00558 - Koperasi Syariah: Konsep, Kelembagaan, Produk, dan Perannya dalam Perekonomian Indonesia

AFANIN MEDIA UTAMA Daftar Buku Terbitan Formulir Data Penulis Buku Layanan Penerbitan ISBN Buku Layanan Konversi Hasil Penelitian, PkM, Skripsi, Tesis, & Disertasi menjadi Buku Layanan Pengurusan HaKI Karya Ilmiah Layanan Indeksasi Google Play Books Layanan Penambahan Sitasi Artikel di Google Scholar Layanan Indeksasi Artikel Bebas, Opini, Catatan Akademik di Google Scholar ISLAMOLOGICS Daftar Topik Artikel - Econologic - Ahkamologic - Falsafalogic - Politicologic - Quranulogic - Hadisulogic - Tarikhulogic - Educologic - Psikologic BAIT SYARIAH INDONESIA Kajian Keilmuan: Akidah, Tafsir/Alquran, Hadis, Fikih, Tarikh, Filsafat, Mantik, Tasawuf, Mawaris/Faraidh, Hukum, Ekonomi, Politik, Psikologi, Pengetahuan Umum, & Tata Bahasa (Arab & Inggris) Bimbingan Kuliah di Luar Negeri: Mesir, Tunisia, Yaman, Maroko, Arab Saudi, Sudan, Yordania, Malaysia, Turki, Brunei Darussalam NARAHUBUNG: Klik Disini

Penulis: Eka Wahyu Hestya Budianto 

Abstrak

Koperasi syariah merupakan salah satu pilar penting dalam ekosistem ekonomi Islam di Indonesia yang hadir sebagai alternatif lembaga keuangan berbasis nilai-nilai syariah, bebas dari unsur riba, gharar, dan maisir. Artikel ini bertujuan untuk mengkaji secara komprehensif konsep, kelembagaan, produk, serta peran koperasi syariah dalam perekonomian Indonesia. Metode yang digunakan adalah kajian literatur sistematis terhadap berbagai penelitian dan regulasi terkait koperasi syariah di Indonesia. Hasil kajian menunjukkan bahwa koperasi syariah telah berkembang dari cikal bakal Baitul Maal wat Tamwil (BMT) pada tahun 1980-an hingga menjadi lembaga keuangan mikro yang tersebar luas dengan berbagai bentuk kelembagaan seperti KJKS, KSPPS, dan BMT. Koperasi syariah menjalankan fungsi ganda, yakni fungsi komersial melalui simpanan dan pembiayaan berbasis akad syariah, serta fungsi sosial melalui pengelolaan zakat, infaq, sedekah, dan wakaf. Perannya dalam pemberdayaan ekonomi masyarakat, dukungan terhadap UMKM, dan penguatan ekonomi desa telah memberikan dampak positif yang signifikan. Meskipun demikian, koperasi syariah masih menghadapi tantangan serius berupa ketidakpastian regulasi, keterbatasan sumber daya manusia, pembiayaan bermasalah, dan rendahnya literasi keuangan syariah di masyarakat. Penguatan regulasi, peningkatan kualitas SDM, inovasi produk, dan sinergi ekosistem keuangan syariah menjadi rekomendasi utama untuk mengoptimalkan peran koperasi syariah dalam mewujudkan perekonomian Indonesia yang berkeadilan dan inklusif.

Kata Kunci: Koperasi Syariah; BMT; KSPPS; Ekonomi Islam; Keuangan Mikro Syariah; UMKM

Abstract 

Sharia cooperatives constitute one of the essential pillars of the Islamic economic ecosystem in Indonesia, emerging as an alternative financial institution grounded in sharia values, free from elements of riba, gharar, and maisir. This article aims to comprehensively examine the concepts, institutional framework, products, and role of sharia cooperatives in the Indonesian economy. A systematic literature review method was employed, drawing on various studies and regulations pertaining to sharia cooperatives in Indonesia. The findings indicate that sharia cooperatives have evolved from the origins of Baitul Maal wat Tamwil (BMT) in the 1980s into widely distributed microfinance institutions operating under various institutional forms such as KJKS, KSPPS, and BMT. Sharia cooperatives perform a dual function: a commercial function through sharia-based savings and financing products, and a social function through the management of zakat, infaq, almsgiving, and waqf. Their role in community economic empowerment, support for micro, small, and medium enterprises (MSMEs), and rural economic strengthening has produced significant positive impacts. Nevertheless, sharia cooperatives continue to face serious challenges, including regulatory uncertainty, human resource limitations, non-performing financing, and low levels of sharia financial literacy among the public. Strengthening regulation, improving human resource quality, product innovation, and synergizing the sharia financial ecosystem are the primary recommendations for optimizing the role of sharia cooperatives in realizing a just and inclusive Indonesian economy.

Keywords: Sharia Cooperative; BMT; KSPPS; Islamic Economics; Islamic Microfinance; MSMEs

1. Pendahuluan

Koperasi syariah merupakan salah satu pilar penting dalam ekosistem ekonomi Islam di Indonesia. Sebagai lembaga keuangan berbasis nilai-nilai syariah, koperasi syariah hadir sebagai alternatif bagi masyarakat yang menginginkan kegiatan ekonomi yang bebas dari unsur riba, gharar, dan maisir. Keberadaan koperasi syariah tidak dapat dilepaskan dari perkembangan ekonomi Islam secara global maupun nasional, yang dalam beberapa dekade terakhir mengalami pertumbuhan yang sangat pesat (Fitria & Dewi, 2022). Di Indonesia, dengan mayoritas penduduk beragama Islam, koperasi syariah memiliki potensi yang sangat besar untuk berkembang dan berkontribusi dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat, khususnya kalangan ekonomi menengah ke bawah (- et al., 2023).

Secara teknis, koperasi syariah dapat dipahami sebagai koperasi yang prinsip kegiatan, tujuan, dan kegiatan usahanya berdasarkan pada syariah Islam, yaitu Al-Quran dan As-Sunnah (GEBY, 2022). Koperasi syariah adalah badan usaha yang beranggotakan orang-orang atau badan hukum koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip syariah dan tujuannya adalah meningkatkan kesejahteraan anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya serta membangun tatanan perekonomian yang berkeadilan dan sesuai dengan prinsip-prinsip Islam (- et al., 2023). Menurut Kementerian Koperasi UKM RI tahun 2009 pasal 1, koperasi syariah adalah suatu bentuk koperasi yang segala kegiatan usahanya bergerak di bidang pembiayaan, simpanan, sesuai dengan pola bagi hasil (syariah), dan investasi (GEBY, 2022).

Lahirnya koperasi syariah merupakan koreksi atas praktik perkoperasian yang dikenal dengan koperasi konvensional yang dinilai tidak sejalan dengan prinsip-prinsip syariah (Mulianah & Taqiuddin, 2024). Perbedaan koperasi syariah dengan koperasi konvensional hanya terletak pada teknis operasionalnya saja, di mana koperasi syariah mengharamkan bunga dan mengusung etika moral dengan melihat kaidah halal dan haram dalam melakukan usahanya (Mulianah & Taqiuddin, 2024). Dalam pandangan Islam, koperasi konvensional dinilai tidak dibenarkan karena melanggar peraturan dan hukum syirkah dalam Islam, sehingga koperasi konvensional harus dikonversi menjadi syariah (Latifa et al., 2021).

2. Sejarah dan Perkembangan Koperasi Syariah di Indonesia

2.1 Akar Historis

Perkembangan koperasi syariah di Indonesia tidak dapat dipisahkan dari sejarah panjang lembaga keuangan syariah di tanah air. Di Indonesia, Lembaga Keuangan Syariah bermula dari pendirian Koperasi Ridha Gusti di Jakarta dan Baitut Tamwil-Salman di Bandung pada tahun 1980-an (Rohman & Syufa'at, 2023). Sistem koperasi syariah muncul di Indonesia pada tahun 1992, ketika BMT Bina Insan Kamil pertama kali didirikan di Jakarta (Kartika & Oktafia, 2021). Keberadaan BMT (Baitul Maal wat Tamwil) menjadi cikal bakal berkembangnya koperasi syariah di Indonesia, di mana BMT kemudian semakin populer setelah dipicu oleh kesadaran masyarakat Muslim tanah air untuk mencari model ekonomi alternatif yang mampu mendukung perkembangan sektor usaha kecil dan mikro (Taufiq, 2023).

Sejarah BMT di Indonesia dimulai pada tahun 1984 ketika sekelompok mahasiswa dari ITB mengembangkan lembaga pembiayaan berbasis syariah untuk usaha kecil di Masjid Salman (Nugraha, 2023). Kemudian, BMT diberdayakan oleh ICMI (Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia) sebagai inkubasi Bisnis Usaha Kecil (PINBUK) (Nugraha, 2023). Keberadaan koperasi syariah mulai dilirik pada tahun 2000-an saat dunia perbankan syariah di tanah air mulai berkembang akibat terjadinya krisis moneter tahun 1997 (Kartika & Oktafia, 2021).

2.2 Perkembangan Regulasi

Secara hukum, bisnis koperasi syariah dinaungi oleh Keputusan Menteri (Kepmen) Koperasi dan UKM Republik Indonesia Nomor 91 Tahun 2004 tentang Petunjuk Pelaksanaan Kegiatan Usaha Koperasi Jasa Keuangan Syariah (Yuniar et al., 2021). Berdasarkan keputusan Menteri Koperasi RI Nomor 91/Kep/M.KUKM/IX/2004 tentang Petunjuk Pelaksanaan Kegiatan Usaha Koperasi Jasa Keuangan Syariah, bentuk yang ideal BMT adalah koperasi simpan pinjam syariah yang selanjutnya pada tahun 2004 oleh Kementerian Koperasi disebut KJKS (Koperasi Jasa Keuangan Syariah) (Pandapotan & Soemitra, 2022).

Menurut Peraturan Menteri Negara Koperasi dan UKM Nomor 35.2/PER/M.KUKM/X/2007 tentang Pedoman Standar Operasional Manajemen Koperasi Jasa Keuangan Syariah dan Unit Jasa Keuangan Syariah Koperasi, Koperasi Jasa Keuangan Syariah (KJKS) adalah koperasi yang kegiatan usahanya bergerak di bidang pembiayaan, investasi dan simpanan sesuai pola bagi hasil (syariah) (Heriyanto et al., 2023). Saat ini pedoman terkait penyelenggaraan BMT dalam bentuk koperasi jasa diatur dalam Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Nomor 11 Tahun 2018 tentang Perizinan Usaha Simpan Pinjam Koperasi, yang memuat batasan definisi terkait Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah (KSPPS) (Vargholy, 2023).

Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah (KSPPS), sebelumnya dikenal sebagai Koperasi Jasa Keuangan Syariah (KJKS), berasal dari Baitul Maal wat Tamwil (BMT), sebuah lembaga keuangan mikro syariah yang bergerak dalam pengembangan usaha produktif dan kegiatan ekonomi seperti simpanan, pinjaman, dan pembiayaan (Usman et al., 2024). Dalam perizinan usaha untuk koperasi simpan pinjam dan pembiayaan syariah (KSPPS) dan unit simpan pinjam pembiayaan syariah (USPPS) ditata dalam peraturan menteri koperasi dan UKM nomor 5 tahun 2019 (Hakim & Hamdan, 2023).

Walaupun koperasi syariah belum memiliki undang-undang tersendiri, peluang pengembangan koperasi syariah tetap disambut positif di beberapa Kota/Kabupaten di Indonesia dengan melakukan program-program seperti pembinaan koperasi syariah, melakukan sosialisasi tentang keuangan syariah dan koperasi syariah, dan memfasilitasi konversi koperasi konvensional menjadi koperasi syariah (Yunimar et al., 2022). Secara normatif, ketiadaan undang-undang tersendiri menimbulkan masalah hukum, yaitu adanya ketidakpastian hukum (rechtsonzekerheid) yang berkaitan dengan bentuk hukum, proses pendirian, pengesahan, pembinaan, dan pengawasan koperasi syariah (Yunimar et al., 2022).

Dalam konteks Undang-Undang Cipta Kerja, koperasi syariah secara tegas mendapatkan perlindungan serta pemberdayaan pelatihan sumber daya manusia, program kemitraan, program memberikan support inovasi dan perluasan pemasaran (Ahmadi & Sutrisno, 2023). Implementasi regulasi terkait perkoperasian syariah telah dilakukan oleh berbagai koperasi syariah di Indonesia, sehingga dalam tata kelola yang sebelumnya berdasarkan ribawi bertransformasi menjadi koperasi yang berlandaskan pada prinsip syariah dan mematuhi ketentuan dari maqashid syariah (Heriyanto et al., 2023).

2.3 Pertumbuhan dan Penyebaran

Perkembangan koperasi syariah tidak terlepas dari dukungan pemerintah melalui kebijakan-kebijakan tentang ekonomi dan keuangan syariah (Yunimar et al., 2022). Beberapa daerah yang telah melakukan program pembinaan secara masif terhadap koperasi syariah antara lain Nusa Tenggara Barat (NTB), Jawa Timur, Aceh, Riau, dan Sumatera Barat (Yunimar et al., 2022). Salah satu daerah yang sangat konsisten dalam pertumbuhan dan perkembangan koperasi syariah khususnya dalam hal edukasi dan percepatan transformasi semua koperasi menjadi koperasi syariah adalah Kota Padang Panjang, Sumatera Barat, di mana pada 22 Juli 2020 Kota Padang Panjang menjadi daerah pertama di Sumatera Barat yang mengusung konsep syariah di seluruh koperasi binaannya (Yunimar et al., 2022).

Di Aceh, Pemerintah Aceh sesuai dengan pelaksanaan syariat Islam mendorong semua koperasi yang ada di Aceh untuk berubah dari konvensional menjadi koperasi syariah sesuai dengan Qanun Aceh Nomor 11 Tahun 2018 tentang Lembaga Keuangan Syariah (LKS) (Latifa et al., 2021). Di NTB, kebijakan tentang pengalihan Bank NTB dari konvensional ke syariah, Pariwisata Halal, dan Gerakan Koperasi Syariah adalah beberapa kebijakan strategis NTB terkait dengan ekonomi syariah (Salahuddin et al., 2019).

Penelitian bibliometrik menunjukkan bahwa jumlah publikasi penelitian seputar Koperasi Jasa Keuangan Syariah (KJKS) mengalami peningkatan secara signifikan setiap tahunnya, dengan terdapat 142 artikel penelitian dari tahun 2009 hingga 2022 yang terindeks Sinta (Budianto et al., 2023). Berdasarkan hasil pemetaan menggunakan aplikasi VOSviewer, penelitian seputar KJKS terbagi menjadi 5 kluster dan 93 item, dengan 6 tema utama yang menjadi fokus penelitian (Budianto et al., 2023).

3. Konsep dan Landasan Syariah Koperasi Syariah

3.1 Landasan Filosofis

Koperasi syariah dijalankan berpedoman pada hukum-hukum syariah, sehingga menjamin kemaslahatan dalam kegiatannya (GEBY, 2022). Dari kacamata syariah, landasan filosofis koperasi sangat cocok dengan misi ekonomi syariah yang menginginkan terwujudnya produktivitas dan aktivitas ekonomi riil ("Untitled," 2017). Skema ekonomi syariah menganut pola yang menekankan proses, bukan mengedepankan outcome seperti skema kapitalis atau konvensional ("Untitled," 2017).

Koperasi merupakan salah satu bentuk pengalaman ajaran Islam yang memiliki prinsip tolong-menolong, kerja sama, saling membantu, serta saling memenuhi kebutuhan di antara sesama anggota, oleh karena itu koperasi sangat sesuai dengan ajaran Islam dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat (Syamsuir, 2016). Dalam bahasa Arab, koperasi diartikan sebagai kerja sama tolong-menolong, dan hukum bisnis syariah dalam Islam boleh dan halal selama tidak mengandung riba di dalamnya (Yuniar et al., 2021).

Tujuan koperasi syariah adalah untuk membantu meningkatkan para anggotanya dan juga kesejahteraan masyarakat secara umum, serta membangun perekonomian Indonesia sesuai prinsip-prinsip Islam (GEBY, 2022). Menurut Buchori, tujuan koperasi syariah meliputi: mensejahterakan kondisi ekonomi anggotanya sesuai ajaran Islam; menjalin persaudaraan dan menciptakan keadilan kepada anggotanya; pembagian hasil pendapatan dan kekayaan yang merata kepada semua anggotanya sesuai dengan tingkat kontribusinya; dan kebebasan pribadi dalam kemaslahatan sosial (Nurrachmi & Setiawan, 2020).

3.2 Prinsip-Prinsip Operasional

Prinsip-prinsip syariah harus dapat diimplementasikan dalam koperasi syariah mulai dari saat pendirian hingga lingkup usahanya (Mulianah & Taqiuddin, 2024). Prinsip syariah yang harus diimplementasikan setiap kali akan mengadakan rapat anggota koperasi syariah adalah prinsip syura. Kemudian untuk mengikat kerja sama modal di antara para anggota melalui simpanan pokok/wajib yang jumlah nominalnya sama menggunakan syirkah mufawadhah, sedangkan simpanan sukarela yang jumlah nominalnya berbeda menggunakan syirkah 'inan (Mulianah & Taqiuddin, 2024).

Koperasi syariah secara khusus berperan sebagai Lembaga Keuangan Mikro Syariah yang mengutamakan prinsip-prinsip dan nilai-nilai syariah dalam menjalankan operasionalnya (Nugraha, 2023). Jika koperasi tersebut memiliki unit usaha produktif simpan pinjam, semua produk dan operasionalnya harus mengacu pada fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN) Majelis Ulama Indonesia (Nugraha, 2023). Sebagai bagian dari sistem ekonomi syariah, koperasi syariah harus tunduk dan patuh pada Fatwa DSN-MUI terkait dengan pengelolaan produk jasa keuangan dan bisnis yang ada di koperasi syariah (Salahuddin et al., 2019).

Prinsip-prinsip Lembaga Keuangan Mikro Syariah yang juga berlaku bagi koperasi syariah meliputi: Prinsip tauhid (keesaan Tuhan), Prinsip Perwakilan (Khilafah), dan Prinsip keadilan (Harahap & Nawawi, 2022). LKMS harus terhindar dari Magrib, sebuah akronim dari maisyir, gharar, dan riba (Harahap & Nawawi, 2022).

3.3 Maqashid Syariah sebagai Kerangka Tata Kelola

Implementasi regulasi terkait perkoperasian syariah mengharuskan tata kelola koperasi mematuhi ketentuan maqashid syariah (Heriyanto et al., 2023). Menurut Dusuki dan Abdullah, tujuan koperasi syariah harus sesuai dengan Maqashid Syariah yang fungsinya adalah untuk melakukan dua hal penting, yaitu memberikan manfaat (manfaah) dan mencegah kerusakan atau cedera (madarrah) (Nurrachmi & Setiawan, 2020). Koperasi Syariah Al-Azhar, misalnya, telah bertransformasi dari yang awalnya berprinsip konvensional yang berprinsip ribawi menuju koperasi yang berlandaskan prinsip syariah dan dalam tata kelolanya mematuhi ketentuan maqashid syariah (Heriyanto et al., 2023).

Dibutuhkan sumber daya manusia seperti dewan pengawas syariah yang fungsinya untuk mengontrol agar kegiatan koperasi berjalan dengan mengikuti prinsip syariah (Heriyanto et al., 2023). Koperasi syariah yang telah melakukan konversi juga telah menunjuk Dewan Pengawas Syariah untuk mengontrol jalannya koperasi sesuai dengan syariah (Latifa et al., 2021).

4. Kelembagaan dan Struktur Koperasi Syariah

4.1 Bentuk-Bentuk Kelembagaan

Koperasi syariah lebih dikenal dengan nama KJKS (Koperasi Jasa Keuangan Syariah) dan UJKS (Unit Jasa Keuangan Syariah Koperasi) (Latifa et al., 2021). Koperasi syariah yang biasa dikenal oleh masyarakat dengan sebutan KJKS (Koperasi Jasa Keuangan Syariah), UJKS (Unit Jasa Keuangan Syariah), atau KSPPS (Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah) telah berkembang dan menjadi tempat bagi masyarakat Muslim yang membutuhkan pengelolaan sistem ekonomi berbasis syariah (Kartika & Oktafia, 2021).

KSPPS tidak hanya melayani kebutuhan finansial mikro, tetapi juga menerima dan mengelola zakat, infaq, sedekah, serta wakaf sesuai dengan prinsip syariah, lebih memfokuskan pelayanannya pada masyarakat skala mikro. Dengan demikian, KSPPS menjalankan dua fungsi utama, yakni fungsi sosial dan komersial (Usman et al., 2024).

Kelembagaan Baitul Maal wat Tamwil (BMT) telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2013 tentang Lembaga Keuangan Mikro, yang menentukan bahwa kelembagaan BMT diwadahi dalam dua bentuk hukum yaitu koperasi atau perseroan terbatas (Vargholy, 2023). Namun demikian, menempatkan BMT ke dalam bentuk koperasi masih menimbulkan kerancuan karena secara konseptual keduanya memiliki perbedaan satu sama lain (Vargholy, 2023). Salah satu alasan mengapa regulasi terkait BMT masih dirasa terlalu lemah adalah pengaturan terkait status hukumnya, sebab bentuk hukum BMT hingga saat ini masih "dipaksakan" sebagai koperasi syariah (Vargholy, 2023).

4.2 Struktur Organisasi

Koperasi syariah sebagai badan usaha yang beranggotakan orang-orang atau badan hukum koperasi yang mengikuti hukum syariah merupakan gerakan ekonomi rakyat yang berbasis kekerabatan (Fadillah et al., 2024). Koperasi bekerja untuk meningkatkan kesejahteraan para anggotanya, yang dapat berupa: perorangan, yaitu mereka yang secara sukarela bergabung dengan koperasi; badan hukum koperasi, yaitu koperasi dengan ruang lingkup yang lebih luas; dan lain-lain (Fadillah et al., 2024).

Dalam struktur organisasi koperasi syariah, diperlukan beberapa perubahan dalam hal tata kelola dari konvensional menjadi syariah, termasuk keberadaan Dewan Pengawas Syariah (Heriyanto et al., 2023). Koperasi syariah KSBM, misalnya, berusaha sebaik mungkin untuk menyediakan berbagai layanan produk kepada konsumen, dengan cara mensosialisasikan produk dan menjalin pertemanan dalam bentuk grup WhatsApp, dan keuntungan yang diperoleh berasal dari penjualan produk, bagi hasil dari simpan pinjam serta dari jasa (Nurrachmi & Setiawan, 2020).

4.3 Keanggotaan

Salah satu perbedaan antara KJKS dan KSP (Koperasi Simpan Pinjam) konvensional adalah dari sisi keanggotaan, di mana KJKS dibatasi hanya untuk umat Islam dan orang-orang yang setuju untuk mengikuti prinsip syariah (Budianto et al., 2023). Sementara itu, dari sisi produk dan layanan, KJKS menyediakan produk dan layanan yang sesuai dengan prinsip syariah, seperti pembiayaan murabahah, mudharabah, musyarakah, dan lain-lain, sedangkan KSP memberikan layanan pinjaman dengan bunga dan jaminan yang biasa (Budianto et al., 2023).

5. Produk dan Layanan Koperasi Syariah

5.1 Produk Penghimpunan Dana

Koperasi syariah berfungsi sebagai penghimpun dan penyalur dana, serta sebagai pelaksana kegiatan sosial (OKTAPIA et al., 2024). Sumber dana koperasi syariah jenis modal dapat berupa simpanan pokok, simpanan wajib, dan simpanan sukarela anggota. Sedangkan sumber dana jenis simpanan dapat berupa tabungan pembiayaan, simpanan berjangka mudharabah, dan tabungan koperasi mudharabah (Syamsuir, 2016).

Produk simpanan yang terdapat pada koperasi syariah terdiri dari beberapa bentuk. Simpanan tabungan umum berbentuk tabungan biasa pada umumnya, yang digunakan sebagai modal usaha koperasi, di mana dana yang diterima akan digulirkan kembali kepada masyarakat umum dalam bentuk akad qardh yang sesuai dengan prinsip syariah (Majid, 2022). Selain itu, terdapat pula produk simpanan berjangka mudharabah dan tabungan wadiah anggota (Budianto et al., 2023).

KSPPS juga menyediakan produk tabungan umum syariah, produk bagi hasil simpanan berjangka, dan produk simpanan wadiah anggota (Budianto et al., 2023). Produk Arisan Berkah di KSPPS Harapan Umat Pati, misalnya, merupakan produk gabungan dari konsep arisan dan simpanan dengan menggunakan akad Wadi'ah Yad Dhamanah (Fadia et al., 2023).

5.2 Produk Pembiayaan

Penyaluran dana koperasi syariah berdasarkan pada unit kerjanya baik unit Sektor Riil maupun Unit Jasa Keuangan Syariah (UJKS), dengan transaksi pembiayaan yang ditujukan untuk memiliki barang dilakukan dengan prinsip jual beli (GEBY, 2022). Produk-produk pembiayaan yang tersedia di koperasi syariah antara lain:

a. Murabahah

Pembiayaan murabahah merupakan akad jual beli di mana koperasi syariah membeli barang yang dibutuhkan anggota kemudian menjualnya dengan harga pokok ditambah keuntungan yang disepakati (Mahanani, 2023). Implementasi pembiayaan murabahah pada koperasi syariah sudah menjalankan pembiayaan murabahah sesuai dengan prinsip syariah dan sesuai dengan Fatwa DSN MUI (Mahanani, 2023).

b. Mudharabah

Akad mudharabah merupakan produk pembiayaan yang sangat diminati oleh pengelola modal untuk membiayai usahanya ("Analisis Peran Pembiayaan Modal Usaha Pada Koperasi Kementerian Agama Kab. Langkat," 2023). Dalam akad ini, satu pihak memiliki modal dan pihak lain melakukan usaha atas modal tersebut (GEBY, 2022).

c. Musyarakah

Pembiayaan musyarakah merupakan akad kerja sama antara dua pihak atau lebih untuk suatu usaha tertentu di mana masing-masing pihak memberikan kontribusi dana dengan kesepakatan bahwa keuntungan dan risiko akan ditanggung bersama (Budianto et al., 2023).

d. Ijarah

Produk akad ijarah pada pembiayaan tanpa agunan juga tersedia di beberapa koperasi syariah (Budianto et al., 2023). Pergeseran paradigma ijarah dalam fatwa ekonomi DSN-MUI dan implementasinya di koperasi syariah NTB menunjukkan bahwa DSN-MUI sebagai lembaga yang bertugas untuk mengawal ekonomi syariah di Indonesia selalu aktif dalam melakukan inovasi produk jasa keuangan (Salahuddin et al., 2019).

e. Qardh al-Hasan

Akad qardh merepresentasi produk sosial yang tidak dimiliki oleh koperasi konvensional, di mana koperasi syariah memiliki misi sosial selain misi komersial yang tercermin melalui akad qardh ("Untitled," 2017). Pembiayaan Qardhul Hasan di BMT Al-Amanah Subang, misalnya, tidak menggunakan agunan dengan syarat harus menjadi anggota BMT Al-Amanah (Putri et al., 2021).

f. Bai' Bitsaman Ajil

Produk ini merupakan jual beli dengan pembayaran cicilan yang juga tersedia di beberapa koperasi syariah (Budianto et al., 2023).

g. Kafalah

Produk akad kafalah juga tersedia sebagai salah satu layanan koperasi syariah (Budianto et al., 2023).

h. Pembiayaan Usaha Tani

Beberapa koperasi syariah juga menyediakan produk pembiayaan usaha tani untuk mendukung sektor pertanian (Budianto et al., 2023).

5.3 Produk Sosial dan Filantropi

Keuangan mikro syariah berbentuk koperasi memiliki keunikan yaitu kegiatan Baitul Tamwil di mana tujuan utamanya adalah profit oriented dan kegiatan Baitul Maal yang memiliki konsep kegiatan bukan hanya keuntungan melainkan pemberdayaan dan pengentasan kemiskinan (Fajariah et al., 2020). Dana kelolaan Baitul Maal terdiri dari dana zakat, infaq, shodaqoh, dan wakaf (Fajariah et al., 2020).

KSPPS tidak hanya melayani kebutuhan finansial mikro, tetapi juga menerima dan mengelola zakat, infaq, sedekah, serta wakaf sesuai dengan prinsip syariah (Usman et al., 2024). Koperasi syariah juga memiliki produk pembiayaan modal usaha dan produk Qardhu Hasan sebagai wujud fungsi sosialnya (Budianto et al., 2023).

Integrasi antara instrumen sosial Islam yakni wakaf dan zakat dengan model keuangan mikro Islam menjadi salah satu keunggulan koperasi syariah (Fajariah et al., 2020). Dalam konteks ini, pengembangan wakaf uang untuk optimalisasi pembiayaan UMKM melalui koperasi syariah di Indonesia menghadapi beberapa tantangan, antara lain: komitmen yang masih lemah dari pemilik koperasi syariah, standar baku yang belum sepenuhnya tersedia, dan wakaf tunai yang masih belum menjadi prioritas (Fajariah et al., 2020).

6. Peran Koperasi Syariah dalam Perekonomian

6.1 Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat

Koperasi syariah memiliki peran yang sangat penting dalam pemberdayaan ekonomi masyarakat, khususnya kalangan ekonomi lemah. Pada dasarnya kehadiran BMT atau biasa dikenal dengan koperasi syariah bertujuan mulia yaitu membantu masalah keuangan bagi kalangan masyarakat bawah dengan sistem syariah Islam (Yudih et al., 2021). BMT adalah lembaga keuangan mikro yang dioperasikan dengan prinsip bagi hasil, menumbuhkembangkan bisnis usaha mikro dan kecil, dalam rangka mengangkat derajat dan martabat serta membela kepentingan kaum ekonomi lemah (Yudih et al., 2021).

Menurut Wahyu Dwi Agung, BMT setidaknya memainkan tiga peran dalam membantu memberdayakan ekonomi rakyat dan sosialisasi sistem syariah, antara lain: (a) Sektor finansial, yaitu dengan cara memberikan fasilitas pembiayaan kepada para pengusaha kecil dengan konsep syariah, serta mengaktifkan nasabah yang surplus dana untuk menabung; (b) Sektor riil; dan (c) Sosialisasi sistem syariah (Taufiq, 2023).

Koperasi syariah berkontribusi dalam menyediakan layanan keuangan berbasis nilai-nilai Islam untuk mengelola pembiayaan berdasarkan prinsip kerja sama berdasarkan bagi hasil dari kegiatan usaha bersama (- et al., 2023). Kegiatan usaha yang dilakukan dalam koperasi syariah berupa akumulasi modal dari simpanan anggota dan pinjaman yang digunakan sebagai tabungan/investasi bagi anggota (- et al., 2023).

6.2 Dukungan terhadap UMKM

Koperasi syariah memiliki peran strategis dalam mendukung perkembangan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM). KJKS berfungsi untuk memfasilitasi kegiatan ekonomi umat, baik sebagai lembaga keuangan maupun lembaga sosial, dengan menyediakan berbagai layanan keuangan yang sesuai dengan prinsip syariah, seperti pembiayaan untuk UMKM, tabungan syariah, investasi syariah, dan asuransi syariah (Budianto et al., 2023).

Melihat fenomena kebutuhan permodalan usaha kecil khususnya pedagang kaki lima yang terbentur dengan sulitnya memenuhi prosedur untuk memperoleh pendanaan di sektor perbankan, hal ini merupakan peluang besar bagi Lembaga Keuangan Syariah (LKS) khususnya Koperasi Jasa Keuangan Syariah (KJKS) atau Baitul Mal wa Tamwil (BMT) untuk memberikan wadah bagi pedagang kaki lima dengan mengeluarkan pembiayaan mudharabah dan pembiayaan musyarakah (Yuniar et al., 2021).

Pembiayaan murabahah di BMT UGT Nusantara Capem Kencong, misalnya, memiliki dampak baik pada ekonomi, khususnya pada UMKM di sekitarnya, yang dapat dibuktikan dengan beberapa perkembangan yang terjadi pada UMKM melalui indikator termasuk meningkatnya pendapatan, meningkatnya fasilitas perdagangan, dan meningkatnya jumlah pembeli (Anggraini, 2024).

Peran BMT Al-Muhajirin dalam pengembangan usaha mikro kecil dan menengah di Tiban Indah sudah maksimal, hal ini dibuktikan dengan dibukanya lapangan pekerjaan di berbagai sektor dan menyerap tenaga kerja sehingga meningkatkan kesejahteraan masyarakat khususnya masyarakat kecil atau kurang mampu (Aslina et al., 2023).

6.3 Solusi Resesi Ekonomi

Koperasi syariah juga berperan sebagai solusi dalam menghadapi resesi ekonomi. Peran koperasi syariah semakin nampak untuk menjadi solusi dalam mengatasi dampak resesi ekonomi (- et al., 2023). Melalui kegiatan usaha berupa simpan pinjam, koperasi syariah dapat menjadi investasi keuangan anggota sekaligus solusi terhadap resesi ekonomi (- et al., 2023).

Berdasarkan masalah-masalah yang dialami oleh koperasi dan UMKM di Indonesia, muncul berbagai strategi penyelesaian masalah agar tidak mengalami resesi dan terus meningkat baik secara kuantitas maupun kualitas, di mana strategi yang perlu dilakukan baik bagi pemerintah, anggota, serta pengurus koperasi di seluruh Indonesia adalah memiliki komitmen yang kuat untuk meningkatkan perekonomian Indonesia (- et al., 2023).

6.4 Penguatan Ekonomi Desa

Koperasi syariah juga berperan penting dalam penguatan ekonomi desa. Sistem keuangan koperasi desa berbasis syariah menjadi salah satu konsep ekonomi syariah yang diterapkan dalam kegiatan ekonomi sehari-hari masyarakat desa (Rahmani et al., 2023). Penerapan prinsip-prinsip syariah dalam kegiatan ekonomi diharapkan dapat meminimalisir risiko keuangan dan memberikan manfaat sosial yang lebih luas bagi masyarakat, terutama bagi mereka yang kurang mampu (Rahmani et al., 2023).

Islamic Microfinance Institutions (IMI) menjadi salah satu industri keuangan yang mampu menyajikan ekosistem keuangan syariah yang lebih bisa meningkatkan inklusi keuangan di tingkat UMKM. IMI di Indonesia sering dikenal dengan sebutan Koperasi Syariah atau BMT (Baitul Maal wat Tamwil) yang berazaskan koperasi (Latifah, 2022). Peran koperasi syariah dianggap menjadi patner dalam pemenuhan kebutuhan, sehingga tercipta suatu ekosistem keuangan syariah yang menyediakan aneka produk simpanan, pembiayaan, dan multijasa (Latifah, 2022).

7. Tantangan dan Permasalahan Koperasi Syariah

7.1 Tantangan Regulasi dan Kelembagaan

Salah satu tantangan utama koperasi syariah adalah ketidakpastian regulasi. Walaupun koperasi syariah belum memiliki undang-undang tersendiri, hal ini menimbulkan masalah hukum berupa ketidakpastian hukum (rechtsonzekerheid) yang berkaitan dengan bentuk hukum, proses pendirian, pengesahan, pembinaan, dan pengawasan koperasi syariah (Yunimar et al., 2022).

Dari sisi regulasi koperasi syariah, terdapat beberapa ketidaksyariahan koperasi syariah dari sisi substansinya, walaupun secara form atau kemasan telah tampak syariah. Ketidaksyariahan tampak dari ruang lingkup simpan pinjam dan pembiayaan, kesiapan menanggung kerugian, serta substansi akad-akadnya ("Untitled," 2017). Regulasi untuk koperasi syariah juga menduplikasi regulasi konvensional sehingga prinsip-prinsip syariahnya hanya mampu menjadi kemasan tapi tidak menyentuh hingga ke substansi akad dan transaksi ("Untitled," 2017).

Regulasi koperasi membatasi legalitas usaha koperasi pada simpanan, pinjaman, dan pembiayaan, bahkan koperasi dilarang terlibat dalam kegiatan usaha pada sektor riil secara langsung, sehingga koperasi syariah menjadi terjebak ke pada praktik koperasi konvensional ("Untitled," 2017).

7.2 Tantangan Sumber Daya Manusia

Kendala yang sering dihadapi koperasi syariah adalah masalah organisasi dan manajemen, modal, dan sumber daya manusia yang buruk (Mulianah & Taqiuddin, 2024). Tema tentang SDM menjadi salah satu alasan utama mengapa syariah belum bisa berkembang secara maksimal di Indonesia, di mana minimnya pemahaman tentang mekanisme transaksi keuangan syariah menghasilkan simpulan masyarakat bahwa praktik koperasi syariah tidak berbeda dengan konvensional (Rahmanti, 2019).

Faktor-faktor yang menjadi penentu keberlanjutan lembaga keuangan mikro syariah menunjukkan bahwa dari sisi faktor internal, hanya dua variabel yang positif signifikan mempengaruhi sustainabilitas BMT, yaitu sumber daya manusia dan permodalan (Zubair, 2016). Hal ini mengindikasikan bahwa kualitas SDM merupakan faktor kritis dalam keberlangsungan koperasi syariah.

Strategi pengembangan koperasi syariah meliputi: pertama, adanya regulasi dalam pengembangan usaha koperasi syariah; kedua, menyediakan SDM koperasi syariah yang profesional; ketiga, pengelola koperasi syariah harus profesional; keempat, mengadakan training dan program sertifikasi bagi manajemen pengurus dan anggota koperasi syariah (Mulianah & Taqiuddin, 2024).

7.3 Tantangan Pembiayaan Bermasalah

Tidak jarang koperasi syariah mengalami pembiayaan bermasalah. Penyebab terjadinya pembiayaan macet di koperasi syariah adalah kegagalan usaha, karakter yang kurang baik dari nasabah, bencana alam, dan meninggal dunia (Mulianah & Taqiuddin, 2024). Untuk mengatasi penyebab pembiayaan bermasalah di koperasi syariah adalah dengan melakukan pendekatan persuasif kepada nasabah serta mencari jalan keluar terbaik dengan program reschedule dan reconditioning pembiayaan macet (Mulianah & Taqiuddin, 2024).

Dampak pembiayaan bermasalah pada kinerja keuangan KSPPS Karya Mandiri Jerowaru, misalnya, meliputi: terganggunya kontinuitas arus kas (Cash Flow), menurunnya jumlah bagi hasil, dan berkurangnya aset produktif (Lestiana et al., 2023). Strategi penyelesaian yang digunakan meliputi restrukturisasi, penjadwalan ulang, persyaratan ulang, dan eksekusi jaminan (Lestiana et al., 2023).

Penelitian di KSPPS BMT SM NU Kramat Tegal menunjukkan bahwa terdapat perbedaan yang signifikan pada NPL, LDR, ROA, dan CAR sebelum dan selama pandemi Covid-19, sementara untuk GCG dan NIM tidak terdapat perbedaan yang signifikan (Suhartono & Selamet, 2023).

7.4 Tantangan Literasi dan Inklusi Keuangan

Rendahnya literasi keuangan syariah di masyarakat menjadi salah satu hambatan utama perkembangan koperasi syariah. Layanan keuangan di sektor mikro masih dikuasai oleh Lembaga Keuangan Mikro Konvensional, dikarenakan Lembaga Keuangan Mikro Syariah belum mampu secara optimal memperbaiki manajemen lembaga, juga rendahnya tingkat literasi keuangan syariah di Indonesia (Sukendar et al., 2023).

Tantangan BMT adalah menyempurnakan konsep keuangan mikro syariah dalam menawarkan pembiayaan syariah yang efektif dan mampu menawarkan peningkatan status sosial ekonomi masyarakat miskin Muslim di Indonesia (Pandapotan & Soemitra, 2022). Pemahaman masyarakat tentang keuangan syariah menjadi salah satu tolak ukur kebangkitan industri keuangan syariah di Indonesia (Trimulato et al., 2021).

8. Transformasi dan Konversi Koperasi Konvensional ke Syariah

8.1 Proses Konversi

Transformasi koperasi konvensional menjadi koperasi syariah merupakan proses yang memerlukan perubahan mendasar dalam berbagai aspek. Seperti bank konvensional dikonversi menjadi bank syariah, begitu juga dengan koperasi konvensional dikonversi menjadi koperasi syariah (Latifa et al., 2021). Pelaksanaan mekanisme konversi pada koperasi Pegawai Republik Indonesia (KP-RI) Beringin Pemerintah Kota Banda Aceh, misalnya, dilakukan melalui perubahan AD/RT dari konvensional menjadi syariah dan koperasi ini juga telah menggunakan sistem bagi hasil (Mudharabah) dalam unit simpan pinjam (Latifa et al., 2021).

Dalam melakukan pembinaan konversi, diperlukan kerja sama antara instansi pemerintah dengan perguruan tinggi untuk mewujudkan visi dan misi dalam hal koperasi syariah, dengan tujuan menyamakan persepsi tentang lembaga UMK Syariah (Yunimar et al., 2022). Sebagai hasil dari kegiatan pembinaan di Kota Padang Panjang, terdapat sekitar 6 (enam) koperasi yang syariah secara hukum dan menerapkan prinsip syariah dari total 42 (empat puluh dua) koperasi yang dibina, dan terdapat 36 (tiga puluh enam) koperasi yang secara hukum bukan koperasi syariah (Yunimar et al., 2022).

8.2 Perubahan Tata Kelola

Transformasi tata kelola koperasi dari konvensional menjadi syariah memerlukan beberapa perubahan dalam struktur organisasi. Koperasi Syariah Al-Azhar, misalnya, telah bertransformasi dari yang awalnya berprinsip konvensional yang berprinsip ribawi menuju koperasi yang berlandaskan prinsip syariah dan dalam tata kelolanya mematuhi ketentuan maqashid syariah (Heriyanto et al., 2023). Untuk itu diperlukan beberapa perubahan dalam hal tata kelola dari konvensional menjadi syariah dalam struktur organisasi koperasi (Heriyanto et al., 2023).

Selama melakukan konversi, terdapat banyak perkembangan dari sektor keuangan, manajemen, dan keanggotaan (Latifa et al., 2021). Terdapat perbedaan pendapat karena pengalaman yang dimiliki oleh pengurus koperasi serta terdapat juga perbedaan antar anggota berdasarkan intensitas partisipasi anggota terhadap kegiatan koperasi yang dilaksanakan (Latifa et al., 2021). Beberapa upaya peningkatan telah dilakukan dengan menerapkan fungsi-fungsi manajemen seperti fungsi perencanaan, pengorganisasian, sosialisasi, dan pengawasan yang disesuaikan dengan hukum koperasi syariah (Latifa et al., 2021).

9. Koperasi Syariah dan Ekosistem Keuangan Syariah

9.1 Posisi dalam Ekosistem Keuangan Syariah

Koperasi syariah merupakan bagian integral dari ekosistem keuangan syariah Indonesia. Sektor nonperbankan dalam keuangan syariah meliputi Koperasi Syariah/BMT, Perusahaan takaful dan retakaful, dana pensiun syariah, dana pegadaian syariah (Anwar, 2021). LKMS seperti BMT dan Koperasi Jasa Keuangan Syariah yang bergerak mengikuti peraturan Kementerian Koperasi merupakan bagian dari wadah koperasi Indonesia (Suhartono & Selamet, 2023).

Bank syariah mendukung kebijakan moneter dan makro prudensial yang efektif melalui skema channeling melalui BPRS, keuangan mikro, koperasi, dan lembaga keuangan sosial syariah yang memperluas jangkauan pembiayaan ekonomi secara inklusif, sehingga mendukung stabilitas sistem keuangan yang lebih tinggi (Ratna, 2022). Keuangan sosial syariah sebagai sumber pembiayaan alternatif menjadi buffer untuk mendukung pertumbuhan yang inklusif dan berkelanjutan (Ratna, 2022).

Dalam konteks linkage program, Bank BRI Syariah menyalurkan pembiayaan linkage kepada koperasi dengan menggunakan mudharabah muqayyadah karena memiliki banyak manfaat baik dari beberapa pihak yaitu bank syariah (shahibul maal), koperasi (mudharib), dan anggota koperasi (Murdiyah & Saepudin, 2018). Pemerintah melalui Menteri Negara Koperasi dan UKM mendukung linkage program ini dengan mengeluarkan regulasi melalui Peraturan Menteri Negara Koperasi dan UKM No. 03/Per/M.KUKM.III/2009 tentang Pedoman Umum Linkage Programme Antara Bank Umum dengan Koperasi (Murdiyah & Saepudin, 2018).

9.2 Hubungan dengan Perbankan Syariah

Koperasi syariah memiliki hubungan yang erat dengan perbankan syariah dalam ekosistem keuangan syariah. Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) menghadapi tantangan dalam pengelolaan bisnis dari berbagai segmentasi, di mana segmentasi pasar ke bawah berhadapan dengan koperasi syariah dan baitul maal wat tamwil (Asiyah & Nur, 2020). Hal ini menunjukkan bahwa koperasi syariah dan perbankan syariah berada dalam ekosistem yang saling melengkapi.

Secara umum, pembiayaan mikro telah dilakukan oleh institusi ekonomi dan keuangan syariah melalui beberapa saluran, di antaranya koperasi syariah/Baytul Maal wat Tamwil (BMT), BPRS (Bank Pembiayaan Rakyat Syariah), dan BUS (Bank Umum Syariah)/UUS (Unit Usaha Syariah) (Trimulato et al., 2021). Khusus untuk mengatasi masalah akses modal di sektor UMKM, bank syariah telah melakukan kerja sama dalam penyaluran pembiayaan ke sektor tersebut melalui konsep linkage, di mana bank syariah yang lebih besar menyalurkan pembiayaan UMKM-nya melalui lembaga keuangan syariah yang lebih kecil, seperti BPRS dan BMT (Taufiq, 2023).

9.3 Integrasi dengan Instrumen Keuangan Sosial Islam

Koperasi syariah juga terintegrasi dengan instrumen keuangan sosial Islam seperti zakat, infaq, sedekah, dan wakaf. Koperasi syariah memiliki misi sosial selain misi komersial yang tercermin melalui akad qardh ("Untitled," 2017). Dana kelolaan Baitul Maal terdiri dari dana zakat, infaq, shodaqoh, dan wakaf (Fajariah et al., 2020).

Mudharabah linked waqf adalah inovasi dan integrasi pembiayaan UMKM dengan komposisi sumber dana yang berasal dari dana komersial dan dana wakaf uang yang dikelola Koperasi Syariah Berkah Bersama (KSBB) melalui kolaborasi dengan Komunitas Pengusaha Muslim Indonesia (KPMI) Surabaya (Majid, 2022). Dana akan disalurkan pada proyek rendah risiko milik UMKM yang direkomendasikan KPMI Surabaya dengan durasi proyek kurang dari enam bulan (Majid, 2022).

Hal-hal paling penting dalam kerangka pengembangan wakaf tunai untuk optimalisasi pembiayaan UMKM melalui koperasi syariah di Indonesia dari sisi kelembagaan koperasi syariah terdiri dari urutan prioritas: komitmen yang masih lemah dari pemilik koperasi syariah, standar baku yang belum sepenuhnya tersedia, dan wakaf tunai yang masih belum menjadi prioritas (Fajariah et al., 2020).

10. Inovasi dan Digitalisasi Koperasi Syariah

10.1 Adopsi Teknologi Finansial

Koperasi syariah telah mulai mengadopsi model transaksi berbasis teknologi informasi yang dikenal sebagai Fintech (Financial Technology) (Nugraha, 2023). Digitalisasi berperan signifikan dalam menahan laju penurunan kinerja penjualan produk industri halal, mempercepat mekanisme audit online dalam pengajuan sertifikasi halal, dan mendorong peningkatan keuangan sosial syariah terutama dalam hal pembayaran ZISWAF secara online oleh masyarakat (Mukharom et al., 2024).

Penelitian di KSPPS YAUMMI MAS menunjukkan bahwa fintech yang digunakan adalah Yaummi Mobile, di mana aplikasi tersebut mempermudah transaksi nasabah karena mereka dapat melakukan transaksi di mana saja. Perkembangan dari penggunaan Yaummi Mobile yaitu dalam meningkatkan laba, memangkas biaya operasional, dan memungkinkan KSPPS YAUMMI MAS untuk memberikan pelayanan yang optimal kepada nasabah (Nugraha, 2023).

Proses transformasi digital yang diterapkan akan memberikan hasil setidaknya pada tiga aspek yaitu aspek output, outcome, dan impact. Pada aspek output akan ada layanan baru, produk baru, proses baru, dan keahlian baru yang berbasis digital. Pada aspek outcome ada beberapa hal yang dihasilkan dari diterapkannya transformasi digital yaitu layanan yang semakin meningkat, proses yang semakin membaik dan efisien, hubungan yang lebih baik dengan klien dan stakeholder (Mukharom et al., 2024).

10.2 Strategi Pengembangan

Strategi pengembangan KJKS BMT Lubuk Lintah meliputi optimalisasi pelayanan, penentuan segmentasi pasar, melakukan kegiatan pemasaran sesuai target pasar, sosialisasi kepada masyarakat, margin hanya 1,5%, dan rekreasi akhir tahun (OKTAPIA et al., 2024). Strategi pemasaran yang dilakukan KSPPS Al-Hasanah Entalsewu dalam meningkatkan minat anggota terhadap produknya menggunakan strategi pemasaran konsep 7P (Produk, Promosi, Harga, Tempat, Proses, Orang, dan faktor pendukung) (Hakim & Hamdan, 2023).

Beberapa strategi untuk mengoptimalkan peran BMT dalam membangun perekonomian antara lain: meningkatkan kualitas manajemen dan operasional, memperkuat struktur dan infrastruktur bisnis BMT, meningkatkan kualitas pengawasan dan kepatuhan syariah, memberdayakan masyarakat, dan meningkatkan perekonomian rakyat (Mubarrok et al., 2022).

11. Koperasi Syariah dalam Konteks Ekonomi Syariah Global

11.1 Posisi Indonesia dalam Ekonomi Syariah Global

Indonesia memiliki posisi yang strategis dalam ekonomi syariah global. Ekonomi Syariah Indonesia dalam Global Islamic Economy Index (GIEI) 2020/2021 menempati posisi ke-4 di dunia, meningkat satu peringkat dari tahun 2019 (Pamuji & Supandi, 2021). Koperasi syariah sebagai bagian dari ekosistem keuangan syariah Indonesia berkontribusi pada pencapaian ini.

Perkembangan keuangan syariah di Indonesia terus mengalami pertumbuhan yang pesat. Berdasarkan data OJK pada Juni 2023, peningkatan aset keuangan syariah Indonesia telah mencapai Rp2.450,55 triliun atau sekitar USD163,09 miliar (Mariyam, 2024). Koperasi syariah sebagai bagian dari Industri Keuangan Non-Bank (IKNB) Syariah berkontribusi pada pertumbuhan ini.

11.2 Kontribusi terhadap Industri Halal

Koperasi syariah juga berkontribusi dalam pengembangan industri halal di Indonesia. Sebesar 87 persen surplus perdagangan Indonesia berasal dari produk halal (Mariyam, 2024). Koperasi syariah berperan dalam mendukung pelaku usaha halal melalui pembiayaan yang sesuai dengan prinsip syariah.

Lembaga keuangan syariah, termasuk koperasi syariah, memiliki peluang besar dalam memajukan industri halal terutama dengan memberikan pembiayaan serta tempat penyaluran dana dan penghimpunan dana masyarakat sesuai dengan prinsip syariah (Mariyam, 2024). Sektor keuangan syariah menjadi pintu gerbang pembuka kemajuan industri halal di Indonesia (Mariyam, 2024).

12. Studi Kasus Koperasi Syariah di Indonesia

12.1 Koperasi Syariah Al-Azhar

Koperasi Syariah Al-Azhar merupakan salah satu wadah perekonomian para guru dan pegawai Yayasan Pesantren Islam Al-Azhar yang berasal dari lebih dari seratus tujuh puluh delapan sekolah dari mulai TK, SD, SMA, dan satu universitas (Heriyanto et al., 2023). Koperasi ini awalnya merupakan koperasi konvensional yang kemudian bertransformasi menjadi koperasi syariah, dengan tata kelola yang sebelumnya berdasarkan ribawi bertransformasi menjadi koperasi yang berlandaskan pada prinsip syariah dan mematuhi ketentuan dari maqashid syariah (Heriyanto et al., 2023).

12.2 KSPPS Darun Nahdla Kapita

KSPPS Darun Nahdla Kapita merupakan contoh koperasi syariah yang berperan dalam pemberdayaan ekonomi umat sebagai solusi resesi ekonomi. Tingkat kepuasan anggota terhadap koperasi ini berada dalam kategori sangat puas baik dalam pelayanan maupun pengelolaan usaha, dan peran koperasi ini sangat penting dalam membantu anggota meningkatkan kesejahteraan mereka (- et al., 2023).

12.3 KSPPS Khidmatul Ummah Bogor

KSPPS Khidmatul Ummah Bogor secara kelembagaan merupakan lembaga keuangan mikro syariah yang berbadan hukum Koperasi Simpan Pinjam Pembiayaan Syariah Primer Skala Kabupaten, yang bergerak dalam pemberdayaan masyarakat miskin dan unbanked dengan menjalankan fungsi sosial dalam Baitul Maal dan fungsi bisnis (tijari) melalui Baitul Tamwil (Sukendar et al., 2023). Lembaga ini menerapkan lima pilar dalam operasionalnya, yaitu: Sedekah, Simpanan, Pinjaman Lunak, Pembiayaan, dan Investasi (Sukendar et al., 2023).

12.4 Koperasi Syariah TKI Artha Mulya

Koperasi Syariah TKI Artha Mulya merupakan koperasi syariah yang didirikan oleh TKI dan purna TKI dengan segmen pasar yang mencakup kalangan menengah ke bawah (Zawawi & Wulandari, 2024). Koperasi ini memiliki beberapa strategi untuk membantu meningkatkan ekonomi anggotanya dan masyarakat luas, yaitu peminjaman modal usaha, pembentukan kelompok usaha, penyelenggaraan pelatihan usaha, penyediaan bahan baku, pemasaran hasil produksi, dan bantuan pengurusan izin (Zawawi & Wulandari, 2024).

12.5 Koperasi Syariah Benteng Mikro Indonesia

Koperasi Syariah Benteng Mikro Indonesia menjalankan program rumah gratis siap huni yang benar-benar disediakan secara gratis kepada anggotanya dan masyarakat umum tanpa mengeluarkan biaya apa pun untuk pembangunan dari penerima manfaat (Fadillah et al., 2024). Program perumahan gratis ini merupakan kegiatan sosial yang terpuji untuk membantu masyarakat miskin dalam memenuhi kebutuhan dasarnya, salah satunya adalah perumahan (Fadillah et al., 2024).

13. Rekomendasi dan Prospek Koperasi Syariah

13.1 Penguatan Regulasi

Untuk mengembangkan koperasi syariah secara optimal, diperlukan penguatan regulasi yang komprehensif. Dukungan pemerintah menjadi peluang sangat besar bagi lembaga keuangan syariah sebagai salah satu sokoguru tonggak perekonomian Indonesia, salah satu elemen dalam mengentaskan kemiskinan di pedesaan (Yunimar et al., 2022). Regulasi yang mendukung pengembangan usaha koperasi syariah menjadi strategi pertama yang perlu dilakukan (Mulianah & Taqiuddin, 2024).

Dalam konteks Undang-Undang Cipta Kerja, koperasi syariah secara tegas mendapatkan perlindungan serta pemberdayaan pelatihan sumber daya manusia, program kemitraan, program memberikan support inovasi dan perluasan pemasaran (Ahmadi & Sutrisno, 2023). Hal ini merupakan langkah positif dalam penguatan regulasi koperasi syariah di Indonesia.

13.2 Peningkatan Kualitas SDM

Peningkatan kualitas sumber daya manusia merupakan salah satu kunci keberhasilan koperasi syariah. Koperasi syariah harus dijalankan oleh orang-orang yang mengerti ekonomi syariah dan dapat menyampaikan ilmu-ilmunya kepada masyarakat sebagai anggota koperasi, sehingga masyarakat mengerti keunggulan bertransaksi di koperasi syariah (GEBY, 2022).

Strategi pengembangan koperasi syariah meliputi menyediakan SDM koperasi syariah yang profesional, pengelola koperasi syariah harus profesional, dan mengadakan training dan program sertifikasi bagi manajemen pengurus dan anggota koperasi syariah (Mulianah & Taqiuddin, 2024). Aspek sumber daya manusia terbukti positif signifikan mempengaruhi sustainabilitas BMT sebagai lembaga keuangan mikro syariah (Zubair, 2016).

13.3 Inovasi Produk dan Layanan

Koperasi syariah perlu terus berinovasi dalam produk dan layanannya. Lembaga keuangan syariah harus berupaya meningkatkan kreativitas dalam menjaga lembaga keuangannya (OKTAPIA et al., 2024). Inovasi produk merupakan salah satu variabel yang perlu diperhatikan dalam meningkatkan sustainabilitas lembaga keuangan mikro syariah (Zubair, 2016).

Integrasi antara instrumen keuangan komersial dan sosial syariah masih belum banyak dijumpai dalam produk pembiayaan lembaga keuangan mikro syariah, sehingga model seperti mudharabah linked waqf dapat menjadi inovasi yang memperkuat peran koperasi syariah dalam mendorong literasi, inklusi, dan inovasi dalam pendalaman produk keuangan syariah yang berkelanjutan (Majid, 2022).

13.4 Penguatan Ekosistem

Penguatan ekosistem keuangan syariah yang melibatkan koperasi syariah memerlukan sinergi dari berbagai pihak. Kerangka kerja pengembangan ekonomi dan keuangan syariah mencakup empat elemen utama: nilai-nilai inti dan prinsip-prinsip pengembangan ekonomi dan keuangan syariah; kerangka kebijakan dasar pengembangan ekonomi dan keuangan syariah; strategi dan rencana aksi ekonomi dan keuangan syariah; dan kerja sama dan koordinasi dengan pemangku kepentingan internal dan eksternal (Arifudin et al., 2024).

Koperasi syariah sebagai bagian dari ekosistem ini perlu bersinergi dengan perbankan syariah, lembaga keuangan mikro syariah lainnya, serta instrumen keuangan sosial Islam seperti zakat, infaq, sedekah, dan wakaf untuk menciptakan ekosistem yang komprehensif dan inklusif (Latifah, 2022).

14. Kesimpulan

Koperasi syariah merupakan lembaga keuangan mikro syariah yang memiliki peran strategis dalam perekonomian Indonesia. Sebagai lembaga yang menggabungkan fungsi komersial dan sosial berdasarkan prinsip-prinsip syariah Islam, koperasi syariah hadir sebagai alternatif bagi masyarakat yang menginginkan kegiatan ekonomi yang bebas dari riba, gharar, dan maisir (- et al., 2023; Mulianah & Taqiuddin, 2024). Koperasi syariah telah berkembang dari cikal bakal BMT pada tahun 1980-an hingga menjadi lembaga keuangan yang tersebar di seluruh Indonesia dengan berbagai bentuk kelembagaan seperti KJKS, KSPPS, dan BMT (Kartika & Oktafia, 2021; Rohman & Syufa'at, 2023).

Produk dan layanan koperasi syariah yang beragam, mulai dari simpanan, pembiayaan berbasis akad syariah, hingga pengelolaan dana sosial Islam, menjadikan koperasi syariah sebagai lembaga yang komprehensif dalam melayani kebutuhan keuangan masyarakat (Budianto et al., 2023; GEBY, 2022). Peran koperasi syariah dalam pemberdayaan ekonomi masyarakat, dukungan terhadap UMKM, dan penguatan ekonomi desa telah terbukti memberikan dampak positif bagi kesejahteraan masyarakat (- et al., 2023; Aslina et al., 2023; Yudih et al., 2021).

Namun demikian, koperasi syariah masih menghadapi berbagai tantangan, mulai dari ketidakpastian regulasi, keterbatasan SDM, pembiayaan bermasalah, hingga rendahnya literasi keuangan syariah di masyarakat (Mulianah & Taqiuddin, 2024; "Untitled," 2017; Yunimar et al., 2022). Untuk menghadapi tantangan-tantangan ini, diperlukan penguatan regulasi, peningkatan kualitas SDM, inovasi produk dan layanan, serta penguatan ekosistem keuangan syariah secara keseluruhan (Mulianah & Taqiuddin, 2024; Zubair, 2016).

Dengan potensi yang besar dan dukungan dari berbagai pihak, koperasi syariah diharapkan dapat terus berkembang dan berkontribusi lebih besar dalam mewujudkan perekonomian Indonesia yang berkeadilan, inklusif, dan sesuai dengan prinsip-prinsip Islam (Latifah, 2022; Ratna, 2022; Yunimar et al., 2022).

Daftar Pustaka

-, D. A., Lasmawan, I. W., & Suastika, I. N. (2023). Pemberdayaan Koperasi Syariah Dalam Ekonomi Umat Sebagai Solusi Resesi Ekonomi (Studi Kasus Di KSPPS Darun Nahdla Kapita). Jurnal Istiqro, 9(1), 58–72. https://doi.org/10.30739/istiqro.v9i1.1801

Ahmadi, A. Y., & Sutrisno, S. (2023). Analisis Yuridis Hukum Ekonomi Syariah Dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja. Rayah Al-Islam, 7(1), 334–346. https://doi.org/10.37274/rais.v7i1.669

Analisis Peran Pembiayaan Modal Usaha Pada Koperasi Kementerian Agama Kab. Langkat. (2023). Aghniya Jurnal Ekonomi Islam, 5(1). https://doi.org/10.30596/aghniya.v5i1.15410

Anggraini, A. A. (2024). Analisis Pembiayaan Murabahah Pada Baitul Maal Wat Tamwil Dalam Proses Jual Beli Usaha Mikro, Kecil, Dan Menengah (Studi Kasus Pada BMT Usaha Gabungan Terpadu Nusantara Capem Kencong). Ijabah, 2(2), 62–72. https://doi.org/10.19184/ijabah.v2i2.769

Anwar, S. (2021). Development of Islamic Financial Literacy Media for I-Generation (Internet Generation) as an Effort to Build a Sharia Economic Society. Jesya (Jurnal Ekonomi & Ekonomi Syariah), 4(1), 681–695. https://doi.org/10.36778/jesya.v4i1.260

Arifudin, A., Rizqi, M. A. A., Saputra, D. A., Nizam, M. K., & Ilyasa, I. (2024). Peran KNEKS dan Master Plan Ekonomi Islam Indonesia. Jurnal Penelitian Ilmu Ekonomi Dan Keuangan Syariah, 2(2), 156–168. https://doi.org/10.59059/jupiekes.v2i2.1216

Asiyah, B. N., & Nur, I. (2020). Fintech of Financing at BPRS: a Challenge between a Legal Problem and Business Opportunity. https://doi.org/10.4108/eai.21-9-2019.2293974

Aslina, N., Eravia, D., & Siregar, H. (2023). Kontribusi BMT Al-Muhajirin dalam Pengembangan Usaha Mikro Kecil Menengah di Tiban Indah, Kota Batam. Krigan Journal of Management and Sharia Business, 1(1), 63. https://doi.org/10.30983/krigan.v1i1.6484

Budianto, E. W. H., Saputra, H. M. G. A., & Dewi, N. D. T. (2023). Pemetaan Topik Penelitian Seputar Koperasi Jasa Keuangan Syariah (KJKS): Studi Bibliometrik VOSviewer dan Literature Review. El Mudhorib Jurnal Kajian Ekonomi Dan Perbankan Syariah, 3(2), 131–148. https://doi.org/10.53491/elmudhorib.v3i2.655

Fadia, A., Pambudi, D. S., & Wijaya, A. P. (2023). Analisis Penerapan Fatwa Dewan Syariah Nasional No. 86/DSN-MUI/XII/2012 Terhadap Produk Arisan Berkah Di Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah (KSPPS) Harapan Umat Pati. Jurnal Economina, 2(12), 3674–3687. https://doi.org/10.55681/economina.v2i12.1057

Fadillah, A., Midisen, K., Ainulyaqin, M., & Edy, S. (2024). Analisis Kebijakan Program Rumah Gratis Siap Huni pada Koperasi Syariah Benteng Mikro Indonesia dalam Perspektif Ekonomi Islam. Economic Reviews Journal, 3(1). https://doi.org/10.56709/mrj.v3i1.167

Fajariah, A. P., Sudana, S., & Rusydiana, A. S. (2020). Wakaf Uang untuk Optimalisasi Pembiayaan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) Melalui Koperasi Syariah di Indonesia. Jurnal Manajemen Teori Dan Terapan | Journal of Theory and Applied Management, 13(1), 1. https://doi.org/10.20473/jmtt.v13i1.14399

Fitria, M. N., & Dewi, M. K. (2022). Industri Ekonomi Syariah di Indonesia dan Inggris. Tadabbur Jurnal Integrasi Keilmuan, 1(01). https://doi.org/10.15408/tadabbur.v1i1.27875

GEBY. (2022). Makalah pengertian koperasi syariah dan UMKM. https://doi.org/10.31219/osf.io/kgjz8

Hakim, L., & Hamdan, A. (2023). Strategi Pemasaran Dalam Meningkatkan Minat Anggota Untuk Memilih Produk KSPPS Al-Hasanah Desa Entalsewu Sidoarjo. Islamic Economics and Finance Journal, 2(1), 37–47. https://doi.org/10.62005/iseco.v2i1.35

Harahap, F. H., & Nawawi, Z. M. (2022). Karakteristik Dan Bentuk Kelembagaan Lembaga Keuangan Mikro Syariah Di Indonesia. Studia Economica Jurnal Ekonomi Islam, 8(2), 327. https://doi.org/10.30821/se.v8i2.13874

Heriyanto, P., Hidayat, Y., Suartini, S., & Machmud, A. (2023). Implementasi Undang-Undang Perkoperasian Pada Perubahan Tata Kelola di Koperasi Syariah Al-Azhar. Binamulia Hukum, 12(2), 277–285. https://doi.org/10.37893/jbh.v12i2.610

Kartika, D., & Oktafia, R. (2021). Implementasi Strategi Dalam Penanganan Pembiayaan Murabahah Bermasalah Pada KSPPS Al-Mubarok Sidoarjo. Jurnal Tabarru Islamic Banking and Finance, 4(1), 127–138. https://doi.org/10.25299/jtb.2021.vol4(1).6598

Latifa, T., Fuad, Z. A., & Amanatillah, D. (2021). Analisis Persepsi Konversi Koperasi Syariah (Studi pada Stakeholder dan Anggota Koperasi Pegawai Republik Indonesia (KP-RI) Beringin Pemerintah Kota Banda Aceh). Ekobis Syariah, 5(2), 29. https://doi.org/10.22373/ekobis.v5i2.11552

Latifah, E. (2022). Ekosistem Keuangan Syariah Pada Islamic Microfinance Institutions Dengan Philantropy Ekonomi Islam Di Pesisir Utara Jawa. Madinah Jurnal Studi Islam, 9(2), 206–223. https://doi.org/10.58518/madinah.v9i2.1382

Lestiana, M. P., Firdaus, M., & Suriani, S. (2023). Dampak Pembiayaan Bermasalah Dan Strategi Penyelesaiannya Pada Kinerja Keuangan Di KSPPS Karya Mandiri Jerowaru, Lombok Timur NTB. Journal of Financial and Tax, 3(2), 105–123. https://doi.org/10.52421/fintax.v3i2.405

Mahanani, A. E. E. (2023). Analisis Perjanjian Kredit Syariah Dikaitkan Dengan Mekanisme Penyelesaian Sengketa di PNM Mekaar Syariah. Jurnal Hukum Bisnis Bonum Commune. https://doi.org/10.30996/jhbbc.v6i2.9238

Majid, R. (2022). Mudharabah Linked Waqf. As-Syirkah Islamic Economic & Financial Journal, 1(1), 22–38. https://doi.org/10.56672/syirkah.v1i1.7

Mariyam, I. M. S. (2024). Kontribusi Lembaga Keuangan Syariah dalam Kemajuan Industri Halal di Indonesia. Al-Iqtishad, 16(1), 323–335. https://doi.org/10.30863/aliqtishad.v16i1.6459

Mubarrok, U. S., Saputra, B. M., & Izzulhaq, M. A. (2022). Strategi Optimalisasi Peran BMT dalam Membangun Perekonomian Jawa Timur. MJSE, 2(1), 43–53. https://doi.org/10.24269/mjse.v2i1.5142

Mukharom, M., Nuryanto, A. D., & Ula, K. A. E. (2024). Peran Lembaga Keuangan Sosial Syariah Di Indonesia Menuju Transformasi Digital. Jurnal Ilmiah Mahasiswa Perbankan Syariah (Jimpa), 4(1), 365–382. https://doi.org/10.36908/jimpa.v4i1.335

Mulianah, B., & Taqiuddin, H. U. (2024). Pelatihan Koperasi Syariah Pemuda. Abdinesia Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat, 4(1), 17–23. https://doi.org/10.69503/abdinesia.v4i1.430

Murdiyah, M., & Saepudin, E. (2018). Analisis Manfaat Mudharabah Muqayyadah Produk Pembiayaan Linkage pada Bank BRI Syariah Cabang Purwokerto. Jurnal Hukum Ekonomi Syariah, 1(1), 17. https://doi.org/10.30595/jhes.v1i1.3710

Nugraha, D. H. (2023). Peran Financial Technology pada Lembaga Keuangan Mikro Syariah. Qulubana Jurnal Manajemen Dakwah, 3(2), 65–79. https://doi.org/10.54396/qlb.v3i2.667

Nurrachmi, I., & Setiawan, S. (2020). Analisis Penerapan Business Model Canvas pada Koperasi Syariah. Malia (Terakreditasi), 12(1), 67–78. https://doi.org/10.35891/ml.v12i1.1896

OKTAPIA, A. S., Wira, A., & NOVIA, A. (2024). Strategi Pengembangan Koperasi Jasa Keuangan Syariah (KJKS) BMT Lubuk Lintah Kota Padang. Islamic Economic and Business Journal, 6(2), 1–17. https://doi.org/10.30863/iebjournal.v6i2.7607

Pamuji, A. E., & Supandi, A. F. (2021). Strategi Penguatan Industri Keuangan Syariah Di Era MEA. Finansha-Journal of Sharia Financial Management, 2(2), 92–107. https://doi.org/10.15575/fjsfm.v2i2.14947

Pandapotan, P., & Soemitra, A. (2022). Studi Literature Strategi BMT Dalam Pemberdayaan Ekonomi Ummat Berbasis Masjid. El-Mal Jurnal Kajian Ekonomi & Bisnis Islam, 3(3), 584–598. https://doi.org/10.47467/elmal.v3i3.941

Putri, M. A., Hapipah, S., & Rohmat, S. (2021). Analisis Sistem Pembiayaan Akad Qardhul Hasan Di BMT Al-Amanah Cabang Subang. Eksisbank Ekonomi Syariah Dan Bisnis Perbankan, 5(2), 165–183. https://doi.org/10.37726/ee.v5i2.131

Rahmani, Z., Valeriani, D., Fitriyanti, E., Wulandari, A., S, M. A., & Putra, A. R. (2023). Penguatan Ekonomi Desa Melalui Penerapan Konsep Ekonomi Syariah Di Desa Kayu Besi, Kecamatan Puding Besar, Kabupaten Bangka. Jurnal Abdi Insani, 10(3), 1536–1542. https://doi.org/10.29303/abdiinsani.v10i3.1063

Rahmanti, V. N. (2019). Mengapa Perbankan Syariah Masih Disamakan Dengan Perbankan Konvensional? Imanensi Jurnal Ekonomi Manajemen Dan Akuntansi Islam, 1(1), 62–74. https://doi.org/10.34202/imanensi.1.1.2013.62-74

Ratna, R. (2022). Peran Institusi Keuangan Syariah Sebagai Penggerak Ekonomi Daerah. La Riba Jurnal Perbankan Syariah, 3(02), 49–62. https://doi.org/10.53649/lariba.v3i02.129

Rohman, A., & Syufa'at, S. (2023). Perkembangan Industri Keuangan Syariah di Masa Pandemi Covid-19. Jurnal Hukum Ekonomi Syariah, 6(1), 31. https://doi.org/10.30595/jhes.v6i1.14678

Salahuddin, M., Muslihun, M. M., & Munir, Z. A. (2019). Pergeseran Paradigma Ijarah Dalam Fatwa Ekonomi DSN-MUI Dan Implementasinya Di Koperasi Syariah NTB. Jurnal Iqtisaduna, 5(2), 187. https://doi.org/10.24252/iqtisaduna.v5i2.9399

Suhartono, S., & Selamet. (2023). Metode RGEC dalam Perbandingan Tingkat Kesehatan LKMS di Indonesia Sebelum dan Semasa Pandemi Covid-19. Jurnal Informatika Ekonomi Bisnis, 1436–1444. https://doi.org/10.37034/infeb.v5i4.764

Sukendar, E. A. R., Ayuniyyah, Q., & Mahfudz, A. A. (2023). Analisis Nilai-Nilai Spiritual di KSPPS Khidmatul Ummah Bogor. Al-Kharaj Jurnal Ekonomi Keuangan & Bisnis Syariah, 5(5), 1951–1965. https://doi.org/10.47467/alkharaj.v5i5.2011

Syamsuir, S. (2016). Lembaga Keuangan Islam Non Bank. Islamika Jurnal Ilmu-Ilmu Keislaman, 15(1). https://doi.org/10.32939/islamika.v15i1.43

Taufiq, I. (2023). Tugas Essay Manajemen BMT. https://doi.org/10.31219/osf.io/2pwvq

Trimulato, T., Syamsu, N., & Octaviany, M. (2021). Sustainable Development Goals (SDGs) Melalui Pembiayaan Produktif UMKM di Bank Syariah. Islamic Review Jurnal Riset Dan Kajian Keislaman, 10(1), 19–38. https://doi.org/10.35878/islamicreview.v10i1.269

Untitled. (2017). Iqtishadia Jurnal Ekonomi & Perbankan Syariah, 4(2). https://doi.org/10.19105/iqtishadia.v4i2

Usman, E., Ilmiah, N., Admayanti, A., & Lukman, L. (2024). Analysis of Factors that Influence Members' Decisions in Choosing a Sharia Savings and Loans Cooperative (Case Study of KSPPS Mutiara Harapan Jamaah). Indonesian Journal of Interdisciplinary Research in Science and Technology, 2(1), 59–70. https://doi.org/10.55927/marcopolo.v2i1.7984

Vargholy, M. N. (2023). Dinamika Hukum Kelembagaan Baitul Maal Wat Tamwil dalam Ekosistem Ekonomi Syariah Indonesia. Peradaban Journal of Law and Society, 2(2), 201–217. https://doi.org/10.59001/pjls.v2i2.110

Yudih, D., Sharah, C. M., & Nursamsiah, M. (2021). Peran BMT El-Mizan Annafii Dalam Meningkatkan Kualitas Usaha Mikro. Ar-Rihlah Jurnal Keuangan Dan Perbankan Syariah, 1(1), 35. https://doi.org/10.35194/arps.v1i1.1293

Yuniar, A., Talli, A. H., & Kurniati, K. (2021). Bisnis Koperasi Syariah di Indonesia. Al-Azhar Journal of Islamic Economics, 3(2), 79–88. https://doi.org/10.37146/ajie.v3i2.103

Yunimar, Prawira, A., Nasfi, Aziz, Z., & Lutri, A. (2022). Transformasi Koperasi Simpan Pinjam (KSP) Menjadi Koperasi Simpan Pinjam Prinsip Syariah. Jurnal Pengabdian Masyarakat Akademisi, 1(2), 16–24. https://doi.org/10.54099/jpma.v1i2.115

Zawawi, A., & Wulandari, E. (2024). Strategi Koperasi Syariah TKI Artha Mulya dalam Meningkatkan Perekonomian Purna TKI. Al-Muzdahir Jurnal Ekonomi Syariah, 6(1), 68–83. https://doi.org/10.55352/ekis.v6i1.786

Zubair, M. (2016). Analisis Faktor-Faktor Sustainabilitas Lembaga Keuangan Mikro Syariah. Iqtishadia Jurnal Kajian Ekonomi Dan Bisnis Islam, 9(2), 201. https://doi.org/10.21043/iqtishadia.v9i2.1728