00577 - Industri Makanan dan Minuman Halal: Tinjauan Komprehensif

AFANIN MEDIA UTAMA



Abstrak
Industri makanan dan minuman halal telah berkembang menjadi salah satu sektor ekonomi paling dinamis dan strategis di tingkat global. Artikel ini bertujuan untuk memberikan tinjauan komprehensif mengenai berbagai aspek industri makanan dan minuman halal, mencakup konsep dan landasan syariah produk halal, perkembangan pasar global dan domestik, halal supply chain management (HSCM), sistem traceability halal, logistik halal, manajemen risiko rantai pasok halal, sertifikasi halal, serta halal value chain (HVC). Kajian ini menggunakan pendekatan tinjauan literatur sistematis terhadap berbagai penelitian yang telah dilakukan di Indonesia dan beberapa negara lain. Hasil tinjauan menunjukkan bahwa Indonesia memiliki potensi luar biasa sebagai pasar konsumen makanan halal terbesar di dunia, namun masih menghadapi berbagai tantangan dalam mengoptimalkan posisinya sebagai produsen halal global. Tantangan utama meliputi rendahnya literasi halal, keterbatasan sertifikasi halal di kalangan UMKM, belum optimalnya integritas rantai pasok halal dari hulu ke hilir, serta perlunya standardisasi halal yang komprehensif dan diakui secara internasional. Penguatan ekosistem halal value chain melalui regulasi yang kuat, adopsi teknologi modern seperti blockchain dan QR Code, serta sinergi antara pemerintah, industri, akademisi, dan masyarakat menjadi kunci dalam mewujudkan visi Indonesia sebagai pusat industri halal dunia.

Kata Kunci: industri halal, halal supply chain management, traceability halal, logistik halal, halal value chain, sertifikasi halal

Abstract
The halal food and beverage industry has emerged as one of the most dynamic and strategically significant economic sectors at the global level. This article aims to provide a comprehensive review of various aspects of the halal food and beverage industry, covering the concept and sharia foundation of halal products, global and domestic market developments, halal supply chain management (HSCM), halal traceability systems, halal logistics, halal supply chain risk management, halal certification, and the halal value chain (HVC). This study employs a systematic literature review approach drawn from various research conducted in Indonesia and several other countries. The findings indicate that Indonesia possesses enormous potential as the world's largest halal food consumer market; however, it continues to face significant challenges in optimizing its position as a global halal producer. Key challenges include low halal literacy, limited halal certification among SMEs, suboptimal halal supply chain integrity from upstream to downstream, and the need for comprehensive and internationally recognized halal standardization. Strengthening the halal value chain ecosystem through robust regulation, adoption of modern technologies such as blockchain and QR Code, and synergy among government, industry, academia, and society are identified as critical to realizing Indonesia's vision as a global halal industry hub.

Keywords: halal industry, halal supply chain management, halal traceability, halal logistics, halal value chain, halal certification

1. Pendahuluan
Industri makanan dan minuman halal telah berkembang menjadi salah satu sektor ekonomi paling dinamis dan strategis di tingkat global. Konsep halal, yang secara harfiah berarti "diperbolehkan" menurut hukum Islam, tidak sekadar menyangkut kandungan bahan baku suatu produk, melainkan mencakup keseluruhan proses produksi, distribusi, penyimpanan, hingga produk tersebut sampai ke tangan konsumen (Wahyuni & Arfidhila, 2019). Secara terminologis, halal merupakan sesuatu yang tidak mengandung unsur ataupun bahan yang dikatakan haram atau dilarang untuk dikonsumsi oleh umat Islam, dan pengolahannya tidak bertentangan dengan syariat Islam (Wahyuni & Arfidhila, 2019). Dalam perspektif Al-Qur'an, makanan halal harus bebas dari komponen apapun yang dilarang untuk dikonsumsi oleh umat Islam (Haryono & Handayani, 2018).
Bagi umat Muslim, mengonsumsi produk halal merupakan sebuah kewajiban agama yang fundamental ("Untitled," 2024; Wahyuni & Arfidhila, 2019). Namun demikian, fenomena yang menarik adalah bahwa konsumsi produk halal kini tidak lagi terbatas pada kalangan Muslim semata. Produk halal semakin diminati oleh konsumen non-Muslim karena dianggap memiliki jaminan kualitas, kebersihan, keamanan, dan kesehatan yang lebih tinggi (Ropikoh et al., 2021; "Untitled," 2024; Yazid et al., 2022). Hal ini menjadikan industri makanan dan minuman halal sebagai peluang bisnis yang sangat besar dan terus berkembang secara global.
Secara global, transaksi produk halal mencapai tidak kurang dari USD 650 juta setiap tahunnya di berbagai negara di seluruh dunia (Wahyuni & Arfidhila, 2019). Pasar industri halal di Indonesia, khususnya sektor makanan halal, travel, fashion, obat-obatan serta kosmetik halal, telah mencapai sekitar 11% dari pasar global pada tahun 2016 (Annisa, 2019; Muhlisin et al., 2022). Berdasarkan data Indikator Ekonomi Islam Global 2022, Indonesia masuk dalam 10 besar negara dengan konsumen industri halal terbesar di dunia, dan untuk tingkat pengeluaran makanan halal, Indonesia menempati peringkat pertama di dunia (Effendi et al., 2023). Bahkan, laporan State of The Global Islamic Economy 2016/2017 menempatkan Indonesia di peringkat pertama untuk konsumen produk makanan halal (Yazid et al., 2022).
Meskipun demikian, terdapat paradoks yang menarik: Indonesia sebagai negara dengan populasi Muslim terbesar di dunia justru belum mampu memaksimalkan potensi pasar tersebut sebagai produsen. Industri makanan halal global justru dirajai oleh negara-negara yang bukan mayoritas Muslim, seperti Thailand yang dinobatkan sebagai dapur halal dunia meskipun persentase penduduk Muslimnya hanya sekitar 5 persen, Australia yang terkenal dengan produksi dan ekspor daging sapi halal, serta Korea Selatan yang merajai industri kosmetik halal dunia (Amal, 2023; Fradesa et al., 2022). Kondisi ini menjadi tantangan sekaligus peluang bagi Indonesia untuk memperkuat posisinya dalam ekosistem industri halal global.

2. Definisi Dan Landasan Syariah Produk Halal
2.1 Pengertian Halal dan Thoyyib
Pemahaman yang komprehensif tentang konsep halal merupakan fondasi utama dalam pengembangan industri makanan dan minuman halal. Secara istilah, halal merupakan sesuatu yang diperkenankan, yang terlepas dari ikatan larangan, dan diizinkan oleh pembuat syariat (hukum) untuk dilakukan (Ma'rifat & Rahmawan, 2018). Dalam konteks konsumsi makanan, halal merupakan faktor yang mengatur makanan yang boleh dikonsumsi oleh masyarakat yang beragama Islam (Ma'rifat & Rahmawan, 2018).
Konsep halal dalam makanan mencakup beberapa dimensi penting. Pertama, halal dari segi bentuknya, yaitu makanan yang dari dasarnya sah untuk digunakan dan telah ditetapkan kesuciannya dalam Al-Qur'an dan Hadis (Al-Fauziah et al., 2022). Kedua, halal cara mendapatkannya, yaitu makanan yang diperoleh dengan cara yang baik dan sah (Al-Fauziah et al., 2022). Ketiga, halal cara pengerjaannya, di mana makanan yang sebetulnya halal akan menjadi tidak sah apabila cara pengolahannya tidak sesuai dengan ajaran Islam (Al-Fauziah et al., 2022). Sebagai contoh, seekor ayam yang halal bisa menjadi haram jika disembelih tidak dengan mengucapkan "Basmalah" (Iqbal, 2022).
Selain konsep halal, terdapat pula konsep thoyyib yang berarti sehat, murni, dan baik. Makanan halal pasti thoyyib, sedangkan makanan thoyyib tidak selalu halal (Atiah & Fatoni, 2019). Konsep halalan thoyyiban ini menjadi standar ideal dalam industri makanan dan minuman halal, yang tidak hanya menjamin kehalalan tetapi juga kualitas, kebersihan, dan keamanan produk (Syarif & Adnan, 2019; Yazid et al., 2022). Sebuah produk halal yang baik harus menjamin bahwa produk tersebut bergizi, lezat, menarik, dalam kondisi baik, bersih, dan bebas dari apapun yang membahayakan tubuh ("Untitled," 2024).

2.2 Landasan Hukum dan Regulasi
Di Indonesia, jaminan produk halal diatur melalui Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal (Mardiah et al., 2021; Rosadi et al., 2023). Regulasi ini mewajibkan produk yang beredar di Indonesia untuk mendapatkan sertifikasi halal. Pengujian kehalalan makanan dan minuman dilakukan oleh MUI (Majelis Ulama Indonesia) melalui LPPOM (Lembaga Pengujian Pangan Obat dan Kosmetika Majelis Ulama Indonesia) (Suastrini, 2023). Sertifikasi halal merupakan proses untuk mendapatkan sertifikat halal, dan untuk mendapatkannya, sebuah produk harus melalui proses halal supply chain management (Sagala et al., 2023).
Sertifikasi halal menganut sistem traceability (ketertelusuran) di mana penetapan halalnya didasarkan pada syariat Islam dan fatwa MUI, bukan sekadar analisis produk akhir (end-product analysis) (Safitri et al., 2022). Fatwa MUI yang digunakan antara lain Fatwa MUI No. 4 tahun 2003 tentang standarisasi fatwa pangan halal dan Fatwa MUI No. 12 tahun 2009 tentang standarisasi penyembelihan hewan (Safitri et al., 2022).

3. Perkembangan Pasar Industri Makanan Dan Minuman Halal
3.1 Tren Global
Industri halal di tingkat global terus mengalami pertumbuhan yang signifikan, tidak hanya di negara-negara mayoritas Muslim, namun juga non-Muslim (Nasution, 2020). Produk halal mendapat pengakuan dunia sebagai skala untuk keamanan pangan dan jaminan kualitas (Rusydiana & Marlina, 2020). Secara global, pasar untuk makanan dan produk bersertifikat halal meningkat dengan pesat, dan permintaan akan produk halal terkait dengan keyakinan bahwa makanan halal lebih sehat, lebih aman, dan enak, sehingga menarik bagi konsumen Muslim dan non-Muslim (Rusydiana & Marlina, 2020).
Industri halal menawarkan konsep kebaikan untuk dikonsumsi, sehingga menjadi jaminan bahwa produk atau jasa yang dihasilkan mempunyai kualitas terbaik (Nasution, 2020). Kualitas produk halal, atau biasa dikenal dengan Halalan Thoyyiban, menjadi alasan umat non-Muslim untuk menggunakan produk-produk halal karena terdapat jaminan kebersihan, keamanan, dan kualitas produk untuk keseluruhan rantai produksi (Yazid et al., 2022). Bahkan beberapa negara yang mayoritas bukan sebagai negara Muslim mempunyai tingkat kesadaran dan kepedulian yang tinggi terhadap integritas status halal yang melibatkan semua aktivitas di sepanjang rantai pasokan (Rahmawati et al., 2022).
Pertumbuhan industri halal berdasarkan data produk halal bersertifikat LPPOM MUI 2021 tumbuh sebesar 2.531,49 persen (Bayumi et al., 2022). Berdasarkan pengeluaran industri halal, sektor makanan menyumbang 77,23% dari total industri halal lainnya (Bayumi et al., 2022). Industri makanan halal merupakan bagian sektor bisnis terbesar dalam pasar pangan global (Syarif & Adnan, 2019).

3.2 Potensi Indonesia
Indonesia dengan kekayaan alamnya dan penduduknya yang penuh keramahtamahan memberikan energi positif bagi perkembangan industri halal dalam negeri, apalagi konsumsi dalam negeri sangat besar baik dari segi kebutuhan pokok seperti makanan dan minuman (Rachman, 2021). Dengan jumlah penduduk Muslim terbanyak di dunia, Indonesia memiliki potensi pasar yang besar bagi industri halal dunia (Yazid et al., 2022).
Namun demikian, Indonesia masih menghadapi berbagai tantangan dalam mengoptimalkan potensi tersebut. Tantangan paling besar terletak pada: (i) keberagaman sosial yang memengaruhi pola konsumsi industri halal; (ii) relatif masih rendahnya kapasitas pelaku industri khususnya UMKM dalam memahami rantai pasokan halal; (iii) belum adanya integritas hulu hilir dalam industri halal; (iv) belum kuatnya integritas produk industri halal akibat regulasi yang masih parsial; dan (v) masih rendahnya tingkat literasi produk industri halal (Nasution, 2020).
Saat ini Indonesia memiliki strategi dalam upaya pencapaian visi sebagai pusat ekonomi Islam terkemuka di dunia dengan penguatan rantai nilai halal (Halal Value Chain/HVC) (Effendi et al., 2023). Sesuai arahan dari Wakil Presiden KH Ma'ruf Amin yang menargetkan Indonesia bisa menjadi produsen halal terbesar di dunia pada tahun 2024, karena Indonesia sendiri juga telah menempati peringkat ke-1 sebagai pasar konsumen makanan halal terbesar di dunia (Fradesa et al., 2022).

4. Halal Supply Chain Management (HSCM)
4.1 Definisi dan Konsep Dasar
Manajemen rantai pasok halal (Halal Supply Chain Management/HSCM) merupakan konsep kunci dalam industri makanan dan minuman halal. Halal supply chain dapat didefinisikan sebagai integrasi proses dan aktivitas bisnis dari bahan baku sampai dengan konsumen akhir (from farm to plate) (Waharini & Purwantini, 2018). Manajemen rantai pasok halal adalah proses pengelolaan, pergerakan, penyimpanan dan penanganan bahan, persediaan, barang setengah jadi, makanan dan non-makanan yang sesuai dengan prinsip syariah (Fahriani, 2024; Maisaroh et al., 2022).
Halal Supply Chain Management mempraktikkan prinsip kejujuran, integritas, kepercayaan, keadilan, dan rasa hormat (Fahriani, 2024). Selain itu, lingkungan yang halal berfokus pada proses yang baik, higienis serta adanya praktik-praktik yang sesuai syariah (Fahriani, 2024). Manajemen rantai pasok halal merupakan sebuah kunci bagi keberhasilan suatu sektor usaha halal dalam menerapkan prinsip halal yang seutuhnya dan benar-benar menjamin kehalalan dari produk yang ditawarkannya (N. Maisaroh et al., 2023).
Perbedaan mendasar antara SCM konvensional dan halal supply chain terletak pada tujuannya. Supply chain management (SCM) konvensional diterapkan di perusahaan supaya perusahaan dapat mengurangi biaya produksi. Sedangkan dalam halal supply chain, tujuan akhirnya tidak sekadar untuk efisiensi biaya produksi, melainkan juga menjaga dan mempertahankan kehalalan produk sampai di tangan konsumen (Annisa, 2019; Waharini & Purwantini, 2018).

4.2 Prinsip-Prinsip Halal Supply Chain
Secara umum, terdapat empat prinsip utama halal supply chain, yaitu: (1) halal procurement (pengadaan halal), (2) halal manufacturing (pengolahan halal), (3) halal distribution (distribusi halal), dan (4) halal logistics (logistik halal) (Suwanto & Gunawan, 2021). Keempat prinsip ini harus diterapkan secara konsisten dan terintegrasi dari hulu ke hilir untuk memastikan integritas halal produk terjaga sepanjang rantai pasokan.
Faktor-faktor halal supply chain meliputi aturan dan kebijakan halalan toyyiban; dukungan dari pemerintah dan swasta; halal hub; diferensiasi pemasok Muslim dan non-Muslim; kontrol dan pelabelan halal; kontrol logistik; kontrol kualitas; sumber daya; proses bisnis rantai pasokan halal; struktur jaringan pemasok; kinerja rantai pasokan halal; proses sertifikasi; dan sistem penelusuran halal (Suwanto & Gunawan, 2021).
Rantai pasokan halal mencakup segala hal mulai dari pengadaan dan persiapan bahan halal hingga pembuatan dan pengiriman produk akhir sampai ke pelanggan (Wahyuni & Arfidhila, 2019). Semua produk halal harus mengikuti kaidah syariah, tidak terkecuali proses logistiknya (Suwanto & Gunawan, 2021). Integritas produk makanan halal harus dilindungi setiap saat, dan semua langkah yang diperlukan harus diambil oleh semua pihak yang terlibat dalam rantai pasokan untuk menghindari kontaminasi silang yang akan menyebabkan produk menjadi tidak halal atau haram (Ropikoh et al., 2021).

4.3 Implementasi HSCM dalam Industri Makanan
Implementasi halal supply chain management pada industri makanan mencakup beberapa tahapan penting. Pertama, proses persiapan produksi yang memperhatikan aspek kehalalan bahan baku. Kedua, proses produksi yang memastikan tidak ada kontaminasi dengan bahan haram. Ketiga, proses distribusi yang menjaga integritas halal produk. Keempat, kegiatan konsumsi yang memastikan produk sampai ke tangan konsumen dalam keadaan halal (N. Maisaroh et al., 2023).
Pada proses memproduksi makanan, halal supply chain management sangat dibutuhkan, karena dengan menggunakan HSCM kehalalan produk makanan dapat terjamin, dengan memperhatikan aliran cara memproduksi makanan, mulai dari cara mendapatkan bahan, proses produksi, hingga proses distribusi (N. Maisaroh et al., 2023). Di industri makanan halal, penanganan rantai pasok sangat penting untuk produksi makanan; halalan tayyiban tidak akan ada artinya jika kehalalan dan kebersihan makanan tidak dijaga selama proses pengiriman dari sumber pasokan ke konsumen akhir (N. Maisaroh et al., 2023).
Studi kasus implementasi HSCM telah dilakukan di berbagai jenis industri makanan. Pada perusahaan Ternaknesia Farm Innovation, implementasi halal traceability supply chain menggunakan model SCOR (Supply Chain Operation Reference) menunjukkan bahwa penerapan sistem halal traceability mampu meminimalisir terjadinya ancaman kontaminasi zat haram yang ditelusuri dari implementasi pada proses model SCOR yaitu plan, resource, make, deliver, return, dan enable (Dilla & Fathurohman, 2021). Teknologi yang digunakan dalam implementasi pelacakan proses ketertelusuran halal adalah penggunaan label QR Barcode Scan dan EPICS code pada produk daging halal (Dilla & Fathurohman, 2021).

5. Halal Traceability (Ketertelusuran Halal)
5.1 Konsep dan Pentingnya Traceability
Traceability halal merupakan salah satu komponen kritis dalam sistem jaminan halal. Traceability halal dapat digunakan sebagai media untuk melacak status kehalalan dari suatu produk makanan, dengan cara merekam semua informasi kegiatan dalam menghasilkan produk mulai hulu yaitu asal usul bahan baku sampai dengan hilir (Wahyuni & Arfidhila, 2019; Yaqien & Ceha, 2024). Kebutuhan akan produk halal telah meningkat, dan hal ini memengaruhi betapa pentingnya keterlacakan halal diimplementasikan ke dalam industri makanan saat ini (Wahyuni & Arfidhila, 2019).
Traceability adalah kemampuan telusur, mengikuti, dan mengetahui secara spesifik terhadap produk melalui seluruh tahapan produksi, pengolahan dan distribusi sehingga mampu menunjukkan pergerakan produk yang meliputi rantai proses dan suplai (Safitri et al., 2022). Dalam industri makanan, traceability dapat diartikan sebagai kemampuan untuk melacak jejak pakan, makanan, dan ternak atau ikan yang dimanfaatkan untuk makanan di seluruh mata rantai produksi, pengolahan, serta distribusi (Safitri et al., 2022).
Sistem traceability melibatkan berbagai pihak yang memiliki kebutuhan dan tujuan berbeda dalam proses penyediaan bahan baku (Wahyuni & Arfidhila, 2019). Sistem ini mengharuskan bagi seluruh pelaku rantai pasok untuk mengetahui siapa yang akan memasok ke perusahaan dan tertuju kepada siapa produk tersebut akan dikirimkan, sehingga masing-masing aktor memiliki akses informasi tentang produk baik ke arah hulu (upstream) maupun ke arah hilir (downstream) (Wahyuni & Arfidhila, 2019).
Keuntungan dari traceability adalah mengetahui detail keaslian produk, verifikasi food safety dan asal produk, menggunakan data sendiri dan data rantai suplai, meningkatkan efektivitas kegiatan sertifikasi dan inspeksi, pemenuhan informasi dari hulu ke hilir, biaya rendah, dan praktis (Safitri et al., 2022).

5.2 Model Sistem Traceability Halal Supply Chain
Penelitian tentang pemodelan sistem traceability halal supply chain telah menggunakan berbagai pendekatan metodologis. Salah satu pendekatan yang digunakan adalah Interpretive Structural Modeling (ISM) untuk memodelkan sistem traceability halal supply chain (Haryono & Handayani, 2018; Yaqien & Ceha, 2024). Elemen sistem traceability halal supply chain meliputi halal procurement, halal manufacturing, halal logistik, halal distribusi, supplier traceability, producer traceability, logistik traceability, dan distribusi traceability (Haryono & Handayani, 2018).
Hasil pemodelan ISM menunjukkan bahwa dalam menjaga integritas produk halal, elemen yang paling berpengaruh (Driver Power) adalah halal manufacturing, producer traceability, dan supplier traceability (Haryono & Handayani, 2018). Sementara itu, elemen yang termasuk dalam Kuadran III (Strong Driver-Strongly Dependent Variable/Linkage) meliputi halal procurement, distribusi traceability, dan halal logistik, yang akan mendukung keberhasilan integritas produk halal (Haryono & Handayani, 2018).
Penerapan sistem traceability telah banyak diterapkan oleh industri untuk memberikan jaminan proteksi merek dari pemalsuan serta meyakinkan bahwa pengiriman yang dilakukan aman dan terjamin (Setyaningrum, 2018). Di samping itu, sistem traceability adalah bagian penting untuk mengefektifkan dan mengefisiensikan pengelolaan persediaan antar anggota rantai pasok (Setyaningrum, 2018).

5.3 Teknologi dalam Traceability Halal
Perkembangan teknologi informasi membuka peluang baru dalam implementasi sistem traceability halal. Berbagai teknologi modern telah diaplikasikan untuk mendukung ketertelusuran halal, antara lain teknologi QR Code, RFID (Radio Frequency Identification), GPS, dan blockchain (Maryasa & Linarti, 2023; Yaqien & Ceha, 2024).
Blockchain merupakan salah satu teknologi yang paling menjanjikan dalam mendukung transparansi dan ketertelusuran rantai pasok halal. Blockchain dapat dimanfaatkan untuk membantu dalam melacak informasi terkait dengan produk makanan, sehingga dapat meningkatkan transparansi dan meningkatkan kepercayaan konsumen (Maryasa & Linarti, 2023). Sistem blockchain memungkinkan semua stakeholder yang terlibat untuk dapat membagikan informasi yang mereka miliki ke dalam sistem, yang nantinya informasi ini akan dapat ditelusuri oleh semua stakeholder, sehingga menciptakan transparansi data dan meminimalisir adanya manipulasi data (Maryasa & Linarti, 2023).
Studi mengusulkan sistem terdistribusi untuk melacak makanan halal di sepanjang rantai pasokannya menggunakan teknologi blockchain dengan harapan dapat mendukung transparansi, netralitas, keandalan, dan keamanan informasi dalam rantai pasok makanan halal (Effendi et al., 2023). Industri makanan di dunia menggunakan blockchain untuk keamanan pangan, transparansi, peningkatan kualitas, dan ketertelusuran (Effendi et al., 2023).
Halal awareness dan teknologi blockchain terbukti memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap penguatan Halal Value Chain (Effendi et al., 2023). Semakin tinggi halal awareness UMKM terhadap produk halal akan semakin memperkuat implementasi Halal Value Chain di Indonesia, dan semakin tinggi pemahaman dan penggunaan teknologi blockchain akan semakin memperkuat implementasi Halal Value Chain (Effendi et al., 2023).

6. Logistik Halal
6.1 Definisi dan Ruang Lingkup
Logistik halal merupakan komponen integral dari manajemen rantai pasok industri makanan halal (Suastrini, 2023). Menurut Malaysian Institute of Transport Research, logistik halal adalah proses pengelolaan pengadaan, penyimpanan, pergerakan dan penanganan pasokan bahan, ternak dan produk setengah jadi (makanan dan non-makanan) serta informasi dan proses terkait untuk makanan halal melalui kepatuhan terhadap Syariah (Suhairi et al., 2023). Logistik halal didefinisikan sebagai penerapan prinsip-prinsip halalan toyyiban sepanjang kegiatan supply chain, semua kegiatan mulai dari sumber pasokan, penyimpanan, transportasi, manufaktur, penanganan, dan distribusi harus mematuhi konsep halalan toyyiban (Lesmini et al., 2021).
Prinsip utama dari logistik halal adalah memastikan pemisahan antara produk halal dan non-halal (Habibi, 2023). Dari seluruh supply chain, pihak penyedia jasa layanan logistik berperan penting untuk memastikan bahwa bahan mentah, bahan baku, pengemasan, penyimpanan dan transportasi produk halal telah dilakukan dengan benar sehingga tidak terkontaminasi produk non-halal (Habibi, 2023). Pemisahan kargo halal dan non-halal adalah prinsip dasar logistik halal (Suhairi et al., 2023).
Konsep halal tidak hanya terbatas pada produk itu sendiri tetapi juga meliputi proses, distribusi, penanganan, pengemasan, dan penyimpanan produksi (Suastrini, 2023). Oleh karena itu, konsep halal tersebut harus diterapkan di setiap aktivitas supply chain, dari mulai supplier sampai produk tersebut dikonsumsi pelanggan (Suastrini, 2023).

6.2 Komponen dan Aktivitas Logistik Halal
Logistik halal mencakup aktivitas fisik penyimpanan dan pengangkutan, yang menyediakan sekumpulan data untuk komunikasi dan manajemen antara mata rantai yang berurutan (atas dan bawah) di sepanjang rantai pasokan makanan (Suhairi et al., 2023). Aktivitas dalam manajemen logistik halal mencakup beberapa aspek penting yang berkontribusi pada keberhasilan operasional dan kepatuhan terhadap prinsip-prinsip halal (Febriyanni, 2023).
Tujuan utama logistik halal adalah untuk memastikan bahwa produk halal dapat diidentifikasi, dilacak, dan dikelola dengan benar melalui komunikasi yang efisien dan manajemen yang baik di sepanjang rantai pasokan makanan (Febriyanni, 2023). Logistik halal memiliki peran yang signifikan dalam menjaga integritas produk halal dalam rantai pasokan makanan (Febriyanni, 2023).
Menurut Tieman (2013), ada tiga dasar dalam halal logistics, yaitu: pertama, kontak langsung dengan produk haram; kedua, risiko kontaminasi (gagal memisahkan secara fisik antara halal dan non-halal); dan ketiga, tidak sejalan dengan persepsi konsumen Muslim (Habibi, 2023; Nst & Wahyuni, 2019).

6.3 Tantangan dan Pengembangan Logistik Halal
Perkembangan logistik halal di Indonesia menghadapi berbagai tantangan. Beberapa persoalan yang diidentifikasi antara lain: (1) persoalan literasi yang menjadi tantangan dalam perkembangan logistik halal; (2) tantangan dalam koordinasi dan kerja sama dalam membangun rantai pasokan halal yang membutuhkan waktu yang cukup panjang; dan (3) perlunya pemahaman yang mendalam mengenai dinamika rantai pasok halal (Febriyanni, 2023).
Negara yang telah memiliki standar logistik halal adalah Malaysia dan Uni Emirat Arab (UEA) yang sedang mengembangkan sebuah standar baru untuk logistik halal (ANDIKA et al., 2023). Indonesia perlu juga mengembangkan rantai pasok halal guna meningkatkan daya saing produk secara global termasuk dalam menghadapi persaingan Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) (ANDIKA et al., 2023).
Beberapa hal penting yang dapat menjadi pendorong kesuksesan logistik halal di Indonesia antara lain: (1) dukungan pemerintah untuk mendorong perkembangan logistik halal dengan memperketat kebijakan mengenai sertifikasi halal; (2) memberikan pelatihan dan peningkatan manajemen pengetahuan yang berperan meningkatkan kemampuan pegawai; dan (3) pengembangan lanjutan dalam hal teknologi meliputi pengembangan sistem pelacakan seperti penambahan sistem sensor DNA dan sertifikasi di pergudangan, distributor, dan penjual (Suhairi et al., 2023).

7. Risiko Dalam Rantai Pasok Halal
7.1 Identifikasi Risiko
Bisnis makanan halal saat ini menghadapi permasalahan berupa rendahnya jaminan kehalalan rantai pasokan bisnis makanan halal akibat tingginya ancaman kontaminasi dengan zat haram di dalam proses rantai pasokan (Dilla & Fathurohman, 2021). Permasalahan tersebut akan menghambat perkembangan potensi bisnis makanan halal (Dilla & Fathurohman, 2021).
Produk yang sudah disertifikasi halal dapat menjadi haram karena cross contamination akibat penanganan yang salah selama distribusi maupun penanganan di ritel (Nst & Wahyuni, 2019). Integritas halal sepanjang rantai pasok penting bagi konsumen dan produsen. Integritas halal merujuk pada kondisi produk yang tidak lagi dipertanyakan kehalalannya (Nst & Wahyuni, 2019). Keamanan halal supply chain berdasarkan pada pencegahan kontaminasi dan keraguan terhadap produk halal (Nst & Wahyuni, 2019).
Risiko dalam rantai pasok halal dapat dikategorikan berdasarkan sumbernya, antara lain: risiko kontaminasi fisik antara produk halal dan non-halal, risiko pemalsuan label halal, risiko ketidaksesuaian proses produksi dengan standar halal, dan risiko dalam distribusi dan penyimpanan (Nst & Wahyuni, 2019; H. C. Wahyuni et al., 2019). Adanya pemalsuan logo halal oleh perusahaan yang bersertifikat non-halal mengancam reputasi, integritas dan keaslian industri dan akan mengakibatkan konsumen mengalami kesulitan untuk membedakan keaslian barang (H. C. Wahyuni et al., 2019).

7.2 Manajemen Risiko Halal Supply Chain
Untuk mengelola risiko dalam rantai pasok halal, berbagai metode telah dikembangkan dan diterapkan. Salah satu metode yang populer adalah House of Risk (HOR), yang memiliki dua fase: HOR fase 1 untuk mengetahui prioritas agen risiko dan HOR fase 2 untuk menentukan prioritas aksi mitigasi (Ridwan, Kulsum, et al., 2019; Ridwan, Trenggonowati, et al., 2019).
Penelitian pada IKM Tahu Bandung Sutra mengidentifikasi 21 kejadian risiko, 20 agen risiko dan 8 aksi mitigasi yang berhasil diidentifikasi menggunakan metode House of Risk (Ridwan, Trenggonowati, et al., 2019). Sementara itu, penelitian pada IKM Sate Bandeng menghasilkan 22 kejadian risiko, 18 sumber risiko, dan 9 prioritas rancangan strategi mitigasi risiko (Ridwan, Kulsum, et al., 2019). Beberapa prioritas rancangan mitigasi risiko yang direkomendasikan antara lain: merumuskan sejumlah aktivitas 5R dan penggunaan sarung tangan saat melakukan proses produksi; melakukan training rutin kepada semua pekerja tentang proses halal dan good manufacturing practices (GMP); dan menyusun SOP pembuatan produk yang halal dan higienis (Ridwan, Kulsum, et al., 2019).
Penelitian pada rantai pasok daging ayam broiler skala menengah mengidentifikasi 38 kejadian risiko dan 27 agen risiko kesejahteraan hewan, kehalalan, dan keamanan (Noerdyah et al., 2020). Agen risiko dengan nilai ARP tertinggi yaitu kesalahan teknik penyimpanan daging ayam broiler oleh pengecer dan kesalahan manajemen penyimpanan daging ayam broiler oleh penyembelihan ayam (Noerdyah et al., 2020).
Penelitian pada bagian downstream halal supply chain daging di Indonesia menghasilkan 44 kriteria penilaian halal supply chain daging (Rishelin et al., 2023). Aktor logistik dan wholesaler merupakan penambahan aktor yang dapat digunakan sebagai kriteria tambahan dalam penilaian risiko halal (Rishelin et al., 2023).

7.3 Model SCOR dalam Analisis Risiko Halal
Model Supply Chain Operation Reference (SCOR) merupakan model yang paling banyak digunakan untuk proses rantai pasokan, dikembangkan pada tahun 1997 oleh Supply Chain Council untuk mengevaluasi efektivitas keseluruhan rantai pasokan (Dilla & Fathurohman, 2021). Model ini menyediakan kerangka kerja yang menghubungkan proses dan matriks ke dalam struktur yang terintegrasi (Dilla & Fathurohman, 2021).
Dalam konteks halal supply chain, model SCOR digunakan untuk pemetaan aktivitas dengan proses utama: plan, source, make, deliver, dan return (Nst & Wahyuni, 2019; Ridwan, Kulsum, et al., 2019). Penelitian pada Rumah Potong Hewan di Provinsi Sumatera Utara menggunakan model SCOR mengidentifikasi 19 aktivitas (sub process), 28 risk event dan 28 risk agent (Nst & Wahyuni, 2019). Dengan mengetahui risiko dan penyebab risiko akan memudahkan dalam penanganan rantai pasok daging sapi (Nst & Wahyuni, 2019).

8. Sertifikasi Halal: Mekanisme Dan Tantangan
8.1 Proses Sertifikasi Halal
Sertifikasi halal merupakan proses untuk mendapatkan sertifikat halal yang dikeluarkan oleh Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (Safitri et al., 2022; Sagala et al., 2023). Sertifikasi halal bertujuan untuk memberikan kepastian hukum kehalalan suatu produk sehingga dapat menentramkan batin konsumen (Ummah, 2021). Bagi produsen, sertifikasi halal akan memberikan perlindungan ketika terdapat isu yang merugikan dan mematikan penjualan (Ummah, 2021).
Proses sertifikasi halal di Indonesia dan Malaysia menerapkan prinsip-prinsip yang hampir sama, termasuk dalam hal otoritas dan mekanisme sertifikasi (Atiah & Fatoni, 2019). Setiap produsen yang akan mengajukan sertifikasi halal diwajibkan untuk melalui serangkaian tes yang hasilnya akan disampaikan kepada Komisi Fatwa yang berwenang untuk memutuskan halal atau tidaknya suatu produk (Atiah & Fatoni, 2019).
Penetapan sertifikasi halal di Malaysia dibangun atas tiga prinsip umum: (a) pengembangan sistem manajemen jaminan halal yang efektif, yang berfokus pada meminimalkan dan menghilangkan segala sesuatu yang tidak halal; (b) penekanan sistem manajemen jaminan halal melalui identifikasi Halal Critical Points (HPC) dalam seluruh rantai pasokan dengan kontrol dan verifikasi yang konstan; dan (c) efektivitas IHC dalam melaksanakan sistem manajemen jaminan halal yang harus ditinjau secara berkala (Atiah & Fatoni, 2019).

8.2 Tantangan Sertifikasi Halal bagi UMKM
Salah satu tantangan terbesar dalam pengembangan industri makanan halal di Indonesia adalah rendahnya tingkat sertifikasi halal, terutama di kalangan UMKM. Indonesia sebagai negara dengan mayoritas Muslim di dunia hanya memiliki 20% produk yang bersertifikat halal, khususnya makanan UMKM di Bandung yang sebagian besar tidak memiliki sertifikasi halal (Aziz et al., 2021).
Faktor-faktor yang menjadi kendala dalam pengajuan sertifikat halal bagi UMKM antara lain: keterbatasan fasilitas produksi yang tidak memadai, penggunaan teknologi sederhana, izin edar yang menjadi hambatan, serta keterbatasan sumber daya untuk membangun rantai pasok berdedikasi halal (Maryati et al., 2016). Penelitian pada UMKM makanan beku di Jabodetabek menunjukkan bahwa pelaku UMKM yang tidak memiliki izin edar MD sebanyak 96,7%, yang tidak memiliki sertifikat halal 60%, dan yang tidak memiliki IUI 60% (Maryati et al., 2016).
Dukungan pemerintah dalam kesuksesan rantai pasok halal berupa dukungan untuk membantu dan mempromosikan industri halal, seperti mendirikan otoritas sertifikasi halal, menyediakan insentif untuk bisnis halal, mendanai penelitian tentang studi terkait halal melalui universitas dan lembaga penelitian, dan menyelenggarakan pelatihan halal untuk praktisi industri (Aziz et al., 2021; S. Maisaroh et al., 2022).
Faktor-faktor yang mendukung dalam proses penerapan rantai pasok halal, yang menjadi kunci utama penerapan rantai pasok halal adalah adanya sertifikasi halal di seluruh kegiatan rantai pasok (Aziz et al., 2021). Penelitian pada UMKM makanan di Kota Bandung menunjukkan bahwa faktor keberhasilan halal supply chain berpengaruh positif dan signifikan terhadap penerapan halal supply chain, dengan kontribusi sebesar 63,8% (Aziz et al., 2021).

8.3 Sertifikasi Halal Supply Chain
Sertifikasi halal supply chain sangat diperlukan untuk manajemen risiko yang lebih baik dalam rantai pasokan halal dan manajemen reputasi perusahaan yang lebih memadai (Rusydiana & Marlina, 2020). Namun, proses sertifikasi masih terkendala dalam berbagai hal, seperti badan sertifikasi yang tidak mengenali satu sama lain, standar halal yang berbeda, serta badan sertifikasi yang kurang memahami rantai pasokan (Rusydiana & Marlina, 2020).

9. Halal Value Chain (Rantai Nilai Halal)
9.1 Konsep Halal Value Chain
Halal Value Chain (HVC) merupakan konsep yang lebih komprehensif dari sekadar halal supply chain. Rantai nilai halal merupakan ekosistem atau rantai pasok halal yang mencakup beberapa sektor industri hulu hingga hilir (Muhlisin et al., 2022). Konsep ini memegang peranan penting dalam kemajuan ekonomi di Indonesia dan penguatan konsep rantai nilai halal masuk dalam salah satu Masterplan Ekonomi Islam 2019–2024 (Muhlisin et al., 2022).
Dalam Masterplan Ekonomi Syariah Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) 2019–2024, setidaknya ada lima program unggulan memperkuat halal value chain, yaitu: (1) membangun kawasan industri halal dan halal hub di berbagai daerah sesuai dengan comparative advantage masing-masing daerah unggulan; (2) memperkuat rantai nilai halal; (3) meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya konsumsi makanan dan minuman halal; (4) mengembangkan sistem informasi yang terintegrasi untuk traceability produk halal; dan (5) memfasilitasi pertumbuhan industri start-up untuk meningkatkan halal value chain nasional dan global (Asri & Ilyas, 2022; Bayumi et al., 2022).

9.2 Ekosistem Halal Value Chain
Ekosistem yang diperlukan dalam peningkatan industri halal mengacu pada pendekatan supply, demand, dan enabler (Asri & Ilyas, 2022). Dari aspek supply, keberadaan sektor industri halal Indonesia (food, pariwisata, fesyen, obat-obatan, media dan energi terbarukan) telah mempersiapkan berbagai produk yang dapat dikonsumsi masyarakat dengan label halal (Asri & Ilyas, 2022). Dukungan pemerintah yang diberikan, baik sebagai regulator, eksekutor dan evaluator dibutuhkan sebagai komponen enabler dalam ekosistem industri halal (Asri & Ilyas, 2022).
Industri yang terkait dengan penduduk Muslim dibagi menjadi beberapa klaster, seperti klaster makanan dan minuman, klaster wisata halal, klaster busana Muslim, klaster media dan rekreasi halal, klaster farmasi dan kosmetik halal, dan klaster energi terbarukan (Muhlisin et al., 2022). Semua kegiatan Rantai Pasokan Halal perlu dikelola untuk memperluas Halal & Toyyib hingga titik konsumsi dengan kinerja yang lebih baik (Muhlisin et al., 2022).
Penguatan halal value chain meliputi beberapa sektor, di antaranya: (1) industri makanan dan minuman yang terdiri dari bahan baku, manufaktur, retailer, pembiayaan, saluran distribusi dan teknologi; dan (2) stakeholders industri halal yaitu pemerintah, konsumen, industri, dan investor yang memiliki peranan sebagai fasilitator dan katalisator yang menghubungkan antara demand dan supply pada industri halal (Asri & Ilyas, 2022).

9.3 Peran Perbankan Syariah dalam Halal Value Chain
Pengembangan industri halal akan menjadi lebih kompetitif dengan keterlibatan dari sektor industri keuangan dan perbankan syariah (Waharini & Purwantini, 2018). Peran penting yang dapat dilakukan perbankan syariah guna mengembangkan dan meningkatkan industri makanan halal mencakup tiga proses halal integrity: pertama pada tahap pengendalian halal, kedua pada proses logistik, dan terakhir tahap halal verification (Waharini & Purwantini, 2018).
Integrasi rantai pasokan dapat dipecah menjadi tiga komponen: integrasi pelanggan, internal, dan pemasok. Dari perspektif industri makanan halal, kurangnya integrasi dapat mencegah perusahaan mencapai tujuan integritas makanan halal karena adanya tujuan dan sasaran yang tidak sesuai di antara mitra rantai pasokan (Robiansyah & Suhadi, 2023). Hasil studi menegaskan bahwa integrasi rantai pasokan, termasuk integrasi internal, pemasok, dan pelanggan, memiliki pengaruh yang signifikan terhadap dimensi integritas rantai pasokan makanan halal yang, pada gilirannya, mengarah pada keamanan dan kualitas makanan halal (Robiansyah & Suhadi, 2023).

10. Studi Kasus: Implementasi Halal Supply Chain Pada Berbagai Produk
10.1 Daging Sapi dan Rumah Potong Hewan
Daging sapi merupakan salah satu produk yang paling kritis dalam konteks halal supply chain karena karakteristiknya yang mudah rusak dan terkontaminasi (D. Wahyuni & Rizki, 2019). Syariat Islam menaruh perhatian yang sangat tinggi dalam menentukan suatu makanan itu halal atau haram, oleh karena itu proses penyembelihan dan penanganan hasil sembelihan harus dapat menjamin kehalalan produk (D. Wahyuni & Rizki, 2019).
Penelitian pada Rumah Potong Hewan di Provinsi Sumatera Utara memaparkan Analytical System Entity proses penyembelihan sapi yang dapat menjadi masukan dalam menyusun proses bisnis rumah potong hewan sebagai penyedia produk pada rantai pasok daging sapi halal (D. Wahyuni & Rizki, 2019). Halal supply chain daging sapi juga menjamin halal animal feed, animal welfare, dan pemisahan yang lebih baik antara makanan halal dan non-halal selama storage, distribusi, handling, transportasi, dan retailing (Nst & Wahyuni, 2019).
Penelitian tentang analisis kehalalan daging sapi di Pasar Bekasi menunjukkan bahwa daging sapi yang dijual di pasar tersebut negatif terhadap kontaminasi daging babi (Mardiah et al., 2021). Namun, 80% masyarakat di Kota Bekasi telah mempertimbangkan aspek halal ketika membeli daging untuk dikonsumsi (Mardiah et al., 2021). Agar status kehalalan daging dari RPH dan daging impor tetap terjaga, dibutuhkan pengawasan secara rutin dan ketat sehingga tercipta rantai pasok halal atau halal supply chain management (Mardiah et al., 2021).

10.2 Daging Ayam
Daging ayam merupakan salah satu produk yang dekat dengan masyarakat dan selalu diminati untuk dikonsumsi (Hakim, 2021). Rantai pasok halal daging ayam dimulai dari peternakan dan rumah pemotongan hewan, dan selanjutnya daging ayam diangkut dan disimpan sebelum sampai ke pelanggan (Ma'rifat & Rahmawan, 2018).
Penelitian implementasi konsep halal supply chain pada pasokan daging ayam di Pasar Baru Karawang menunjukkan bahwa ketiga pemasok daging ayam secara umum sudah memenuhi syarat syar'i mengenai kehalalan daging ayam dan sampai kepada konsumen akhir tidak terkontaminasi dengan barang haram/najis (Hakim, 2021). Namun, masih diperlukan penyempurnaan seperti perlu dipastikan kembali kehalalan bahan dari makanan, minuman, vaksin, dan vitamin yang digunakan, serta perlu adanya pemastian bahwa ayam yang disembelih sudah betul-betul mati sebelum proses selanjutnya (Hakim, 2021).
Penelitian di Kota Yogyakarta menunjukkan bahwa sedikitnya jumlah Rumah Potong Ayam yang bersertifikasi halal menyebabkan terbatasnya jumlah pasokan ayam yang sudah bersertifikat halal, padahal mayoritas masyarakat di Kota Yogyakarta adalah Muslim (Maryasa & Linarti, 2023). Blockchain dapat dimanfaatkan untuk membantu dalam melacak informasi terkait dengan daging ayam, sehingga dapat meningkatkan transparansi dan meningkatkan kepercayaan konsumen (Maryasa & Linarti, 2023).

10.3 Produk Olahan dan UMKM
Pengembangan industri pangan halal melalui halal supply chain dapat memberi jaminan rasa aman dan nyaman bagi konsumen dan produsen sebab proses tersebut akan menjamin ketertelusuran bahan baku dengan baik, sehingga manfaat ekonomi yang dihasilkan jauh lebih besar (Ummah, 2021). Studi kasus pada Bedhag Kopi Jember menunjukkan bahwa industri makanan yang telah mendapatkan sertifikasi halal dari MUI telah menerapkan halal rantai pasok halal dari hulu hingga hilir, yang menjadi dasar bagi konsumen merasa aman dalam mengonsumsi produk tersebut (Ummah, 2021).
Penelitian pada UMKM makanan di Provinsi Lampung menunjukkan bahwa rantai pasok halal, kualitas SDM, dan pemasaran secara parsial memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja produksi UMKM makanan (Fahriani, 2024). Secara simultan, ketiga variabel independen tersebut juga memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja produksi UMKM makanan (Fahriani, 2024).
Penelitian pada UMKM makanan di Kota Bandung menunjukkan bahwa penerapan halal supply chain akan berhasil jika UMKM memperhatikan setiap faktor keberhasilan halal supply chain (Aziz et al., 2021). Sementara itu, penerapan halal supply chain management pada rumah makan D'kreezpee terdiri dari empat kegiatan: proses persiapan produksi, proses produksi, proses distribusi, dan kegiatan konsumsi (N. Maisaroh et al., 2023).

11. Integrasi Teknologi Dalam Industri Makanan Halal
11.1 Revolusi Industri 4.0 dan Industri Halal
Perkembangan revolusi industri 4.0 dapat memengaruhi tren konsumsi produk pangan dan mendorong transformasi industri makanan halal (Ropikoh et al., 2021). Pemerintah Indonesia membuat rancangan industri menuju era revolusi industri 4.0 dengan memaksimalkan 5 industri yang berpengaruh terhadap PDB Internasional, yaitu Industri Makanan dan Minuman, tekstil, otomotif, elektronik dan kimia (Ropikoh et al., 2021).
Transformasi digital mengharuskan organisasi untuk berubah dengan cara yang lebih profesional. Penelitian menunjukkan bahwa perusahaan yang melakukan transformasi digital membantu dalam mengoptimalkan supply chain, dan operasi, pemrosesan informasi dan pengetahuan yang lebih cepat, optimalisasi penggunaan bahan baku, dan pengurangan konsumsi energi (Yazid et al., 2022).
Pada Industri 4.0, segala aspek industri memerlukan bantuan teknologi untuk bersaing, begitu pun pada supply chain management (Yaqien & Ceha, 2024). Teknologi modern seperti QR Code, RFID, dan GPS dapat dimanfaatkan untuk mempermudah traceability dan menjaga integritas halal produk (Yaqien & Ceha, 2024).

11.2 E-Commerce dan Marketplace Halal
Perkembangan teknologi digital juga membuka peluang baru dalam pemasaran produk halal melalui platform e-commerce. Shopee dan Tokopedia sebagai salah satu e-commerce di Indonesia melihat potensi permintaan pasar halal yang sangat besar dan meluncurkan fitur syariah seperti Shopee Barokah dan Tokopedia Salam (Fradesa et al., 2022). Fitur ini mendapat respons yang baik dari masyarakat yang khawatir berbelanja tidak sesuai dengan hukum Islam (Fradesa et al., 2022).
Indonesia berpotensi menjadi pusat industri halal global asal semua elemen baik pemerintah, UMKM, marketplace, masyarakat, maupun elemen lainnya dapat saling bersinergi untuk mewujudkannya (Fradesa et al., 2022). Dalam ranah membangun strategi digital ekonomi, Kementerian BPPN melalui Masterplan Ekonomi Syariah Indonesia 2019–2024 menekankan pentingnya halal marketplace serta sistem pembiayaan syariah, memfasilitasi pertumbuhan industri start-up untuk meningkatkan halal value chain, dan tersedianya sistem informasi yang terintegrasi untuk traceability produk halal (Asri & Ilyas, 2022).

12. Tantangan Dan Agenda Kebijakan
12.1 Tantangan Utama
Industri makanan dan minuman halal menghadapi berbagai tantangan yang perlu diatasi secara sistematis. Pertama, tantangan dalam menjaga integritas halal di seluruh rantai pasokan. Produk industri halal tidak hanya harus halal di titik awal, tetapi di seluruh rantai pasokan hingga mencapai tujuan akhirnya (Nasution, 2020). Masalahnya, tidak semua pelaku industri maupun regulator memahami konsep integritas halal tersebut (Nasution, 2020).
Kedua, tantangan dalam standardisasi halal. Tantangan untuk menghasilkan standar halal universal juga berlaku dalam hal menjaga integritas halal di seluruh rantai pasokan dan manajemen logistik (Nasution, 2020). Kurangnya kesadaran dan ketidakseimbangan rantai pasok dapat menjadi penghambat pengembangan industri halal (Nasution, 2020).
Ketiga, tantangan dalam pengembangan sumber daya manusia. Pengembangan industri syariah masih terkendala oleh beberapa faktor, di antaranya keterbatasan sumber daya manusia (Iqbal, 2022). Penyediaan tenaga kerja di bidang industri halal saat ini didominasi oleh pendidikan akademik, sementara pendidikan vokasi yang lebih aplikatif masih sangat terbatas (Iqbal, 2022).
Keempat, tantangan dalam pembiayaan. Jumlah uang dan waktu yang harus diinvestasikan untuk mengadopsi layanan rantai pasokan halal tinggi, dan biaya layanan rantai pasokan halal cukup tinggi untuk perusahaan (Robiansyah & Suhadi, 2023). Hal ini menjadi hambatan terutama bagi UMKM yang memiliki keterbatasan modal.

12.2 Agenda Kebijakan
Agenda kebijakan yang dianggap penting untuk meminimalisir tantangan dalam pengembangan industri makanan halal adalah melalui efektivitas kelembagaan dalam menjamin integritas rantai pasok industri halal (Nasution, 2020). Efektivitas kelembagaan mengacu pada integrasi ekosistem industri halal yang mencakup regulasi, kebijakan, proses, prosedur, peraturan dan hukum yang mengarahkan pemangku kepentingan, khususnya pelaku industri halal menuju kepatuhan syariah (Nasution, 2020).
Penguatan kelembagaan diperlukan terutama untuk memperdalam integritas rantai nilai pasok industri halal (Nasution, 2020). Rantai nilai halal merupakan strategi utama yang meliputi beberapa sektor industri halal. Sinergitas dari seluruh pelaku industri, pembuat kebijakan, pengawas serta pengguna dapat segera merealisasikan peluang industri halal untuk perekonomian Indonesia yang lebih baik (Hasanah & Fahruddin, 2021).
Penerapan manajemen rantai pasok halal masih dihadapkan pada beberapa tantangan, di antaranya: (1) minimnya pemahaman masyarakat akan pentingnya rantai pasok halal untuk menjamin keamanan dan kehalalan suatu produk; dan (2) pengawasan pemerintah terhadap jaminan produk halal masih pada tataran produsen saja, belum mencakup proses dari hulu ke hilir (Hasanah & Fahruddin, 2021).

13. Perspektif Masa Depan: Menuju Industri Halal Yang Berkelanjutan
13.1 Inovasi Produk Halal
Dalam mengembangkan suatu produk halal, terdapat tiga hal penting yang perlu dilakukan: pertama, halal logistic untuk memastikan produk halal tidak terkontaminasi produk non-halal pada saat proses distribusi oleh produsen; kedua, sertifikasi halal yaitu proses sertifikasi terhadap produk atau jasa sesuai dengan ketentuan syariah Islam; dan ketiga, halal verification yaitu melakukan edukasi terhadap konsumen tentang pentingnya mengonsumsi produk halal (Habibi, 2023).
Konsep Tayyib, yang berarti sehat dan murni, sangat sesuai dan bersumber pada filsafat dan prinsip-prinsip Islam. Keberlanjutan secara inheren adalah bagian dari konsep 'Halal dan Tayyib' dan berpengaruh positif terhadap setiap industri halal (Syarif & Adnan, 2019). Sementara halal memastikan bahwa hal-hal yang diproduksi atau disembelih dilakukan secara halal, adapun Tayyib melihat bahwa apa yang dikonsumsi didukung oleh rantai pasokan yang etis (Syarif & Adnan, 2019).

13.2 Kolaborasi dan Sinergi Stakeholder
Pengembangan industri makanan halal membutuhkan sinergi dari berbagai pihak. Implementasi halal memerlukan pendekatan komprehensif untuk manajemen rantai pasokan, di mana rantai nilai dan rantai pasokan harus menunjukkan keselarasan yang lengkap untuk memenuhi janji kehalalan kepada konsumen akhir bahwa apa yang dikonsumsi merupakan manifestasi dari prinsip-prinsip Islam (Amal, 2023).
Peran pemerintah dalam memastikan integritas rantai pasokan industri halal sangat dibutuhkan (Nasution, 2020). Banyak penelitian menunjukkan bahwa transaksi dan penguatan ekosistem halal sangat dipengaruhi oleh unsur kepercayaan dalam rantai pasokan, sehingga memengaruhi perilaku pembelian dari para konsumen (Nasution, 2020).
Rekonstruksi konsep bisnis halalan thayyiban dengan memperkuat integrasi dan interkoneksi setiap mata rantai dalam ekosistem HVC diharapkan dapat memberikan gambaran jangka panjang tentang pentingnya mempromosikan dan mempercepat HVC dari segi kualitas, bukan kuantitas (Bayumi et al., 2022). Peran industri halal dalam mewujudkan SDGs meliputi pengurangan kemiskinan, pengurangan kelaparan, kehidupan dan kesejahteraan yang sehat, pekerjaan yang layak dan pertumbuhan ekonomi, inovasi industri dan infrastruktur, serta konsumsi dan produksi yang bertanggung jawab (Bayumi et al., 2022).

14. Kesimpulan
Industri makanan dan minuman halal merupakan sektor yang memiliki potensi luar biasa besar, baik di tingkat nasional maupun global. Konsep halal yang komprehensif, mencakup keseluruhan rantai pasokan dari hulu ke hilir, menjadi fondasi utama dalam pengembangan industri ini. Halal supply chain management, logistik halal, dan sistem traceability halal merupakan tiga pilar utama yang harus diimplementasikan secara terintegrasi untuk memastikan integritas halal produk makanan dan minuman (Febriyanni, 2023; Haryono & Handayani, 2018; D. Wahyuni & Arfidhila, 2019).
Indonesia, sebagai negara dengan populasi Muslim terbesar di dunia dan pasar konsumen makanan halal terbesar di dunia, memiliki potensi yang sangat besar untuk menjadi pemimpin dalam industri halal global (Fradesa et al., 2022; Yazid et al., 2022). Namun, untuk mewujudkan potensi tersebut, diperlukan penguatan ekosistem halal value chain yang mencakup regulasi yang kuat, sertifikasi halal yang komprehensif, pengembangan sumber daya manusia, adopsi teknologi modern, dan sinergi antara pemerintah, industri, akademisi, dan masyarakat (Asri & Ilyas, 2022; Bayumi et al., 2022; Nasution, 2020).
Tantangan utama yang harus diatasi meliputi rendahnya literasi halal di kalangan pelaku industri dan masyarakat, keterbatasan sertifikasi halal terutama di kalangan UMKM, belum optimalnya integritas rantai pasokan halal dari hulu ke hilir, serta perlunya standardisasi halal yang lebih komprehensif dan diakui secara internasional (Aziz et al., 2021; Hasanah & Fahruddin, 2021; Nasution, 2020). Dengan mengatasi tantangan-tantangan tersebut melalui kebijakan yang tepat dan implementasi yang konsisten, Indonesia berpeluang besar untuk mewujudkan visinya sebagai pusat industri halal dunia (Effendi et al., 2023; Fradesa et al., 2022).

Daftar Referensi
ANDIKA, O., Wisanggara, R., & Yoga, I. W. G. S. (2023). Analisis pengembangan halal logistik dengan pendekatan fishbone. JEBI (Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam), 8(1), 39. https://doi.org/10.15548/jebi.v8i1.775
Al-Fauziah, H. S., Rafli, M., & Aisyah, S. (2022). The role of halal supply chain management for slaughter chicken business actors (Case study of slaughter chicken business in Gunung Manaon Village 1). Jurnal Akuntansi Manajemen dan Bisnis Digital, 1(2). https://doi.org/10.37676/jambd.v1i2.2645
Amal, M. A. (2023). Sinergitas stakeholder pengembangan halal fashion di Indonesia. Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam, 9(3), 4572. https://doi.org/10.29040/jiei.v9i3.10106
Annisa, A. A. (2019). Kopontren dan ekosistem halal value chain. Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam, 5(01), 1. https://doi.org/10.29040/jiei.v5i01.398
Arifin, I. (2024). Optimalisasi peran lembaga keuangan syariah dalam inklusivitas grand design ekonomi syariah di tingkat Asia. Economic Reviews Journal, 3(1), 641–654. https://doi.org/10.56709/mrj.v3i1.213
Asri, K. H., & Ilyas, A. (2022). Penguatan ekosistem halal value chain sebagai pengembangan industri halal menuju era 5.0. Alif, 1(1), 37–47. https://doi.org/10.37010/alif.v1i1.712
Atiah, I. N., & Fatoni, A. (2019). Sistem jaminan halal: Studi komparatif Indonesia dan Malaysia. Syi'ar Iqtishadi Journal of Islamic Economics Finance and Banking, 3(2), 37. https://doi.org/10.35448/jiec.v3i2.6585
Aziz, F., Setyorini, R., & Hasanah, Y. N. (2021). Analisis halal supply chain pada usaha mikro kecil menengah (UMKM) makanan di Kota Bandung. Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam, 7(1), 293. https://doi.org/10.29040/jiei.v7i1.1936
Bayumi, M. R., Iqbal, M., Diem, M. J., & Muhlis. (2022). Rekonstruksi konsep bisnis halalan thayyiban penguatan integrasi-interkoneksi ekosistem halal value chain. Al-Mashrafiyah Jurnal Ekonomi Keuangan dan Perbankan Syariah, 6(2), 64–80. https://doi.org/10.24252/al-mashrafiyah.v6i2.28543
Dilla, Z. U., & Fathurohman, M. S. (2021). Implementasi halal traceability supply chain dengan model supply chain operation reference (SCOR) industri makanan halal. Jurnal Ekonomi Syariah Teori dan Terapan, 8(5), 617. https://doi.org/10.20473/vol8iss20215pp617-629
Effendi, K. A., Mukhlis, T. I., Padmanegara, O. H., & Widajatun, V. W. (2023). Analisis transformasi halal awareness dan teknologi blockchain terhadap penguatan halal value chain di Indonesia. Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam, 9(3), 3275. https://doi.org/10.29040/jiei.v9i3.10383
Fahriani, I. (2024). Pengaruh rantai pasok halal terhadap kinerja produksi makanan UMKM. IJABAH, 2(2), 114–123. https://doi.org/10.19184/ijabah.v2i2.406
Febriyanni, R. (2023). Perkembangan logistik halal. Balanca Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam, 4(1), 21–30. https://doi.org/10.35905/balanca.v4i1.5185
Firdaus, F. (2023). Implikasi sertifikat halal dalam manajemen bisnis industri makanan dan minuman. At-Tawazun Jurnal Ekonomi Syariah, 11(02), 39–54. https://doi.org/10.55799/tawazun.v11i02.322
Fradesa, F., Abadi, S. P., Ma'ani, B., Hardi, E. A., & Sucipto, S. (2022). Fitur Shopee Barokah dan Tokopedia Salam: Inovasi marketplace halal sebagai upaya pengembangan ekonomi digital berbasis syariah. Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam, 8(3), 2893. https://doi.org/10.29040/jiei.v8i3.6559
Habibi, M. (2023). Pelaksanaan inovasi produk halal. Ekosiana Jurnal Ekonomi Syari'ah, 10(2), 94–104. https://doi.org/10.47077/ekosiana.v10i2.444
Hakim, A. (2021). Studi implementasi konsep halal supply chain pada pasokan daging ayam di Pasar Baru Karawang. Buana Ilmu, 5(2), 140–157. https://doi.org/10.36805/bi.v5i2.1515
Haryono, H., & Handayani, D. I. (2018). Pemodelan sistem traceability halal supply chain dalam menjaga integritas produk makanan halal dengan pendekatan interpretive structural modeling (ISM). Prozima (Productivity Optimization and Manufacturing System Engineering), 2(2), 70–79. https://doi.org/10.21070/prozima.v2i2.2196
Hasanah, M., & Fahruddin, Abd. R. (2021). Analisis halal supply chain management (SCM) dalam perspektif maqashid syariah. At-Tasharruf Jurnal Kajian Ekonomi dan Bisnis Syariah, 2(2), 73–80. https://doi.org/10.32528/at.v2i2.5424
Iqbal, M. (2022). Peran pendidikan vokasi dalam pengembangan ekonomi Islam. Malia (Terakreditasi), 13(2), 193–212. https://doi.org/10.35891/ml.v13i2.2965
Istiqomah, S., Putra, P. S., Anuarita, B. F., Nurhalissa, R., & Luthfiansyah, S. A. (2023). Pengembangan produk UMKM berkualitas dan tersertifikasi halal. Jurnal Pengabdian Masyarakat dan Aplikasi Teknologi, 2(2), 80–86. https://doi.org/10.31284/j.adipati.2023.v2i2.4630
Jatnika, M. D., Andani, L., Faqihuddin, F., & Bunda, C. A. P. (2023). Eksplorasi pengaruh kesediaan membayar layanan logistik halal terhadap perpanjangan sertifikat logistik halal: UMKM sektor pertanian. Jurnal Agroindustri Halal, 9(3), 257–268. https://doi.org/10.30997/jah.v9i3.9672
Lesmini, L., Baskoro, D. A., & Setiawan, A. (2021). Pengembangan pengetahuan anggota Indonesian Logistik Community (ILC) chapter akademisi melalui sosialisasi halal logistik dan dangerous goods. Jurnal Abdimas Transportasi & Logistik, 1(1), 1. https://doi.org/10.54324/j.pmtl.v1i1.587
Maisaroh, N., Farida, A., Mundir, A., & Maghfur, I. (2023). Analisis halal supply chain management dengan menggunakan model supply chain operation reference (SCOR) pada rumah makan D'Kreezpee Purwosari, Pasuruan. Jurnal Ekonomi Syariah Darussalam, 4(2), 36–58. https://doi.org/10.30739/jesdar.v4i2.2428
Maisaroh, S., Hilal, S., & Hanif, H. (2022). Pengaruh orientasi pasar dan inovasi produk terhadap kinerja bisnis UMKM di Provinsi Lampung dengan halal supply chain sebagai variabel moderasi. Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam, 8(3), 3442. https://doi.org/10.29040/jiei.v8i3.6593
Mardiah, M., Amalia, L., & Trimelati, D. A. (2021). Analisis kehalalan daging sapi dengan metode pork detection kit (PDK) dan tingkat kepedulian konsumen dalam mengonsumsi daging sapi halal. Jurnal Ilmiah Pangan Halal, 2(2), 53–60. https://doi.org/10.30997/jiph.v2i2.4606
Maryasa, Y., & Linarti, U. (2023). Conceptual model of blockchain technology for chicken meat supply chain in Yogyakarta City. Sistemasi, 12(1), 123. https://doi.org/10.32520/stmsi.v12i1.2390
Maryati, T., Syarief, R., & Hasbullah, R. (2016). Analisis faktor kendala dalam pengajuan sertifikat halal (Studi kasus: Pelaku usaha mikro, kecil dan menengah makanan beku di Jabodetabek). Jurnal Ilmu Produksi dan Teknologi Hasil Peternakan, 4(3), 364–371. https://doi.org/10.29244/jipthp.4.3.364-371
Ma'rifat, T. N., & Rahmawan, A. (2018). Pengembangan kerangka konseptual model rantai pasok halal pada komoditas daging ayam di Kabupaten Ponorogo. Jurnal Pertanian Cemara, 15(2), 29–35. https://doi.org/10.24929/fp.v15i2.655
Muhlisin, M., Hilal, S., & Bahrudin, Moh. (2022). Analisis literasi ekonomi syariah dan ekosistem halal value chain terhadap perkembangan ekonomi syariah pondok pesantren di Provinsi Lampung. Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam, 8(3), 2603. https://doi.org/10.29040/jiei.v8i3.6762
Nasution, L. Z. (2020). Penguatan industri halal bagi daya saing wilayah: Tantangan dan agenda kebijakan. Journal of Regional Economics Indonesia, 1(2), 33–57. https://doi.org/10.26905/jrei.v1i2.5437
Noerdyah, P. S., Astuti, R., & Sucipto, S. (2020). Mitigasi risiko kesejahteraan hewan, kehalalan, dan keamanan rantai pasok industri daging ayam broiler skala menengah. Livestock and Animal Research, 18(3), 311. https://doi.org/10.20961/lar.v18i3.46014
Nst, A. H., & Wahyuni, D. (2019). Analisis risiko halal supply chain dengan adopsi model SCOR (supply chain operations reference). Talenta Conference Series Energy and Engineering (EE), 2(4). https://doi.org/10.32734/ee.v2i4.676
Qolbi, A., Atiya, N., & Rustanti, E. (2024). Tren penelitian konsumsi produk halal di dunia dengan pendekatan bibliometrik. Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam, 10(1), 911. https://doi.org/10.29040/jiei.v10i1.12342
Rachman, A. (2021). Peluang investasi dana haji pada industri halal di Indonesia. El-Buhuth Borneo Journal of Islamic Studies, 131–152. https://doi.org/10.21093/el-buhuth.v3i2.3254
Rahmawati, Thamrin, H., & Putra, Z. N. T. (2022). Overview industri halal di perdagangan global. Syarikat Jurnal Rumpun Ekonomi Syariah, 5(2), 72–81. https://doi.org/10.25299/syarikat.2022.vol5(2).9657
Ridwan, A., Kulsum, & Ambarwati, V. (2019). Perancangan aksi mitigasi risiko halal supply chain pada IKM Sate Bandeng menggunakan metode house of risk. Talenta Conference Series Energy and Engineering (EE), 2(4). https://doi.org/10.32734/ee.v2i4.672
Ridwan, A., Trenggonowati, D. L., & Parida, V. (2019). Usulan aksi mitigasi risiko rantai pasok halal pada IKM Tahu Bandung Sutra menggunakan metode house of risk. Journal Industrial Servicess, 5(1). https://doi.org/10.36055/jiss.v5i1.6512
Rishelin, N., Ardi, R., & Suryadi, I. (2023). Pengembangan model kriteria penilaian manajemen risiko halal supply chain daging pada bagian downstream di Indonesia. Jurnal PASTI (Penelitian dan Aplikasi Sistem dan Teknik Industri), 17(1), 126. https://doi.org/10.22441/pasti.2023.v17i1.012
Robiansyah, R., & Suhadi, S. (2023). Islamic business: Konsep, riset empiris, dan pengukuran. https://doi.org/10.31219/osf.io/y4j3u
Ropikoh, S., Mardiah, M., & Akil, S. (2021). Tren konsumsi produk halal pada generasi Z di era revolusi industri 4.0. Jurnal Ilmiah Pangan Halal, 3(2), 16–21. https://doi.org/10.30997/jiph.v3i2.9705
Rosadi, S., Andrini, R., & Resti, O. (2023). Penerapan sertifikasi halal untuk makanan rumahan di Rokan Hulu Riau. I-Best Islamic Banking & Economic Law Studies, 2(2), 119–135. https://doi.org/10.36769/ibest.v2i2.434
Rusydiana, A. S., & Marlina, L. (2020). Analisis sentimen terkait sertifikasi halal. JEBA (Journal of Economics and Business Aseanomics), 5(1). https://doi.org/10.33476/j.e.b.a.v5i1.1405
Safitri, A., Fahmi, M. Z., & Gunawan, S. (2022). Kajian penelusuran produk halal kornet daging sapi. Halal Research Journal, 2(2), 64–76. https://doi.org/10.12962/j22759970.vi.194
Sagala, I. C., Rahman, F., & Dewi, S. (2023). Analisis halal supply chain management produk kosmetik halal terhadap tingkat kepuasan generasi milenial di Kabupaten Deli Serdang. Journal of Education Humaniora and Social Sciences (JEHSS), 6(2), 657–663. https://doi.org/10.34007/jehss.v6i2.1926
Setyaningrum, P. (2018). Pemodelan sistem penelusuran daging sapi potong menggunakan metode unified modeling language. Jurnal Teknologi dan Industri Pertanian Indonesia, 10(2), 20–24. https://doi.org/10.17969/jtipi.v10i2.11046
Sorna, U. S., Firdaus, R. B. R., & Sarjiyanto, S. (2024). Challenges and ways forward for the Malaysian SMEs in the halal food industry: A systematic review. Potravinarstvo Slovak Journal of Food Sciences, 18, 223–238. https://doi.org/10.5219/1937
Suastrini, F. (2023). Manajemen logistik halal. Nusantara Hasana Journal, 2(9), 260–268. https://doi.org/10.59003/nhj.v2i9.838
Suhairi, S., Prameswari, A., Octavia, D. R., & Bayani, L. N. (2023). Kunci pelaksanaan kegiatan logistik halal di Indonesia dalam praktik logistik global. Widya Balina, 8(1), 568–576. https://doi.org/10.53958/wb.v8i1.172
Suwanto, S., & Gunawan, I. (2021). Ekosistem pesantren dalam mewujudkan manajemen halal supply chain menuju madani society 5.0. Mabny Journal of Sharia Management and Business, 1(02), 116–128. https://doi.org/10.19105/mabny.v1i02.5198
Syarif, F., & Adnan, N. (2019). Pertumbuhan dan keberlanjutan konsep halal economy di era moderasi beragama. Jurnal Bimas Islam, 12(1), 93–122. https://doi.org/10.37302/jbi.v12i1.97
Ummah, D. D. (2021). Penerapan rantai suplai makanan halal pada industri pengolahan kopi di Bedhag Kopi Roastery Jember. Iltizamat Journal of Economic Sharia Law and Business Studies, 1(1), 45–56. https://doi.org/10.55120/iltizamat.v1i1.475
Untitled. (2024). International Journal of Applied Business Research, 6(1). https://doi.org/10.35313/ijabr.v6i01.352
Waharini, F. M., & Purwantini, A. H. (2018). Model pengembangan industri halal food di Indonesia. Muqtasid Jurnal Ekonomi dan Perbankan Syariah, 9(1), 1. https://doi.org/10.18326/muqtasid.v9i1.1-13
Wahyuni, D., & Arfidhila, N. (2019). Traceability pada rantai pasok pangan halal: Review literatur. Talenta Conference Series Energy and Engineering (EE), 2(4). https://doi.org/10.32734/ee.v2i4.649
Wahyuni, D., & Rizki, M. F. (2019). Analisis sistem penyembelihan pada rantai pasok daging sapi halal. Talenta Conference Series Energy and Engineering (EE), 2(4). https://doi.org/10.32734/ee.v2i4.656
Wahyuni, H. C., Saidi, I. A., & Sumarmi, W. (2019). Analisa risiko pada rantai pasok (fokus penelitian: Risiko keamanan pangan). https://doi.org/10.21070/2019/978-602-5914-73-7
Yaqien, F. A., & Ceha, R. (2024). Pemodelan sistem traceability supply chain management halal menggunakan interpretive structural modeling PT.XYZ. Bandung Conference Series Industrial Engineering Science, 4(1), 260–267. https://doi.org/10.29313/bcsies.v4i1.10996
Yazid, A. A., Rofiq, A., & Ismail, M. (2022). Transformasi digital dan industri halal pada UMKM Kabupaten Banyuwangi. Jurnal Istiqro, 8(2), 215–224. https://doi.org/10.30739/istiqro.v8i2.1576
di

Tidak ada komentar:

Posting Komentar