00557 - Kontrol Pemerintah dalam Sistem Ekonomi Islam

AFANIN MEDIA UTAMA



Abstract
This article comprehensively examines the role and control of government in the Islamic economic system, covering philosophical foundations, scope, instruments, and comparisons with other economic systems. Islamic economic system is a system rooted in Islamic teachings sourced from the Quran and Hadith, which has fundamental differences from capitalist and socialist systems. The question of the state's role in the economy receives serious attention among Muslim scholars, with at least two views: eliminating state intervention and considering it a necessity. Using a literature review method, this article finds that government control in Islamic economics occupies a balanced middle position — broader than in capitalism but more limited than in socialism. The state in Islamic economics functions as a guarantor of justice, market mechanism supervisor, wealth redistributor, and protector of public interests without sacrificing individual freedom guaranteed by sharia. Government control encompasses three main dimensions: provision of social security, achievement of social balance, and intervention in economic activities. The instruments used include zakat-based fiscal policy, Islamic monetary policy, market supervisory institutions (hisbah), and regulations oriented toward public welfare (maslahah). The fundamental principle distinguishing government control in Islamic economics is that state intervention is always oriented toward achieving maqashid al-shariah.

Keywords: Government Control, Islamic Economic System, State Intervention, Maqashid Al-Shariah, Market Mechanism

Abstrak
Artikel ini mengkaji secara komprehensif peran dan kontrol pemerintah dalam sistem ekonomi Islam, mencakup landasan filosofis, ruang lingkup, instrumen, serta perbandingannya dengan sistem ekonomi lain. Sistem ekonomi Islam merupakan sistem yang berlandaskan ajaran Islam yang bersumber dari Al-Qur'an dan Hadis, yang memiliki perbedaan mendasar dengan sistem kapitalis maupun sosialis. Pertanyaan mengenai peran negara dalam perekonomian mendapat perhatian serius di kalangan cendekiawan Muslim, dengan setidaknya dua pandangan: meniadakan intervensi negara dan menganggapnya sebagai keharusan. Dengan menggunakan metode kajian pustaka, artikel ini menemukan bahwa kontrol pemerintah dalam ekonomi Islam menempati posisi tengah yang seimbang, lebih luas daripada dalam kapitalisme tetapi lebih terbatas daripada dalam sosialisme. Negara dalam ekonomi Islam berfungsi sebagai penjamin keadilan, pengawas mekanisme pasar, redistributor kekayaan, dan pelindung kepentingan publik tanpa mengorbankan kebebasan individu yang dijamin syariah. Kontrol pemerintah mencakup tiga dimensi utama: penyediaan jaminan sosial, pencapaian keseimbangan sosial, dan intervensi dalam aktivitas ekonomi. Instrumen yang digunakan meliputi kebijakan fiskal berbasis zakat, kebijakan moneter Islam, lembaga pengawasan pasar (hisbah), serta regulasi yang berorientasi pada kemaslahatan umum. Prinsip fundamental yang membedakan kontrol pemerintah dalam ekonomi Islam adalah bahwa intervensi negara selalu diorientasikan pada pencapaian maqashid al-syari'ah.

Kata Kunci: Kontrol Pemerintah, Sistem Ekonomi Islam, Intervensi Negara, Maqashid Al-Syari'ah, Mekanisme Pasar

1. Pendahuluan
Sistem ekonomi Islam merupakan suatu sistem yang tidak lahir dari hasil akal manusia semata, melainkan sebuah sistem yang berlandaskan pada ajaran Islam yang bersumber dari Al-Qur'an dan Hadis yang dikembangkan oleh pemikiran manusia yang memenuhi syarat serta ahli pada bidangnya (Hardiati et al., 2022). Sistem ini memiliki perbedaan mendasar dengan sistem ekonomi kapitalis maupun sosialis, di mana sistem ekonomi Islam memiliki sifat-sifat baik dari kedua sistem tersebut, namun terlepas dari sifat buruknya (Maghfur, 2017). Dalam konteks ini, salah satu persoalan paling fundamental yang menjadi perdebatan para pemikir ekonomi Islam adalah sejauh mana peran dan kontrol pemerintah dalam sistem ekonomi Islam, serta bagaimana batas-batas intervensi tersebut dirumuskan berdasarkan prinsip-prinsip syariah.
Pertanyaan mengenai peran negara dalam perekonomian bukan hanya menjadi isu dalam diskusi ekonomi konvensional, tetapi juga menjadi salah satu faktor utama yang membelah pemikiran ekonomi konvensional menjadi dua mazhab, yaitu klasik dan Keynesian (Rahman, 2013). Dalam alur pemikiran cendekiawan Muslim, isu ini mendapat perhatian yang tidak kalah seriusnya. Paling kurang ada dua pendapat dari kalangan cendekiawan Muslim: pertama, meniadakan campur tangan negara dalam urusan ekonomi; dan kedua, menganggap campur tangan negara sebagai suatu keharusan (Rahman, 2013). Artikel ini berupaya menyajikan secara komprehensif bagaimana sistem ekonomi Islam memandang kontrol pemerintah, mencakup landasan filosofis, ruang lingkup, instrumen, serta perbandingannya dengan sistem ekonomi lain.

2. Landasan Filosofis Kontrol Pemerintah dalam Ekonomi Islam
2.1 Konsep Khalifah dan Tanggung Jawab Negara
Dalam sistem ekonomi Islam, negara tidak dipandang sebagai entitas yang terpisah dari nilai-nilai ketuhanan. Peran negara dalam konteks Islam dilakukan dalam rangka melanjutkan misi kenabian, yaitu pencapaian al-maqashid al-syari'ah (tujuan-tujuan syariah) (Jaelani, 2012). Negara sebagai agen Tuhan dituntut untuk merealisasikan al-maqashid al-syari'ah, sehingga pengalokasian sumber-sumber daya yang tidak sesuai dengan tujuan syara' tidak dibenarkan (Jaelani, 2012).
Konsep khalifah (vicegerency) di muka bumi mengindikasikan bahwa manusia adalah pemimpin dari alam semesta dan wakil Tuhan di muka bumi (Noeralamyah, 2019). Implikasi dari konsep ini adalah bahwa pemerintah memiliki tanggung jawab yang sangat besar dalam mengelola sumber daya ekonomi demi kemaslahatan seluruh umat. Negara memegang mandat kepemilikan publik atas segala hal yang menjadi hajat hidup rakyatnya, sebagaimana firman Allah: "Dia Allah yang telah menjadikan semua yang ada di bumi untuk kamu" (QS. Al-Baqarah, 2: 29) (Ahmad, 2015).

2.2 Siyasah Maliyah sebagai Kerangka Politik Ekonomi Islam
Politik ekonomi Islam yang disebut dengan istilah siyasah maaliyah merupakan pengembangan dari hukum Islam dalam bidang kebijakan pengelolaan kekayaan negara (Fauzi, 2022). Secara teknis, politik ekonomi Islam lebih dikenal dengan kata Siyasah Maliyah, dan istilah lain yang juga digunakan adalah Tadakhul ad-daulah (intervensi negara) (Hardiati et al., 2022; Maghfur, 2017). Baqr Ash-Shadr menyebutnya dengan istilah tadakhul al-daulah (intervensi negara), di mana negara dipandang perlu untuk melakukan intervensi terhadap aktivitas ekonomi yang berkembang di masyarakat dan menjamin penerapan sistem ekonomi Islam yang sesuai dengan hukum Islam dan dalil-dalil yang ada dalam nash (Fauzi, 2022).
Kajian politik ekonomi Islam merupakan hasil pengembangan dari hukum Islam dalam bidang kebijakan pengelolaan kekayaan negara (attasharruf) (Maghfur, 2017). Dalam konteks ini, studi ekonomi politik tidak bisa terlepas dari perilaku seseorang dalam menentukan pilihannya secara rasional dan religiusitas, sehingga ekonomi politik sebagai pelaku kegiatan ekonomi serta politik tidak bisa dipisahkan dari mabda yang dianut oleh sebuah negara (Hardiati et al., 2022).

3. Perbandingan Peran Negara dalam Tiga Sistem Ekonomi
3.1 Sistem Ekonomi Kapitalis: Peran Minimal Negara
Dalam sistem ekonomi kapitalis, negara memiliki peran yang sangat terbatas. Adam Smith sebagai Founding Father sistem kapitalisme meyakini bahwa kesejahteraan akan dapat mudah terealisasi dari peran pemerintah yang minimal (Anisa, 2021). Peran negara dalam sistem kapitalis hanya berkaitan dengan hal-hal tertentu yang meliputi pertahanan keamanan, penegakan keadilan, dan menyediakan serta memelihara sarana serta lembaga-lembaga publik tertentu (Kambali, 2016; Ubaidillah, 2018). Peran negara tersebut dalam istilah Adam Smith dikatakan sebagai no intervention atau peran minimal negara (Kambali, 2019).
Prinsip laissez faire dalam kapitalisme diartikan sebagai tiadanya intervensi pemerintah, yang memiliki dampak bagi lahirnya kebebasan ekonomi yang individualis (Ahmad, 2015). Di negara-negara yang menganut ajaran kapitalisme, negara dikebiri agar tidak memiliki peran-peran untuk menyejahterakan rakyat, sehingga pihak pengusaha leluasa mengeruk kekayaan tanpa ada pihak yang merintangi (Ahmad, 2015). Model perekonomian seperti ini ditentang oleh nilai-nilai Islam (Ahmad, 2015).
Namun demikian, dalam praktiknya, kapitalisme murni tidak pernah benar-benar diterapkan. Fakta empiris menunjukkan bahwa krisis ekonomi besar seperti depresi tahun 1930 memaksa negara-negara kapitalis untuk melakukan intervensi (Kambali, 2016). Bahkan Amerika Serikat, yang menganggap dirinya sebagai negara kapitalis paling murni, menyimpang dari sistem ekonomi kapitalis murni (Harahap et al., 2023). Hal ini membuktikan bahwa mekanisme pasar semata tidak cukup untuk menjamin kesejahteraan masyarakat.

3.2 Sistem Ekonomi Sosialis: Dominasi Negara
Berbeda dengan kapitalisme, sistem ekonomi sosialis menempatkan negara pada posisi yang sangat dominan. Sosialisme adalah suatu doktrin politik yang menekankan pemilikan kolektif dari alat-alat produksi, memberikan suatu peran yang besar pada negara dalam menjalankan perekonomian dengan kepemilikan masyarakat luas atas industri (Anisa, 2021). Dalam sistem ini, jalannya perekonomian sepenuhnya menjadi tanggung jawab negara atau pemerintah pusat.
Dalam sistem ekonomi sosialis, negara mengatur semua alat-alat produksi dan kebijaksanaan ekonomi; pemerintah bertindak aktif mulai dari perencanaan, pelaksanaan, hingga tahap pengawasan; negara bertanggung jawab dalam mendistribusikan sumber dan hasil produksi kepada seluruh masyarakat; serta negara memiliki peran untuk mengendalikan harga-harga dan penyaluran barang (Rafsanjani, 2017). Meskipun demikian, sistem sosialis juga mengalami kegagalan, sebagaimana terbukti dengan runtuhnya Uni Soviet pada tahun 1980-an (Kambali, 2016).

3.3 Sistem Ekonomi Islam: Posisi Tengah yang Seimbang
Sistem ekonomi Islam berada di tengah-tengah antara kapitalisme dan sosialisme. Berbeda dengan sistem ekonomi kapitalis yang sangat memperkecil peran pemerintah dan memberikan kebebasan yang sangat luas kepada para pelaku pasar (swasta), dan sistem ekonomi sosialis yang mereduksi peran swasta dan memberikan peran yang terlalu besar kepada pemerintah atau negara, sistem ekonomi Islam berada di tengah-tengah (Abbas, 2012; Harahap et al., 2023). Dalam sistem ekonomi Islam, negara memberikan kebebasan dalam beraktivitas dalam perekonomian, sekaligus negara mempunyai tanggung jawab untuk mengatur ekonomi dengan tujuan meningkatkan kesejahteraan rakyat sehingga pada akhirnya negara menjadi kuat (Rafsanjani, 2017).
Peran pemerintah dalam ekonomi Islam lebih luas dibandingkan dalam sistem ekonomi kapitalis, tetapi lebih terbatas dibandingkan dalam sistem ekonomi sosialis (Khairina, 2024). Ekonomi Islam berposisi tengah antara aliran individualis (kapitalis) yang melihat bahwa hak kepemilikan individu bersifat absolut dan tidak boleh diintervensi oleh siapa pun, dan aliran sosial (komunis) yang menyatakan ketiadaan hak individu dan mengubahnya ke dalam kepemilikan bersama dengan menempatkannya di bawah dominasi negara (Mashudi, 2013).

4. Ruang Lingkup dan Kategori Kontrol Pemerintah dalam Ekonomi Islam
4.1 Tiga Kategori Peran Negara
Peran negara dalam pandangan Islam dapat dibagi menjadi tiga kategori: pertama, peran yang diamanahkan secara permanen oleh syariat; kedua, peran turunan dari syariat yang didasarkan pada ijtihad sesuai dengan kondisi sosial dan ekonomi; ketiga, peran yang ditentukan secara kontekstual melalui proses musyawarah (syura) (Khairina, 2024). Pembagian ini menunjukkan bahwa kontrol pemerintah dalam ekonomi Islam bersifat dinamis dan adaptif terhadap perubahan zaman, namun tetap berpijak pada landasan syariah yang permanen.
Menurut Muhammad Baqir Al-Shadr, dalam bidang ekonomi, tanggung jawab pemerintah meliputi tiga hal utama: penyediaan jaminan sosial, mencapai keseimbangan sosial, serta melakukan intervensi dalam aktivitas ekonomi (Khairina, 2024; Wahidah, 2018). Ketiga tanggung jawab ini saling berkaitan dan membentuk kerangka komprehensif kontrol pemerintah dalam sistem ekonomi Islam.

4.2 Jaminan Sosial
Islam telah menugaskan negara untuk menyediakan jaminan sosial guna memelihara standar hidup seluruh individu dalam masyarakat Islam (Rama & Makhlani, 2014). Jaminan sosial berarti bahwa negara bertanggung jawab atas taraf hidup semua orang dalam masyarakat Islam (Ferry, 2021). Dalam konteks ini, negara memiliki kewajiban untuk memastikan bahwa setiap warga negara dapat memenuhi kebutuhan pokoknya.
Tujuan negara dalam perekonomian melalui kebijakan publik Islam adalah agar terjaminnya pemenuhan kebutuhan pokok setiap warga negara (Hardiati et al., 2022). Hal ini sejalan dengan konsep falah dalam ekonomi Islam, yaitu kesejahteraan yang mencakup dimensi material dan spiritual (Syamsuri et al., 2022). Berbeda dengan sistem ekonomi konvensional yang hanya mengartikan kesejahteraan dalam bentuk materi, sistem ekonomi Islam mengandung arti yang lebih luas, yakni pemenuhan materi dan imateri (Zaifuddin, 2021).

4.3 Keseimbangan Sosial
Keseimbangan sosial berarti tidak ada ketimpangan dalam pendistribusian kekayaan di tengah masyarakat (Zaifuddin, 2021). Negara memiliki tanggung jawab untuk memastikan bahwa distribusi kekayaan berlangsung secara adil dan merata. Menurut Muhammad Baqir Ash-Shadr, tanggung jawab negara dalam ekonomi Islam terdiri dari penyediaan jaminan sosial dan keseimbangan sosial (Rama & Makhlani, 2014).
Distribusi menjadi posisi penting dari teori ekonomi mikro Islam karena pembahasan distribusi bukan hanya berhubungan dengan aspek ekonomi tetapi juga aspek sosial dan aspek politik (Saefuloh, 2021). Untuk mendistribusikan sumber daya dan kekayaan, negara dapat melakukannya dengan intervensi langsung atau dengan melalui regulasi (Saefuloh, 2021). Bentuk intervensi langsung tersebut antara lain dengan menggunakan anggaran pendapatan dan belanja negara (Saefuloh, 2021).

4.4 Intervensi Negara dalam Aktivitas Ekonomi
Baqir Sadr berpandangan bahwa seluruh kekuasaan dan wewenang yang komprehensif dan umum yang diberikan kepada negara untuk mengintervensi kehidupan ekonomi masyarakat, dipandang sebagai salah satu prinsip fundamental yang penting dalam sistem ekonomi Islam (Azizah, 2021). Intervensi negara tidak terbatas pada sekadar mengadaptasi aturan hukum Islam yang permanen saja, namun juga untuk mengisi kekosongan yang ada dalam hukum Islam (Azizah, 2021).
Dalam konteks ini ada tiga peran penting negara dalam melakukan intervensi aktivitas ekonomi, yaitu menyangkut pemilik dan produsen, redistributor kekayaan dan pendapatan, serta regulator kehidupan perekonomian (Ahmad, 2015). Hak intervensi negara berlaku untuk memastikan bahwa proses ekonomi yang berlangsung dalam lingkungan masyarakat berjalan dengan teratur dan tidak menyalahi aturan (Firdausi & Walid, 2021).

5. Kontrol Pemerintah dalam Mekanisme Pasar
5.1 Prinsip Dasar Pasar dalam Islam
Ekonomi Islam memandang bahwa pasar, negara, dan individu berada dalam keseimbangan (iqtishad/equilibrium) (Effendi, 2021; Lestari et al., 2022). Tidak boleh ada sub-ordinat, sehingga salah satunya menjadi dominan dari yang lain (Fitriani & Rijal, 2018). Pasar dijamin kebebasannya dalam Islam; pasar bebas menentukan cara-cara produksi dan harga, tidak boleh ada gangguan yang mengakibatkan rusaknya keseimbangan pasar (Ghafur, 2019).
Islam sangat mendorong konsep harga yang adil, terbuka, dan sesuai mekanisme pasar yang sempurna (Adelia et al., 2023). Rasulullah SAW sangat menghargai harga yang dibentuk oleh mekanisme pasar sebagai harga yang adil, dan beliau menolak adanya intervensi harga seandainya perubahan harga terjadi karena mekanisme pasar yang wajar, yaitu hanya karena pergeseran permintaan dan penawaran (Rasti, 2021). Mekanisme pasar yang sesuai dengan syariah tidak mengedepankan intervensi pemerintah pada kondisi pasar yang berjalan normal (Adelia et al., 2023).

5.2 Kondisi yang Membolehkan Intervensi Pemerintah
Meskipun Islam menghargai mekanisme pasar bebas, dalam beberapa kondisi diperlukan adanya intervensi negara (Wulandari & Zulqah, 2020). Intervensi negara menurut Islam dalam bidang ekonomi dibolehkan karena jika kegiatan ekonomi hanya mengandalkan mekanisme pasar saja dapat berisiko fatal untuk kemaslahatan umum (Wulandari & Zulqah, 2020). Kelemahan mekanisme pasar adalah bahwa pasar selalu berpihak kepada yang kuat, baik dari segi kapital, ilmu pengetahuan, teknologi maupun manajemen (Wulandari & Zulqah, 2020).
Ketika pasar mengalami distorsi, dibutuhkan peran pemerintah dalam mengatasi permasalahan untuk mewujudkan kemaslahatan umat (Adelia et al., 2023). Mekanisme pasar dalam Islam: intervensi harga adalah hal yang wajar jika dalam keadaan darurat manakala terdapat kondisi yang tidak berjalan secara fair (Basri, 2023). Peran aktif bagi negara dalam menjaga stabilitas perekonomian negara secara konsisten menjadi sebuah prioritas agar mampu mengakomodir aktivitas bisnis yang terorganisir (Basri, 2023).
Menurut Yahya ibn Umar, apabila harga di pasar mengalami ketidakstabilan karena ulah oknum pedagang, maka pemerintah sebagai lembaga formal boleh melakukan intervensi terhadap harga di pasar tersebut, dengan mengembalikan tingkat harga pada equilibrium price (keseimbangan harga) (Subhan, 2017). Intervensi pemerintah diperlukan untuk mengatasi kegagalan pasar (market failure), seperti eksternalitas, monopoli dan duopoli (Merlinda et al., 2022).

5.3 Bentuk-Bentuk Distorsi Pasar yang Dilarang Islam
Islam melarang berbagai tindakan yang dapat mendistorsi pasar. Beberapa bentuk tindakan yang dilarang Islam dalam mekanisme pasar antara lain: ihtikar atau penimbunan barang untuk menaikkan harga barang di pasar; bai najasy yang merupakan praktik jual beli terlarang; taghrir dalam bentuk ketidakjelasan harga ataupun kualitas dan kuantitas barang yang diperdagangkan; dan tadlis yang merupakan praktik penipuan (Wulandari & Zulqah, 2020). Sistem ekonomi Islam melarang hal ini karena dengan adanya informasi yang tidak sama antara kedua belah pihak, maka unsur 'an tarâdh minkum (kerelaan bersama) dilanggar (Wulandari & Zulqah, 2020).
Pemerintah direkomendasikan untuk menetapkan ketentuan-ketentuan agar pasar yang berlangsung di masyarakat berjalan secara adil tanpa adanya pihak yang dirugikan (Wulandari & Zulqah, 2020). Dalam hal ini, peran negara sebagai regulator melindungi kepentingan hajat orang banyak melalui tata regulasi yang adil (Basri, 2023).

6. Instrumen Kontrol Pemerintah dalam Ekonomi Islam
6.1 Kebijakan Fiskal Islam
Kebijakan fiskal dalam konsep ekonomi Islam berbeda dengan kebijakan fiskal konvensional yang hanya memiliki target capaian dalam bentuk materi semata (Supriatna & Jubaedah, 2021). Kebijakan fiskal Islam berorientasi pada kesejahteraan material dan spiritual masyarakat. Dalam sejarah Islam, kebijakan fiskal Rasulullah SAW dan Khulafaur Rasyidin mencakup instrumen-instrumen seperti zakat, ghanimah, kharaj, jizyah, wakaf, dan lainnya, yang didistribusikan untuk kesejahteraan masyarakat (Supriatna & Jubaedah, 2021).
Pengenaan pajak dalam sistem ekonomi Islam mempertimbangkan aspek kehalalan sumber penerimaan negara (Minarni, 2021). Campur tangan negara selalu ada dalam konsep keuangan publik Ibnu Taimiyah dalam keadaan perekonomian negara stabil maupun tidak stabil, sedangkan dalam kebijakan fiskal Keynes intervensi negara hanya dilakukan saat ekonomi dalam keadaan sangat genting (Minarni, 2021). Hal ini menunjukkan bahwa kontrol pemerintah dalam ekonomi Islam bersifat lebih komprehensif dan berkelanjutan.
Dalam ekonomi Islam, pengeluaran publik digunakan untuk memenuhi kebutuhan publik berdasarkan prinsip kepentingan publik (Zaimsyah & Syahbuddin, 2021). Prioritas kebijakan fiskal kepada pengeluaran publik untuk mendukung pencapaian pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan, penciptaan lapangan pekerjaan, pengurangan kemiskinan, dan pengurangan kesenjangan dalam kesejahteraan seluruh masyarakat (Zaimsyah & Syahbuddin, 2021).

6.2 Kebijakan Moneter Islam
Sistem moneter merupakan sub-sistem dari sistem ekonomi, dan merupakan penjabaran dari sistem tersebut; begitu juga dengan sistem moneter Islam, merupakan bagian dari sistem ekonomi Islam (Zaifuddin, 2021). Dalam ekonomi Islam, negara memainkan peran penting dalam melindungi kepentingan publik melalui kebijakan moneter yang mencakup jaminan sosial, keseimbangan sosial, dan intervensi negara (Ferry, 2021).
Islam mengarahkan modal pada kegiatan ekonomi produktif melalui kerja sama ekonomi dan bisnis seperti mudarabah, muzara'ah, dan musaqah, sehingga tercipta keselarasan antara sektor riil dan moneter sehingga pertumbuhan ekonomi dapat berlangsung secara berkesinambungan (Zaifuddin, 2021). Instrumen kebijakan moneter yang mencerminkan nilai-nilai prinsip syariah, seperti reserve ratio, moral suasion, lending ratio, refinance ratio, Profit Sharing Ratio, dan Islamic sukuk, memiliki peran sentral dalam menciptakan ekosistem ekonomi yang adil, berkelanjutan, dan sesuai dengan ajaran Islam (Alwaris & Hasan, 2023).

6.3 Zakat sebagai Instrumen Redistribusi
Zakat merupakan salah satu kekuatan ekonomi umat yang sudah teruji sepanjang sejarah (Ramli, 2021). Zakat sebagai program penanggulangan kemiskinan wajib (mandatory expenditure) dalam perekonomian Islam seharusnya memiliki dampak yang signifikan dan berjalan secara otomatis (built-in) di dalam sistem Islam (Ramli, 2021). Dari sudut pandang ekonomi, kewenangan negara untuk mengangkat dan memberikan otoritas kepada amil untuk memungut zakat merupakan bentuk intervensi pemerintah dalam proses ekonomi (Noeralamyah, 2019).
Dalam konteks ini, negara berhak untuk memosisikan zakat seperti pajak dalam hal pemungutannya (Noeralamyah, 2019). Dampak sosial dan ekonomi zakat akan lebih optimal dengan keterlibatan negara di dalamnya (Noeralamyah, 2019). Pemberlakuan zakat serta pelarangan praktik riba dapat dikatakan tidak akan berjalan tanpa adanya campur tangan pemerintah (Rahman, 2013).

6.4 Lembaga Hisbah sebagai Pengawas Pasar
Pada masa-masa awal Islam, peran pengawasan pasar dilakukan oleh sebuah organisasi independen bernama hisbah (Harahap et al., 2023). Tujuan dari al-hisbah adalah untuk mendikte apa yang biasa disebut baik dan untuk mencegah apa yang biasa disebut buruk di daerah-daerah di bawah kendali pemerintah (Lestari et al., 2022). Melalui al-hisbah, negara menggunakan lembaga tersebut untuk mengontrol kondisi sosio-ekonomi secara komprehensif atas kegiatan perdagangan dan praktik-praktik ekonomi (Amrillah, 2020).
Sistem pengawasan pasar beroperasi di bawah sistem dua tingkat, yaitu: pemantauan oleh pelaku pasar untuk diri mereka sendiri (internal) dan pengawasan oleh pihak lain (eksternal) (Lestari et al., 2022). Lembaga hisbah harus mengupayakan sistem kredit yang dijalankan sesuai prinsip permodalan dalam ekonomi Islam, serta mengatur hak kepemilikan sesuai prinsip kepemilikan menurut ekonomi Islam (Amrillah, 2020).
Di Indonesia, lembaga hisbah tidak diimplementasikan sebagai lembaga tersendiri, tetapi ada badan pengawas ekonomi modern yang bertanggung jawab untuk mengawasi kegiatan ekonomi seperti OJK, DPS, BPOM, LPPOM, dan lain-lain (Lestari et al., 2022). Lembaga-lembaga tersebut mempunyai pertanggungjawaban dalam menangani kasus pelanggaran yang terjadi (Lestari et al., 2022).

7. Kontrol Pemerintah dalam Kepemilikan dan Distribusi
7.1 Konsep Kepemilikan dalam Ekonomi Islam
Dalam sistem ekonomi Islam, kepemilikan bersifat multi jenis (multitype ownership). Dalam pandangan Baqir Sadr, ekonomi Islam memiliki konsep kepemilikan yang dikatakan sebagai kepemilikan multi jenis, yang dirumuskan dalam dua kelompok: bentuk kepemilikan swasta (private) dan kepemilikan bersama yang terbagi menjadi kepemilikan publik dan kepemilikan negara (Kambali, 2018). Fakta bahwa kepemilikan negara mendominasi sistem ekonomi Islam pada akhirnya mendorong lahirnya gagasan bahwa peran pemerintah dalam bidang ekonomi sangatlah penting (Kambali, 2018).
Dalam sistem sosialisme dan komunisme, kepemilikan menjadi otoritas negara; dalam sistem kapitalisme menjadi otoritas individu; sedangkan dalam sistem ekonomi Islam, hal itu menjadi otoritas dan kewenangan Tuhan (QS. 42:17) (Abbas, 2012). Konsekuensi konsep ini dalam kehidupan tentu akan menimbulkan perbedaan yang signifikan dalam cara negara mengelola dan mengontrol sumber daya ekonomi.
Oleh karena itu, dalam Islam tidak selamanya urusan ekonomi diserahkan pada pihak swasta semata; ada kalanya pemerintah sebagai pelaku utama, namun tetap dalam prinsip-prinsip kepemilikan pada kepentingan masyarakat luas (Zaifuddin, 2021). Jaminan hak negara untuk melakukan intervensi demi menjaga dan memelihara kepentingan umum dengan memberikan hak untuk membatasi kebebasan-kebebasan personal dalam praktik kegiatan ekonomi yang tidak sesuai dengan tuntutan dan ajaran Islam merupakan salah satu prinsip fundamental sistem ekonomi Islam (Mashudi, 2013).

7.2 Perlindungan Hak Milik Pribadi
Meskipun negara memiliki kewenangan intervensi yang luas, Islam juga sangat menghargai dan melindungi hak milik pribadi. Hak kepemilikan pribadi diakui dan dilindungi dalam ekonomi Islam (Kusumawati, 2015). Bagi Islam, hak privat dibatasi melalui tanggung jawab sosial (Ahmad, 2015). Islam berbeda dengan agenda kapitalisme yang ingin mengeksploitasi sumber daya untuk akumulasi modal; sebaliknya, semangat berbisnis, bekerja, dan konsumsi dalam Islam adalah untuk memenuhi kebutuhan dasar dan kepedulian sosial dengan spirit ibadah (Ahmad, 2015).
Al-Mishri memberikan pemahaman mengenai makna intervensi pemerintah dengan membagi makna intervensi ke dalam beberapa klasifikasi, di antaranya adalah hukum mawaris atau pembagian harta warisan, harta anak yatim, kewajiban zakat, dan mencegah kemadharatan (Hakim & Muttaqin, 2020). Pemerintah atau negara hadir untuk melakukan evaluasi atas pengelolaan harta yang diberikan kepada yang diamanahi (Hakim & Muttaqin, 2020).

8. Pemikiran Tokoh-Tokoh Ekonomi Islam tentang Kontrol Pemerintah
8.1 Muhammad Baqir al-Sadr
Muhammad Baqir al-Sadr adalah salah satu tokoh intelektual muslim kontemporer yang hadir dengan gagasan original yang mencoba menawarkan gagasan sistem ekonomi Islam yang digali dari landasan doktrinal Islam, yaitu Al-Qur'an dan Al-Hadis (Kambali, 2018). Bagi Sadr, negara sangat jelas harus berperan aktif dalam menentukan arah kebijakan dan melakukan pengawasan terhadap interaksi ekonomi dalam suatu negara (Kambali, 2018). Institusi hisbah (pengawasan) yang menjadi konsensus Sadr secara khusus merupakan bukti konkret akan hal ini (Kambali, 2018).
Menurut Baqir al-Sadr, sistem ekonomi Islam yang berasaskan doktrin ekonomi Islam adalah fondasi tempat terbentuknya hukum-hukum yang berhubungan dengan kesejahteraan dan kebahagiaan masyarakat dalam berbagai aspek kehidupan termasuk ekonomi (Firdausi & Walid, 2021). Teori tanggung jawab negara yang dikembangkan oleh al-Sadr dalam buku Iqtishaduna berisi doktrin ekonomi Islam, di mana hukum Islam menugaskan negara untuk menjamin kebutuhan seluruh individu (Fadilla, 2017).

8.2 Muhammad Umer Chapra
Umer Chapra berkontribusi dalam menawarkan strategi dari permasalahan ekonomi, di antaranya yaitu mekanisme filter moral, mengedepankan kepentingan sosial, restrukturisasi sosio-ekonomi, dan intervensi negara dalam aktivitas ekonomi (Syamsuri et al., 2022). Dalam restrukturisasi sosio-ekonomi, intervensi pemerintah mempunyai peran penting dalam menguatkan sistem dan komplementer ekonomi (Syamsuri et al., 2022).
Chapra menekankan bahwa restrukturisasi tidak mungkin diwujudkan kecuali jika negara berperan aktif dalam perekonomian; negara harus memberikan ekspresi praktis kepada tujuan dan nilai-nilai Islam (Soenjoto, 2018). Namun peran negara dalam ekonomi Islam tidak seperti "intervensi" pemerintah yang tetap komitmen pada kapitalisme laissez faire, dan tidak seperti kolektivitas yang mencekik kebebasan dan inisiatif individu (Soenjoto, 2018).

8.3 Muhammad Abdul Mannan
Mannan berpendapat bahwa keadilan lebih penting daripada efisiensi, terutama jika menyangkut kebutuhan dasar. Mannan menganjurkan kontrol negara atas sistem ekonomi (Fachrodzi, 2022). Pandangan Mannan didasarkan pada analisisnya bahwa efisiensi adalah situasi di mana untuk menghasilkan barang atau jasa dan membuat distribusi yang adil dan merata (Fachrodzi, 2022).
Mannan menyatakan bahwa dalam sistem masyarakat Islam, harga yang wajar bukanlah suatu konsesi, tetapi hak fundamental yang dikuatkan oleh hukum negara (Cahyadi, 2016). Oleh karena itu, negara mempunyai hak untuk mengontrol dan mengatur harga di masyarakat (Cahyadi, 2016). Kombinasi optimal dari kompetisi, kontrol terencana, dan kerja sama sukarela merupakan solusi Mannan untuk mencapai titik temu antara perencanaan negara dan sistem harga (Fachrodzi, 2022).

8.4 Ibnu Taimiyah
Ibnu Taimiyah sangat menghormati keadilan sebagai sesuatu yang fundamental dan krusial dalam kehidupan bernegara (Azizah, 2021). Pemikiran Ibnu Taimiyah tentang keuangan publik memiliki keunggulan nilai-nilai Islam berdasarkan Al-Qur'an dan Sunnah, menjunjung nilai keadilan, berorientasi pada kesejahteraan material dan spiritual, serta adanya lembaga hisbah yang bertindak sebagai supervisor (Minarni, 2021).
Bagi Ibnu Taimiyah, seseorang harus hidup sejahtera dan tidak tergantung pada orang lain, sehingga mereka bisa memenuhi sejumlah kewajibannya (Jaelani, 2012). Dalam kaitan ini, intervensi negara dalam kegiatan ekonomi bertujuan menghapuskan kemiskinan sebagai kewajiban negara (Jaelani, 2012).

8.5 Abu Ubaid al-Qasim
Abu Ubaid al-Qasim berpandangan bahwa intervensi pemerintah dalam perdagangan internasional sangat dibutuhkan untuk memastikan hukum-hukum dalam Al-Qur'an dan Sunnah dijalankan (Safitri & Fakhri, 2018). Semua instrumen peran pemerintah dalam ekonomi, kebijakan pemerintah tersebut, regulasi, dan badan pengawas pemerintah diharapkan untuk memainkan peran dalam upaya untuk menjaga perekonomian berjalan dalam stabilitas dengan menjunjung tinggi keadilan bersama dan mewujudkan kesejahteraan sosial di negara (Safitri & Fakhri, 2018).

9. Fungsi-Fungsi Utama Negara dalam Ekonomi Islam
9.1 Fungsi Alokasi
Fungsi alokasi negara dalam ekonomi Islam berkaitan dengan bagaimana negara mengalokasikan sumber daya ekonomi untuk kepentingan publik. Negara sebagai agen Tuhan dituntut untuk merealisasikan al-maqashid al-syari'ah, sehingga pengalokasian sumber-sumber daya yang tidak sesuai dengan tujuan syara' tidak dibenarkan (Jaelani, 2012). Dalam ekonomi Islam dan ekonomi Pancasila, negara memiliki hak untuk ikut campur (intervensi) dalam kegiatan ekonomi yang dilakukan oleh individu-individu, baik untuk mengawasi kegiatan ini maupun untuk mengatur atau melaksanakan beberapa macam kegiatan ekonomi yang tidak mampu dilaksanakan oleh individu-individu (Jaelani, 2012).

9.2 Fungsi Distribusi
Distribusi merupakan permasalahan utama dalam ekonomi Islam, karena distribusi memiliki hubungan erat dengan tingkat kesejahteraan suatu masyarakat (Saefuloh, 2021). Kebijakan distribusi yang diajarkan Islam sangat berkaitan dengan harta agar tidak menumpuk pada golongan tertentu di masyarakat serta mendorong terciptanya keadilan distribusi (Saefuloh, 2021). Dalam konteks ini, pemerintah dituntut untuk tidak berpihak pada satu kelompok atau golongan tertentu agar proses distribusi dapat berjalan dengan adil (Saefuloh, 2021).
Sistem ekonomi Islam terdiri dari zakat sebagai model distribusi wajib individu, wakaf sebagai instrumen distribusi individu untuk masyarakat, waris sebagai instrumen distribusi dalam keluarga, serta infak dan sedekah sebagai instrumen distribusi di masyarakat (Saefuloh, 2021). Ketika institusi-institusi tersebut bekerja, maka keadilan distribusi dapat terwujud di tengah-tengah masyarakat sehingga akan berdampak pada meningkatnya pembangunan ekonomi suatu negara (Saefuloh, 2021).

9.3 Fungsi Stabilisasi
Untuk menstabilkan ekonomi, stabilisasi menggunakan kebijakan moneter dan fiskal serta kebijakan perdagangan lainnya untuk meningkatkan permintaan agregat dan mencegah inflasi (Astrin & Wahyudi, 2023). Apabila negara mengalami inflasi, deflasi, dan penurunan permintaan dan penawaran barang, peran stabilisasi ini diperlukan (Astrin & Wahyudi, 2023). Dalam konteks ekonomi Islam, upaya untuk mengendalikan inflasi agar tetap dalam tingkat moderat merupakan bagian dari kebijakan pemerintah (kebijakan fiskal) maupun otoritas moneter (kebijakan moneter) (Zaifuddin, 2021).

10. Batas-Batas Kontrol Pemerintah dalam Ekonomi Islam
10.1 Kebebasan Individu sebagai Pembatas Intervensi
Walaupun Islam memberikan peran terhadap negara secara luas, hal ini bukan berarti bahwa konsep ekonomi Islam mengabaikan kebebasan individu (Hardiati et al., 2022). Dalam sistem ekonomi Islam, aktivitas ekonomi diatur dengan cara proporsional sehingga individu memiliki kebebasan bertindak, namun tetap diikat oleh batasan tertentu, sedangkan pemerintah mengatur kebijakan berdasarkan aspirasi masyarakat (Khairina, 2024).
Hanya saja pemerintah mempunyai hak intervensi atas nama undang-undang, dan inipun sangat terbatas pada keadaan tertentu yang kaitannya erat dengan target sosial kemasyarakatan yang hendak diwujudkan (Rahmat & Rofiq, 2018). Peran Islam yang demikian dimaksudkan untuk membantu perimbangan antara hak milik dan hak intervensi yang ditakutkan berlebihan dengan dalih demi kesejahteraan umum (Rahmat & Rofiq, 2018).

10.2 Larangan Kepemilikan Negara atas Alat Produksi
Islam sangat menentang kepemilikan pemerintah pada alat-alat produksi (Nashar, 2013). Hal ini membedakan sistem ekonomi Islam dari sistem sosialis yang menghendaki dominasi negara atas seluruh alat produksi. Dalam sistem ekonomi Islam, kepemilikan bersifat multi jenis, di mana kepemilikan swasta tetap diakui dan dilindungi selama tidak merugikan masyarakat (Anisa, 2021).
Kebebasan ekonomi yang terikat dalam ekonomi Islam dimaksudkan sebagai perwujudan aturan syariat dalam hal menggali dan menggunakan kekayaan (Mashudi, 2013). Sistem ini berbeda dengan sistem kapitalis yang memberikan kebebasan mutlak, dan juga berbeda dengan sistem ekonomi sosialis yang mensentralkan kepemilikan sehingga manusia dilarang untuk berkreasi dalam kepemilikan (Mashudi, 2013).

10.3 Prinsip Maslahah sebagai Panduan Intervensi
Campur tangan negara dalam pasar diperbolehkan sejauh bermanfaat bagi kepentingan banyak dan melindungi kepentingan umum (Ghafur, 2019). Jika terjadi konflik kepentingan, maka kepentingan masyarakat atau kepentingan umum harus didahulukan mengingat komitmen Islam terhadap kepentingan umum (maslahah 'aammah) (Sukamto, 2019). Prinsip maslahah inilah yang menjadi panduan utama dalam menentukan sejauh mana intervensi pemerintah dapat dibenarkan dalam sistem ekonomi Islam.

11. Kontrol Pemerintah dalam Konteks Negara Kesejahteraan Islam
11.1 Konsep Welfare State dalam Islam
Sistem negara kesejahteraan Islam berusaha menciptakan suatu keseimbangan antara sumber-sumber daya yang langka dan penggunaannya dengan cara yang dapat mewujudkan kesejahteraan bagi seluruh masyarakat (Jamil, 2021). Konsep welfare state dalam Islam adalah upaya untuk mensinergikan kepentingan material duniawi dengan kepentingan spiritual ukhrawi (Ubaidillah, 2018). Konsep ini juga didasarkan pada prinsip-prinsip Tauhid, al-Adl, dan khilafah (Kambali, 2019).
Dalam pandangan ekonomi Islam, konsep peran minimal negara bertentangan dan tidak dapat diterima, sebab hanya akan mendatangkan ketimpangan dan ketidakadilan dalam masyarakat (Ubaidillah, 2018). Dari sini ekonomi Islam menawarkan solusi alternatif bentuk negara yang ideal yang mengayomi dan menjamin tercapainya pemenuhan kebutuhan dasar dan kesejahteraan (Ubaidillah, 2018).

11.2 Peran Negara dalam Mengentaskan Kemiskinan
Intervensi negara dalam kegiatan ekonomi bertujuan menghapuskan kemiskinan sebagai kewajiban negara (Jaelani, 2012). Permasalahan pengangguran dapat diatasi oleh negara dengan cara meningkatkan pertumbuhan ekonomi, di mana apabila pertumbuhan ekonomi meningkat, lapangan kerja yang tersedia akan lebih banyak (Muslimin & Darwanto, 2021). Negara harus memelihara kualitas akhlak dari masyarakat sehingga dijadikan kualitas alamiah dari masyarakat (Muslimin & Darwanto, 2021).
Dalam konteks Indonesia, konsep jaminan sosial, kesejahteraan sosial, dan intervensi negara dalam mengentaskan kemiskinan sejalan dengan konsep-konsep yang dirumuskan oleh Muhammad Baqir al-Sadr (Wahidah, 2018). Namun dalam praktiknya, implementasi yang baik memerlukan kebijakan yang lebih tegas dalam distribusi jaminan sosial (Wahidah, 2018).

12. Implementasi Kontrol Pemerintah dalam Konteks Modern
12.1 Regulasi Perbankan Syariah
Salah satu bentuk konkret kontrol pemerintah dalam sistem ekonomi Islam di era modern adalah regulasi perbankan syariah. Dengan menempatkan peran negara dalam melakukan intervensi dalam bentuk pengaturan (regulasi) dan pengawasan terhadap pelaksanaan perbankan syariah, maka secara yuridis formal hukum ekonomi syariah adalah bagian yang terintegrasi dalam makna hukum ekonomi (Ali, 2013). Sistem perbankan syariah di Indonesia sudah diarahkan oleh negara (Saefuddin, 2019).
Dalam konteks Indonesia, politik ekonomi Islam pemerintah RI diejawantahkan dalam "intervensi" pemerintah dalam berbagai bentuknya, termasuk meregulasi, masuk ke industri, menginisiasi suatu gerakan, dan lain-lain (Jamil, 2021). Intervensi ini bermakna positif karena bukan kooptasi terhadap ekonomi Islam, tetapi justru mendorong perkembangan ekonomi Islam (Jamil, 2021).

12.2 Pengendalian Harga dan Stabilisasi Pasar
Dalam konsep ekonomi Islam, cara pengendalian harga ditentukan oleh penyebabnya (Amrillah, 2020). Jika dilatarbelakangi dari perubahan pada genuine demand dan genuine supply, maka intervensi pasar dilakukan untuk sistem pengendalian (Merlinda et al., 2022). Intervensi pasar penting untuk memastikan ketersediaan komoditas yang dibutuhkan masyarakat (Merlinda et al., 2022).
Kedudukan intervensi harga dalam ekonomi Islam sangat penting, karena intervensi harga merupakan unsur yang akan menentukan apakah intervensi itu dibenarkan syariah atau tidaknya suatu transaksi ekonomi (Amrillah, 2020). Jumhur ulama sepakat bahwa harga yang adil adalah harga yang terbentuk karena interaksi kekuatan penawaran dan permintaan (mekanisme pasar) (Amrillah, 2020).

12.3 Perlindungan Konsumen Muslim
Peran negara dalam melindungi konsumen Muslim dari produk yang diharamkan merupakan kewajiban, baik dari perspektif Islam maupun perspektif konstitusi (Azizah, 2021). Intervensi pemerintah sangat dibutuhkan dalam pembangunan ekonomi, untuk menetapkan dan menegakkan peraturan perundang-undangan dalam bidang ekonomi, termasuk pengaturan konsumen (Azizah, 2021). Jika tidak ada intervensi pemerintah dalam bidang ekonomi, maka hal tersebut dapat menimbulkan distorsi (Azizah, 2021).

13. Tantangan dan Prospek Kontrol Pemerintah dalam Ekonomi Islam
13.1 Tantangan Implementasi
Menurut Monzer Kahf, yang menjadi keterbatasan negara saat ini dalam menerapkan sistem negara Islam adalah kurangnya komitmen terhadap syariah, dan kurangnya komitmen terhadap shura (proses musyawarah untuk mufakat) (Rafsanjani, 2017). Tantangan terbesar yang dihadapi oleh ekonomi syariah adalah kenyataan bahwa kebijakan ekonomi syariah saat ini belum bisa menyentuh dan belum dapat berdampak pada tataran kebijakan pemerintahan (Adinugraha, 2022).
Di era kekinian, model peran negara di bidang ekonomi ala Islam sangat sulit diidentifikasi sebagai model manifestasi konsepsi Islam (Kambali, 2016). Namun demikian, jika ditelaah dari sisi nilai-nilai universal konsepsi Islam, hal ini dapat ditemukan di Indonesia (Kambali, 2016). Dalam satu perspektif, Indonesia merupakan negara yang bukan berideologikan Islam, namun kerangka acuan dalam mengembangkan perekonomian dan aturan hukum sedikit banyak telah terinspirasi oleh nilai-nilai Islam (Kambali, 2016).

13.2 Prospek Pengembangan
Pengembangan ekonomi Islam di mana pun tidak akan memiliki dampak yang signifikan tanpa dukungan politik yang kuat (Fauzi, 2022). Untuk memperkuat posisi ekonomi Islam, diperlukan politik ekonomi Islam yang kuat untuk mendukung kebijakan ekonomi yang berkaitan dengan ekonomi Islam (Fauzi, 2022). Dalam konteks Indonesia, perkembangan politik hukum dan ekonomi syariah sejalan dengan tujuan pembangunan nasional Indonesia untuk mencapai terciptanya masyarakat adil dan makmur berdasarkan demokrasi ekonomi (Solihin, 2023).
Islam memiliki strategi dalam pembangunan ekonomi yang meliputi reorganisasi keseluruhan sistem ekonomi dengan empat elemen yang saling memperkuat, di antaranya: mekanisme filter, motivasi, restrukturisasi sosio-ekonomi, dan peran negara (Soenjoto, 2018). Restrukturisasi demikian tidak mungkin diwujudkan kecuali jika negara berperan aktif dalam perekonomian dan memberikan ekspresi praktis kepada tujuan dan nilai-nilai Islam (Soenjoto, 2018).

14. Kesimpulan
Kontrol pemerintah dalam sistem ekonomi Islam merupakan suatu keniscayaan yang bersumber dari landasan teologis dan filosofis Islam itu sendiri. Berbeda dengan sistem kapitalisme yang meminimalkan peran negara dan sistem sosialisme yang mendominasi seluruh aspek ekonomi, sistem ekonomi Islam menempatkan negara pada posisi yang seimbang dan proporsional (Abbas, 2012; Harahap et al., 2023). Negara dalam ekonomi Islam berfungsi sebagai penjamin keadilan, pengawas mekanisme pasar, redistributor kekayaan, dan pelindung kepentingan publik, tanpa mengorbankan kebebasan individu yang dijamin oleh syariah (Ahmad, 2015; Khairina, 2024).
Kontrol pemerintah dalam ekonomi Islam mencakup tiga dimensi utama: penyediaan jaminan sosial, pencapaian keseimbangan sosial, dan intervensi dalam aktivitas ekonomi (Khairina, 2024; Wahidah, 2018). Instrumen-instrumen yang digunakan meliputi kebijakan fiskal berbasis zakat dan instrumen syariah lainnya, kebijakan moneter yang sesuai prinsip Islam, lembaga pengawasan pasar (hisbah), serta regulasi yang berorientasi pada kemaslahatan umum (Alwaris & Hasan, 2023; Amrillah, 2020; Supriatna & Jubaedah, 2021).
Prinsip fundamental yang membedakan kontrol pemerintah dalam ekonomi Islam dari sistem lain adalah bahwa intervensi negara selalu diorientasikan pada pencapaian maqashid al-syari'ah (tujuan-tujuan syariah), yaitu perlindungan agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta (Suardi, 2021; Zaimsyah & Syahbuddin, 2021). Dengan demikian, kontrol pemerintah dalam sistem ekonomi Islam bukan sekadar instrumen kebijakan ekonomi semata, melainkan merupakan manifestasi dari tanggung jawab moral dan spiritual negara kepada Allah SWT dan kepada seluruh rakyatnya.

Daftar Referensi
Abbas, A. (2012). Sistem ekonomi Islam: Suatu pendekatan filsafat, nilai-nilai dasar, dan instrumental. Al-Iqtishad Journal of Islamic Economics, 4(1). https://doi.org/10.15408/aiq.v4i1.2542
Adelia, D., Kustiawati, D., Musyarrofah, A., & Hakim, I. B. (2023). Mekanisme pasar untuk mencapai keseimbangan pasar dalam sistem ekonomi Islam. Etnik Jurnal Ekonomi dan Teknik, 2(1), 83–89. https://doi.org/10.54543/etnik.v2i1.142
Adinugraha, H. H. (2022). Kontekstualisasi pemikiran ekonomi Islam klasik pada kebijakan perekonomian Indonesia. Jurnal Ilmiah Al-Tsarwah, 5(1), 45–71. https://doi.org/10.30863/al-tsarwah.v5i1.975
Ahmad, M. (2015). Esposito dan kapitalisme di bumi Islam: Kajian hak milik pribadi, privatisasi dan intervensi negara, serta kesenjangan buruh-majikan. Jurnal Penelitian, 11(2). https://doi.org/10.28918/jupe.v11i2.422
Ali, A. (2013). Argumen formalisasi hukum ekonomi syariah. Dialog, 36(1), 59–70. https://doi.org/10.47655/dialog.v36i1.81
Alwaris, S. A. A. P., & Hasan, N. (2023). Adopsi nilai-nilai Islam pada instrumen kebijakan moneter dalam mengontrol peredaran uang. Kunuz Journal of Islamic Banking and Finance, 3(1), 65–77. https://doi.org/10.30984/kunuz.v3i1.601
Amrillah, A. (2020). Pengendalian harga pada program Toko Tani Indonesia Center Provinsi Sumsel dalam perspektif ekonomi Islam. Ekonomica Sharia Jurnal Pemikiran dan Pengembangan Ekonomi Syariah, 5(2), 1–12. https://doi.org/10.36908/esha.v5i2.120
Anisa, N. (2021). Perbandingan sistem ekonomi Islam dengan sistem ekonomi kapitalis dan sosialis. https://doi.org/10.31219/osf.io/e4fjd
Arifudin, A., Zahra, A. C., Oktaviona, D. A., Rachmawati, D., & Pinasti, M. (2024). Analisis mekanisme pasar dalam Islam, sistem ekonomi, dan etika pengawasan pasar serta pasar dalam perspektif sejarah Islam. Jurnal Nuansa Publikasi Ilmu Manajemen dan Ekonomi Syariah, 2(2), 130–143. https://doi.org/10.61132/nuansa.v2i2.900
Astrin, L., & Wahyudi, A. (2023). Intervensi pemerintah terhadap harga gabah. Reslaj Religion Education Social Laa Roiba Journal, 6(3), 1586–1598. https://doi.org/10.47467/reslaj.v6i3.5550
Azizah, M. (2021). Peran negara dalam perlindungan konsumen Muslim di Indonesia. Volksgeist Jurnal Ilmu Hukum dan Konstitusi, 4(2), 153–165. https://doi.org/10.24090/volksgeist.v4i2.5738
Basri, B. (2023). Market of mechanism and fair pricing in Islamic: Nejatullah Siddiqi perspective — a study of modern economic phenomena. Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam, 9(3), 3771. https://doi.org/10.29040/jiei.v9i3.10027
Cahyadi, T. N. (2016). Teori harga Islami: Pandangan kritis terhadap konsep harga kapitalis. Literasi Jurnal Ilmu Pendidikan, 2(1), 51. https://doi.org/10.21927/literasi.2009.2(1).51-59
Effendi, S. (2021). Penetapan harga dalam perspektif ekonomi Islam. Mutlaqah Jurnal Kajian Ekonomi Syariah, 1(2), 26–35. https://doi.org/10.30743/mutlaqah.v1i2.3442
Fachrodzi, A. A. (2022). Pemikiran ekonomi Islam Muhammad Abdul Mannan. https://doi.org/10.31219/osf.io/c3s4j
Fadilla, F. (2017). Permasalahan ekonomi sesungguhnya dalam Islam. Islamic Banking Jurnal Pemikiran dan Pengembangan Perbankan Syariah, 3(1), 1–10. https://doi.org/10.36908/isbank.v3i1.71
Farida, U. J. (2012). Telaah kritis pemikiran ekonomi Islam terhadap mekanisme pasar dalam konteks ekonomi Islam kekinian. La_Riba, 6(2), 257–270. https://doi.org/10.20885/lariba.vol6.iss2.art7
Fauzi, M. I. (2022). Strategi politik ekonomi Islam dalam menciptakan al-falah menurut Jamaluddin Al-Afghani. Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam, 8(1), 625. https://doi.org/10.29040/jiei.v8i1.4168
Ferry, F. F. (2021). Ekonomi moneter Islam. https://doi.org/10.31219/osf.io/cfv9u
Firdausi, F., & Walid, K. A. (2021). Analisis kritis filsafat Muhammad Bāqir Al-Ṣadr terhadap sistem ekonomi neoliberal. Kanz Philosophia a Journal for Islamic Philosophy and Mysticism, 7(2), 135–158. https://doi.org/10.20871/kpjipm.v7i2.179
Fitriani, P. D., & Rijal, M. H. (2018). Penentuan mekanisme pasar ekonom Muslim klasik. Jurnal Maps (Manajemen Perbankan Syariah), 2(1), 1–9. https://doi.org/10.32483/maps.v2i1.9
Ghafur, A. (2019). Mekanisme pasar perspektif Islam. Iqtishodiyah Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam, 5(1). https://doi.org/10.36835/iqtishodiyah.v5i1.86
Hakim, C. L., & Muttaqin, A. Z. (2020). Administrasi Islam memandang kebijakan negara dalam melindungi hak milik pribadi dan umum. Publica Jurnal Pemikiran Administrasi Negara, 12(1), 10–18. https://doi.org/10.15575/jpan.v12i1.8651
Harahap, S. P. S., Nasution, D., Virdinia, T., & Harianto, B. (2023). Filsafat ekonomi Islam: Pendekatan sistem ekonomi Islam, nilai-nilai dasar, dan instrumental. Jurnal Ekonomi Bisnis dan Manajemen, 2(1), 13–23. https://doi.org/10.59024/jise.v2i1.527
Hardiati, N., Shaleh, C., & Rasyid, F. A. (2022). Epistimologi politik ekonomi Islam: Kajian dalam perekonomian negara. Jurnal Ilmiah Edunomika, 6(1), 380. https://doi.org/10.29040/jie.v6i1.4478
Ibrahim, M. Y., Herman, S., & Bhinekawati, R. (2023). Konsep pengelolaan harta negara berdasarkan pemikiran Baqir As-Sadr. International Journal Mathla'ul Anwar of Halal Issues, 3(1), 68–77. https://doi.org/10.30653/ijma.202331.77
Irkhami, N. (2015). Aspek insentif, mekanisme pengambilan keputusan dan koordinasi (analisis komparasi sistem-sistem ekonomi). Muqtasid Jurnal Ekonomi dan Perbankan Syariah, 6(2), 65. https://doi.org/10.18326/muqtasid.v6i2.65-87
Jaelani, A. (2012). Pengelolaan APBN dan politik anggaran di Indonesia dalam perspektif ekonomi Islam. Al Qalam, 29(1), 1. https://doi.org/10.32678/alqalam.v29i1.589
Jamil, I. (2021). Negara kesejahteraan (welfare state) dalam konteks kebijakan politik ekonomi Islam di Indonesia. El-Ecosy Jurnal Ekonomi dan Keuangan Islam, 1(2), 65. https://doi.org/10.35194/.v1i2.1826
Kambali, M. (2016). Analisis peran negara di bidang ekonomi dalam perspektif sistem kapitalisme, sosialisme, dan ekonomi Islam. JES (Jurnal Ekonomi Syariah), 1(1). https://doi.org/10.30736/jesa.v1i1.3
Kambali, M. (2018). Relevansi pemikiran ekonomi Muhammad Baqir Ash-Sadr. JES (Jurnal Ekonomi Syariah), 3(1). https://doi.org/10.30736/jesa.v3i1.35
Kambali, M. (2019). Paradigma sistem kapitalisme dan Islam tentang welfare state. JES (Jurnal Ekonomi Syariah), 4(1). https://doi.org/10.30736/jesa.v4i1.55
Khairina, T. (2024). Peran dan fungsi pemerintah dalam perspektif Islam. Journal of International Multidisciplinary Research, 2(8), 198–205. https://doi.org/10.62504/jimr849
Kusumawati, Z. (2015). Peran hisbah dalam mekanisme pasar Islami. Islamic Economics Journal, 1(2), 245. https://doi.org/10.21111/iej.v1i2.354
Lestari, D., Puspita, F. F., & Latifah, F. N. (2022). Analisis komparatif lembaga hisbah di zaman Rasulullah dengan zaman modern berdasarkan sistem ekonomi Islam. Al-Muamalat Jurnal Ekonomi Syariah, 9(2), 84–92. https://doi.org/10.15575/am.v9i2.16270
Maghfur, I. (2017). Peran politik ekonomi Islam dalam melaksanakan globalisasi Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA). Jurnal Hukum Islam, 27–52. https://doi.org/10.28918/jhi.v0i0.744
Mashudi, M. (2013). Kapitalisme runtuh ekonomi syariah berkah: Napaktilas constitutum menuju constituendum. Economica Jurnal Ekonomi Islam, 4(1), 83–102. https://doi.org/10.21580/economica.2013.4.1.687
Merlinda, S., Alam, R. A. H., & Rishaq, Q. A. (2022). Peranan pemerintah melalui intervensi pasar dalam perspektif Islam. Diktum Jurnal Syariah dan Hukum, 20(1), 114–134. https://doi.org/10.35905/diktum.v20i1.1837
Minarni, M. (2021). Analisis pemikiran keuangan publik Ibnu Taimiyah vs kebijakan fiskal Keynesian. Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam, 7(2). https://doi.org/10.29040/jiei.v7i2.2406
Muslimin, M. I., & Darwanto, D. (2021). Studi komparasi pemikiran ekonomi Islam Syed Nawab Haider Naqvi dengan Yusuf Al-Qardhawi. Al-Kharaj Jurnal Ekonomi Keuangan & Bisnis Syariah, 4(1), 136–161. https://doi.org/10.47467/alkharaj.v4i1.540
Nashar, N. (2013). Islam dan perekonomian Islam dalam pemerintahan modern. Al-Ihkam Jurnal Hukum & Pranata Sosial, 4(1), 111–124. https://doi.org/10.19105/al-lhkam.v4i1.266
Noeralamyah, Z. (2019). Dimensi sharia leadership dalam pengelolaan zakat. Muamalatuna, 11(1), 103. https://doi.org/10.37035/mua.v11i1.1949
Rafsanjani, H. (2017). Peranan pemerintah dan aturan Al-Qur'an. Jurnal Masharif al-Syariah Jurnal Ekonomi dan Perbankan Syariah, 2(2). https://doi.org/10.30651/jms.v2i2.942
Rahman, M. F. (2013). Sumber-sumber pendapatan dan pengeluaran negara Islam. Al-Iqtishad Journal of Islamic Economics, 5(2). https://doi.org/10.15408/aiq.v5i2.2567
Rahmat, R., & Rofiq, M. H. (2018). Konsep kepemilikan ekonomi Islam materi fiqh kelas XII: Implikasinya terhadap Pendidikan Agama Islam untuk menanggulangi pengangguran. Nazhruna Jurnal Pendidikan Islam, 1(2), 241–275. https://doi.org/10.31538/nzh.v1i2.85
Rama, A., & Makhlani, M. (2014). Analisis kesesuaian konstitusi ekonomi Indonesia terhadap ekonomi Islam. Al-Iqtishad Journal of Islamic Economics, 6(1), 23–52. https://doi.org/10.15408/aiq.v6i1.1367
Ramli, M. I. (2021). Politik hukum pengelolaan zakat di Indonesia. Lex Renaissance, 6(2). https://doi.org/10.20885/jlr.vol6.iss2.art11
Rasti, A. (2021). Peran pemerintah dalam mengawasi mekanisme pasar perspektif Islam. https://doi.org/10.31219/osf.io/be7ud
Saefuddin, S. (2019). Sharia banking in state economic policy: Study on politics and sociology of Islamic law towards the enforcement of Law Number 21 of 2008 on sharia banking. Millah Journal of Religious Studies, 19(1), 1–22. https://doi.org/10.20885/millah.vol19.iss1.art1
Saefuloh, I. (2021). Kebijakan distribusi dalam pembangunan ekonomi Islam. Jurnal Pelita Nusa, 1(2), 113–125. https://doi.org/10.61612/jpn.v1i2.28
Safitri, J., & Fakhri, A. (2018). Analisis perbandingan pemikiran Abu 'Ubaid Al-Qasim dan Adam Smith mengenai perdagangan internasional. Millah Journal of Religious Studies, 85–98. https://doi.org/10.20885/millah.vol17.iss1.art5
Soenjoto, A. R. (2018). Strategi kebijakan pembangunan ekonomi dalam perspektif Islam: Studi kritis terhadap pemikiran ekonomi neo klasik. Islamic Economics Journal, 4(1), 1. https://doi.org/10.21111/iej.v4i1.2896
Solihin, D. (2023). Tafsir normatif terhadap perkembangan politik hukum ekonomi syariah. Jurnal Pelita Nusa, 1(1), 1–18. https://doi.org/10.61612/jpn.v1i1.5
Suardi, D. (2021). Strategi ekonomi Islam untuk kesejahteraan umat. Islamika Jurnal Ilmu-Ilmu Keislaman, 20(02), 68–80. https://doi.org/10.32939/islamika.v20i02.693
Subhan, M. (2017). Relevansi pemikiran ekonomi Yahya bin Umar dalam perspektif ekonomi modern. JES (Jurnal Ekonomi Syariah), 2(1). https://doi.org/10.30736/jesa.v2i1.15
Sukamto. (2019). Kontribusi pemikiran ekonomi Islam mazhab mainstream dalam mendorong geliat pembangunan ekonomi di negara berkembang: Studi di Indonesia. Jurnal Mu'allim, 1(2), 199–216. https://doi.org/10.35891/muallim.v1i2.1624
Sulistyowati, S. (2017). Rancang bangun dan nilai dasar universal ekonomi Islam. Istithmar Jurnal Studi Ekonomi Syariah, 1(2). https://doi.org/10.30762/itr.v1i2.946
Supriatna, S., & Jubaedah, D. (2021). Kebijakan fiskal masa Al-Khilafah Al-Islamiyah. Asy-Syari'ah, 22(2), 291–312. https://doi.org/10.15575/as.v22i2.9116
Susanto, I., Meilia, M., & Anisa, D. (2019). Persaingan usaha tidak sehat di Indonesia menurut hukum ekonomi Islam dan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang larangan monopoli dan persaingan usaha tidak sehat. Syi'ar Iqtishadi Journal of Islamic Economics Finance and Banking, 3(2), 80. https://doi.org/10.35448/jiec.v3i2.6593
Syamsuri, S., Rahmania, N., & Ardiyanti. (2022). Eksplorasi konsep falah perspektif Umer Chapra. Mamen Jurnal Manajemen, 1(1), 69–78. https://doi.org/10.55123/mamen.v1i1.25
Ubaidillah, A. (2018). Ekonomi politik Islam: Pendekatan maqasid al-shari'ah. JES (Jurnal Ekonomi Syariah), 3(1), 115–129. https://doi.org/10.30736/jes.v3i1.55
Wahid, K. (2019). Signifikansi lembaga Al-Ḥisbah dalam sistem ekonomi Islam. Jurnal Ilmiah Mizani Wacana Hukum Ekonomi dan Keagamaan, 5(2), 135. https://doi.org/10.29300/mzn.v5i2.1442
Wahidah, M. A. H. (2018). Alokasi pendapatan negara menurut Muhammad Baqir Al-Sadr dan relevansinya dengan sistem jaminan sosial di Indonesia. El-Barka Journal of Islamic Economics and Business, 1(2), 269–298. https://doi.org/10.21154/elbarka.v1i2.1452
Wahyuni, T. (2019). Permasalahan dalam penerapan mekanisme pasar perspektif Islam. Ekonomica Sharia Jurnal Pemikiran dan Pengembangan Ekonomi Syariah, 5(1), 91–100. https://doi.org/10.36908/esha.v5i1.105
Wulandari, C., & Zulqah, K. A. (2020). Tinjauan Islam terhadap mekanisme pasar dan penanganan distorsinya. Journal of Islamic Economics and Finance Studies, 1(1), 82. https://doi.org/10.47700/jiefes.v1i1.1923
Yunus, N. R. (2018). Aktualisasi welfare state terhadap kehidupan bernegara dalam dimensi keislaman dan keindonesiaan. Mizan Journal of Islamic Law, 3(2). https://doi.org/10.32507/mizan.v3i2.165
Zaifuddin, M. (2021). Dasar pemikiran moneter dalam sistem keuangan Islam. https://doi.org/10.31219/osf.io/xyz5g
Zaimsyah, A. M., & Syahbuddin, S. (2021). Pengeluaran publik Indonesia: Tinjauan maqasid syariah. Ar-Ribhu Jurnal Manajemen dan Keuangan Syariah, 2(2), 289–299. https://doi.org/10.55210/arribhu.v2i2.737
di

Tidak ada komentar:

Posting Komentar