AFANIN MEDIA UTAMA ISLAMOLOGICS Daftar Topik Artikel - Econologic - Ahkamologic - Falsafalogic - Politicologic - Quranulogic - Hadisulogic - Tarikhulogic - Educologic - Psikologic BAIT SYARIAH INDONESIA Kajian Keilmuan: Akidah, Tafsir/Alquran, Hadis, Fikih, Tarikh, Filsafat, Mantik, Tasawuf, Mawaris/Faraidh, Hukum, Ekonomi, Politik, Psikologi, Pengetahuan Umum, & Tata Bahasa (Arab & Inggris) Bimbingan Kuliah di Luar Negeri: Mesir, Tunisia, Yaman, Maroko, Arab Saudi, Sudan, Yordania, Malaysia, Turki, Brunei Darussalam NARAHUBUNG: Klik Disini |
Penulis: Eka Wahyu Hestya Budianto
Abstrak
Artikel ini bertujuan menyajikan secara komprehensif teori jumlah uang beredar dalam sistem ekonomi Islam, mencakup konsep dasar uang, perbedaannya dengan konsep konvensional, teori permintaan dan penawaran uang, hubungan jumlah uang beredar dengan inflasi, instrumen pengendalian moneter Islam, serta tantangan kontemporer dalam pengelolaan jumlah uang beredar. Metode yang digunakan adalah kajian literatur (library research) dengan pendekatan deskriptif-analitis terhadap berbagai sumber primer dan sekunder dalam ekonomi Islam. Hasil kajian menunjukkan bahwa sistem ekonomi Islam memandang uang semata-mata sebagai alat tukar dan satuan nilai (flow concept), bukan komoditas yang dapat diperdagangkan atau disewakan untuk mendapatkan bunga. Jumlah uang beredar dalam Islam bersifat endogen, ditentukan oleh kebutuhan sektor riil. Instrumen pengendalian moneter Islam meliputi cadangan wajib, sistem bagi hasil, zakat, serta instrumen-instrumen syariah seperti SBIS, PUAS, dan SBSN, yang tidak hanya efektif mengendalikan jumlah uang beredar tetapi juga mendorong pertumbuhan sektor riil. Sistem ekonomi Islam menawarkan solusi yang lebih komprehensif terhadap masalah inflasi dan ketidakstabilan moneter karena mengatasi akar penyebabnya, yaitu sistem bunga, spekulasi, dan decoupling sektor riil dan moneter. Penelitian ini menyimpulkan bahwa implementasi penuh sistem moneter Islam masih menghadapi tantangan signifikan, terutama dalam konteks sistem keuangan ganda dan digitalisasi ekonomi.
Kata Kunci: Jumlah Uang Beredar, Ekonomi Islam, Kebijakan Moneter Syariah, Inflasi, Sistem Bagi Hasil
Abstract
This article aims to comprehensively present the theory of money supply in the Islamic economic system, covering the basic concept of money, its differences from the conventional concept, the theory of money demand and supply, the relationship between money supply and inflation, Islamic monetary control instruments, and contemporary challenges in managing money supply. The method used is a library research with a descriptive-analytical approach to various primary and secondary sources in Islamic economics. The results of the study indicate that the Islamic economic system views money solely as a medium of exchange and unit of account (flow concept), not as a commodity that can be traded or rented to earn interest. The money supply in Islam is endogenous, determined by the needs of the real sector. Islamic monetary control instruments include reserve requirements, profit-and-loss sharing systems, zakat, and sharia instruments such as SBIS, PUAS, and SBSN, which are not only effective in controlling the money supply but also promote real sector growth. The Islamic economic system offers a more comprehensive solution to the problems of inflation and monetary instability by addressing their root causes, namely the interest system, speculation, and the decoupling of the real and monetary sectors. This study concludes that the full implementation of the Islamic monetary system still faces significant challenges, especially in the context of dual financial systems and economic digitalization.
Keywords: Money Supply, Islamic Economics, Islamic Monetary Policy, Inflation, Profit-and-Loss Sharing
1. Pendahuluan
Uang merupakan elemen fundamental dalam setiap sistem perekonomian, baik konvensional maupun Islam. Dalam konteks ekonomi modern, pemahaman tentang jumlah uang beredar (money supply) menjadi sangat krusial karena pergerakannya secara langsung mempengaruhi berbagai variabel makroekonomi seperti inflasi, pertumbuhan ekonomi, investasi, dan stabilitas keuangan (Sitepu, 2017). Sistem ekonomi Islam, sebagai alternatif terhadap sistem ekonomi konvensional yang berbasis bunga, menawarkan kerangka teoritis yang berbeda dan komprehensif dalam memahami, mengatur, dan mengelola jumlah uang yang beredar di masyarakat (Ibrahim, 2012).
Perbedaan mendasar antara sistem ekonomi Islam dan sistem ekonomi konvensional dalam hal uang beredar terletak pada landasan filosofis, instrumen pengendalian, dan tujuan akhir dari kebijakan moneter itu sendiri (Latifah, 2015). Sementara sistem konvensional menggunakan suku bunga sebagai instrumen utama dalam mengendalikan jumlah uang beredar, sistem ekonomi Islam secara tegas melarang penggunaan bunga (riba) dan menggantinya dengan instrumen-instrumen yang bebas bunga, seperti sistem bagi hasil (profit and loss sharing), cadangan wajib (reserve requirement), dan instrumen-instrumen syariah lainnya (Nasution & Batubara, 2023). Kajian tentang teori jumlah uang beredar dalam sistem ekonomi Islam dengan demikian tidak hanya bersifat teknis-ekonomis, tetapi juga sarat dengan dimensi normatif, etis, dan spiritual yang bersumber dari Al-Qur'an dan Sunnah Nabi Muhammad SAW.
Artikel ini bertujuan untuk menyajikan secara komprehensif teori jumlah uang beredar dalam sistem ekonomi Islam, mulai dari konsep dasar uang dalam Islam, perbedaannya dengan konsep konvensional, teori permintaan dan penawaran uang dalam perspektif Islam, hubungan jumlah uang beredar dengan inflasi, instrumen pengendalian moneter Islam, hingga tantangan dan perkembangan kontemporer dalam pengelolaan jumlah uang beredar di era sistem keuangan ganda.
2. Konsep Dasar Uang dalam Ekonomi Islam
2.1 Definisi dan Fungsi Uang
Dalam literatur fikih Islam, uang disebut dengan istilah tsaman atau nuqud (jamak dari naqd) (Faisal et al., 2019). Uang dalam perspektif ekonomi Islam didefinisikan sebagai alat tukar yang dapat diterima secara umum dalam proses penukaran barang dan jasa (Faisal et al., 2019). Imam Al-Ghazali, salah satu pemikir ekonomi Islam terbesar, berpendapat bahwa uang memiliki dua peran utama, yaitu sebagai alat pertukaran (medium of exchange) dan alat pengukur nilai (unit of account) (Gunariah et al., 2023). Beliau mengibaratkan uang seperti cermin yang tidak berwarna tetapi dapat memantulkan semua warna, artinya uang tidak memiliki nilai intrinsik tersendiri melainkan hanya merefleksikan nilai barang dan jasa yang dipertukarkan (Adistya et al., 2024).
Berbeda dengan sistem ekonomi konvensional yang memberikan fungsi tambahan kepada uang sebagai penyimpan nilai (store of value) yang kemudian berkembang menjadi motif spekulasi (money demand for speculation), ekonomi Islam secara tegas hanya mengakui dua fungsi uang tersebut (Ilyas, 2016). Dalam konsep Islam, uang tidak boleh diperlakukan seperti komoditas perdagangan lainnya, karena uang hanya diterima sebagai alat tukar dan satuan nilai barang dan komoditas dalam sistem ekonomi (Gunariah et al., 2023). Oleh karena itu, motif permintaan uang dalam Islam hanya terbatas pada motif transaksi (money demand for transaction) dan motif berjaga-jaga (money demand for precautionary), sementara motif spekulasi tidak diakui (Ilyas, 2016).
2.2 Uang sebagai Flow Concept, Bukan Stock Concept
Salah satu prinsip terpenting dalam teori uang Islam adalah bahwa uang bersifat flow concept, bukan stock concept (Kusuma, 2018). Artinya, uang harus selalu mengalir dan beredar di kalangan masyarakat dalam kehidupan ekonomi, karena uang adalah public goods (barang publik) yang merupakan milik masyarakat, bukan milik pribadi (Ilyas, 2017). Konsep ini memiliki implikasi yang sangat penting terhadap teori jumlah uang beredar: penimbunan uang (money hoarding atau kanz al-maal) secara tegas dilarang dalam Islam karena tindakan tersebut berarti mengurangi jumlah uang yang beredar di masyarakat, yang pada gilirannya dapat menghambat kelancaran perekonomian (Gunariah et al., 2023).
Imam Al-Ghazali menegaskan bahwa ketika uang ditarik dari sirkulasi, ia kehilangan fungsi pentingnya (Gunariah et al., 2023). Dalam pandangan Islam, barang siapa yang menimbun uang atau membiarkannya tidak produktif berarti mengurangi jumlah uang beredar yang dapat mengakibatkan tidak berjalannya perekonomian (Purnomo, 2019). Jika seseorang sengaja menumpuk uangnya dan tidak membelanjakannya, sama artinya dengan menghalangi proses atau kelancaran jual beli, sehingga proses pertukaran dalam perekonomian terhambat (Latifah, 2015). Implikasi dari larangan penimbunan uang ini adalah bahwa Islam secara tidak langsung mendorong agar jumlah uang yang beredar di masyarakat selalu optimal dan tidak mengalami kontraksi yang tidak perlu.
2.3 Uang sebagai Milik Publik
Dalam konsep ekonomi Islam, uang adalah milik masyarakat (money is public goods) (Purnomo, 2019). Pandangan ini berbeda secara fundamental dengan konsep ekonomi konvensional yang memandang uang sebagai aset pribadi yang dapat diperdagangkan dan disewakan untuk mendapatkan keuntungan berupa bunga (Ilyas, 2016). Karena uang adalah milik publik, maka pengelolaannya harus berorientasi pada kemaslahatan umum, bukan keuntungan segelintir pihak. Bagi yang tidak dapat memproduktifkan hartanya, Islam menganjurkan untuk melakukan investasi dengan prinsip Musyarakah atau Mudharabah (Kusuma, 2018), sehingga uang tetap berputar dalam perekonomian dan memberikan manfaat bagi masyarakat luas.
2.4 Perbedaan Uang dan Modal dalam Islam
Ekonomi Islam membuat perbedaan yang sangat tegas antara uang (money) dan modal (capital). Dalam ekonomi Islam, uang adalah flow concept, sedangkan kapital adalah stock concept (Kusuma, 2018). Uang tidak dapat menghasilkan uang secara langsung tanpa melalui aktivitas ekonomi riil. Konsep ini secara langsung menolak sistem bunga, di mana uang dipinjamkan dan menghasilkan tambahan nilai hanya karena faktor waktu, tanpa keterlibatan dalam aktivitas produktif nyata (Adistya et al., 2024). Sebaliknya, dalam sistem konvensional, uang tidak hanya sebagai alat tukar yang sah (legal tender), melainkan juga dapat sebagai komoditas (Faisal et al., 2019), yang memungkinkan terjadinya perdagangan uang dengan uang dan penarikan keuntungan dari setiap transaksi peminjaman atau penyimpanan uang (Latifah, 2015).
3. Teori Kuantitas Uang dalam Perspektif Islam
3.1 Persamaan Irving Fisher dan Relevansinya
Teori Kuantitas Uang (Quantity Theory of Money) yang dirumuskan oleh Irving Fisher dalam persamaan MV = PT, di mana M adalah jumlah uang beredar, V adalah kecepatan perputaran uang (velocity of money), P adalah tingkat harga barang/jasa, dan T adalah jumlah barang/jasa yang diperdagangkan, memiliki relevansi yang signifikan dalam ekonomi Islam (Gunariah et al., 2023). Dari rumus tersebut dapat disimpulkan bahwa uang dalam arti flow concept berarti uang hanya akan berfungsi sebagai uang apabila ia beredar atau mengalir di masyarakat (Rosia, 2018).
Teori ekonomi Islam sejalan dengan teori Irving Fisher dalam hal bahwa semakin cepat perputaran uang, maka semakin besar income yang diperoleh (Ilyas, 2016). Namun, perbedaan mendasarnya terletak pada bagaimana kecepatan perputaran uang (velocity of money) itu dicapai. Dalam ekonomi Islam, kecepatan perputaran uang ditentukan oleh aktivitas ekonomi riil, bukan oleh tingkat suku bunga (Syamsuri et al., 2020). Stabilitas money demand dalam perekonomian Islam akan menghasilkan tingkat stabilitas bagi velocity of circulation of money (Syamsuri et al., 2020).
3.2 Uang Beredar sebagai Variabel Endogen
Salah satu perbedaan paling fundamental antara teori moneter Islam dan konvensional adalah status jumlah uang beredar sebagai variabel endogen atau eksogen. Dalam ekonomi Islam, jumlah uang yang beredar bukanlah variabel yang dapat ditentukan begitu saja oleh pemerintah sebagai variabel eksogen (Sakinah, 2013). Sebaliknya, dalam ekonomi Islam, jumlah uang yang beredar ditentukan di dalam perekonomian sebagai variabel endogen, yaitu ditentukan oleh banyaknya permintaan uang di sektor riil, atau dengan kata lain, jumlah uang yang beredar sama banyaknya dengan nilai barang dan jasa dalam perekonomian (Sakinah, 2013).
Pandangan ini sejalan dengan pemikiran Ibnu Taymiyah yang menyatakan bahwa karena ekonomi Islam tidak memisahkan sektor moneter dan sektor riil, maka jumlah uang yang beredar menurut Islam ditentukan oleh banyaknya permintaan uang di sektor riil (Risnaningsih & Mulyasari, 2021). Implikasinya adalah bahwa sektor finansial harus mengikuti pertumbuhan sektor riil (Sakinah, 2013), dan bukan sebaliknya seperti yang terjadi dalam sistem ekonomi konvensional di mana sektor moneter seringkali tumbuh jauh melampaui sektor riil.
3.3 Mazhab-Mazhab Pemikiran tentang Uang Beredar dalam Islam
Dalam diskursus ekonomi Islam kontemporer, terdapat beberapa mazhab pemikiran yang berbeda mengenai konsep uang dan jumlah uang beredar (Amri, 2018). Mazhab pertama, yang diwakili oleh pemikir seperti Abbas Murakhor, memandang bahwa jumlah uang yang beredar merupakan elastis sempurna, di mana pemerintah sebagai pemegang otoritas moneter tidak mampu untuk memenuhi jumlah uang yang beredar secara sepihak (Amri, 2018). Mazhab kedua, yang disebut Mainstream, lebih pragmatis dan menerima penggunaan uang fiat dengan regulasi yang ketat sesuai prinsip syariah (Umam, 2016).
Kelompok yang disebut "Dinaris" atau Murabitun berpendapat bahwa penggunaan fiat money saat ini adalah sesuatu yang tidak diperbolehkan karena uang kertas adalah dayn (nota utang) bukan 'ayn (aset) (Sulaiman, 2019). Mereka mengadvokasi kembalinya penggunaan dinar emas dan dirham perak sebagai mata uang yang sah dalam Islam. Sebaliknya, kelompok yang lebih moderat berpendapat bahwa yang terpenting bukan bentuk fisik uang, melainkan apakah uang tersebut dapat menjadi alat tukar yang adil dan ukuran nilai yang stabil bagi barang dan jasa (Umam, 2016).
4. Jumlah Uang Beredar: Definisi dan Klasifikasi
4.1 Pengertian Jumlah Uang Beredar
Jumlah uang beredar adalah nilai keseluruhan uang yang berada di tangan masyarakat (Amalia, 2014). Secara teknis, yang dihitung sebagai uang beredar adalah uang yang benar-benar berada di tangan masyarakat. Uang yang berada di tangan bank (bank umum dan bank sentral), serta uang kertas dan uang logam milik pemerintah tidak dihitung sebagai uang beredar (Amalia, 2014). Penawaran uang merupakan jumlah uang yang ada dalam kegiatan perekonomian suatu negara, dan uang beredar merupakan salah satu indikator penting dalam proses pengambilan kebijakan ekonomi (Puspita et al., 2023).
4.2 Klasifikasi Uang Beredar
Uang beredar dibedakan menjadi beberapa kategori (Alim & Suryadi, 2021):
a. Uang beredar dalam arti sempit atau narrow money (M1), yaitu uang kartal yang beredar di masyarakat (currency) ditambah dengan simpanan di bank berbentuk giro.
b. Uang beredar dalam arti luas atau broad money (M2), yaitu M1 ditambah dengan deposito dan tabungan di bank umum.
c. M3, yang merupakan perluasan lebih lanjut dari M2 dengan memasukkan instrumen keuangan lainnya.
Dalam konteks sistem keuangan Islam, terdapat komponen-komponen khusus yang mencerminkan karakteristik perbankan syariah, seperti giro wadi'ah, tabungan mudharabah, dan deposito investasi mudharabah (Gustiani et al., 2010). Penelitian empiris menunjukkan bahwa perilaku permintaan uang dalam sistem perbankan syariah memiliki karakteristik yang berbeda dari sistem konvensional, di mana return bagi hasil (PLS return) berkorelasi negatif dengan semua komponen permintaan uang Islam (Ascarya et al., 2008).
5. Teori Permintaan Uang dalam Ekonomi Islam
5.1 Motif Permintaan Uang
Teori permintaan uang dalam ekonomi Islam memiliki kesamaan dan perbedaan dengan teori Keynes. Keynes menyoroti bagaimana suku bunga mempengaruhi kebutuhan uang melalui tiga motif: transaksi, berjaga-jaga, dan spekulasi (Andini et al., 2024). Dalam ekonomi Islam, meskipun motif transaksi dan berjaga-jaga juga relevan, motif spekulasi secara tegas tidak diakui karena spekulasi tidak diperbolehkan dalam Islam (Andini et al., 2024). Selain itu, ekonomi Islam menambahkan dimensi etika dan keadilan ekonomi dalam penggunaan uang, serta menekankan pentingnya menghindari praktik-praktik yang dianggap merugikan seperti riba dan spekulasi (Andini et al., 2024).
Menurut teori ekonomi Islam, motif yang mempengaruhi manusia untuk mendapatkan dan memiliki uang adalah untuk transaksi (money demand for transaction) dan motif berjaga-jaga (money demand for precautionary) (Ilyas, 2016). Tidak adanya motif spekulasi dalam permintaan uang Islam memiliki implikasi penting terhadap stabilitas jumlah uang beredar: karena tidak ada permintaan uang untuk spekulasi, maka fluktuasi permintaan uang cenderung lebih stabil dan dapat diprediksi, sehingga pengelolaan jumlah uang beredar menjadi lebih mudah (Umam, 2015).
5.2 Pengaruh Social Values terhadap Permintaan Uang Islam
Salah satu keunikan teori permintaan uang dalam ekonomi Islam adalah adanya variabel social values yang tidak ditemukan dalam teori konvensional. Zakat, sebagai salah satu instrumen dalam sistem ekonomi Islam, menjadi penting untuk diteliti pengaruhnya dalam formulasi kebijakan moneter, terutama berhubungan dengan jumlah uang (Gustiani et al., 2010). Zakat berfungsi sebagai instrumen redistribusi kekayaan yang secara langsung mempengaruhi jumlah uang yang beredar di masyarakat: dengan kewajiban membayar zakat, uang yang tersimpan (ditimbun) akan berkurang dan dialirkan kembali ke masyarakat yang membutuhkan, sehingga meningkatkan jumlah uang beredar secara efektif (Gustiani et al., 2010).
Penelitian empiris menggunakan metode Vector Autoregression (VAR) dan Vector Error Correction Model (VECM) menunjukkan bahwa GDP berpengaruh signifikan untuk setiap model permintaan uang Islam, karena baik pada sistem syariah maupun konvensional, jika masyarakat lebih sejahtera maka permintaan uang akan meningkat (Gustiani et al., 2010). Namun, variabel social values dan return syariah pada beberapa model pengaruhnya negatif dikarenakan sistem syariah masih didominasi oleh sistem konvensional (Gustiani et al., 2010).
5.3 Stabilitas Permintaan Uang dalam Sistem Islam
Penelitian tentang perilaku permintaan uang dalam sistem moneter ganda di Indonesia menunjukkan bahwa permintaan uang Islam menstabilkan lebih cepat dalam merespons guncangan dari variabel lain dibandingkan sistem konvensional (Ascarya et al., 2008). Selain itu, tingkat suku bunga berkontribusi antara 20% hingga 29% dalam variasi permintaan uang konvensional, sementara dalam sistem bagi hasil (PLS), return hampir tidak memiliki peran dalam variasi permintaan uang Islam (Ascarya et al., 2008). Temuan ini mengindikasikan bahwa sistem moneter Islam secara inheren lebih stabil karena tidak dipengaruhi oleh fluktuasi suku bunga yang seringkali menjadi sumber ketidakstabilan dalam sistem konvensional.
6. Hubungan Jumlah Uang Beredar dengan Inflasi dalam Perspektif Islam
6.1 Mekanisme Inflasi Akibat Kelebihan Uang Beredar
Hubungan antara jumlah uang beredar dan inflasi merupakan salah satu topik sentral dalam teori moneter, baik konvensional maupun Islam. Teori kuantitas uang menyoroti peranan penambahan jumlah uang beredar dan harapan masyarakat mengenai kenaikan harga (Yesika & Sukamto, 2020). Intinya adalah: pertama, inflasi hanya bisa terjadi kalau ada penambahan jumlah uang beredar; kedua, dengan bertambahnya uang beredar secara terus-menerus, masyarakat akan merasa kaya sehingga akan menaikkan konsumsinya, dan keadaan ini akan menaikkan harga; ketiga, laju inflasi ditentukan oleh laju pertambahan jumlah uang yang beredar dan oleh harapan masyarakat mengenai kenaikan harga di masa yang akan datang (Yesika & Sukamto, 2020).
Jika jumlah uang beredar melebihi jumlah stok barang yang beredar, maka akan terjadi inflasi (Rosia, 2018). Sebaliknya, jika jumlah uang beredar lebih sedikit jumlahnya dibanding dengan jumlah barang, maka yang terjadi adalah deflasi (Rosia, 2018). Keduanya sama-sama merupakan penyakit ekonomi yang harus ditangani secara serius, sehingga untuk mempertahankan stabilitas harga dan nilai uang, harus dipertahankan suatu kondisi di mana jumlah uang beredar dengan jumlah stok barang yang ada di pasar selalu seimbang (Rosia, 2018).
6.2 Pandangan Al-Maqrizi tentang Inflasi dan Uang Beredar
Pemikir ekonomi Islam klasik, Al-Maqrizi, membedakan jenis inflasi menjadi dua: pertama, inflasi alamiah (natural inflation) yang disebabkan oleh faktor-faktor di luar kendali manusia; dan kedua, inflasi yang diakibatkan oleh sistem administrasi yang buruk (korupsi), pemungutan pajak yang berlebihan, dan jumlah uang beredar yang tidak diimbangi oleh jumlah aktivitas produksi (Parisi, 2018). Jenis inflasi kedua ini, menurut Al-Maqrizi, disebabkan oleh sistem moneter yang menggunakan sistem bunga saat ini (Parisi, 2018).
Penelitian empiris menggunakan Model Regresi Linier Berganda menunjukkan bahwa LN Money Supply berpengaruh signifikan positif terhadap tingkat inflasi pada taraf nyata 5%, artinya jika terjadi kenaikan dalam sirkulasi jumlah uang yang beredar sebesar 1 persen, maka diduga akan mempengaruhi kenaikan tingkat inflasi sebesar 0,392%, ceteris paribus (Parisi, 2018). Temuan ini mengkonfirmasi pandangan Al-Maqrizi bahwa pengendalian jumlah uang beredar merupakan kunci dalam mengendalikan inflasi.
6.3 Inflasi dalam Sistem Ekonomi Islam vs. Konvensional
Terdapat perbedaan mendasar antara cara pandang Islam dan konvensional terhadap inflasi dan hubungannya dengan jumlah uang beredar. Dalam sistem ekonomi Islam, jumlah uang beredar adalah murni endogen dan dihasilkan oleh pinjaman tanpa bunga dari bank sentral ke sistem perbankan (A. W. Nasution & Majid, 2023). Sistem perbankan meminjamkan dana kepada agen ekonomi berdasarkan perjanjian bagi hasil-risiko, sehingga pinjaman diarahkan pada produksi barang dan jasa sedemikian rupa untuk memastikan investasi dapat membayar sendiri (A. W. Nasution & Majid, 2023).
Sebaliknya, dalam sistem ekonomi konvensional, bank sentral meminjamkan dana berbunga ke sistem perbankan, yang pada gilirannya memberikan pinjaman berbunga kepada agen-agen dalam perekonomian, sehingga sistem perbankan meningkatkan jumlah uang beredar (A. W. Nasution & Majid, 2023). Penelitian komparatif menunjukkan bahwa negara yang menerapkan sistem bunga pada kenyataannya mengalami inflasi yang lebih tinggi daripada negara yang tidak menerapkan sistem bunga (A. W. Nasution & Majid, 2023).
Dalam sistem perbankan Islam, jumlah uang beredar dan tingkat aktivitas ekonomi akan diatur oleh pengaturan bagi hasil antara bank komersial dan klien mereka di satu sisi, dan bank dan deposan mereka di sisi lain (A. W. Nasution & Majid, 2023). Mekanisme ini secara inheren lebih stabil karena pertumbuhan uang beredar selalu dikaitkan dengan pertumbuhan aktivitas ekonomi riil.
6.4 Sumber Kelebihan Uang Beredar dalam Perspektif Islam
Dari perspektif ekonomi Islam, kelebihan jumlah uang beredar tidak semata-mata karena pencetakan uang atau pencetakan uang fiat. Sumber kelebihan jumlah uang beredar lainnya adalah penciptaan kredit melalui sistem perbankan cadangan fraksional (fractional reserve banking), sistem bunga, kartu kredit, dan transaksi derivatif (Kurniawati & Nurwahidin, 2024). Sistem perbankan cadangan fraksional memungkinkan bank untuk menciptakan uang sendiri (creation of money), sehingga dapat diilustrasikan sebagai piramida terbalik di mana reserve basic yang lebih kecil justru "mendukung" lebih besar jumlah deposito dan kredit (Fathurrahman, 2012).
Penelitian empiris menunjukkan bahwa penyebab krisis keuangan dari perspektif ekonomi Islam dapat dikelompokkan dalam lima kelompok, yaitu: 1) kelebihan uang beredar; 2) spekulasi; 3) sistem bunga; 4) sistem moneter internasional; dan 5) decoupling sektor riil dan moneter (Ascarya, 2010). Kelebihan uang beredar dari seigniorage, sistem perbankan cadangan fraksional, kartu kredit, dan derivatif merupakan salah satu akar penyebab krisis keuangan yang berulang (Ascarya, 2010).
7. Instrumen Pengendalian Jumlah Uang Beredar dalam Ekonomi Islam
7.1 Prinsip Dasar Kebijakan Moneter Islam
Kebijakan moneter dalam perspektif Islam adalah kebijakan pemerintah untuk memperbaiki keadaan perekonomian melalui pengaturan jumlah uang beredar (Latifah, 2015). Namun, berbeda dengan sistem konvensional, kebijakan moneter Islam harus bebas dari unsur riba dan bunga bank (Rajab, 2021). Dengan adanya pengharaman bunga, maka bunga bank yang dalam ekonomi kapitalis menjadi instrumen utama manajemen moneter menjadi tidak berlaku lagi dalam sistem ekonomi Islam (A. M. Nasution & Batubara, 2023). Manajemen moneter dalam Islam didasarkan pada prinsip bagi hasil (Rajab, 2021).
Tujuan kebijakan moneter Islam mencakup: pertama, tenaga kerja penuh dan pertumbuhan ekonomi (full employment and economic growth); kedua, keadilan sosio-ekonomi dan distribusi pendapatan dan kekayaan yang merata (socio-economic justice and equitable distribution of income and wealth); dan ketiga, stabilitas nilai uang (stability in the value of money) (Eksyar et al., 2020). Fokus kebijakan moneter Islam lebih tertuju pada pemeliharaan berputarnya sumber daya ekonomi, di mana ini menjadi inti ekonomi Islam pada semua bentuk kebijakan dan ketentuan yang diperkenankan (Eksyar et al., 2020).
7.2 Instrumen-Instrumen Moneter Islam
Bank Sentral Islam memerlukan instrumen yang bebas bunga untuk mengontrol kebijakan ekonomi moneter (Purnomo, 2019). Penghapusan sistem bunga tidak menghambat untuk mengontrol jumlah uang beredar dalam ekonomi (Latifah, 2015). Secara mendasar, terdapat beberapa instrumen kebijakan moneter dalam ekonomi Islam (Latifah, 2015):
a. Rasio Cadangan Wajib (Reserve Requirement Ratio)
Instrumen ini merupakan ketentuan yang mewajibkan bank-bank untuk menyimpan sejumlah tertentu dari dana yang dihimpunnya sebagai cadangan di bank sentral. Dalam sistem ekonomi Islam, penerapan reserve requirement terhadap total deposit tidak hanya untuk mengatur penyaluran pembiayaan tetapi juga untuk menjamin kebutuhan dan kecukupan likuiditas sistem perbankan (Ananda et al., 2024). Dalam ekonomi Islam lebih mudah membedakan antara demand deposit dan saving deposit dibandingkan sistem konvensional (Ananda et al., 2024).
Penciptaan uang melalui bank akan menyebabkan jumlah uang beredar bertambah lebih banyak dibanding dengan tambahan deposito itu sendiri, yang dapat merusak sistem ekonomi moneter dan sistem keuangan (Gunawan & Barlinti, 2022). Oleh karena itu, pengaturan reserve requirement yang tepat sangat penting dalam mengendalikan jumlah uang beredar dalam sistem perbankan Islam.
b. Plafon Kredit (Credit Ceiling)
Instrumen ini membatasi jumlah pembiayaan yang dapat disalurkan oleh bank-bank syariah, sehingga secara langsung mengendalikan jumlah uang beredar yang diciptakan melalui mekanisme pembiayaan (A. M. Nasution & Batubara, 2023).
c. Kebijakan Pasar Terbuka (Open Market Operation)
Dalam sistem ekonomi Islam, kebijakan pasar terbuka dilakukan melalui instrumen-instrumen yang bebas bunga, seperti Sertifikat Bank Indonesia Syariah (SBIS), Pasar Uang Antar Bank Syariah (PUAS), dan Surat Berharga Syariah Nasional (SBSN) (Lucky, 2024). Instrumen-instrumen ini digunakan untuk mengontrol volume uang yang beredar tanpa menggunakan mekanisme suku bunga (Rusanti et al., 2020).
Penelitian menggunakan metode VECM menunjukkan bahwa dalam jangka panjang, variabel instrumen SBIS, PUAS, SBSN, Pembiayaan Bank Syariah, dan Pembiayaan Ijarah memiliki pengaruh yang signifikan terhadap Jumlah Uang Beredar (M2) (Lucky, 2024). Kontribusi PUAS terhadap jumlah uang beredar relatif lebih besar dibandingkan SBIS (Lucky, 2024).
d. Imbauan Moral (Moral Suasion)
Instrumen ini melibatkan himbauan dari otoritas moneter kepada lembaga-lembaga keuangan dan masyarakat untuk berperilaku sesuai dengan prinsip-prinsip syariah dalam pengelolaan uang (Ramadhani et al., 2024).
e. Zakat sebagai Instrumen Moneter
Zakat merupakan instrumen unik dalam sistem ekonomi Islam yang tidak ditemukan dalam sistem konvensional. Sebagai dua ketentuan orisinal dalam sistem ekonomi Islam, mekanisme zakat dan pelarangan riba memiliki fungsi saling mengokohkan sistem perekonomian (Putria, 2022). Di satu sisi, zakat menjaga agar aktivitas ekonomi tetap berjalan dengan tujuan pemenuhan kebutuhan hidup seluruh masyarakat negara; di sisi lain, pelarangan riba diganti mekanisme bagi hasil, menjaga keseimbangan, keadilan, dan kestabilan segala aktivitas ekonomi (Putria, 2022).
7.3 Sistem Bagi Hasil sebagai Fondasi Stabilitas Moneter
Sistem bagi hasil (profit and loss sharing) merupakan pilar utama dalam sistem moneter Islam yang berfungsi sebagai pengganti sistem bunga dalam mengendalikan jumlah uang beredar dan menjaga stabilitas moneter (Putria, 2022). Kebijakan moneter berbasis bunga selalu menghasilkan konflik dengan sektor riil akibat dampak inflatoir-nya melalui ekspansi jumlah uang beredar (Putria, 2022). Sebaliknya, pesan terpenting dari sistem bagi hasil adalah pertumbuhan uang yang beredar sesuai dengan pertumbuhan sektor riil yang sejalan dengan maqashid syari'ah (Putria, 2022).
Sistem bagi hasil memiliki implikasi positif yang signifikan terhadap stabilitas ekonomi: stabilitas ekonomi relatif tinggi dan dapat menstimulasi iklim investasi tanpa aspek-aspek kerapuhan likuiditas, karena sistem 100% reserve banking menjadi suatu keharusan (Fathurrahman, 2012). Dengan sistem ini, bank tidak dapat menciptakan uang melebihi cadangan yang dimilikinya, sehingga jumlah uang beredar dapat dikendalikan dengan lebih efektif.
8. Uang Fiat, Dinar-Dirham, dan Implikasinya terhadap Jumlah Uang Beredar
8.1 Problematika Uang Fiat dalam Perspektif Islam
Uang fiat (fiat money) adalah uang yang tidak memiliki nilai intrinsik dan tidak didukung oleh komoditas berharga seperti emas atau perak (Hardi, 2020). Uang fiat dianggap sebagai alat tukar yang tidak memiliki nilai intrinsik dan cenderung melahirkan sistem ribawi yang dilarang dalam Islam (Hardi, 2020). Penggunaan uang kertas saat ini tidak lagi di-backing oleh emas dan perak, padahal standar uang dalam ekonomi Islam adalah emas dan perak, hal ini menyebabkan tidak stabilnya nilai mata uang kertas sehingga berpengaruh terhadap daya beli uang tersebut yang akhirnya juga berpengaruh terhadap kenaikan harga barang (Rohaya & Wahid, 2014).
Dalam sistem moneter yang menggunakan uang fiat, bank sentral memiliki kemampuan untuk mencetak uang secara besar-besaran tanpa batasan yang jelas, yang dapat menyebabkan kelebihan jumlah uang beredar dan inflasi (Pandoman, 2020). Sistem uang fiat dengan sistem bunga menjadikan sistem ekonomi yang bercirikan inflasi (Umam, 2016). Selain itu, uang fiat juga menjadi nyawa dari sistem cadangan sebagian pada perbankan yang merupakan penyebab timbulnya masalah inflasi, siklus bisnis, dan ketidakadilan distribusi kekayaan (Umam, 2016).
8.2 Dinar dan Dirham sebagai Standar Moneter Islam
Sistem moneter Islam secara historis menggunakan standar bimetalik (bimetallic standard) yaitu emas (dinar) dan perak (dirham) sebagai alat pembayaran yang sah (Ananda et al., 2024). Nilai emas dan perak yang terkandung di dalam dinar dan dirham sama dengan nilai nominalnya, sehingga dapat dikatakan penawaran uang elastis sempurna terhadap tingkat pendapatan (Purnomo, 2019). Dengan standar emas dan perak, pemerintah tidak akan menambah jumlah mata uang yang beredar secara sembarangan, karena mata uang yang beredar harus disesuaikan dengan jumlah emas yang tersimpan (Faisal et al., 2019).
Ibnu Khaldun memiliki pandangan bahwa ketentuan diberlakukannya mata uang selain emas adalah dengan syarat tetap menjadikan emas sebagai standar mata uang (Faisal et al., 2019). Transaksi keuangan dengan sistem mata uang emas berarti mewakilkan uang kertas dengan emas sebesar nilai yang tertulis pada uang kertas tersebut (uang kertas substitusi), sehingga pemerintah tidak akan menambah jumlah mata uang kertas yang beredar karena mata uang yang beredar harus disesuaikan dengan jumlah emas yang tersimpan (Faisal et al., 2019).
8.3 Perbedaan Kebijakan Moneter dengan Standar Emas vs. Uang Fiat
Perbedaan antara mata uang emas dan perak dengan mata uang dari jenis lain adalah tingkat kesulitan atau kemudahan untuk membuat mata uang palsu (Maulana & Marasabessy, 2018). Jika kebijakan moneter negara mampu mengatur keseimbangan antara jumlah mata uang beredar dengan jumlah barang melalui mekanisme ekonomi riil bukan berbasis bunga yang menyebabkan bubble economic, meskipun uang yang digunakan adalah fiat money, inflasi tidak akan terjadi (Maulana & Marasabessy, 2018). Hal ini menunjukkan bahwa yang terpenting bukan semata-mata bentuk fisik uang, melainkan bagaimana pengelolaan jumlah uang beredar dilakukan secara bertanggung jawab dan sesuai dengan kebutuhan ekonomi riil.
9. Sistem Moneter Ganda dan Pengelolaan Jumlah Uang Beredar di Indonesia
9.1 Karakteristik Sistem Moneter Ganda
Indonesia menerapkan sistem perbankan ganda (dual banking system) yang berlaku sejak keluarnya UU Perbankan tahun 1998 (Alim & Suryadi, 2021). Dalam sistem moneter ganda ini, sistem moneter Islam belum sepenuhnya dapat menghindari penggunaan instrumen perbankan konvensional, yaitu sistem fiat money dan fractional reserve banking (FRB), dan hanya sistem bagi hasil yang dapat diterapkan sebagai pengganti sistem bunga (Alim & Suryadi, 2021).
Dalam sistem keuangan ganda yang ada saat ini, hanya konsep bagi hasil saja yang menjadi pembeda antara sistem moneter konvensional dan sistem moneter Islam (Rajab, 2021). Sistem moneter Islam dalam sistem keuangan ganda masih menggunakan uang fiat konvensional dan masih menerapkan fractional reserve banking system (Rajab, 2021). Hal ini merupakan tantangan besar bagi pengembangan sistem moneter Islam yang ideal.
9.2 Instrumen Moneter Syariah di Indonesia
Dalam sistem moneter ganda Indonesia, terdapat instrumen moneter syariah yang digunakan untuk mengelola jumlah uang beredar, antara lain Pasar Uang Antar Bank Syariah (PUAS) dan Sertifikat Bank Indonesia Syariah (SBIS) untuk membantu likuiditas perbankan syariah (A. M. Nasution & Batubara, 2023). Karakter keuangan syariah memperlihatkan adanya keterkaitan langsung (direct link) antara sektor moneter dengan sistem perekonomian (A. M. Nasution & Batubara, 2023).
Penelitian tentang efektivitas kebijakan moneter ganda di Indonesia menunjukkan bahwa mekanisme transmisi konvensional dari policy rate konvensional semuanya terhubung ke output dan inflasi, sementara policy rate Islam tidak terhubung ke output dan inflasi (Ascarya, 2012). Selain itu, guncangan suku bunga, kredit, dan interbank rate konvensional memberikan dampak negatif dan permanen terhadap inflasi dan output, sementara guncangan PLS, pembiayaan, dan interbank PLS Islam, serta SBIS sebagai policy rate Islam memberikan dampak positif dan permanen terhadap inflasi dan output (Ascarya, 2012).
9.3 Peran Perbankan Syariah dalam Pengendalian Jumlah Uang Beredar
Sektor perbankan berperan dalam stabilitas dan tingkat pertumbuhan uang beredar dalam perekonomian (Sitepu, 2017). Kemampuan perbankan dalam mengelola dana publik dan menciptakan siklus bisnis yang sehat akan mendorong stabilitas sistem keuangan (Sitepu, 2017). Perbankan syariah, dengan prinsip bagi hasilnya, memiliki potensi untuk berkontribusi pada stabilitas jumlah uang beredar karena pertumbuhan pembiayaan selalu dikaitkan dengan aktivitas ekonomi riil.
Penelitian menunjukkan bahwa hanya Jumlah Uang Beredar (JUB) yang memiliki pengaruh terhadap pembiayaan mudharabah dalam jangka pendek (Rohmi & Fahlevi, 2022). Ekspansi jumlah uang beredar jelas mengarah pada kenaikan harga yang terus-menerus, sehingga jumlah uang beredar dan inflasi memiliki hubungan satu arah (Rohmi & Fahlevi, 2022). Hal ini menggarisbawahi pentingnya pengendalian jumlah uang beredar dalam menjaga stabilitas sistem perbankan syariah.
10. Pengendalian Inflasi melalui Kebijakan Moneter Islam
10.1 Pendekatan Islam dalam Mengendalikan Inflasi
Dalam ekonomi Islam, pengendalian inflasi bukan melalui pengendalian jumlah uang yang beredar dengan instrumen suku bunga, melainkan dengan pendekatan bahwa tidak ada penambahan uang; jika harus menambah atau mencetak uang harus diikuti dengan penambahan barang dan jasa (Hiya, 2022). Selain itu, aspek moral dan nilai-nilai sosial, tidak berlebihan dalam konsumsi, melarang investasi yang tidak produktif atau spekulasi, dan bertransaksi melalui profit and loss sharing juga menjadi bagian dari pendekatan Islam dalam mengendalikan inflasi (Hiya, 2022).
Kebijakan moneter Islam dapat digunakan untuk mengendalikan inflasi dengan berbagai cara, antara lain: mengurangi jumlah uang beredar ketika permintaan barang dan jasa melebihi penawaran; meningkatkan daya beli masyarakat melalui distribusi yang adil; dan mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan melalui investasi di sektor riil (Sari, 2024).
10.2 Efektivitas Kebijakan Moneter Syariah vs. Konvensional
Penelitian tentang efektivitas kebijakan moneter konvensional dan syariah terhadap inflasi di Indonesia menunjukkan bahwa kebijakan moneter konvensional lebih cepat dalam mengendalikan laju inflasi dibandingkan kebijakan moneter Islam (Dwihapsari et al., 2021). Namun, besaran (magnitude) kebijakan moneter Islam lebih besar daripada kebijakan moneter konvensional (Dwihapsari et al., 2021). Artinya, meskipun kebijakan moneter Islam mungkin lebih lambat dalam merespons, dampaknya terhadap pengendalian inflasi lebih besar dan lebih berkelanjutan.
Pengaruh kebijakan moneter konvensional melalui jalur suku bunga dengan SBI dan PUAB terbukti lebih mampu mempengaruhi JUB dan akhirnya mengendalikan inflasi (Rusanti et al., 2020). Namun, instrumen kebijakan moneter jalur syariah dengan menggunakan SBIS dan PUAS dengan sistem Profit and Loss Sharing (PLS) terbukti memberikan kontribusi pada output sektor riil (Rusanti et al., 2020). Temuan ini menunjukkan bahwa kebijakan moneter syariah, meskipun mungkin kurang efektif dalam pengendalian inflasi jangka pendek, lebih efektif dalam mendorong pertumbuhan ekonomi riil yang berkelanjutan.
11. Tantangan Kontemporer: Uang Digital dan Jumlah Uang Beredar
11.1 Uang Elektronik dan Dampaknya terhadap Jumlah Uang Beredar
Perkembangan teknologi telah melahirkan instrumen pembayaran baru berupa uang elektronik (e-money) yang memiliki implikasi signifikan terhadap jumlah uang beredar. Semakin meningkatnya volume penggunaan uang elektronik secara otomatis mengurangi rata-rata jumlah uang tunai yang beredar, yang berdampak langsung terhadap laju inflasi dan pada gilirannya akan mempengaruhi tingkat perputaran uang (velocity of money) (Sayuti & Wijaya, 2019). Dengan kata lain, uang elektronik dapat menjadi instrumen yang membantu menstabilkan nilai uang dan perekonomian (Yusuf et al., 2022).
Dari perspektif ekonomi Islam, uang elektronik syariah adalah uang elektronik yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah, di mana penyelenggaraan dan penggunaan uang elektronik harus terhindar dari transaksi yang riba, gharar, maysir, tadlis, risywah, dan israf, serta transaksi atas objek yang haram (Puspita et al., 2023). Fatwa DSN-MUI Nomor 116/DSN-MUI/IX/2017 tentang Uang Elektronik Syariah memberikan kerangka hukum bagi pengembangan uang elektronik yang sesuai dengan prinsip syariah di Indonesia.
11.2 Cryptocurrency dan Tantangan bagi Sistem Moneter Islam
Kemunculan cryptocurrency seperti Bitcoin menimbulkan tantangan baru bagi sistem moneter Islam. Bitcoin adalah mata uang digital yang beredar hanya melalui internet tanpa keberadaan fisik dan tanpa adanya badan pengatur terpusat (Ẓ. N., 2023). Dari perspektif ekonomi Islam, cryptocurrency dalam kondisi dan sistemnya saat ini dianggap tidak memenuhi fungsi dan syarat uang yang disepakati secara ekonomi dan syariah (Ẓ. N., 2023).
Beberapa ulama dan ekonom Islam berpendapat bahwa cryptocurrency mengandung unsur ambiguitas (gharar), spekulasi (maysir), dan potensi riba yang besar, sehingga transaksinya dilarang dalam Islam (Maleha et al., 2022). Namun, ada juga pandangan yang lebih moderat yang menyatakan bahwa jika cryptocurrency dikelola sesuai aturan Islam dan dikeluarkan oleh otoritas yang berwenang, transaksinya dapat dilegalkan (Maleha et al., 2022). Rekomendasi yang muncul adalah agar pemerintah-pemerintah negara Islam menerbitkan mata uang digital resmi yang bersaing dengan mata uang digital yang ada saat ini, dengan memanfaatkan kemudahan yang ada di dalamnya, untuk menjaga keamanan finansial warganya (Al-Kathiri, 2021).
11.3 Digitalisasi Ekonomi Syariah
Dalam konteks digitalisasi ekonomi, sistem ekonomi Islam menghadapi tantangan untuk mengintegrasikan teknologi keuangan (fintech) dengan prinsip-prinsip syariah. Rekonstruksi teknologi integralistik dalam pembentukan mata uang digital yang terintegrasi mencakup tiga konsep utama: pemanfaatan teknologi mata uang (digital money), penggunaan emas sebagai standar mata uang (gold currency), dan penerapan nilai-nilai syariah dalam pembentukan mata uang (sharia rules) dengan mengembalikan fungsi uang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah Islam (Faisal et al., 2019). Konsep Digital Gold Currency (DGC) ini menawarkan solusi yang memadukan keunggulan teknologi digital dengan stabilitas nilai emas sebagai standar moneter Islam.
12. Maqashid Syariah dan Pengelolaan Jumlah Uang Beredar
12.1 Kerangka Maqashid Syariah dalam Kebijakan Moneter
Sistem ekonomi moneter Islam memiliki tujuan yang hendak dicapai, di antaranya adalah untuk mewujudkan keadilan dan kemaslahatan (A. M. Nasution & Batubara, 2023). Maqashid syariah menegakkan keadilan (iqamah al-'adl) yaitu mewujudkan keadilan dalam semua bidang kehidupan manusia dan menghasilkan kemaslahatan (jalb al-maslahah), yaitu menghasilkan kemaslahatan yang khusus untuk pihak tertentu (A. M. Nasution & Batubara, 2023). Dalam konteks pengelolaan jumlah uang beredar, maqashid syariah menuntut agar kebijakan moneter tidak hanya berorientasi pada stabilitas harga semata, tetapi juga pada keadilan distribusi kekayaan dan kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan.
Pengaturan Giro Wajib Minimum (GWM) bank syariah sebagai instrumen kebijakan moneter, misalnya, dapat dipandang dari perspektif maqashid syariah sebagai upaya untuk menjaga kestabilan sistem keuangan yang pada akhirnya melindungi harta (hifz al-mal) masyarakat (Gunawan & Barlinti, 2022). Demikian pula, instrumen-instrumen moneter syariah lainnya harus dievaluasi tidak hanya dari sisi efektivitas teknisnya, tetapi juga dari sisi kesesuaiannya dengan tujuan-tujuan syariah yang lebih luas.
12.2 Larangan Riba dan Implikasinya terhadap Jumlah Uang Beredar
Larangan riba dalam Islam memiliki implikasi yang sangat mendalam terhadap teori dan praktik pengelolaan jumlah uang beredar. Dalam sistem konvensional, suku bunga digunakan sebagai instrumen utama untuk mengendalikan jumlah uang beredar: ketika inflasi tinggi, bank sentral menaikkan suku bunga untuk mengurangi jumlah uang beredar; sebaliknya, ketika ekonomi lesu, bank sentral menurunkan suku bunga untuk meningkatkan jumlah uang beredar (Maza & Setiawan, 2019). Namun, dalam Islam, penggunaan suku bunga sebagai instrumen kebijakan moneter tidak diperbolehkan karena termasuk dalam kategori riba (Maza & Setiawan, 2019).
Pengetatan jumlah uang yang beredar melalui penaikan suku bunga tidaklah efektif dan berimbas pada krisis kepercayaan masyarakat terhadap perbankan (Maza & Setiawan, 2019). Penaikan suku bunga perbankan dalam rangka mengurangi jumlah uang yang beredar dengan menekan likuiditas perbankan tanpa diimbangi oleh produksi yang seimbang akan terjadi kesenjangan ekonomi yang berakibatkan harga-harga barang menjadi naik sehingga terjadi kenaikan inflasi (Maza & Setiawan, 2019). Hal ini menunjukkan bahwa instrumen suku bunga tidak hanya bertentangan dengan prinsip syariah, tetapi juga tidak efektif dalam mengendalikan jumlah uang beredar dan inflasi.
13. Pemikiran Tokoh-Tokoh Ekonomi Islam tentang Jumlah Uang Beredar
13.1 Pemikiran Imam Al-Ghazali
Imam Al-Ghazali, dalam karya-karyanya, telah meletakkan fondasi teori uang dalam Islam yang relevan hingga saat ini. Beliau berpendapat bahwa uang memiliki dua peran utama sebagai alat pertukaran dan alat pengukur, sehingga permintaan terhadap uang hanya didasarkan pada motif transaksi dan kehati-hatian (Gunariah et al., 2023). Al-Ghazali juga menekankan larangan menimbun uang dan larangan riba sebagai dua prinsip fundamental dalam pengelolaan uang (Aini, 2018).
Konsep uang Al-Ghazali jika dianalogikan dengan teori moneter modern tampak ada kesamaan teori: teori modern mendasarkan moneter pada standar emas dan perak sebagai mata uang logam (Rosia, 2018). Beliau juga menekankan bahwa menghindari praktik riba dan menimbun uang merupakan salah satu hal yang harus dilakukan oleh para pelaku ekonomi, termasuk lembaga perbankan (Ulum, 2018).
13.2 Pemikiran M. Umer Chapra
M. Umer Chapra adalah salah satu pionir pengembang teori ekonomi moneter Islam kontemporer dengan karyanya "Towards a Just Monetary System" (1985) (Ascarya, 2012). Chapra percaya bahwa sebuah sistem moneter yang adil dapat ditegakkan hanya pada prinsip-prinsip ekonomi Islam (Eksyar et al., 2020). Instrumen kebijakan moneter syariah menurut Chapra adalah sasaran pertumbuhan pada M dan M0; sasaran jumlah uang beredar inilah yang akan menentukan pertumbuhan perekonomian suatu negara, sehingga pertumbuhan jumlah uang beredar perlu tetap terkendali (Lucky, 2024).
Chapra juga menekankan bahwa tujuan kebijakan moneter Islam mencakup tiga hal utama: tenaga kerja penuh dan pertumbuhan ekonomi, keadilan sosio-ekonomi dan distribusi pendapatan yang merata, serta stabilitas nilai uang (Eksyar et al., 2020). Ketiga tujuan ini harus dicapai secara simultan melalui instrumen-instrumen moneter yang bebas bunga dan sesuai dengan prinsip syariah.
13.3 Pemikiran Ibnu Khaldun dan Ibnu Taymiyah
Ibnu Khaldun dan Ibnu Taymiyah juga memberikan kontribusi penting dalam teori uang Islam. Ibnu Khaldun memiliki pandangan bahwa ketentuan diberlakukannya mata uang selain emas adalah dengan syarat tetap menjadikan emas sebagai standar mata uang (Faisal et al., 2019). Ibnu Taymiyah, sebagaimana dikutip dalam berbagai sumber, menyatakan bahwa karena ekonomi Islam tidak memisahkan sektor moneter dan sektor riil, maka jumlah uang yang beredar ditentukan oleh banyaknya permintaan uang di sektor riil (Risnaningsih & Mulyasari, 2021).
14. Kesimpulan
Teori jumlah uang beredar dalam sistem ekonomi Islam merupakan suatu kerangka pemikiran yang komprehensif dan berbeda secara fundamental dari teori moneter konvensional. Perbedaan-perbedaan mendasar tersebut dapat dirangkum sebagai berikut.
Pertama, dalam ekonomi Islam, uang dipandang semata-mata sebagai alat tukar dan satuan nilai, bukan sebagai komoditas yang dapat diperdagangkan atau disewakan untuk mendapatkan keuntungan berupa bunga (Ilyas, 2016). Pandangan ini secara langsung menolak sistem bunga sebagai instrumen pengendalian jumlah uang beredar.
Kedua, uang dalam Islam bersifat flow concept dan merupakan milik publik, sehingga penimbunan uang dilarang karena dapat mengurangi jumlah uang beredar dan menghambat perekonomian (Ilyas, 2017). Prinsip ini mendorong agar uang selalu berputar dalam perekonomian dan memberikan manfaat bagi masyarakat luas.
Ketiga, jumlah uang beredar dalam ekonomi Islam bersifat endogen, ditentukan oleh kebutuhan sektor riil, bukan oleh kebijakan eksogen pemerintah semata (Sakinah, 2013). Hal ini memastikan bahwa pertumbuhan uang beredar selalu sejalan dengan pertumbuhan aktivitas ekonomi riil, sehingga tidak menimbulkan inflasi yang berlebihan.
Keempat, instrumen pengendalian jumlah uang beredar dalam ekonomi Islam harus bebas dari unsur riba dan bunga, meliputi cadangan wajib, sistem bagi hasil, zakat, dan instrumen-instrumen syariah lainnya seperti SBIS, PUAS, dan SBSN (A. M. Nasution & Batubara, 2023). Instrumen-instrumen ini tidak hanya efektif dalam mengendalikan jumlah uang beredar, tetapi juga mendorong pertumbuhan sektor riil dan distribusi kekayaan yang adil.
Kelima, sistem ekonomi Islam menawarkan solusi yang lebih komprehensif terhadap masalah inflasi dan ketidakstabilan moneter dibandingkan sistem konvensional, karena mengatasi akar penyebab masalah tersebut, yaitu sistem bunga, spekulasi, dan decoupling sektor riil dan moneter (Ascarya, 2010).
Meskipun demikian, implementasi sistem moneter Islam secara penuh masih menghadapi berbagai tantangan, terutama dalam konteks sistem keuangan ganda di mana instrumen-instrumen konvensional masih dominan (Alim & Suryadi, 2021). Pengembangan lebih lanjut dari teori dan praktik pengelolaan jumlah uang beredar dalam sistem ekonomi Islam, termasuk dalam menghadapi tantangan digitalisasi ekonomi dan kemunculan cryptocurrency, merupakan agenda penting yang perlu terus dikerjakan oleh para akademisi dan praktisi ekonomi Islam (Ilhamdi & Nugraha, 2023).
Daftar Pustaka
Adistya, H., az-zanji, M., Maula, M. M., & Abadi, M. T. (2024). Makna konsep uang dan permasalahan riba serta bunga dalam kacamata makroekonomi Islam. Jurnal Ekonomi Bisnis dan Manajemen, 2(1), 180–189. https://doi.org/10.59024/jise.v2i1.560
Aini, H. (2018). Pemikiran ekonomi Islam Imam Al-Ghazali tentang uang dalam perspektif maslahah mursalah. JES (Jurnal Ekonomi Syariah), 3(1). https://doi.org/10.30736/jesa.v3i1.41
Al-Kathiri, A. M. (2021). Cryptocurrencies and the causes of prohibition from Shari'ah perspective. MJEAS, 13–28. https://doi.org/10.47340/mjeas.v2i4.2.2021
Alim, M. N., & Suryadi, D. (2021). Uang dan moneter Islam dalam sistem moneter ganda di Indonesia. Jurnal Asy-Syukriyyah, 22(2), 211–238. https://doi.org/10.36769/asy.v22i2.169
Amalia, F. (2014). Pengaruh tingkat pembiayaan perbankan syariah, JUB dan PDB terhadap SBI syariah periode 2003-2013 dengan pendekatan ECM. Inferensi Jurnal Penelitian Sosial Keagamaan, 6(2), 267. https://doi.org/10.18326/infsl3.v8i2.267-286
Amri, H. (2018). Analisis kebijakan moneter pada awal pemerintahan Islam terhadap pembangunan perekonomian Islam. Islamic Banking Jurnal Pemikiran dan Pengembangan Perbankan Syariah, 3(2), 1–16. https://doi.org/10.36908/isbank.v3i2.41
Ananda, D. P., Halimatiara, H., Hasanah, R. A., Maulana, R., & Syahputra, D. (2024). Kebijakan moneter dalam Islam. MESIR Journal of Management Education Social Sciences Information and Religion, 1(2), 120–125. https://doi.org/10.57235/mesir.v1i2.2864
Andini, D., Aini, M. N., Arifin, M. F., & Mustafida. (2024). Konsep permintaan uang menurut Keynes dan relevansinya dalam perspektif ekonomi Islam. Iqtishodiah Jurnal Ekonomi dan Perbankan Syariah, 6(1), 14–24. https://doi.org/10.62490/iqtishodiah.v6i1.431
Ascarya, A. (2010). Pelajaran yang dipetik dari krisis keuangan berulang: Perspektif ekonomi Islam. Bulletin of Monetary Economics and Banking, 12(1), 33–82. https://doi.org/10.21098/bemp.v12i1.349
Ascarya, A. (2012). Alur transmisi dan efektifitas kebijakan moneter ganda di Indonesia. Bulletin of Monetary Economics and Banking, 14(3), 283–315. https://doi.org/10.21098/bemp.v14i3.360
Ascarya, A., Hasanah, H., & Achsani, N. A. (2008). Perilaku permintaan uang dalam sistem moneter ganda di Indonesia. Bulletin of Monetary Economics and Banking, 11(1). https://doi.org/10.21098/bemp.v11i1.235
Dwihapsari, R., Kurniaputri, M. R., & Huda, N. (2021). Analisis efektivitas kebijakan moneter dalam perspektif konvensional dan syariah terhadap inflasi di Indonesia tahun 2013-2020. Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam, 7(2). https://doi.org/10.29040/jiei.v7i2.2368
Eksyar, S., Apribadi, I., & Novita, E. (2020). Implementasi kebijakan moneter ekonomi Indonesia periode 2003-2009. Al-Kharaj Jurnal Ekonomi Keuangan & Bisnis Syariah, 2(1), 43–54. https://doi.org/10.47467/alkharaj.v2i3.74
Faisal, A., Wahid, A. N., & Yuliani, I. (2019). Rekonstruksi integralistik instrumen mata uang berbasis syariah (Digital Gold Currency). El Dinar Jurnal Keuangan dan Perbankan Syariah, 7(2), 100. https://doi.org/10.18860/ed.v7i2.6701
Fathurrahman, A. (2012). Fractional reserve banking: Sebuah representasi ekonomi semu (tinjauan ekonomi Islam). La_Riba, 6(2), 179–197. https://doi.org/10.20885/lariba.vol6.iss2.art3
Fawa'id, M. W. (2021). Uang dalam pandangan konvensional dan Islam. Al-Muhasib Journal of Islamic Accounting and Finance, 1(1), 22–46. https://doi.org/10.30762/almuhasib.v1i1.62
Gunariah, F., Janwari, Y., & Jubaedah, D. (2023). Pemikiran Imam Al-Ghazali terkait uang. Rayah Al-Islam, 7(3), 886–902. https://doi.org/10.37274/rais.v7i3.784
Gunawan, A., & Barlinti, Y. S. (2022). Pengaturan giro wajib minimum bank syariah sebagai sebuah instrumen kebijakan moneter dalam pandangan maqashid shariah. Palar | Pakuan Law Review, 8(1), 473–485. https://doi.org/10.33751/palar.v8i1.5119
Gunawan, S. (2023). Kebijakan moneter perspektif Islam. https://doi.org/10.31219/osf.io/r5cuq
Gustiani, E. D., Ascarya, A., & Effendi, J. (2010). Analisis pengaruh social values terhadap jumlah permintaan uang Islam di Indonesia. Bulletin of Monetary Economics and Banking, 12(4). https://doi.org/10.21098/bemp.v12i4.246
Hardi, E. A. (2020). Uang fiat dan operasi pasar terbuka: Tinjauan ekonomi Islam. Al-Intaj Jurnal Ekonomi dan Perbankan Syariah, 6(1), 21. https://doi.org/10.29300/aij.v6i1.2788
Herijanto, H. (2018). Prinsip, ketentuan, dan karakteristik pembiayaan (bank) syariah. Islaminomics Journal of Islamic Economics Business and Finance, 5(2). https://doi.org/10.47903/ji.v5i2.31
Hiya, N. N. (2022). Studi literatur kebijakan moneter Islam tanpa bunga. Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam, 8(1), 868. https://doi.org/10.29040/jiei.v8i1.4307
Ibrahim, Z. (2012). Sistem moneter dalam perspektif ekonomi Islam. Al Qalam, 29(1), 141. https://doi.org/10.32678/alqalam.v29i1.592
Ilhamdi, I., & Nugraha, D. P. (2023). Analisis tinjauan bibliometrik pada literatur sistem moneter Islam. Asy Syar'iyyah Jurnal Ilmu Syari'ah dan Perbankan Islam, 8(2), 114–146. https://doi.org/10.32923/asy.v8i2.3754
Ilyas, R. (2016). Konsep uang dalam perspektif ekonomi Islam. Bisnis Jurnal Bisnis dan Manajemen Islam, 4(1), 35. https://doi.org/10.21043/bisnis.v4i1.1695
Ilyas, R. (2017). Time value of money dalam perspektif hukum Islam. Al-Adalah, 14(1), 157. https://doi.org/10.24042/adalah.v14i1.1991
Kurniawati, F. (2019). Pengendalian inflasi dalam perspektif ekonomi Islam. Adzkiya Jurnal Hukum dan Ekonomi Syariah, 6(2). https://doi.org/10.32332/adzkiya.v6i2.1252
Kurniawati, F., & Nurwahidin, N. (2024). Analisis perbandingan inflasi dalam perspektif Islam dan konvensional. Syntax Idea, 6(3), 1403–1418. https://doi.org/10.46799/syntax-idea.v6i3.3048
Kusuma, K. A. (2018). Pengantar ilmu ekonomi Islam. Universitas Muhammadiyah Sidoarjo. https://doi.org/10.21070/2018/978-602-5914-03-4
Latifah, N. A. (2015). Kebijakan moneter dalam perspektif ekonomi syariah. Jurnal Ekonomi Modernisasi, 11(2), 124. https://doi.org/10.21067/jem.v11i2.873
Lucky, M. (2024). Analisis pembiayaan bank syariah dan instrumen moneter syariah terhadap stabilitas moneter di Indonesia. Journal of Sharia Economics, 5(1), 111–125. https://doi.org/10.22373/jose.v5i1.4327
Maleha, N. Y., Nopriansyah, W., & Setiawan, B. (2022). Dinamika transaksi cryptocurrency: Antara haram dan halal. Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam, 8(3), 3114. https://doi.org/10.29040/jiei.v8i3.5935
Maulana, I., & Marasabessy, R. H. (2018). Kebijakan moneter tanpa bunga. Jurnal Asy-Syukriyyah, 19(1), 95–109. https://doi.org/10.36769/asy.v19i1.26
Maza, R. E., & Setiawan, E. P. (2019). Fasilitas diskonto (discount windows) sebagai instrumen moneter ditinjau dalam perspektif ekonomi Islam. Al-Masraf Jurnal Lembaga Keuangan dan Perbankan, 4(1), 71. https://doi.org/10.15548/al-masraf.v4i1.236
Muslim, M. B. (2012). Perbandingan ekonomi Islam dan ekonomi kapitalis. Al-Iqtishad Journal of Islamic Economics, 4(2). https://doi.org/10.15408/aiq.v4i2.2551
Nasution, A. M., & Batubara, M. (2023). Penerapan kebijakan moneter Islam pada sistem perekonomian Indonesia. Jurnal Penelitian Ekonomi Akuntansi (JENSI), 7(1), 144–154. https://doi.org/10.33059/jensi.v7i1.7665
Nasution, A. W., & Majid, M. S. A. (2023). Inflasi dan stabilitas ekonomi: Analisis perbandingan perspektif Islam dan konvensional. Ekonomikawan Jurnal Ilmu Ekonomi dan Studi Pembangunan, 23(2). https://doi.org/10.30596/ekonomikawan.v23i2.15902
Pandoman, A. (2020). Urgensi berdirinya bank sentral syariah di Indonesia. Ulumuddin Jurnal Ilmu-Ilmu Keislaman, 9(2), 153–170. https://doi.org/10.47200/ulumuddin.v9i2.328
Parisi, S. A. (2018). Determinan inflasi: Pendekatan Al-Maqrizi dan perspektif manajemen syariah. Islamic Economics Journal, 4(2), 217. https://doi.org/10.21111/iej.v4i2.2965
Purnomo, J. (2019). Uang dan moneter dalam sistem keuangan Islam. Journal of Sharia Economics, 1(2), 80–100. https://doi.org/10.35896/jse.v1i2.71
Puspita, D., Amry, A. D., Anjelinah, D., Wahitora, A., & Mustafa, A. (2023). Pengaruh sistem pembayaran elektronik terhadap permintaan uang di Indonesia dalam perspektif ekonomi Islam. Indonesian Journal of Islamic Economics and Business, 8(2), 241–250. https://doi.org/10.30631/ijoieb.v8i2.1869
Putra, R. F. (2024). Konsep nilai tukar rupiah, aliran modal asing dan kebijakan moneter dalam tinjauan perspektif Islam. Al-Ittifaq Jurnal Ekonomi Syariah, 4(2), 61. https://doi.org/10.31958/al-ittifaq.v4i2.11311
Putria, U. (2022). Sistem bagi hasil sebagai pondasi stabilitas moneter syariah. Islamica, 6(1), 44–52. https://doi.org/10.59908/islamica.v6i1.6
Rajab, Z. (2021). Praktek kebijakan moneter Islami. https://doi.org/10.31219/osf.io/gqtb6
Ramadhani, N., Oktaviany, A. S., & Utama, M. A. S. (2024). Peran pemerintah menstabilkan inflasi dengan kebijakan moneter dalam perspektif ekonomi Islam. Jurnal Sosial dan Sains, 4(2), 186–195. https://doi.org/10.59188/jurnalsosains.v4i2.1171
Risnaningsih, I., & Mulyasari, H. (2021). Upaya perbankan syari'ah dalam perkuatan permodalan sektor riil. Eco-Iqtishodi Jurnal Ilmiah Ekonomi dan Keuangan Syariah, 2(2), 89–96. https://doi.org/10.32670/ecoiqtishodi.v2i2.537
Rohaya, R., & Wahid, N. A. (2014). Pengaruh stabilitas uang kertas terhadap inflasi ditinjau menurut fikih muamalah. Share Jurnal Ekonomi dan Keuangan Islam, 3(1), 56. https://doi.org/10.22373/share.v3i1.1055
Rohmi, M. L., & Fahlevi, M. R. (2022). Determinan variabel makroekonomi terhadap pembiayaan mudharabah perbankan syariah Indonesia: Analisis Error Correction Model (ECM). Finansia Jurnal Akuntansi dan Perbankan Syariah, 5(1), 1. https://doi.org/10.32332/finansia.v5i01.4531
Rosia, R. (2018). Pemikiran Imam Al-Ghazali tentang uang. Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam, 4(1), 14. https://doi.org/10.29040/jiei.v4i1.161
Rusanti, E., Sofyan, A. S., Syarifuddin, S., & Anwar, N. (2020). Instrumen studi komparatif kebijakan moneter konvensional dan Islam dalam pengendalian inflasi. Jurnal Asy-Syarikah Jurnal Lembaga Keuangan Ekonomi dan Bisnis Islam, 2(2), 1–10. https://doi.org/10.47435/asy-syarikah.v2i2.414
Sakinah, S. (2013). Peranan ekonomi syari'ah di tengah krisis global. Al-Ihkam Jurnal Hukum & Pranata Sosial, 4(1), 95–110. https://doi.org/10.19105/al-lhkam.v4i1.265
Sari, Y. (2024). Kebijakan moneter Islam dalam upaya mengendalikan inflasi. Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam, 10(1), 621. https://doi.org/10.29040/jiei.v10i1.11938
Sayuti, M. N., & Wijaya, W. (2019). E-money ditinjau dari dimensi maqāṣid al-syarī'ah. Jurnal Al-Qardh, 3(1), 13–27. https://doi.org/10.23971/jaq.v3i1.1182
Sitepu, N. I. (2017). Peran bank syariah dalam pengendalian harga: Studi analisis terhadap perbankan syariah di Indonesia. Jurnal Perspektif Ekonomi Darussalam, 1(1), 55–74. https://doi.org/10.24815/jped.v1i1.6520
Sukarna, S., Faisal, F., Hadi, S., & Husenudin, A. (2024). Implementasi kebijakan moneter ekonomi Indonesia periode 2003-2009: Studi pemikiran M. Umer Chapra. Al-Kharaj Jurnal Ekonomi Keuangan & Bisnis Syariah, 6(4), 4139–4152. https://doi.org/10.47467/alkharaj.v6i4.888
Sulaiman, S. (2019). Mazhab pemikiran ekonomi Islam kontemporer. Bilancia Jurnal Studi Ilmu Syariah dan Hukum, 13(1), 163–200. https://doi.org/10.24239/blc.v13i1.460
Syamsuri, S., Kamaluddin, I., & Ahmad, H. F. (2020). E-money perspektif maqoshid syari'ah. Investi Jurnal Investasi Islam, 1(2), 74–86. https://doi.org/10.32806/investi.v1i02.48
Triwahyuni, T. (2021). Pengendalian inflasi, moneter, dan fiskal dalam perspektif ekonomi makro Islam. Ekonomica Sharia Jurnal Pemikiran dan Pengembangan Ekonomi Syariah, 6(2), 199–210. https://doi.org/10.36908/esha.v6i2.209
Ulum, K. (2018). Penyelesaian utang impor, ju'alah dan Sertifikat Bank Indonesia Syariah (SBIS) perspektif fatwa DSN-MUI. JES (Jurnal Ekonomi Syariah), 2(2), 217–225. https://doi.org/10.30736/jes.v2i2.41
Umam, K. (2015). Perilaku permintaan uang Islam: Antara otentisitas dan inovasi. Islamic Economics Journal, 1(1), 107. https://doi.org/10.21111/iej.v1i1.347
Umam, K. (2016). Konsep uang Islam: Antara uang komoditas atau uang fiat. Islamic Economics Journal, 2(1). https://doi.org/10.21111/iej.v2i1.972
Yesika, D. U., & Sukamto, S. (2020). Pengaruh kenaikan suku bunga BI dan inflasi terhadap kinerja keuangan bank syariah. Jurnal Mu'allim, 2(2), 158–174. https://doi.org/10.35891/muallim.v2i2.2275
Yusuf, Y., Sudiarti, S., & Harahap, M. I. (2022). Transaksi uang elektronik e-Martabe ditinjau dari fikih muamalah pada bank syariah. Finansia Jurnal Akuntansi dan Perbankan Syariah, 5(2), 175–192. https://doi.org/10.32332/finansia.v5i2.5460
Ẓ. N. (2023). 'Umlat al-Bitcoin taqdir iqtishadi Islami. Majallat Jami'at al-Shariqah lil-'Ulum al-Shar'iyyah wa al-Dirasat al-Islamiyyah, 20(3). https://doi.org/10.36394/jsis.v20.i3.20
Narahubung: Klik Disini (Nindi) Hubungi Kami untuk pembelian produk, layanan, & buku-buku terbitan Kami |
Isi formulir ini bagi Anda yang ingin menerbitkan buku di Kami |
Informasi mengenai biaya penerbitan ISBN resmi terdaftar di Perpusnas dan Internasional (mulai harga Rp300.000,-) |
Informasi untuk Anda yang ingin mengkonversi karya ilmiah menjadi sebuah buku referensi/monograf ber-ISBN (mulai harga Rp500.000,-) |
Informasi untuk Anda yang ingin membuat HaKI (mulai harga Rp350.000,-) |
Informasi untuk Anda yang ingin buku terbitannya terindeks di Google Books sehingga mudah di-sitasi dan dibaca secara global (mulai harga Rp100.000,-) |
Informasi untuk Anda yang memiliki artikel ilmiah (Jurnal, Buku, Skripsi, Tesis, & Disertasi dll), dan ingin ditambah sitasinya sehingga H-Index Google Scholar Anda naik (mulai harga Rp20.000,-) |
Informasi untuk Anda yang memiliki artikel bebas, opini, catatan akademik/kuliah, Skripsi, Tesis, Disertasi dll, dan ingin terindeks Google Scholar secara otomatis (tidak manual) sehingga mudah di-sitasi dan dibaca secara global (mulai harga Rp50.000,-) |
Tidak ada komentar:
Posting Komentar