00640 - Teori Pasar Perspektif Ekonomi Islam

AFANIN MEDIA UTAMA



Abstract
This article comprehensively examines market theory from the perspective of Islamic economics, covering philosophical foundations, market mechanisms, the role of government, and fundamental differences from conventional market theory. Islamic economics offers a fundamentally different paradigm from conventional economics: the market is not merely a technical mechanism, but a socio-moral institution that must operate within the framework of sharia values to realize justice and common welfare (al-mashlahah). The philosophical foundation of Islamic market theory is tauhid—belief in the oneness of Allah SWT—which determines how humans understand and carry out economic activities, including markets. The basic principles of Islamic markets—justice ('adl), honesty, prohibition of riba, risk sharing, and healthy competition—reflect the Islamic view that economic activity cannot be separated from moral and religious values. The development of the Islamic finance industry, including the Islamic capital market, sukuk market, and Islamic stock market, demonstrates that Islamic market principles can be implemented in the modern economic context. Empirical research supports the view that the development of the Islamic financial market contributes positively to economic growth in various Muslim countries. Ultimately, Islamic market theory offers a comprehensive and relevant alternative to conventional market theory, particularly in the context of the global financial crisis and increasing economic inequality.

Keywords: Islamic economics, Islamic market, tauhid, maqasid al-sharia, riba, market mechanism, Islamic finance

Abstrak
Artikel ini mengkaji secara komprehensif teori pasar dalam perspektif ekonomi Islam, mencakup landasan filosofis, mekanisme pasar, peran pemerintah, serta perbedaan mendasarnya dengan teori pasar konvensional. Ekonomi Islam menawarkan paradigma yang berbeda secara mendasar dari ekonomi konvensional: pasar bukan sekadar mekanisme teknis, melainkan sebuah institusi sosial-moral yang harus beroperasi dalam kerangka nilai-nilai syariah demi mewujudkan keadilan dan kemaslahatan bersama (al-mashlahah). Landasan filosofis teori pasar Islam adalah tauhid—keyakinan akan keesaan Allah SWT—yang menentukan bagaimana manusia memahami dan menjalankan aktivitas ekonomi, termasuk pasar. Prinsip-prinsip dasar pasar Islam—keadilan ('adl), kejujuran, larangan riba, berbagi risiko, dan persaingan sehat—mencerminkan pandangan Islam bahwa aktivitas ekonomi tidak dapat dipisahkan dari nilai-nilai moral dan agama. Perkembangan industri keuangan Islam, termasuk pasar modal Islam, pasar sukuk, dan pasar saham Islam, menunjukkan bahwa prinsip-prinsip pasar Islam dapat diimplementasikan dalam konteks ekonomi modern. Penelitian empiris mendukung pandangan bahwa perkembangan pasar keuangan Islam berkontribusi positif terhadap pertumbuhan ekonomi di berbagai negara Muslim. Pada akhirnya, teori pasar Islam menawarkan alternatif yang komprehensif dan relevan terhadap teori pasar konvensional, khususnya dalam konteks krisis keuangan global dan meningkatnya ketimpangan ekonomi.

Kata Kunci: Ekonomi Islam, pasar Islam, tauhid, maqasid al-syariah, riba, mekanisme pasar, keuangan Islam

1. Pendahuluan
Pasar merupakan salah satu institusi fundamental dalam setiap sistem ekonomi, baik konvensional maupun Islam. Dalam sistem ekonomi konvensional, pasar dipahami sebagai mekanisme netral yang mempertemukan penawaran dan permintaan untuk membentuk harga secara otonom, dengan tujuan utama memaksimalkan keuntungan (profit maximization) (Permana, 2019). Namun, perspektif ekonomi Islam menawarkan paradigma yang berbeda secara mendasar: pasar bukan sekadar mekanisme teknis, melainkan sebuah institusi yang harus beroperasi dalam kerangka nilai-nilai moral, etika, dan hukum syariah demi mewujudkan kemaslahatan bersama (al-mashlahah) (Permana, 2019).
Ekonomi Islam sebagai disiplin ilmu telah berkembang pesat sejak pertengahan abad ke-20, terutama didorong oleh kebangkitan intelektual Islam dan kebutuhan negara-negara Muslim untuk membangun sistem ekonomi yang sesuai dengan ajaran agama mereka (Zaman, 2019). Para ekonom Islam seperti Muhammad Baqir al-Sadr, Muhammad Abdul Mannan, dan Monzer Kahf telah memberikan kontribusi signifikan dalam membangun fondasi teoritis ekonomi Islam, termasuk teori pasar yang berlandaskan prinsip-prinsip syariah (Agus et al., 2023; Furqani, 2019). Artikel ini bertujuan untuk mengkaji secara komprehensif teori pasar dalam perspektif ekonomi Islam, mencakup landasan filosofis, mekanisme pasar, peran pemerintah, serta perbedaan mendasarnya dengan teori pasar konvensional.

2. Landasan Filosofis dan Epistemologis Teori Pasar Islam
2.1 Tauhid sebagai Fondasi Ekonomi Islam
Berbeda dengan ekonomi konvensional yang berlandaskan pada sekularisme dan rasionalitas instrumental, ekonomi Islam dibangun di atas fondasi tauhid—keyakinan akan keesaan Allah SWT (Hilmiyah et al., 2016, 2019). Tauhid bukan sekadar konsep teologis, melainkan sebuah paradigma epistemologis yang menentukan bagaimana manusia memahami realitas ekonomi, termasuk pasar. Dalam kerangka tauhidik, seluruh aktivitas ekonomi—termasuk transaksi pasar—dipandang sebagai bentuk ibadah dan pertanggungjawaban kepada Allah SWT (Hilmiyah et al., 2019).
Pendekatan tauhidik dalam ekonomi Islam menekankan keutuhan (wholeness) dalam memandang aktivitas ekonomi, bukan fragmentasi seperti dalam ekonomi neoklasik. Ekonomi Islam memandang aktivitas ekonomi sebagai ibadah, bukan sekadar kompetisi; mengutamakan solidaritas, bukan individualisme; dan menciptakan keadilan, bukan ketidakadilan (Hilmiyah et al., 2016). Hal ini secara fundamental membedakan teori pasar Islam dari teori pasar konvensional yang didasarkan pada asumsi homo economicus—manusia yang sepenuhnya egois dan rasional dalam pengertian sempit (Zaman, 2019).

2.2 Maqasid al-Syariah sebagai Tujuan Pasar Islam
Teori pasar dalam ekonomi Islam tidak dapat dipisahkan dari konsep maqasid al-syariah (tujuan-tujuan syariah), yang mencakup perlindungan terhadap agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta (Ullah, 2023). Dalam konteks pasar, maqasid al-syariah mengarahkan bahwa setiap transaksi dan mekanisme pasar harus berkontribusi pada kesejahteraan manusia secara holistik, bukan hanya memaksimalkan keuntungan material (Permana, 2019). Prinsip ini menjadi pembeda utama antara pasar Islam dan pasar konvensional: sementara pasar konvensional bertujuan memaksimalkan utilitas individual, pasar Islam bertujuan mewujudkan falah (keberuntungan dunia dan akhirat) dan maslahah (kemaslahatan umum) (Fauroni, 2019).
Para ulama ekonomi Islam klasik seperti al-Ghazali, Ibn Taimiyah, dan Ibn Khaldun telah merumuskan prinsip-prinsip pasar yang berlandaskan maqasid al-syariah jauh sebelum lahirnya ekonomi konvensional modern (Nordin, Ahmad, et al., 2022; Nordin, Samsuddin, et al., 2022). Al-Ghazali memperkenalkan teori tentang pembagian kerja dan evolusi moneter, Ibn Taimiyah merumuskan mekanisme penawaran dan permintaan dalam menentukan harga, sementara Ibn Khaldun mengembangkan konsep dasar ekonomi termasuk teori nilai yang ditentukan oleh penerimaan manusia (Nordin, Ahmad, et al., 2022). Pemikiran-pemikiran ini menjadi fondasi bagi teori pasar Islam kontemporer.

2.3 Perbedaan Paradigmatik dengan Ekonomi Konvensional
Ekonomi Islam dan ekonomi konvensional memiliki perbedaan paradigmatik yang mendasar dalam memandang pasar. Dalam ekonomi konvensional, tujuan utama pasar adalah memaksimalkan keuntungan (profit maximization) (Permana, 2019). Sebaliknya, dalam ekonomi Islam, pasar dibangun di atas prinsip-prinsip mulia seperti keadilan ('adl), kejujuran (amanah), keterbukaan, dan saling menguntungkan (Permana, 2019). Ekonomi Islam mengakui pentingnya mekanisme pasar untuk mengalokasikan sumber daya secara efisien, namun menolak kebebasan pasar yang absolut karena dapat menimbulkan eksploitasi dan ketidakadilan (Latif, 2019).
Kritik terhadap ekonomi konvensional dari perspektif Islam berfokus pada beberapa aspek: pertama, teori ekonomi Barat dibangun di atas asumsi yang tidak realistis dan bertentangan dengan pandangan Islam tentang sifat manusia (Zaman, 2019); kedua, sistem kapitalisme pasar bebas telah terbukti menciptakan ketidakadilan ekonomi yang mendalam (Muhit et al., 2023); ketiga, ekonomi konvensional mengabaikan dimensi moral dan spiritual dalam aktivitas ekonomi (Ullah, 2023). Sebagaimana dikemukakan oleh al-Jarhi, ekonomi Islam menawarkan agenda reformasi yang kredibel terhadap ortodoksi neoklasik maupun sistem kapitalisme pasar (Al-Jarhi, 2019).

3. Konsep Pasar dalam Ekonomi Islam
3.1 Definisi dan Hakikat Pasar Islam
Dalam perspektif ekonomi Islam, pasar didefinisikan sebagai institusi sosial-ekonomi tempat bertemunya penjual dan pembeli untuk melakukan transaksi pertukaran barang dan jasa berdasarkan prinsip-prinsip syariah (Permana, 2019). Pasar dalam Islam bukan sekadar mekanisme harga, melainkan sebuah institusi yang tertanam dalam nilai-nilai moral dan etika Islam (Ali et al., 2015). Pasar Islam harus memenuhi beberapa karakteristik fundamental: bebas dari riba (bunga), gharar (ketidakpastian berlebihan), maysir (perjudian), dan praktik-praktik eksploitatif lainnya (Hassan & Lewis, 2014).
Konsep pasar dalam Islam memiliki akar historis yang panjang. Sejak masa Nabi Muhammad SAW, pasar telah diatur oleh prinsip-prinsip syariah yang menjamin keadilan bagi semua pihak (Nordin, Samsuddin, et al., 2022). Nabi SAW sendiri telah menciptakan berbagai institusi ekonomi termasuk sistem pasar yang adil, baitul mal, dan hisbah (pengawas pasar) (Nordin, Ahmad, et al., 2022). Pemikiran ekonomi Islam klasik, sebagaimana dikembangkan oleh para ulama seperti Abu Yusuf, al-Mawardi, al-Ghazali, Ibn Taimiyah, dan Ibn Khaldun, telah membahas secara sistematis tentang mekanisme pasar, penentuan harga, dan peran pemerintah dalam pasar (Nordin, Samsuddin, et al., 2022).

3.2 Prinsip-Prinsip Dasar Pasar Islam
Pasar dalam perspektif ekonomi Islam dibangun di atas beberapa prinsip dasar yang membedakannya dari pasar konvensional.
Pertama, Prinsip Keadilan ('Adl). Keadilan merupakan salah satu pilar terpenting dalam ekonomi Islam dan menjadi pembeda utama antara ekonomi Islam dan ekonomi konvensional (Uddin, 2019). Dalam konteks pasar, keadilan berarti bahwa setiap transaksi harus memberikan manfaat yang adil bagi semua pihak yang terlibat, tanpa ada pihak yang dirugikan atau dieksploitasi (Permana, 2019). Al-Qur'an menyebutkan keadilan sebagai tujuan global yang harus dicapai dalam harmoni sempurna (Muhit et al., 2023).
Kedua, Prinsip Kejujuran dan Transparansi. Pasar Islam mensyaratkan kejujuran dan transparansi dalam setiap transaksi. Informasi asimetris yang merugikan salah satu pihak tidak diperbolehkan dalam pasar Islam (Abdurraheem & Abdulkadir, 2022). Prinsip ini sejalan dengan larangan gharar (ketidakpastian berlebihan) dalam syariah, yang bertujuan melindungi semua pihak dari kerugian akibat informasi yang tidak lengkap atau menyesatkan (Hassan & Lewis, 2014).
Ketiga, Prinsip Larangan Riba. Salah satu karakteristik paling mendasar dari pasar Islam adalah larangan riba (bunga) (Kobiyh & Amri, 2023). Larangan riba ini bukan sekadar aturan teknis, melainkan mencerminkan pandangan Islam bahwa uang adalah alat pertukaran, bukan komoditas yang dapat diperdagangkan untuk menghasilkan keuntungan tanpa risiko (Fotouh, 2024). Dalam sistem pasar Islam, keuntungan harus diperoleh melalui partisipasi nyata dalam aktivitas ekonomi produktif, bukan melalui peminjaman uang dengan bunga tetap (Fotouh, 2024).
Keempat, Prinsip Berbagi Risiko. Berbeda dengan sistem konvensional yang memisahkan antara pemberi pinjaman dan peminjam melalui bunga tetap, pasar Islam menekankan prinsip berbagi risiko (risk sharing) (Abdurraheem & Abdulkadir, 2022). Prinsip ini tercermin dalam berbagai instrumen keuangan Islam seperti mudharabah (bagi hasil) dan musyarakah (kemitraan), di mana keuntungan dan kerugian dibagi secara proporsional antara semua pihak (Hassan & Lewis, 2014).
Kelima, Prinsip Persaingan Sehat. Islam mengakui pentingnya persaingan pasar untuk mencapai efisiensi ekonomi, namun persaingan tersebut harus dibatasi oleh aturan-aturan Islam dan nilai-nilai etika yang bersumber dari syariah (Latif, 2019). Persaingan dalam Islam bukan untuk mengeliminasi pihak lain, melainkan untuk meningkatkan kualitas dan profesionalisme demi kepentingan bersama (Hilmiyah et al., 2019).

4. Mekanisme Pasar dalam Perspektif Islam
4.1 Penawaran dan Permintaan dalam Islam
Mekanisme penawaran dan permintaan dalam ekonomi Islam memiliki kesamaan dengan ekonomi konvensional dalam hal teknis, namun berbeda secara fundamental dalam hal nilai dan motivasi yang mendasarinya (Arnoldy & Mariyanti, 2021). Dalam ekonomi konvensional, penawaran dan permintaan didorong semata-mata oleh kepentingan pribadi dan maksimalisasi utilitas. Sebaliknya, dalam ekonomi Islam, penawaran dan permintaan dibatasi oleh norma-norma Islam dan nilai-nilai moral yang menjadi faktor penentu perilaku individu dan masyarakat dalam aktivitas ekonomi (Arnoldy & Mariyanti, 2021).
Dalam perspektif Islam, permintaan tidak hanya didasarkan pada keinginan (wants) yang tidak terbatas, melainkan dibatasi oleh kebutuhan (needs) yang sesuai dengan panduan syariah (Arnoldy & Mariyanti, 2021). Konsumsi barang-barang yang diharamkan tidak diperbolehkan, sehingga permintaan terhadap barang-barang tersebut secara otomatis tereliminasi dari pasar Islam (Hattab & al-Morsi, 2013). Sebaliknya, penawaran barang dan jasa yang halal dan bermanfaat didorong oleh nilai-nilai Islam tentang kerja keras, kejujuran, dan tanggung jawab sosial (Permana, 2019).
Ibn Taimiyah, salah satu ulama ekonomi Islam terbesar, telah merumuskan teori penawaran dan permintaan yang komprehensif jauh sebelum Adam Smith (Nordin, Ahmad, et al., 2022). Menurut Ibn Taimiyah, harga ditentukan oleh kekuatan penawaran dan permintaan di pasar, dan intervensi pemerintah dalam penetapan harga hanya dibenarkan dalam kondisi-kondisi tertentu yang mengancam keadilan pasar (Permana, 2019). Pemikiran Ibn Taimiyah ini menjadi salah satu fondasi penting bagi teori pasar Islam kontemporer.

4.2 Pembentukan Harga dalam Pasar Islam
Pembentukan harga dalam pasar Islam merupakan salah satu aspek yang paling banyak dibahas dalam literatur ekonomi Islam. Secara prinsip, Islam mengakui bahwa harga yang adil (thaman al-mithl atau si'r al-'adl) adalah harga yang terbentuk melalui mekanisme pasar yang bebas dan kompetitif, tanpa adanya manipulasi, monopoli, atau praktik-praktik tidak adil lainnya (Permana, 2019). Namun, berbeda dengan ekonomi konvensional yang menyerahkan sepenuhnya pembentukan harga kepada mekanisme pasar, ekonomi Islam memberikan ruang bagi intervensi pemerintah ketika mekanisme pasar gagal menghasilkan harga yang adil (Permana, 2019).
Dalam terminologi ekonomi mikro Islam, harga yang adil adalah harga yang mencerminkan nilai sebenarnya dari suatu barang atau jasa, tanpa adanya unsur eksploitasi atau ketidakadilan (Permana, 2019). Konsep ini berbeda dari konsep harga ekuilibrium dalam ekonomi konvensional yang semata-mata ditentukan oleh perpotongan kurva penawaran dan permintaan tanpa mempertimbangkan aspek keadilan (Fotouh, 2023). Dalam ekonomi Islam, efisiensi pasar dan keadilan distribusi merupakan dua tujuan yang harus dicapai secara bersamaan (Fotouh, 2023).
Monzer Kahf, salah satu ekonom Islam terkemuka, berpendapat bahwa struktur pasar yang ideal dalam Islam adalah pasar yang menggunakan persaingan bebas dengan akses terbuka untuk masuk dan keluar pasar, kebebasan memilih teknologi, dan informasi pasar yang dijamin oleh pemerintah (Agus et al., 2023). Namun, Kahf juga mengakui bahwa struktur pasar yang didominasi oleh kapitalis cenderung membuat keputusan yang merugikan kelompok pekerja, sehingga diperlukan regulasi yang memadai (Agus et al., 2023).

4.3 Mekanisme Harga dan Nilai Waktu Uang
Salah satu perbedaan mendasar antara pasar Islam dan pasar konvensional terletak pada konsep nilai waktu uang. Dalam ekonomi konvensional, bunga (interest) digunakan sebagai mekanisme untuk mengalokasikan modal moneter secara efisien berdasarkan nilai waktu uang (Fotouh, 2024). Sebaliknya, dalam ekonomi Islam, bunga dilarang karena dianggap sebagai riba yang tidak adil dan eksploitatif (Fotouh, 2024).
Sebagai alternatif terhadap bunga, ekonomi Islam mengembangkan mekanisme alokasi modal yang berbasis pada nilai ekonomi waktu (economic value of time), yaitu keuntungan yang diperoleh dari partisipasi nyata dalam aktivitas ekonomi produktif (Supriyanto, 2016). Konsep rate of profit (tingkat keuntungan) dalam perbankan Islam didasarkan pada prinsip nilai ekonomi waktu ini, di mana keuntungan diperoleh dari transaksi riil di sektor barang dan jasa, bukan dari peminjaman uang semata (Supriyanto, 2016). Penelitian menunjukkan bahwa penggunaan konsep rate of profit ini dapat menciptakan stabilitas dalam pasar keuangan Islam karena tidak terpengaruh oleh fluktuasi suku bunga pasar (Supriyanto, 2016).

5. Peran Pemerintah dalam Pasar Islam
5.1 Konsep Hisbah: Pengawasan Pasar dalam Islam
Salah satu institusi paling khas dalam sistem pasar Islam adalah hisbah—lembaga pengawas pasar yang bertugas memastikan bahwa semua transaksi pasar berjalan sesuai dengan prinsip-prinsip syariah (Irkhami, 2018). Konsep hisbah mencerminkan pandangan Islam bahwa pasar tidak dapat dibiarkan beroperasi tanpa pengawasan, karena kecenderungan manusia untuk berbuat curang dan tidak adil (Nordin, Samsuddin, et al., 2022). Dalam konteks modern, fungsi hisbah dapat dianalogikan dengan lembaga regulasi pasar yang memiliki kewenangan untuk mengawasi, mengatur, dan menindak pelanggaran dalam pasar (Shah, 2019).
Peran pemerintah dalam pasar Islam tidak terbatas pada fungsi pengawasan semata. Pemerintah dalam sistem ekonomi Islam juga berperan sebagai perencana, pengawas, produsen, dan konsumen dalam aktivitas pasar (Muhit et al., 2023). Namun, berbeda dengan sistem sosialis yang memberikan kontrol penuh kepada negara, ekonomi Islam mempertahankan mekanisme pasar sebagai instrumen utama alokasi sumber daya, dengan pemerintah berperan sebagai penjaga keadilan dan kemaslahatan umum (Muhit et al., 2023).

5.2 Intervensi Pasar dalam Islam
Intervensi pemerintah dalam pasar merupakan salah satu aspek yang membedakan ekonomi Islam dari ekonomi liberal. Dalam ekonomi Islam, intervensi pasar untuk tujuan stabilisasi harga menjadi keunggulan, bahkan keharusan, ketika harga di pasar berubah akibat faktor-faktor yang tidak wajar (Permana, 2019). Intervensi ini dibenarkan oleh syariah sebagai langkah untuk mewujudkan keadilan bagi semua pihak dalam pasar (Permana, 2019).
Namun, intervensi pemerintah dalam pasar Islam harus memenuhi beberapa syarat: pertama, intervensi harus dilakukan hanya ketika mekanisme pasar gagal menghasilkan harga yang adil; kedua, intervensi harus bertujuan untuk mewujudkan kemaslahatan umum, bukan kepentingan kelompok tertentu; ketiga, intervensi harus dilakukan dengan cara yang tidak merusak mekanisme pasar secara keseluruhan (Permana, 2019). Prinsip-prinsip ini mencerminkan keseimbangan yang dicari oleh ekonomi Islam antara kebebasan pasar dan keadilan sosial.
Teori regulasi keuangan Islam, sebagaimana dirumuskan oleh Kahf, mengidentifikasi tiga perspektif dalam proses regulasi: tujuan regulasi pasar dalam Islam, kriteria untuk meregulasi industri, dan alat-alat untuk meregulasi sistem ekonomi Islam (Shah, 2019). Badan regulasi keuangan Islam diharapkan dapat menghilangkan ketidaksempurnaan pasar dalam semua jenisnya, memastikan keseimbangan sistem regulasi, dan melindungi keamanan aset (Shah, 2019).

5.3 Distribusi Kekayaan dan Keadilan Pasar
Salah satu kritik utama ekonomi Islam terhadap sistem pasar konvensional adalah kecenderungannya untuk mengkonsentrasikan kekayaan di tangan segelintir orang (Muhit et al., 2023). Dalam perspektif Islam, distribusi kekayaan yang adil merupakan salah satu tujuan utama sistem ekonomi, dan pasar harus dirancang sedemikian rupa untuk mendukung distribusi yang adil ini (Muhit et al., 2023). Al-Qur'an secara tegas melarang penumpukan kekayaan di tangan segelintir orang dan mewajibkan sirkulasi kekayaan di antara seluruh lapisan masyarakat (Ullah, 2023).
Untuk mewujudkan distribusi kekayaan yang adil, ekonomi Islam memiliki dua jenis mekanisme distribusi: mekanisme ekonomi (melalui pasar) dan mekanisme non-ekonomi (melalui zakat, infak, sedekah, dan wakaf) (Muhit et al., 2023). Zakat, sebagai salah satu pilar Islam, memainkan peran penting dalam redistribusi kekayaan dari kelompok kaya kepada kelompok miskin, sehingga membantu mengurangi ketimpangan yang mungkin dihasilkan oleh mekanisme pasar (Abdullahi, 2019). Penelitian menunjukkan bahwa zakat memiliki dampak positif terhadap konsumsi melalui kecenderungan marginal konsumsi penerima zakat yang tinggi, karena mereka menggunakan dana zakat untuk memenuhi kebutuhan dasar (Abdullahi, 2019).

6. Pasar Keuangan Islam
6.1 Pasar Modal Islam
Pasar modal Islam merupakan salah satu komponen terpenting dari sistem keuangan Islam modern. Pasar modal Islam beroperasi berdasarkan prinsip-prinsip syariah yang melarang riba, gharar, dan maysir, serta mewajibkan bahwa semua instrumen investasi terkait dengan aktivitas ekonomi riil yang halal (Atas et al., 2020). Penelitian empiris menunjukkan bahwa pasar modal Islam berkontribusi positif terhadap pertumbuhan ekonomi melalui pembentukan modal dan peningkatan efisiensi alokasi modal (Atas et al., 2020).
Di Malaysia, pasar modal Islam telah berkembang menjadi salah satu yang paling maju di dunia, dengan kerangka regulasi yang menggabungkan hukum korporasi dari tradisi common law dengan prinsip-prinsip syariah (Chen, 2016). Perkembangan pasar modal Islam Malaysia mencerminkan interaksi kompleks antara hukum, ekonomi politik, dan pengaruh sosiokultural yang telah membentuk regulasi pasar modal Islam yang unik (Chen, 2016). Studi empiris menunjukkan bahwa dalam jangka panjang, pasar modal Islam berkontribusi pada perekonomian Malaysia melalui pembentukan modal dan efisiensi modal sebagai saluran transmisi pertumbuhan (Atas et al., 2020).

6.2 Pasar Sukuk
Sukuk (obligasi syariah) merupakan instrumen pasar modal Islam yang paling berkembang pesat dalam beberapa dekade terakhir. Berbeda dengan obligasi konvensional yang berbasis bunga, sukuk merupakan sertifikat kepemilikan atas aset riil yang memberikan keuntungan berdasarkan bagi hasil atau sewa (Ledhem & Mékidiche, 2021). Penelitian empiris di Asia Tenggara menunjukkan bahwa peningkatan penerbitan sukuk di pasar modal Islam berkontribusi positif terhadap pertumbuhan ekonomi, mencerminkan peran penting pasar modal Islam sebagai kontributor aktif terhadap pertumbuhan ekonomi (Ledhem & Mékidiche, 2021).
Studi yang dilakukan di sembilan negara (Brunei, Indonesia, Yordania, Kuwait, Malaysia, Nigeria, Arab Saudi, Pakistan, dan Turki) menemukan bahwa terdapat hubungan kointegrasi jangka panjang antara perkembangan pasar sukuk dan pertumbuhan ekonomi (Yıldırım et al., 2020). Satu unit peningkatan volume sukuk meningkatkan pertumbuhan sebesar 0,5%, sementara peningkatan densitas sukuk meningkatkan pertumbuhan sebesar 1,7% (Yıldırım et al., 2020). Temuan ini mendukung teori supply-leading yang menyatakan bahwa perkembangan pasar keuangan mendorong pertumbuhan ekonomi.
Di Indonesia dan Malaysia, terdapat hubungan kausalitas dua arah antara perkembangan pasar saham Islam dan perkembangan pasar sukuk (Muharam et al., 2019). Keterbukaan perdagangan (trade openness) juga terbukti memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap perkembangan pasar sukuk serta pertumbuhan ekonomi di Malaysia (Muharam et al., 2019). Temuan-temuan ini menunjukkan bahwa pasar keuangan Islam, termasuk pasar sukuk, memainkan peran penting dalam mendorong pertumbuhan ekonomi di negara-negara Muslim.

6.3 Pasar Saham Islam
Pasar saham Islam merupakan komponen penting lainnya dari sistem keuangan Islam. Berbeda dengan pasar saham konvensional yang tidak membatasi jenis saham yang dapat diperdagangkan, pasar saham Islam hanya memperbolehkan perdagangan saham perusahaan yang bergerak dalam bidang usaha yang halal dan memenuhi kriteria syariah (Indarwati & Widarjono, 2021). Indeks saham Islam seperti Jakarta Islamic Index (JII) dan Dow Jones Islamic Market Index (DJIM) telah dikembangkan untuk memfasilitasi investasi yang sesuai syariah (Agustiani et al., 2020).
Penelitian empiris menunjukkan bahwa pasar saham Islam memiliki karakteristik yang berbeda dari pasar saham konvensional dalam hal responsivitas terhadap variabel makroekonomi (Indarwati & Widarjono, 2021). Pasar saham Islam di Indonesia terbukti lebih responsif terhadap perubahan indikator makroekonomi dibandingkan pasar saham konvensional, karena pasar saham Islam menunjukkan tingkat risiko yang lebih tinggi akibat volatilitas yang lebih besar (Indarwati & Widarjono, 2021). Temuan ini memiliki implikasi penting bagi pembuat kebijakan dalam merancang regulasi yang tepat untuk meminimalkan dampak negatif ketidakstabilan variabel makroekonomi.

7. Pemikiran Ekonom Islam Klasik tentang Pasar
7.1 Ibn Khaldun dan Teori Pasar
Ibn Khaldun (1332–1406 M) merupakan salah satu pemikir ekonomi Islam terbesar yang telah memberikan kontribusi monumental bagi teori pasar. Dalam karyanya Muqaddimah, Ibn Khaldun membahas secara mendalam tentang penawaran, permintaan, mekanisme pasar, penentuan harga, struktur pasar, teori diferensial upah, dan peran pemerintah (Uddin, 2019). Pemikiran Ibn Khaldun tentang pasar sangat relevan bahkan untuk konteks ekonomi modern, karena ia memahami pasar sebagai institusi sosial yang dipengaruhi oleh berbagai faktor ekonomi, sosial, dan politik (Uddin, 2019).
Ibn Khaldun menekankan pentingnya keadilan (al-'adl) sebagai salah satu pilar terpenting dalam ekonomi Islam yang membedakannya dari ekonomi konvensional (Uddin, 2019). Dalam konteks pasar, keadilan berarti bahwa distribusi keuntungan investasi harus dilakukan secara adil, dan struktur pasar harus dirancang untuk melindungi kepentingan semua pihak, termasuk investor kecil (Uddin, 2019). Pemikiran Ibn Khaldun tentang keadilan pasar ini menjadi salah satu fondasi penting bagi teori pasar Islam kontemporer.

7.2 Al-Ghazali dan Etika Pasar
Al-Ghazali (1058–1111 M) memberikan kontribusi penting bagi pemahaman tentang etika pasar dalam Islam. Al-Ghazali memperkenalkan teori tentang pembagian kerja dan evolusi moneter, serta menekankan pentingnya nilai-nilai moral dalam setiap transaksi pasar (Nordin, Ahmad, et al., 2022). Menurut al-Ghazali, pasar yang ideal adalah pasar yang beroperasi berdasarkan prinsip-prinsip kejujuran, keadilan, dan tanggung jawab sosial, bukan semata-mata berdasarkan kepentingan pribadi (Nordin, Samsuddin, et al., 2022).
Al-Ghazali juga membahas tentang fungsi uang dalam perekonomian dan bahaya spekulasi serta penimbunan (ihtikar) yang dapat merusak mekanisme pasar (Nordin, Ahmad, et al., 2022). Pemikirannya tentang larangan penimbunan dan spekulasi mencerminkan pandangan Islam bahwa pasar harus berfungsi untuk melayani kebutuhan masyarakat, bukan untuk kepentingan segelintir spekulan (Nordin, Samsuddin, et al., 2022).

7.3 Ibn Taimiyah dan Mekanisme Harga
Ibn Taimiyah (1263–1328 M) memberikan kontribusi yang sangat signifikan bagi teori harga dalam ekonomi Islam. Ia merumuskan teori mekanisme penawaran dan permintaan yang komprehensif, termasuk analisis tentang faktor-faktor yang memengaruhi harga di pasar (Nordin, Ahmad, et al., 2022). Ibn Taimiyah berpendapat bahwa harga yang adil adalah harga yang terbentuk melalui mekanisme pasar yang bebas dan kompetitif, tanpa adanya manipulasi atau monopoli (Permana, 2019).
Namun, Ibn Taimiyah juga mengakui bahwa dalam kondisi-kondisi tertentu—seperti monopoli, penimbunan, atau bencana alam—pemerintah berhak dan bahkan wajib melakukan intervensi untuk menstabilkan harga demi kepentingan masyarakat (Permana, 2019). Pandangan Ibn Taimiyah ini mencerminkan keseimbangan yang dicari oleh ekonomi Islam antara kebebasan pasar dan keadilan sosial, dan menjadi salah satu referensi utama dalam diskusi tentang intervensi pasar dalam ekonomi Islam kontemporer.

8. Perbedaan Mendasar antara Pasar Islam dan Pasar Konvensional
8.1 Dimensi Moral dan Etika
Perbedaan paling mendasar antara pasar Islam dan pasar konvensional terletak pada dimensi moral dan etika. Dalam ekonomi konvensional, pasar dipandang sebagai institusi yang netral secara moral, di mana setiap individu bebas mengejar kepentingannya sendiri tanpa batasan moral (Permana, 2019). Sebaliknya, dalam ekonomi Islam, pasar adalah institusi yang sarat dengan nilai-nilai moral dan etika, di mana setiap transaksi harus memenuhi standar moral yang ditetapkan oleh syariah (Kobiyh & Amri, 2023).
Keuangan Islam, sebagai manifestasi dari sistem pasar Islam, dibangun di atas prinsip-prinsip etika bisnis yang mencakup integritas, keadilan, berbagi risiko, dan kesejahteraan masyarakat (Kobiyh & Amri, 2023). Setiap produk keuangan Islam harus memenuhi hukum syariah dan mendapatkan sertifikasi fatwa dari ulama yang kompeten (Kobiyh & Amri, 2023). Hal ini mencerminkan pandangan Islam bahwa aktivitas ekonomi tidak dapat dipisahkan dari nilai-nilai agama dan moral.

8.2 Tujuan dan Motivasi Ekonomi
Perbedaan lain yang signifikan antara pasar Islam dan pasar konvensional terletak pada tujuan dan motivasi ekonomi. Dalam ekonomi konvensional, tujuan utama pelaku pasar adalah memaksimalkan keuntungan (profit maximization) atau utilitas (utility maximization) (Permana, 2019). Sebaliknya, dalam ekonomi Islam, tujuan ekonomi yang lebih tinggi adalah mewujudkan falah (keberuntungan dunia dan akhirat) dan maslahah (kemaslahatan umum), yang mencakup dimensi material maupun spiritual (Fauroni, 2019).
Motivasi ekonomi dalam Islam tidak hanya didasarkan pada kepentingan pribadi (self-interest), tetapi juga pada tanggung jawab sosial dan kewajiban agama (Ullah, 2023). Konsep homo islamicus dalam ekonomi Islam berbeda dari homo economicus dalam ekonomi konvensional: manusia dalam Islam dipandang sebagai makhluk yang memiliki dimensi spiritual dan sosial, bukan sekadar makhluk ekonomi yang egois (Zaman, 2019). Perbedaan dalam konsepsi tentang sifat manusia ini memiliki implikasi yang mendalam bagi teori pasar Islam.

8.3 Struktur dan Regulasi Pasar
Dalam hal struktur dan regulasi pasar, ekonomi Islam menekankan pentingnya persaingan sempurna (perfect competition) sebagai kondisi ideal pasar (Latif, 2019). Namun, berbeda dari ekonomi konvensional yang menganggap persaingan sempurna sebagai kondisi yang terjadi secara alami melalui mekanisme pasar, ekonomi Islam berpandangan bahwa persaingan sempurna harus diciptakan melalui penerapan hukum-hukum Islam dalam operasi pasar (Ayub & Khan, 2021). Dalam ekonomi Islam, hukum-hukum Islam akan membuat pasar menjadi kompetitif sempurna, yang berarti pasar akan self-clearing (Ayub & Khan, 2021).
Regulasi pasar dalam Islam tidak hanya bertujuan untuk mencegah kegagalan pasar (market failure) dalam pengertian teknis, tetapi juga untuk memastikan bahwa pasar beroperasi sesuai dengan nilai-nilai moral Islam (Shah, 2019). Badan regulasi keuangan Islam diharapkan dapat menghilangkan ketidaksempurnaan pasar, memastikan keselamatan aset, dan mempromosikan nilai-nilai moral Islam dalam pasar (Shah, 2019). Hal ini mencerminkan pandangan Islam bahwa regulasi pasar adalah bagian integral dari sistem ekonomi Islam, bukan sekadar koreksi terhadap kegagalan pasar.

9. Pasar Islam dalam Konteks Ekonomi Global
9.1 Perkembangan Industri Keuangan Islam
Industri keuangan Islam telah berkembang pesat sejak didirikan secara formal pada tahun 1970-an, dengan total aset mencapai US$2,2 triliun dan tingkat pertumbuhan yang melampaui keuangan konvensional (Hassan, 2019). Perkembangan ini mencerminkan meningkatnya permintaan terhadap produk dan layanan keuangan yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah di seluruh dunia (Bing & He, 2019). Keuangan Islam telah membuktikan ketahanannya selama krisis keuangan global 2008, yang semakin meningkatkan daya tariknya sebagai alternatif terhadap sistem keuangan konvensional (Bing & He, 2019).
Di negara-negara GCC (Gulf Cooperation Council), penelitian empiris menunjukkan bahwa perkembangan keuangan Islam, tata kelola pemerintah, dan pertumbuhan penduduk memberikan kontribusi signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi (Risyad & Mawardi, 2023). Aspek infrastruktur di negara-negara GCC didukung oleh instrumen pasar uang, khususnya pasar sukuk, sementara aspek kesejahteraan didukung oleh pasar asuransi syariah (takaful) yang canggih dan modern (Risyad & Mawardi, 2023). Temuan ini menunjukkan bahwa sistem pasar Islam memiliki potensi besar untuk mendorong pertumbuhan ekonomi di negara-negara Muslim.

9.2 Tantangan dan Peluang Pasar Islam
Meskipun telah berkembang pesat, pasar Islam masih menghadapi berbagai tantangan. Salah satu tantangan utama adalah kesenjangan antara teori dan praktik: secara hukum (legal form), kontrak-kontrak keuangan Islam telah sesuai dengan teori, namun substansi ekonominya tidak jauh berbeda dari produk konvensional (Hanif, 2016). Hal ini menunjukkan bahwa masih diperlukan upaya lebih lanjut untuk memastikan bahwa praktik pasar Islam benar-benar mencerminkan nilai-nilai dan prinsip-prinsip yang mendasarinya.
Tantangan lain yang dihadapi pasar Islam adalah kurangnya standardisasi, terbatasnya platform perdagangan yang memadai, dan kurangnya kerangka hukum yang komprehensif (Uddin, 2019). Untuk mengatasi tantangan-tantangan ini, diperlukan pengembangan institusi-institusi pasar Islam yang kuat, termasuk lembaga regulasi, lembaga rating syariah, dan platform perdagangan yang sesuai dengan prinsip-prinsip Islam (Uddin, 2019).
Di sisi lain, pasar Islam juga memiliki peluang yang sangat besar. Dengan populasi Muslim yang mencapai sekitar 1,6 miliar orang di seluruh dunia (Hassan & Lewis, 2014), dan meningkatnya kesadaran tentang keuangan syariah, permintaan terhadap produk dan layanan pasar Islam diperkirakan akan terus meningkat. Selain itu, prinsip-prinsip etika dan keadilan yang mendasari pasar Islam semakin relevan dalam konteks krisis keuangan global dan meningkatnya ketimpangan ekonomi (Kobiyh & Amri, 2023).

9.3 Integrasi Pasar Modal Islam
Integrasi pasar modal Islam di tingkat regional dan global merupakan salah satu isu penting dalam perkembangan pasar Islam kontemporer. Penelitian di lima negara ASEAN menunjukkan bahwa tingkat integrasi pasar modal Islam yang berbeda antara Indonesia dan Malaysia menghasilkan informasi asimetris yang negatif (Qizam, 2021). Integrasi pasar modal Islam yang paling kuat antara Indonesia dan Malaysia terbukti mengurangi informasi asimetris secara lebih konsisten dibandingkan portofolio dua negara lainnya (Qizam, 2021).
Temuan ini mengkonfirmasi interaksi antara teori portofolio modern, hipotesis pasar efisien (Efficient Market Hypothesis), teori kontrak, dan teori ekonomi umum dalam konteks pasar modal Islam (Qizam, 2021). Integrasi pasar modal Islam yang lebih kuat diharapkan dapat meningkatkan efisiensi harga dan efisiensi ekonomi secara keseluruhan, yang pada akhirnya akan mendorong pertumbuhan ekonomi di negara-negara Muslim (Qizam, 2021).

10. Reformasi Ekonomi Islam dan Teori Pasar
10.1 Kritik terhadap Ekonomi Neoklasik
Para ekonom Islam telah mengajukan kritik yang komprehensif terhadap ekonomi neoklasik dan teori pasar yang mendasarinya. Al-Jarhi berpendapat bahwa ekonomi neoklasik menciptakan dunia di mana ekuilibrium dan market clearing bersifat abadi, stabilitas terjamin, dan regulasi tidak relevan—sebuah dunia yang jauh dari realitas (Al-Jarhi, 2019). Sejarah kapitalisme pasar telah menunjukkan bahwa ekuilibrium adalah mitos, stabilitas jarang terjadi, dan keadilan tidak ada (Al-Jarhi, 2019).
Zaman mengkritik teori perilaku manusia dalam ekonomi konvensional yang diwakili oleh homo economicus—gagasan bahwa keserakahan jangka pendek adalah "rasional" (Zaman, 2019). Teori ini dipertahankan meskipun ada bukti empiris yang berlimpah yang menentangnya, karena melayani kepentingan ideologis kelas kapitalis yang kaya dan berkuasa (Zaman, 2019). Ekonomi Islam menawarkan alternatif yang lebih realistis dan manusiawi, berdasarkan ajaran Islam tentang kerja sama, kemurahan hati, dan tanggung jawab sosial (Zaman, 2019).

10.2 Agenda Reformasi Ekonomi Islam
Ekonomi Islam menawarkan agenda reformasi yang komprehensif terhadap teori dan sistem ekonomi konvensional. Al-Jarhi mengusulkan pendekatan baru terhadap ekonomi Islam yang bertujuan untuk merombak mikroekonomi secara mendasar, dengan mengembangkan model pasar yang lebih realistis dan sesuai dengan realitas ekonomi (Al-Jarhi, 2019). Dalam model ini, perusahaan yang mencari harga (price-searching firm) menetapkan harga tetapi bersedia mendengarkan pelanggan dan bernegosiasi, menghasilkan disekuilibrium mengambang (floating disequilibrium) yang lebih mencerminkan realitas pasar (Al-Jarhi, 2019).
Nienhaus berpendapat bahwa ekonomi Islam dapat mengambil manfaat dari inovasi dalam mikroekonomi, khususnya dari ekonomi perilaku (behavioral economics) dan ekonomi eksperimental, yang memberikan wawasan baru tentang perilaku manusia yang lebih realistis (Nienhaus, 2019). Namun, ia juga mengingatkan bahwa agenda reformasi makroekonomi memiliki relevansi yang terbatas bagi ekonomi Islam selama pangsa pasar keuangan Islam masih relatif rendah di sebagian besar negara Muslim (Nienhaus, 2019).

11. Kesimpulan
Teori pasar dalam perspektif ekonomi Islam menawarkan paradigma yang berbeda secara fundamental dari teori pasar konvensional. Pasar dalam Islam bukan sekadar mekanisme teknis untuk mengalokasikan sumber daya, melainkan sebuah institusi sosial-moral yang harus beroperasi dalam kerangka nilai-nilai syariah demi mewujudkan keadilan dan kemaslahatan bagi seluruh umat manusia (Hassan & Lewis, 2014; Permana, 2019). Landasan filosofis teori pasar Islam adalah tauhid—keyakinan akan keesaan Allah SWT—yang menentukan bagaimana manusia memahami dan menjalankan aktivitas ekonomi, termasuk pasar (Hilmiyah et al., 2016, 2019).
Prinsip-prinsip dasar pasar Islam—keadilan, kejujuran, larangan riba, berbagi risiko, dan persaingan sehat—mencerminkan pandangan Islam bahwa aktivitas ekonomi tidak dapat dipisahkan dari nilai-nilai moral dan agama (Hassan & Lewis, 2014; Latif, 2019; Permana, 2019). Mekanisme pasar Islam, termasuk pembentukan harga dan alokasi sumber daya, diakui sebagai instrumen yang efisien, namun harus diawasi dan diregulasi oleh pemerintah untuk memastikan bahwa hasilnya adil dan sesuai dengan maqasid al-syariah (Permana, 2019; Shah, 2019).
Perkembangan industri keuangan Islam, termasuk pasar modal Islam, pasar sukuk, dan pasar saham Islam, menunjukkan bahwa prinsip-prinsip pasar Islam dapat diimplementasikan dalam konteks ekonomi modern (Atas et al., 2020; Ledhem & Mékidiche, 2021; Muharam et al., 2019). Penelitian empiris mendukung pandangan bahwa perkembangan pasar keuangan Islam berkontribusi positif terhadap pertumbuhan ekonomi di berbagai negara Muslim (Grassa & Gazdar, 2014; Ledhem & Mékidiche, 2021; Yıldırım et al., 2020). Namun, masih terdapat kesenjangan antara teori dan praktik yang perlu diatasi melalui reformasi institusional dan pengembangan sumber daya manusia yang kompeten di bidang ekonomi Islam (Hanif, 2016; Mubarak & Mahfudz, 2023).
Pada akhirnya, teori pasar Islam menawarkan alternatif yang komprehensif dan relevan terhadap teori pasar konvensional, khususnya dalam konteks krisis keuangan global dan meningkatnya ketimpangan ekonomi. Dengan menggabungkan efisiensi mekanisme pasar dengan nilai-nilai keadilan dan moral Islam, teori pasar Islam berpotensi untuk mewujudkan sistem ekonomi yang lebih adil, stabil, dan berkelanjutan bagi seluruh umat manusia (Akan, 2020; Al-Jarhi, 2019; Ullah, 2023).

Daftar Pustaka
Abdullahi, S. I. (2019). Zakah as tool for social cause marketing and corporate charity: a conceptual study. Journal of Islamic Marketing, 10(1), 191–207. https://doi.org/10.1108/jima-03-2017-0025
Abdurraheem, A. A., & Abdulkadir, R. I. (2022). Perception study on the effects of interest-free financing of Islamic banking on information asymmetry among entrepreneurs: Evidence from Nigeria. International Journal of Islamic Business, 7(1), 1–15. https://doi.org/10.32890/ijib2022.7.1.1
Agus, N., Meriyati, & Nugraha, S. L. (2023). Comparative study of contemporary Islamic economic thoughts Muhammad Abdul Mannan and Monzer Kahf. Malia (Terakreditasi), 14(2), 297–308. https://doi.org/10.35891/ml.v14i2.3864
Agustiani, M., Kusnendi, K., & Wulandari, N. S. (2020). Analysis of the relationship coincident economic, a leading economics and regional index againts the Jakarta Islamic Index. Review of Islamic Economics and Finance, 3(1), 1–16. https://doi.org/10.17509/rief.v3i1.26057
Akan, T. (2020). Understanding the sustainability of Islamic economics versus neo-classical and Keynesian models (hlm. 23–52). https://doi.org/10.26650/b/ss10.2020.017.02
Al-Jarhi, M. (2019). Islamic economics: An agenda for intellectual and institutional reform. Journal of King Abdulaziz University-Islamic Economics, 32(2), 99–108. https://doi.org/10.4197/islec.32-2.7
Ali, Md. A., Rahman, M. K., Rahman, M., Albaity, M., & Jalil, M. A. (2015). A review of the critical factors affecting Islamic market mechanisms in Malaysia. Journal of Islamic Marketing, 6(2), 250–267. https://doi.org/10.1108/jima-05-2014-0039
Arnoldy, A., & Mariyanti, T. (2021). Implementation of Tawhidi String Relations (TSR) in demand, supply, elasticity, and market equilibrium. Indonesian Journal of Business Accounting and Management, 4(02), 8–15. https://doi.org/10.36406/ijbam.v4i02.556
Atas, K., Benar, E., Malaysia, R., Gani, Ibrahim, M., Bahari, Z., Hamiza, A., & Aziz, A. (2020). The impact of Islamic capital market on Malaysian real economy. Jurnal Ekonomi Malaysia, 54(2). https://doi.org/10.17576/jem-2020-5402-8
Ayub, M., & Khan, M. F. (2021). Evolving monetary economics in Islamic perspective. Journal of Islamic Monetary Economics and Finance, 7(2), 317–340. https://doi.org/10.21098/jimf.v7i2.1372
Bing, D. J., & He, M. (2019). A reconnaissance of the research on Islamic finance in China. Comsats Journal of Islamic Finance, 4(2), 21–28. https://doi.org/10.26652/cjif.4201922
Chen, V. (2016). Law and society in the evolution of Malaysia's Islamic capital market regulation. Asian Journal of Law and Society, 4(1), 133–156. https://doi.org/10.1017/als.2016.20
Fauroni, R. L. (2019). The Islamic economics studies as the driving force of economic stability based on Indonesian characteristic: Epistemology perspective. International Journal of Islamic Business and Economics (IJIBEC), 3(2), 104–116. https://doi.org/10.28918/ijibec.v3i2.1901
Fotouh, N. A. A. A. W. A. (2023). Pareto optimality: Is it valid as a criterion for judging social efficiency in an Islamic economy. Economics and Finance, 11(2), 4–15. https://doi.org/10.51586/2754-6209.2023.11.2.4.15
Fotouh, N. A. A. A. W. A. (2024). An alternative mechanism to interest proposed to achieve efficient monetary capital allocation in the Islamic economy. European Journal of Theoretical and Applied Sciences, 2(1), 789–799. https://doi.org/10.59324/ejtas.2024.2(1).70
Furqani, H. (2019). What is Islamic economics? The view of Muhammad Baqir al-Sadr. Jurnal Ekonomi & Keuangan Islam, 5(2), 63–71. https://doi.org/10.20885/jeki.vol5.iss2.art3
Grassa, R., & Gazdar, K. (2014). Financial development and economic growth in GCC countries. International Journal of Social Economics, 41(6), 493–514. https://doi.org/10.1108/ijse-12-2012-0232
Hanif, M. (2016). Economic substance or legal form: An evaluation of Islamic finance practice. International Journal of Islamic and Middle Eastern Finance and Management, 9(2), 277–295. https://doi.org/10.1108/imefm-07-2014-0078
Hassan, M. K. (2019). Islamic business research. Thunderbird International Business Review, 61(5), 655–657. https://doi.org/10.1002/tie.22070
Hassan, M. K., & Lewis, M. K. (2014). Islam, the economy and economic life. https://doi.org/10.4337/9781783479825.00005
Hattab, K., & al-Morsi, M. (2013). The relationship between Islamic economics and western economics. المجلة العربية للإدارة, 33(1), 251–262. https://doi.org/10.21608/aja.2013.19846
Hilmiyah, N., Possumah, B. T., & Shafiai, M. H. M. (2016). Tawhidic based economic system: A preliminary conception. Al-Iqtishad Journal of Islamic Economics, 9(1), 107–124. https://doi.org/10.15408/aiq.v9i1.3481
Hilmiyah, N., Possumah, B. T., & Shafiai, M. H. M. (2019). Tawhid and shariah economics: Positioning tauhid as philosophical foundation of shariah economics. Al-Falah Journal of Islamic Economics, 4(2), 145. https://doi.org/10.29240/alfalah.v4i2.890
Indarwati, S., & Widarjono, A. (2021). The determinant of Indonesian stock returns' volatility: Evidence from Islamic and conventional stock market. Shirkah Journal of Economics and Business, 6(3), 277–296. https://doi.org/10.22515/shirkah.v6i3.431
Irkhami, N. (2018). Political Islam and the global economy. Epistemé Jurnal Pengembangan Ilmu Keislaman, 13(2), 407–432. https://doi.org/10.21274/epis.2018.13.2.433-459
Kobiyh, M., & Amri, A. E. (2023). Inefficiency of financial markets and paths to the development of a modern financial theory. Financial Markets Institutions and Risks, 7(2), 95–100. https://doi.org/10.21272/fmir.7(2).95-100.2023
Latif, S. D. H. (2019). Halal conception and other factors affecting income distribution in Islam. International Journal of Islamic Economics and Finance Studies. https://doi.org/10.25272/ijisef.542534
Ledhem, M. A., & Mékidiche, M. (2021). Islamic securities (ṣukūk) and economic growth: New empirical investigation from Southeast Asia using non-parametric analysis of MCMC panel quantile regression. Islamic Economic Studies, 29(2), 119–138. https://doi.org/10.1108/ies-06-2021-0020
Mubarak, J., & Mahfudz, S. (2023). Best practice review: Enhancing the quality of shariah economist scholars. IJOEL, 1(1), 1–10. https://doi.org/10.23917/ijoel.v1i1.3433
Muharam, H., Anwar, R. J., & Robiyanto, R. (2019). Islamic stock market and sukuk market development, economic growth, and trade openness (the case of Indonesia and Malaysia). Verslas Teorija ir Praktika, 20(0), 196–207. https://doi.org/10.3846/btp.2019.19
Muhit, M., Mariana, R., & Athoillah, M. A. (2023). Distributive justice perspective of sharia economic law in Indonesia. Apollo Journal of Tourism and Business, 1(3), 97–103. https://doi.org/10.58905/apollo.v1i3.58
Nienhaus, V. (2019). The reform agenda of mainstream economics: Importance, relevance, and obstacles for Islamic economics. Journal of King Abdulaziz University-Islamic Economics, 32(2), 89–97. https://doi.org/10.4197/islec.32-2.6
Nordin, N., Ahmad, A. A., Razif, N. F. M., Haron, M. S. bin, & Samsuddin, N. A. A. (2022). Towards an Islamic business model in Malaysia: Why and how? International Journal of Academic Research in Business and Social Sciences, 12(10). https://doi.org/10.6007/ijarbss/v12-i10/15292
Nordin, N., Samsuddin, N. A. A., Embong, R., Ahmad, A. A., Usop, R., Ismail, S. K., & Ismail, S. (2022). Developing business model based on Islamic classical economic thoughts. Academic Journal of Interdisciplinary Studies, 11(4), 150. https://doi.org/10.36941/ajis-2022-0105
Permana, Y. (2019). Market, market mechanism and price levels in Islamic microeconomics perspective. International Journal of Nusantara Islam, 7(2), 167–175. https://doi.org/10.15575/ijni.v7i2.5804
Qizam, I. (2021). Islamic capital market integration and asymmetric information: A study in the five ASEAN countries from the post-global financial crisis. Verslas Teorija ir Praktika, 22(1), 121–132. https://doi.org/10.3846/btp.2021.12832
Risyad, M. H., & Mawardi, I. (2023). Determinants of economic growth in Gulf Cooperation Council (GCC) countries. Jurnal Ekonomi Syariah Teori dan Terapan, 10(2), 123–133. https://doi.org/10.20473/vol10iss20232pp123-133
Shah, P. Q. (2019). A critical appraisal of theory of Islamic financial regulation. Comsats Journal of Islamic Finance, 4(2), 1–20. https://doi.org/10.26652/cjif.4201921
Supriyanto, T. (2016). The role of the rate of profit concept in creating Islamic financial market stability. https://doi.org/10.2991/gcbme-16.2016.22
Uddin, M. B. (2019). Ibn Khaldun's economic thought: A role model for sukuk market. Journal of Ibn Haldun Studies Ibn Haldun University, 4(2), 213–231. https://doi.org/10.36657/ihcd.2019.61
Ullah, A. (2023). Philosophical foundations of economics – A comparative study of Islamic economics, capitalism and Marxism. International Journal of Islamic Economics and Finance Research, 6(2), 1–18. https://doi.org/10.53840/ijiefer99
Yıldırım, S., Yıldırım, D. Ç., & Diboglu, P. (2020). Does sukuk market development promote economic growth? PSU Research Review, 4(3), 209–218. https://doi.org/10.1108/prr-03-2020-0011
Zaman, A. (2019). Launching a revolution, based on Islamic foundations. Journal of King Abdulaziz University-Islamic Economics, 32(2), 77–88. https://doi.org/10.4197/islec.32-2.5

Tidak ada komentar:

Posting Komentar