikonya ditanggung oleh pihak peminjam (Ilyas, 2019). Prinsip ini menjadi dasar bagi pengembangan produk-produk pembiayaan berbasis bagi hasil seperti mudharabah dan musyarakah.

6. Riba Dan Hubungannya Dengan Piutang
6.1 Konsep Riba dalam Piutang
Riba merupakan isu sentral dalam pembahasan piutang dari perspektif Islam. Pengkajian tentang riba sudah menjadi hangat diperbincangkan dalam ilmu ekonomi Islam, dan perdebatan mengenai riba dan juga bunga bank menunjukkan bahwa tentang riba yang sebenarnya itu sangat terikat erat dengan permasalahan uang (Suwifania, 2023). Dalam konteks piutang, riba terjadi ketika kreditur mensyaratkan tambahan atas pokok pinjaman sebagai kompensasi atas waktu yang diberikan kepada debitur.
Konsep time value of money yang menjadi dasar sistem bunga konvensional tidak dapat diterima begitu saja dalam ekonomi Islam. Ekspektasi return berbeda dengan suku bunga yang selalu dijustifikasikan dengan time value of money, justru dikaitkan dengan economic value of money atau nilai ekonomi dari uang, yang berarti bahwa uang akan memiliki nilai jika masuk ke dalam perekonomian dan menghasilkan nilai tambah (Mujibatun, 2016). Dengan demikian, Islam tidak menolak konsep nilai waktu secara mutlak, tetapi menolak penerapannya dalam bentuk bunga tetap yang tidak terkait dengan aktivitas ekonomi riil.

6.2 Dampak Riba terhadap Ekonomi
Legalisasi riba dapat menimbulkan negative spread dalam pertumbuhan ekonomi, dan praktik riba juga akan menimbulkan ketidakseimbangan sosial, sebab diperoleh secara tidak adil, baik dalam bentuk pinjam-meminjam, hutang-piutang, maupun jual-beli (Mubarrak, 2016). Dalam kerangka ekonomi makro, adanya tambahan beban tetap di sektor riil berdampak pada pendapatan riil masyarakat yang semakin rendah ketika terjadi penetapan harga jual produk yang lebih tinggi, sementara tidak diikuti dengan kenaikan pendapatan nominalnya (Khoiruddin, 2017). Hal ini menunjukkan bahwa riba tidak hanya berdampak pada level mikro, tetapi juga memiliki implikasi makroekonomi yang signifikan.
Perihal tentang riba sudah menjadi konflik yang ada di dalam perekonomian Islam. Larangan riba sudah menjadi salah satu tiang utama dalam perekonomian Islam yang bertujuan untuk menumbuhkan sistem yang mendukung siklus investasi (Suwifania, 2023). Oleh karena itu, pengembangan instrumen piutang yang bebas riba merupakan kebutuhan mendesak dalam rangka membangun sistem ekonomi Islam yang komprehensif dan berkeadilan.

7. Mekanisme Piutang Dalam Lembaga Keuangan Syariah
7.1 Piutang Murabahah dalam Perbankan Syariah
Piutang murabahah merupakan instrumen piutang yang paling dominan dalam portofolio perbankan syariah. Penyaluran dana masih didominasi piutang murabahah, diikuti pembiayaan musyarakah, mudharabah, dan piutang qardh (Mulato, 2018). Dalam praktik perbankan syariah, murabahah biasanya dilakukan dengan cara pembayaran angsuran (bi tsaman ajil), di mana barang diserahkan segera setelah akad, sementara pembayaran dilakukan secara tangguh (Apriliani et al., 2022).
Pengakuan piutang murabahah dalam akuntansi syariah mengikuti ketentuan PSAK No. 102. Piutang murabahah diakui sebesar nilai perolehan ditambah keuntungan (margin) yang disepakati, dan disajikan sebesar nilai bersih yang dapat direalisasikan, yaitu saldo piutang murabahah dikurangi penyisihan kerugian piutang (Agustinar, 2021). Margin murabahah tangguhan disajikan sebagai pengurang (contra account) piutang murabahah (M. Abdullah et al., 2021). Mekanisme akuntansi ini memastikan bahwa laporan keuangan lembaga keuangan syariah mencerminkan kondisi riil dari portofolio piutang yang dimiliki.

7.2 Pengelolaan Piutang Bermasalah
Pengelolaan piutang bermasalah merupakan tantangan utama yang dihadapi oleh lembaga keuangan syariah. Dalam konteks ini, lembaga keuangan syariah memiliki mekanisme yang berbeda dari lembaga konvensional. Salah satu sumber pendapatan untuk dana sosial selain infak, sedekah, dan zakat adalah dana denda atas keterlambatan pembayaran utang kepada nasabah yang mampu (Alimin & Fahlefi, 2020). Denda ini tidak masuk sebagai pendapatan komersial lembaga keuangan syariah, melainkan disalurkan sebagai dana sosial.
Dalam hal nasabah mengalami kesulitan keuangan yang genuine, Islam mengajarkan prinsip tanzhir (pemberian tenggang waktu). Teori tentang kondisi darurat (nazhariyyah al-zuruf al-thari'ah) dalam fiqh muamalah memberikan landasan bagi penyesuaian kewajiban kontraktual ketika terjadi perubahan kondisi yang tidak terduga (الجناحي, 2019). Hal ini menunjukkan bahwa Islam memiliki mekanisme yang fleksibel dan berkeadilan dalam menangani piutang bermasalah.

7.3 Anjak Piutang (Factoring) Syariah
Anjak piutang (factoring) merupakan mekanisme pembiayaan yang melibatkan pengalihan piutang dari satu pihak ke pihak lain. Dalam perspektif ekonomi Islam, anjak piutang dapat dikaji menggunakan pendekatan teori hawalah. Lembaga pembiayaan anjak piutang diartikan sebagai badan usaha yang melakukan kegiatan pembiayaan dalam bentuk pembelian dan atau pengalihan serta pengurusan piutang jangka pendek (Aprianto, 2017). Perbedaan konsep anjak piutang secara syariah dan konvensional terletak pada ada tidaknya unsur riba dalam mekanisme pengalihan piutang tersebut.
Dalam anjak piutang syariah, keuntungan yang diperoleh oleh perusahaan anjak piutang harus berasal dari jasa pengurusan piutang (ujrah), bukan dari selisih nilai nominal piutang yang mengandung unsur riba. Fatwa DSN-MUI mengkategorikan cessie sebagai inovasi subjektif aktif atau bentuk subrogasi yang disertai kompensasi (Sup, 2019), yang memberikan landasan hukum bagi praktik anjak piutang syariah di Indonesia.

8. Piutang Dalam Konteks Akuntansi Syariah
8.1 Pencatatan Piutang dalam Akuntansi Syariah
Akuntansi syariah memiliki pendekatan yang berbeda dari akuntansi konvensional dalam mencatat dan melaporkan piutang. Akuntansi syariah adalah akuntansi yang berorientasi sosial, yang tidak hanya sebagai alat untuk menerjemahkan fenomena ekonomi dalam bentuk ukuran moneter, tetapi juga sebagai suatu metode menjelaskan bagaimana fenomena ekonomi itu berjalan dalam masyarakat Islam (Wadhan, 2013). Dalam konteks piutang, hal ini berarti bahwa pencatatan piutang tidak hanya bertujuan untuk mengukur nilai finansial, tetapi juga untuk memastikan bahwa transaksi yang mendasarinya sesuai dengan prinsip-prinsip syariah.
Kewajiban pencatatan transaksi piutang dalam Islam bersumber dari Al-Qur'an Surah Al-Baqarah ayat 282, yang mendorong umat Islam untuk peduli terhadap pencatatan dan melahirkan tradisi pencatatan di kalangan umat (Maulina, 2022). Sejarah membuktikan bahwa akuntansi telah lama dipraktikkan dalam dunia Islam, seperti istilah jurnal yang digunakan pada masa kekhalifahan Islam dengan istilah "jaridah" untuk pembukuan keuangan (Maulina, 2022).

8.2 Penyisihan Kerugian Piutang
Dalam akuntansi syariah, penyisihan kerugian piutang merupakan salah satu item yang harus diungkapkan dalam laporan keuangan lembaga keuangan syariah. Kebijakan atas keterlambatan pembayaran piutang dan penghapusan piutang tak tertagih merupakan salah satu komponen yang harus diungkapkan dalam pelaporan sosial berbasis syariah (Cahya, 2018). Hal ini menunjukkan bahwa akuntansi syariah tidak hanya memperhatikan aspek finansial dari piutang, tetapi juga aspek sosial dan etisnya.
Piutang yang diharapkan pada saat jatuh tempo berubah menjadi kas, tidak menjadi kenyataan merupakan risiko yang harus dikelola secara prudent oleh lembaga keuangan syariah (Febriani et al., 2023). Oleh karena itu, sistem pengendalian internal yang efektif atas piutang merupakan kebutuhan yang tidak dapat diabaikan, baik dari perspektif manajemen risiko maupun dari perspektif syariah.

9. Piutang Dalam Konteks Ekonomi Makro Islam
9.1 Peran Piutang dalam Pertumbuhan Ekonomi
Dalam perspektif ekonomi makro Islam, piutang memiliki peran penting dalam mendorong pertumbuhan ekonomi. Terdapat pendapat bahwa perbuatan utang piutang ataupun pinjam meminjam ialah bentuk akad tabarru' atau kebaikan atas dasar tolong-menolong yang dianjurkan, dan perbuatan pinjam meminjam atau utang piutang diperbolehkan untuk dilakukan asalkan tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip di dalam syariah (Humaira, 2022). Dengan demikian, piutang yang dikelola sesuai dengan prinsip syariah dapat menjadi instrumen yang efektif dalam mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkeadilan.
Teori pertumbuhan ekonomi dalam perspektif Islam menekankan bahwa pertumbuhan harus didasarkan pada aktivitas ekonomi riil, bukan pada spekulasi finansial. Sistem dalam ekonomi Islam mengharuskan modal terus berkembang, artinya modal harus berputar agar usaha yang dijalankan terus berkembang (Ahmad, 2023). Piutang yang produktif, yang mendukung aktivitas usaha riil, sejalan dengan prinsip ini dan dapat berkontribusi positif terhadap pertumbuhan ekonomi.

9.2 Kebijakan Moneter Tanpa Bunga dan Implikasinya terhadap Piutang
Dalam sistem ekonomi Islam yang ideal, kebijakan moneter tidak menggunakan instrumen suku bunga. Bunga merupakan variabel yang menentukan dalam setiap kegiatan ekonomi, termasuk konsumsi, tabungan, investasi, kesempatan kerja, ekspor-impor, dan lain-lain (Maulana & Marasabessy, 2018). Penghapusan bunga dari sistem ekonomi akan mengubah secara fundamental mekanisme piutang, dari yang berbasis bunga tetap menjadi berbasis bagi hasil atau margin jual beli yang transparan.
Dalam kerangka kebijakan moneter Islam, instrumen pengganti suku bunga mencakup berbagai mekanisme berbasis bagi hasil dan jual beli yang sesuai syariah. Komponen rate of return yang mencerminkan ekspektasi masyarakat akan investasi yang dilakukannya merupakan salah satu alternatif yang mampu menggantikan bunga (Mujibatun, 2016). Hal ini menunjukkan bahwa sistem ekonomi Islam memiliki mekanisme yang dapat menggantikan fungsi bunga dalam mengalokasikan sumber daya keuangan secara efisien.

10. Penyelesaian Sengketa Piutang Dalam Ekonomi Syariah
10.1 Mekanisme Penyelesaian Sengketa
Seiring dengan berkembangnya lembaga keuangan syariah, sengketa yang berkaitan dengan piutang juga semakin meningkat. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 jo. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008, kewenangan untuk mengadili sengketa ekonomi syariah secara litigasi berada di pengadilan agama (Wibowo, 2021). Hal ini menunjukkan bahwa Indonesia telah memiliki kerangka hukum yang memadai untuk menyelesaikan sengketa piutang dalam konteks ekonomi syariah.
Dalam penyelesaian sengketa piutang syariah, hakim harus memahami prinsip-prinsip fiqh muamalah yang relevan, termasuk ketentuan tentang hawalah, rahn (gadai), dan berbagai akad pembiayaan lainnya. Sengketa ekonomi syariah yang sering terjadi di tengah masyarakat tidak bisa diatasi hanya dengan teori-teori hitam di atas putih ataupun dengan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, tetapi proses hukum formil beracara harus mampu dikuasai (Wibowo, 2021).

10.2 Gadai (Rahn) sebagai Jaminan Piutang
Gadai (rahn) merupakan salah satu mekanisme jaminan yang diakui dalam Islam untuk mengamankan piutang. Gadai sebagai salah satu kategori dari perjanjian utang-piutang, untuk suatu kepercayaan dari kreditur, maka debitur menggadaikan barangnya sebagai jaminan terhadap utangnya itu (Surahman & Adam, 2018). Barang jaminan tetap milik orang yang menggadaikan, namun dikuasai oleh penerima gadai, yang menunjukkan bahwa Islam mengakui hak kepemilikan debitur atas barang yang digadaikan.
Prinsip-prinsip syariah yang diterapkan dalam sistem pegadaian syariah mencakup tiga prinsip utama, yaitu prinsip tauhid, prinsip tolong-menolong (ta'awun), dan prinsip bisnis (tijariah) (Surahman & Adam, 2018). Ketiga prinsip ini memastikan bahwa mekanisme gadai dalam Islam tidak hanya berfungsi sebagai instrumen pengamanan piutang, tetapi juga sebagai sarana untuk mewujudkan nilai-nilai Islam dalam kehidupan ekonomi.

11. Tantangan Dan Isu Kontemporer Dalam Pengelolaan Piutang Syariah
11.1 Inkonsistensi Penerapan Prinsip Syariah
Salah satu tantangan utama dalam pengelolaan piutang syariah adalah inkonsistensi dalam penerapan prinsip-prinsip syariah. Sebagian besar bank Islam masih berorientasi pada laba (profit oriented), sementara tujuan ekonomi Islam seharusnya menjadi panduan bagi tujuan keuangan dan perbankan Islam (Widyastuti, 2020). Hal ini menyebabkan adanya kesenjangan antara teori dan praktik dalam pengelolaan piutang syariah.
Terdapat pula permasalahan terkait dengan fatwa yang saling bertentangan dari berbagai lembaga syariah. Terdapat terbaian dan pertentangan fatwa, baik yang dikeluarkan dari lembaga syariah pada bank-bank Islam maupun yang dikeluarkan dari lembaga syariah yang sama dalam transaksi dan operasi perbankan yang serupa (البيضاني, 2023). Kondisi ini menciptakan ketidakpastian hukum yang dapat menghambat perkembangan industri keuangan syariah secara keseluruhan.

11.2 Dominasi Piutang Murabahah
Dominasi piutang murabahah dalam portofolio perbankan syariah sering dikritik karena dianggap terlalu mirip dengan kredit konvensional. Banyak kritik terhadap produk bank syariah yang dinilai sama dengan produk bank konvensional dengan hanya berbeda nama (Adianto et al., 2021). Kritik ini menunjukkan perlunya inovasi dalam pengembangan instrumen piutang syariah yang lebih mencerminkan nilai-nilai Islam secara substansial, bukan hanya secara formal.
Pembiayaan mudharabah merupakan pembiayaan yang paling sesuai dengan ajaran Islam karena mampu mewujudkan tujuan ekonomi Islam, yaitu mencapai kesejahteraan ekonomi dalam kerangka moral Islam, menjunjung tinggi persaudaraan dan keadilan secara universal, pencapaian distribusi pendapatan yang berkeadilan, serta kebebasan individu dalam konteks kesejahteraan sosial (Widyastuti, 2020). Oleh karena itu, perlu ada upaya yang lebih serius untuk meningkatkan proporsi pembiayaan berbasis bagi hasil dalam portofolio lembaga keuangan syariah.

11.3 Digitalisasi dan Piutang Syariah
Perkembangan teknologi digital membawa tantangan dan peluang baru dalam pengelolaan piutang syariah. Peluang digitalisasi akuntansi syariah dapat menjadikan Indonesia sebagai pusat keuangan syariah dalam ekonomi syariah (Fitri et al., 2023). Digitalisasi dapat meningkatkan efisiensi dalam pencatatan, pengelolaan, dan penagihan piutang, sekaligus meningkatkan transparansi dan akuntabilitas yang merupakan nilai-nilai inti dalam ekonomi Islam.

12. Implikasi Maqashid Syariah Dalam Pengelolaan Piutang
12.1 Pemeliharaan Harta (Hifzh al-Mal)
Salah satu tujuan utama syariah (maqashid syariah) adalah pemeliharaan harta (hifzh al-mal). Dalam konteks piutang, pemeliharaan harta berarti bahwa mekanisme piutang harus dirancang sedemikian rupa sehingga harta tidak terkonsentrasi pada segelintir orang, tetapi terdistribusi secara adil di masyarakat. Konsep maqashid al-syariah yang terdiri atas dimensi al-din, al-nafs, al-aql, al-nasl, dan al-mal harus menjadi kerangka evaluasi bagi setiap instrumen keuangan syariah, termasuk piutang (Husnurrosyidah & Hadi, 2020).
Pengembangan kekayaan dalam ekonomi konvensional menganut prinsip yang mengacu kepada teori bunga, sementara ajaran Islam memandang bahwa harta serta pengembangannya tidak bisa diakumulasi dengan cara riba sebagai teori bunga (Surahman & Adam, 2018). Dengan demikian, piutang yang bebas riba merupakan instrumen yang sejalan dengan tujuan pemeliharaan harta dalam maqashid syariah.

12.2 Pemeliharaan Jiwa (Hifzh al-Nafs) dan Keturunan (Hifzh al-Nasl)
Piutang yang dikelola secara Islami juga berkontribusi pada pemeliharaan jiwa dan keturunan. Dengan memberikan akses pembiayaan yang adil dan terjangkau kepada masyarakat, lembaga keuangan syariah dapat membantu masyarakat memenuhi kebutuhan dasarnya, termasuk kebutuhan pangan, kesehatan, dan pendidikan. Tujuan ekonomi Islam seharusnya berfokus pada pencapaian kesejahteraan ekonomi dalam kerangka moral Islam, menjunjung tinggi persaudaraan dan keadilan secara universal (Widyastuti, 2020).

13. Kesimpulan
Teori piutang dalam perspektif ekonomi Islam merupakan kajian yang kaya dan multidimensional, yang mencakup aspek normatif, fiqhiyah, ekonomi, dan sosial. Piutang dalam Islam bukan sekadar instrumen finansial, melainkan juga merupakan sarana untuk mewujudkan nilai-nilai Islam dalam kehidupan ekonomi, termasuk keadilan, tolong-menolong, transparansi, dan akuntabilitas. Landasan normatif piutang dalam Islam bersumber dari Al-Qur'an, Hadis, dan ijtihad para ulama, yang secara bersama-sama membentuk kerangka hukum yang komprehensif dan adaptif terhadap perkembangan zaman.
Prinsip-prinsip fundamental yang mengatur piutang dalam Islam, yaitu larangan riba, keadilan, tolong-menolong, transparansi, dan berbagi risiko, membedakannya secara substansial dari sistem piutang konvensional yang berbasis bunga. Berbagai jenis piutang dalam Islam, mulai dari al-qardh, murabahah, salam, istishna', ijarah, hingga hawalah, menawarkan alternatif yang beragam dan fleksibel untuk memenuhi berbagai kebutuhan pembiayaan masyarakat tanpa melanggar prinsip-prinsip syariah.
Dalam konteks lembaga keuangan syariah kontemporer, pengelolaan piutang masih menghadapi berbagai tantangan, termasuk dominasi piutang murabahah, inkonsistensi penerapan prinsip syariah, dan kesenjangan antara teori dan praktik. Untuk mengatasi tantangan-tantangan ini, diperlukan upaya yang lebih serius dalam pengembangan instrumen piutang yang lebih inovatif dan mencerminkan nilai-nilai Islam secara substansial, peningkatan kapasitas sumber daya manusia di bidang ekonomi syariah, serta penguatan kerangka regulasi dan pengawasan yang mendukung perkembangan industri keuangan syariah yang sehat dan berkeadilan.

Daftar Referensi
Abdullah, A. P. (2023). Critical Study Concept and Implementation Of The Sale and Purchase Murabahah Based On A Review Of Sharia in Islamic Bank. Laa Maisyir Jurnal Ekonomi Islam, 9(1), 95–113. https://doi.org/10.24252/lamaisyir.v9i1.35922
Abdullah, M., Fitriaman, F., & Nur, M. J. (2021). Evaluasi Penerapan PSAK 102 tentang Akuntansi Murabahah pada Bank BNI Syariah Kantor Cabang Mandonga. Jurnal Akuntansi dan Keuangan, 6(1). https://doi.org/10.33772/jak-uho.v6i1.19462
Abidin, A. Z. (2015). Korelasi antara Islam dan Ekonomi. Jurnal Penelitian, 9(1). https://doi.org/10.21043/jupe.v9i1.847
Adianto, R. F., Ali, M., & Mulyana, R. (2021). Analisis Legitimasi Publik pada Bank Syariah di Indonesia: Studi Kasus Bank Syariah Mandiri. Al-Infaq Jurnal Ekonomi Islam, 12(1), 1. https://doi.org/10.32507/ajei.v12i1.684
Agustinar, A. (2021). Perlakuan Akuntansi terhadap Pembiayaan Murabahah. Al Mashaadir Jurnal Ilmu Syariah, 2(1), 27–48. https://doi.org/10.52029/jis.v2i1.38
Ahmad, U. S. (2023). Kontributor Kinerja Industri: Modal, Pengetahuan dan Inovasi. Al-Dyas, 2(1), 158–167. https://doi.org/10.58578/aldyas.v2i1.1071
Alimin, A., & Fahlefi, R. (2020). Pelaksanaan Denda atas Nasabah Mampu Penunda Pembayaran Utang di Lembaga Keuangan Syariah. Tsaqafah, 16(1), 51. https://doi.org/10.21111/tsaqafah.v16i1.4006
Aprianto, N. E. K. (2017). Anjak Piutang (Factoring) dalam Ekonomi Islam. Islamiconomic Jurnal Ekonomi Islam, 8(1). https://doi.org/10.32678/ijei.v8i1.59
Apriliani, E., Wagini, W., & Rahman, A. (2022). Murabahah Financing Analysis for Civil Servants at PT. BPRS Fadhilah Bengkulu City. Jurnal Ekonomi Manajemen Akuntansi dan Keuangan, 3(4). https://doi.org/10.53697/emak.v3i4.1024
Arwani, A. (2017). Epistemologi Hukum Ekonomi Islam (Muamalah). Religia, 15(1). https://doi.org/10.28918/religia.v15i1.126
Baihaqi, W. (2003). Pengeluaran Konsumsi. Al Qalam, 20(96), 35. https://doi.org/10.32678/alqalam.v20i96.650
Cahya, B. T. (2018). Diskursus Islamic Social Reporting sebagai Akuntabilitas Berbasis Syariah. Madania Jurnal Kajian Keislaman, 22(1), 49. https://doi.org/10.29300/madania.v22i1.882
Falahuddin, F., & Aprilia, I. (2017). Analisis Penerapan Akuntansi Pembiayaan Ijarah Berdasarkan PSAK Nomor 107 pada PT Bank Rakyat Indonesia Syariah Cabang Lhokseumawe. Jurnal Akuntansi dan Keuangan, 5(2), 71. https://doi.org/10.29103/jak.v5i2.1815
Febriani, F., Pratiwi, Y. E., & Lastianti, S. D. (2023). Analisis Pengendalian Internal terhadap Piutang Dagang pada PT. Centraplast Indonesia. Jurnal Riset Akuntansi Aksioma, 22(2), 243–255. https://doi.org/10.29303/aksioma.v22i2.226
Fitri, M., Sirait, F. Y., & Nurlaila, N. (2023). Prospects Of The Digitalization Of Sharia Accounting In Indonesia. Maro Jurnal Ekonomi Syariah dan Bisnis, 6(2), 271–280. https://doi.org/10.31949/maro.v6i2.5408
Ghofur, A. (2017). Analisis terhadap Manajemen Dana Mudharabah dalam Perbankan Syari'ah. At-Taqaddum, 8(2), 129. https://doi.org/10.21580/at.v8i2.1168
Humaira, T. R. (2022). Pengaruh Foreign Direct Investment dan Utang Luar Negeri terhadap Pertumbuhan Ekonomi Negara Anggota OKI. Jurnal Muamalat Indonesia, 2(2). https://doi.org/10.26418/jmi.v2i2.55794
Husnurrosyidah, H., & Hadi, N. (2020). Investasi Keuangan Haji Melalui Sukuk Negara: Model Maqashid Al-Syari'ah. Akses Jurnal Ekonomi dan Bisnis, 15(2). https://doi.org/10.31942/akses.v15i2.3787
Ilyas, R. (2019). Analisis Kelayakan Pembiayaan Bank Syariah. Asy Syar'iyyah Jurnal Ilmu Syari'ah dan Perbankan Islam, 4(2), 124–146. https://doi.org/10.32923/asy.v4i2.999
Jamaludin, J., & Syafrizal, R. (2020). Konsep Dasar Ekonomi Menurut Syariat Islam. Muamalatuna, 12(1), 38. https://doi.org/10.37035/mua.v12i1.2859
Khoiruddin, M. (2017). Upaya Meminimumkan Agency Problem dengan Menggunakan Konsep Islam tentang Perusahaan. Journal Competency of Business, 1(2), 73–98. https://doi.org/10.47200/jcob.v1i2.646
Lestari, Y., Kasim, M. Y., & Husnah, H. (2016). Analisis Perputaran Modal Kerja dan Pengaruhnya terhadap Sisa Hasil Usaha (SHU) pada Koperasi Pegawai Negeri Republik Indonesia (KPNRI) di Kota Palu. Jurnal Ilmu Manajemen Universitas Tadulako, 2(2), 143–148. https://doi.org/10.22487/jimut.v2i2.51
Mardiono, T., & Pangaribuan, N. M. (2019). Analisis Perputaran Modal Kerja Baitul Tamwil Muhammadiyah (BTM) Sakinatul Ummah Braja Harjosari Kecamatan Braja Selebah Kabupaten Lampung Timur. Fidusia Jurnal Keuangan dan Perbankan, 2(1). https://doi.org/10.24127/jf.v2i1.363
Maulana, I., & Marasabessy, R. H. (2018). Kebijakan Moneter Tanpa Bunga. Jurnal Asy-Syukriyyah, 19(1), 95–109. https://doi.org/10.36769/asy.v19i1.26
Maulina, I. (2022). Sejarah dan Pemikiran Akuntansi Syariah. Jurnal Investasi Islam, 7(1), 1–13. https://doi.org/10.32505/jii.v7i1.3623
Mubarrak, H. (2016). Kontroversi Asuransi di Indonesia: Telaah Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS). Tsaqafah, 12(1), 105. https://doi.org/10.21111/tsaqafah.v12i1.370
Muhamad, M. (2009). Penyesuaian Teori Akuntansi Syari'ah: Perspektif Akuntansi Sosial dan Pertanggungjawaban. Iqtisad, 3(1), 67–87. https://doi.org/10.20885/iqtisad.vol3.iss1.art5
Mujibatun, S. (2016). Inkonsistensi Prinsip Time Value of Money dalam Operasional Transaksi Keuangan Syariah dan Solusinya. Economica Jurnal Ekonomi Islam, 7(2), 155–180. https://doi.org/10.21580/economica.2016.7.2.1159
Mulato, T. (2018). Penerapan Pengembangan Sumber Daya Manusia Islami pada Unit Usaha Syariah. Cakrawala Jurnal Studi Islam, 13(1), 19. https://doi.org/10.31603/cakrawala.v13i1.1993
Nabhan, F. (2010). Profit and Loss Sharing: Solusi Ekonomi Islam Menghadapi Globalisasi Ekonomi. Muqtasid Jurnal Ekonomi dan Perbankan Syariah, 1(2), 279. https://doi.org/10.18326/muqtasid.v1i2.279-301
Sakinah, S. (2016). Penerapan Al-Qardl pada Bank Keliling (Studi Kasus di Grugek Desa Sejati Kecamatan Camplong Kabupaten Sampang). Nuansa Jurnal Penelitian Ilmu Sosial dan Keagamaan Islam, 13(1), 1. https://doi.org/10.19105/nuansa.v13i1.875
Sayid, S. A., Rini, S., & Asiyah, B. N. (2024). Akuntansi Syariah: Konsep, Perkembangan, Persamaan Dasar dan Landasan Hukum. Iltizamat Journal of Economic Sharia Law and Business Studies, 3(1), 11–20. https://doi.org/10.55120/iltizamat.v3i1.1724
Sulistyowati, S. (2017). Rancang Bangun dan Nilai Dasar Universal Ekonomi Islam. Istithmar Jurnal Studi Ekonomi Syariah, 1(2). https://doi.org/10.30762/itr.v1i2.946
Sup, D. F. A. (2019). Cessie dalam Tinjauan Hukum Islam. Jurisprudensi Jurnal Ilmu Syariah Perundang-Undangan Ekonomi Islam, 11(1), 44–73. https://doi.org/10.32505/jurisprudensi.v11i1.995
Surahman, M., & Adam, P. (2018). Penerapan Prinsip Syariah pada Akad Rahn di Lembaga Pegadaian Syariah. Law and Justice, 2(2), 135–146. https://doi.org/10.23917/laj.v2i2.3838
Suwifania, M. I. P. N. J. (2023). Konsep Riba dalam Perspektif Perbankan Syariah. Jurnal Pusat Studi Pendidikan Rakyat, 7–12. https://doi.org/10.51178/jpspr.v3i1.1077
Syahputra, A. (2019). Etika Berbisnis dalam Pandangan Islam. At-Tijarah Jurnal Penelitian Keuangan dan Perbankan Syariah, 1(1), 21–34. https://doi.org/10.52490/at-tijarah.v1i1.707
Syukran, Muh. Z., & Abrar, A. (2024). Sistem Ngadas Sapi Perspektif Hukum Ekonomi Syariah dan Hukum Adat (Studi Kasus di Desa Mekarsari Kecamatan Gunungsari). Tafaqquh, 9(1), 52–64. https://doi.org/10.70032/s1kqwf35
Wadhan, W. (2013). Penerapan Akuntansi Syari'ah Berdasarkan PSAK Nomor 59 dan PAPSI di PTAI. Al-Ihkam Jurnal Hukum & Pranata Sosial, 6(2), 310–329. https://doi.org/10.19105/al-lhkam.v6i2.314
Wibowo, A. (2021). Praktik Sidang Sengketa Ekonomi Syariah pada Mahasiswa Fakultas Syariah IAIN Pontianak (Studi Pengembangan Laboratorium Peradilan Semu Fakultas Syariah IAIN Pontianak). Shar-E Jurnal Kajian Ekonomi Hukum Syariah, 7(2), 74–85. https://doi.org/10.37567/shar-e.v7i2.863
Widyastuti, E. (2020). Urgensi Optimalisasi Pembiayaan Mudharabah sebagai Core Product Perbankan Syariah Indonesia. El-Jizya Jurnal Ekonomi Islam, 8(2), 150–175. https://doi.org/10.24090/ej.v8i2.4024
البيضاني، ه. إ. م. (2023). التنظيم القانوني الموحّد للفوائد والعمولات المصرفية - دراسة مقارنة بين الشريعة الإسلامية والقانون. مجلة العلوم الإقتصادية والإدارية والقانونية، 7(13)، 35–52. https://doi.org/10.26389/ajsrp.h160223
الجناحي، ع. (2019). تطبيقات نظرية الظروف الطارئة في بيع التقسيط والمرابحة للآمر بالشراء في الفقه الإسلامي والقانون. مجلة جامعة الشارقة للعلوم الشرعية والدراسات الإسلامية، 16(1)، 126–164. https://doi.org/10.36394/jsis.v16.i1.5
di

Tidak ada komentar:

Posting Komentar