AFANIN MEDIA UTAMA ISLAMOLOGICS Daftar Topik Artikel - Econologic - Ahkamologic - Falsafalogic - Politicologic - Quranulogic - Hadisulogic - Tarikhulogic - Educologic - Psikologic BAIT SYARIAH INDONESIA Kajian Keilmuan: Akidah, Tafsir/Alquran, Hadis, Fikih, Tarikh, Filsafat, Mantik, Tasawuf, Mawaris/Faraidh, Hukum, Ekonomi, Politik, Psikologi, Pengetahuan Umum, & Tata Bahasa (Arab & Inggris) Bimbingan Kuliah di Luar Negeri: Mesir, Tunisia, Yaman, Maroko, Arab Saudi, Sudan, Yordania, Malaysia, Turki, Brunei Darussalam NARAHUBUNG: Klik Disini |
Penulis: Eka Wahyu Hestya Budianto
Abstrak
Artikel ini mengkaji secara komprehensif teori harga dalam perspektif ekonomi Islam, mulai dari landasan filosofis, mekanisme pasar, konsep harga yang adil, peran pemerintah, hingga distorsi pasar dan penanganannya. Ekonomi Islam memandang persoalan harga tidak semata-mata dari sudut pandang mekanisme pasar yang impersonal, melainkan juga dari dimensi etika, keadilan, dan ketundukan kepada hukum Allah SWT. Kajian ini menggunakan metode studi literatur dengan menganalisis pemikiran para ulama klasik seperti Abu Yusuf, al-Ghazali, Ibn Taimiyah, dan Ibn Khaldun, serta pemikir ekonomi Islam kontemporer. Hasil kajian menunjukkan bahwa: (1) Islam pada dasarnya menganut sistem pasar bebas di mana harga ditentukan oleh mekanisme penawaran dan permintaan; (2) Islam melarang berbagai bentuk distorsi pasar seperti ihtikar, monopoli, dan tadlis; (3) pemerintah memiliki peran penting dalam mengawasi pasar dan melakukan intervensi ketika terjadi distorsi; serta (4) perbedaan mendasar antara teori harga Islam dan konvensional terletak pada worldview, di mana Islam memandang harga sebagai manifestasi kehendak Allah yang harus dikelola sesuai prinsip syariah demi kemaslahatan umat.
Kata Kunci: Teori Harga Islam, Mekanisme Pasar, Harga Adil, Distorsi Pasar, Intervensi Harga
Abstract
This article comprehensively examines price theory from an Islamic economic perspective, covering philosophical foundations, market mechanisms, the concept of just price, the role of government, and market distortions and their remedies. Islamic economics views the issue of price not merely from the standpoint of an impersonal market mechanism, but also from the dimensions of ethics, justice, and submission to the law of Allah SWT. This study employs a literature review method by analyzing the thoughts of classical scholars such as Abu Yusuf, al-Ghazali, Ibn Taimiyah, and Ibn Khaldun, as well as contemporary Islamic economic thinkers. The findings indicate that: (1) Islam fundamentally adheres to a free market system in which prices are determined by the mechanisms of supply and demand; (2) Islam prohibits various forms of market distortion such as ihtikar, monopoly, and tadlis; (3) the government has an important role in supervising the market and intervening when distortions occur; and (4) the fundamental difference between Islamic and conventional price theory lies in their worldview, wherein Islam views price as a manifestation of Allah's will that must be managed in accordance with Sharia principles for the benefit of mankind.
Keywords: Islamic Price Theory, Market Mechanism, Just Price, Market Distortion, Price Intervention
1. Pendahuluan
Harga merupakan salah satu variabel paling fundamental dalam sistem ekonomi manapun. Dalam perspektif ekonomi konvensional, harga dipahami sebagai nilai suatu barang atau perkhidmatan dalam ukuran uang, dan teori harga merupakan teori ekonomi yang menerangkan perilaku harga pasar barang-barang dan jasa-jasa individual (Pawi, 2017). Namun, ekonomi Islam memandang persoalan harga tidak semata-mata dari sudut pandang mekanisme pasar yang impersonal, melainkan juga dari dimensi etika, keadilan, dan ketundukan kepada hukum Allah SWT.
Ekonomi Islam sebagai ilmu pengetahuan telah hadir jauh sebelum kelahiran ekonomi konvensional modern. Beberapa ilmuwan menulis bahwa ilmu pengetahuan Yunani-Helenistik sampai ke tangan kaum terpelajar modern Eropa adalah berkat tangan Muslim yang memodifikasinya dan memberikan nilai tambah padanya (Syarifah, 2017). Dalam literatur Islam klasik, kita akan menemukan teori dasar seperti kebutuhan manusia yang tidak terbatas, teori nilai, teori produksi, teori penawaran dan permintaan, mekanisme harga pasar, dan lain-lain (Syarifah, 2017; Yunus & Athoillah, 2023). Hal ini memberikan bukti bahwa ilmu ekonomi Islam bukanlah hal "baru" yang sama sekali tidak pernah ada dalam sejarah perkembangan ilmu pengetahuan, bahkan ilmu ekonomi Islam telah ada sebelum kelahiran ekonomi konvensional (Syarifah, 2017).
Kajian tentang ekonomi Islam secara umum, termasuk di dalamnya mengenai struktur pasar dan mekanisme terbentuknya harga, sudah mendapatkan perhatian dari para ulama klasik jauh sebelum para ilmuwan modern membangun dan mengembangkan teori-teori ekonominya, antara lain Abu Yusuf (737–798), Abu Hamid al-Ghazali (1058–1111), Ibn Taimiyah (1283–1328), dan Ibn Khaldun (1332–1404) (Wahid, 2019). Artikel ini akan mengkaji secara komprehensif teori harga dalam perspektif ekonomi Islam, mulai dari landasan filosofis, mekanisme pasar, konsep harga yang adil, peran pemerintah, hingga distorsi pasar dan penanganannya.
2. Metode Penelitian
Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi literatur (library research). Data dikumpulkan melalui telaah pustaka terhadap sumber-sumber primer berupa kitab-kitab klasik karangan ulama ekonomi Islam, serta sumber-sumber sekunder berupa artikel jurnal ilmiah, buku teks, dan karya ilmiah lainnya yang relevan dengan topik teori harga dalam perspektif ekonomi Islam. Analisis dilakukan secara deskriptif-analitis dengan membandingkan dan mensintesiskan berbagai pemikiran para ulama klasik dan kontemporer mengenai mekanisme pasar, konsep harga yang adil, distorsi pasar, serta peran pemerintah dalam sistem ekonomi Islam.
3. Hasil Dan Pembahasan
3.1 Landasan Filosofis Teori Harga dalam Islam
3.1.1 Fondasi Tauhid dalam Ekonomi Islam
Teori harga dalam Islam tidak dapat dilepaskan dari fondasi tauhid yang menjadi pondasi utama seluruh kegiatan ekonomi. Dalam ekonomi Islam, tauhid adalah fondasi utama yang mengarahkan manusia untuk seluruh kegiatan ekonomi. Karena fondasi dasar hukum dalam konsep harga dasar ekonomi Islam adalah hukum Allah SWT di alam ini, bukan alam itu sendiri yang menjadikan dasar hukum ekonomi dalam falsafah Barat (Ismail et al., 2020). Dengan demikian, secara aspek falsafah dan dasar ilmu, konsep penentuan harga dalam Islam berbeda dengan pandangan sekuler (Ismail et al., 2020).
Konsep tauhid memiliki peran penting dalam mekanisme pasar karena tauhid mengajarkan bahwa Allah adalah satu, dan dengan konsep tauhid ini, keuntungan besar tidak menjadi prioritas utama bagi pelaku pasar karena mereka akan lebih mementingkan akhirat daripada dunia (Marianingsih & Fawahan, 2023a, 2023b). Jika setiap manusia memiliki keimanan yang kuat, mekanisme pasar Islami akan tercipta dan pasar yang adil pun akan terwujud sehingga akan menyejahterakan kehidupan manusia (Marianingsih & Fawahan, 2023a, 2023b).
Imam al-Ghazali, salah satu pemikir ekonomi Islam terbesar, memandang bahwa kegiatan ekonomi tidak harus meninggalkan manusia dari prinsip-prinsip Islam, oleh karena itu pengejaran "pasar duniawi" harus bergantung pada akhirat. Manusia tidak harus serakah, meskipun keterlibatan ekonomi diizinkan dalam Islam (Fathurrahman, 2023). Falsafah ekonomi al-Ghazali tidak mengenal dikotomi antara perspektif dunia dan akhirat; pandangan yang digunakan tidak berhenti pada pandangan duniawi, tetapi berhasil mengandung nilai-nilai Islam yang berorientasi pada akhirat (Fathurrahman, 2023).
3.1.2 Prinsip-Prinsip Dasar Ekonomi Islam yang Relevan dengan Harga
Sistem ekonomi Islam berbeda dari kapitalisme, sosialisme, maupun negara kesejahteraan (welfare state). Terdapat empat prinsip utama yang dikedepankan dalam ekonomi Islam, yaitu: Kesatuan (unity), Keseimbangan (equilibrium), Kebebasan (free will), dan Tanggung jawab (responsibility) (Bakar, 2020). Prinsip-prinsip ini secara langsung memengaruhi bagaimana harga dipahami dan ditentukan dalam sistem ekonomi Islam.
Dalam konteks harga, prinsip keseimbangan (equilibrium) menjadi sangat sentral. Islam menempatkan pasar, negara, dan individu dalam keseimbangan (iqtishad), tidak boleh ada sub-ordinat, sehingga salah satunya menjadi dominan dari yang lain (Effendi, 2021). Pasar dijamin kebebasannya dalam Islam, dan pasar bebas menentukan cara-cara produksi dan harga, tidak boleh ada gangguan yang mengakibatkan rusaknya keseimbangan pasar (Effendi, 2021; Muslimin et al., 2020).
Prinsip keadilan ('adl) juga menjadi landasan penting dalam teori harga Islam. Konsep penetapan harga dalam Islam sesuai dengan Maqashid al-Syariah, yaitu merealisasikan kemaslahatan dan menghindari kerusakan di antara manusia (Muslimin et al., 2020). Dalam konsep Islam, yang paling prinsip adalah harga ditentukan oleh keseimbangan permintaan dan penawaran dan keadilan ekonomi dengan mempertimbangkan kepentingan para pihak yang terlibat di pasar (Muslimin et al., 2020).
3.2 Mekanisme Pasar dalam Islam: Dasar Teori Harga
3.2.1 Pasar sebagai Institusi Ekonomi dalam Islam
Pasar dalam Islam memiliki kedudukan yang sangat penting. Islam menempatkan pasar pada kedudukan yang penting dalam perekonomian, dan Rasulullah sangat menghargai harga yang dibentuk oleh mekanisme pasar sebagai harga yang adil (Rasti, 2021). Pasar pertama umat Islam yang didirikan oleh Rasulullah SAW dan para sahabat setelah membangun masjid Nabawi adalah pasar Suqul Anshar yang berada di Madinah dekat dengan masjid Nabawi (Suwandi et al., 2018).
Mekanisme pasar adalah kecenderungan di pasar bebas sehingga terjadi perubahan harga sampai pasar menjadi seimbang (equilibrium), yakni sampai jumlah permintaan dan penawaran sama (Sifa', 2020). Pasar merupakan sebuah mekanisme pertukaran barang dan jasa yang alamiah dan telah berlangsung sejak awal peradaban manusia (Hosen & Harisah, 2022). Dalam pengertian ilmu ekonomi, pasar adalah pertemuan antara permintaan dan penawaran; dalam pengertian ini, pasar bersifat interaktif, bukan fisik (Akbar et al., 2023).
Konsep mekanisme pasar dalam Islam dibangun atas prinsip-prinsip sebagai berikut: Pertama, Ar-Ridha, yakni segala transaksi yang dilakukan haruslah atas dasar kerelaan antara masing-masing pihak (freedom contract); Kedua, berdasarkan persaingan sehat (fair competition). Mekanisme pasar akan terhambat bekerja jika terjadi penimbunan (ihtikar) atau monopoli (Sitepu, 2018). Dalam proses mekanisme pasar tersebut diharuskan adanya asas moralitas, antara lain persaingan yang sehat (fair play), kejujuran (honesty), keterbukaan (transparency), dan keadilan (justice) (Wulpiah, 2016).
3.2.2 Teori Permintaan dan Penawaran dalam Islam
Pada prinsipnya harga yang dibentuk oleh mekanisme pasar bergerak secara bebas sesuai hukum permintaan dan penawaran. Jika supply lebih besar dari demand, maka harga akan cenderung rendah. Begitu pun jika demand lebih tinggi sementara supply terbatas, maka harga akan cenderung mengalami peningkatan (Sifa', 2020; Wulpiah, 2016). Pertemuan antara permintaan (demand) dan penawaran (supply) dinamakan harga keseimbangan (equilibrium price) (Akbar et al., 2023; Wulandari & Zulqah, 2020).
Perbedaan prinsip antara permintaan dan penawaran dalam Islam dengan konvensional terletak pada faktor utama yang memengaruhi permintaan dan penawaran. Menurut ekonomi konvensional, titik beratnya pada harga; jika harga tinggi maka permintaan akan turun, begitu pula sebaliknya. Sedangkan dalam ekonomi Islam, titik beratnya pada faedah, kemaslahatan, ataupun manfaat suatu barang, sedangkan harga bukanlah tinjauan dasar dalam ekonomi Islam, tetapi sisi religiuslah yang menjadi faktor utama (Kasdi, 2016).
Permintaan dalam Islam menilai suatu komoditas tidak semuanya bisa dikonsumsi maupun digunakan; masih perlu dibedakan antara yang halal dan yang haram. Sehingga dalam teori permintaan Islami membahas permintaan barang halal, barang haram, dan hubungan antara keduanya. Permintaan Islam bertujuan mendapatkan kesejahteraan atau kemenangan dunia juga akhirat (falah) (Santika, 2022).
Ulama juga sepakat bahwa perubahan harga ditentukan oleh sunnatullah (kehendak Tuhan) yang diwujudkan dalam bentuk mekanisme pasar (Iftihor et al., 2022; Iftihor et al., 2022). Teori ekonomi Islam mengenai harga pertama-tama dapat dilihat dari sebuah hadis yang menceritakan bahwa ada sahabat yang mengusulkan kepada Nabi untuk menetapkan harga di pasar. Rasulullah menolak tawaran itu dan mengatakan bahwa harga di pasar tidak boleh ditetapkan karena Allah yang menentukannya (Effendi, 2021). Ucapan Nabi tersebut mengandung pengertian bahwa harga pasar itu sesuai dengan kehendak Allah yang sunnatullah atau hukum supply and demand (Effendi, 2021; Susanto et al., 2019).
Menurut pakar ekonomi Islam kontemporer, teori ini diadopsi oleh Adam Smith dengan nama teori invisible hand. Menurut teori ini, pasar akan diatur oleh tangan-tangan tidak kelihatan (invisible hand). Bahkan teori invisible hands itu lebih tepat dikatakan God hands (tangan-tangan Allah) (Ansori et al., 2024; Effendi, 2021; Susanto et al., 2019). Oleh karena harga sesuai dengan kekuatan penawaran dan permintaan di pasar, maka harga barang tidak boleh ditetapkan pemerintah, karena ketentuan harga tergantung pada hukum supply and demand (Effendi, 2021; Susanto et al., 2019).
3.3 Pemikiran Ulama Klasik tentang Teori Harga
3.3.1 Abu Yusuf (737–798 M)
Abu Yusuf tercatat sebagai salah satu ulama yang paling awal membahas mekanisme pasar. Pemikiran Abu Yusuf tentang pasar dapat ditemukan dalam kitabnya al-Kharaj (Rasti, 2021). Dialah yang pertama kali berbicara atau mengajukan teori mengenai jumlah permintaan dan persediaan (demand and supply) dan pengaruhnya terhadap harga (Muhammad, 2016).
Abu Yusuf memberikan pandangan yang berbeda dari opini umum pada masanya, di mana tingginya harga tidak berarti ada kelangkaan barang dan murahnya harga tidak berarti barang berlimpah, tetapi ada variabel lain yang menentukan pembentukan harga (Sifa', 2020). Pemahaman pada saat itu tentang hubungan antara harga dan kuantitas hanya memperhatikan kurva demand, dan fenomena umum inilah yang dibantah dan dikritisi oleh Abu Yusuf (Sitepu, 2018).
Abu Yusuf juga menentang penguasa dalam menetapkan harga. Namun, ia juga membolehkan intervensi harga dalam keadaan tertentu (Sifa', 2020). Abu Yusuf mengatakan bahwa tingkat harga tidak hanya bergantung pada permintaan tetapi juga pada kekuatan penawaran. Oleh karena itu, kenaikan atau penurunan tingkat harga tidak selalu harus berhubungan dengan kenaikan atau penurunan produksi saja (Sifa', 2020). Pernyataannya tidak menyangkal pengaruh dari permintaan dan penawaran dalam penentuan harga (Muhammad, 2016).
Dalam mekanisme pasar, Abu Yusuf telah membahas tentang hukum supply and demand dalam perekonomian. Menurut Abu Yusuf, bila tersedia sedikit barang, maka harga akan mahal dan bila tersedia banyak barang, maka harga akan murah. Dalam mekanisme pasar, tingkat harga tidak hanya bergantung pada penawaran semata, namun kekuatan permintaan juga penting (Jaelani, 2012).
3.3.2 Imam Al-Ghazali (1058–1111 M)
Imam al-Ghazali merupakan salah satu pemikir ekonomi Islam yang paling berpengaruh. Sepanjang tulisannya, al-Ghazali berbicara mengenai "harga yang berlaku seperti yang ditentukan oleh praktik-praktik pasar", sebuah konsep yang kemudian dikenal sebagai al-tsaman al-adil (harga yang adil) di kalangan ilmuwan Muslim atau equilibrium price (harga keseimbangan) di kalangan ilmuwan Eropa kontemporer (Firmansyah, 2018; Hidayatullah, 2020).
Dasar pemikiran al-Ghazali terkait mekanisme pasar ialah permintaan dan penawaran (Marianingsih & Fawahan, 2023a, 2023b). Menurut al-Ghazali, demand dan supply terjadi di bawah kekuasaan Allah (Marianingsih & Fawahan, 2023a, 2023b). Penjelasan sederhana Imam al-Ghazali berkaitan dengan supply dan demand menggunakan ilustrasi petani yang menjual harga komoditas panennya lantaran ketiadaan pembeli, dan kuantitas barang yang terlalu banyak akan menurunkan harga (Fathurrahman, 2023).
Untuk teori permintaan, dapat dilihat dari karangannya yang berisi "harga bisa diturunkan dengan mengurangi permintaan"; teori ini sesuai dengan teori yang dipakai oleh ilmuwan ekonomi kontemporer saat ini, yaitu semakin rendah harga dari suatu barang maka permintaan dari barang tersebut semakin tinggi, dan sebaliknya semakin tinggi harga dari suatu barang maka semakin sedikit permintaan dari barang tersebut (Marianingsih & Fawahan, 2023a, 2023b).
Konsep harga al-Ghazali dikenal dengan al-Tsaman al-adl (harga adil) atau di kalangan para ekonom kontemporer disebut dengan equilibrium price (keseimbangan harga) (Marianingsih & Fawahan, 2023a, 2023b). Fenomena tarik-menarik antara supply dan demand adalah fenomena keadilan yang saling menguntungkan antara kedua belah pihak. Selama keadilan ada, maka pasar pasti akan mengalami keseimbangan (Fathurrahman, 2023). Konsep al-thaman al-'adil menggambarkan keseimbangan pasar akan tercipta jika pelaku pasar tidak melakukan praktik-praktik distortif yang bisa mengganggu keseimbangan pasar (Fathurrahman, 2023).
Al-Ghazali secara khusus memperingatkan larangan mengambil keuntungan dengan cara menimbun makanan dan barang-barang lainnya, memberikan informasi yang salah mengenai berat, jumlah dan harga barangnya (Firmansyah, 2018). Kenaikan harga adalah sesuatu yang normal, karena memang harga berfluktuasi, namun jika harga terlalu tinggi, maka akan merusak stabilitas pasar, karena secara otomatis akan mengurangi demand (Fathurrahman, 2023).
Imam al-Ghazali juga mengklasifikasikan aktivitas produksi menurut kepentingan sosialnya serta menitikberatkan perlunya kerja sama dan koordinasi (Firmansyah, 2018). Ia memandang bahwa persaingan bebas sebagai ketentuan alami atau pola pasar normal (Komarudin & Hidayat, 2017). Al-Ghazali memaparkan jenis pasar yang dapat tercipta dalam kehidupan manusia, yaitu pasar barang dan faktor produksi (Marianingsih & Fawahan, 2023a, 2023b).
3.3.3 Ibn Taimiyah (1263–1328 M)
Ibn Taimiyah adalah peletak dasar dari pemikiran tentang harga yang adil, mekanisme pasar, dan regulasi harga (Rahman et al., 2021). Hasil pemikiran Ibn Taimiyah terhadap konsep ekonomi Islam lebih banyak pada wilayah makro ekonomi, seperti harga yang adil, mekanisme pasar, regulasi harga, uang, dan kebijakan moneter (Arifin, 2023).
Menurut Ibn Taimiyah, harga ditentukan oleh kekuatan penawaran dan permintaan (supply and demand) (Jaelani, 2012, 2018). Di dalam sebuah pasar bebas, harga dipengaruhi dan dipertimbangkan oleh kekuatan penawaran dan permintaan. Suatu barang akan turun harganya bila terjadi keterlimpahan dalam produksi atau adanya penurunan impor atas barang-barang yang dibutuhkan (Jaelani, 2012, 2018).
Masyarakat pada masa Ibn Taimiyah beranggapan bahwa kenaikan harga merupakan akibat dari ketidakadilan dan tindakan melanggar hukum dari si penjual, atau mungkin sebagai akibat manipulasi pasar. Namun, menurut Ibn Taimiyah, harga ditentukan oleh kekuatan penawaran dan permintaan (Jaelani, 2012, 2018). Ibn Taimiyah setuju jika pemerintah tidak melakukan intervensi harga selama mekanisme pasar berjalan pada kurva permintaan dan penawaran yang bertemu tanpa ada intervensi, atau dapat disimpulkan, perubahan harga hanya disebabkan oleh perubahan genuine demand dan genuine supply (Derfiana, 2022).
Konsep harga adil menurut Ibn Taimiyah adalah: "Nilai harga di mana orang-orang menjual barangnya dan diterima secara umum sebagai hal yang sepadan dengan barang yang dijual ataupun barang-barang yang sejenis lainnya di tempat dan waktu tertentu" (Aini & Abidin, 2022). Konsep harga adil menurut Ibn Taimiyah hanya ada pada pasar kompetitif, tidak ada pengaturan yang mengganggu keseimbangan harga kecuali jika terjadi suatu usaha-usaha yang mengganggu keseimbangan (Aini & Abidin, 2022).
Intervensi harga Islami yang diusulkan oleh Ibn Taimiyah melindungi kepentingan penjual dan pembeli. Secara grafis, intervensi harga versi Ibn Taimiyah ditetapkan pada saat supply bertemu demand, sehingga sebenarnya intervensi pasar ini mengembalikan harga pada harga keseimbangannya semula. Oleh karena itu, intervensi harga pasar Islami ini tidak akan menimbulkan excess supply atau excess demand sebagaimana yang terjadi pada intervensi pasar konvensional (Pawi, 2017).
Ibn Taimiyah juga menekankan perlunya mengatur pasar agar tidak ada penyalahgunaan dan kecurangan. Ia menegaskan pentingnya peran negara dalam memastikan adanya keadilan sosial dan melindungi kepentingan masyarakat (Arifin, 2023). Ibn Taimiyah mengadvokasi prinsip-prinsip Islam dalam perekonomian, seperti larangan riba (bunga) dan perdagangan yang adil (Arifin, 2023).
3.3.4 Ibn Khaldun (1332–1404 M)
Ibn Khaldun adalah salah satu pemikir Muslim terbesar yang diakui oleh para ekonom Barat. Ia dikenal sebagai salah satu pelopor teori ekonomi dan sebagai ekonom Muslim terbesar yang diakui oleh ekonom Barat (Wulpiah, 2016). Berbeda dengan ulama sebelumnya yang cenderung normatif, Ibn Khaldun menggunakan pendekatan historis dan sosial untuk memahami ekonomi suatu bangsa (Wulpiah, 2016).
Pemikiran Ibn Khaldun tentang pasar termuat dalam buku Al-Muqaddimah yang menjelaskan "harga-harga di kota (Price in Town)" (Machrus et al., 2023). Ibn Khaldun membagi barang menjadi dua kategori, yaitu barang pokok dan barang mewah (Machrus et al., 2023). Analisis Ibn Khaldun tentang harga pasar menggunakan hukum supply dan demand; supply dan demand adalah suatu rumusan yang sangat luar biasa karena jauh sebelum kelahiran ekonomi modern ia secara cerdas telah merumuskannya (Machrus et al., 2023).
Menurut Ibn Khaldun, jika kebijakan pemerintah tidak mengubah nilai uang maka naik turunnya harga ditentukan oleh supply dan demand; dan dengan mekanisme pasar maka setiap jenis produk akan mencapai harga keseimbangan atau equilibrium (Alim & Suryadi, 2021). Jika jumlah makanan di sebuah wilayah melimpah melebihi kebutuhan warganya maka harga makanan tersebut akan jatuh dan demikian juga sebaliknya (Alim & Suryadi, 2021).
Ibn Khaldun menawarkan konsep harga moderat, di mana suatu harga tidak memberatkan konsumen dan juga tidak merugikan produsen (N & Harefa, 2022; Nada & N, 2022). Penurunan harga yang sangat drastis akan merugikan pengrajin dan pedagang serta mendorong mereka keluar dari pasar, sedangkan kenaikan harga yang drastis akan menyusahkan konsumen (Aryanti, 2018). Analisis Ibn Khaldun tentang harga tersebut yang dirumuskan menggunakan hukum supply and demand adalah merupakan suatu rumusan yang luar biasa di zamannya, karena terjadi jauh sebelum para ekonom konvensional seperti Adam Smith, David Ricardo, dan lain-lain merumuskan teori tersebut (Pertaminawati, 2016; Wulpiah, 2016).
3.4 Konsep Harga yang Adil (Just Price / Al-Tsaman Al-Adil)
3.4.1 Pengertian dan Dasar Harga yang Adil
Harga yang adil (just price / al-tsaman al-adil) merupakan konsep sentral dalam teori harga Islam. Harga wajar dan adil (fair price) adalah harga yang diperoleh berdasarkan kekuatan penawaran (supply) dan permintaan (demand) (Khaerat, 2021). Konsep just price dalam Islam didasarkan pada prinsip 'an taradhin minkum (mutual goodwill) dan al-'adl (justice) yang harus ada dalam penetapan harga barang dan jasa (Kusuma, 2019).
Dalam hal harga, para ahli fikih merumuskannya sebagai the price of equivalent. Konsep the price of the equivalent ini mempunyai implikasi penting dalam ilmu ekonomi, yaitu keadaan pasar yang kompetitif (Karim, 2020; Pertaminawati, 2016). Keseimbangan pasar terjadi pada saat perpotongan antara kurva supply dan demand dalam keadaan "an taraddin minkum" (rela sama rela) (Karim, 2020).
Harga yang adil tersebut terbentuk atas kekuatan demand and supply antara pembeli dan penjual tanpa adanya paksaan dari pihak manapun. Bahkan Rasulullah sendiri pun tidak berani dalam menetapkan harga (Aliyah, 2020). Harga harus mencerminkan manfaat yang didapatkan oleh penjual dan pembeli secara adil (Aliyah, 2020).
3.4.2 Keseimbangan Harga (Market Equilibrium) dalam Perspektif Islam
Keseimbangan pasar merupakan suatu kondisi di mana jumlah harga penawaran sama besarnya dengan jumlah permintaan (Akbar et al., 2023; Iftihor et al., 2022). Keseimbangan pasar atau market equilibrium adalah bertemunya permintaan dan penawaran dalam pasar dengan kesamaan harga tertentu (Iftihor et al., 2022). Pasar dapat dikatakan mendapat keseimbangan harga ketika harga permintaan sesuai dengan harga penawaran (Akbar et al., 2023).
Dalam pembentukan keseimbangan harga (equilibrium price), proses ini terbebas dari turut campur pemerintah, seolah-olah ia dikendalikan oleh tangan tak nampak untuk mencapai yang terbaik untuk semua (Iftihor et al., 2022). Konsumen mendapatkan surplus bila harga yang diperkirakannya lebih tinggi dari harga keseimbangan pasar, sedangkan produsen akan mendapatkan surplus jika harga jual produknya lebih rendah dari harga yang mampu dibeli oleh konsumen dalam kondisi keseimbangan pasar (Husna & Thamrin, 2021).
Setelah mengetahui titik equilibrium, penting untuk mengenal tentang excess demand dan excess supply. Excess demand terjadi apabila pemerintah menurunkan harga di bawah harga yang berlaku, antara harga supply dengan demand. Sedangkan excess supply terjadi ketika pemerintah menetapkan floor price di atas harga keseimbangan (Iftihor et al., 2022; Iftihor et al., 2022). Dalam konsep Islam, pertemuan permintaan dan penawaran tersebut haruslah terjadi secara sukarela. Intervensi harga hanya akan menimbulkan excess demand atau excess supply dan selanjutnya menimbulkan pasar gelap (Nurdania, 2019).
3.5 Distorsi Pasar dan Pengaruhnya terhadap Harga
3.5.1 Bentuk-Bentuk Distorsi Pasar
Dalam kenyataannya, mekanisme pasar tidak selalu berjalan dengan baik; sering sekali terjadi gangguan yang menyebabkan mekanisme pasar menjadi tidak ideal. Gangguan terhadap mekanisme pasar ini disebut dengan distorsi pasar (market distortion) (Komarudin & Hidayat, 2017). Secara garis besar, distorsi pasar ada empat bentuk, yaitu: distorsi penawaran dan permintaan, tadlis (penipuan), dan lain-lain (Komarudin & Hidayat, 2017).
Islam melarang berbagai bentuk tindakan yang dapat mendistorsi pasar. Beberapa bentuk tindakan yang dilarang Islam dalam mekanisme pasar antara lain: ihtikar atau penimbunan barang untuk menaikkan harga barang di pasar, bai najasy yang merupakan praktik jual beli terlarang, taghrir dalam bentuk ketidakjelasan harga ataupun kualitas dan kuantitas barang yang diperdagangkan, dan tadlis yang merupakan praktik penipuan (Wulandari & Zulqah, 2020).
Islam mengutuk sistem harga buatan yang ditimbulkan akibat spekulasi, penimbunan, dan penyelundupan. Hal ini dapat mengakibatkan keresahan di masyarakat jika usaha spekulatif, penimbunan, dan penyelundupan tidak segera ditindaklanjuti (Cahyadi, 2016). Konsep Islam melarang penimbunan karena alasan untuk mencari keuntungan dari kalangan barang di pasar, dan Islam melarang kaum muslimin untuk bertindak curang (Sifa', 2020).
3.5.2 Ihtikar (Penimbunan) dan Dampaknya terhadap Harga
Ihtikar atau penimbunan merupakan salah satu bentuk distorsi pasar yang paling sering dibahas dalam literatur ekonomi Islam. Islam sangat concern tentang masalah ketersediaan barang dan distribusinya di antara masyarakat, sehingga banyak teks agama (baik dari al-Quran maupun Sunnah) yang secara tegas mengutuk dan melarang semua bentuk ihtikar (penimbunan), dan semua bentuk praktik yang mengarah pada ihtikar, seperti monopoli dan persaingan tidak sehat dalam mekanisme pasar (Munir, 2012).
Jika telah terjadi penimbunan barang, pemerintah berhak memaksa para pedagang untuk menjual barang dengan harga standar yang berlaku di pasar. Bahkan menurut para ulama, barang yang ditimbun oleh para pedagang dijual dengan harga modal dan pedagang tidak diperbolehkan mengambil keuntungan sebagai hukuman terhadap mereka (Munir, 2012).
3.5.3 Monopoli dan Persaingan Tidak Sehat
Sistem monopoli tidak dikenal dalam pasar Islam. Mekanisme pasar Islam ialah mekanisme pasar bebas di mana kekuatan penawaran (supply) dan permintaan (demand) adalah penentu harga pasar (Suwandi et al., 2018). Merintangi seseorang masuk pasar (entry barriers) dilarang sehingga setiap bisnis yang mempunyai positive economic profit akan mengundang masuknya pemain baru (Pawi, 2017).
Pedagang yang melakukan motif praktik siyasah al-igraq (dumping) sehingga menimbulkan persaingan tidak sehat serta merusak tatanan harga pasar juga dilarang dalam Islam. Atas dasar ini, pemerintah dapat mengintervensi dengan menaikkan harga yang berlaku di pasar (Basri, 2023). Ketika ada satu penjual dalam pasar menaikkan harga produknya di atas harga pasar atau sebaliknya menjual produknya di bawah harga pasar, maka yang akan terjadi adalah distorsi pasar yang akan memacu kondisi ekonomi menjadi tidak efisien sehingga mengganggu agen ekonomi dalam memaksimalkan kesejahteraan mereka sendiri (Mohamad & Rahim, 2022).
3.6 Penetapan Harga (Tas'ir) dan Intervensi Pemerintah
3.6.1 Prinsip Dasar: Kebebasan Pasar vs. Intervensi
Ekonomi Islam memiliki konsep bahwa suatu pasar dapat berperan efektif dalam kehidupan ekonomi bila prinsip persaingan bebas dapat berlaku secara normal. Pasar tidak membutuhkan suatu intervensi dari pihak manapun, tidak terkecuali negara dengan otoritas penentuan harga dengan kegiatan monopolistik atau yang lainnya (Effendi, 2021). Pada prinsipnya pemerintah tidak boleh mengatur, mengendalikan, atau menetapkan harga karena ekonomi Islam menganut sistem pasar bebas, harga ditentukan oleh mekanisme pasar, sesuai dengan kekuatan penawaran dan permintaan (supply and demand) (Wahid, 2019).
Namun demikian, ekonomi Islam masih memberikan peluang pada kondisi tertentu untuk melakukan intervensi harga (price intervention) bila para pedagang melakukan monopoli dan kecurangan yang menekan dan merugikan konsumen (Effendi, 2021). Islam memandang bahwa pasar, negara, dan individu berada dalam keseimbangan (iqtishad), tidak boleh ada sub-ordinat, sehingga salah satunya menjadi dominan dari yang lain (Effendi, 2021).
Jika ajaran sistem ekonomi neoklasikal meminimalkan peran negara di pasar, dan sebaliknya ajaran sistem ekonomi sosialis memaksimalkan peran negara di pasar, sistem ekonomi Islam mengajarkan bahwa pasar, negara, dan individu berada dalam keseimbangan (iqtishad/equilibrium) (Wahid, 2019). Artinya, di dalam sistem ekonomi Islam, negara/pemerintah selalu berada di pasar, dan oleh karenanya jika keadaan pasar menghendaki tindakan "extra" oleh negara, misalkan mengembalikan stabilitas pasar, dan/atau bila diperlukan menetapkan harga, maka tidak dapat dikatakan sebagai intervensi (Wahid, 2019).
3.6.2 Kondisi yang Membolehkan Intervensi Harga
Para ulama berbeda pendapat mengenai boleh tidaknya negara menetapkan harga (Muslimin et al., 2020). Dalam teori permintaan dan penawaran, fluktuasi harga baik trend naik maupun trend turun, dalam perspektif Islam merupakan sunnatullah dalam perekonomian yang mungkin terjadi dalam dua keadaan: pertama, bisa disebabkan oleh hukum penawaran (supply) dan permintaan (demand); kedua, bisa disebabkan oleh distorsi pasar (Eriayanti, 2020).
Menurut Yusuf al-Qaradawi, hukum intervensi pasar (price fixing atau tas'ir) dalam jual beli ada dua bentuk: pertama, intervensi pasar terlarang (tas'ir al-mamnu'), yaitu menetapkan standar harga saat harga mengalami kenaikan karena supply dan demand; kedua, intervensi pasar yang dianjurkan (tas'ir masyrū'), yaitu menetapkan standar harga karena terjadi penimbunan, monopoli, atau permainan harga sehingga terjadi kezaliman karena tingginya harga barang (Eriayanti, 2020).
Wahbah al-Zuhaili mengakui kemampuan tas'ir ketika ada kebutuhan (al-hajah). Aktualisasi peran pemerintah dalam menjaga stabilitas dan normalisasi harga dapat dilaksanakan jika terjadi salah satu dari dua indikator, yaitu praktik ihtikar dan pedagang menjual barang dengan keuntungan melebihi 30% dari harga asal (Azmi, 2022). Pemerintah berwenang dan dibenarkan dalam mengenakan sanksi administratif ta'zir, seperti penjara, denda, dan sanksi penutupan toko (pencabutan izin usaha) (Azmi, 2022).
Menurut Imam Yahya Bin Umar, harga ditentukan oleh kekuatan pasar, yakni kekuatan penawaran (supply) dan permintaan (demand). Namun, beliau menambahkan bahwa mekanisme harga itu harus tunduk kepada kaidah-kaidah tersebut, yaitu pemerintah berhak untuk melakukan intervensi pasar ketika terjadi tindakan sewenang-wenang dalam pasar yang dapat menimbulkan kemudharatan bagi masyarakat (Ali & Imron, 2024).
3.6.3 Mekanisme Intervensi Harga yang Adil dan Zalim
Intervensi harga yang zalim dan adil menurut Ibn Taimiyah dapat dibedakan sebagai berikut: intervensi harga yang zalim yaitu suatu intervensi yang dianggap bila terjadi harga maksimum (ceiling price) ditetapkan di bawah harga keseimbangan yang terjadi melalui mekanisme pasar yaitu atas dasar rela sama rela. Secara paralel dapat pula dikatakan bahwa harga minimum yang ditetapkan di atas harga keseimbangan kompetitif adalah zalim (Karim, 2020).
Ketika pemerintah menetapkan floor price sebesar P, sementara harga keseimbangan adalah P, maka akan mengakibatkan kelebihan penawaran (excess supply) sehingga kondisi tersebut menimbulkan kerugian bagi pihak penjual. Ketika pemerintah menetapkan ceiling price sebesar P, sementara harga keseimbangan adalah P, maka akan mengakibatkan kelebihan permintaan (excess demand) dan hal tersebut memberikan kerugian bagi pembeli (Nurdania, 2019).
Suatu intervensi harga dianggap zalim apabila harga maksimum (ceiling price) ditetapkan di bawah harga keseimbangan (Price Equilibrium) ataupun harga minimum yang ditetapkan di atas harga keseimbangan (Nurdania, 2019). Intervensi harga melindungi kepentingan masyarakat yang lebih luas karena pembeli biasanya mewakili masyarakat yang lebih luas, sedangkan penjual mewakili kelompok yang lebih kecil (Nurdania, 2019).
Dalam konsep ekonomi Islam, cara pengendalian harga ditentukan oleh penyebabnya. Bila penyebabnya adalah perubahan pada genuine demand dan genuine supply, maka mekanisme pengendalian dilakukan melalui market intervention (kontrol harga). Sedangkan bila penyebabnya adalah distorsi genuine demand dan genuine supply, maka mekanisme pengendalian dilakukan melalui penghilangan distorsi termasuk penentuan price intervention untuk mengembalikan harga pada keadaan sebelum distorsi (Pertaminawati, 2016; Wulandari & Zulqah, 2020).
3.7 Lembaga Hisbah: Pengawas Pasar dalam Islam
3.7.1 Peran dan Fungsi Hisbah
Lembaga hisbah merupakan institusi pengawas pasar yang memiliki signifikansi besar dalam sistem ekonomi Islam. Institusi hisbah tidak hanya memungkinkan pasar beroperasi dengan bebas dan membuat harga, keuntungan ditentukan oleh kekuatan supply dan demand, tetapi pada saat yang sama juga menjamin bahwa semua pranata ekonomi telah melaksanakan seluruh kewajibannya dan telah mematuhi aturan syariah (Nasution, 2018).
Rasulullah SAW sendiri bertindak sebagai muhtasib dan pendiri pasar yang dapat mengalahkan pasar Yahudi pada saat itu (Sitepu, 2018). Sunah ini dilestarikan oleh para sahabat dan dunia Islam, yang pada akhirnya bertransformasi menjadi institusi hisbah (Wahid, 2019). Keberadaan lembaga pengawas pasar ini merupakan suatu keniscayaan, sebagai konsekuensi logis dari sistem ekonomi Islam itu sendiri (Wahid, 2019).
3.7.2 Hisbah dan Stabilitas Harga
Lembaga hisbah berperan penting dalam menjaga stabilitas harga dan mencegah distorsi pasar. Pemilik jasa, misalnya tenaga kerja, yang menolak bekerja kecuali pada harga yang lebih tinggi daripada harga pasar yang berlaku (the prevailing market price), padahal masyarakat membutuhkan jasa tersebut, maka kerajaan dapat menetapkan harga yang wajar (reasonable price) dan memaksa pemilik jasa untuk memberikan jasanya (Pawi, 2017).
Inilah bentuk peran negara dalam mekanisme pasar sebagai regulator, mengawasi dan mengatur mekanisme pasar agar berjalan seimbang, sehingga tercipta harga yang adil (equilibrium price) yaitu harga yang tidak menimbulkan dampak negatif ataupun kerugian bagi para penjual maupun pembeli (Wulpiah, 2016).
3.8 Teori Harga dalam Perspektif Pemikir Ekonomi Islam Kontemporer
3.8.1 M. Abdul Mannan
M. Abdul Mannan dalam bukunya Islamic Economics, Theory and Practice menjelaskan secara filosofis tentang dasar teori harga Islami. Mannan menguraikan bahwa dalam ekonomi bebas, demand dan supply komoditi menentukan harga normal yang mengukur permintaan efektif yang ditentukan oleh tingkat kelangkaan pemasokan dan pengadaan. Peningkatan permintaan suatu komoditi cenderung menaikkan harga, dan mendorong produsen untuk memproduksi barang lebih banyak (Cahyadi, 2016).
Menurut Mannan, masalah kenaikan harga muncul karena ketidaksesuaian antara demand dan supply (Cahyadi, 2016). Mannan kemudian mengerucutkan pemikirannya bahwa dalam sistem masyarakat Islam, harga yang wajar bukanlah suatu konsesi, tetapi hak fundamental yang dikuatkan oleh hukum negara. Mannan menyatakan bahwa asas dasar teori Islam adalah prinsip koperasi dan persaingan sehat, bukan persaingan monopoli seperti dalam ekonomi kapitalis (Cahyadi, 2016; Rahman et al., 2021).
Regulasi harga menurut Mannan menunjukkan tiga fungsi dasar yang penting dalam sistem ekonomi Islam (Nasution, 2018). Mannan juga menekankan bahwa dalam jangka panjang, perlu pula dilakukannya sosialisasi dan motivasi spirit Islam, nilai-nilai bisnis Islami melalui proses pendidikan yang sistematis bagi masyarakat (Cahyadi, 2016).
3.8.2 Nejatullah Siddiqi
Nejatullah Siddiqi merupakan pemikir ekonomi Islam kontemporer yang memberikan warna tersendiri dalam merekonstruksi persoalan ekonomi. Siddiqi memandang bahwa dalam mekanisme pasar yang adil harus ditempatkan sesuai dengan porsinya atau adil dan berimbang. Hal ini diistilahkan dalam ekonomi equilibrium (Basri, 2023).
Mekanisme pasar yang ditawarkan Siddiqi agar berjalan dengan baik mencakup: penyelesaian ekonomi dengan asasi, perilaku konsumen sesuai dengan panduan Islam, dan intervensi pemerintah (Basri, 2023). Siddiqi memandang bahwa keadilan dan distribusi pendapatan yang menjadi ciri dari mekanisme pasar dalam Islam bertujuan untuk memastikan alur distribusi barang dan pendapatan lebih merata dan mencegah gap sosial secara nyata (Basri, 2023).
Analisis fenomena ekonomi modern mengungkapkan beberapa realitas, seperti monopoli, dumping, dan bisnis kartel. Selain itu, penetapan harga mengungkapkan masalah seperti asimetri informasi dan predatory pricing (Basri, 2023).
3.8.3 M. Umer Chapra
Chapra membahas tentang konsep harga dalam perspektif Islam dan menekankan pentingnya keseimbangan pasar dan keadilan ekonomi dalam penetapan harga. Chapra juga membahas tentang peran pemerintah dalam mengatur pasar dan harga untuk mencapai keseimbangan pasar dan keadilan ekonomi (Kariim, 2023).
3.9 Perbandingan Teori Harga Islam dengan Teori Harga Konvensional
3.9.1 Persamaan dan Perbedaan
Secara teoretis, tidak ada perbedaan signifikan antara ekonomi klasik dan modern dalam hal teori harga (Ansori et al., 2024). Adapun perbandingan dengan pemikiran ekonomi Barat dan Islam, keduanya mempunyai kesamaan pandangan terkait hukum penawaran dan permintaan harga di pasar. Perbedaannya adalah pada aspek worldview atau cara pandang dunia dalam memahami konsep harga tersebut (Ismail et al., 2020).
Konsep ekonomi Islam berbeda dan tidak mengadopsi sistem kapitalisme Barat maupun sosialisme (Bakar, 2020). Dalam sistem ekonomi konvensional, harga pasar tidak ditentukan oleh pemerintah tetapi oleh kekuatan pasar itu sendiri (Fadllan, 2013). Namun, dalam ekonomi Islam, selain mekanisme pasar, terdapat dimensi etika dan moral yang harus diperhatikan dalam penetapan harga.
Dalam ekonomi kapitalis, harga merupakan kaidah yang menjadi dasar ekonomi politik (political economy) dalam naungan akidah kapitalisme. Pada waktu yang sama, harga juga merupakan batu fondasi sistem ekonomi kapitalis (Zulaikah, 2013). Harga dalam kapitalisme memiliki pengaruh paling besar terhadap supply and demand; artinya harga tersebut mempunyai pengaruh terbesar dalam kebijakan produksi, konsumsi, dan distribusi (Zulaikah, 2013).
Perbedaan mendasar antara teori harga Islam dan konvensional terletak pada: pertama, dalam Islam, harga yang adil bukan hanya ditentukan oleh mekanisme pasar semata, tetapi juga harus sesuai dengan prinsip-prinsip syariah; kedua, Islam melarang berbagai praktik yang dapat mendistorsi harga seperti penimbunan, monopoli, dan penipuan; ketiga, Islam memberikan peran kepada pemerintah untuk mengawasi dan bila perlu mengintervensi pasar demi menegakkan keadilan (Khaerat, 2021; Muslimin et al., 2020).
3.9.2 Konsep Invisible Hand vs. God's Hand
Teori invisible hand Adam Smith yang menyatakan bahwa pasar akan diatur oleh tangan-tangan tidak kelihatan memiliki kemiripan dengan konsep Islam tentang harga yang ditentukan oleh Allah melalui mekanisme pasar (Effendi, 2021; Susanto et al., 2019). Menurut pakar ekonomi Islam kontemporer, teori invisible hand yang diadopsi oleh Adam Smith sebenarnya berasal dari konsep Islam bahwa harga pasar itu sesuai dengan kehendak Allah yang sunnatullah atau hukum supply and demand (Ansori et al., 2024; Hosen & Harisah, 2022).
Konsep invisible hand lebih tepat disebut God's hand (tangan Allah) karena harga terbentuk sesuai kekuatan penawaran dan permintaan di pasar (Ansori et al., 2024). Namun, perbedaan mendasarnya adalah bahwa dalam Islam, mekanisme pasar ini tidak bersifat mutlak dan bebas nilai; ia harus tetap berada dalam koridor etika dan moral Islam, serta dapat diintervensi oleh pemerintah ketika terjadi distorsi yang merugikan masyarakat (Effendi, 2021; Muslimin et al., 2020).
3.10 Penetapan Harga Berbasis Maqashid al-Syariah
3.10.1 Harga dan Kemaslahatan Umat
Mekanisme penentuan harga dalam Islam sesuai dengan Maqashid al-Syariah, yaitu merealisasikan kemaslahatan dan menghindari kerusakan di antara manusia (Muslimin et al., 2020). Penentuan harga menjadi suatu keharusan dengan alasan menegakkan kemaslahatan manusia dengan memerangi distorsi pasar (memerangi mafsadah atau kerusakan yang terjadi di lapangan) (Muslimin et al., 2020).
Pada situasi tertentu, dengan dalil Maqashid asy-Syariah, penentuan harga menjadi suatu keharusan dengan alasan menegakkan kemaslahatan manusia dengan memerangi distorsi pasar (Salma et al., 2021). Penetapan harga standar barang oleh pemerintah termasuk mashlahah al-dharuriyah, yaitu kemaslahatan primer, dan dari sisi kesesuaian dengan nash, tindakan yang dilakukan oleh pemerintah sesuai dengan mashlahah mu'tabarah (Eriayanti, 2020).
3.10.2 Harga dan Keadilan Distributif
Konsep harga dalam perspektif Islam juga berkaitan dengan keadilan distributif. Siddiqi memandang bahwa keadilan dan distribusi pendapatan yang menjadi ciri dari mekanisme pasar dalam Islam bertujuan untuk memastikan alur distribusi barang dan pendapatan lebih merata dan mencegah gap sosial secara nyata (Basri, 2023). Secara umum, masing-masing ulama menjelaskan bahwa penetapan harga bisa didapat melalui analisis lapangan dengan cara menemui titik temu kurva penawaran dan kurva permintaan serta mencapai titik maslahah umat (Kariim, 2023).
4. Kesimpulan
Teori harga dalam perspektif ekonomi Islam merupakan suatu bangunan pemikiran yang komprehensif dan holistik, yang tidak hanya mempertimbangkan aspek ekonomi semata, tetapi juga dimensi etika, moral, dan spiritual. Dari kajian yang telah dilakukan, dapat ditarik beberapa kesimpulan penting:
Pertama, teori harga Islam memiliki akar sejarah yang panjang, jauh mendahului teori harga konvensional modern. Para ulama klasik seperti Abu Yusuf, al-Ghazali, Ibn Taimiyah, dan Ibn Khaldun telah merumuskan teori-teori harga yang sangat canggih dan relevan hingga saat ini (Muhammad, 2016; Syarifah, 2017; Wahid, 2019).
Kedua, Islam pada dasarnya menganut sistem pasar bebas di mana harga ditentukan oleh mekanisme penawaran dan permintaan. Harga yang terbentuk melalui mekanisme pasar yang bebas dan adil dipandang sebagai harga yang adil (al-tsaman al-adil atau equilibrium price) (Effendi, 2021; Muslimin et al., 2020; Pawi, 2017).
Ketiga, Islam melarang berbagai bentuk distorsi pasar yang dapat merusak mekanisme harga yang adil, seperti penimbunan (ihtikar), monopoli, penipuan (tadlis), dan praktik-praktik tidak etis lainnya (Sifa', 2020; Wulandari & Zulqah, 2020).
Keempat, meskipun Islam menganut prinsip pasar bebas, pemerintah memiliki peran penting dalam mengawasi pasar dan melakukan intervensi harga ketika terjadi distorsi yang merugikan masyarakat. Intervensi harga yang adil adalah yang bertujuan mengembalikan harga pada titik keseimbangannya, bukan yang menciptakan excess supply atau excess demand (Khaerat, 2021; Muslimin et al., 2020; Pawi, 2017).
Kelima, perbedaan mendasar antara teori harga Islam dan konvensional terletak pada worldview atau cara pandang. Islam memandang harga bukan hanya sebagai fenomena ekonomi semata, tetapi juga sebagai manifestasi dari kehendak Allah (sunnatullah) yang harus dikelola sesuai dengan prinsip-prinsip syariah demi kemaslahatan seluruh umat manusia (Ismail et al., 2020; Muslimin et al., 2020).
Dengan demikian, teori harga dalam perspektif ekonomi Islam menawarkan alternatif yang lebih komprehensif dan berkeadilan dibandingkan teori harga konvensional, karena ia mengintegrasikan dimensi material dan spiritual dalam satu kerangka yang utuh dan koheren.
Daftar Pustaka
Aini, Q., & Abidin, Z. (2022). Analisis komparasi pemikiran ekonomi Islam antara Abu Yusuf, Ibnu Taimiyah, dan Ibnu Khaldun. Islamadina: Jurnal Pemikiran Islam, 23(2), 185. https://doi.org/10.30595/islamadina.v23i2.10514
Akbar, N. M., Kustiawati, D., Hartono, N. C. V., & Sena, L. A. (2023). Keseimbangan pasar dan peran negara dalam sistem ekonomi Islam menurut Alquran dan Hadits. Etnik: Jurnal Ekonomi dan Teknik, 2(1), 60–65. https://doi.org/10.54543/etnik.v2i1.144
Ali, M., & Imron, M. A. (2024). Penetapan harga produk industri kerajinan kayu UD. Akar Dewa Jati di Desa Karanganyar Kecamatan Kendit Kabupaten Situbondo dalam perspektif etika bisnis Islam. Iltizam: Jurnal Ekonomi dan Keuangan Islam, 1(2), 21–44. https://doi.org/10.35316/iltizam.v1i2.4037
Alim, M. N., & Suryadi, D. (2021). Uang dan moneter Islam dalam sistem moneter ganda di Indonesia. Jurnal Asy-Syukriyyah, 22(2), 211–238. https://doi.org/10.36769/asy.v22i2.169
Aliyah, K. N. (2020). Etika bisnis Islam dalam implementasi teknologi neuromarketing pada strategi pemasaran. JES (Jurnal Ekonomi Syariah), 5(2). https://doi.org/10.30736/jesa.v5i2.89
Ansori, Moh. A. Z., Aziz, A., Irmansyah, D., Wati, I., Rahmi, D. A., Latiepah, N. R. P., & Ramadhan, M. A. (2024). Pemikiran tokoh-tokoh ekonomi Islam mengenai konsep penetapan harga pasar. Economic Reviews Journal, 3(1), 146–160. https://doi.org/10.56709/mrj.v3i1.144
Arifin, N. (2023). Mekanisme pasar: Teori dan pemikiran ekonomi Ibn Taimiyah. Journal Ekonomi Keuangan Perbankan dan Akuntansi Syariah, 2(1), 13–24. https://doi.org/10.54801/ekspektasy.v2i1.190
Aryanti, Y. (2018). Pemikiran ekonomi Ibn Khaldun: Pendekatan dinamika sosial ekonomi dan politik. Imara: Jurnal Riset Ekonomi Islam, 2(2). https://doi.org/10.31958/imara.v2i2.1256
Azmi, N. (2022). Aktualisasi peran pemerintah dalam menjaga stabilitas harga melalui mekanisme tas'īr. Journal of Sharia Economics, 3(2), 83–98. https://doi.org/10.22373/jose.v3i2.1851
Bakar, A. (2020). Konsep dasar ekonomi Islam di tengah konservatisme pemikiran ekonomi modern di Indonesia. Tajdid: Jurnal Pemikiran Keislaman dan Kemanusiaan, 4(1), 84–94. https://doi.org/10.52266/tadjid.v4i1.329
Basri, B. (2023). Market of mechanism and fair pricing in Islamic: Nejatullah Siddiqi perspective—a study of modern economic phenomena. Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam, 9(3), 3771. https://doi.org/10.29040/jiei.v9i3.10027
Cahyadi, T. N. (2016). Teori harga Islami pandangan kritis terhadap konsep harga kapitalis. Literasi: Jurnal Ilmu Pendidikan, 2(1), 51. https://doi.org/10.21927/literasi.2009.2(1).51-59
Dedi, S. (2018). Ekonomi dan penguasa (Pemikiran Ibn Taimiyah tentang mekanisme pasar). Al-Falah: Journal of Islamic Economics, 3(1), 73. https://doi.org/10.29240/jie.v3i1.442
Derfiana, A. D. (2022). Mekanisme dan penetapan harga jual pasar perspektif Islam. Taraadin: Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam, 2(2), 39. https://doi.org/10.24853/trd.2.2.39-53
Effendi, S. (2021). Penetapan harga dalam perspektif ekonomi Islam. Mutlaqah: Jurnal Kajian Ekonomi Syariah, 1(2), 26–35. https://doi.org/10.30743/mutlaqah.v1i2.3442
Eriayanti, N. (2020). Hukum intervensi pasar (price fixing) dalam jual beli menurut tinjauan teori maṣlaḥah. Al-Mudharabah: Jurnal Ekonomi dan Keuangan Syariah, 2(2), 175–198. https://doi.org/10.22373/al-mudharabah.v2i2.1293
Fadllan. (2013). Paradigma madzhab-madzhab ekonomi Islam dalam merespon sistem ekonomi konvensional. Al-Ihkam: Jurnal Hukum & Pranata Sosial, 7(1), 156–177. https://doi.org/10.19105/al-lhkam.v7i1.322
Fathurrahman, A. (2023). Falsafah ekonomi Imam Al-Ghazali: Antara sufisme dan rasionalisme. JES (Jurnal Ekonomi Syariah), 8(1), 66–76. https://doi.org/10.30736/jes.v8i1.490
Firmansyah, H. (2018). Imam Al-Ghazali: Pemikiran hukum ekonomi Islam abad ke-5 H/11 M. Tahkim, 14(1). https://doi.org/10.33477/thk.v14i1.579
Hidayatullah, I. (2020). Pemikiran Al-Ghazali tentang mekanisme pasar dan penetapan harga. JES (Jurnal Ekonomi Syariah), 5(1). https://doi.org/10.30736/jesa.v5i1.76
Hosen, M. N., & Harisah, H. (2022). Mekanisme pelaksanaan pasar Karang Penang Sampang ditinjau dari ekonomi syariah. Mizan: Journal of Islamic Law, 6(1), 19. https://doi.org/10.32507/mizan.v6i1.1202
Husna, N., & Thamrin, H. (2021). Konsep mikro ekonomi syariah. Syarikat: Jurnal Rumpun Ekonomi Syariah, 4(2), 43–51. https://doi.org/10.25299/syarikat.2021.vol4(2).8516
Iftihor, I., Mahmudi, M., & Linawati, L. (2022). Keseimbangan harga (market equilibrium) perspektif Islam. Investi: Jurnal Investasi Islam, 3(1), 366–380. https://doi.org/10.32806/ivi.v3i1.105
Ismail, N., Aisyah, S., & Sup, D. F. A. (2020). Faktor penentu harga dalam tinjauan pemikiran ekonomi Islam. Islamic Economics Journal, 6(2), 207. https://doi.org/10.21111/iej.v6i2.4880
Jaelani, A. (2012). Pengelolaan APBN dan politik anggaran di Indonesia dalam perspektif ekonomi Islam. Al Qalam, 29(1), 1. https://doi.org/10.32678/alqalam.v29i1.589
Jaelani, A. (2018). Relasi negara dan pasar bebas dalam mewujudkan keadilan ekonomi: Analisis sejarah keuangan publik Islam. Al-Mustashfa: Jurnal Penelitian Hukum Ekonomi Syariah, 3(2), 169. https://doi.org/10.24235/jm.v3i2.3680
Kariim, L. (2023). Komparasi konsep harga perspektif Islam: Ulama ekonom klasik dan kontemporer abad pertengahan. Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam, 9(3), 3672. https://doi.org/10.29040/jiei.v9i3.10165
Karim, M. S. A. (2020). Peran pemerintah daerah dalam mengontrol harga pangan berdasarkan UU Pangan No. 18 Tahun 2012 Pasal 55. Public Policy (Jurnal Aplikasi Kebijakan Publik & Bisnis), 1(2), 215–230. https://doi.org/10.51135/publicpolicy.v1.i2.p215-230
Kasdi, A. (2016). Permintaan dan penawaran dalam memengaruhi pasar (Studi kasus di Pasar Bintoro Demak). Bisnis: Jurnal Bisnis dan Manajemen Islam, 4(2), 18. https://doi.org/10.21043/bisnis.v4i2.2688
Khaerat, M. E. (2021). Mekanisme pasar dan kebijakan penetapan harga adil dalam perspektif ekonomi Islam. https://doi.org/10.31219/osf.io/gpzfj
Komarudin, P., & Hidayat, M. R. (2017). Penetapan harga oleh negara dalam perspektif fikih. Al Iqtishadiyah: Jurnal Ekonomi Syariah dan Hukum Ekonomi Syariah, 3(1), 1. https://doi.org/10.31602/iqt.v3i1.1004
Kusuma, K. A. (2019). The concept of just price in Islam: The philosophy of pricing and reasons for applying it in Islamic market operation. https://doi.org/10.2991/icaf-19.2019.19
Latifah, U., Nurlaeli, I., & Faridhun, U. Z. (2023). Development of classical fiqh towards contemporary: Relevance of thought of Islamic figures and operational transformation of fiqh products. Santri: Journal of Pesantren and Fiqh Sosial, 4(1), 1–20. https://doi.org/10.35878/santri.v4i1.692
Machrus, A., Asma, K., Munawaroh, N. L. I., & Yunita, I. (2023). Analisis etika bisnis Islam dalam penetapan harga keseimbangan pasar berdasarkan pemikiran Ibnu Khaldun. Al-Jadwa: Jurnal Studi Islam, 3(1), 76–89. https://doi.org/10.38073/aljadwa.v3i1.1252
Marianingsih, I., & Fawahan, L. (2023a). Konsep tauhid Imam Al-Ghazali tentang mekanisme pasar dalam Islam. Al-Kharaj: Jurnal Ekonomi Keuangan & Bisnis Syariah, 6(1), 1–10. https://doi.org/10.47467/alkharaj.v6i1.148
Marianingsih, I., & Fawahan, L. (2023b). Konsep tauhid Imam Al-Ghazali tentang mekanisme pasar dalam Islam. Al-Kharaj: Jurnal Ekonomi Keuangan & Bisnis Syariah, 6(1), 644–653. https://doi.org/10.47467/alkharaj.v6i1.2023
Marsella, M., & Nurzaman, M. S. (2023). Pemikiran ekonomi Imam Ibnu Taimiyyah menguak pemikiran ekonomi Muslim klasik. Al-Kharaj: Jurnal Ekonomi Keuangan & Bisnis Syariah, 5(5), 2572–2584. https://doi.org/10.47467/alkharaj.v5i5.3542
Mirwad, M. A. (2023). Teori kebijakan negara dalam ekonomi mikro Islam (Studi penerapan kebijakan publik di Indonesia). Ar-Rihlah: Jurnal Keuangan dan Perbankan Syariah, 3(2), 89. https://doi.org/10.35194/arps.v3i2.3264
Mohamad, R., & Rahim, E. (2022). Strategi bauran pemasaran (marketing mix) dalam perspektif syariah. Mutawazin (Jurnal Ekonomi Syariah), 2(1), 15–26. https://doi.org/10.54045/mutawazin.v2i1.113
Muhammad, M. (2016). Tujuan sejarah mekanisme pasar dalam Islam. Telaah Bisnis, 14(1). https://doi.org/10.35917/tb.v14i1.16
Munir, I. H. M. (2012). Analisis transportasi yang optimal guna meminimisasi praktek ihtikar pada distribusi pupuk bersubsidi. Iqtishoduna. https://doi.org/10.18860/iq.v0i0.2132
Muslimin, S., Zainab, Z., & Jafar, W. (2020). Konsep penetapan harga dalam perspektif Islam. Al-Azhar Journal of Islamic Economics, 2(1), 1–11. https://doi.org/10.37146/ajie.v2i1.30
N, Z. M. M., & Harefa, P. (2022). Periodisasi perkembangan ekonomi Islam. https://doi.org/10.31219/osf.io/qxm24
Nada, Z. M. M., & N, Z. M. M. (2022). Periodisasi perkembangan sejarah ekonomi Islam. https://doi.org/10.31219/osf.io/x9sca
Nasution, Y. S. J. (2018). Mekanisme pasar dalam perspektif ekonomi Islam. At-Tawassuth: Jurnal Ekonomi Islam, 3(1), 1. https://doi.org/10.30821/ajei.v3i1.1695
Nurdania, N. (2019). Mekanisme pasar dalam konteks idealita dan realita (Analisis pemikiran Abu Yusuf dan Ibn Khaldun). Balanca: Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam, 1(1), 1–15. https://doi.org/10.35905/balanca.v1i1.1036
Nurfaizah, K. (2022). Intervensi pemerintah dalam menentukan harga menurut Ibnu Taimiyah. Jurnal Ilmiah Al-Tsarwah, 5(1), 72–83. https://doi.org/10.30863/al-tsarwah.v5i1.612
Pawi, S. (2017). Konsep harga pasar dalam Islam (dhaman al-mithl). Al-Fikra: Jurnal Ilmiah Keislaman, 8(1), 197. https://doi.org/10.24014/af.v8i1.3810
Pertaminawati, H. (2016). Analisis pemikiran Ibnu Khaldun tentang mekanisme pasar dan penetapan harga dalam perekonomian Islam. Kordinat: Jurnal Komunikasi Antar Perguruan Tinggi Agama Islam, 15(2), 195–216. https://doi.org/10.15408/kordinat.v15i2.6330
Rahman, A., Faisol, F., Hozeiri, H., Jennah, L., & Khalilah, S. (2021). Analisis ketentuan penetapan harga menurut Ibnu Taimiyah terhadap penetapan harga tahu di Pabrik Tahu Bapak Durdi Lempong Kecamatan Ketapang Kabupaten Sampang. Investi: Jurnal Investasi Islam, 2(2), 220–234. https://doi.org/10.32806/investi.v2i02.136
Rasti, A. (2021). Peran pemerintah dalam mengawasi mekanisme pasar perspektif Islam. https://doi.org/10.31219/osf.io/be7ud
Salma, M., Khalid, T. M., & Fitriayany, L. (2021). Pengaruh product, promotion, price terhadap kepuasan pelanggan dalam meningkatkan jumlah nasabah pada Bank Riau Kepri Unit Layanan Syariah. Al-Hisbah: Jurnal Ekonomi Syariah, 2(2), 55–67. https://doi.org/10.57113/his.v2i2.57
Santika, A. (2022). Penyuluhan edukasi bermuamalah hasil perkebunan dalam ekonomi Islam di Desa Gunung Megang. Zadama: Jurnal Pengabdian Masyarakat, 1(2), 137–147. https://doi.org/10.56248/zadama.v1i2.33
Sifa', M. A. (2020). Mekanisme pasar dalam perspektif Islam (Kajian pemikiran Abu Yusuf). Journal of Sharia Economics, 2(1), 29–46. https://doi.org/10.35896/jse.v2i1.91
Sitepu, N. I. (2018). Model sistem pengawasan pasar berlandaskan ekonomi syariah. Adzkiya: Jurnal Hukum dan Ekonomi Syariah, 6(1). https://doi.org/10.32332/adzkiya.v6i1.1170
Susanto, I., Meilia, M., & Anisa, D. (2019). Persaingan usaha tidak sehat di Indonesia menurut hukum ekonomi Islam dan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang larangan monopoli dan persaingan usaha tidak sehat. Syi'ar Iqtishadi: Journal of Islamic Economics Finance and Banking, 3(2), 80. https://doi.org/10.35448/jiec.v3i2.6593
Suwandi, S., Shafiai, M. H. M., & Abdullah, W. N. N. W. (2018). Pasar Islam (Kajian al-Quran dan Sunnah Rasulullah saw). Al-Risalah: Forum Kajian Hukum dan Sosial Kemasyarakatan, 16(1), 131–139. https://doi.org/10.30631/al-risalah.v16i01.341
Syarifah, L. (2017). Teori dasar ekonomi mikro dalam literatur Islam klasik. Ekbis: Jurnal Ekonomi dan Bisnis, 1(1), 74. https://doi.org/10.14421/ekbis.2017.1.1.994
Wahid, K. (2019). Signifikansi lembaga al-ḥisbah dalam sistem ekonomi Islam. Jurnal Ilmiah Mizani: Wacana Hukum Ekonomi dan Keagamaan, 5(2), 135. https://doi.org/10.29300/mzn.v5i2.1442
Wulandari, C., & Zulqah, K. A. (2020). Tinjauan Islam terhadap mekanisme pasar dan penanganan distorsinya. Journal of Islamic Economics and Finance Studies, 1(1), 82. https://doi.org/10.47700/jiefes.v1i1.1923
Wulpiah, W. (2016). Pemikiran Ibnu Khaldun tentang mekanisme pasar. Asy Syar'iyyah: Jurnal Ilmu Syari'ah dan Perbankan Islam, 1(1), 42–62. https://doi.org/10.32923/asy.v1i1.605
Yunus, M., & Athoillah, M. A. (2023). Konsepsi dasar ekonomi mikro berbasis paradigmatik hukum ekonomi syariah. Al-Kharaj: Jurnal Ekonomi Keuangan & Bisnis Syariah, 6(2), 772–788. https://doi.org/10.47467/alkharaj.v6i2.3591
Zulaikah, Z. (2013). Kapitalisme dan Islam (Sebuah telaah kritis konsep Islam atas konsep kapitalis). Al-Ihkam: Jurnal Hukum & Pranata Sosial, 6(2), 330–358. https://doi.org/10.19105/al-lhkam.v6i2.315
Iftihor, I., Mahmudi, M., & Linawati, L. (2022). Keseimbangan harga (market equilibrium) perspektif Islam. Investi: Jurnal Investasi Islam, 3(1), 416–434. https://doi.org/10.32806/investi.v3i01.161
Narahubung: Klik Disini (Nindi) Hubungi Kami untuk pembelian produk, layanan, & buku-buku terbitan Kami |
Isi formulir ini bagi Anda yang ingin menerbitkan buku di Kami |
Informasi mengenai biaya penerbitan ISBN resmi terdaftar di Perpusnas dan Internasional (mulai harga Rp300.000,-) |
Informasi untuk Anda yang ingin mengkonversi karya ilmiah menjadi sebuah buku referensi/monograf ber-ISBN (mulai harga Rp500.000,-) |
Informasi untuk Anda yang ingin membuat HaKI (mulai harga Rp350.000,-) |
Informasi untuk Anda yang ingin buku terbitannya terindeks di Google Books sehingga mudah di-sitasi dan dibaca secara global (mulai harga Rp100.000,-) |
Informasi untuk Anda yang memiliki artikel ilmiah (Jurnal, Buku, Skripsi, Tesis, & Disertasi dll), dan ingin ditambah sitasinya sehingga H-Index Google Scholar Anda naik (mulai harga Rp20.000,-) |
Informasi untuk Anda yang memiliki artikel bebas, opini, catatan akademik/kuliah, Skripsi, Tesis, Disertasi dll, dan ingin terindeks Google Scholar secara otomatis (tidak manual) sehingga mudah di-sitasi dan dibaca secara global (mulai harga Rp50.000,-) |
Tidak ada komentar:
Posting Komentar