00563 - Konsep Laba dalam Perspektif Ekonomi Islam

AFANIN MEDIA UTAMA



Abstract
This article comprehensively examines the concept of profit (ribh) in Islamic economic perspective, covering its definition and essence, normative foundations from the Quran and Sunnah, principles governing lawful profit acquisition, profit distribution mechanisms in Islamic financial instruments, and its relevance in addressing contemporary economic challenges. Islamic economics views profit not merely as a financial surplus, but as a manifestation of economic activity that is lawful (halal), just, and beneficial to society. The fundamental principles governing profit in Islam include: lawfulness of the object and method of profit acquisition, justice in transactions and profit distribution, transparency and honesty in all business activities, social responsibility through zakat and other redistribution mechanisms, and the prohibition of riba as a form of unjust exploitation. Islamic financial instruments such as mudharabah, musyarakah, and waqf offer fair and ethical mechanisms for generating and distributing profit. Amid global economic crises, the Islamic concept of profit proves to offer a more sustainable and equitable alternative compared to conventional systems. The integration of ethical dimensions in economic policy, as emphasized in Islamic economics, is a fundamental prerequisite for achieving balanced and sustainable development.

Keywords: Islamic economics, profit, halal, riba, mudharabah, musyarakah, maqashid al-syariah, profit and loss sharing

Abstrak
Artikel ini mengkaji secara komprehensif konsep laba (ribh) dalam perspektif ekonomi Islam, meliputi definisi dan hakikat laba menurut Islam, landasan normatif dari Al-Qur'an dan Sunnah, prinsip-prinsip yang mengatur perolehan laba yang halal, mekanisme distribusi laba dalam instrumen keuangan Islam, serta relevansi konsep laba Islam dalam menghadapi tantangan ekonomi kontemporer. Ekonomi Islam memandang laba bukan sekadar surplus finansial semata, melainkan sebagai manifestasi dari aktivitas ekonomi yang halal, adil, dan membawa manfaat bagi masyarakat luas. Prinsip-prinsip utama yang mengatur perolehan laba dalam Islam antara lain: kehalalan objek dan cara perolehan laba, keadilan dalam transaksi dan distribusi laba, transparansi dan kejujuran dalam setiap aktivitas bisnis, tanggung jawab sosial melalui mekanisme zakat dan instrumen redistribusi lainnya, serta larangan riba sebagai bentuk eksploitasi yang tidak adil. Berbagai instrumen keuangan Islam seperti mudharabah, musyarakah, dan wakaf menawarkan mekanisme yang adil dan etis untuk menghasilkan dan mendistribusikan laba. Di tengah krisis ekonomi global, konsep laba Islam terbukti menawarkan alternatif yang lebih berkelanjutan dan berkeadilan dibandingkan dengan sistem konvensional. Integrasi dimensi etika dalam kebijakan ekonomi, sebagaimana ditekankan dalam ekonomi Islam, merupakan syarat fundamental untuk mencapai pembangunan yang seimbang dan berkelanjutan.

Kata Kunci: ekonomi Islam, laba, halal, riba, mudharabah, musyarakah, maqashid al-syariah, bagi hasil

1. Pendahuluan
Laba atau keuntungan merupakan salah satu konsep fundamental dalam setiap sistem ekonomi, baik konvensional maupun Islam. Dalam ekonomi konvensional, laba dipahami semata-mata sebagai selisih antara pendapatan dan biaya yang dikeluarkan dalam suatu periode tertentu, dengan orientasi utama memaksimalkan keuntungan bagi pemilik modal atau pemegang saham. Namun, dalam perspektif ekonomi Islam, konsep laba memiliki dimensi yang jauh lebih luas dan mendalam, mencakup aspek spiritual, etika, sosial, dan ekonomi secara bersamaan. Ekonomi Islam tidak hanya memandang laba sebagai tujuan akhir aktivitas bisnis, melainkan sebagai sarana untuk mencapai kesejahteraan yang komprehensif (falah) bagi seluruh umat manusia (جلالي, 2026).
Perbedaan mendasar antara konsep laba dalam ekonomi konvensional dan ekonomi Islam terletak pada landasan filosofis dan nilai-nilai yang mendasarinya. Ekonomi konvensional, sebagaimana direpresentasikan oleh pemikiran Milton Friedman, cenderung menekankan efisiensi ekonomi dan stabilitas moneter, namun sering kali mengabaikan dimensi keadilan sosial. Sebaliknya, ekonomi Islam sebagaimana dikembangkan oleh para pemikir Muslim seperti Dr. Muhammad Isa Abdo, menawarkan kerangka yang mengintegrasikan efisiensi ekonomi dengan keadilan sosial dalam satu sistem nilai yang komprehensif (جلالي, 2026). Integrasi dimensi etika dalam kebijakan ekonomi merupakan syarat fundamental untuk mencapai pembangunan yang seimbang dan berkelanjutan (جلالي, 2026).
Artikel ini bertujuan untuk mengkaji secara komprehensif konsep laba dalam perspektif ekonomi Islam, meliputi definisi dan hakikat laba menurut Islam, landasan normatif dari Al-Qur'an dan Sunnah, prinsip-prinsip yang mengatur perolehan laba yang halal, mekanisme distribusi laba dalam instrumen keuangan Islam, serta relevansi konsep laba Islam dalam menghadapi tantangan ekonomi kontemporer.

2. Definisi dan Hakikat Laba dalam Perspektif Islam
2.1 Pengertian Laba Secara Umum
Secara umum, laba atau profit didefinisikan sebagai selisih antara pendapatan yang diperoleh dari penjualan dengan biaya yang dikeluarkan untuk menghasilkan barang atau jasa (Yudianto et al., 2024). Dalam literatur akuntansi dan keuangan konvensional, laba dapat dibedakan menjadi beberapa jenis: laba kotor (gross profit) yang merupakan keuntungan sebelum dikurangi biaya-biaya operasional, laba operasi (operating income) yang mengacu pada laba yang timbul dari aktivitas operasi perusahaan, dan laba bersih (net profit) yang merupakan laba setelah dikurangi seluruh biaya termasuk pajak (Wiryanti, 2023).
Selain itu, dikenal pula konsep laba ekonomi (economic profit) yang diartikan sebagai jumlah kekayaan yang bisa dikonsumsi tanpa membuat pemilik kekayaan tersebut menjadi lebih miskin (Wiryanti, 2023). Apabila laba diartikan sebagai laba ekonomi, maka pemaksimuman laba dalam jangka panjang akan konsisten dengan memaksimumkan nilai perusahaan (Wiryanti, 2023). Dalam konteks pedagang di pasar tradisional, laba juga dipahami sebagai rezeki dari Tuhan yang mengandung dimensi keberkahan, di mana laba baru terwujud dengan bertambahnya pelanggan dan usaha yang bertahan (Santoso, 2024).

2.2 Hakikat Laba dalam Ekonomi Islam
Dalam perspektif ekonomi Islam, laba (ribh dalam bahasa Arab) tidak sekadar dipahami sebagai surplus finansial semata. Laba dalam Islam memiliki hakikat yang lebih dalam, yaitu sebagai manifestasi dari aktivitas ekonomi yang halal, adil, dan membawa manfaat bagi masyarakat luas. Ekonomi Islam memandang bahwa setiap aktivitas ekonomi, termasuk pencarian laba, harus selaras dengan maqashid al-syariah (tujuan-tujuan syariah), yang mencakup perlindungan terhadap agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta (البرغوثي, 2021).
Perlindungan terhadap harta (hifz al-mal) merupakan salah satu dari lima kebutuhan primer (dharuriyyat) dalam maqashid al-syariah, yang menjadi landasan bagi seluruh aktivitas ekonomi dalam Islam (العجمي, 2024). Dalam konteks ini, laba yang diperoleh melalui cara-cara yang halal dan adil merupakan bentuk realisasi dari perlindungan harta tersebut. Sebaliknya, laba yang diperoleh melalui cara-cara yang haram, seperti riba, penipuan, atau monopoli, justru bertentangan dengan prinsip perlindungan harta dalam Islam.
Pemikir ekonomi Islam klasik, Ibn Khaldun, memberikan kontribusi penting dalam memahami konsep laba dari perspektif Islam. Dalam pandangan Ibn Khaldun, laba tidak dapat dipisahkan dari konteks sosial, politik, dan etika yang lebih luas. Ia menekankan bahwa kezaliman dalam bentuk monopoli dan ketidakadilan pasar merupakan faktor utama yang menghambat kemakmuran ekonomi (أحمد & بكر, 2025). Ibn Khaldun juga menekankan pentingnya menjaga keseimbangan antara penawaran dan permintaan sebagai indikator kematangan peradaban, serta peran etika para pelaku ekonomi yang memengaruhi kepercayaan dan permintaan di pasar (أحمد & بكر, 2025).

3. Landasan Normatif Konsep Laba dalam Islam
3.1 Landasan Al-Qur'an
Al-Qur'an sebagai sumber utama hukum Islam memberikan panduan yang komprehensif mengenai aktivitas ekonomi, termasuk perolehan laba. Beberapa prinsip utama yang dapat diekstrak dari Al-Qur'an berkaitan dengan konsep laba antara lain:
Pertama, larangan riba (interest/usury) yang merupakan salah satu prinsip paling fundamental dalam ekonomi Islam. Riba dilarang secara tegas dalam Al-Qur'an karena dianggap sebagai bentuk eksploitasi yang tidak adil, di mana keuntungan diperoleh tanpa menanggung risiko yang sepadan. Dalam ekonomi Islam, laba yang sah harus diperoleh melalui aktivitas produktif yang nyata, bukan melalui mekanisme bunga yang bersifat eksploitatif (جلالي, 2026).
Kedua, perintah untuk berlaku adil dalam transaksi ekonomi. Al-Qur'an memerintahkan umat Islam untuk menyempurnakan takaran dan timbangan, tidak merugikan orang lain dalam transaksi, dan menghindari segala bentuk penipuan dan kecurangan. Prinsip-prinsip ini menjadi landasan bagi perolehan laba yang halal dan berkah dalam Islam (العجمي, 2024).
Ketiga, kewajiban zakat sebagai mekanisme redistribusi kekayaan. Zakat merupakan instrumen utama dalam ekonomi Islam untuk mendistribusikan kembali laba dan kekayaan kepada mereka yang berhak menerimanya. Melalui zakat, laba yang diperoleh oleh individu atau perusahaan tidak hanya menjadi milik pribadi, tetapi juga memiliki dimensi sosial yang wajib dipenuhi (البرغوثي, 2021).

3.2 Landasan Sunnah
Sunnah Nabi Muhammad SAW memberikan panduan praktis yang lebih rinci mengenai cara-cara perolehan laba yang halal. Nabi Muhammad SAW sendiri merupakan seorang pedagang yang sukses sebelum diangkat menjadi Rasul, dan beliau memberikan teladan dalam praktik bisnis yang jujur, adil, dan beretika. Beberapa prinsip dari Sunnah yang berkaitan dengan konsep laba antara lain:
Pertama, kejujuran (sidq) dalam transaksi bisnis. Nabi Muhammad SAW menekankan pentingnya kejujuran dalam setiap transaksi, termasuk dalam menyampaikan informasi tentang kualitas barang yang diperjualbelikan. Pedagang yang jujur dijanjikan akan bersama para nabi, shiddiqin, dan syuhada di akhirat.
Kedua, larangan monopoli (ihtikar). Nabi Muhammad SAW melarang praktik penimbunan barang (ihtikar) yang bertujuan untuk menaikkan harga secara artifisial demi memperoleh keuntungan yang lebih besar. Larangan ini sejalan dengan prinsip Ibn Khaldun tentang pentingnya mencegah monopoli untuk menjamin keadilan pasar (أحمد & بكر, 2025).
Ketiga, prinsip saling ridha (an-taradhin) dalam transaksi. Setiap transaksi dalam Islam harus didasarkan pada kerelaan kedua belah pihak, tanpa ada paksaan atau tekanan. Prinsip ini menjamin bahwa laba yang diperoleh merupakan hasil dari pertukaran yang adil dan sukarela.

4. Prinsip-Prinsip Perolehan Laba yang Halal dalam Islam
4.1 Prinsip Kehalalan (Halal)
Prinsip pertama dan paling mendasar dalam perolehan laba menurut Islam adalah kehalalan. Laba harus diperoleh dari aktivitas bisnis yang halal, baik dari segi objek transaksi maupun cara perolehannya. Objek transaksi yang haram, seperti minuman keras, babi, narkoba, dan sejenisnya, tidak boleh menjadi sumber laba bagi seorang Muslim. Demikian pula, cara-cara perolehan laba yang haram, seperti riba, penipuan, perjudian (maysir), dan ketidakpastian yang berlebihan (gharar), harus dihindari (Destiani et al., 2021).
Dalam konteks perbankan syariah, prinsip kehalalan ini diwujudkan melalui berbagai mekanisme pengawasan syariah yang ketat. Bank syariah harus memastikan bahwa seluruh produk dan layanannya bebas dari unsur riba, gharar, maysir, dan transaksi yang tidak halal lainnya (Destiani et al., 2021). Kegagalan dalam memenuhi standar kehalalan ini tidak hanya berdampak pada aspek spiritual, tetapi juga dapat menimbulkan risiko reputasi syariah yang serius bagi lembaga keuangan Islam (محمد, 2025).

4.2 Prinsip Keadilan ('Adl)
Prinsip keadilan merupakan salah satu nilai inti dalam ekonomi Islam yang harus tercermin dalam setiap aspek perolehan laba. Keadilan dalam konteks ini mencakup keadilan dalam penetapan harga, keadilan dalam pembagian keuntungan antara pemilik modal dan pengelola, serta keadilan dalam distribusi kekayaan di masyarakat (جلالي, 2026).
Ekonomi Islam menolak sistem yang memungkinkan segelintir orang memperoleh laba yang sangat besar sementara mayoritas masyarakat hidup dalam kemiskinan. Oleh karena itu, berbagai instrumen ekonomi Islam seperti zakat, infak, sedekah, dan wakaf dirancang untuk memastikan distribusi kekayaan yang lebih merata di masyarakat (Thaker et al., 2024). Integrasi ekonomi Islam dalam keuangan publik memiliki potensi besar untuk mendorong ekspansi ekonomi, menjamin keadilan sosial, dan mendukung perilaku keuangan yang etis (Thaker et al., 2024).

4.3 Prinsip Transparansi dan Kejujuran
Transparansi dan kejujuran merupakan prinsip fundamental dalam perolehan laba yang halal menurut Islam. Setiap transaksi bisnis harus dilakukan secara transparan, dengan informasi yang lengkap dan akurat kepada semua pihak yang terlibat. Penipuan, manipulasi informasi, dan praktik-praktik yang menyesatkan konsumen merupakan bentuk pelanggaran serius terhadap prinsip ini (أحمد & بكر, 2025).
Dalam konteks pasar tradisional, penelitian menunjukkan bahwa budaya kejujuran dan keadilan merupakan faktor utama yang membangun kepercayaan pelanggan, yang pada akhirnya menghasilkan laba yang berkah dan usaha yang bertahan (Santoso, 2024). Kepercayaan (amanah) terbukti memperkuat pengaruh budaya santun terhadap laba berkah dalam praktik perdagangan (Santoso, 2024).

4.4 Prinsip Tanggung Jawab Sosial
Dalam perspektif ekonomi Islam, perolehan laba tidak dapat dipisahkan dari tanggung jawab sosial pelaku bisnis terhadap masyarakat dan lingkungannya. Konsep ini sejalan dengan prinsip khalifah (wakil Allah di bumi) yang mewajibkan setiap Muslim untuk mengelola sumber daya alam dan ekonomi secara bertanggung jawab demi kesejahteraan seluruh umat manusia (البرغوثي, 2021).
Tanggung jawab sosial dalam Islam diwujudkan melalui berbagai mekanisme, antara lain: pembayaran zakat dari laba yang diperoleh, pemberian infak dan sedekah secara sukarela, pengelolaan wakaf untuk kepentingan umum, dan penghindaran dari aktivitas bisnis yang merugikan masyarakat atau lingkungan (الرِّفَاعِي, 2015). Zakat, sebagai salah satu rukun Islam, memiliki peran penting dalam terbentuknya masyarakat yang adil dan sejahtera, karena melalui zakat laba yang diperoleh oleh individu atau perusahaan didistribusikan kembali kepada mereka yang membutuhkan (البرغوثي, 2021).

4.5 Prinsip Larangan Riba
Larangan riba merupakan salah satu prinsip paling khas dalam ekonomi Islam yang membedakannya secara fundamental dari sistem ekonomi konvensional. Riba, yang secara harfiah berarti "tambahan" atau "kelebihan", merujuk pada setiap tambahan yang diperoleh dari pinjaman uang tanpa adanya aktivitas produktif yang nyata. Dalam sistem ekonomi konvensional, bunga (interest) merupakan mekanisme utama dalam transaksi keuangan, sementara dalam ekonomi Islam, bunga dilarang secara tegas (عديلة, 2021).
Sebagai alternatif terhadap sistem bunga, ekonomi Islam mengembangkan berbagai instrumen keuangan berbasis bagi hasil (profit and loss sharing/PLS), seperti mudharabah dan musyarakah. Dalam sistem PLS, laba dibagi antara pemilik modal dan pengelola berdasarkan nisbah yang disepakati, sementara kerugian ditanggung bersama sesuai dengan proporsi modal masing-masing (عديلة, 2021). Model PLS ini dianggap lebih adil karena memastikan bahwa laba yang diperoleh merupakan hasil dari aktivitas produktif yang nyata, bukan dari eksploitasi melalui mekanisme bunga.

5. Mekanisme Distribusi Laba dalam Instrumen Keuangan Islam
5.1 Mudharabah: Bagi Hasil antara Pemilik Modal dan Pengelola
Mudharabah merupakan salah satu instrumen keuangan Islam yang paling penting dalam konteks distribusi laba. Dalam akad mudharabah, satu pihak (shahibul mal) menyediakan modal, sementara pihak lain (mudharib) mengelola modal tersebut untuk kegiatan usaha. Laba yang dihasilkan dibagi antara kedua pihak berdasarkan nisbah yang telah disepakati sebelumnya, sementara kerugian ditanggung sepenuhnya oleh pemilik modal, kecuali jika kerugian tersebut disebabkan oleh kelalaian atau pelanggaran pengelola (Said, 2023).
Dalam praktik perbankan syariah, mudharabah diterapkan dalam dua bentuk utama: mudharabah muthlaqah (tidak terbatas) dan mudharabah muqayyadah (terbatas). Penelitian pada Bank Syariah Indonesia menunjukkan bahwa prinsip bagi hasil yang diterapkan dalam pembiayaan mudharabah muthlaqah mengacu pada prinsip revenue sharing, di mana dasar pembagian adalah laba bruto (gross profit) bukan total pendapatan usaha (Nadhifah & Anwar, 2022). Sementara itu, jika berdasarkan prinsip bagi laba, dasar pembagiannya adalah laba neto (net profit) yaitu laba bruto dikurangi beban yang berkaitan dengan pengelolaan dana mudharabah (Nadhifah & Anwar, 2022).
Perbankan syariah di Somalia juga menunjukkan pola serupa, di mana bank-bank Islam mengandalkan mudharabah sebagai alat pembiayaan yang berhasil, dengan mematuhi prinsip distribusi keuntungan dan tidak membebankan kerugian finansial kepada nasabah dalam kasus kegagalan proyek (Said, 2023). Hal ini mencerminkan komitmen perbankan syariah terhadap prinsip keadilan dalam distribusi laba dan risiko.

5.2 Musyarakah: Kemitraan dalam Berbagi Laba dan Rugi
Musyarakah merupakan bentuk kemitraan di mana dua pihak atau lebih berkontribusi modal untuk suatu usaha bersama, dan laba serta rugi dibagi sesuai dengan proporsi modal atau kesepakatan yang telah ditetapkan. Berbeda dengan mudharabah di mana hanya satu pihak yang menyediakan modal, dalam musyarakah semua pihak berkontribusi modal dan berhak untuk berpartisipasi dalam pengelolaan usaha (عديلة, 2021).
Model musyarakah ini mencerminkan prinsip keadilan dalam ekonomi Islam, di mana setiap pihak menanggung risiko sesuai dengan kontribusinya. Dalam konteks makroekonomi, model PLS (Profit and Loss Sharing) yang mencakup mudharabah dan musyarakah dianggap mampu memastikan kontrol bank sentral atas kebijakan moneter dan aktivitas ekonomi, serta mendistribusikan sumber daya ekonomi secara lebih efisien dibandingkan dengan penggunaan suku bunga (عديلة, 2021).

5.3 Waralaba (Franchise) dalam Perspektif Islam
Sistem waralaba (franchise) merupakan salah satu model bisnis modern yang juga perlu dikaji dari perspektif hukum Islam, khususnya berkaitan dengan mekanisme pembagian laba. Dalam sistem waralaba, terdapat pembagian hasil dari keuntungan antara pemilik waralaba (franchisor) dan penerima waralaba (franchisee). Dari perspektif Islam, pembagian hasil ini harus memenuhi prinsip-prinsip syariah, termasuk bebas dari unsur riba dan ketidakadilan (Pratika et al., 2024).
Dalam produk mudharabah yang diterapkan dalam konteks waralaba, terdapat dua metode pembagian hasil usaha: profit sharing (perhitungan bagi hasil berdasarkan laba bersih setelah dikurangi biaya) dan revenue sharing (sistem bagi hasil yang dihitung dari total pendapatan tanpa dikurangi biaya pengelolaan dana) (Pratika et al., 2024). Pemilihan metode yang tepat sangat penting untuk memastikan keadilan bagi semua pihak yang terlibat.

5.4 Investasi Wakaf dan Distribusi Laba
Wakaf merupakan instrumen keuangan Islam yang unik, di mana aset diwakafkan untuk kepentingan umum dan hasilnya digunakan untuk membiayai berbagai kegiatan sosial dan keagamaan. Dalam konteks investasi wakaf, laba yang dihasilkan dari pengelolaan aset wakaf harus dikelola sesuai dengan prinsip-prinsip syariah dan digunakan untuk tujuan yang telah ditetapkan oleh wakif (pemberi wakaf) (الرِّفَاعِي, 2015).
Standar investasi wakaf kontemporer dari perspektif ekonomi Islam mencakup tiga tingkatan kriteria: pertama, kriteria untuk memilih aktivitas investasi wakaf (termasuk pemilihan sektor, lingkungan, dan formula investasi); kedua, kriteria untuk mengelola investasi wakaf (termasuk standar administratif, etika, dan kooperatif); dan ketiga, kriteria bersama untuk pemilihan dan pengelolaan aktivitas investasi wakaf (الرِّفَاعِي, 2015). Pengelolaan laba dari investasi wakaf yang baik dapat memberikan kontribusi signifikan bagi pembangunan ekonomi dan sosial masyarakat Muslim.

6. Konsep Laba dalam Pemikiran Ekonom Muslim Klasik
6.1 Ibn Khaldun dan Teori Laba
Ibn Khaldun, pemikir Muslim abad ke-14 yang dikenal sebagai bapak sosiologi dan ekonomi, memberikan kontribusi yang sangat berharga dalam memahami konsep laba dari perspektif Islam. Dalam karyanya yang monumental, Muqaddimah, Ibn Khaldun mengembangkan teori ekonomi yang komprehensif yang mencakup analisis tentang laba, pasar, dan kemakmuran ekonomi (أحمد & بكر, 2025).
Menurut Ibn Khaldun, laba (ribh) merupakan nilai yang dihasilkan dari kerja manusia dalam proses produksi dan perdagangan. Ia menekankan bahwa kemakmuran ekonomi (riwaj) tidak dapat direduksi hanya pada kenaikan harga atau kelimpahan barang, melainkan merupakan cerminan dari keseimbangan struktur politik, sosial, dan ekonomi (أحمد & بكر, 2025). Ibn Khaldun mengidentifikasi tiga mekanisme utama yang menentukan kemakmuran atau kemerosotan pasar: peran negara sebagai otoritas yang mengendalikan pasar melalui kebijakan fiskal, gangguan mendadak seperti perang atau kelaparan, dan perilaku etis para pelaku ekonomi yang memengaruhi kepercayaan dan permintaan (أحمد & بكر, 2025).
Relevansi pemikiran Ibn Khaldun dalam konteks konsep laba Islam sangat signifikan. Ia menekankan bahwa laba yang adil dan etis merupakan fondasi bagi kemakmuran ekonomi yang berkelanjutan, sementara praktik-praktik yang tidak adil seperti monopoli dan eksploitasi justru akan menghancurkan kemakmuran tersebut (أحمد & بكر, 2025). Pandangan ini sejalan dengan prinsip-prinsip ekonomi Islam yang menekankan keadilan, transparansi, dan tanggung jawab sosial dalam perolehan laba.

6.2 Pemikiran Dr. Muhammad Isa Abdo tentang Laba
Dr. Muhammad Isa Abdo merupakan salah satu pemikir ekonomi Islam kontemporer yang memberikan kontribusi penting dalam mengembangkan model ekonomi Islam yang komprehensif. Berbeda dengan model ekonomi liberal Milton Friedman yang menekankan efisiensi moneter namun lemah dalam aspek keadilan sosial, model ekonomi Islam yang dikembangkan oleh Dr. Muhammad Isa Abdo menawarkan kerangka yang mengintegrasikan efisiensi ekonomi dengan keadilan sosial dalam satu sistem nilai dan legislasi yang komprehensif (جلالي, 2026).
Dalam pandangan Dr. Muhammad Isa Abdo, laba dalam ekonomi Islam harus dipahami dalam konteks yang lebih luas dari sekadar surplus finansial. Laba merupakan bagian dari sistem ekonomi yang bertujuan untuk mewujudkan kesejahteraan komprehensif (falah) bagi seluruh umat manusia, bukan hanya bagi pemilik modal atau kelompok tertentu (جلالي, 2026). Integrasi dimensi etika dalam kebijakan ekonomi, termasuk dalam perolehan dan distribusi laba, merupakan syarat fundamental untuk mencapai pembangunan yang seimbang dan berkelanjutan (جلالي, 2026).

7. Laba dalam Konteks Keuangan Publik Islam
7.1 Zakat sebagai Instrumen Redistribusi Laba
Zakat merupakan salah satu pilar utama dalam sistem keuangan publik Islam yang berfungsi sebagai mekanisme redistribusi laba dan kekayaan. Kewajiban zakat atas laba usaha (zakat tijarah) memastikan bahwa sebagian dari laba yang diperoleh oleh individu atau perusahaan didistribusikan kembali kepada mereka yang berhak menerimanya, yaitu delapan golongan (asnaf) yang disebutkan dalam Al-Qur'an (البرغوثي, 2021).
Maqashid syariah dari zakat mencakup berbagai dimensi: dimensi tarbiyah (pendidikan dan pembinaan jiwa), dimensi sosial (solidaritas dan kesetiakawanan), dan dimensi ekonomi (pembangunan dan pengembangan). Melalui zakat, laba yang diperoleh oleh individu atau perusahaan tidak hanya menjadi milik pribadi, tetapi juga memiliki fungsi sosial yang wajib dipenuhi (البرغوثي, 2021). Zakat terbukti menjadi salah satu cara paling efektif untuk mengatasi berbagai fenomena negatif dalam masyarakat, termasuk kemiskinan dan ketimpangan ekonomi (البرغوثي, 2021).

7.2 Keuangan Publik Islam dan Pengelolaan Laba Negara
Dalam konteks keuangan publik Islam, pengelolaan laba negara harus mengikuti prinsip-prinsip syariah yang telah ditetapkan dalam Al-Qur'an dan Sunnah. Sejak kemunculan Islam di Jazirah Arab hingga era keemasan peradaban Islam, otoritas Islam berupaya menerapkan prinsip-prinsip keuangan Islam sesuai dengan standar yang ditetapkan dalam Al-Qur'an dan Sunnah (Thaker et al., 2024).
Dalam ekonomi Islam, aturan hukum (qawa'id fiqhiyyah) memainkan peran penting dalam keuangan publik, di mana legitimasi syariah dari tindakan pemerintah harus dipertimbangkan sebelum pelaksanaannya (Thaker et al., 2024). Integrasi ekonomi Islam dalam keuangan publik memiliki potensi besar untuk mendorong ekspansi ekonomi, menjamin keadilan sosial, dan mendukung perilaku keuangan yang etis (Thaker et al., 2024). Hal ini menunjukkan bahwa konsep laba dalam Islam tidak hanya relevan pada level mikro (individu dan perusahaan), tetapi juga pada level makro (negara dan perekonomian nasional).

8. Laba dalam Perbankan dan Keuangan Islam Kontemporer
8.1 Profitabilitas Bank Syariah
Perbankan syariah sebagai institusi keuangan yang beroperasi berdasarkan prinsip-prinsip Islam memiliki pendekatan yang unik dalam menghasilkan dan mendistribusikan laba. Berbeda dengan bank konvensional yang mengandalkan pendapatan bunga sebagai sumber utama laba, bank syariah menghasilkan laba melalui berbagai instrumen keuangan berbasis bagi hasil, jual beli, dan sewa (محمد, 2025).
Penelitian tentang Islamicity Performance Index pada Bank BUMN Syariah menunjukkan bahwa masih rendahnya standar Islamicity Performance Index dalam setiap rasio merupakan salah satu penyebab kurang optimalnya pertumbuhan laba pada bank-bank tersebut (Destiani et al., 2021). Hal ini mengindikasikan bahwa kepatuhan terhadap prinsip-prinsip Islam tidak hanya merupakan kewajiban syariah, tetapi juga memiliki implikasi langsung terhadap kinerja keuangan bank syariah.
Profit Sharing Ratio (PSR) terbukti memiliki pengaruh negatif signifikan terhadap tingkat profitabilitas bank BUMN syariah, yang menunjukkan bahwa semakin besar porsi pembiayaan berbasis bagi hasil, semakin rendah profitabilitas bank dalam jangka pendek (Destiani et al., 2021). Namun, hal ini tidak berarti bahwa pembiayaan berbasis bagi hasil tidak menguntungkan; sebaliknya, ini mencerminkan komitmen bank syariah terhadap prinsip keadilan dalam distribusi laba dan risiko.

8.2 Risiko Reputasi Syariah dan Dampaknya terhadap Laba
Salah satu tantangan unik yang dihadapi oleh lembaga keuangan Islam dalam konteks perolehan laba adalah risiko reputasi syariah. Risiko ini muncul ketika lembaga keuangan Islam dianggap tidak memenuhi standar syariah yang diharapkan oleh nasabah dan masyarakat, yang dapat mengakibatkan hilangnya kepercayaan dan penurunan laba (محمد, 2025).
Perlindungan dari risiko reputasi syariah memerlukan sistem yang terintegrasi, yang mencakup kualitas fatwa, tata kelola syariah yang baik, serta peran aktif media dan hubungan masyarakat dalam meningkatkan kesadaran dan komunikasi dengan publik (محمد, 2025). Dimensi etika dan misi lembaga keuangan Islam juga harus mendapat perhatian yang memadai untuk memperkuat kepercayaan nasabah (محمد, 2025). Hal ini menunjukkan bahwa dalam ekonomi Islam, laba tidak dapat dipisahkan dari reputasi dan integritas syariah lembaga yang bersangkutan.

8.3 Perlindungan Hukum atas Transaksi Keuangan Islam
Dalam konteks ekonomi Islam kontemporer, perlindungan hukum atas transaksi keuangan merupakan aspek penting yang mendukung perolehan laba yang halal dan adil. Perlindungan hukum ini mencakup berbagai aspek, termasuk perlindungan terhadap transaksi elektronik yang semakin dominan dalam era digital (العجمي, 2024).
Perlindungan hukum atas transaksi keuangan Islam didasarkan pada prinsip hifz al-mal (perlindungan harta) sebagai salah satu dari lima maqashid al-syariah. Berbagai regulasi dan peraturan perundang-undangan yang melindungi transaksi keuangan Islam harus selaras dengan prinsip-prinsip syariah yang telah ditetapkan dalam Al-Qur'an dan Sunnah (العجمي, 2024). Kerangka hukum yang kuat dan sesuai syariah merupakan prasyarat penting bagi terciptanya lingkungan bisnis yang kondusif untuk perolehan laba yang halal.

9. Perbedaan Konsep Laba Islam dengan Ekonomi Konvensional
9.1 Dimensi Etika dan Spiritual
Perbedaan paling mendasar antara konsep laba dalam ekonomi Islam dan ekonomi konvensional terletak pada dimensi etika dan spiritual. Dalam ekonomi konvensional, laba dipandang sebagai tujuan akhir yang bersifat netral secara moral; cara perolehannya tidak menjadi pertimbangan utama selama tidak melanggar hukum positif yang berlaku. Sebaliknya, dalam ekonomi Islam, cara perolehan laba merupakan aspek yang sama pentingnya dengan jumlah laba yang diperoleh (جلالي, 2026).
Ekonomi Islam menekankan bahwa setiap aktivitas ekonomi, termasuk pencarian laba, harus dilandasi oleh niat yang baik (niyyah) dan dilaksanakan sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Laba yang diperoleh melalui cara-cara yang haram, meskipun secara finansial menguntungkan, tidak memiliki nilai di sisi Allah SWT dan bahkan dapat mendatangkan kerugian di akhirat. Sebaliknya, laba yang diperoleh melalui cara-cara yang halal dan adil, meskipun mungkin lebih kecil secara nominal, memiliki nilai yang jauh lebih tinggi karena mengandung keberkahan (barakah) (Santoso, 2024).

9.2 Orientasi Jangka Panjang vs. Jangka Pendek
Ekonomi konvensional, khususnya dalam konteks perusahaan publik, cenderung berorientasi pada maksimalisasi laba jangka pendek untuk memuaskan pemegang saham. Sebaliknya, ekonomi Islam menekankan pentingnya keseimbangan antara kepentingan jangka pendek dan jangka panjang, serta antara kepentingan individu dan masyarakat (جلالي, 2026).
Dalam perspektif Islam, laba yang berkelanjutan (sustainable profit) lebih diutamakan daripada laba jangka pendek yang diperoleh dengan mengorbankan kepentingan jangka panjang atau kepentingan masyarakat. Prinsip ini sejalan dengan konsep pembangunan berkelanjutan yang semakin mendapat perhatian dalam wacana ekonomi global (Thaker et al., 2024).

9.3 Distribusi Laba yang Adil
Salah satu perbedaan signifikan antara ekonomi Islam dan ekonomi konvensional dalam konteks laba adalah mekanisme distribusinya. Dalam ekonomi konvensional, distribusi laba ditentukan semata-mata oleh mekanisme pasar dan kepemilikan modal, yang sering kali menghasilkan distribusi yang sangat tidak merata. Sebaliknya, ekonomi Islam memiliki berbagai mekanisme wajib dan sukarela untuk memastikan distribusi laba yang lebih adil dan merata (البرغوثي, 2021).
Mekanisme distribusi laba dalam Islam mencakup: zakat (wajib), infak dan sedekah (sukarela), wakaf (sukarela namun sangat dianjurkan), dan berbagai instrumen keuangan berbasis bagi hasil yang memastikan distribusi laba yang adil antara pemilik modal dan pengelola (الرِّفَاعِي, 2015). Melalui mekanisme-mekanisme ini, ekonomi Islam berupaya menciptakan masyarakat yang adil dan sejahtera, di mana laba tidak hanya dinikmati oleh segelintir orang, tetapi memberikan manfaat bagi seluruh lapisan masyarakat.

10. Relevansi Konsep Laba Islam dalam Menghadapi Krisis Ekonomi
10.1 Krisis Keuangan Global dan Kelemahan Sistem Konvensional
Krisis keuangan global yang berulang kali terjadi, termasuk krisis yang dipicu oleh pandemi COVID-19, telah mengungkap kelemahan mendasar dari sistem ekonomi konvensional. Penelitian menunjukkan bahwa faktor-faktor utama yang menyebabkan kerapuhan ekonomi global antara lain: perdagangan aset keuangan berisiko tinggi tanpa teknik lindung nilai yang rasional, besarnya ukuran pasar keuangan, ketiadaan pengawas etika, dan manifestasi globalisasi ekonomi yang tidak seimbang (Bounouar, 2020).
Dalam konteks ini, prinsip-prinsip ekonomi Islam menawarkan solusi yang relevan. Larangan riba, gharar, dan maysir dalam ekonomi Islam secara efektif mencegah praktik-praktik spekulatif yang menjadi akar penyebab krisis keuangan. Adopsi kebijakan keuangan dan moneter nonkonvensional, khususnya prinsip-prinsip ekonomi Islam, dianggap mampu meredam dampak negatif dari guncangan ekonomi (Bounouar, 2020).

10.2 Ekonomi Islam sebagai Alternatif yang Berkelanjutan
Pandemi COVID-19 telah membuktikan bahwa sistem ekonomi konvensional yang sangat bergantung pada instrumen keuangan berbasis bunga sangat rentan terhadap guncangan eksternal. Sebaliknya, prinsip-prinsip ekonomi Islam yang menekankan aktivitas ekonomi riil, distribusi risiko yang adil, dan tanggung jawab sosial menawarkan fondasi yang lebih kokoh bagi pembangunan ekonomi yang berkelanjutan (Bounouar, 2020b).
Penelitian menunjukkan bahwa adopsi prinsip-prinsip ekonomi Islam, termasuk dalam hal perolehan dan distribusi laba, dapat menjadi solusi efektif untuk mengatasi dampak negatif dari krisis ekonomi (Bounouar, 2020b). Hal ini semakin memperkuat relevansi konsep laba Islam dalam konteks ekonomi global yang semakin kompleks dan penuh ketidakpastian.

11. Tantangan dan Prospek Implementasi Konsep Laba Islam
11.1 Tantangan dalam Implementasi
Meskipun konsep laba dalam ekonomi Islam menawarkan kerangka yang komprehensif dan adil, implementasinya dalam konteks ekonomi modern menghadapi berbagai tantangan. Pertama, tantangan dalam pengembangan instrumen keuangan Islam yang inovatif dan kompetitif dengan instrumen konvensional. Kedua, tantangan dalam membangun kerangka regulasi dan pengawasan yang memadai untuk memastikan kepatuhan terhadap prinsip-prinsip syariah. Ketiga, tantangan dalam meningkatkan literasi keuangan Islam di kalangan masyarakat Muslim (محمد, 2025).
Selain itu, terdapat tantangan dalam mengintegrasikan konsep laba Islam ke dalam sistem ekonomi global yang didominasi oleh paradigma konvensional. Diperlukan upaya yang sistematis dan berkelanjutan untuk mengembangkan teori dan praktik ekonomi Islam yang mampu menjawab tantangan-tantangan ekonomi kontemporer (Thaker et al., 2024).

11.2 Prospek Pengembangan
Meskipun menghadapi berbagai tantangan, prospek pengembangan konsep laba Islam sangat menjanjikan. Pertumbuhan industri keuangan Islam yang pesat di berbagai belahan dunia menunjukkan meningkatnya minat dan kepercayaan masyarakat terhadap sistem ekonomi Islam (Said, 2023). Selain itu, semakin banyak penelitian akademis yang mengkaji dan mengembangkan teori ekonomi Islam, termasuk konsep laba, memberikan landasan ilmiah yang semakin kuat bagi pengembangan sistem ekonomi Islam (Thaker et al., 2024).
Agenda penelitian ke depan dalam bidang ekonomi Islam dan keuangan publik Islam perlu mencakup berbagai disiplin ilmu untuk mengatasi kesulitan ekonomi saat ini, yang pada akhirnya akan membantu menciptakan model ekonomi yang lebih inklusif dan berkelanjutan (Thaker et al., 2024). Pengembangan model PLS yang lebih canggih dan komprehensif juga merupakan prioritas penting dalam agenda penelitian ekonomi Islam (عديلة, 2021).

12. Kesimpulan
Konsep laba dalam perspektif ekonomi Islam merupakan konsep yang kaya dan multidimensional, yang mencakup aspek spiritual, etika, sosial, dan ekonomi secara bersamaan. Berbeda dengan konsep laba dalam ekonomi konvensional yang cenderung bersifat materialistis dan berorientasi pada maksimalisasi keuntungan semata, konsep laba Islam dilandasi oleh nilai-nilai keadilan, kejujuran, tanggung jawab sosial, dan kepatuhan terhadap prinsip-prinsip syariah.
Beberapa prinsip utama yang mengatur perolehan laba dalam Islam antara lain: kehalalan objek dan cara perolehan laba, keadilan dalam transaksi dan distribusi laba, transparansi dan kejujuran dalam setiap aktivitas bisnis, tanggung jawab sosial melalui mekanisme zakat dan instrumen redistribusi lainnya, serta larangan riba sebagai bentuk eksploitasi yang tidak adil (أحمد & بكر, 2025; البرغوثي, 2021; جلالي, 2026; عديلة, 2021).
Berbagai instrumen keuangan Islam seperti mudharabah, musyarakah, dan wakaf menawarkan mekanisme yang adil dan etis untuk menghasilkan dan mendistribusikan laba, yang berbeda secara fundamental dari mekanisme bunga dalam sistem konvensional (Nadhifah & Anwar, 2022; Said, 2023; الرِّفَاعِي, 2015). Pemikiran ekonom Muslim klasik seperti Ibn Khaldun memberikan landasan teoritis yang kuat bagi pengembangan konsep laba Islam yang komprehensif (أحمد & بكر, 2025).
Dalam menghadapi tantangan ekonomi kontemporer, termasuk krisis keuangan global dan pandemi COVID-19, konsep laba Islam terbukti menawarkan alternatif yang lebih berkelanjutan dan berkeadilan dibandingkan dengan sistem konvensional (Bounouar, 2020a, 2020b). Integrasi dimensi etika dalam kebijakan ekonomi, sebagaimana ditekankan dalam ekonomi Islam, merupakan syarat fundamental untuk mencapai pembangunan yang seimbang dan berkelanjutan (Thaker et al., 2024; جلالي, 2026).
Dengan demikian, konsep laba dalam perspektif ekonomi Islam bukan sekadar konsep teoritis yang bersifat normatif, melainkan merupakan kerangka praktis yang relevan dan aplikatif dalam konteks ekonomi modern. Pengembangan dan implementasi konsep laba Islam secara konsisten dan komprehensif merupakan langkah penting menuju terwujudnya sistem ekonomi yang lebih adil, etis, dan berkelanjutan bagi seluruh umat manusia.

Daftar Pustaka
Bounouar, M. (2020a). The economic implications of Covid-19 pandemic: Financial backgrounds and proposed solutions. Management & Economics Research Journal, 2(2Special), 64–89. https://doi.org/10.48100/merj.v2i2special.102
Bounouar, M. (2020b). التداعيات الاقتصادية للجائحة كوفيد 19. Social Empowerment Journal, 2(2), 227–252. https://doi.org/10.34118/sej.v2i2.1020
Destiani, N. A., Juliana, J., & Cakhyaneu, A. (2021). Analisis pengaruh Islamicity Performance Index terhadap tingkat profitabilitas pada Bank Syariah Indonesia. Coopetition Jurnal Ilmiah Manajemen, 12(3), 301–312. https://doi.org/10.32670/coopetition.v12i3.554
Nadhifah, I. F., & Anwar, A. Z. (2022). Analisis penerapan PSAK 105 perhitungan bagi hasil mudharabah pada Bank Syariah Indonesia. Etihad Journal of Islamic Banking and Finance, 2(1), 47–56. https://doi.org/10.21154/etihad.v2i1.3948
Pratika, D., Hamzani, A. I., & Taufik, Moh. (2024). Perspektif hukum Islam dalam sistem bagi hasil waralaba (franchise) di Indonesia. Jurnal Ilmiah Mahasiswa Perbankan Syariah (JIMPA), 4(1), 1–12. https://doi.org/10.36908/jimpa.v4i1.316
Said, Y. M. (2023). المضاربة في المصارف الاسلامية الصومالية: دراسة وصفية ودورها كأداة في التمويل الاسلامي. Al Hikmah International Journal of Islamic Studies and Human Sciences, 6(4), 178–200. https://doi.org/10.46722/hikmah.v6i4.436
Santoso, R. A. (2024). Laba pedagang dalam perspektif budaya pasar tradisional. Prosiding Seminar Nasional Forum Manajemen Indonesia, 2, 815–826. https://doi.org/10.47747/snfmi.v2i1.2357
Thaker, H. M. T., Salleh, S. N. S., & Duasa, J. (2024). Public finance and Islamic economics: The state of art and future research agenda. Al Qasimia University Journal of Islamic Economics, 4(1), 183–205. https://doi.org/10.52747/aqujie.4.1.329
Wiryanti, T. (2023). Korelasi dan pengaruh aset, ekuitas terhadap laba usaha PT. Adaro Energy Indonesia Tbk. Jakarta. Remittance Jurnal Akuntansi Keuangan dan Perbankan, 4(2), 23–29. https://doi.org/10.56486/remittance.vol4no2.409
Yudianto, A., Nurpratama, M., & Firdaus, T. (2024). Penerapan strategi pemasaran pada produk UKM keripik pare di Kecamatan Pasekan Kabupaten Indramayu. Jurnal Pengabdian Nasional (JPN) Indonesia, 5(2), 388–401. https://doi.org/10.35870/jpni.v5i2.686
أحمد، أ. م.، & بكر، ش. (2025). ظاهرة الرواج عند ابن خلدون: تحليل اقتصادي في ضوء الفكر الإسلامي. مجلة ابن خلدون للدراسات والأبحاث، 5(8). https://doi.org/10.56989/benkj.v5i8.1563
البرغوثي، ع. (2021). المقاصد الشرعية لمصارف الزكاة الثمانية. مجلة ابن خلدون للدراسات والأبحاث، 1(1). https://doi.org/10.56989/benkj.v1i1.525
الرِّفَاعِي، ح. م. (2015). معايير الاستثمار الوقفي المعاصر من منظور الاقتصاد الإسلامي: مدخل نظري. مجلة الشريعة والدراسات الإسلامية، 30(101). https://doi.org/10.34120/jsis.v30i101.2245
العجمي، د. خ. ح. س. ج. ا. (2024). الحماية القانونية للمعاملات المالية الإلكترونية. IJHSS، 2(spc.). https://doi.org/10.61856/ijhss.v2ispc..227
جلالي، ا. إ. ا. (2026). الاتجاهات الاقتصادية عند محمد عيسى عبده رحمه الله وميلتون فريدمان دراسة مقارنة تحليلية. مجلة الدراسات الإسلامية - جامعة كابل، 2(4), 20–40. https://doi.org/10.62810/jis.v2i4.328
عديلة، ح. (2021). صياغة نموذج المشاركة في الربح والخسارة (PLS) وأثره على النشاط الاقتصادي في الاقتصاد الإسلامي. Al Qasimia University Journal of Islamic Economics، 1(1), 89–110. https://doi.org/10.52747/aqujie.1.1.35
محمد، أ. (2025). مخاطر السمعة الشرعية في البنوك الإسلامية وآليات الحماية منها. مجلة جامعة القرآن الكريم والعلوم الاسلامية، 20(02), 349–374. https://doi.org/10.61821/v20i2.0227
di

Tidak ada komentar:

Posting Komentar