00634 - Tantangan dalam Pasar Modal Syariah Indonesia: Analisis Komprehensif

AFANIN MEDIA UTAMA



Abstrak
Pasar modal syariah merupakan komponen penting dalam sistem keuangan syariah yang berfungsi sebagai intermediasi sirkulasi modal. Meskipun telah berkembang sejak 1997, pasar modal syariah Indonesia masih menghadapi berbagai tantangan struktural, regulatoris, dan sosial yang menghambat pertumbuhan optimalnya. Artikel ini menganalisis secara komprehensif berbagai tantangan tersebut, meliputi rendahnya kesadaran korporasi, keterbatasan dukungan pemerintah dan insentif fiskal, basis pelaku pasar yang masih rasional, rendahnya literasi, keterbatasan infrastruktur, permasalahan traceability dana, kelemahan penegakan regulasi, kompleksitas akad dan dokumen hukum syariah, hingga ancaman dari perkembangan teknologi keuangan dan integrasi ASEAN. Pendekatan yang digunakan adalah analisis kualitatif-deskriptif berbasis kajian literatur. Temuan menunjukkan bahwa berbagai tantangan tersebut bersifat multidimensional dan saling berkaitan, sehingga memerlukan pendekatan holistik dan terkoordinasi dari seluruh pemangku kepentingan untuk dapat diatasi secara efektif dan berkelanjutan.

Kata kunci: pasar modal syariah, sukuk, literasi keuangan syariah, regulasi, infrastruktur keuangan

Abstract
The Islamic capital market is an essential component of the Islamic financial system, functioning as an intermediary for capital circulation. Despite its development since 1997, Indonesia's Islamic capital market continues to face various structural, regulatory, and social challenges that hinder its optimal growth. This article comprehensively analyzes these challenges, including low corporate awareness, limited government support and fiscal incentives, a predominantly rational market participant base, low financial literacy, infrastructure limitations, fund traceability issues, weak regulatory enforcement, complexity of sharia contracts and legal documentation, and threats from fintech development and ASEAN integration. A qualitative-descriptive approach based on literature review is employed. The findings indicate that these challenges are multidimensional and interrelated, requiring a holistic and coordinated approach from all stakeholders to be addressed effectively and sustainably.

Keywords: Islamic capital market, sukuk, Islamic financial literacy, regulation, financial infrastructure

1. Pendahuluan
Pasar modal syariah merupakan salah satu komponen penting dalam sistem keuangan syariah yang berfungsi sebagai intermediasi sirkulasi modal (Pamuji & Supandi, 2021). Secara umum, pasar modal syariah mencakup penerbitan saham syariah, obligasi syariah atau sukuk, dan reksa dana syariah, yang dalam praktiknya mengacu pada prinsip-prinsip syariah yang operasionalnya secara umum sejalan dengan konsep Islam dalam pemerataan dan peningkatan kemakmuran (Pamuji & Supandi, 2021). Pasar modal syariah bukanlah suatu sistem yang terpisah dari sistem pasar modal secara keseluruhan; secara umum kegiatan pasar modal syariah tidak memiliki perbedaan dengan pasar modal konvensional, namun terdapat beberapa karakteristik khusus, yaitu bahwa produk dan mekanisme transaksi tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip syariah (Berutu, 2022).
Sejak tahun 1997, pasar modal syariah Indonesia terus tumbuh dan berkembang yang ditandai dengan semakin banyaknya produk syariah, terbitnya regulasi terkait pasar modal syariah, dan semakin bertambahnya masyarakat yang mengenal dan peduli pasar modal syariah (Suhendar, 2019). Meskipun demikian, perkembangan ini masih dihadapkan pada berbagai tantangan struktural, regulatoris, dan sosial yang menghambat pertumbuhan optimal industri ini. Artikel ini berupaya menganalisis secara komprehensif berbagai tantangan yang dihadapi pasar modal syariah Indonesia, mulai dari rendahnya kesadaran korporasi, keterbatasan dukungan pemerintah, basis pelaku pasar yang masih rasional, rendahnya literasi, keterbatasan infrastruktur, hingga ancaman dari perkembangan teknologi keuangan dan integrasi ASEAN.

2. Rendahnya Kesadaran Perusahaan dan Partisipasi Emiten
Salah satu tantangan mendasar yang dihadapi pasar modal syariah Indonesia adalah rendahnya kesadaran perusahaan untuk berpartisipasi sebagai emiten di pasar modal syariah, yang pada gilirannya menurunkan realisasi penyerapan modal. Pasar modal memiliki peran penting bagi perekonomian suatu negara karena menjalankan dua fungsi utama: sebagai sarana bagi pendanaan usaha atau sebagai sarana bagi perusahaan untuk mendapatkan dana dari masyarakat pemodal (investor), serta sebagai sarana bagi masyarakat untuk berinvestasi pada instrumen keuangan (Berutu, 2022). Namun, potensi ini belum sepenuhnya dimanfaatkan oleh perusahaan-perusahaan di Indonesia dalam konteks syariah.
Perspektif emiten bahwa proses penerbitan instrumen pasar modal syariah lebih rumit karena adanya tambahan dokumen hukum terkait akad menjadi salah satu faktor penghambat utama (Haidar, 2015). Penerbitan sukuk, misalnya, melibatkan berbagai persyaratan tambahan yang tidak dijumpai dalam penerbitan obligasi konvensional, termasuk keharusan adanya aset atau kegiatan usaha yang mendasari penerbitan sukuk yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah (Fathurrahman, 2017). Selain itu, penerbitan obligasi juga menimbulkan berbagai biaya yang meliputi biaya hukum, biaya penjamin emisi, dan peringkat kredit, yang menjadi tantangan khusus bagi emiten (Khurria, 2023).
Kondisi ini diperparah oleh fakta bahwa opportunity cost penerbitan obligasi syariah lebih kecil daripada penerbitan sukuk, sehingga banyak perusahaan yang lebih memilih instrumen konvensional (Fathurrahman, 2017). Ditinjau dari faktor internal, terdapat beberapa faktor yang memberikan pengaruh besar bagi emiten sukuk, yaitu adanya kelebihan likuiditas pasar, cost of fund, serta faktor ketersediaan informasi mengenai pasar modal syariah (Fathurrahman, 2017). Ketika informasi mengenai pasar modal syariah masih terbatas dan biaya penerbitan instrumen syariah relatif lebih tinggi dibandingkan instrumen konvensional, maka rasionalitas ekonomi mendorong perusahaan untuk memilih jalur konvensional.
Lebih jauh, belum adanya inisiatif bursa untuk melakukan screening dan sharia pronouncement pada perusahaan yang tercatat di bursa menjadi hambatan signifikan. Selama ini proses screening dilaksanakan atas inisiatif perusahaan sendiri (Totok, 2023), sehingga tidak ada dorongan sistemik bagi perusahaan untuk secara aktif mengidentifikasi dan memenuhi kriteria syariah. Dalam konteks ini, emiten dan perusahaan publik yang secara jelas menyatakan dalam anggaran dasarnya bahwa kegiatan usaha tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip syariah merupakan salah satu kriteria utama untuk dapat dikategorikan sebagai emiten syariah (Totok, 2023).

3. Keterbatasan Dukungan Pemerintah dan Insentif Fiskal
Belum optimalnya dukungan pemerintah pada sukuk korporasi terkait biaya pendaftaran dalam penerbitan dan insentif fiskal merupakan tantangan yang sangat krusial. Berdasarkan data statistik, market share produk syariah, khususnya nilai sukuk dan reksa dana syariah, masih berada pada kisaran 5% dibandingkan dengan total produk konvensional dan syariah (Suhendar, 2019). Dalam rangka mempercepat pertumbuhan dan meningkatkan porsi produk pasar modal syariah, perlu adanya stimulus atas produk syariah tersebut (Suhendar, 2019).
Peraturan OJK Nomor 15/POJK.04/2015 sebenarnya telah mengarah kepada upaya mengupayakan insentif untuk produk syariah, antara lain potongan biaya perizinan, biaya pendaftaran, dan biaya tahunan, relaksasi pengaturan bagi reksa dana syariah, serta mengupayakan quick win untuk penyelesaian proses pernyataan pendaftaran produk syariah (Suhendar, 2019). Namun, implementasi insentif ini belum berjalan secara optimal. Insentif tersebut diberikan sebagai kompensasi atas upaya lebih yang dilakukan dalam penerbitan produk syariah jika dibandingkan dengan penerbitan produk konvensional (Suhendar, 2019).
Kajian komparatif menunjukkan bahwa faktor regulasi, khususnya mengenai pajak atas sukuk dan keberadaan infrastruktur hukum yang kuat, merupakan faktor paling dominan yang memengaruhi penerbitan sukuk di berbagai negara (Fathurrahman, 2017). Semakin kecil pajak atas penerbitan sukuk, semakin banyak sukuk yang akan diterbitkan (Fathurrahman, 2017). Oleh karena itu, perlu dukungan pemerintah mendorong perusahaan untuk menerbitkan sukuk dengan biaya yang murah, pajak intensif, dan linkage dengan perusahaan-perusahaan yang bergerak di sektor halal (Pamuji & Supandi, 2021).
Selain itu, pemerintah juga belum optimal dalam mencari potensi pengembangan infrastruktur dan fasilitas sektor halal industri di setiap daerah Indonesia, yang merupakan potensi masuknya pasar modal dalam sektor pembiayaan melalui sukuk (Wiratama, 2020). Padahal, sukuk memiliki potensi pasar yang luas dan biasanya diterapkan dalam pembiayaan proyek dan usaha besar, serta posisinya sebagai instrumen yang kuat dan aktif dalam pertumbuhan ekonomi dan stabilitas keuangan telah lama diakui (Fathurrahman, 2017). Sukuk juga mampu menutupi defisit APBN Indonesia untuk mendukung pembangunan infrastruktur, membangun tenaga kerja intensif, dan mengembangkan potensi daerah (Wijaya, 2021).
Partisipasi BUMN dalam pasar modal syariah yang masih rendah juga mencerminkan kurangnya komitmen pemerintah dalam mendorong ekosistem pasar modal syariah secara menyeluruh (Zulfahri et al., 2021). Padahal, BUMN memiliki potensi besar untuk menjadi emiten di pasar modal syariah berdasarkan potensi keuangan, standar pelayanan, kualitas sumber daya manusia, dan jaringan kantor yang dimiliki (Zulfahri et al., 2021).

4. Basis Pelaku Pasar yang Rasional dan Tantangan Loyalitas Syariah
Tantangan yang tidak kalah penting adalah basis pelaku pasar yang mayoritas masih bersifat rasional berbanding loyal syariah. Masyarakat secara luas diberikan kebebasan untuk memilih terkait basis apa yang dipilihnya, baik konvensional ataupun syariah (Wijaya, 2021). Dalam kondisi ini, investor yang bersifat rasional akan mempertimbangkan faktor-faktor seperti return, risiko, dan likuiditas sebagai pertimbangan utama, bukan semata-mata kepatuhan syariah.
Kegagalan dalam menarik minat mayoritas penduduk rasional merupakan ancaman nyata bagi industri pasar modal syariah. Jika tidak berganti arah dalam hal meningkatkan rentang produk agar lebih inklusif, menjadikan struktur harga lebih kompetitif, menjadikan tingkat layanan setara dengan tingkat layanan pasar modal konvensional, dan tidak berfokus pada sosialisasi dan diferensiasi untuk mendukung proposisi berbasis nilai, industri pasar modal syariah akan gagal menarik minat masyarakat yang dibutuhkan untuk mendukung pertumbuhan yang lebih lanjut (Pamuji & Supandi, 2021). Hal ini sejalan dengan temuan bahwa faktor sukuk features (karakteristik) merupakan faktor paling penting yang memengaruhi keinginan investor untuk berinvestasi dalam sukuk, diikuti oleh faktor religius, expected return, dan ketersediaan informasi (Duqi & Al-Tamimi, 2019).
Penelitian menunjukkan bahwa investor yang sadar syariah sangat penting bagi keberhasilan pasar sukuk, karena dalam konteks informasi asimetris dan persaingan di antara ulama syariah yang membuktikan kepatuhan syariah sukuk, perusahaan penerbit memiliki insentif yang salah untuk menurunkan kepatuhan terhadap standar syariah yang ketat (Ayudia et al., 2020). Kondisi ini menciptakan dilema bagi pengembangan pasar modal syariah: di satu sisi perlu menarik investor rasional dengan menawarkan return yang kompetitif, di sisi lain harus mempertahankan integritas syariah yang menjadi nilai utama produk-produk ini.
Perkembangan industri pasar modal konvensional yang semakin pesat dan didukung institusi keuangan syariahnya yang kuat dalam proses distribusi dana juga menjadi ancaman kompetitif yang serius (Pamuji & Supandi, 2021). Dalam persaingan ini, pasar modal syariah harus mampu menawarkan nilai tambah yang jelas dan terukur bagi investor, baik dari sisi return maupun dari sisi kepatuhan nilai-nilai syariah.

5. Rendahnya Literasi dan Minimnya Branding Pasar Modal Syariah
Literasi pasar modal syariah yang sangat kurang dibandingkan industri keuangan lainnya merupakan tantangan fundamental yang menghambat pertumbuhan basis investor. Masih ada masyarakat yang belum mengetahui dan memahami produk sukuk karena kurangnya edukasi mengenai sukuk, baik secara nyata maupun maya, sehingga beberapa masyarakat kurang memiliki minat untuk berinvestasi dalam produk sukuk (Susanto et al., 2023). Masalah lain yang saat ini menjadi fokus pemerintah adalah literasi yang masih rendah akan produk sukuk korporasi dibandingkan dengan instrumen keuangan syariah lainnya (Pamuji & Supandi, 2021).
Kesadaran masyarakat yang masih relatif rendah mengenai produk-produk syariah merupakan hal yang sangat fundamental (Wijaya, 2021). Edukasi menjadi sangat penting karena tanpa pemahaman yang memadai, masyarakat tidak akan mampu membuat keputusan investasi yang tepat di pasar modal syariah. Strategi yang dapat dilakukan antara lain memberikan praktik pasar modal syariah di lingkungan kampus untuk meningkatkan kesadaran akan produk syariah dan mempersiapkan SDM unggul (Wijaya, 2021).
Kurang adanya branding dan sounding terkait bursa syariah bagi seluruh lapisan masyarakat memperparah kondisi ini. Perluasan jaringan sosialisasi dan edukasi perlu dilakukan dengan strategi meningkatkan pemahaman produk dan brand melalui pemasangan iklan dan artikel di media elektronik maupun cetak, serta kerja sama dengan lembaga keagamaan (Zulfahri et al., 2021). Edukasi dan sosialisasi yang belum inklusif dan menyentuh masyarakat luas harus terus dilakukan agar pertumbuhan dan keberlangsungan industri keuangan dan perbankan syariah dapat sesuai yang ditargetkan (Pamuji & Supandi, 2021).
Perkembangan pasar modal syariah yang telah melalui berbagai proses dan memiliki prospektif yang tinggi perlu dikomunikasikan secara lebih efektif kepada masyarakat luas (Susanto et al., 2023). Pada tahun 2021, jumlah investor pasar modal syariah mencapai 7,84 juta, sedangkan pada tahun 2022 jumlah investor melesat hingga 9,54 juta atau tumbuh sebesar 27,38% (Susanto et al., 2023). Pertumbuhan ini menunjukkan potensi yang besar, namun masih memerlukan upaya literasi yang lebih masif dan terstruktur untuk dapat menjangkau seluruh lapisan masyarakat.

6. Keterbatasan Infrastruktur: Bank Kustodian Syariah dan Teknologi
Belum adanya bank kustodian syariah full fledged merupakan salah satu kelemahan infrastruktur yang signifikan dalam ekosistem pasar modal syariah Indonesia. Infrastruktur pasar yang memadai merupakan salah satu komponen penting dalam ekosistem keuangan syariah yang perlu dikembangkan (Delia & Sudrajad, 2024). Tanpa bank kustodian syariah yang beroperasi secara penuh sesuai prinsip syariah, terdapat risiko bahwa dana investor syariah dikelola melalui mekanisme yang tidak sepenuhnya sesuai dengan prinsip-prinsip syariah.
Kurang optimalnya penggunaan teknologi dalam distribusi produk-produk pasar modal syariah juga menjadi hambatan yang perlu segera diatasi. Di era digitalisasi saat ini, salah satu instrumen efek pasar modal syariah yang mulai terkenal adalah sukuk, dan produk sukuk menjadi salah satu alternatif dalam memilih investasi (Susanto et al., 2023). Namun, potensi ini belum dimanfaatkan secara optimal melalui platform teknologi yang memadai. Pengembangan Exchange Trade Fund (ETF) Syariah, misalnya, menghadapi tantangan terkait kurangnya dukungan dari pemerintah terkait ETF syariah, yang merupakan sesuatu yang cukup penting agar para investor mengetahui bagaimana transaksi yang sesuai dengan syariah (Azmiana & Muhammad, 2021).
Laju perkembangan teknologi finansial (tekfin) akan menjadi ancaman bagi industri pasar modal syariah jika tidak melakukan adaptasi dengan laju perkembangannya yang saat ini berada di era revolusi industri 4.0 ("Untitled," 2020). Perubahan pada regulasi menjadi keniscayaan ketika industri keuangan mulai terintegrasi dengan dunia internet, big data, dan cloud system; regulasi yang sebelumnya hanya mengatur secara konvensional kemudian juga harus diperbarui ("Untitled," 2020). Dalam konteks ini, perlu adanya dukungan aktif dari pemerintah dalam bentuk kebijakan-kebijakan dan insentif yang sesuai untuk mengembangkan pasar modal dan produk investasi yang sesuai dengan syariah (Azmiana & Muhammad, 2021).

7. Permasalahan Traceability Dana dan Sistem Perbendaharaan
Belum adanya sistem tracing dari proceed dana yang diperoleh dari penjualan instrumen pasar modal syariah merupakan tantangan serius yang berkaitan dengan integritas dan akuntabilitas syariah. Kesamaan sistem perbendaharaan perusahaan dalam menampung proceed instrumen pasar modal dan pasar modal syariah menyebabkan sulitnya melacak pemanfaatan riil dari dana sukuk atau saham syariah (Arianty, 2020). Kondisi ini berimplikasi pada lemahnya akuntabilitas syariah atas penggunaan dana yang dihimpun melalui instrumen syariah.
Penelitian mengenai akuntabilitas syariah untuk sukuk negara menunjukkan bahwa faktor fungsi pengawasan memiliki tingkat kepentingan tertinggi untuk parameter penggunaan dana SBSN sesuai maqashid syariah (Arianty, 2020). Tanpa sistem tracing yang memadai, sulit untuk memastikan bahwa dana yang dihimpun melalui instrumen syariah benar-benar digunakan untuk kegiatan yang sesuai dengan prinsip syariah. Berbagai studi telah mengkaji akuntabilitas transaksi syariah dan menemukan bahwa pelatihan syariah merupakan faktor dalam mencapainya (Arianty, 2020).
Permasalahan ini juga berkaitan dengan isu kepatuhan syariah yang lebih luas. Sukuk memiliki risiko ketidakpatuhan terhadap regulasi syariah, dan risiko ini juga disampaikan oleh berbagai pihak terkait dengan meningkatnya struktur pengembangan sukuk (Arianty, 2020). Dalam konteks ini, pengembangan sistem tracing yang komprehensif bukan hanya merupakan kebutuhan teknis, tetapi juga merupakan prasyarat untuk memastikan legitimasi syariah dari instrumen-instrumen pasar modal syariah.

8. Kerangka Regulasi: Kekuatan dan Kelemahan Penegakan
Kerangka regulasi pasar modal syariah Indonesia sebenarnya sudah cukup kuat dan komprehensif. Peraturan terkait pasar modal syariah diterbitkan pertama kali pada tahun 2006, yaitu Peraturan No. IX.A.13 tentang Penerbitan Efek Syariah dan Peraturan No. IX.A.14 tentang Akad-akad yang Digunakan dalam Penerbitan Efek (Suhendar, 2019). Seluruh peraturan tersebut memuat ketentuan khusus terkait dengan pemenuhan prinsip syariah di pasar modal yang diadopsi dari fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN) (Suhendar, 2019).
Namun, kerangka regulasi yang sudah kuat dan rumit ini terkadang tidak dapat ditegakkan secara penuh karena kurangnya sanksi bagi ketidakpatuhan, sehingga sebagian manfaat dari regulasi tersebut hilang ("Analisis Kerangka Regulasi Model Shariah Governance Lembaga Keuangan Syariah di Indonesia," 2015). Penelitian mengenai shariah governance lembaga keuangan syariah di Indonesia menemukan bahwa secara umum regulasi tentang perbankan dan keuangan syariah sudah mengatur tentang sistem shariah governance, namun kelemahan mekanisme eksternal kaitannya dengan tata kelola adalah penegakan regulasi yang ada masih lemah (Arinta, 2019).
Analisis komparatif terhadap kerangka hukum dan regulasi sukuk di berbagai negara menunjukkan bahwa sukuk telah diatur melalui dua pendekatan, yaitu dengan menetapkan undang-undang tersendiri atau mengamendemen perundang-undangan yang ada (Ghezal et al., 2022). Meskipun strukturisasi sukuk lebih dekat dengan proses obligasi di pasar modal, penerbitan sukuk menghadapi berbagai isu hukum yang memerlukan kerangka hukum yang mendasarinya (Ghezal et al., 2022). Isu-isu tersebut berkaitan dengan ketiadaan definisi sukuk dalam perundang-undangan yang ada, ketidakcukupan hukum perusahaan untuk memungkinkan pembentukan Special Purpose Vehicle (SPV), dan berbagai masalah regulatoris lainnya (Ghezal et al., 2022).
Dalam konteks ini, Peraturan OJK Nomor 15/POJK.04/2015 mengarah kepada penguatan kerangka hukum untuk penerbitan efek syariah, mengupayakan insentif untuk produk syariah, memperkuat peran pelaku pasar di pasar modal syariah, dan memperkuat landasan hukum bagi transaksi efek syariah (Suhendar, 2019). Namun, efektivitas regulasi ini sangat bergantung pada kemampuan otoritas untuk menegakkannya secara konsisten dan memberikan sanksi yang memadai bagi pelanggar.

9. Kompleksitas Akad dan Dokumen Hukum Syariah
Perspektif emiten bahwa proses penerbitan instrumen pasar modal syariah lebih rumit karena adanya tambahan dokumen hukum terkait akad merupakan tantangan yang perlu ditangani secara serius. Penerbitan sukuk melibatkan berbagai akad syariah yang kompleks, dan legitimasi sukuk sangat bergantung pada kepatuhan terhadap prinsip-prinsip syariah dalam dokumentasi dan strukturnya (Ahmed et al., 2019). Penelitian menunjukkan bahwa determinan legitimasi sukuk mencakup pricing, tipe struktur, audit syariah, risiko syariah, dan dokumentasi syariah (Ahmed et al., 2019).
Sukuk memiliki beberapa determinan legitimasi yang menjadi perhatian investor, lembaga keuangan, dan regulator, seperti pricing, rating, audit syariah, risiko syariah, dan dokumentasi syariah (Ahmed et al., 2020). Keberadaan Dewan Pengawas Syariah (DPS) memiliki pengaruh signifikan terhadap pengungkapan legitimasi dalam sharia pronouncements (Ahmed, Islam, & Amran, 2019). Namun, proses ini menambah lapisan kompleksitas yang tidak dijumpai dalam penerbitan instrumen konvensional.
Dalam konteks ini, standardisasi dan koordinasi putusan syariah sangat penting untuk meminimalkan divergensi di antara ulama syariah mengenai interpretasi syariah (Ahmed, Islam, & Amran, 2019). Upaya standardisasi ini perlu dilakukan secara sistematis untuk mengurangi beban dokumentasi yang dirasakan oleh emiten, sekaligus memastikan bahwa integritas syariah tetap terjaga. Terdapat berbagai akad yang diperbolehkan dalam investasi syariah, termasuk akad musyarakah, mudharabah, ijarah, dan berbagai akad lainnya (Totok, 2023), yang masing-masing memiliki persyaratan dokumentasi yang berbeda-beda.

10. Ancaman Tekfin dan Revolusi Industri 4.0
Laju perkembangan teknologi finansial (tekfin) akan menjadi ancaman bagi industri pasar modal syariah jika tidak melakukan adaptasi dengan laju perkembangannya yang saat ini berada di era revolusi industri 4.0. Industri keuangan yang mulai terintegrasi dengan dunia internet, big data, dan cloud system memerlukan pembaruan regulasi yang komprehensif ("Untitled," 2020). Dalam konteks ini, pasar modal syariah perlu mengembangkan strategi adaptasi yang memungkinkannya untuk memanfaatkan teknologi sebagai enabler pertumbuhan, bukan sebagai ancaman.
Pengembangan Exchange Trade Fund (ETF) Syariah, misalnya, menawarkan peluang menarik bagi investor yang peduli terhadap investasi syariah, dengan keunggulan berupa proses kepemilikan dan transfer yang mudah dan fleksibel, biaya dan risiko yang rendah, cakupan yang luas, dan proses yang transparan (Azmiana & Muhammad, 2021). Namun, ETF syariah juga menghadapi tantangan terkait rendahnya literasi masyarakat Muslim tentang berinvestasi di pasar modal yang memiliki produk syariah (Azmiana & Muhammad, 2021).
Inovasi teknologi dalam sukuk, seperti sukuk blockchain, memiliki banyak manfaat, namun tetap diperlukan kehati-hatian dalam mengombinasikan teknologi inovatif dalam sukuk, karena masih ada risiko hukum, regulatoris, syariah, dan risiko lainnya yang harus diatasi (Harahap et al., 2023). Dalam konteks ini, pengembangan teknologi untuk distribusi produk pasar modal syariah harus dilakukan secara hati-hati dengan mempertimbangkan aspek kepatuhan syariah yang tidak boleh dikompromikan.

11. Integrasi ASEAN dan Ancaman MEA
Integrasi ASEAN melalui Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) menjadi ancaman bagi industri pasar modal syariah di Indonesia jika fondasi dan infrastruktur keuangan syariah tidak kuat dibangun oleh shareholder dan stakeholder terkait (Pamuji & Supandi, 2021). Indonesia, meskipun menempati posisi yang cukup baik dalam berbagai indeks keuangan syariah global, masih menghadapi berbagai kekurangan yang menghambat peran industri keuangan syariah di era MEA yang semakin ketat persaingannya (Pamuji & Supandi, 2021).
Beberapa kekurangan tersebut berkaitan dengan dukungan pemerintah, kesadaran masyarakat, kualitas dan kuantitas sumber daya manusia, kekurangan modal dan pendanaan, pengawasan keuangan mikro, dan transparansi serta tata kelola yang baik (Pamuji & Supandi, 2021). Oleh sebab itu, diperlukan strategi utama agar dapat meningkatkan infrastruktur dan kemampuan sistem keuangan syariah, mengatasi kesenjangan yang ada, memperbaiki kinerja kelembagaan, menciptakan peluang baru di pasar domestik dan internasional, dan memposisikan Indonesia sebagai pemain utama dalam keuangan syariah di ASEAN (Pamuji & Supandi, 2021).
Dalam konteks persaingan regional, Malaysia telah menjadi pusat keuangan Islam di dunia, sehingga dianggap lebih berpengalaman dalam sektor ini dan menjadi destinasi yang tepat bagi investasi berbasis syariah (Fathurrahman, 2017). Keunggulan kompetitif Malaysia ini merupakan tantangan serius bagi Indonesia dalam menarik investor syariah global. Untuk menghadapi persaingan ini, Indonesia perlu memperkuat fondasi infrastruktur keuangan syariah, meningkatkan jumlah penerbitan dan outstanding sukuk, serta bersaing dengan sukuk-sukuk korporasi yang ada di dunia (Pamuji & Supandi, 2021).

12. Strategi dan Rekomendasi
Menghadapi berbagai tantangan yang telah diuraikan di atas, diperlukan strategi komprehensif yang melibatkan seluruh pemangku kepentingan. Pertama, dalam hal penguatan regulasi dan insentif, perlu diupayakan adanya insentif berupa relaksasi aturan dan potongan pungutan bagi penerbitan produk syariah di pasar modal (Suhendar, 2019). Insentif ini diberikan sebagai kompensasi atas upaya lebih yang dilakukan dalam penerbitan produk syariah jika dibandingkan dengan penerbitan produk konvensional (Suhendar, 2019).
Kedua, dalam hal pengembangan produk dan infrastruktur, perlu adanya pengembangan jenis produk investasi yang baru untuk mendukung pertumbuhan industri pasar modal syariah (Suhendar, 2019). Reksa dana syariah, misalnya, perlu ditawarkan kepada masyarakat luas sehingga dapat mendorong kepemilikan sukuk oleh investor ritel (Suhendar, 2019). Selain itu, pengembangan bank kustodian syariah full fledged dan sistem tracing dana yang komprehensif perlu diprioritaskan.
Ketiga, dalam hal edukasi dan literasi, strategi edukasi yang inklusif dan menyentuh seluruh lapisan masyarakat perlu dikembangkan (Pamuji & Supandi, 2021). Perkembangan sukuk saat ini harus dapat dimasifkan sebagai upaya peningkatan market share sukuk dengan membuat beberapa strategi dalam hal edukasi, komunikasi, pemasaran, dan pengembangan untuk mengakomodir percepatan dan pertumbuhan obligasi syariah/sukuk (Wijaya, 2021).
Keempat, dalam hal adaptasi teknologi, pasar modal syariah perlu mengembangkan strategi adaptasi yang memungkinkannya untuk memanfaatkan teknologi sebagai enabler pertumbuhan. Perlu adanya dukungan aktif dari pemerintah dalam bentuk kebijakan-kebijakan dan insentif yang sesuai untuk mengembangkan pasar modal dan produk investasi yang sesuai dengan syariah (Azmiana & Muhammad, 2021).

13. Kesimpulan
Pasar modal syariah Indonesia menghadapi tantangan yang kompleks dan multidimensional, mulai dari rendahnya kesadaran korporasi, keterbatasan dukungan pemerintah dan insentif fiskal, basis pelaku pasar yang masih rasional, rendahnya literasi, keterbatasan infrastruktur, permasalahan traceability dana, kelemahan penegakan regulasi, kompleksitas akad dan dokumen hukum, hingga ancaman dari perkembangan tekfin dan integrasi ASEAN. Berbagai tantangan ini saling berkaitan dan memerlukan pendekatan yang holistik dan terkoordinasi untuk dapat diatasi secara efektif.
Pasar modal syariah memiliki potensi yang sangat besar untuk berkontribusi pada pembangunan ekonomi nasional, terutama melalui instrumen sukuk yang dapat mendukung pembiayaan infrastruktur dan pengembangan sektor halal (Wijaya, 2021). Namun, potensi ini hanya dapat terwujud jika seluruh pemangku kepentingan, mulai dari pemerintah, regulator, pelaku pasar, hingga masyarakat, berkomitmen untuk mengatasi berbagai tantangan yang ada secara sistematis dan berkelanjutan. Pengembangan ekonomi syariah di Indonesia yang lebih bertumpu pada sektor riil merupakan kelebihan tersendiri bagi industri keuangan syariah (Pamuji & Supandi, 2021), dan pasar modal syariah perlu memanfaatkan keunggulan ini untuk membangun fondasi yang kuat dalam menghadapi persaingan global.

Daftar Pustaka
Analisis Kerangka Regulasi Model Shariah Governance Lembaga Keuangan Syariah di Indonesia. (2015). Journal of Islamic Economics Lariba, 1(1), 1–15. https://doi.org/10.20885/jielariba.vol1.iss1.art1
Ahmed, E. R., Amran, A., Alabdullah, T. T. Y., & Islam, Md. A. (2020). Testing the legitimacy index in light of shariah risks for sukuk markets. 189–195. https://doi.org/10.15405/epsbs.2020.10.17
Ahmed, E. R., Islam, Md. A., & Amran, A. (2019). Examining the legitimacy of sukuk structure via shariah pronouncements. Journal of Islamic Marketing, 10(4), 1151–1166. https://doi.org/10.1108/jima-03-2018-0050
Ahmed, E. R., Islam, Md. A., Alabdullah, T. T. Y., & Amran, A. (2019). A qualitative analysis on the determinants of legitimacy of sukuk. Journal of Islamic Accounting and Business Research, 10(3), 342–368. https://doi.org/10.1108/jiabr-01-2016-0005
Arianty, E. (2020). How to improve sharia accountability for sovereign sukuk in Indonesia. Iqtishadia Jurnal Kajian Ekonomi dan Bisnis Islam, 13(1), 53. https://doi.org/10.21043/iqtishadia.v13i1.6618
Arinta, Y. N. (2019). Pengaruh corporate gorvenance Islam terhadap tax avoidance. Bisnis Jurnal Bisnis dan Manajemen Islam, 6(2), 69. https://doi.org/10.21043/bisnis.v6i2.4570
Ayudia, F., Salma, U., & Yusuf, B. P. (2020). The effect of inflation, exchange rate and yield of retail sukuk to trade volume of the retail state sukuk series SR-007 in secondary market. https://doi.org/10.4108/eai.5-8-2020.2301133
Azmiana, R., & Muhammad, R. (2021). Pengembangan exchange trade fund syariah Indonesia: Peluang dan tantangan. Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam, 7(1), 55. https://doi.org/10.29040/jiei.v7i1.1824
Berutu, A. G. (2022). Pasar modal syariah Indonesia: Konsep dan produk. https://doi.org/10.31219/osf.io/2n7tw
Delia, A. R., & Sudrajad, O. Y. (2024). Enhancing sustainable banking practices: Implementing the BESGI framework to Indonesian bank. International Journal of Current Science Research and Review, 07(01). https://doi.org/10.47191/ijcsrr/v7-i1-51
Duqi, A., & Al-Tamimi, H. A. H. (2019). Factors affecting investors' decision regarding investment in Islamic sukuk. Qualitative Research in Financial Markets, 11(1), 60–72. https://doi.org/10.1108/qrfm-01-2018-0009
Fathurrahman, A. (2017). Perkembangan dan dinamika pasar sukuk domestik: Sebuah kajian agenda dan kebijakan. JES (Jurnal Ekonomi Syariah), 2(2). https://doi.org/10.30736/jesa.v2i2.23
Ghezal, M., Hassan, R., & Lahsasna, A. (2022). Legal and regulatory approaches in ṣukūk issuance: A comparative analysis. UUM Journal of Legal Studies, 13(1), 249–281. https://doi.org/10.32890/uumjls2022.13.1.11
Haidar, F. (2015). Perlindungan hukum bagi investor terhadap praktik kejahatan insider trading pada pasar modal di Indonesia. Jurnal Cita Hukum, 3(1). https://doi.org/10.15408/jch.v2i1.2311
Harahap, B., Risfandy, T., & Futri, I. N. (2023). Islamic law, Islamic finance, and sustainable development goals: A systematic literature review. Sustainability, 15(8), 6626. https://doi.org/10.3390/su15086626
Khurria, A. (2023). Mengapa pemerintah daerah belum berhasil menerbitkan obligasi daerah. Jurnal Syntax Admiration, 4(5), 594–611. https://doi.org/10.46799/jsa.v4i5.595
Pamuji, A. E., & Supandi, A. F. (2021). Strategi penguatan industri keuangan syariah di era MEA. Finansha-Journal of Sharia Financial Management, 2(2), 92–107. https://doi.org/10.15575/fjsfm.v2i2.14947
Suhendar, H. (2019). Arah dan kebijakan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 15/POJK.04/2015 tentang penerapan prinsip syariah di pasar modal. Adliya Jurnal Hukum dan Kemanusiaan, 10(2), 135–148. https://doi.org/10.15575/adliya.v10i2.5151
Susanto, R. M., Budianto, E. W. H., & Dewi, N. D. T. (2023). Pemetaan penelitian seputar pasar modal syariah. At-Tasyri Jurnal Ilmiah Prodi Muamalah, 167–185. https://doi.org/10.47498/tasyri.v15i2.1759
Totok, A. P. (2023). Investasi dalam perspektif ekonomi Islam. At-Tawazun Jurnal Ekonomi Syariah, 11(01), 47–67. https://doi.org/10.55799/tawazun.v11i01.237
Untitled. (2020). Ultimacomm Jurnal Ilmu Komunikasi, 12(2). https://doi.org/10.31937/ultimacomm.v12i2
Wijaya, R. H. (2021). Investasi syariah dan pertumbuhan ekonomi: Optimasi peran sukuk sebagai penunjang pembangunan ekonomi nasional. Jurnal Ekonomi Akuntansi dan Manajemen, 20(1), 54. https://doi.org/10.19184/jeam.v20i1.21325
Wiratama, D. (2020). Analisis peran sukuk al-intifa'a sebagai instrumen dalam mengentaskan kemiskinan di Indonesia. I-Economics: A Research Journal on Islamic Economics, 6(1), 35–46. https://doi.org/10.19109/ieconomics.v6i1.5379
Zulfahri, Z., Fahmi, I., & Fitria, A. (2021). Analisis kajian pertama potensi PT Bank Aceh Syariah menjadi emiten di pasar modal syariah. Ekobis Syariah, 4(2), 45. https://doi.org/10.22373/ekobis.v4i2.10054
di

Tidak ada komentar:

Posting Komentar