00642 - Peran Ekonomi Islam dalam Pembangunan Pedesaan

Abstrak

Pembangunan pedesaan merupakan agenda utama pengentasan kemiskinan di negara-negara berkembang, termasuk Indonesia. Ekonomi Islam hadir sebagai paradigma pembangunan yang menekankan keadilan sosial, pemerataan distribusi kekayaan, dan kesejahteraan holistik. Artikel ini mengkaji secara mendalam peran ekonomi Islam dalam pembangunan pedesaan melalui berbagai instrumen, kelembagaan, dan strategi yang ditawarkan sistem ekonomi Islam. Kajian dilakukan dengan metode studi literatur terhadap berbagai penelitian empiris dan konseptual yang relevan. Hasil kajian menunjukkan bahwa instrumen ekonomi Islam seperti zakat, wakaf produktif, keuangan mikro syariah, koperasi syariah, perbankan syariah pedesaan, dan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) berbasis syariah mampu memberikan solusi holistik terhadap permasalahan kemiskinan, pengangguran, ketimpangan, dan rendahnya akses layanan keuangan di pedesaan. Kerangka maqashid syariah memberikan panduan komprehensif dalam perencanaan dan evaluasi pembangunan pedesaan. Integrasi antara keuangan sosial Islam dengan keuangan komersial syariah terbukti lebih efektif dalam mengatasi ketimpangan. Berbagai tantangan implementasi seperti terbatasnya jaringan lembaga keuangan syariah, rendahnya literasi keuangan syariah, dan lemahnya tata kelola kelembagaan ekonomi lokal perlu diatasi melalui pendekatan terpadu dan kolaboratif yang melibatkan pemerintah, lembaga keuangan syariah, organisasi Islam, pesantren, dan masyarakat.

Kata kunci: Ekonomi Islam, Pembangunan Pedesaan, Maqashid Syariah, Zakat, Wakaf Produktif, Keuangan Mikro Syariah, BUMDes

Abstract

Rural development is a primary agenda for poverty alleviation in developing countries, including Indonesia. Islamic economics emerges as a development paradigm that emphasizes social justice, equitable wealth distribution, and holistic welfare. This article comprehensively examines the role of Islamic economics in rural development through various instruments, institutions, and strategies offered by the Islamic economic system. The study employs a literature review method drawing on various relevant empirical and conceptual research. The findings indicate that Islamic economic instruments such as zakat, productive waqf, Islamic microfinance, Islamic cooperatives, rural Islamic banking, and sharia-based Village-Owned Enterprises (BUMDes) are capable of providing holistic solutions to the problems of poverty, unemployment, inequality, and limited access to financial services in rural areas. The maqashid sharia framework provides comprehensive guidance in rural development planning and evaluation. The integration of Islamic social finance with Islamic commercial finance has proven more effective in addressing inequality. Various implementation challenges including limited Islamic financial institution networks, low Islamic financial literacy, and weak local economic institutional governance need to be overcome through an integrated and collaborative approach involving government, Islamic financial institutions, Islamic organizations, pesantren, and communities.

Keywords: Islamic Economics, Rural Development, Maqashid Sharia, Zakat, Productive Waqf, Islamic Microfinance, BUMDes

1. Pendahuluan

Pembangunan pedesaan merupakan salah satu agenda utama dalam upaya pengentasan kemiskinan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat di negara-negara berkembang, termasuk Indonesia. Kawasan pedesaan menyimpan potensi ekonomi yang luar biasa, namun seringkali tidak dioptimalkan secara maksimal akibat keterbatasan akses terhadap layanan keuangan, rendahnya kualitas sumber daya manusia, serta lemahnya kelembagaan ekonomi lokal (Syamsuri & Saputro, 2019). Disparitas pembangunan antara wilayah perkotaan dan pedesaan menjadi persoalan yang belum terselesaikan selama beberapa dekade, dan hal ini mendorong berbagai pihak untuk mencari solusi alternatif yang lebih inklusif dan berkelanjutan (Syamsuri & Saputro, 2019).

Dalam konteks ini, ekonomi Islam hadir sebagai sebuah paradigma pembangunan yang tidak hanya berorientasi pada pertumbuhan ekonomi semata, tetapi juga menekankan dimensi keadilan sosial, pemerataan distribusi kekayaan, dan kesejahteraan holistik bagi seluruh lapisan masyarakat (Alam et al., 2022). Ekonomi Islam, yang berlandaskan pada prinsip-prinsip syariah yang bersumber dari Al-Qur'an dan Sunnah, menawarkan berbagai instrumen dan mekanisme yang relevan untuk mendorong pembangunan pedesaan secara komprehensif (Priyadi & Pambekti, 2019). Instrumen-instrumen tersebut mencakup zakat, wakaf produktif, lembaga keuangan mikro syariah, koperasi syariah, perbankan syariah, serta berbagai akad pembiayaan berbasis bagi hasil yang dapat diaplikasikan dalam konteks pemberdayaan ekonomi masyarakat desa (Alam et al., 2022).

Artikel ini bertujuan untuk mengkaji secara mendalam dan komprehensif peran ekonomi Islam dalam pembangunan pedesaan, dengan menelaah berbagai instrumen, kelembagaan, dan strategi yang ditawarkan oleh sistem ekonomi Islam untuk mengatasi permasalahan kemiskinan, pengangguran, dan ketimpangan yang masih menjadi tantangan besar di kawasan pedesaan. Kajian ini juga akan membahas relevansi pendekatan maqashid syariah dalam perencanaan pembangunan desa, serta berbagai model kolaborasi antara lembaga keuangan syariah, pemerintah, dan masyarakat dalam mewujudkan desa yang mandiri dan sejahtera.

2. Landasan Konseptual Ekonomi Islam Dalam Pembangunan

2.1 Prinsip Dasar Ekonomi Islam

Ekonomi Islam merupakan seperangkat ajaran normatif yang bersumber dari prinsip-prinsip syariah dalam Al-Qur'an dan Sunnah (Alam et al., 2022). Menurut Khan (2019) sebagaimana dikutip dalam Alam et al., keberhasilan pengembangan ekonomi Islam akan membawa dampak sosial yang positif, yakni memajukan dan memakmurkan perekonomian suatu bangsa, serta memperkuat hubungan antara manusia, alam, dan Sang Pencipta (Alam et al., 2022). Dalam perspektif ini, pembangunan ekonomi bukan sekadar peningkatan indikator material seperti Produk Domestik Bruto (PDB) atau pendapatan per kapita, melainkan mencakup dimensi yang lebih luas yang meliputi kesejahteraan spiritual, sosial, dan lingkungan (Priyadi & Pambekti, 2019).

Konsep pertumbuhan ekonomi dalam Islam berbeda secara fundamental dari konsep pertumbuhan dalam sistem kapitalisme yang selalu menggunakan indikator PDB dan pendapatan per kapita. Dalam Islam, pertumbuhan harus berjalan seiring dengan pemerataan, dan tujuan aktivitas ekonomi bukan untuk mendorong pertumbuhan semata sebagaimana dalam konsep ekonomi kapitalisme, melainkan memprioritaskan pengentasan kemiskinan dan pengurangan pengangguran (Priyadi & Pambekti, 2019). Hal ini sejalan dengan pandangan Yusuf Al-Qaradawi bahwa tujuan ekonomi Islam adalah menyediakan kehidupan yang baik dan sejahtera (al-hayat attaibiyah), dan program pemberdayaan ekonomi sangat sesuai dalam kerangka pembangunan ekonomi Islam karena tujuannya adalah menciptakan kehidupan manusia yang aman dan sejahtera (Syamsuri & Saputro, 2019).

Beberapa konsep dasar dalam pembangunan ekonomi Islam meliputi: (a) konsep tauhid, khalifah, dan tazkiyah dalam pembangunan ekonomi; (b) aspek pembangunan yang mencakup dimensi fisik, moral, spiritual, dan material; serta (c) fokus utama pada manusia sebagai subjek dan objek pembangunan, serta kesejahteraan sosial (Syamsuri & Saputro, 2019). Dari berbagai pandangan tersebut, dapat disimpulkan bahwa hakikat pembangunan ekonomi Islam adalah pembangunan yang harus mencakup semua kebutuhan dasar manusia sebagaimana dinyatakan dalam maqashid syariah (Syamsuri & Saputro, 2019).

2.2 Maqashid Syariah sebagai Kerangka Pembangunan Pedesaan

Maqashid syariah merupakan kerangka konseptual yang sangat relevan dalam perencanaan dan evaluasi pembangunan pedesaan dari perspektif Islam. Maqashid syariah mencakup perlindungan terhadap agama (hifdz ad-din), jiwa (hifdz an-nafs), akal (hifdz al-aql), keturunan (hifdz an-nasl), harta (hifdz al-mal), dan lingkungan (hifdz al-bi'ah) (Shahrin et al., 2023). Dalam konteks industrialisasi pedesaan di Indonesia, misalnya, kajian dari perspektif maqashid syariah menunjukkan bahwa industrialisasi desa memberikan manfaat dari perspektif hifdz an-nafs, hifdz al-aql, hifdz al-mal, dan hifdz al-bi'ah, namun dari sudut pandang hifdz ad-din dan hifdz an-nasl, industrialisasi tidak dapat dikategorikan sebagai mashlahah karena selain berdampak pada kerusakan lingkungan, juga dapat mengakibatkan degradasi moral (Shahrin et al., 2023).

Pendekatan maqashid syariah dalam alokasi Dana Desa, misalnya, menawarkan model alternatif yang lebih komprehensif dibandingkan pendekatan konvensional. Penelitian di Desa Pojok, Tulungagung, menunjukkan bahwa implementasi Dana Desa dalam perspektif ekonomi Islam dengan pendekatan maqashid syariah dapat dirumuskan dalam peta jalan (roadmap) empat tahun yang mencakup berbagai aspek pembangunan secara holistik (Priyadi & Pambekti, 2019). Pendekatan ini memastikan bahwa setiap rupiah dana desa yang digunakan benar-benar memberikan manfaat yang optimal bagi masyarakat sesuai dengan tujuan-tujuan syariah (Priyadi & Pambekti, 2019).

Dalam konteks yang lebih luas, relevansi keuangan inklusif dengan Sustainable Development Goals (SDGs) dari perspektif maqashid syariah menunjukkan bahwa instrumen keuangan Islam seperti zakat memiliki kontribusi nyata dalam mewujudkan SDGs melalui program-program pengentasan kemiskinan, penghapusan kelaparan, kesehatan yang baik, pendidikan berkualitas, serta air bersih dan sanitasi (Rokhlinasari & Widagdo, 2024). Hal ini membuktikan bahwa kerangka maqashid syariah tidak hanya relevan secara normatif, tetapi juga memiliki implikasi praktis yang signifikan dalam pembangunan berkelanjutan (Rokhlinasari & Widagdo, 2024).

3. Instrumen Keuangan Islam Untuk Pembangunan Pedesaan

3.1 Zakat sebagai Instrumen Redistribusi dan Pemberdayaan

Zakat merupakan salah satu instrumen fiskal Islam yang paling fundamental dan memiliki potensi besar dalam mendorong pembangunan pedesaan. Zakat berperan dalam pembangunan ekonomi negara dengan cara: (1) mengurangi ketimpangan sosial melalui distribusi kekayaan dari yang mampu kepada yang membutuhkan; (2) meningkatkan perekonomian rakyat melalui distribusi zakat produktif yang dioptimalkan untuk membantu usaha ekonomi kreatif; (3) mendorong munculnya model terobosan pengentasan kemiskinan; dan (4) pemberdayaan melalui zakat diharapkan membawa etos kerja bagi mustahik yang tidak mampu memenuhi kebutuhannya sendiri (Rokhlinasari & Widagdo, 2024).

Penelitian tentang peran zakat produktif dalam pemberdayaan perempuan untuk ekonomi inklusif menunjukkan bahwa zakat merupakan salah satu cara Islam mengentaskan kemiskinan dan mewujudkan distribusi kesejahteraan yang merata (Saadah et al., 2024). Manajemen zakat yang efektif sangat diperlukan untuk pembangunan ekonomi masyarakat dan untuk memaksimalkan potensi zakat dalam meningkatkan pendapatan mustahik (Saadah et al., 2024). Dalam konteks pedesaan, program zakat produktif yang dikelola oleh Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Papua Provinsi, misalnya, telah mengembangkan program pembangunan desa zakat produktif dan mendirikan Baznas Microfinance (BMFi) untuk mengelola dana-dana tersebut, dengan tujuan memberdayakan masyarakat pedesaan dan meningkatkan taraf hidup mereka (Aziz, 2024).

Lebih jauh, integrasi antara keuangan komersial dan sosial Islam terbukti lebih efektif dalam mengatasi ketimpangan pendapatan dibandingkan ketika keduanya beroperasi secara terpisah. Penelitian menggunakan data koefisien Gini dari 34 provinsi di Indonesia selama satu dekade menunjukkan bahwa keuangan sosial (zakat) berkinerja sangat baik dalam mengatasi ketimpangan, dan ketika diintegrasikan dengan keuangan komersial Islam, hasilnya menunjukkan pengurangan ketimpangan pendapatan yang signifikan (Widodo, 2019). Temuan ini memiliki implikasi penting bagi strategi pembangunan pedesaan yang mengintegrasikan instrumen zakat dengan pembiayaan syariah komersial (Widodo, 2019).

Program Desa Berdaya yang diimplementasikan oleh Rumah Zakat merupakan contoh nyata bagaimana lembaga filantropi Islam dapat berkontribusi pada pembangunan pedesaan secara terpadu. Program ini menggunakan pendekatan terpadu yang mencakup sektor ekonomi, pendidikan, kesehatan, lingkungan, dan mitigasi bencana, dengan tujuan meningkatkan kualitas sumber daya manusia melalui pemberdayaan lokal (Aryo & Efendi, 2024). Temuan penelitian menunjukkan perubahan sistemik yang positif di berbagai desa yang mendapatkan intervensi dari program ini, baik dalam aspek sosial maupun ekonomi, dengan program yang berjalan secara berkelanjutan di tingkat lokal (Aryo & Efendi, 2024).

3.2 Wakaf Produktif sebagai Alternatif Pembiayaan Pembangunan Desa

Wakaf produktif merupakan instrumen keuangan Islam yang memiliki sejarah panjang dalam mendukung pembangunan infrastruktur dan layanan publik. Dalam sejarah peradaban Islam, wakaf telah digunakan sebagai sumber finansial yang lazim oleh pemerintahan Islam untuk menyediakan infrastruktur publik seperti transportasi dan pertahanan negara, serta fasilitas semi-publik seperti kesehatan dan pendidikan (Abidillah, 2022). Kisah penggunaan wakaf sebagai pendanaan infrastruktur negara antara lain ketika Nabi Muhammad SAW menggunakan harta yang ditinggalkan oleh Mukhayriq sebagai wakaf untuk membiayai pertahanan, dan wakaf Utsman bin Affan RA sebagai contoh pendanaan wakaf untuk infrastruktur air bersih (Abidillah, 2022).

Dalam konteks pembangunan pedesaan kontemporer, konsep wakaf produktif dapat dikembangkan sebagai alternatif pembiayaan ekspansi usaha Badan Usaha Milik Desa (BUMDes). Penelitian Abidillah menunjukkan bahwa wakaf produktif dapat menjadi sumber pembiayaan alternatif yang sistematis bagi BUMDes, dengan model yang dapat menjadi pertimbangan kebijakan pemerintah mengenai tata kelola BUMDes (Abidillah, 2022). Model wakaf produktif ini diharapkan dapat memberikan manfaat yang besar bagi masyarakat di pedesaan, sekaligus memperluas jenis usaha yang dijalankan oleh BUMDes dengan berpatokan kepada tujuan dan prinsip wakaf produktif (Abidillah, 2022).

Dalam kerangka yang lebih luas, instrumen wakaf juga dapat diintegrasikan dengan pembiayaan perbankan syariah untuk mendukung pengembangan pariwisata halal dan peningkatan kesejahteraan masyarakat lokal di pedesaan. Strategi perbankan syariah di pedesaan mencakup penggunaan mekanisme pembiayaan partisipatif seperti musyarakah dan mudharabah, serta dana pihak ketiga berupa zakat, infaq, shadaqah, dan wakaf (Ameraldo et al., 2019). Pendekatan terpadu ini memungkinkan perbankan syariah untuk berkontribusi secara lebih efektif dalam pembangunan ekonomi pedesaan (Ameraldo et al., 2019).

3.3 Keuangan Mikro Syariah dan Perannya dalam Pemberdayaan Ekonomi Pedesaan

Keuangan mikro syariah merupakan salah satu instrumen paling strategis dalam mendorong pembangunan ekonomi pedesaan. Keuangan mikro syariah adalah konsep pembiayaan berbasis ekonomi syariah yang menerapkan ajaran saling membantu antara yang kaya dan yang miskin, dan pembiayaan semacam ini akan mendorong perekonomian masyarakat dan menciptakan kemakmuran yang merata (Alam et al., 2022). Berbagai penelitian telah membuktikan efektivitas keuangan mikro syariah dalam pengentasan kemiskinan dan pemberdayaan ekonomi masyarakat pedesaan di berbagai negara.

Di Indonesia, Baitul Mal wa Tamwil (BMT) merupakan salah satu bentuk lembaga keuangan mikro syariah yang paling strategis dan berbasis komunitas. BMT memiliki peran penting dalam pengembangan pembiayaan Islam di Indonesia, dan dapat menggunakan bank syariah komersial dan pedesaan sebagai jaringan penyaluran, terutama di daerah-daerah di mana Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) atau bank komersial tidak hadir (Antonio, 2011). Keberadaan BMT telah memberikan dampak signifikan pada pengembangan pembiayaan Islam di Indonesia, khususnya dalam melayani usaha mikro dan kecil di pedesaan (Antonio, 2011).

Penelitian tentang efektivitas distribusi keuangan mikro Islam di Purworejo menunjukkan bahwa pembiayaan mikro Islam terbukti efektif dalam beberapa aspek, yaitu aspek proposal, aspek pencairan, aspek pemanfaatan, dan aspek pengembalian pembiayaan (Prasetyo et al., 2018). Selain itu, keuangan mikro Islam memiliki dampak positif terhadap kinerja usaha mikro dan pengentasan kemiskinan, yang diindikasikan oleh perubahan pendapatan pemilik usaha mikro sebelum dan sesudah bergabung dengan program pembiayaan lembaga keuangan mikro Islam (Prasetyo et al., 2018).

Studi kasus di Tunisia tentang Zitouna Tamkeen, satu-satunya lembaga keuangan mikro Islam di negara tersebut, menunjukkan bahwa meskipun keuangan mikro Islam dan konvensional memiliki tujuan yang serupa, metodenya berbeda, dan pemberdayaan ekonomi memerlukan tidak hanya inklusi keuangan dan kewirausahaan, tetapi juga pengembangan keterampilan (Zitouni & Jedidia, 2022). Temuan survei mengungkapkan bahwa Zitouna Tamkeen telah berkontribusi pada pemberdayaan ekonomi tertentu bagi sebagian besar penerima manfaatnya, dan penyediaan infrastruktur pendukung serta investasi merupakan komponen penting dari proses pemberdayaan ekonomi (Zitouni & Jedidia, 2022).

Di Bangladesh, Rural Development Scheme (RDS) dari Islami Bank Bangladesh Limited (IBBL) merupakan program keuangan mikro syariah yang telah terbukti efektif dalam mendorong pembangunan pedesaan, pengentasan kemiskinan, dan inklusi keuangan (Uddin et al., 2024). Program ini menyediakan layanan yang sesuai syariah kepada masyarakat yang mengalami kemiskinan, mengembangkan model keuangan mikro Islam yang mencerminkan model Grameen Bank sambil memberikan solusi keuangan mikro Islam yang disesuaikan dengan kebutuhan keuangan populasi target (Uddin et al., 2024). Penelitian tentang dampak layanan keuangan mikro Islam (IMFS) terhadap pemberdayaan perempuan di pedesaan Bangladesh menunjukkan bahwa IMFS telah menyebabkan transformasi struktural dalam dinamika pekerjaan keluarga responden dari pertanian ke bisnis ritel, dan memiliki dampak positif yang signifikan terhadap pendapatan rumah tangga, tabungan, dan pengeluaran (Islam, 2020).

4. Kelembagaan Ekonomi Islam Di Pedesaan

4.1 Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) dan Integrasi Prinsip Syariah

Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) merupakan salah satu instrumen kelembagaan yang paling strategis dalam pembangunan ekonomi pedesaan di Indonesia. BUMDes sebagai lembaga sosio-ekonomi di pedesaan memiliki peran penting dalam menggerakkan perekonomian desa, dan untuk berfungsi menggerakkan perekonomian desa, pengelolaan BUMDes harus optimal (Ambarini et al., 2023). Secara fundamental, dana desa bertujuan untuk meningkatkan layanan publik bagi masyarakat pedesaan, mengentaskan kemiskinan, memajukan perekonomian desa, mengatasi disparitas pembangunan antardesa, dan memperkuat partisipasi masyarakat desa dalam pelaksanaan pembangunan desa (Ambarini et al., 2023).

Namun, dalam praktiknya, banyak BUMDes yang hanya bergerak dalam layanan keuangan berbasis bunga berupa simpan pinjam, dan sektor riil (bisnis) di desa belum dikelola secara optimal sehingga tidak berkontribusi cukup pada pendapatan asli desa (Sujana & Ridzal, 2023). Dalam konteks ini, integrasi prinsip ekonomi Islam dalam pengelolaan BUMDes menjadi sangat relevan. Ekonomi Islam mengajarkan bahwa transaksi harus mematuhi prinsip keadilan dan kejelasan, dan dengan adanya lembaga keuangan Islam Indonesia, terdapat hubungan yang sangat erat antara pemanfaatan potensi desa untuk memperkuat ekonomi desa melalui implementasi BUMDes berbasis syariah (Sujana & Ridzal, 2023).

Penelitian di Desa Lawela Selatan, Kabupaten Buton Selatan, menunjukkan bahwa pengembangan BUMDes berbasis syariah sangat penting mengingat mayoritas penduduk yang beragama Islam (Sujana & Ridzal, 2023). BUMDes Cahaya Baru di desa tersebut mencakup usaha-usaha berorientasi layanan seperti penyewaan peralatan, dekorasi pernikahan, bahan bangunan, perusahaan perdagangan, dan sektor pariwisata, dengan potensi daerah yang belum dimanfaatkan yang menawarkan peluang pengembangan yang menjanjikan (Sujana & Ridzal, 2023). Prioritas pengembangan potensi lokal sangat penting, terutama dalam memperkuat BUMDes berdasarkan sistem syariah mengingat mayoritas penduduk yang beragama Islam (Sujana & Ridzal, 2023).

Konsep kesejahteraan sosial Al-Ghazali (maslahat) juga relevan dalam konteks BUMDes. Pandangan Al-Ghazali tentang fungsi kesejahteraan sosial Islam merupakan bentuk implementasi negara dalam pembangunan ekonomi masyarakat pedesaan melalui tujuan-tujuan BUMDes untuk memenuhi kesejahteraan masyarakat pedesaan (Suartini & Syafrizal, 2021). Untuk mewujudkan BUMDes berbasis ekonomi Islam, diperlukan peran aktif dan komitmen bersama dari pemerintah desa, masyarakat, dan berbagai organisasi Islam yang akan mengembangkan ekonomi Islam, untuk mendukung kebutuhan al-daruriyyah (primer) masyarakat (Suartini & Syafrizal, 2021).

Penelitian tentang pengaruh gender terhadap kinerja BUMDes di Jawa Timur menunjukkan bahwa manajer perempuan memiliki pengaruh yang signifikan dan positif terhadap kinerja BUMDes, yang mengimplikasikan bahwa perusahaan yang dipimpin oleh manajer perempuan cenderung menunjukkan kinerja yang lebih baik dibandingkan yang dikelola oleh manajer laki-laki (Nugroho, 2024). Temuan ini memiliki implikasi penting bagi perumusan kebijakan, khususnya dalam hal peningkatan pemberdayaan perempuan di pedesaan dengan mendorong partisipasi aktif mereka dalam BUMDes (Nugroho, 2024).

4.2 Koperasi Syariah sebagai Pilar Ekonomi Pedesaan

Koperasi syariah merupakan salah satu bentuk kelembagaan ekonomi Islam yang memiliki peran strategis dalam pemberdayaan ekonomi masyarakat pedesaan. Koperasi syariah telah mampu memberikan solusi terhadap permasalahan yang dialami masyarakat, dan harus melayani masyarakat seoptimal mungkin sehingga dengan kepercayaan dan pertumbuhan masyarakat terhadap koperasi, koperasi akan berkembang (Rizki et al., 2022). Koperasi syariah merupakan salah satu lembaga keuangan yang bertujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat, serta membangun tatanan usaha ekonomi berdasarkan nilai-nilai keadilan dan prinsip ekonomi Islam (Rizki et al., 2022).

Penelitian tentang peran Koperasi Ta'awun Syariah di Kabupaten Klaten menunjukkan bahwa koperasi syariah berperan dalam pemberdayaan ekonomi masyarakat dengan cara memberikan pinjaman modal usaha kepada masyarakat yang membutuhkan dalam rangka memenuhi kebutuhan hidup masyarakat dan mencapai kesejahteraan masyarakat (Rizki et al., 2022). Pemberdayaan masyarakat dalam membantu masyarakat dari kondisi tidak berdaya menjadi berdaya dalam mencapai kemakmuran merupakan bagian dari keadilan yang menjadi nilai utama dalam prinsip ekonomi Islam (Rizki et al., 2022).

Dalam konteks penguatan UMKM melalui kerja sama kelembagaan antara UMKM dan Lembaga Keuangan Mikro Syariah (LKMS), penelitian menunjukkan bahwa LKMS dianggap efektif dalam memberdayakan masyarakat dan meningkatkan ekonomi keluarga berdasarkan tujuan LKMS untuk mengurangi kemiskinan (Darsono & Darwanto, 2019). LKMS memiliki peran strategis dalam memperluas kesempatan kerja dan mengurangi kemiskinan, dan kesinambungan antara BMT dan usaha produktif UMKM dalam mengoptimalkan zakat, infaq, shadaqah, dan wakaf akan berdampak pada pengurangan kemiskinan (Darsono & Darwanto, 2019).

4.3 Perbankan Syariah Pedesaan dan Inklusi Keuangan

Perbankan syariah pedesaan, yang diwakili oleh Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS), memainkan peran penting dalam mendorong inklusi keuangan dan pembangunan ekonomi di kawasan pedesaan. Meskipun kontribusinya terhadap industri keuangan Islam nasional relatif rendah, BPRS memainkan peran vital dalam perekonomian Indonesia karena terutama melayani usaha kecil (Risfandy & Pratiwi, 2022). Sekitar 99% bisnis Indonesia dapat dikategorikan sebagai usaha kecil dan mikro, dan keberadaan mereka telah berkontribusi pada PDB negara sebesar 42% (Risfandy & Pratiwi, 2022).

Penelitian tentang dukungan pembiayaan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah terhadap inklusi keuangan nasional menunjukkan bahwa pembiayaan BPRS memiliki pengaruh yang signifikan terhadap PDB sebagai ukuran inklusi keuangan di Indonesia (Ariani et al., 2020). Dengan instrumen redistribusi dalam ekonomi Islam seperti zakat, infaq, dan shadaqah, umat Islam memiliki potensi besar dalam melaksanakan inklusi keuangan (Ariani et al., 2020). Namun, pembiayaan UMKM di BPRS tidak memiliki hubungan yang signifikan dengan ekspansi kredit bersih karena hambatan internal pengembangan UMKM seperti rendahnya sumber daya manusia, manajemen organisasi, keterbatasan teknologi informasi, dan kreativitas (Ariani et al., 2020).

Penelitian tentang dampak pembiayaan UMKM di bank syariah terhadap pengangguran di Indonesia menggunakan analisis GMM panel dinamis dua langkah untuk mengestimasi data lintas provinsi di Indonesia antara tahun 2010 dan 2019 menunjukkan bahwa pembiayaan UMKM di Bank Syariah berkontribusi signifikan terhadap pengurangan pengangguran di Indonesia secara keseluruhan (Fajri et al., 2023). Ditemukan juga bahwa pengangguran di perkotaan berkurang dengan pembiayaan UMKM di Bank Syariah, namun tidak ada hubungan yang signifikan antara pembiayaan UMKM di bank syariah dengan pengangguran di pedesaan (Fajri et al., 2023). Temuan ini menjadi dasar bagi bank-bank syariah untuk meningkatkan porsi pembiayaan UMKM dan bagi pemerintah untuk memperluas peran perbankan syariah di seluruh bagian Indonesia untuk mengurangi pengangguran, khususnya di area pedesaan (Fajri et al., 2023).

Strategi perbankan syariah di pedesaan mencakup beberapa pendekatan inovatif. Pertama, perbankan syariah dapat mendirikan special purpose vehicle (SPV) untuk menjalankan skema keuangan mikro di pedesaan guna meminimalkan potensi risiko (Ameraldo et al., 2019). Kedua, beberapa mekanisme pembiayaan juga dapat dijalankan oleh bank syariah baik dari sumber internal maupun eksternal, seperti model partisipatif musyarakah dan mudharabah serta dana pihak ketiga berupa zakat, infaq, shadaqah, dan wakaf (Ameraldo et al., 2019). Ketiga, strategi branchless banking juga diusulkan namun dengan intermediasi tertentu yang harus dilakukan terlebih dahulu oleh bank syariah, seperti intermediasi sosial dan keuangan (Ameraldo et al., 2019).

5. Dana Desa Dan Pembangunan Pedesaan Dalam Perspektif Islam

5.1 Pengelolaan Dana Desa untuk Kesejahteraan Masyarakat

Dana Desa merupakan instrumen fiskal yang sangat penting dalam pembangunan pedesaan di Indonesia. Dana Desa bersumber dari 10% Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang dialokasikan kepada desa untuk membiayai kegiatan pemerintahan, pembangunan desa, pengembangan masyarakat sipil, dan pemberdayaan masyarakat (Kurniawati, 2018). Program ini telah berjalan sejak tahun 2015 yang dialokasikan untuk pembangunan ekonomi melalui pendanaan pembangunan infrastruktur dan fasilitas desa secara fisik (Kurniawati, 2018).

Penelitian tentang pengaruh Dana Desa terhadap pencapaian kesejahteraan masyarakat di Desa Wukirsari, Yogyakarta, menggunakan metode campuran dengan model Concurrent Triangulation menunjukkan bahwa Dana Desa memiliki pengaruh positif terhadap kesejahteraan (Kurniawati, 2018). Hasil uji t yang dianalisis dengan analisis regresi sederhana menyimpulkan nilai koefisien Dana Desa adalah 10,739 dan t tabel adalah 1,661, yang menunjukkan bahwa t aritmatika > t tabel (10,739 > 1,661) (Kurniawati, 2018). Nilai determinasi koefisien menunjukkan hasil adjusted R Square sebesar 0,538, yang berarti variabel Dana Desa memiliki pengaruh signifikan sebesar 53,8% terhadap mashlahah masyarakat (Kurniawati, 2018).

Evaluasi program Dana Desa di tiga wilayah Indonesia (Sumatera Barat, Jawa Timur, dan Maluku Utara) menunjukkan bahwa meskipun pemerintah desa yang diteliti tidak secara khusus merancang program pembangunan untuk pengentasan kemiskinan dalam anggaran mereka, akses terhadap kebutuhan dasar dan fasilitas publik meningkat dan pengangguran pedesaan berkurang secara signifikan ("Village Development Initiative as an Alternative Strategy of Rural Poverty Reduction: An Evaluation of Village Fund Program in Indonesia," 2022). Temuan ini mengindikasikan bahwa pendekatan pembangunan desa yang komprehensif, meskipun tidak secara eksplisit menargetkan kemiskinan, dapat memberikan dampak positif yang signifikan bagi masyarakat pedesaan ("Village Development Initiative as an Alternative Strategy of Rural Poverty Reduction: An Evaluation of Village Fund Program in Indonesia," 2022).

Namun, berbagai penelitian juga mengidentifikasi sejumlah tantangan dalam pengelolaan Dana Desa. Terdapat beberapa masalah yang menyebabkan masyarakat tidak merasakan peran BUMDes dalam pembangunan desa, BUMDes dianggap belum berkontribusi dalam meningkatkan perekonomian masyarakat, dan juga kurangnya Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang dihasilkan (Abidillah, 2022). Selain itu, alokasi anggaran yang terfokus pada pembangunan infrastruktur, bukan untuk mempercepat pengentasan kemiskinan, menjadi salah satu kritik utama terhadap implementasi Dana Desa (Hermansah & Kusmana, 2020).

5.2 Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT-DD) dalam Perspektif Maqashid Syariah

Kebijakan Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT-DD) yang diimplementasikan selama pandemi COVID-19 merupakan salah satu contoh kebijakan fiskal yang dapat dikaji dari perspektif maqashid syariah. Dari perspektif yuridis, kebijakan ini menandakan bahwa pemerintah Indonesia telah mengimplementasikan keadilan serta amanat Pancasila dan UUD 1945 (Munajat, 2022). Sementara itu, menurut perspektif maqashid syariah, kebijakan dan implementasi BLT Dana Desa di Jawa Tengah telah sesuai dengan tujuan hukum Islam (maqashid ash-syariah), baik pada tingkat primer, sekunder, maupun tersier (Munajat, 2022).

BLT Dana Desa telah melindungi agama, jiwa, keturunan, akal, dan harta orang miskin dan rentan di Jawa Tengah akibat pandemi COVID-19 (Munajat, 2022). Namun, kebijakan ini juga mengganggu kegiatan-kegiatan yang memiliki manfaat lebih luas bagi masyarakat desa, seperti pembangunan jalan pertanian, jembatan, waduk, drainase, pengembangan pariwisata, pengembangan BUMDes, produk unggulan desa, penanganan dan pencegahan stunting, PAUD, dan Posyandu, yang juga memerlukan sumber daya keuangan yang substansial (Munajat, 2022).

Penelitian tentang dampak BLT Dana Desa terhadap pengentasan kemiskinan menggunakan metodologi benefit incidence analysis dan matching difference-in-differences menunjukkan bahwa BLT Dana Desa mengkompensasi kesalahan eksklusi yang timbul dari program jaring pengaman sosial lainnya, dan secara signifikan mempengaruhi kesejahteraan masyarakat di desa (Aulia, 2025). Program ini meningkatkan pengeluaran pangan bagi masyarakat miskin dan menurunkan probabilitas menjadi miskin, meskipun masih ditemukan bahwa kelompok kaya juga menerima program tersebut (Aulia, 2025).

6. Model Kolaborasi Ekonomi Islam Untuk Pembangunan Pedesaan

6.1 Model Ekonomi Syariah Terpadu di Desa

Penelitian tentang model kolaborasi ekonomi syariah dan dampak positifnya terhadap pengembangan desa miskin di Indonesia menunjukkan bahwa strategi pengembangan ekonomi yang dilakukan oleh Desa Gerdu mencakup tiga tahap, yaitu: (1) pendidikan dan kerja sama; (2) implementasi dan manajemen; serta (3) evaluasi dan perencanaan (Alam et al., 2022). Faktor pendorong internal di balik keberhasilan pengembangan desa terletak pada keaktifan pemimpin desa dalam mengimplementasikan ekonomi syariah (Alam et al., 2022). Adapun kerja sama dengan pihak eksternal, yaitu Lembaga Zakat Nasional, departemen pemerintah daerah terkait, dan institusi-institusi lain di sekitar desa, juga telah aktif membantu dalam pengembangannya (Alam et al., 2022).

Dampak positif bagi masyarakat mencakup peningkatan kesempatan kerja, pendapatan, kunjungan wisatawan, serta program desa wisata dan bahasa (Alam et al., 2022). Pengembangan ekonomi yang menggunakan konsep ekonomi syariah dapat meningkatkan desa tertinggal dan mengangkat spiritualitas dan moralitas masyarakat (Alam et al., 2022). Langkah-langkah pendidikan dan penerapan langsung konsep-konsep ini diperlukan untuk mengembangkan ekonomi pedesaan guna mengurangi kemiskinan, memajukan desa, dan mendorong kemandirian desa (Alam et al., 2022).

6.2 Pesantren sebagai Agen Pemberdayaan Ekonomi Pedesaan

Pesantren merupakan institusi pendidikan Islam yang memiliki peran unik sebagai agen pemberdayaan sosial-ekonomi di pedesaan. Pesantren berperan sebagai lembaga budaya yang menggunakan simbol-simbol budaya Jawa sebagai 'agen pembaruan' dengan memperkenalkan gagasan pembangunan pedesaan; sebagai pusat kegiatan belajar masyarakat; dan sebagai lembaga pendidikan Islam yang mengandalkan silabus kajian Islam sebagai dasar referensi pesantren tradisional (Widayanti & Muawanah, 2021). Pesantren Maslakul Huda di Kajen, Pati, Jawa Tengah, merupakan salah satu pesantren pertama di Indonesia yang melaksanakan kegiatan pemberdayaan sosial-ekonomi bagi masyarakat miskin di pedesaan sejak tahun 1970-an (Widayanti & Muawanah, 2021).

Proses pemberdayaan di pesantren dimulai dengan membangkitkan kesadaran kritis, menganalisis masalah sosial, mengidentifikasi sumber daya, dan membangun institusi sosial berbasis komunitas (Widayanti & Muawanah, 2021). Prinsip utama pemberdayaan adalah program pemberdayaan yang demokratis, partisipatif, dan berbasis kebutuhan masyarakat (Widayanti & Muawanah, 2021). Dalam konteks ini, pesantren mengambil lebih banyak peran sebagai fasilitator dan asisten bagi kelompok masyarakat, serta mendirikan institusi operasional yang dapat mendukung usaha masyarakat (Widayanti & Muawanah, 2021).

6.3 Panca Jiwa sebagai Modal Sosial Pembangunan Ekonomi Islam

Pendekatan Panca Jiwa dari Pondok Modern Gontor (keikhlasan, kesederhanaan, berdikari, ukhuwah Islamiyyah, dan jiwa bebas) merupakan contoh menarik tentang bagaimana nilai-nilai Islam dapat menjadi modal sosial dalam pembangunan ekonomi di daerah tertinggal (Syamsuri & Saputro, 2019). Penelitian menunjukkan bahwa wilayah studi memiliki potensi panca jiwa yang sangat kuat untuk menjadi strategi dalam pembangunan ekonomi guna memecahkan kemiskinan dan keterbelakangan yang selama ini menjadi masalah yang belum terselesaikan (Syamsuri & Saputro, 2019).

Dalam pandangan ekonomi Islam, program pemberdayaan ekonomi sangat sesuai dalam kerangka pembangunan ekonomi karena tujuannya adalah menciptakan kehidupan manusia yang aman dan sejahtera (Syamsuri & Saputro, 2019). Manusia yang dimaksud di sini berarti semua manusia, baik yang sehat maupun yang sakit, yang kuat maupun yang lemah, dan manusia sebagai individu maupun masyarakat (Syamsuri & Saputro, 2019). Pendekatan ini menekankan bahwa pembangunan ekonomi Islam harus bersifat inklusif dan tidak meninggalkan siapa pun di belakang.

7. Industrialisasi Pedesaan Dalam Perspektif Islam

7.1 Tren Industrialisasi Desa dan Dampaknya

Industrialisasi pedesaan merupakan fenomena yang semakin berkembang di Indonesia, dengan tujuan mendorong pertumbuhan di kawasan pedesaan termasuk sumber pendapatan, meningkatkan kesempatan kerja baru, meningkatkan produktivitas tenaga kerja dan usaha, mempererat hubungan fungsional antara sektor pertanian dan sektor bisnis, mengendalikan urbanisasi, dan mengurangi kemiskinan di kawasan pedesaan (Shahrin et al., 2023). Ketersediaan ruang sumber daya dan akses terhadap industrialisasi mendorong perkembangan pesat industrialisasi pedesaan (Shahrin et al., 2023).

Namun, industrialisasi pedesaan juga membawa dampak negatif terhadap keberlanjutan lingkungan. Penelitian di wilayah Jawa Timur menunjukkan bahwa tren industrialisasi di kawasan pedesaan memiliki dampak positif terhadap pertumbuhan ekonomi, tetapi telah mengubah struktur pedesaan dari desa agraris menjadi desa industri dan digital (Shahrin et al., 2023). Industrialisasi di kawasan pedesaan bertentangan dengan konsep keberlanjutan lingkungan, dan dari kajian maqashid syariah, industrialisasi desa memberikan manfaat dari perspektif hifdz an-nafs, hifdz al-aql, hifdz al-mal, dan hifdz al-bi'ah, namun dari sudut pandang hifdz ad-din dan hifdz an-nasl, tidak dapat dikategorikan sebagai mashlahah (Shahrin et al., 2023).

Dalam konteks ini, pendekatan ekonomi Islam menawarkan kerangka yang lebih seimbang dalam mengelola industrialisasi pedesaan. Dalam pembangunan, terutama di negara seperti Indonesia yang mayoritas penduduknya beragama Muslim, sangat penting untuk memperhatikan sisi maqashid syariah (Shahrin et al., 2023). Kawasan pedesaan, yang merupakan benteng Indonesia, merupakan pusat budaya dan memiliki sirkulasi ekonomi yang berbeda dari kondisi perkotaan, sehingga sangat penting untuk fokus pada dan menganalisis keberadaan industrialisasi desa dalam terang maqashid al-syariah (Shahrin et al., 2023).

7.2 Pariwisata Pedesaan Berbasis Syariah

Pariwisata pedesaan merupakan salah satu sektor yang dapat memberikan manfaat ekonomi bagi masyarakat desa sekaligus melestarikan nilai-nilai budaya dan lingkungan. Pengembangan pariwisata halal di pedesaan menawarkan peluang bagi perbankan syariah untuk berkontribusi dalam pembangunan ekonomi lokal (Ameraldo et al., 2019). Bank syariah dapat mengakomodasi kebutuhan dana untuk membiayai proyek pembangunan hotel dan layanan perhotelan Islam lainnya, sehingga perbankan syariah dapat berkontribusi pada sektor perhotelan Islam dalam pariwisata halal sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat lokal (Ameraldo et al., 2019).

Pengembangan ekowisata melalui BUMDes merupakan salah satu model yang menjanjikan dalam pembangunan ekonomi pedesaan. Pengembangan ekowisata melalui BUMDes menuju desa wisata dapat dicapai dengan memberdayakan masyarakat pedesaan dengan tujuan kesejahteraan masyarakat (Poniasih et al., 2022). Keberadaan BUMDes dapat diterima sebagai sarana peningkatan kesejahteraan, dan pengembangan pariwisata dapat diwujudkan melalui BUMDes berbasis komunitas lokal dengan partisipasi Kelompok Sadar Wisata (Pokdarwis) (Poniasih et al., 2022).

8. Inklusi Keuangan Islam Dan Pembangunan Pedesaan Berkelanjutan

8.1 Inklusi Keuangan Syariah sebagai Katalis Pembangunan

Inklusi keuangan merupakan prasyarat penting bagi pembangunan ekonomi pedesaan yang inklusif dan berkelanjutan. Inklusi keuangan dapat didefinisikan sebagai penyediaan akses terhadap berbagai layanan keuangan yang aman, nyaman, dan terjangkau bagi kelompok rentan, kelompok yang kurang beruntung, dan kelompok rentan lainnya, termasuk masyarakat berpenghasilan rendah, pedesaan, dan tidak terdokumentasi, yang telah dilayani atau dikecualikan dari sektor keuangan formal (Rokhlinasari & Widagdo, 2024). Dalam perspektif Islam, inklusi keuangan memiliki dimensi tambahan yang mencakup instrumen redistribusi seperti zakat, infaq, dan shadaqah yang dapat memperluas jangkauan layanan keuangan kepada masyarakat yang paling membutuhkan (Kamarni et al., 2022).

Penelitian tentang inklusi keuangan perbankan syariah bagi masyarakat berpenghasilan rendah di Sumatera Barat menunjukkan bahwa masyarakat berpenghasilan rendah di Sumatera Barat sudah familiar dengan perbankan syariah, namun banyak dari mereka yang belum memilih untuk memiliki rekening di perbankan syariah (Kamarni et al., 2022). Pandangan masyarakat terhadap bank syariah sangat tinggi, sebagaimana terlihat dari harapan masyarakat bahwa bank syariah memberikan rasa keadilan dan kenyamanan yang tinggi (Kamarni et al., 2022). Pemilihan rekening bank didasarkan pada kemudahan jangkauan dan lokasi, yang mengindikasikan perlunya perluasan jaringan perbankan syariah di kawasan pedesaan (Kamarni et al., 2022).

Literasi keuangan syariah merupakan komponen penting dalam mendorong inklusi keuangan di pedesaan. Penelitian tentang dampak literasi keuangan Islam terhadap kinerja bisnis dengan penekanan pada peran inklusi keuangan Islam menunjukkan bahwa literasi keuangan Islam merupakan variabel penting untuk meningkatkan inklusi keuangan Islam, dan keduanya memiliki pengaruh yang signifikan dalam mengembangkan sektor bisnis UMKM (Masrizal et al., 2024). Temuan ini menekankan pentingnya meningkatkan literasi keuangan syariah di kalangan masyarakat pedesaan sebagai prasyarat bagi inklusi keuangan yang efektif (Masrizal et al., 2024).

8.2 Fintech Syariah dan Transformasi Ekonomi Pedesaan

Perkembangan teknologi keuangan (fintech) syariah membuka peluang baru dalam mendorong inklusi keuangan dan pembangunan ekonomi pedesaan. Fintech mendorong inklusi keuangan, pertumbuhan ekonomi, dan pengembangan keuangan, dan secara teoritis, inklusi keuangan, pertumbuhan ekonomi, dan pengembangan keuangan merupakan tiga saluran utama melalui mana fintech dapat mempengaruhi kemiskinan (Nuryitmawan, 2023). Fintech juga dikatakan mengurangi kerentanan peta pedesaan terhadap kemiskinan dengan meningkatkan akses terhadap keuangan, menyebarkan informasi, mendorong koneksi sosial, dan mempromosikan e-commerce pedesaan (Nuryitmawan, 2023).

Penelitian tentang dampak fintech Islam terhadap pengentasan kemiskinan di Indonesia menggunakan model Ordinary Least Squares (OLS) menunjukkan bahwa intervensi fintech Islam menunjukkan janji dalam mengurangi kemiskinan sekaligus memperkuat sistem keuangan (Nuryitmawan, 2023). Hal ini menggarisbawahi peran penting infrastruktur keuangan dalam pengembangan kesejahteraan masyarakat (Nuryitmawan, 2023). Dibandingkan dengan pertumbuhan ekonomi semata, fintech Islam menunjukkan potensi untuk pembangunan sosial-ekonomi yang berkelanjutan, khususnya membantu perusahaan yang sesuai syariah yang mencari ekspansi (Nuryitmawan, 2023).

Konsep Basytama (Bank Syariah Kita Bersama) merupakan salah satu model inovatif yang bertujuan mengembangkan ekosistem keuangan Islam berbasis komunitas desa. Model konseptual Basytama berfokus pada aspek perbankan syariah, pemberdayaan, dan pendidikan di masyarakat pedesaan, dengan program-program seperti pengumpulan dan penyaluran dana, kerja sama dengan pemangku kepentingan di tingkat desa, pembukaan program pendampingan, dan penelitian potensi desa melalui Lembaga Basytama (Fauzi et al., 2021). Diharapkan bahwa peningkatan kompetensi dan taraf hidup masyarakat akan dicapai disertai dengan peningkatan kualitas literasi keuangan Islam di tingkat desa (Fauzi et al., 2021).

9. Peran Agama Islam Dalam Pembangunan Pedesaan

9.1 Religiusitas Islam dan Indeks Pembangunan Desa

Penelitian tentang peran agama dalam pembangunan pedesaan di Indonesia menggunakan Rural Islamic Religiosity Index yang dikembangkan dengan metode Alkire-Foster menunjukkan bahwa agama memberikan pengaruh yang positif dan signifikan terhadap pembangunan pedesaan secara luas, khususnya pada aspek ekonomi dan sosial pembangunan pedesaan (Irfan et al., 2023). Penelitian yang dilakukan di 802 desa di Provinsi Sumatera Barat menggunakan data dari Statistik Potensi Desa 2018 menunjukkan bahwa peningkatan Islamitas pedesaan signifikan dalam meningkatkan pembangunan Nagari di Sumatera Barat (Irfan et al., 2023).

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pembangunan pedesaan juga harus diarahkan pada penyediaan fasilitas dan infrastruktur untuk ibadah, pendidikan Islam, dan ekonomi Islam, serta peningkatan peran Islam dalam kehidupan sosial (Irfan et al., 2023). Tingkat Islamitas Nagari memiliki pengaruh positif dan sangat signifikan terhadap dimensi ekonomi pembangunan, pengaruh positif namun tidak signifikan terhadap dimensi sosial, dan pengaruh negatif dan signifikan terhadap pembangunan lingkungan (Irfan et al., 2023). Temuan ini mengindikasikan bahwa penguatan nilai-nilai Islam di pedesaan dapat menjadi katalis bagi pembangunan ekonomi yang lebih inklusif dan berkelanjutan (Irfan et al., 2023).

9.2 Pendidikan Ekonomi Islam di Pedesaan

Pendidikan ekonomi Islam merupakan komponen penting dalam membangun fondasi yang kuat bagi pembangunan ekonomi pedesaan berbasis syariah. Pengembangan pendidikan ekonomi dan keuangan Islam dilakukan berdasarkan masukan dari masyarakat yang disesuaikan dengan tuntutan pembangunan pedesaan untuk mengembangkan nilai-nilai ekonomi Islam dalam memecahkan berbagai masalah pembangunan pedesaan (Widyanata et al., 2023). Konsep ekonomi Islam yang tidak hanya tentang perbankan Islam, tetapi juga tentang keuangan mikro baik sosial maupun komersial, pengembangan zakat dan wakaf, serta pengembangan sektor ekonomi riil merupakan bagian dari kreativitas masyarakat yang dapat diimplementasikan di kawasan pedesaan (Widyanata et al., 2023).

Kegiatan pengabdian masyarakat tentang pendidikan dasar ekonomi dan keuangan Islam di Sekolah Menengah Atas Raudhatul Ulum Sakatiga, Ogan Ilir, Sumatera Selatan, menunjukkan bahwa pengetahuan dan minat remaja terhadap ekonomi dan keuangan Islam meningkat secara signifikan sehingga mereka dapat mempraktikkannya dalam berbagai kegiatan ekonomi sehari-hari mereka sambil menyampaikannya kepada orang lain, untuk menciptakan lingkungan ekonomi Islam yang sejahtera (Widyanata et al., 2023). Hal ini menunjukkan pentingnya pendidikan ekonomi Islam sejak dini sebagai investasi jangka panjang bagi pembangunan ekonomi pedesaan (Widyanata et al., 2023).

10. Tantangan Dan Prospek Ekonomi Islam Dalam Pembangunan Pedesaan

10.1 Tantangan Implementasi

Meskipun ekonomi Islam menawarkan berbagai instrumen dan mekanisme yang relevan untuk pembangunan pedesaan, implementasinya menghadapi berbagai tantangan. Salah satu tantangan utama adalah terbatasnya jumlah kantor bank syariah di pedesaan. Laporan Bank Indonesia menyatakan bahwa Indonesia memiliki 157 bank pedesaan syariah dibandingkan dengan 8.950 unit bank pedesaan konvensional, dan jumlah kantor bank syariah yang terbatas merupakan hambatan serius bagi usaha kecil dan mikro di daerah terpencil dan desa-desa kecil untuk mengakses keuangan Islam (Antonio, 2011).

Tantangan lain adalah rendahnya literasi keuangan syariah di kalangan masyarakat pedesaan. Berdasarkan survei dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK) pada tahun 2019, indeks literasi keuangan syariah masyarakat Indonesia hanya mencapai 8,93% (Fauzi et al., 2021). Rendahnya literasi keuangan syariah ini berdampak pada rendahnya tingkat adopsi produk dan layanan keuangan syariah di kalangan masyarakat pedesaan, yang pada gilirannya menghambat efektivitas instrumen ekonomi Islam dalam mendorong pembangunan pedesaan (Fauzi et al., 2021).

Dalam konteks lembaga keuangan mikro syariah, terdapat risiko mission drift atau pengabaian tujuan pengentasan kemiskinan akibat tekanan komersial. Penelitian menunjukkan bahwa keuangan mikro Islam belum berubah meskipun semakin banyak mengadopsi ukuran kinerja keuangan atau perbankan, namun ukuran dan usia institusi dapat mempengaruhi hasilnya di masa depan (Tamanni & Besar, 2019). Lembaga keuangan mikro yang lebih kecil mempertahankan tujuan yang tulus untuk melayani masyarakat miskin, namun seiring pertumbuhannya, mereka akan lebih cenderung menuju tujuan keberlanjutan (Tamanni & Besar, 2019).

Tantangan dalam pengelolaan BUMDes juga perlu mendapat perhatian serius. Berbagai penelitian menunjukkan bahwa banyak BUMDes yang belum berhasil meningkatkan perekonomian masyarakat pedesaan akibat tata kelola BUMDes yang belum optimal (Siahaan & Atlantika, 2023). Faktor-faktor yang mempengaruhi keputusan pemerintah desa dalam mengalokasikan Dana Desa melalui kegiatan BUMDes mencakup regulasi pemerintah pusat tentang penggunaan Dana Desa selama pandemi COVID-19 dan program pemerintah desa (Siahaan & Atlantika, 2023).

10.2 Prospek dan Rekomendasi

Terlepas dari berbagai tantangan tersebut, prospek ekonomi Islam dalam pembangunan pedesaan tetap sangat menjanjikan. Beberapa rekomendasi strategis dapat dirumuskan berdasarkan kajian literatur yang telah dilakukan.

Pertama, perlu adanya penguatan kelembagaan ekonomi Islam di pedesaan melalui pengembangan BUMDes berbasis syariah, koperasi syariah, dan BMT yang terintegrasi dengan program pembangunan desa secara keseluruhan. Efektivitas pengembangan kapasitas kelembagaan ekonomi lokal tidak hanya ditentukan oleh profesionalisme manajer, penentuan jenis usaha, keterlibatan masyarakat, dan sistem manajemen inovatif, tetapi juga dipengaruhi oleh integrasi program pengembangan kelembagaan ekonomi lokal dengan perencanaan pembangunan, kepemimpinan lokal yang visioner, dan sistem nilai yang mendukung (Akadun, 2022).

Kedua, perlu adanya peningkatan literasi keuangan syariah di kalangan masyarakat pedesaan melalui program pendidikan dan sosialisasi yang sistematis. Upaya sosialisasi sistem ekonomi Islam yang dapat menjangkau kawasan pedesaan diperlukan dengan memanfaatkan berbagai instrumen yang ada, dan bantuan dari akademisi diperlukan melalui program pengabdian masyarakat agar dapat diarahkan secara optimal (Widyanata et al., 2023).

Ketiga, perlu adanya integrasi antara instrumen keuangan sosial Islam (zakat, infaq, shadaqah, wakaf) dengan instrumen keuangan komersial syariah dalam mendukung pembangunan pedesaan. Ketika keduanya diintegrasikan dalam sebuah model, hasilnya menunjukkan pengurangan ketimpangan pendapatan yang signifikan, yang mengimplikasikan bahwa keuangan Islam terpadu lebih mampu, dibandingkan ketika keduanya terpisah, dalam membantu mengatasi masalah ketimpangan pendapatan di Indonesia (Widodo, 2019).

Keempat, perlu adanya pengembangan ekosistem digital keuangan syariah di pedesaan untuk mendorong inklusi keuangan yang lebih luas. Pengembangan ekosistem ekonomi digital pedesaan yang telah muncul seiring dengan meningkatnya penggunaan teknologi informasi telah mengembangkan kemampuan atau aktivitas kewirausahaan masyarakat pedesaan, meskipun masih ada masalah dengan regulasi, kolaborasi, dan infrastruktur yang perlu diatasi agar tidak menghambat pertumbuhan ekonomi digital (Akhmadi et al., 2023).

Kelima, perlu adanya penguatan peran pesantren dan organisasi Islam lainnya sebagai agen pemberdayaan ekonomi di pedesaan. Pesantren dan organisasi Islam memiliki modal sosial yang kuat dan jaringan yang luas di pedesaan, yang dapat dimanfaatkan untuk mendorong pembangunan ekonomi berbasis nilai-nilai Islam (Widayanti & Muawanah, 2021).

11. Kesimpulan

Ekonomi Islam memiliki peran yang sangat strategis dan komprehensif dalam pembangunan pedesaan. Melalui berbagai instrumen dan mekanisme yang ditawarkannya, mulai dari zakat, wakaf produktif, keuangan mikro syariah, koperasi syariah, perbankan syariah pedesaan, hingga BUMDes berbasis syariah, ekonomi Islam mampu memberikan solusi yang holistik terhadap berbagai permasalahan yang dihadapi masyarakat pedesaan, termasuk kemiskinan, pengangguran, ketimpangan, dan rendahnya akses terhadap layanan keuangan (Abidillah, 2022; Alam et al., 2022; Darsono & Darwanto, 2019; Sujana & Ridzal, 2023).

Kerangka maqashid syariah memberikan panduan yang komprehensif dalam perencanaan dan evaluasi pembangunan pedesaan, memastikan bahwa setiap kebijakan dan program pembangunan benar-benar memberikan manfaat yang optimal bagi masyarakat sesuai dengan tujuan-tujuan syariah (Priyadi & Pambekti, 2019; Shahrin et al., 2023). Integrasi antara keuangan sosial Islam (zakat, infaq, shadaqah, wakaf) dengan keuangan komersial syariah terbukti lebih efektif dalam mengatasi ketimpangan dan mendorong pembangunan ekonomi yang inklusif (Widodo, 2019).

Berbagai penelitian empiris menunjukkan bahwa implementasi model ekonomi syariah di pedesaan telah memberikan dampak positif yang nyata, termasuk peningkatan kesempatan kerja, pendapatan, dan kesejahteraan masyarakat (Alam et al., 2022; Islam, 2020; Prasetyo et al., 2018). Namun, berbagai tantangan masih perlu diatasi, termasuk terbatasnya jaringan lembaga keuangan syariah di pedesaan, rendahnya literasi keuangan syariah, dan lemahnya tata kelola kelembagaan ekonomi lokal (Antonio, 2011; Fauzi et al., 2021; Siahaan & Atlantika, 2023).

Ke depan, pengembangan ekonomi Islam di pedesaan memerlukan pendekatan yang terpadu dan kolaboratif, melibatkan berbagai pemangku kepentingan termasuk pemerintah, lembaga keuangan syariah, organisasi Islam, pesantren, dan masyarakat itu sendiri (Alam et al., 2022; Widayanti & Muawanah, 2021). Dengan komitmen yang kuat dari semua pihak dan dukungan kebijakan yang tepat, ekonomi Islam dapat menjadi pilar utama dalam mewujudkan pembangunan pedesaan yang inklusif, berkelanjutan, dan berkeadilan, sesuai dengan cita-cita Islam untuk mencapai falah (keselamatan dan kesejahteraan) di dunia dan akhirat (Priyadi & Pambekti, 2019; Syamsuri & Saputro, 2019).

Daftar Pustaka

Abidillah, A. F. (2022). Productive Waqf Model as an Alternative for Village-Owned Enterprises Business (BUMDs) Expansion. Ekonomika Syariah Journal of Economic Studies, 5(2), 55. https://doi.org/10.30983/es.v5i2.4826

Akadun, A. (2022). Local Economic Institutional Capacity Development (Comparative Study in Value Perspective). Jiapi Jurnal Ilmu Administrasi Dan Pemerintahan Indonesia, 3(2), 181–195. https://doi.org/10.33830/jiapi.v3i2.110

Akhmadi, M. H., Fuady, M. S., & Pribadi, Y. (2023). The Role of Village-Owned Enterprise in Fostering Financial Literacy and Digital Economy: Case Study in Yogyakarta, Indonesia. https://doi.org/10.4108/eai.10-10-2023.2342197

Alam, A., Ratnasari, R. T., Habibi, B., & Athief, F. H. N. (2022). A sharia economic collaboration model and its positive impact on developing of poor villages: A study in Indonesia. Public and Municipal Finance, 11(1), 101–112. https://doi.org/10.21511/pmf.11(1).2022.09

Ambarini, N. S. B., Yamani, M., & Andika, T. (2023). Institutional Strengthening of Village-Owned Enterprise Legal Entities as a Manifestation of Village Sustainable Development Goals. Jurnal Magister Hukum Udayana (Udayana Master Law Journal), 12(2), 222. https://doi.org/10.24843/jmhu.2023.v12.i02.p01

Ameraldo, F., Saiful, S., & Husaini, H. (2019). Islamic Banking Strategies In Rural Area: Developing Halal Tourism and Enhancing The Local Welfare. Ikonomika, 4(1), 109–136. https://doi.org/10.24042/febi.v4i1.4211

Antonio, M. S. (2011). Islamic Microfinance Initiatives to Enhance Small and Medium Enterprises in Indonesia: From Historical Overview to Contemporary Situation. Journal of Indonesian Islam, 5(2), 313. https://doi.org/10.15642/jiis.2011.5.2.313-334

Ariani, N. D., Yuyetta, E. N. A., & Hardiningsih, P. (2020). The Support of Sharia Rural Banks Financing on National Financial Inclusion. International Journal of Islamic Business and Economics (Ijibec), 4(1), 40–50. https://doi.org/10.28918/ijibec.v4i1.1980

Aryo, B., & Efendi, N. (2024). Integrated Community Development to Alleviate Poverty and Social Problems: Case Study of DesaBerdaya (Empowered Village) Rumah Zakat. International Journal of Social Science and Human Research, 07(10). https://doi.org/10.47191/ijsshr/v7-i10-92

Aulia, A. F. (2025). Does Village Direct Cash Assistance (BLT Dana Desa) Reduce Poverty? Evidence From the Village Fund Program in Indonesia. Review of Development Economics, 30(3), 2098–2119. https://doi.org/10.1111/rode.70094

Aziz, A. A. (2024). Optimization Strategy of Productive Zakat Funds as an Effort to Improve Mustahik Welfare (Case Study of Baznas of Papua Province). Journal of Social Research, 3(2). https://doi.org/10.55324/josr.v3i2.1964

Darsono, D., & Darwanto, D. (2019). Strengthening the MSME Through Institutional Cooperation Improvement Between MSME and Sharia Microfinance Institutions (SMFI). Jurnal Ilmiah Al-Syir'ah, 17(1), 65. https://doi.org/10.30984/jis.v17i1.809

Fajri, M. Z. N., Rofiqo, A., Rizqon, A. L., & R. H. (2023). The Impact of MSMEs Financing in Islamic Bank on Unemployment in Indonesia. Jurnal Ekonomi Syariah Teori Dan Terapan, 10(5), 443–454. https://doi.org/10.20473/vol10iss20235pp443-454

Fauzi, D. R., Shalihah, F. A., Hadi, P., & Jati, D. P. (2021). Basytama Concepts of Sharia Financial Literature Acceleration in Preparing Excellent Human Resources Based on Village Communities. Airlangga International Journal of Islamic Economics and Finance, 4(2), 143. https://doi.org/10.20473/aijief.v4i2.31701

Hermansah, T., & Kusmana, K. (2020). The Families Resilience Issue dealing with the Village Empowerment Program: Implication for Social Development. Jurnal Pemberdayaan Masyarakat Media Pemikiran Dan Dakwah Pembangunan, 4(2), 485–504. https://doi.org/10.14421/jpm.2020.042-10

Irfan, M., Beik, I. S., Juanda, B., & Mulatsih, S. (2023). Quantifying the Effect of Religion on Rural Development in Indonesia Using the Rural Islamic Religiosity Index: A Case Study in West Sumatera Province. International Journal of Sustainable Development and Planning, 18(10), 3169–3180. https://doi.org/10.18280/ijsdp.181018

Islam, Md. S. (2020). Role of Islamic microfinance in women's empowerment: evidence from Rural Development Scheme of Islami Bank Bangladesh Limited. Isra International Journal of Islamic Finance, 13(1), 26–45. https://doi.org/10.1108/ijif-11-2019-0174

Kamarni, N., Handra, H., & Anshori, M. (2022). The Financial Inclusion of Islamic Banking for Low-Income Communities: Case Study in West Sumatera. Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Islam (Journal of Islamic Economics and Business), 8(1), 32–53. https://doi.org/10.20473/jebis.v8i1.30449

Kurniawati, S. (2018). The Influence of Village Fund Towards Achievement of Society's Welfare at Wukirsari Village, Yogyakarta. Falah Jurnal Ekonomi Syariah, 3(1), 39–52. https://doi.org/10.22219/jes.v3i1.5833

Masrizal, M., Sukmana, R., & Trianto, B. (2024). The effect of Islamic financial literacy on business performance with emphasis on the role of Islamic financial inclusion: case study in Indonesia. Journal of Islamic Marketing, 16(1), 166–192. https://doi.org/10.1108/jima-07-2022-0197

Munajat, M. (2022). Policies and Implementation of Village Fund Direct Cash Assistance (BLT-DD) during the Covid-19 Pandemic in Central Java: Juridical and Maqasid ash-Shari'a Perspectives. Asy-Syir'ah Jurnal Ilmu Syari'ah Dan Hukum, 55(2), 367. https://doi.org/10.14421/ajish.v55i2.997

Nugroho, T. W. (2024). The Influence of Gender on the Performance of Village-Owned Enterprises in the Province of East Java, Indonesia. Habitat, 35(1), 1–7. https://doi.org/10.21776/ub.habitat.2024.035.1.1

Nuryitmawan, T. R. (2023). The Impact of Islamic Fintech on Poverty Alleviation in Indonesia: A Socio-Economic Implications. Airlangga Journal of Innovation Management, 4(2), 136–146. https://doi.org/10.20473/ajim.v4i2.49478

Poniasih, N. K., Rosalia, F., Muklis, M., & Maryanah, T. (2022). Through Village-Owned Business Agencies, Towards Tough Tourism Village. Cepalo, 6(1), 35–46. https://doi.org/10.25041/cepalo.v6no1.2582

Prasetyo, A., Effendi, J., & Nursyamsiah, T. (2018). The Effectiveness of Islamic Microfinance Distribution on Microbusiness Owner's Poverty Alleviation (Case Study: BMT Bina Masyarakat Purworejo). Afkaruna Indonesian Interdisciplinary Journal of Islamic Studies, 14(1). https://doi.org/10.18196/aiijis.2018.0078.1-26

Priyadi, U., & Pambekti, G. T. (2019). The Implementation Potential of Village Fund in Islamic Economic Perspective with The Instrument of Maqashid Syariah. https://doi.org/10.2991/iscogi-17.2019.43

Risfandy, T., & Pratiwi, D. I. (2022). The Performance of Indonesian Islamic Rural Banks during COVID-19 Outbreak: The Role of Diversification. Journal of Islamic Monetary Economics and Finance, 8(3), 455–470. https://doi.org/10.21098/jimf.v8i3.1564

Rizki, D., Athief, F. H. N., Agustina, R., & Putri, A. B. (2022). The Role of Sharia Ta'awun Cooperative in Empowering the Community Economy (Case Study of Sharia Ta'awun Cooperative Klaten Regency). Al-Iktisab Journal of Islamic Economic Law, 6(2), 227. https://doi.org/10.21111/al-iktisab.v6i2.8400

Rokhlinasari, S., & Widagdo, R. (2024). Relevance of Inclusive Finance with Sustainable Development Goals (SDGs) Perspective of Maqashid Sharia. International Journal of Current Science Research and Review, 07(03). https://doi.org/10.47191/ijcsrr/v7-i3-07

Saadah, C., Salsabila, A. Z. A., & Khalimah, D. (2024). Productive Zakat and Women's Empowerment for Inclusive Economy: Sharia Economic Law And Social Fiqh in Indonesia. Mu'amalah Jurnal Hukum Ekonomi Syariah, 3(1), 77–92. https://doi.org/10.32332/muamalah.v3i1.9248

Shahrin, A. A., Fawaid, Y., Masruroh, N., Umamah, L., & Hariyanto, A. F. D. (2023). The Village Industrialization and Civilization: A Critical Reading. Tsaqafah, 19(2), 429–462. https://doi.org/10.21111/tsaqafah.v19i2.9354

Siahaan, S., & Atlantika, Y. (2023). Analysis of Factors That Influence Village Government Decisions in Allocating Village Funds for Village-Owned Enterprises Activities in Bengkayang District. https://doi.org/10.4108/eai.5-11-2022.2326531

Suartini, S., & Syafrizal, S. (2021). Al-Ghazali on Social Welfare: In Search of its Relevance in the Context of Village Owned Enterprise. Al-Risalah Forum Kajian Hukum Dan Sosial Kemasyarakatan, 21(1), 83–95. https://doi.org/10.30631/al-risalah.v21i1.647

Sujana, I. W., & Ridzal, N. A. (2023). Empowerment of Sharia-Based Village Owned Enterprises (BUMDes). Room of Civil Society Development, 2(4), 144–152. https://doi.org/10.59110/rcsd.196

Syamsuri, S., & Saputro, Y. E. (2019). Panca Jiwa as Social Capital Approach: An Alternative Strategy for Islamic Economic Development. Share Jurnal Ekonomi Dan Keuangan Islam, 7(2), 180. https://doi.org/10.22373/share.v7i2.2668

Tamanni, L., & Besar, M. H. A. (2019). Profitability vs Poverty alleviation: has banking logic influences Islamic microfinance institutions? Asian Journal of Accounting Research, 4(2), 260–279. https://doi.org/10.1108/ajar-05-2019-0039

Uddin, M. N., Saad, N. Bt., Ismail, Y. B., & Nahar, L. (2024). Comparative Analysis of Microfinance Governance: Implications for Impact of Social Inequality and Poverty Reduction. https://doi.org/10.5772/intechopen.1004336

Village Development Initiative as an Alternative Strategy of Rural Poverty Reduction: An Evaluation of Village Fund Program in Indonesia. (2022). International Journal of Social Science and Human Research, 05(04). https://doi.org/10.47191/ijsshr/v5-i4-35

Widayanti, S., & Muawanah, S. (2021). Pesantren and Social Empowerment: A Study of its Implementation Process. Al-Qalam, 27(1), 25. https://doi.org/10.31969/alq.v27i1.943

Widodo, A. (2019). The Role of Integrated Islamic Commercial and Social Finance in Reducing Income Inequality in Indonesia. Journal of Islamic Monetary Economics and Finance, 5(2), 263–286. https://doi.org/10.21098/jimf.v5i2.1063

Widyanata, F., Suhel, Farla, W., Syathiri, A., & Marissa, F. (2023). Basic Islamic Economics and Finance Education among Youth at Raudhatul Ulum Senior High School Sakatiga Ogan Ilir, South Sumatera. International Journal of Community Service Learning, 7(2), 128–134. https://doi.org/10.23887/ijcsl.v7i2.53979

Zitouni, T., & Jedidia, K. B. (2022). Does Islamic microfinance contribute to economic empowerment in Tunisia?: a case study of Zitouna Tamkeen. Journal of Business and Socio-Economic Development, 2(1), 67–81. https://doi.org/10.1108/jbsed-10-2021-0143