00643 - Pegadaian Syariah: Konsep, Sejarah, Produk, Akad, dan Tantangan di Indonesia

Abstrak

Pegadaian Syariah merupakan lembaga keuangan non-bank yang memiliki peran strategis dalam sistem keuangan Islam di Indonesia. Artikel ini bertujuan untuk mengkaji secara komprehensif berbagai aspek Pegadaian Syariah, meliputi sejarah perkembangan, landasan hukum, akad-akad yang digunakan, produk-produk yang ditawarkan, mekanisme operasional, kepatuhan syariah, serta tantangan dan prospek ke depan. Metode yang digunakan adalah kajian literatur sistematis terhadap berbagai penelitian dan regulasi yang berkaitan dengan Pegadaian Syariah di Indonesia. Hasil kajian menunjukkan bahwa Pegadaian Syariah yang berdiri sejak tahun 2002–2003 melalui kerja sama antara Perum Pegadaian dan Bank Muamalat Indonesia telah berkembang pesat dengan menawarkan berbagai produk berbasis syariah, seperti Rahn, Gadai Emas, Arrum, Arrum Haji, Amanah, Tabungan Emas, dan Mulia. Landasan hukumnya bersumber dari Al-Qur'an, Hadits, dan fatwa DSN-MUI. Meskipun demikian, Pegadaian Syariah masih menghadapi berbagai tantangan, di antaranya terkait kepatuhan syariah dalam perhitungan ujrah, keterbatasan sumber daya manusia, dan persaingan dengan lembaga keuangan lainnya. Dengan regulasi yang lebih komprehensif dan inovasi produk yang berkelanjutan, Pegadaian Syariah diharapkan semakin berkontribusi dalam mewujudkan sistem keuangan Islam yang adil dan berkeadilan di Indonesia.

Kata kunci: Pegadaian Syariah, Rahn, Akad, Produk Syariah, Kepatuhan Syariah, UMKM

Abstract

Islamic pawnshop (Pegadaian Syariah) is a non-bank financial institution that plays a strategic role in Indonesia's Islamic financial system. This article aims to comprehensively examine various aspects of Islamic pawnshops, including their historical development, legal foundations, contracts used, products offered, operational mechanisms, sharia compliance, as well as challenges and future prospects. The method used is a systematic literature review of various studies and regulations related to Islamic pawnshops in Indonesia. The results show that Islamic pawnshops, established in 2002–2003 through a collaboration between Perum Pegadaian and Bank Muamalat Indonesia, have grown rapidly by offering various sharia-based products such as Rahn, Gold Pawn, Arrum, Arrum Haji, Amanah, Gold Savings, and Mulia. Their legal foundation derives from the Al-Qur'an, Hadith, and DSN-MUI fatwas. Nevertheless, Islamic pawnshops still face various challenges, including sharia compliance in ujrah calculation, limited human resources, and competition with other financial institutions. With more comprehensive regulations and continuous product innovation, Islamic pawnshops are expected to contribute more to realizing a just and equitable Islamic financial system in Indonesia.

Keywords: Islamic Pawnshop, Rahn, Contract, Sharia Products, Sharia Compliance, MSME

1. Pendahuluan

Pegadaian Syariah merupakan salah satu lembaga keuangan non-bank yang memiliki peran strategis dalam sistem keuangan Islam di Indonesia. Sebagai lembaga yang beroperasi berdasarkan prinsip-prinsip syariah, Pegadaian Syariah hadir sebagai alternatif bagi masyarakat yang membutuhkan pembiayaan cepat tanpa harus terjerat dalam praktik riba yang dilarang dalam Islam (Nurdiana, 2022; Salma et al., 2024). Kehadiran Pegadaian Syariah tidak hanya menjawab kebutuhan finansial masyarakat, tetapi juga mencerminkan perkembangan sistem keuangan Islam yang semakin matang di Indonesia (Saputra & Soemitra, 2022; Wijaya, 2022).

Dalam perspektif ekonomi Islam, gadai atau yang dikenal dengan istilah rahn merupakan salah satu instrumen keuangan yang telah dikenal sejak zaman Nabi Muhammad SAW (Ilyas, 2019; Saputra & Soemitra, 2022). Legitimasi praktik gadai ini telah ada sejak masa Nabi Muhammad, di mana Nabi Muhammad sendiri yang melakukan praktik ini (Saputra & Soemitra, 2022). Dengan mayoritas penduduk Muslim, Indonesia memiliki potensi besar untuk mengembangkan lembaga keuangan berbasis syariah, termasuk Pegadaian Syariah (Hidayatullah et al., 2024; Wijaya, 2022). Pegadaian Syariah diharapkan mampu melakukan kampanye kepada masyarakat tentang penggunaan produk-produk berbasis syariah (Wijaya, 2022).

Artikel ini akan membahas secara komprehensif berbagai aspek Pegadaian Syariah, mulai dari sejarah perkembangannya, landasan hukum, akad-akad yang digunakan, produk-produk yang ditawarkan, mekanisme operasional, hingga tantangan dan prospek ke depan. Dengan memahami seluruh dimensi Pegadaian Syariah, diharapkan masyarakat dapat memanfaatkan lembaga ini secara optimal sebagai solusi keuangan yang halal dan berkeadilan.

2. Sejarah dan Perkembangan Pegadaian Syariah di Indonesia

2.1 Akar Historis Pegadaian di Indonesia

Sejarah pegadaian di Indonesia tidak dapat dipisahkan dari masa kolonial Belanda. Sistem gadai memasuki Indonesia dibawa dan dikembangkan oleh orang Belanda (VOC) (Harahap et al., 2023; Subagiyo, 2014). Bentuk usaha pegadaian di Indonesia berawal dari Bank Van Lening pada masa VOC yang mempunyai tugas memberikan pinjaman uang kepada masyarakat dengan jaminan gadai (Subagiyo, 2014). Sejak itu, bentuk usaha pegadaian telah mengalami beberapa kali perubahan sejalan dengan perubahan peraturan-peraturan yang mengaturnya (Subagiyo, 2014).

Secara historis, gadai sudah dikenalkan sejak masa kolonial Belanda, melalui VOC mendirikan Bank Van Leening pada tahun 1746, tahun 1811 Inggris mengambil alih dan membubarkan Van Leening dan mendirikan Usaha Pegadaian (Hidayat, 2020). Pada 1901 secara resmi Lembaga Pegadaian Negara pertama didirikan di Sukabumi Jawa Barat (Hidayat, 2020). Keputusan Nomor 10 Tahun 1990 yang dikeluarkan oleh Dewan Negara pada 1 April 1990 merupakan tonggak pertama dalam kebangkitan Perusahaan Jasa Pegadaian (Nurlela & Dewi, 2023). PP10 menegaskan misi yang harus dilaksanakan oleh pegadaian untuk mencegah praktik riba, dan misi ini tidak berubah hingga diterbitkannya PP 103/2000 yang telah digunakan sebagai dasar kegiatan usaha Perum Pegadaian hingga saat ini (Fatwa & Khaddafi, 2023).

2.2 Kelahiran Pegadaian Syariah

Upaya Perum Pegadaian untuk mendirikan Pegadaian Syariah di Indonesia baru mulai menemukan titik terang pada tahun 2000-an ketika produk gadai (rahn) mulai diperkenalkan oleh Bank Muamalat Indonesia (BMI) (Rosana, 2019). Pegadaian Syariah mulai berkembang karena hasil kerja sama antara Perum Pegadaian dengan Bank Muamalah Indonesia (BMI) pada bulan Mei 2002 (Hidayatullah et al., 2024). Pada tahun 2002 terjadi kolaborasi antara Perum Pegadaian dan Bank Muamalat Indonesia untuk membentuk unit layanan pegadaian syariah yang ditandai dengan perjanjian Musyarakah nomor 446/SP300.233/2002, di mana perusahaan pegadaian umum mencari modal sebesar 54,5% sementara Bank Muamalat Indonesia mencari 45,5% (Saputra & Soemitra, 2022).

Bersamaan dengan berkembangnya produk syariah di Indonesia, pada tahun 2003 sektor pegadaian juga mendirikan pegadaian syariah dengan membentuk Unit Layanan Gadai Syariah (ULGS), yang dalam pelaksanaannya berpegang kepada prinsip syariah (Pratama et al., 2023). Setelah itu, ULGS didirikan di Surabaya, Makassar, Semarang, Surakarta dan Yogyakarta, dan empat cabang pegadaian di Aceh dikonversi menjadi Pegadaian Syariah (Dewi, 2024). Di bawah divisi Bisnis Lain Perum Pegadaian, kantor cabang Pegadaian Syariah, yang juga dikenal sebagai Unit Layanan Gadai Syariah (ULGS), menjalankan operasinya sesuai dengan konsep sistem administrasi modern dan disesuaikan dengan nilai-nilai Islam (Dewi, 2024).

2.3 Perkembangan Kelembagaan

Pegadaian Syariah merupakan salah satu unit layanan syariah yang dilaksanakan oleh perusahaan umum (Perum) Pegadaian di samping unit layanan konvensional (Mariyantizka et al., 2024). Berdirinya unit layanan syariah ini didasarkan atas perjanjian musyarakah dengan sistem bagi hasil antara Perum Pegadaian dengan Bank Muamalat Indonesia (BMI) untuk tujuan melayani nasabah yang ingin memanfaatkan asas dengan menggunakan prinsip syariah (Hasrika & Muis, 2023). Pegadaian Syariah adalah sebuah lembaga keuangan yang dikelola oleh perusahaan publik, pada awalnya ada pendirian pegadaian syariah di balik keinginan masyarakat Muslim yang mengharapkan pegadaian berdasarkan prinsip syariah (Pratama et al., 2023).

Sumber pendanaan Pegadaian Syariah berasal 100% dari Bank Syariah yaitu Bank Muamalat Indonesia, sehingga kemurnian syariah terjamin (Fatwa & Khaddafi, 2023). Pegadaian Syariah didirikan pada tahun 2003 dan berkembang sangat baik hingga saat ini, dan saat ini Pegadaian Syariah masih berinduk di PT. Pegadaian (Sumaroh & Rahman, 2024). Pertumbuhan laba pegadaian yang terus tumbuh di era revolusi industri 4.0 dan di masa pandemi Covid-19 menjadi salah satu indikator keberhasilan pengelolaan pegadaian syariah (Wijaya, 2022).

3. Landasan Hukum Pegadaian Syariah

3.1 Landasan Al-Qur'an dan Hadits

Dasar hukum gadai terdapat dalam Q.S. Al-Baqarah Ayat 283 (Arfah, 2022; Masruroh, 2021). Pegadaian Syariah berlandaskan hukum berdasarkan pada QS Al-Baqarah: 282 (Hamida et al., 2022). Sebagai lembaga yang berlabel syariah, landasan hukum Pegadaian Syariah juga mengacu pada syariah Islam yang bersumber dari Al-Qur'an dan Hadits Nabi SAW (Fatwa & Khaddafi, 2023). Inti dari akad gadai dalam Islam adalah saling tolong-menolong untuk meringankan beban orang lain (Misno, 2018).

3.2 Fatwa DSN-MUI

Landasan hukum Pegadaian Syariah di Indonesia telah diatur dalam beberapa fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI), yaitu:

• Fatwa DSN-MUI No. 25/DSN-MUI/III/2002 tentang Rahn, yang menyatakan bahwa pinjaman dengan menggadaikan barang sebagai jaminan utang dalam bentuk rahn diperbolehkan (Ilyas, 2019; Laiqkafana & Rozikan, 2023; Sumaroh & Rahman, 2024).

• Fatwa DSN-MUI No. 26/DSN-MUI/III/2002 tentang Rahn Emas (Amrin et al., 2022; Ilyas, 2019; Salma et al., 2024).

• Fatwa DSN-MUI No. 68/DSN-MUI/III/2008 tentang Rahn Tasjily (Ilyas, 2019).

• Fatwa DSN-MUI No. 92/DSN-MUI/IV/2014 tentang Pembiayaan yang disertai Rahn (Aini, 2022; Arifin & Hatoli, 2021; Edirianto et al., 2021).

Fatwa DSN-MUI No. 25/DSN-MUI/III/2002 secara resmi melegitimasi prinsip-prinsip Pegadaian Syariah, dan ini sama dengan yang dilegalkan untuk bank syariah di Indonesia (Laiqkafana & Rozikan, 2023). Dalam Fatwa DSN-MUI No. 25/DSN-MUI/III/2002 tentang Rahn, produk rahn merupakan pinjaman dengan menggadaikan barang sebagai jaminan utang dalam bentuk rahn yang diperbolehkan dengan beberapa ketentuan (Rambe & Rahma, 2022).

3.3 Regulasi Perundang-undangan

Selain fatwa DSN-MUI, Pegadaian Syariah juga tunduk pada berbagai regulasi perundang-undangan. Gadai diatur dalam Buku II Titel 20 Pasal 1150 KUHPerdata (Paulina et al., 2022). Bank Indonesia sebagai regulator telah memberikan komitmen kepada pegadaian agar tidak mendominasi keuangan di perbankan syariah, yang menjadi latar belakang diterbitkannya Surat Edaran Bank Indonesia (SEBI) No: 14/7/DPbS, tertanggal 29 Februari 2012 (Abubakar & Handayani, 2017). Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah juga menjadi salah satu landasan hukum bagi operasional lembaga keuangan syariah termasuk Pegadaian Syariah (Arifin & Hatoli, 2021).

4. Konsep Dasar Rahn (Gadai Syariah)

4.1 Definisi dan Pengertian Rahn

Gadai dalam fikih disebut rahn yang menurut bahasa adalah nama barang yang dijadikan sebagai jaminan kepercayaan (Arfah, 2022). Sedangkan menurut syara', artinya menyandara sejumlah harta yang diserahkan sebagai jaminan secara hak, tetapi dapat diambil kembali sebagai tebusan (Arfah, 2022). Rahn adalah suatu akad pinjam-meminjam dengan disertai barang yang dijadikan jaminan (Masruroh, 2021). Secara sederhana, rahn adalah semacam jaminan utang atau gadai (Salma et al., 2024).

Dalam terminologi fikih, pihak yang menggadaikan barang disebut rahin, pihak yang memberikan pinjaman disebut murtahin, sedangkan barang yang digadaikan disebut marhun (Fatwa & Khaddafi, 2023; Puteh et al., 2022). Rahn juga termasuk akad yang bersifat ainiyah, yang dikatakan sempurna setelah menyerahkan objek yang dijadikan kontrak, seperti hibah, pinjaman, deposito, dan qirad (Ilyas, 2019).

4.2 Perbedaan Gadai Syariah dan Gadai Konvensional

Perbedaan mendasar antara gadai syariah dan gadai konvensional terletak pada beberapa aspek penting. Pertama, dari segi dasar hukum: dasar hukum yang digunakan oleh gadai konvensional yaitu KUHP, sedangkan dasar hukum yang digunakan oleh gadai syariah yaitu Fatwa DSN MUI tentang rahn (Sainul & Bahari, 2022). Kedua, dari segi akad: akad yang digunakan oleh gadai konvensional hanya melakukan satu akad perjanjian hutang piutang dengan jaminan barang yang bergerak, sedangkan akad yang digunakan oleh gadai syariah menggunakan dua akad (akad rahn dan ijarah) (Sainul & Bahari, 2022).

Ketiga, dari segi beban biaya: beban pada gadai konvensional adalah bunga, sedangkan beban pada gadai syariah adalah biaya pemeliharaan (Sainul & Bahari, 2022). Pegadaian konvensional memungut biaya dalam bentuk bunga yang bersifat akumulatif dan berlipat ganda, sedangkan biaya di Pegadaian Syariah tidak berbentuk bunga, tetapi berupa biaya penitipan, pemeliharaan, penjagaan, dan penaksiran (Nurhayati & Djamali, 2017). Keempat, dari segi badan pengawas: badan pengawas pada gadai konvensional yaitu Kementerian BUMN, sedangkan badan pengawas pada gadai syariah yaitu Badan Pengawas Syariah (BPS) dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) (Sainul & Bahari, 2022).

Kelima, dari segi bukti perjanjian: bukti perjanjian kredit gadai pada gadai konvensional yaitu Kredit Bukti Surat (SBK), sedangkan bukti perjanjian kredit gadai pada gadai syariah yaitu Surat Bukti Rahn (SBR) (Sainul & Bahari, 2022). Keenam, dari segi kelebihan hasil lelang: dalam gadai konvensional, kelebihan uang hasil lelang menjadi milik Pegadaian, sedangkan dalam gadai syariah kelebihan uang hasil lelang ini akan diberikan kepada Badan Amil Zakat (BAZ) (Sainul & Bahari, 2022).

5. Akad-Akad dalam Pegadaian Syariah

5.1 Akad Rahn

Akad rahn merupakan akad utama dalam Pegadaian Syariah. Melalui akad rahn, nasabah menyerahkan barang bergerak dan kemudian Pegadaian menyimpan dan merawatnya di tempat yang telah disediakan oleh Pegadaian (Subagiyo, 2014). Akad rahn dalam praktik ekonomi Islam dapat mengambil dua bentuk: pertama, rahn sebagai akad tambahan (jaminan/collateral) terhadap produk lain seperti pembiayaan al-murabahah; kedua, rahn sebagai produk tersendiri, sebagaimana di beberapa negara Islam termasuk di Indonesia sendiri, akad rahn telah dipakai sebagai alternatif dari pegadaian konvensional (Murtadho, 2021).

Dalam akad rahn, nasabah menjaminkan barang kepada pegadaian syariah untuk mendapatkan pembiayaan, kemudian pegadaian menaksir barang jaminan untuk dijadikan dasar dalam memberikan pembiayaan (Alanshori, 2017; Arfah, 2017). Pegadaian syariah dan nasabah menyetujui akad gadai yang mencakup berbagai hal, seperti kesepakatan biaya gadaian, jatuh tempo gadai, dan sebagainya (Alanshori, 2017; Arfah, 2017).

5.2 Akad Ijarah

Akad ijarah merupakan akad sewa yang digunakan dalam Pegadaian Syariah untuk mengenakan biaya pemeliharaan dan penyimpanan barang jaminan. Pegadaian Syariah akan memperoleh keuntungan hanya dari bea sewa tempat yang dipungut, bukan tambahan berupa bunga atau sewa modal yang diperhitungkan dari uang pinjaman (Subagiyo, 2014). Dalam akad ijarah dari pegadaian syariah, terdapat indikasi adanya penyimpangan perhitungan ujrah dari ketentuan fatwa DSN No.25/DSN-MUI/III/2002 tentang Rahn (Syahrir & Amelia, 2023).

Penerapan akad ijarah dan akad rahn dalam produk gadai emas di Pegadaian Syariah sesuai dengan prinsip syariah, sebagaimana diatur dalam Fatwa DSN-MUI No. 25/DSN-MUI/III/2002 tentang Rahn dan Fatwa DSN-MUI No. 26/DSN-MUI/III/2002 tentang Rahn Emas (Salma et al., 2024). Pegadaian Syariah tidak menggunakan sistem bunga, tetapi menerapkan biaya ijarah berdasarkan nilai barang dan periode penyimpanan (Salma et al., 2024).

5.3 Akad Qardh

Akad qardh adalah akad penyaluran dana oleh lembaga keuangan syariah kepada nasabah sebagai utang piutang dengan ketentuan bahwa nasabah wajib mengembalikan dana tersebut kepada lembaga keuangan syariah pada waktu yang telah disepakati (Safarida, 2021). Qardh adalah kontrak yang mengharuskan pemilik barang membayar sejumlah uang tertentu kepada pegadaian. Dengan kata lain, pegadaian meminjamkan uang kepada pemilik barang (Syahrir & Amelia, 2023).

Keberadaan qardh sebagai akad awal terjadinya utang-piutang yang menjadi pangkal dari terjadinya gadai (rahn), di mana niat awal nasabah datang ke pegadaian syariah untuk mendapatkan pembiayaan berupa utang (Nurdiana, 2022). Akad qardh digunakan untuk menyatakan kesepakatan bahwa pemberi pinjaman (murtahin) akan memberikan pinjaman kepada penerima pinjaman (Sumaroh & Rahman, 2024).

5.4 Akad Mudharabah

Akad mudharabah adalah akad yang dilakukan oleh nasabah yang menggadaikan jaminannya untuk menambah modal usaha atau pembiayaan yang bersifat produktif (Murtadho, 2021; Subhan & Agustina, 2023). Dengan akad ini, nasabah akan memberikan bagi hasil berdasarkan keuntungan yang didapat nasabah kepada pegadaian sesuai dengan kesepakatan, sampai modal yang dipinjam dilunasi (Murtadho, 2021). Akad mudharabah dimaksudkan untuk pembiayaan dengan tujuan memberikan modal usaha (Masruroh, 2021).

5.5 Akad Ba'i Muqayyadah

Akad Ba'i Muqayyadah adalah akad yang dilakukan apabila nasabah ingin menggadaikan barangnya untuk keperluan produktif (Subhan & Agustina, 2023). Pegadaian Syariah dalam transaksinya memiliki sejumlah akad, yaitu akad Rahn, Ijarah, Qard Al-Hasan, Mudharabah, dan akad Ba'i Muqayyadah (Nurpaiz, 2018).

5.6 Akad Wadi'ah

Akad wadi'ah secara bahasa diartikan sebagai titipan (Masruroh, 2021). Dalam produk tabungan emas, Pegadaian Syariah menggunakan akad murabahah (jual beli) dan akad wadiah (titipan) (Hamida et al., 2022). Pandangan Islam tentang murabahah merupakan suatu jenis jual beli yang dibenarkan oleh syariah dan merupakan implementasi muamalah tijariyah (interaksi bisnis) (Hamida et al., 2022).

5.7 Hybrid Contract (Multi Akad)

Penggabungan beberapa akad dalam satu transaksi di Pegadaian Syariah dikenal sebagai hybrid contract atau multi akad. Beberapa akad yang sering diterapkan dalam multi akad dalam pegadaian syariah antara lain akad qardh, rahn, dan ijarah (Syahrir & Amelia, 2023). Dalam Shariah Standard No. 25 AAOIFI dinyatakan bahwa penggabungan akad atau hybrid contract diperbolehkan asalkan penggabungan kontrak harus dipisahkan antara satu sama lain dan harus berdiri sendiri, kecuali penggabungan akad jual beli dengan pinjaman dilarang (Nurdiana, 2022).

Namun, AAOIFI menyatakan dalam Mikyar (19) ayat (7) tentang qardh bahwa penggabungan akad ba'i, ijarah, mu'awadah tidak boleh dilakukan dengan akad qardh, seperti dalam produk rahn emas yang saat ini berlaku di pegadaian syariah (Nurdiana, 2022). Dari penelitian yang ada, ditemukan bahwa akad rahn dan qardh dalam pegadaian syariah telah sesuai dengan ketentuan fatwa DSN No.26/DSN-MUI/III/2002 tentang rahn emas, akan tetapi terdapat potensi praktik riba dalam akad ijarah dalam pegadaian syariah yang bertentangan dengan fatwa DSN No.25/DSN-MUI/III/2002 tentang Rahn (Syahrir & Amelia, 2023). Potensi riba ini tampak pada perhitungan ujrah berdasarkan besarnya pinjaman (Syahrir & Amelia, 2023).

6. Mekanisme Operasional Pegadaian Syariah

6.1 Prosedur Gadai

Prosedur peminjaman gadai pada Pegadaian tidak serumit prosedur peminjaman melalui lembaga perbankan (Ramin et al., 2024). Dibandingkan dengan prosedur peminjaman melalui lembaga perbankan, maka prosedur peminjaman gadai pada Pegadaian jauh lebih sederhana, mudah, cepat, dan tidak dikenakan biaya (Ramin et al., 2024). Dalam perspektif ekonomi, pegadaian merupakan salah satu alternatif pendanaan yang sangat efektif karena tidak memerlukan proses dan persyaratan yang rumit (Zaharullah, 2024).

Teknis operasional pegadaian syariah adalah sebagai berikut: pertama, nasabah menjaminkan barang kepada pegadaian syariah untuk mendapatkan pembiayaan, kemudian pegadaian menaksir barang jaminan untuk dijadikan dasar dalam memberikan pembiayaan; kedua, pegadaian syariah dan nasabah menyetujui akad gadai yang mencakup berbagai hal, seperti kesepakatan biaya administrasi, tarif, jasa simpan, pelunasannya dan sebagainya; ketiga, pegadaian syariah menerima biaya administrasi dibayar di awal transaksi, sedangkan untuk jasa simpan disaat pelunasan utang; keempat, nasabah melunasi barang yang digadaikan (Alanshori, 2017; Zaharullah, 2024).

6.2 Penaksiran Barang Jaminan

Penaksiran barang jaminan merupakan tahap penting dalam proses gadai. Appraisal barang gadai dilakukan oleh penaksir yang sudah memiliki keahlian dan pengalaman khusus dalam menilai barang gadai (Rizki, 2022). Dalam melakukan penilaian emas, biasanya standar kadar karat yang digunakan dalam perhiasan umumnya berkisar dari 18 hingga 22 karat (Rizki, 2022). Nilai pembiayaan yang diberikan jika perhiasan sebesar 80% dari nilai taksiran, sedangkan jika batangan sebesar 95% dari nilai taksiran (Izzah & Annisa, 2019).

Fasilitas pembiayaan sebesar 95% dari nilai taksiran emas memberikan solusi keuangan yang adil bagi masyarakat (Salma et al., 2024). Nilai taksiran yang tinggi dan rendah akan menentukan keputusan nasabah untuk melakukan gadai (Rizki, 2022). Berdasarkan hasil penelitian, nilai taksiran memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap variabel keputusan nasabah dalam menggadaikan emas di Pegadaian Syariah (Rizki, 2022).

6.3 Penetapan Ujrah (Biaya Pemeliharaan)

Ujrah atau biaya pemeliharaan merupakan komponen penting dalam operasional Pegadaian Syariah. Dalam praktik di lembaga keuangan syariah di Indonesia dalam mengimplementasikan praktik gadai, penentuan ujrah dilakukan dengan dua cara: pertama, ada pegadaian syariah yang menghitung ujrah berdasarkan jumlah barang yang digadaikan; kedua, ada juga ujrah yang dihitung berdasarkan jumlah pinjaman (Syahrir & Amelia, 2023).

Penetapan ujrah yang meliputi biaya pemeliharaan dan penyimpanan barang gadai di Pegadaian Syariah Cabang Meulaboh sudah sesuai dengan hukum Islam, karena penetapan ujrah berdasarkan besar pinjaman nasabah dan berdasarkan biaya pemeliharaan dan penyimpanan barang gadai, yang telah diketahui oleh kedua pihak yang disepakati melalui akad rahn yang dilakukan dalam gadai emas (Mukhsinuddin & Zendato, 2023). Besaran biaya ujrah tidak ditentukan berdasarkan jumlah pinjaman melainkan taksiran dari barang yang digadaikan (Mukhsinuddin & Zendato, 2023).

6.4 Pelunasan dan Pengambilan Barang Gadai

Setiap saat uang pinjaman dapat dilunasi tanpa harus menunggu habisnya jangka waktu akad (Nurpaiz, 2018). Proses pengembalian (marhun bih) sampai penerimaan kembali barang gadaian pinjaman tidak dikenakan biaya apapun, kecuali membayar jasa simpanan sesuai tarif yang berlaku (Nurpaiz, 2018). Apabila nasabah belum bisa melunasi tagihan utangnya, maka gadai akan memperpanjang jangka waktunya, dan nasabah cukup membayar biaya simpan dan biaya administrasinya (Rambe & Rahma, 2022).

6.5 Pelelangan Barang Jaminan

Apabila rahin tidak dapat memenuhi kewajibannya pada saat jatuh tempo, murtahin berhak untuk menjual marhun (Rambe & Rahma, 2022). Pelelangan merupakan pola penyelesaian eksekusi marhun yang telah jatuh tempo dan akhirnya tidak ditebus oleh rahin (A. Saputra, 2022). Pelelangan benda jaminan gadai di Pegadaian Syariah dilakukan dengan cara marhun dijual kepada nasabah, dan nantinya marhun diberikan kepada nasabah yang melakukan kesepakatan harga (A. Saputra, 2022).

Penerapan konsep harga lelang di Pegadaian Syariah telah menggunakan prinsip syariah, di mana jika barang jaminan nasabah telah jatuh tempo, pihak pegadaian memberitahukan kepada nasabah bahwa barang jaminan tersebut telah jatuh tempo dan akan dilelang (Heriyanti & Antong, 2023). Dalam proses pelelangan ini, pihak pegadaian juga melakukan survei terlebih dahulu ke pasar setempat dan pusat pasar setempat serta melakukan penaksiran ulang agar tidak terjadi penzaliman sehingga dapat merugikan salah satu pihak dan menguntungkan pihak lain (Heriyanti & Antong, 2023). Sisa kelebihan yang tidak diambil oleh nasabah akan diserahkan kepada lembaga amil zakat yang dikelola oleh pegadaian syariah (A. Saputra, 2022).

7. Produk-Produk Pegadaian Syariah

7.1 Rahn (Gadai Syariah)

Produk Rahn merupakan produk utama dan paling banyak diminati di Pegadaian Syariah (Cahyonegoro, 2023). Rahn adalah pinjaman dengan menggadaikan barang sebagai jaminan utang dalam bentuk rahn yang diperbolehkan dengan beberapa ketentuan (Rambe & Rahma, 2022). Produk rahn aplikasinya dalam lembaga pegadaian disediakan untuk membantu nasabah dalam pembiayaan multiguna (Setiawan, 2020). Rahn financing di pegadaian syariah adalah solusi tepat untuk kebutuhan dana cepat yang sesuai syariah, dengan proses cepat hanya 15 menit dana cair dan penyimpanan yang aman (Amrin et al., 2022).

Jenis barang yang sering dijadikan jaminan di pegadaian syariah adalah emas (Rizki, 2022). Emas selain sebagai perhiasan, emas juga berfungsi sebagai tabungan atau investasi aset (harta) yang sewaktu-waktu dapat digunakan untuk keperluan yang mendesak yang membutuhkan dana cepat (Rizki, 2022). Selain emas, kendaraan bermotor juga dapat dijadikan jaminan dalam produk rahn (Amrin et al., 2022).

7.2 Gadai Emas Syariah (Rahn Emas)

Gadai emas syariah adalah produk pembiayaan dari lembaga keuangan syariah (Pegadaian dan Bank Syariah) yang memberikan fasilitas pinjaman kepada nasabah dengan jaminan berupa emas berdasarkan prinsip syariah (Nurpaiz, 2018). Emas tersebut ditempatkan dalam penguasaan dan pemeliharaan lembaga keuangan syariah (Nurpaiz, 2018). Produk gadai emas syariah (rahn emas) di Pegadaian Syariah merupakan jenis pembiayaan yang diberikan kepada nasabah dengan jaminan barang gadai berupa emas (Nurdiana, 2022).

Transaksi gadai emas syariah (rahn emas) di Pegadaian Syariah menggunakan akad qardh, rahn, dan ijarah (Nurdiana, 2022; Salma et al., 2024). Pembiayaan gadai emas syariah adalah produk pembiayaan di mana lembaga keuangan syariah memberikan fasilitas pinjaman kepada nasabah dengan jaminan berupa emas dengan mengikuti prinsip gadai syariah, emas tersebut ditempatkan dalam penguasaan dan pemeliharaan pegadaian syariah, dan atas pemeliharaan tersebut pegadaian syariah mengenakan biaya sewa atas dasar prinsip ijarah (Safarida, 2021).

Berdasarkan fakta empiris di Indonesia, seiring dengan naiknya harga emas, permintaan masyarakat terhadap gadai emas semakin meningkat (Abubakar & Handayani, 2017). Gadai yang awalnya dimulai sebagai instrumen pembiayaan bergeser menjadi instrumen investasi (Abubakar & Handayani, 2017). Berdasarkan survei dari pegadaian dan nasabah syariah, terjadi pergeseran paradigma yang menjadikan gadai emas sebagai cara untuk mendapatkan emas lain (Abubakar & Handayani, 2017).

7.3 Arrum (Ar-Rahn untuk Usaha Mikro)

Produk Arrum merupakan skema pinjaman syariah yang ditujukan kepada pengusaha dengan pembayaran dilakukan secara angsuran (Dewi, 2024). Jaminan yang dapat digunakan adalah Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) untuk mobil atau sepeda motor, serta emas (Dewi, 2024). Produk Arrum BPKB adalah jenis pembiayaan yang disalurkan oleh PT Pegadaian Syariah untuk memudahkan para pengusaha mikro dalam mengembangkan usaha dengan prinsip syariah (Mawar & Tasnim, 2020).

Pembangunan UMKM di Indonesia merupakan salah satu prioritas dalam pembangunan ekonomi nasional, maka dari itu UMKM harus dikembangkan dalam mewujudkan kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat Indonesia, dan salah satu produk pembiayaan yang diperuntukkan para pelaku UMKM adalah produk Pembiayaan Arrum (Iswana et al., 2024). Produk Arrum telah ada sejak tahun 2008 yang bertujuan untuk memudahkan para pengusaha mikro kecil dan menengah dalam mengembangkan usahanya dengan bantuan modal usaha dengan jaminan BPKB (Iswana et al., 2024).

Dalam pembiayaan produk Arrum, akad yang digunakan adalah akad pembiayaan dengan tarif Ijarah berupa jaminan Fidusia, sebagaimana telah diatur dalam fatwa DSN-MUI Nomor: 09/DSN-MUI/IV/2000 tentang pembiayaan Ijarah (Arfah, 2017). Berdasarkan hasil penelitian, Arrum Product Financing memiliki pengaruh yang signifikan terhadap perolehan laba, dengan kontribusi sebesar 23,6% terhadap perolehan laba (Dewi, 2024).

7.4 Arrum Haji

Arrum Haji adalah produk yang ditawarkan oleh Pegadaian Syariah yang bertujuan untuk membantu nasabah mendapatkan nomor porsi haji dengan jaminan emas (Fatmah et al., 2023). Produk Arrum Haji merupakan produk pembiayaan konsumtif yang ditujukan kepada nasabah yang membutuhkan dana untuk membayar setoran awal Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (Fatmah et al., 2023). Dengan produk Arrum Haji ini, masyarakat dapat mendaftar haji dan sekaligus mendapatkan nomor porsi haji (Fatmah et al., 2023).

Produk Arrum Haji diresmikan sejak tahun 2016 (Wahyuningsih et al., 2021). Produk ini merupakan produk yang sangat baru di PT. Pegadaian Syariah di Indonesia (Fatmah et al., 2023). Dalam produk Arrum Haji, akad yang digunakan adalah akad Rahn (gadai) yang hadir dikarenakan munculnya utang piutang (Wahyuningsih et al., 2021). Namun, terdapat indikasi legal hilah dalam implementasi akad Arrum Haji, di mana secara tidak langsung pegadaian syariah mengambil manfaat dari pinjaman yang diberikan kepada nasabah (Aini, 2022).

7.5 Amanah

Pembiayaan Amanah dari Pegadaian Syariah adalah pembiayaan berprinsip syariah kepada pegawai negeri sipil dan karyawan swasta (Harahap et al., 2023). Pembiayaan ini ditujukan untuk memiliki motor atau mobil dengan cara angsuran (Harahap et al., 2023). Keunggulan pembiayaan Amanah antara lain: layanan amanah tersedia di outlet pegadaian syariah di seluruh Indonesia; prosedur pengajuan mudah dan cepat; uang muka terjangkau; biaya administrasi murah dan angsuran tetap; jangka waktu pembiayaan mulai dari 12 bulan sampai dengan 60 bulan; dan transaksi sesuai prinsip syariah yang adil dan menenangkan (Harahap et al., 2023).

Produk pembiayaan Amanah sesuai dengan Fatwa DSN MUI No. 92/DSN-MUI/IV/2014 tentang pembiayaan Amanah yang disertai Rahn (Edirianto et al., 2021). Pembiayaan Amanah menggunakan indikator dalam menganalisis calon nasabah yaitu character, capacity, collateral, capital, condition of economy, dan constraint (Edirianto et al., 2021).

7.6 Tabungan Emas

Tabungan Emas merupakan produk investasi emas yang ditawarkan oleh Pegadaian Syariah. Mulia (cicilan emas) dan Tabungan Emas adalah produk investasi emas yang ditawarkan Pegadaian Syariah (Masyithah et al., 2024). Produk Mulia dibiayai secara tunai atau cicilan untuk kepemilikan emas batangan (Masyithah et al., 2024). Pegadaian Syariah gold savings menggunakan sistem beli-titip emas, yaitu nasabah membeli sejumlah emas tertentu dan kemudian menitipkannya kepada Pegadaian Syariah (Usmayani, 2021).

Dalam produk tabungan emas, Pegadaian Syariah menggunakan akad murabahah (jual beli) dan akad wadiah (titipan) (Hamida et al., 2022). Jual beli emas secara tidak tunai pada PT. Pegadaian Syariah implementasinya sudah sesuai dengan Fatwa DSN-MUI No. 77/DSN-MUI/2010 (Hamida et al., 2022). Harga emas di Pegadaian Syariah mengacu pada harga emas dunia (Usmayani, 2021). ANTAM adalah mitra bisnis yang telah dipercaya oleh Perum Pegadaian untuk memproduksi emas yang dibutuhkan oleh Pegadaian (Usmayani, 2021).

7.7 Mulia (Logam Mulia)

Produk Mulia merupakan produk investasi emas batangan yang dapat dibeli secara tunai maupun cicilan. Produk Mulia di Pegadaian Syariah memfasilitasi pembelian dan penjualan emas batangan, baik secara tunai maupun kredit hingga maksimum (Arifin & Hatoli, 2021). Persyaratan berinvestasi melalui logam mulia antara lain: menyerahkan copy KTP/identitas resmi lainnya; mengisi formulir aplikasi mulia; menyerahkan uang muka; dan menandatangani akad mulia (Harahap et al., 2023).

7.8 KUR (Kredit Usaha Rakyat)

Pegadaian Syariah juga menawarkan produk Kredit Usaha Rakyat (KUR) sebagai bagian dari upaya mendukung pertumbuhan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) di Indonesia (Soeparwi et al., 2024). KUR telah terbukti sebagai instrumen yang efektif dalam memberikan dukungan finansial bagi UMKM yang memiliki keterbatasan akses terhadap pembiayaan konvensional (Soeparwi et al., 2024). Melalui kegiatan canvassing, Pegadaian Syariah berupaya memberikan penjelasan mendalam tentang manfaat dan proses pengajuan KUR kepada calon peminjam (Soeparwi et al., 2024).

7.9 Rahn Fleksi Syariah

Rahn Fleksi Syariah merupakan produk pembiayaan yang berpengaruh positif dan signifikan terhadap pendapatan Usaha Mikro Kecil (UMK) (Suharli & Rahman, 2024). Pembiayaan rahn fleksi syariah dan Kredit Usaha Rakyat (KUR) dapat meningkatkan pendapatan UMK dan memberikan dampak yang positif bagi pengguna produk Pegadaian Syariah (Suharli & Rahman, 2024).

8. Kepatuhan Syariah (Sharia Compliance) di Pegadaian Syariah

8.1 Konsep Sharia Compliance

Sharia compliance (kepatuhan syariah) dalam bisnis gadai emas di era saat ini cenderung sering dilanggar oleh perusahaan syariah demi mendapatkan keuntungan yang lebih besar (Sari et al., 2021). Padahal, komponen kepatuhan syariah merupakan pembeda utama antara perusahaan syariah dan perusahaan konvensional (Sari et al., 2021). Enam indikator sharia compliance secara umum telah dipenuhi oleh Pegadaian Syariah Metro dan Bank Syariah X KC Metro (Sari et al., 2021).

8.2 Pengawasan Dewan Pengawas Syariah

Untuk menjamin syariah pegadaian, Menteri Keuangan menunjuk Dewan Pengawas Syariah yang anggotanya diangkat dan diberhentikan oleh Presiden atas usul Menteri BUMN/Keuangan (Murtadho, 2021). DPS bertugas mengawasi operasional pegadaian syariah dan produk-produknya agar sesuai dengan ketentuan syariah (Murtadho, 2021). DPS biasanya diletakkan pada posisi setingkat dewan Komisaris (Murtadho, 2021). Di samping itu, DPS juga harus membuat laporan berkala (biasanya setiap tahun) bahwa pegadaian yang diawasinya telah berjalan sesuai dengan ketentuan syariah (Murtadho, 2021).

8.3 Isu-Isu Kepatuhan Syariah

Terdapat beberapa isu kepatuhan syariah yang perlu diperhatikan dalam operasional Pegadaian Syariah. Pertama, terkait dengan perhitungan ujrah: dalam akad ijarah dari pegadaian syariah, terdapat indikasi adanya penyimpangan perhitungan ujrah dari ketentuan fatwa DSN No.25/DSN-MUI/III/2002 tentang Rahn (Syahrir & Amelia, 2023). Potensi riba ini tampak pada perhitungan ujrah berdasarkan besarnya pinjaman (Syahrir & Amelia, 2023).

Kedua, terkait dengan multi akad: adanya multi akad (double contract), yakni akad rahn dan ijarah dalam transaksi rahn (gadai) menimbulkan berbagai pandangan (Hidayat, 2020). Ketiga, terkait dengan gadai emas sebagai investasi spekulatif: praktik pegadaian, khususnya gadai emas syariah, bergeser menjadi investasi yang spekulatif (Abubakar, 2012). Hal ini bertentangan dengan maqasid al-syariah (Abubakar & Handayani, 2017).

9. Tanggung Jawab Pegadaian Syariah terhadap Barang Jaminan

9.1 Kewajiban Pemeliharaan

Pegadaian Syariah memiliki tanggung jawab yang besar untuk melindungi barang-barang gadai (Paulina et al., 2022). Barang gadai wajib berada pada pemegang gadai selama donatur gadai belum sanggup melunaskan pinjamannya (Paulina et al., 2022). Pihak pegadaian memiliki tanggung jawab yang besar untuk melindungi barang-barang gadai tersebut (Paulina et al., 2022).

9.2 Kompensasi atas Kerusakan atau Kehilangan

Bila beberapa barang agunan itu cacat atau lenyap, maka pihak pemegang agunan wajib memberikan ganti rugi pada pihak yang dibebani dengan cara mengklaimkan ke asuransi (Paulina et al., 2022). Dalam memberikan ganti rugi, PT. Pegadaian Syariah (Persero) harus bersumber pada ketentuan yang sudah diatur dalam buku Aturan Profesi Pegadaian yang mengatur cara memberikan ganti rugi bila benda agunan itu lenyap (Paulina et al., 2022).

Dalam konteks sengketa, tanggung jawab utama Pegadaian Syariah dapat dilakukan dengan mengganti barang gadai sesuai dengan nilai taksiran x 125% (Ihsan, 2023). Namun, langkah ini pada dasarnya merupakan klausul yang membatasi tanggung jawab pegadaian sebagai pemegang gadai, karena jumlah kompensasi yang diberikan oleh pegadaian dianggap tidak adil bagi nasabah (Ihsan, 2023).

10. Penyelesaian Sengketa di Pegadaian Syariah

10.1 Bentuk-Bentuk Sengketa

Bentuk-bentuk sengketa gadai syariah di Indonesia antara lain: sengketa yang disebabkan oleh perbedaan persepsi dan pemahaman tentang akad; kerusakan/kehilangan objek gadai; perbedaan nilai taksiran objek gadai; dan penolakan nasabah terhadap pelelangan barang gadai (Ihsan, 2023). Semakin besar pembiayaan yang dilakukan oleh PT Pegadaian Syariah, semakin rendah tingkat pengembalian pembiayaan oleh nasabah, yang berarti jumlah wanprestasi dari rahin akan meningkat (Ihsan, 2023).

10.2 Mekanisme Penyelesaian Sengketa

Penyelesaian sengketa gadai syariah melalui tiga tahap: pertama, musyawarah mufakat sebagai upaya utama; kedua, melalui lembaga arbitrase yaitu Basyarnas; dan ketiga, upaya terakhir melalui Pengadilan Agama (Barri, 2020; Ihsan, 2023). Asas sederhana, cepat, dan biaya ringan telah diterapkan dalam penyelesaian sengketa pegadaian syariah melalui BASYARNAS (Alaqoh & Mujib, 2023).

BASYARNAS merupakan sebuah lembaga yang melibatkan pihak ketiga sebagai penyelesaian sengketa perbankan syariah, khususnya pegadaian syariah (Alaqoh & Mujib, 2023). Hal yang perlu diperhatikan dalam penyelesaian sengketa di BASYARNAS, terlebih dahulu para pihak harus membuat klausul arbitrase pembiayaan atau membuat baik sebelum terjadi sengketa maupun setelah sengketa terjadi (Alaqoh & Mujib, 2023).

11. Peran Pegadaian Syariah dalam Pemberdayaan Ekonomi

11.1 Kontribusi terhadap UMKM

Pegadaian Syariah memiliki peran penting dalam pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM). Pegadaian Syariah menawarkan pembiayaan ekuitas jangka panjang dan jangka pendek, sehingga masyarakat tidak terdesak untuk mendapatkan modal dari Pegadaian Syariah karena pembayarannya mudah dan tidak mempersulit nasabah yang ingin mengembangkan usahanya (Pratama et al., 2023). Peran lembaga pembiayaan seperti Pegadaian Syariah dalam pengembangan UMKM memiliki peran sebagai sumber alternatif pembiayaan dan sebagai lembaga pembiayaan dalam menyalurkan aspirasi dan minat masyarakat dalam pembangunan ekonomi (Rosana, 2019).

Produk Arrum BPKB merupakan pembiayaan bagi usaha mikro untuk pengembangan usaha dengan prinsip syariah (Mawar & Tasnim, 2020). Berdasarkan hasil penelitian, terdapat pengaruh positif antara produk Arrum terhadap pengembangan usaha mikro dan kecil (Arfah, 2017). Pembiayaan dari Pegadaian Syariah menunjukkan tanda positif dan memiliki efek yang tidak signifikan terhadap kemiskinan, yang dapat dilihat dari nilai Prob. sebesar 0,9348 (Hasibuan et al., 2023).

11.2 Kontribusi terhadap Inklusi Keuangan

Pegadaian Syariah merupakan lembaga keuangan berbasis syariah yang memiliki peran strategis dalam meningkatkan inklusi keuangan bagi masyarakat Indonesia (Soeparwi et al., 2024). Program Gade Clean and Gold merupakan salah satu bentuk program CSR perusahaan pegadaian milik negara dalam mengatasi masalah sampah di Indonesia, yang memungkinkan masyarakat menukar sampah di bank sampah yang telah didirikan pegadaian dengan tabungan emas (Karnawijaya et al., 2021). Program ini dapat mewujudkan ekonomi hijau yang berkelanjutan dan meningkatkan inklusi keuangan, khususnya dalam produk tabungan emas-investasi (Karnawijaya et al., 2021).

11.3 Kontribusi terhadap Pengentasan Kemiskinan

Pegadaian Syariah menggunakan akad gadai sebagai prinsip utama dalam memberikan pembiayaan kepada masyarakat (Hasibuan et al., 2023). Konsep Ar-Rahn (gadai) diimplementasikan dengan memberikan pinjaman berdasarkan jaminan, dengan pembayaran dilakukan secara angsuran (Hasibuan et al., 2023). Pegadaian Syariah menawarkan beberapa produk pembiayaan, termasuk Pegadaian Rahn, Pegadaian Ar-Rum (untuk UMKM), dan Pegadaian Amanah (Hasibuan et al., 2023).

Kehadiran Pegadaian Syariah menyelamatkan masyarakat agar tidak terjerat dalam praktik-praktik lintah darat serta peminjaman yang sangat tidak wajar yang sering mencekik masyarakat karena bunga yang tinggi dan berlipat ganda sehingga memperburuk ekonomi masyarakat (Mukhsinuddin & Zendato, 2023). Tujuan dari Pegadaian Syariah yaitu untuk meningkatkan kesejahteraan dan keadilan masyarakat golongan atas maupun golongan bawah agar terhindar dari riba, gadai gelap, dan pinjaman lainnya (Hidayatullah et al., 2024).

12. Manajemen dan Sumber Daya Manusia Pegadaian Syariah

12.1 Manajemen Keuangan

Dari segi lembaga pegadaian syariah, penerapan manajemen keuangan yang baik sangat menguntungkan sebab perusahaan dapat mempertahankan eksistensinya bahkan meningkatkan profitabilitas (Reza et al., 2022). Perencanaan manajemen keuangan pegadaian syariah ditransformasikan agar dapat menjangkau masyarakat yang lebih luas dengan menghadirkan unit pelayanan di berbagai pelosok daerah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat bersama dengan program pemerintah (Reza et al., 2022).

Pegadaian syariah mengimplementasikan manajemen keuangan dengan pelayanan yang sederhana dan mudah (Reza et al., 2022). Syarat dan ketentuan dalam gadai dibuat dengan sangat fleksibel dan mempertimbangkan aspek kemudahan dari pihak nasabah (Reza et al., 2022). Menjaga kepuasan nasabah dengan memperhitungkan kemampuan nasabahnya merupakan tindakan manajemen evaluasi yang dapat mendukung peningkatan profitabilitas pegadaian syariah (Reza et al., 2022).

12.2 Kepemimpinan Islam dan Etika Kerja

Penerapan Kepemimpinan Islam dapat meningkatkan etos kerja Islam di Pegadaian Syariah di Daerah Istimewa Yogyakarta dan berdampak positif dalam menciptakan lingkungan kerja yang Islami serta memperkuat kinerja karyawan (Laiqkafana & Rozikan, 2023). Dalam implementasinya, terdapat beberapa tantangan dalam kurangnya pemahaman dan kesadaran, lingkungan, dan kepatuhan terhadap prinsip syariah (Laiqkafana & Rozikan, 2023). Untuk itu, manajer Pegadaian Syariah harus memberikan pelatihan dan penyuluhan secara berkala kepada karyawan agar etos kerja Islam dapat terjaga dengan baik (Laiqkafana & Rozikan, 2023).

Pegadaian Syariah di Yogyakarta adalah perusahaan yang bergerak di bidang keuangan Islam, dan memiliki tanggung jawab besar untuk memastikan karyawannya memiliki etos kerja Islam yang tinggi (Laiqkafana & Rozikan, 2023). Dalam hal ini, Kepemimpinan Islam memiliki peran penting dalam meningkatkan etos kerja Islam karyawan (Laiqkafana & Rozikan, 2023).

12.3 Pengembangan SDM Berbasis Syariah

Pegadaian Syariah sebagai lembaga keuangan syariah yang sedang tumbuh positif dan signifikan harus mampu mengambil peluang dalam pengembangan SDM berbasis syariah (Iqbal et al., 2022). Dengan cabang dan unit yang tersebar di seluruh pelosok Indonesia, pegadaian syariah harus bekerja sama dengan berbagai perguruan tinggi yang memiliki program studi keilmuan ekonomi syariah dengan menjadi mitra magang (Iqbal et al., 2022). Terdapat tiga langkah konkret yang dapat diimplementasikan melalui pendekatan integrasi-interkoneksi, yaitu pengembangan mata kuliah tematik, penguatan peran laboratorium, dan optimalisasi praktik kerja lapangan bagi mahasiswa (Iqbal et al., 2022).

13. Tantangan dan Problematika Pegadaian Syariah

13.1 Tantangan Internal

Terdapat berbagai problematika dalam mengembangkan pegadaian syariah di Indonesia yang perlu dievaluasi (Wijaya, 2022). Beberapa tantangan internal yang dihadapi Pegadaian Syariah antara lain:

• Pemahaman masyarakat yang kurang: Pemahaman publik yang tidak memadai tentang kegiatan operasional Pegadaian Syariah (Ferawati & Istiqomah, 2022). Masyarakat yang masih kurang pemahaman tentang Pegadaian Syariah menjadi salah satu faktor yang mempengaruhi pemasaran (Iswana et al., 2024).

• Sumber daya manusia: Sumber Daya Manusia yang masih kurang di bidang keuangan Syariah (Iswana et al., 2024). Human resources yang memiliki keahlian dalam Keuangan Islam masih sedikit (Ferawati & Istiqomah, 2022).

• Jaringan yang terbatas: Jaringan Pegadaian Syariah tidak begitu banyak (Ferawati & Istiqomah, 2022).

• Regulasi yang belum memadai: Peraturan lembaga keuangan yang berlaku belum sepenuhnya mengakomodasi operasional Pegadaian Syariah (Ferawati & Istiqomah, 2022).

13.2 Tantangan Eksternal

Tantangan eksternal yang dihadapi Pegadaian Syariah antara lain:

• Persaingan yang ketat: Banyaknya pesaing yang menawarkan produk yang segmentasi pasarnya sama dengan produk Pegadaian Syariah (Iswana et al., 2024). Persaingan antar bank yang kompetitif, di mana sudah cukup banyak berkembang lembaga keuangan syariah seperti BPRS atau BMT serta pegadaian syariah yang menjadi pesaing (Izzah & Annisa, 2019).

• Kepercayaan masyarakat: Kepercayaan masyarakat yang masih kurang terhadap Pegadaian Syariah (Iswana et al., 2024).

• Pandemi Covid-19: Pandemi Covid-19 membuat situasi perekonomian berubah dan menjadi hambatan dalam proses transaksi (Rafiqi, 2022). Salah satu faktor yang sangat dominan mempengaruhi penurunan profit pada pegadaian bisa saja karena pandemi (Reza et al., 2022).

• Platform pinjaman online: Platform pinjaman online yang sedang booming menjadi pesaing bagi Pegadaian Syariah, sehingga perlu berhati-hati karena rentan terhadap penipuan (Mawaddah et al., 2023).

13.3 Tantangan di Era Revolusi Industri 4.0

Pegadaian Syariah menghadapi tantangan signifikan di era Revolusi Industri 4.0. Pertumbuhan laba pegadaian yang terus tumbuh di era revolusi industri 4.0 dan di masa pandemi Covid-19 menjadi salah satu indikator keberhasilan pengelolaan pegadaian syariah (Wijaya, 2022). Namun, pegadaian syariah juga mampu membuktikan bahwa mereka mampu mengedepankan nilai-nilai moral Islam di tengah pesatnya perkembangan lembaga keuangan di Indonesia (Wijaya, 2022).

Saat ini Pegadaian Syariah sudah mengembangkan bisnisnya dengan melayani pembayaran tagihan listrik, air, telepon, kartu hallo, BPJS, Asuransi Prudential, Suzuki Finance, top up Grab, pulsa hp, dan pulsa listrik melalui produk Multi Pembayaran Online (MPO) (Wijayanti, 2020). Untuk remitten, Pegadaian Syariah menerima Western Union untuk mengirim maupun menerima uang (Wijayanti, 2020).

14. Perbandingan Pegadaian Syariah dengan Bank Syariah

14.1 Persamaan dan Perbedaan

Pegadaian Syariah dan Bank Syariah sama-sama menawarkan produk gadai emas berbasis syariah. Selain menyimpan emas, masyarakat dapat menggadaikan perhiasan atau logam mulia dan kemudian menebusnya dengan uang melalui pegadaian atau perbankan syariah (Nurlela & Dewi, 2023). Namun, terdapat perbedaan dalam hal regulasi: gadai emas syariah di bank syariah harus mematuhi aturan yang ditetapkan oleh pemerintah karena bank syariah adalah lembaga keuangan yang diawasi oleh Bank Indonesia (Sari et al., 2021).

Terdapat perbedaan minat masyarakat dalam menggadaikan emas di Bank Syariah Indonesia dan Pegadaian Syariah (Mariyantizka et al., 2024). Perbedaan ini terletak pada sistem operasional dan layanan yang ditawarkan oleh masing-masing lembaga (Mariyantizka et al., 2024). Gadai emas di Bank Syariah Mandiri mempunyai mekanisme take over di mana nasabah yang dahulunya menggadaikan emasnya di Pegadaian bisa mengalihkan hutang gadainya di Bank Syariah Mandiri (Hadri, 2022).

14.2 Keunggulan Pegadaian Syariah

Pegadaian Syariah memiliki beberapa keunggulan dibandingkan dengan bank syariah dalam hal gadai. Pertama, prosedur yang lebih sederhana: prosedur peminjaman gadai pada Pegadaian jauh lebih sederhana, mudah, cepat, dan tidak dikenakan biaya dibandingkan dengan prosedur peminjaman melalui lembaga perbankan (Ramin et al., 2024). Kedua, aksesibilitas yang lebih luas: Pegadaian Syariah memiliki cabang dan unit yang tersebar di seluruh pelosok Indonesia (Iqbal et al., 2022).

Ketiga, layanan yang lebih beragam: selain gadai emas, Pegadaian Syariah juga menawarkan berbagai produk lain seperti Arrum, Amanah, Tabungan Emas, dan Mulia (Harahap et al., 2023; Wijayanti, 2020). Keempat, tidak memerlukan rekening bank: fasilitas Western Union di Pegadaian Syariah dapat digunakan untuk mengirim maupun menerima uang tanpa memiliki rekening bank (Wijayanti, 2020).

15. Aspek Hukum Islam dalam Pegadaian Syariah

15.1 Perspektif Maqasid Al-Syariah

Penyelesaian sengketa gadai syariah menurut perspektif maqasid al-syariah adalah dengan mendasarkan upaya-upaya tersebut pada prinsip itikad baik sehingga dapat menghindari perilaku sewenang-wenang dan menghasilkan penyelesaian yang membawa kebaikan bagi semua pihak (Ihsan, 2023). Untuk memastikan praktik gadai emas tidak menjadi motif spekulatif, diperlukan regulasi yang jelas dan mengikat tentang bagaimana praktik gadai harus dilakukan (Safarida, 2021). Regulasi ini juga harus diikuti dengan sanksi yang ketat (Safarida, 2021).

Industri Keuangan Non Perbankan Syariah (IKNB Syariah) harus berkontribusi kepada masyarakat menjadi garda terdepan dalam memperbaiki sistem kemiskinan struktural dan industri unggulan dalam mencapai tujuan syariah yang setinggi-tingginya, menjaga keberlanjutan kehidupan manusia, alam, sumber daya ekonomi, dan aspek kehidupan masyarakat lainnya (Sukardi et al., 2019).

15.2 Isu Riba dalam Pegadaian Syariah

Salah satu isu kritis dalam Pegadaian Syariah adalah potensi praktik riba. Setelah dilakukan penelitian dan analisis secara kritis dari praktik gadai di Pegadaian Syariah di Pekanbaru, ditemukan fakta bahwa terdapat adanya multi akad (double contract), yakni akad rahn dan ijarah dalam transaksi rahn (gadai); adanya praktik ribawi pada aspek taksiran biaya, karena adanya tambahan utang dari pokok pinjaman yang diberikan; serta terjadinya praktik kezaliman dan melakukan tindakan yang bukan haknya (Hidayat, 2020).

Bank tidak diperbolehkan mengambil manfaat dari akad gadai syariah karena pada dasarnya akad syariah adalah transaksi pinjam-meminjam (qardh) yang bersifat tabarru' yang berarti kebaikan atau bantuan (Maulidizen, 2018). Sehingga tidak diperbolehkan mengambil manfaat atau keuntungan dari kegiatan pinjam-meminjam (qardh) (Maulidizen, 2018).

15.3 Perspektif Fikih Muamalah

Gadai dalam khazanah Islam disebut dengan rahn, ia adalah menggadaikan suatu barang sebagai jaminan atas transaksi hutang yang dilakukannya (Misno, 2018). Karena sifatnya adalah akad tabarru', maka tidak boleh ada manfaat yang diambil oleh murtahin (orang yang menerima gadai) (Misno, 2018). Harta yang digadaikan sendiri adalah tetap menjadi milik dari rahin (penggadai) sehingga tidak boleh digunakan tanpa adanya izin dari pemiliknya (Misno, 2018). Murtahin diperbolehkan mengambil uang pemeliharaan dari rahin jika harta gadaian tersebut membutuhkan pemeliharaan (Misno, 2018).

16. Strategi Pemasaran dan Pengembangan Nasabah

16.1 Faktor-Faktor yang Memengaruhi Minat Nasabah

Beberapa faktor yang memengaruhi minat nasabah dalam menggunakan produk Pegadaian Syariah antara lain: faktor pelayanan, reputasi, lokasi, dan promosi berpengaruh positif terhadap minat nasabah non-Muslim (Pratiwi & Manggala, 2022). Variabel promosi dan prosedur pencairan dana berpengaruh positif dan signifikan terhadap minat nasabah dalam memilih produk Rahn di Pegadaian Syariah (Puteh et al., 2022). Sementara itu, variabel tarif ujrah berpengaruh negatif dan signifikan terhadap minat nasabah dalam memilih produk Rahn (Puteh et al., 2022).

Terdapat pengaruh positif dari pengetahuan dan promosi terhadap motivasi untuk berinvestasi emas (Masyithah et al., 2024). Promosi dan investasi juga berpengaruh positif terhadap minat berinvestasi emas (Masyithah et al., 2024). Sementara itu, pengetahuan tidak berpengaruh positif terhadap minat investasi emas (Masyithah et al., 2024). Pegadaian Syariah harus meningkatkan promosi dan penyuluhan kepada masyarakat agar produk investasi emas yang ditawarkan semakin diminati (Masyithah et al., 2024).

16.2 Strategi Pemasaran

Strategi pemasaran yang diterapkan oleh Pegadaian Syariah menggunakan konsep pemasaran yang meliputi segmentasi, targeting, dan positioning, serta dalam bauran pemasaran (marketing mix) yang meliputi produk (product), harga (price), tempat (place), dan promosi (promotion) (Iswana et al., 2024). Dalam memasarkan produk investasi emas, Pegadaian Syariah di Kota Banda Aceh dipromosikan melalui berbagai media, seperti literasi melalui seminar dan radio (Masyithah et al., 2024). Selain itu, Pegadaian Syariah juga menggunakan media sosial untuk menarik lebih banyak calon nasabah, terutama milenial, untuk tertarik berinvestasi (Masyithah et al., 2024).

Target pemasaran pegadaian syariah pada dasarnya ditujukan untuk kalangan menengah ke bawah, usaha mikro, dan golongan berpenghasilan relatif kecil (Pratiwi & Manggala, 2022). Namun saat ini nasabah di pegadaian syariah semakin beragam, tidak hanya masyarakat Muslim saja yang tertarik menjadi nasabah di pegadaian syariah, tetapi masyarakat non-Muslim juga tertarik menjadi nasabah di pegadaian syariah (Pratiwi & Manggala, 2022).

16.3 Kepuasan dan Loyalitas Nasabah

Terdapat pengaruh yang signifikan antara faktor persepsi (X1) terhadap tingkat kepuasan (Y) sebesar 18,5%, dan pengaruh pelayanan (X2) terhadap tingkat kepuasan sebesar 80,1% (Ferawati & Istiqomah, 2022). Faktor yang paling berpengaruh terhadap kepuasan adalah pelayanan (Ferawati & Istiqomah, 2022). Variabel kualitas layanan berpengaruh positif namun tidak signifikan terhadap loyalitas nasabah di Pegadaian Syariah Kota Makassar (Suarni et al., 2023).

17. Prospek dan Masa Depan Pegadaian Syariah

17.1 Prospek Pengembangan

Pegadaian Syariah mempunyai prospek yang cukup cerah, baik itu Perum Pegadaian yang telah mengoperasikan sistem syariah maupun pegadaian syariah yang baru (Subagiyo, 2014). Dengan mayoritas penduduk Muslim, tidak sulit bagi Pegadaian Syariah di Indonesia untuk mengembangkan bisnisnya (Wijaya, 2022). Besarnya jumlah penduduk Muslim di Indonesia turut menjadi pendorong pertumbuhan Pegadaian Syariah (Yupiter et al., 2019).

Pegadaian Syariah sebagai salah satu lembaga keuangan yang memberikan alternatif pendanaan yang efektif bagi masyarakat terus berkembang (Wijaya, 2022). Pertumbuhan laba pegadaian yang terus tumbuh di era revolusi industri 4.0 dan di masa pandemi Covid-19 menjadi salah satu indikator keberhasilan pengelolaan pegadaian syariah (Wijaya, 2022). Selain itu, pegadaian syariah mampu membuktikan bahwa mereka mampu mengedepankan nilai-nilai moral Islam di tengah pesatnya perkembangan lembaga keuangan di Indonesia (Wijaya, 2022).

17.2 Inovasi Produk dan Layanan

Pegadaian Syariah terus berinovasi dalam mengembangkan produk dan layanannya. Saat ini Pegadaian Syariah sudah mengembangkan bisnisnya dengan melayani berbagai kebutuhan nasabah melalui produk Multi Pembayaran Online (MPO) (Wijayanti, 2020). Pegadaian Syariah juga telah mengembangkan layanan digital melalui aplikasi Pegadaian Digital yang dapat diunduh di Playstore Mobile (Cahyonegoro, 2023).

Dalam strategi pembiayaan di masa pandemi, Pegadaian Syariah melakukan pembaruan cara bisnis penjualan yang lebih banyak menggunakan media sosial dan aplikasi digital (Subhan & Agustina, 2023). Selain itu, Pegadaian Syariah juga memberikan diskon bagi nasabah yang membeli emas atau menggunakan produk tertentu (Subhan & Agustina, 2023).

17.3 Regulasi ke Depan

Regulasi pergadaian di masa datang harus mampu menjadikan pranata gadai sebagai alternatif pembiayaan guna menggerakkan perekonomian (Abubakar, 2012). Praktik Al-Rahn, baik di Malaysia maupun Indonesia, masih belum memiliki landasan hukum yang tunggal, namun masih terpencar-pencar di beberapa perundangan dan peraturan (Muhammadi et al., 2021). Oleh karena itu, diperlukan regulasi yang lebih komprehensif dan terpadu untuk mengatur operasional Pegadaian Syariah di Indonesia.

18. Kesimpulan

Pegadaian Syariah merupakan lembaga keuangan non-bank yang memiliki peran strategis dalam sistem keuangan Islam di Indonesia. Sejak berdirinya pada tahun 2002–2003 melalui kerja sama antara Perum Pegadaian dan Bank Muamalat Indonesia, Pegadaian Syariah telah berkembang pesat dan menawarkan berbagai produk yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah (Hidayatullah et al., 2024; J. Saputra & Soemitra, 2022; Sumaroh & Rahman, 2024).

Landasan hukum Pegadaian Syariah yang kuat, baik dari Al-Qur'an, Hadits, maupun fatwa DSN-MUI, memberikan legitimasi yang kokoh bagi operasionalnya (Fatwa & Khaddafi, 2023; Ilyas, 2019; Masruroh, 2021). Berbagai akad yang digunakan, seperti rahn, ijarah, qardh, mudharabah, dan ba'i muqayyadah, mencerminkan kekayaan instrumen keuangan Islam yang dapat diaplikasikan dalam konteks modern (Masruroh, 2021; Nurpaiz, 2018; Subhan & Agustina, 2023).

Produk-produk Pegadaian Syariah yang beragam, mulai dari Rahn, Gadai Emas, Arrum, Arrum Haji, Amanah, Tabungan Emas, hingga Mulia, memberikan solusi keuangan yang komprehensif bagi berbagai segmen masyarakat (Dewi, 2024; Fatmah et al., 2023; Harahap et al., 2023; Masyithah et al., 2024; Salma et al., 2024). Peran Pegadaian Syariah dalam pemberdayaan UMKM dan pengentasan kemiskinan juga tidak dapat diabaikan (Hasibuan et al., 2023; Rosana, 2019; Suharli & Rahman, 2024).

Namun, Pegadaian Syariah masih menghadapi berbagai tantangan, baik internal maupun eksternal, yang perlu diatasi untuk meningkatkan kinerjanya (Ferawati & Istiqomah, 2022; Iswana et al., 2024; Wijaya, 2022). Isu-isu kepatuhan syariah, terutama terkait dengan perhitungan ujrah dan potensi riba, perlu mendapat perhatian serius dari semua pemangku kepentingan (Hidayat, 2020; Syahrir & Amelia, 2023). Dengan regulasi yang lebih komprehensif, pengembangan SDM yang berkelanjutan, dan inovasi produk yang terus-menerus, Pegadaian Syariah diharapkan dapat semakin berkontribusi dalam mewujudkan sistem keuangan Islam yang adil, transparan, dan berkeadilan di Indonesia (Abubakar, 2012; Iqbal et al., 2022; Wijaya, 2022).

Daftar Pustaka

Abubakar, L. (2012). Pranata gadai sebagai alternatif pembiayaan berbasis kekuatan sendiri (gagasan pembentukan UU pergadaian). Mimbar Hukum - Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, 24(1), 1. https://doi.org/10.22146/jmh.16146

Abubakar, L., & Handayani, T. (2017). Legal issues in sharia pawn gold practice in Indonesia. Fiat Justisia Jurnal Ilmu Hukum, 11(1), 1. https://doi.org/10.25041/fiatjustisia.v11no1.618

Aini, Q. (2022). Tinjauan hukum Islam terhadap produk ar-rahn usaha mikro haji pegadaian. Wahana Islamika Jurnal Studi Keislaman, 8(1), 51–85. https://doi.org/10.61136/zj72f320

Alanshori, M. Z. (2017). Analisis fatwa DSN-MUI nomor 25/III/2002 terhadap penetapan ujrah dalam akad rahn di BMT UGT Sidogiri Cabang Waru Sidoarjo. Jes (Jurnal Ekonomi Syariah), 2(2). https://doi.org/10.30736/jesa.v2i2.30

Alaqoh, S., & Mujib, A. (2023). Penerapan asas sederhana, cepat, biaya ringan dalam penyelesaian sengketa pegadaian syariah melalui Basyarnas (Badan Arbitrase Syariah Nasional). Pagaruyuang Law Journal, 6(2), 179–194. https://doi.org/10.31869/plj.v0i0.4065

Amrin, A., Priyono, A., & Shofita, N. (2022). Analysis of sharia economic law on vehicle pawning in PT. Pegadaian (Persero) Cabang Bima, Nusa Tenggara Barat, Indonesia. Talaa Journal of Islamic Finance, 2(2), 112–123. https://doi.org/10.54045/talaa.v2i2.699

Arfah, A. (2017). Pengaruh produk Arrum terhadap pengembangan usaha mikro dan kecil pada Pegadaian Syariah se Kota Pekanbaru. Jusie (Jurnal Sosial dan Ilmu Ekonomi), 1(02), 121–129. https://doi.org/10.36665/jusie.v1i02.74

Arfah, A. (2022). Konsep dasar gadai dalam Islam. Al-Ihda Jurnal Pendidikan dan Pemikiran, 13(1), 76–86. https://doi.org/10.55558/alihda.v13i1.8

Arifin, Z., & Hatoli, H. (2021). Implementation of the application of multi akad murabahah and rahn in the mulia metal products in the sharia pawnshops city of Singkawang Islamic law perspective. Jurnal Ilmiah Al-Syir'ah, 19(1), 91. https://doi.org/10.30984/jis.v19i1.1190

Barri, A. R. R. A. (2020). Gadai emas pada lembaga keuangan syariah. Al-Kharaj Journal of Islamic Economic and Business, 1(2), 82–95. https://doi.org/10.24256/kharaj.v1i2.1056

Cahyonegoro, T. (2023). Analyzing customer interest in choosing pawn products (Rahn) at the sharia pawnshop UPC Raden Patah. Proceeding of the International Seminar on Business Economics Social Science and Technology (ISBEST), 3(1). https://doi.org/10.33830/isbest.v3i1.1483

Dewi, E. (2024). The effect of Arrum product financing on profit income. Jurnal Ilmiah Akuntansi Kesatuan, 12(1), 23–32. https://doi.org/10.37641/jiakes.v12i1.2406

Edirianto, S., Alvin, A., Paturohman, P., & Herawati, V. (2021). Kontribusi produk pembiayaan Amanah dalam meningkatkan nasabah PT Pegadaian (Persero) UPS Tukmudal Kabupaten Cirebon. Ecobankers Journal of Economy and Banking, 2(2), 88–100. https://doi.org/10.47453/ecobankers.v2i2.482

Fatmah, F., Halik, A., & Firman, M. S. (2023). Pawn gold for financing Arrum Hajj at Palu Barat branch powder. International Journal of Health Economics and Social Sciences (IJHESS), 5(2), 146–150. https://doi.org/10.56338/ijhess.v5i2.3490

Fatwa, I. H., & Khaddafi, M. (2023). Implementation of rahn academic (sharia pawn) in sharia financial institutions. Morfai Journal, 3(2), 183–189. https://doi.org/10.54443/morfai.v3i2.849

Ferawati, R., & Istiqomah, K. (2022). The influence of perception and service on the satisfaction level of pawn gold customers at the Handil Jaya Pegadaian Syariah Main Branch Office. Iltizam Journal of Sharia Economic Research, 6(2), 160–172. https://doi.org/10.30631/iltizam.v6i2.1414

Hadri, S. W. (2022). Pemahaman nasabah terhadap take over gadai emas di Pegadaian ke gadai emas di Bank Syariah Mandiri. Al-'Aqdu Journal of Islamic Economics Law, 2(2), 85. https://doi.org/10.30984/ajiel.v2i2.2198

Hamida, K. V., Septiandani, D., & Astanti, D. I. (2022). Tabungan emas Pegadaian Syariah dalam perspektif hukum Islam dan hukum positif Indonesia: Studi kasus PT. Pegadaian (Persero) Syariah Unit Ngaliyan Square. Semarang Law Review (SLR), 3(1), 130–141. https://doi.org/10.26623/slr.v3i1.5051

Harahap, F. L., Iswandi, I., & Fitri, A. A. (2023). Praktik pelelangan gadai emas di PT Pegadaian Syariah Cabang Pekayon Bekasi Selatan dalam perspektif hukum Islam. Mueamala Journal, 1(1), 11–29. https://doi.org/10.61341/mueamala/v1i1.002

Hasibuan, A. F. H., Nur, M. M., & Cheren, Y. D. (2023). The influence of Islamic financial institutions in the sustainable development goals agenda in Indonesia. Journal of International Conference Proceedings, 6(5), 194–205. https://doi.org/10.32535/jicp.v6i5.2839

Hasrika, H., & Muis, M. (2023). Analisis sistem biaya pemeliharaan (mu'nah) dalam pembiayaan Amanah (studi kasus Pegadaian Syariah Unit Bone). Islamic Banking and Finance, 3(2), 420–428. https://doi.org/10.30863/ibf.v3i2.5436

Heriyanti, H., & Antong, A. (2023). Konsep harga pokok barang lelang jaminan dalam perspektif syariah. Jurnal Ekonomi Kreatif Indonesia, 1(2), 94–114. https://doi.org/10.61896/jeki.v1i2.10

Hidayat, H. (2020). Analisis Pegadaian Syariah di Kota Pekanbaru. Jurnal Tabarru' Islamic Banking and Finance, 3(1), 78–85. https://doi.org/10.25299/jtb.2020.vol3(1).5402

Hidayatullah, M. W., Fauziah, H. A., Rahma, K. M., & Abadi, M. T. (2024). Implementasi akad rahn di Pegadaian Syari'ah untuk meningkatkan kesadaran tentang keuangan syari'ah. Jurnal Ilmiah Research and Development Student, 2(1), 81–90. https://doi.org/10.59024/jis.v2i1.568

Ihsan, M. N. (2023). Analysis of sharia pawn dispute resolution in Indonesia in terms of the concept of Maqashid Al-Syari'ah. Jurnal Multidisiplin Madani, 3(12), 2436–2442. https://doi.org/10.55927/mudima.v3i12.7087

Ilyas, R. (2019). Pawnshops in the perspective of Islamic law. Al-'Adalah, 16(1), 1–16. https://doi.org/10.24042/adalah.v16i1.3879

Iqbal, M., Bayumi, M. R., Muttaqin, F., & Diem, M. J. (2022). Model sinergistas lembaga Pegadaian Syariah dan perguruan tinggi dalam membentuk SDM unggul berbasis syariah. Iltizam Journal of Sharia Economic Research, 6(2), 199–211. https://doi.org/10.30631/iltizam.v6i2.1517

Iswana, D., Syathori, A., & Muin, Abd. (2024). Strategi marketing pada produk Arrum BPKB di Pegadaian Syariah CPS Pasar Baru Indramayu ditinjau dari aplikasi market share dalam upaya meningkatkan jumlah nasabah. JSEF Journal of Sharia Economics and Finance, 3(1), 52–59. https://doi.org/10.31943/jsef.v3i1.39

Izzah, N., & Annisa, S. N. (2019). Prosedur pengajuan akad rahn pada emas batangan di PT Bank Syariah Mandiri Cabang Rawamangun. Abiwara Jurnal Vokasi Administrasi Bisnis, 1(1), 28–36. https://doi.org/10.31334/abiwara.v1i1.499

Karnawijaya, N., Hadiningrum, L. P., & Rokhaniyah, S. (2021). The Gade Clean and Gold: Increasing financial inclusion of gold savings products for sustainable green economy. Iqtishaduna Jurnal Ilmiah Ekonomi Kita, 10(2), 162–174. https://doi.org/10.46367/iqtishaduna.v10i2.398

Laiqkafana, A. Z., & Rozikan. (2023). Analysis the impact of Islamic leadership on the Islamic work ethics of Pegadaian Syariah employees. Journal of Islamic Economic and Business Research, 3(1), 125–137. https://doi.org/10.18196/jiebr.v3i1.114

Mariyantizka, V., Habriyanto, H., & Martaliah, N. (2024). Perbandingan minat gadai emas di Bank Syariah dan Pegadaian Syariah pada masyarakat Kota Jambi. Yasin, 4(5), 895–907. https://doi.org/10.58578/yasin.v4i5.3582

Masruroh, A. T. (2021). Tinjauan fikih muamalah terhadap penerapan akad dalam Pegadaian Syariah. Minhaj Jurnal Ilmu Syariah, 2(1), 1–16. https://doi.org/10.52431/minhaj.v2i1.308

Masyithah, N., Nurdin, R., Umuri, K., & Halim, H. (2024). What determines the interest in investing to gold savings at Pegadaian Syariah? Al Iqtishadiyah Jurnal Ekonomi Syariah dan Hukum Ekonomi Syariah, 9(2), 17. https://doi.org/10.31602/iqt.v9i2.12590

Maulidizen, A. (2018). Implementation of rahn in sharia gold financing at modern Islamic financial institutions (case study in Bank BRI Syariah Branch of Pekanbaru). Hukum Islam, 18(1), 40. https://doi.org/10.24014/hi.v18i1.5220

Mawaddah, N., Puteh, A., & Al-Amin, H. (2023). Analysis of return on loan principal and ujrah/mu'nah for rahn and Arrum emas products at sharia pawnshops in Lhokseumawe City. International Journal of Economic Business Accounting Agriculture Management and Sharia Administration (IJEBAS), 3(2), 528–537. https://doi.org/10.54443/ijebas.v3i2.793

Mawar, S., & Tasnim, S. (2020). Sistem penilaian kelayakan penyaluran pembiayaan produk Ar-Rum BPKB. Al-Mudharabah Jurnal Ekonomi dan Keuangan Syariah, 2(2), 116–132. https://doi.org/10.22373/al-mudharabah.v2i2.1290

Misno, A. (2018). Gadai dalam syari'at Islam. Ad Deenar Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam, 1(01), 26. https://doi.org/10.30868/ad.v1i01.226

Muhammadi, F., Razif, N. F. M., & Rahim, R. A. bin A. (2021). Al-Rahn in Malaysia and Indonesia: Legal history and upcoming trajectory. Asy-Syir'ah Jurnal Ilmu Syari'ah dan Hukum, 55(1), 153. https://doi.org/10.14421/ajish.v55i1.1019

Mukhsinuddin, M., & Zendato, A. P. (2023). Analisis penetapan kompensasi pada produk gadai emas di Pegadaian Syariah di Kota Meulaboh. At-Tasyri' Jurnal Ilmiah Prodi Muamalah, 15(1), 83–93. https://doi.org/10.47498/tasyri.v15i1.1831

Murtadho, A. (2021). Normativitas Pegadaian Syariah dan praktiknya di dunia Muslim. Misykat Al-Anwar Jurnal Kajian Islam dan Masyarakat, 4(1), 77–96. https://doi.org/10.24853/ma.4.1.77-96

Nurdiana, D. (2022). Analisis hybrid contract pada produk rahn emas studi kasus Pegadaian Syariah Solo Baru (Sharia Standard AAOIFI No. 19 Tahun 2004 tentang loan atau qardh). Al Iqtishadiyah Jurnal Ekonomi Syariah dan Hukum Ekonomi Syariah, 8(2), 110. https://doi.org/10.31602/iqt.v8i2.7622

Nurhayati, L., & Djamali, R. (2017). Pembiayaan gadai emas konvensional dan syariah. Jurnal Ilmiah Al-Syir'ah, 14(2). https://doi.org/10.30984/as.v14i2.374

Nurlela, N., & Dewi, S. (2023). A comparative study between Islamic banks and Islamic pawnshops. Micolls, 3, 0024. https://doi.org/10.29103/micolls.v3i-.539

Nurpaiz, R. F. (2018). Perbandingan hukum penetapan ujrah gadai emas di Pegadaian Syari'ah dan perbankan syari'ah. Mutawasith Jurnal Hukum Islam, 1(1), 74–92. https://doi.org/10.47971/mjhi.v1i1.134

Paulina, Y., Putri, A., Karuniahaj, S., Arighi, H., & Zaki, M. (2022). Tanggung jawab pihak PT. Pegadaian (Persero) terhadap hilangnya barang gadai di PT. Pegadaian Syariah Cabang Blimbing Kota Malang. Qawānīn Journal of Economic Syaria Law, 6(1), 72–86. https://doi.org/10.30762/qawanin.v6i1.3

Pratama, P. D., Lubis, M. A., Husna, A., & Hanum, F. (2023). Mengungkap peran terbaru Pegadaian dalam mendukung pertumbuhan usaha dalam kerangka bisnis syariah. Jemsi (Jurnal Ekonomi Manajemen dan Akuntansi), 9(6), 2921–2929. https://doi.org/10.35870/jemsi.v9i6.1854

Pratiwi, C. F., & Manggala, I. (2022). Analisis faktor yang mempengaruhi minat dan keputusan nasabah non-Muslim di Pegadaian Syariah. Jurnal Riset Ekonomi Syariah, 47–54. https://doi.org/10.29313/jres.v2i1.799

Puteh, A., Rasyidin, M., Authar, M., & Mawaddah, N. (2022). Analysis of factors affecting customer interest in choosing rahn products at sharia pawnshops in Aceh Province. International Journal of Economic Business Accounting Agriculture Management and Sharia Administration (IJEBAS), 2(2), 177–188. https://doi.org/10.54443/ijebas.v2i2.185

Rafiqi, I. (2022). Competitive advantage gadai emas syariah pada masa transisi Covid-19 di Bank Syariah Indonesia KCP Sumenep Trunojoyo 1. Assyarikah Journal of Islamic Economic Business, 3(2). https://doi.org/10.28944/assyarikah.v3i2.831

Rambe, D. N. S., & Rahma, T. I. F. (2022). Analisis kualitas peranan produk gadai pada PT Pegadaian CPS Rantau Prapat. El-Mal Jurnal Kajian Ekonomi & Bisnis Islam, 3(5), 963–974. https://doi.org/10.47467/elmal.v3i5.1185

Ramin, Moh., Rofiqi, R., & Wafa, Moh. A. (2024). Penerapan multi akad dalam kontrak gadai di Bank Jatim Syariah Capem Sampang. CRC, 1(1), 18–34. https://doi.org/10.32806/2kb6s191

Reza, M., Damirah, D., & Adi, M. (2022). Strategi manajemen keuangan terhadap peningkatan profitabilitas UPS Pegadaian Syariah Lanrisang Kabupaten Pinrang. Moneta Jurnal Manajemen & Keuangan Syariah, 1(1), 16–30. https://doi.org/10.35905/moneta.v1i1.3208

Rizki, M. (2022). Pengaruh nilai taksiran terhadap keputusan nasabah melakukan gadai emas di Pegadaian Syariah. Ekombis Review Jurnal Ilmiah Ekonomi dan Bisnis, 10(S1). https://doi.org/10.37676/ekombis.v10is1.2019

Rosana, M. (2019). Eksistensi Pegadaian Syariah dalam upaya peningkatan ekonomi usaha mikro kecil menengah. Ahkam Jurnal Hukum Islam, 7(1), 65–90. https://doi.org/10.21274/ahkam.2019.7.1.65-90

Safarida, N. (2021). Gadai dan investasi emas: Antara konsep dan implementasi. Jurnal Investasi Islam, 6(1), 78–94. https://doi.org/10.32505/jii.v6i1.2994

Sainul, & Bahari, R. (2022). Studi komparatif antara gadai konvensional dan gadai syariah (rahn). Mu'amalah Jurnal Hukum Ekonomi Syariah, 1(2), 53. https://doi.org/10.32332/muamalah.v1i2.5102

Salma, S., Faruq, A., Arifin, M., & Thoriq, M. (2024). The practice of ijarah agreement in gold pawn: An Islamic law study at Jambi Sharia Pawnshop. Nalar Fiqh Jurnal Hukum Islam, 15(2), 62–72. https://doi.org/10.30631/nf.v15i2.1691

Saputra, A. (2022). Pelaksanaan lelang benda jaminan gadai berdasarkan Fatwa Dewan Syariah Nasional No.25/DSN-MUI/III/2002 tentang Rahn di Pegadaian Syariah. Jurnal An-Nahl, 9(1), 11–17. https://doi.org/10.54576/annahl.v9i1.43

Saputra, J., & Soemitra, A. (2022). Literature study analysis of sharia pawnshops in Indonesia. Aghniya Jurnal Ekonomi Islam, 4(1). https://doi.org/10.30596/aghniya.v4i1.11144

Sari, N. P., Ghofur, R. A., Ja'far, K., & Surono, S. (2021). Penerapan sharia compliance pada produk gadai emas pada Pegadaian Syariah dan Bank Syariah XYZ. Iltizam Journal of Sharia Economic Research, 5(2), 114–126. https://doi.org/10.30631/iltizam.v5i2.781

Setiawan, I. (2020). Gadai pada Pegadaian Syari'ah. Adliya Jurnal Hukum dan Kemanusiaan, 8(1), 185–210. https://doi.org/10.15575/adliya.v8i1.8627

Soeparwi, Akbar, R. A., & Munawaroh, F. (2024). Canvassing KUR products at Sharia Pegadaian UPS RS. Suwondo Pati. Engagement Jurnal Pengabdian Masyarakat, 3(1), 21–28. https://doi.org/10.58355/engagement.v3i1.68

Suarni, A., Kasim, M. N., & Febriana, A. (2023). Pengaruh kualitas layanan pengadaian syariah terhadap loyalitas nasabah di Kota Makassar. Jurnal Ilmiah Al-Tsarwah, 6(2), 68–77. https://doi.org/10.30863/al-tsarwah.v6i2.5975

Subagiyo, R. (2014). Tinjauan syariah tentang Pegadaian Syariah (rahn). An-Nisbah Jurnal Ekonomi Syariah, 1(1), 161–184. https://doi.org/10.21274/an.2014.1.1.161-184

Subhan, M., & Agustina, A. (2023). Layanan jasa dan strategi pembiayaan pada masa pandemi Covid di PT. Pegadaian Syariah Cabang Jambi. Al Fiddhoh Journal of Banking Insurance and Finance, 4(1), 11–21. https://doi.org/10.32939/fdh.v4i1.1550

Suharli, S., & Rahman, M. R. (2024). Meningkatkan pendapatan usaha mikro kecil (UMK) dari produk di Pegadaian Syariah Cabang Batang Kaluku Kab. Gowa berupa pembiayaan Rahn Fleksi Syariah dan Kredit Usaha Rakyat (KUR). Journal of Waqf and Islamic Economic Philanthropy, 1(2), 1–18. https://doi.org/10.47134/wiep.v1i2.133

Sukardi, B., Fachrurazi, F., & Supriyanto, S. (2019). Sharia maqashid's inclusive performance and contribution to the sharia non-bank financial industry in Indonesia. Economica Jurnal Ekonomi Islam, 10(2), 283–310. https://doi.org/10.21580/economica.2019.10.2.4325

Sumaroh, A. N., & Rahman, T. (2024). Implementasi sistem pembiayaan gadai emas berdasarkan Fatwa MUI No.25/DSN-MUI/III/2002 dan No.26/DSN-MUI/III/2002 di Pegadaian Syariah. Jurnal Adz-Dzahab Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam, 9(1), 135–148. https://doi.org/10.47435/adz-dzahab.v9i1.2661

Syahrir, D. K., & Amelia, E. (2023). Implementation of hybrid contracts in the gold pawn practice in sharia pawnshops. Iqtisad Reconstruction of Justice and Welfare for Indonesia, 10(2), 131–148. https://doi.org/10.31942/iq.v10i2.8333

Usmayani, I. P. (2021). Gold savings products at PT. Pegadaian (PERSERO) Parepare Area (Islamic economic analysis). Al-Kharaj Journal of Islamic Economic and Business, 4(1). https://doi.org/10.24256/kharaj.v4i1.3604

Wahyuningsih, G., Janah, F. N., & Purwanto, M. R. (2021). Dampak pandemik Corona Virus Disease 19 (Covid-19) terhadap produk Arrum Haji di PT. Pegadaian (Persero). At-Thullab Jurnal Mahasiswa Studi Islam, 3(1), 671–683. https://doi.org/10.20885/tullab.vol3.iss1.art10

Wijaya, N. H. (2022). The challenges of sharia pawnshops in Indonesia in the era of the industrial revolution 4.0. El-Mashlahah, 12(1), 52–69. https://doi.org/10.23971/elma.v12i1.3910

Wijayanti, M. T. (2020). Implementasi manajemen syariah pegadaian dalam gadai emas. Jurnal Manajemen Bisnis, 17(1), 101. https://doi.org/10.38043/jmb.v17i1.2345

Yupiter, Y., Huda, N., & Tanjung, H. (2019). Integrasi akad pembiayaan dan akad rahn: Analisis kritis terhadap implementasi Fatwa DSN No. 92 Tahun 2014 pada PT. Pengadaian, Jakarta. Al-Falah Journal of Islamic Economics, 4(1). https://doi.org/10.29240/alfalah.v4i1.759

Zaharullah, Z. (2024). Tinjauan hukum ekonomi syariah terhadap mekanisme pelaksanaan rahn pada PT Pegadaian Syariah Meureudu Pidie Jaya. Hei Ema Jurnal Riset Hukum Ekonomi Islam Ekonomi Manajemen dan Akuntansi, 3(1), 31–46. https://doi.org/10.61393/heiema.v3i1.196