AFANIN MEDIA UTAMA ISLAMOLOGICS Daftar Topik Artikel - Econologic - Ahkamologic - Falsafalogic - Politicologic - Quranulogic - Hadisulogic - Tarikhulogic - Educologic - Psikologic BAIT SYARIAH INDONESIA Kajian Keilmuan: Akidah, Tafsir/Alquran, Hadis, Fikih, Tarikh, Filsafat, Mantik, Tasawuf, Mawaris/Faraidh, Hukum, Ekonomi, Politik, Psikologi, Pengetahuan Umum, & Tata Bahasa (Arab & Inggris) Bimbingan Kuliah di Luar Negeri: Mesir, Tunisia, Yaman, Maroko, Arab Saudi, Sudan, Yordania, Malaysia, Turki, Brunei Darussalam NARAHUBUNG: Klik Disini |
Penulis: Eka Wahyu Hestya Budianto
Abstrak
Pariwisata halal telah berkembang menjadi sektor industri yang dinamis dan kompetitif dalam perekonomian global. Indonesia, sebagai negara dengan populasi Muslim terbesar di dunia, memiliki potensi besar untuk menjadi pusat pariwisata halal global. Artikel ini membahas dua pilar utama strategi klaster pariwisata halal, yaitu: (1) integrasi paket wisata halal yang menggabungkan alam, budaya, dan pusat perbelanjaan dalam satu ekosistem wisata yang kohesif; dan (2) penguatan sumber daya manusia (SDM) wisata halal yang mencakup penyusunan kurikulum, sertifikasi pelaku wisata, pelatihan lokal, dan benchmarking internasional. Kajian ini menggunakan pendekatan studi literatur komprehensif terhadap berbagai sumber akademis dan kebijakan yang relevan. Hasil kajian menunjukkan bahwa keberhasilan klaster pariwisata halal sangat bergantung pada sinergi antara pengembangan infrastruktur bertaraf internasional dan penguatan SDM yang kompeten, yang keduanya harus didukung oleh kolaborasi multi-stakeholder yang kuat serta sistem sertifikasi halal yang diakui secara nasional dan internasional. Dengan strategi yang tepat, Indonesia berpotensi menjadi destinasi wisata halal pilihan utama bagi wisatawan Muslim global sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat lokal di daerah wisata unggulan.
Kata kunci: pariwisata halal, klaster wisata, integrasi paket wisata, penguatan SDM, sertifikasi halal
Abstract
Halal tourism has grown into one of the most dynamic and competitive industrial sectors in the global economy. Indonesia, as the country with the largest Muslim population in the world, has enormous potential to become a global center of halal tourism. This article discusses two main pillars of the halal tourism cluster strategy: (1) the integration of halal tourism packages that combine nature, culture, and shopping centers into a cohesive tourism ecosystem; and (2) the strengthening of halal tourism human resources, encompassing curriculum development, tourism practitioner certification, local training, and international benchmarking. This study employs a comprehensive literature review approach drawing on various academic and relevant policy sources. The findings indicate that the success of halal tourism clusters depends heavily on the synergy between the development of internationally-standardized infrastructure and the strengthening of competent human resources, both of which must be supported by robust multi-stakeholder collaboration and a nationally and internationally recognized halal certification system. With the right strategy, Indonesia has the potential to become the premier halal tourism destination for global Muslim travelers while simultaneously improving the welfare of local communities in leading tourism areas.
Keywords: halal tourism, tourism cluster, tourism package integration, human resource strengthening, halal certification
Pendahuluan
Pariwisata halal telah berkembang menjadi salah satu sektor industri yang paling dinamis dan kompetitif dalam perekonomian global. Secara global, konsep halal economy telah berkembang melampaui batas-batas agama, dan industri halal telah menjadi industri yang kompetitif dalam perdagangan internasional (Syarif & Adnan, 2019). Tren gaya hidup halal bagi sebagian besar komunitas Muslim di dunia telah menjadikan industri halal global sebagai potensi besar bagi berbagai negara untuk mendapatkan manfaat (Makbul et al., 2023). Dalam konteks ini, pariwisata halal tidak sekadar menawarkan destinasi wisata berbasis nilai-nilai Islam, melainkan juga mencakup integrasi menyeluruh antara alam, budaya, dan fasilitas perbelanjaan yang memenuhi standar halal internasional.
Indonesia, sebagai negara dengan populasi Muslim terbesar di dunia, memiliki potensi yang sangat besar untuk menjadi pusat pariwisata halal global. Beberapa strategi yang mencakup peningkatan infrastruktur logistik, pengembangan keahlian sumber daya manusia dalam sertifikasi halal, stimulasi riset, dan inovasi produk menjadi kunci untuk mencapai keunggulan kompetitif dalam industri halal (Akim et al., 2024). Artikel ini membahas secara komprehensif dua pilar utama strategi klaster pariwisata halal, yaitu: (1) integrasi paket wisata halal, dan (2) penguatan sumber daya manusia (SDM) wisata halal, yang mencakup penyusunan kurikulum, sertifikasi pelaku wisata, pelatihan lokal, dan benchmarking internasional.
Bagian I: Integrasi Paket Wisata Halal
1.1 Konsep dan Urgensi Integrasi Paket Wisata Halal
Wisata halal pada dasarnya adalah menawarkan dan menjanjikan segala sesuatu yang mencerminkan nilai-nilai keislaman, mulai dari hal yang paling kecil sekalipun sampai kepada ketersediaan layanan dan fasilitas yang ramah Muslim (Saleh & Anisah, 2018). Terminologi wisata halal dalam literatur pada umumnya merujuk kepada banyak istilah, antara lain Islamic tourism, syariah tourism, halal travel, halal friendly tourism destination, Muslim-friendly travel destinations, dan halal lifestyle (Saleh & Anisah, 2018). Dalam konteks pengembangan klaster pariwisata halal, integrasi paket wisata merupakan langkah strategis yang menggabungkan berbagai elemen destinasi—alam, budaya, dan pusat perbelanjaan—dalam satu ekosistem wisata yang kohesif dan memenuhi standar halal.
Pengembangan pariwisata halal harus memenuhi delapan faktor sebagai standar pengukuran, antara lain: (1) pelayanan kepada wisatawan harus cocok dengan prinsip Muslim secara keseluruhan; (2) pemandu dan staf wisata harus memiliki disiplin dan menghormati prinsip-prinsip Islam; (3) mengatur semua kegiatan agar tidak bertentangan dengan prinsip Islam; (4) bangunan harus sesuai dengan prinsip-prinsip Islam; (5) restoran harus mengikuti standar internasional pelayanan halal; (6) layanan transportasi harus memiliki keamanan sistem proteksi; (7) ada tempat-tempat yang disediakan untuk semua wisatawan Muslim melakukan kegiatan keagamaan; dan (8) bepergian ke tempat-tempat yang tidak bertentangan dengan prinsip Islam (Mufli, 2021). Kedelapan standar ini menjadi acuan dalam penyusunan paket wisata halal yang terintegrasi.
Halal tourism is not only tourism that contains Islamic rituals but tourism that is friendly and fulfils sharia principles. Dengan demikian, paket wisata halal yang terintegrasi harus mampu mengakomodasi kebutuhan wisatawan Muslim dari berbagai aspek, mulai dari ketersediaan makanan halal, fasilitas ibadah, hingga hiburan yang sesuai dengan nilai-nilai Islam.
1.2 Identifikasi Paket Wisata Terintegrasi di Daerah Unggulan
Langkah pertama dalam integrasi paket wisata adalah mengidentifikasi paket-paket wisata terintegrasi di masing-masing daerah unggulan. Indonesia memiliki beberapa provinsi yang telah ditetapkan sebagai destinasi wisata halal unggulan. Sejak 2015, Kementerian Pariwisata Republik Indonesia menunjuk tiga provinsi di Indonesia sebagai destinasi wisata halal, yaitu Nusa Tenggara Barat (NTB), Sumatera Barat, dan Aceh (Fahham, 2017). Selain itu, Jawa Timur juga termasuk dalam strategic area of national halal tourism development oleh Kementerian Pariwisata (Mufli, 2021).
Lombok, sebagai bagian dari NTB, merupakan salah satu destinasi halal yang paling menonjol. Pengembangan Lombok sebagai destinasi unggulan untuk pariwisata halal di Indonesia dalam beberapa tahun terakhir menjadi sangat menarik untuk dibahas, tidak hanya mengenai aspek kelembagaan tetapi juga mengenai manajemen wisata halal, transformasi sosial-ekonomi yang disebabkan oleh tren wisata halal, dan isu-isu wisata halal lainnya (Prawiro & Fathudin, 2023). Indonesia bahkan mendapatkan tiga penghargaan dalam World Halal Tourism Award 2015, yaitu World's Best Halal Tourism Destination (Lombok) dan World's Best Halal Honeymoon Destination (Lombok) (Mufli, 2021), yang membuktikan potensi besar destinasi-destinasi unggulan Indonesia di pasar wisata halal global.
Kota Malang juga menjadi salah satu pilot project kota wisata halal. Kota Malang sebagai salah satu pilot proyek kota wisata halal dapat memanfaatkan nilai-nilai Islam dan kearifan lokal yang ada di masyarakat untuk mengembangkan wisata halal (Santoso & Djakfar, 2022). Komitmen untuk memenuhi standar sistem jaminan halal, sertifikasi Clean, Health, Safety, and Environmental Sustainability (CHSE), perhatian terhadap keberlanjutan lingkungan, pemberdayaan masyarakat, dan pengembangan inovasi promosi dengan teknologi informasi dan media sosial menjadi implementasi nyata pengembangan wisata halal di Malang (Santoso & Djakfar, 2022).
Dalam konteks Aceh, wisata halal merupakan upaya yang terus dilakukan oleh jajaran Pemerintah Aceh untuk mewujudkan merek Aceh sebagai simbol halal. Faktanya, Aceh memenangkan tiga kategori dalam Kompetisi Pariwisata Halal Nasional 2016 versi Kemenpar RI (Saleh & Anisah, 2018). Potensi pariwisata Aceh sangat menjanjikan baik dari sisi keragaman dan keunikan budaya, kekhasan kuliner, cita rasa kopi, atmosfer di warung kopi, budaya Islami, dan pesona alamnya yang indah dan natural (Saleh & Anisah, 2018).
1.3 Penyiapan Infrastruktur Wisata Halal Bertaraf Internasional
Penyiapan infrastruktur wisata halal bertaraf internasional merupakan prasyarat mutlak bagi keberhasilan klaster pariwisata halal. Beberapa strategi yang dapat diterapkan mencakup mendorong dan menyediakan fasilitas sertifikasi halal untuk hotel syariah, melakukan penilaian terhadap fasilitas dan infrastruktur, kebutuhan wisata halal, dan elemen pendukung lainnya (Suherman, 2018). Salah satu langkah konkret adalah sertifikasi halal untuk perhotelan dan restoran serta sertifikasi CHSE untuk destinasi wisata (Santoso & Djakfar, 2022).
Studi hotel yang bersertifikasi halal jauh lebih sedikit daripada sertifikasi halal produk makanan dan restoran (Antoni, 2018). Hal ini menunjukkan bahwa masih terdapat kesenjangan besar dalam infrastruktur wisata halal, khususnya di sektor perhotelan. Di Malaysia, sertifikat halal dikeluarkan oleh Department of Islamic Development Malaysia (JAKIM) (Antoni, 2018), yang dapat menjadi referensi bagi Indonesia dalam mengembangkan sistem sertifikasi halal untuk sektor perhotelan.
Dalam konteks pengembangan infrastruktur, investasi wahana rekreasi wisata ramah Muslim menjadi prioritas. Penetapan suatu daerah sebagai destinasi wisata halal unggulan membutuhkan pembangunan infrastruktur yang menunjang atraksi wisata di daerah tersebut (Mufli, 2021). Pembangunan infrastruktur ini difokuskan pada pembangunan wahana atraksi wisata ramah Muslim yang memenuhi standar halal internasional.
Selain itu, pengembangan platform informasi wisata halal berbasis teknologi informasi juga menjadi bagian penting dari infrastruktur wisata halal modern. Pemerintah Kota Malang tengah berupaya mengoptimalkan promosi pariwisata dengan memanfaatkan teknologi informasi (Santoso & Djakfar, 2022). Pengembangan platform digital yang menyediakan informasi komprehensif tentang destinasi wisata halal, fasilitas halal, dan paket wisata terintegrasi akan sangat membantu wisatawan Muslim dalam merencanakan perjalanan mereka.
1.4 Penyusunan Paket Wisata Unggulan
Penyusunan paket wisata unggulan di destinasi halal harus mempertimbangkan berbagai aspek yang mencerminkan nilai-nilai Islam sekaligus menawarkan pengalaman wisata yang autentik dan berkesan. Wisata halal bukan saja menjadi tanggung jawab pemerintah sebagai aktor tunggal dalam mensukseskannya; justru peran para pihak swasta dan pelaku usaha menjadi aktor-aktor bahkan menjadi champion penting dalam menentukan keberhasilan wisata halal (Saleh & Anisah, 2018). Untuk menuju ke sana, diperlukan sebuah standarisasi dan sertifikasi halal bagi pelaku usaha sektor wisata.
Paket wisata halal yang terintegrasi harus mencakup komponen-komponen utama seperti: (1) wisata alam yang memperlihatkan keindahan ciptaan Allah; (2) wisata budaya yang menampilkan kekayaan budaya Islam dan kearifan lokal; (3) wisata kuliner halal yang menawarkan pengalaman gastronomi yang memenuhi standar halal; dan (4) wisata belanja di pusat perbelanjaan yang menyediakan produk-produk halal bersertifikat. Dalam konteks ini, ketersediaan produk halal menjadi kebutuhan dasar wisatawan Muslim, di mana prioritas konsumen Muslim ketika bepergian adalah ketersediaan produk halal (Habibi, 2023).
Pengembangan paket wisata halal juga harus mempertimbangkan aspek keberlanjutan dan pemberdayaan masyarakat lokal. Arah pengembangan desa wisata adalah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat (Adrian et al., 2022). Visi desa wisata memiliki peran yang strategis sebagai bingkai yang mempersatukan langkah semua pemangku kepentingan yang terlibat untuk berkolaborasi dan bersinergi dalam mengelola desa wisata (Adrian et al., 2022).
1.5 Pemberian Insentif dan Stimulus serta Sosialisasi dengan Stakeholders
Pemberian insentif dan stimulus bagi paket wisata dan destinasi unggulan merupakan langkah penting untuk mendorong pertumbuhan industri pariwisata halal. Dalam rangka meningkatkan pengembangan industri halal di Indonesia, pemerintah harus mendorong kesadaran massal mengenai sertifikasi halal kepada pelaku usaha, memastikan transparansi, konsistensi, dan fleksibilitas prosedur pendaftaran sertifikasi halal, serta mengembangkan sertifikasi halal berstandar internasional (Makbul et al., 2023).
Sosialisasi dengan stakeholders terkait merupakan komponen yang tidak kalah penting. Kerja sama yang baik untuk pelayanan jaminan produk halal dengan transparansi standar halal, dengan komunikasi yang baik, menjadikan jaminan produk halal memberi nilai tambah terciptanya daya saing produk (Makbul et al., 2023). Dalam konteks pariwisata halal, sosialisasi harus melibatkan berbagai pihak, mulai dari pemerintah pusat dan daerah, pelaku usaha pariwisata, lembaga sertifikasi halal, organisasi profesi, hingga masyarakat lokal.
Bagian II: Penguatan SDM Wisata Halal
2.1 Urgensi Penguatan SDM dalam Pariwisata Halal
Penguatan sumber daya manusia (SDM) merupakan salah satu pilar terpenting dalam pengembangan pariwisata halal. Pada Global Talent Competitiveness Index (GTCI) 2018 yang dikeluarkan oleh INSEAD, Indonesia berada di peringkat 77 dari 144 negara (Adrian et al., 2022), yang menunjukkan bahwa daya saing SDM Indonesia masih perlu ditingkatkan secara signifikan. Titik lemah perkembangan pariwisata di Indonesia adalah SDM (Adrian et al., 2022), sehingga penguatan SDM wisata halal menjadi prioritas strategis yang tidak dapat diabaikan.
Pemandu dan staf wisata harus memiliki disiplin dan menghormati prinsip-prinsip Islam (Mufli, 2021), yang berarti bahwa SDM pariwisata halal tidak hanya dituntut memiliki kompetensi teknis di bidang pariwisata, tetapi juga pemahaman yang mendalam tentang nilai-nilai Islam dan standar halal. Kurangnya SDM yang memiliki keahlian sesuai baik secara kualitas maupun kuantitas menjadi salah satu faktor yang mempengaruhi keberhasilan peningkatan SDM pariwisata (Mistriani et al., 2020).
Dalam konteks ASEAN, pariwisata merupakan salah satu sektor ekonomi terdepan. Untuk meningkatkan kualitas dan mobilitas tenaga kerja profesional pariwisata, negara-negara ASEAN menetapkan ASEAN-MRA TP sebagai bentuk standar sertifikasi regional (Globalisasi dan Tenaga Kerja, 2021). Implementasi ASEAN-MRA TP mendorong tenaga kerja Indonesia untuk memperoleh sertifikasi sebagai bukti kompetensi (Globalisasi dan Tenaga Kerja, 2021). Namun, tingkat sertifikasi tenaga kerja profesional pariwisata Indonesia masih rendah dibandingkan dengan total tenaga kerja pariwisata secara umum (Globalisasi dan Tenaga Kerja, 2021).
2.2 Penyusunan Kurikulum Wisata Halal
2.2.1 Kerangka Konseptual Kurikulum Wisata Halal
Penyusunan kurikulum wisata halal merupakan langkah fundamental dalam membangun ekosistem SDM pariwisata halal yang kompeten dan profesional. Kurikulum ini harus dirancang untuk memenuhi kebutuhan pendidikan di tingkat menengah, tinggi, dan pendidikan profesi, sehingga menghasilkan lulusan yang siap menghadapi tantangan industri pariwisata halal yang terus berkembang.
Sebagai contoh, kurikulum program studi bisnis pariwisata di beberapa universitas di Indonesia belum memiliki mata kuliah khusus tentang pariwisata halal (Mufli, 2021). Hal serupa juga ditemui di kurikulum program studi vokasi pariwisata di beberapa fakultas vokasi (Mufli, 2021). Kondisi ini menunjukkan adanya kesenjangan antara kebutuhan industri pariwisata halal dan kurikulum pendidikan yang ada, sehingga penyusunan kurikulum wisata halal yang komprehensif menjadi sangat mendesak.
2.2.2 Focus Group Discussion (FGD) dengan Stakeholders
Penyusunan kurikulum wisata halal harus dilakukan melalui proses yang melibatkan berbagai pemangku kepentingan. FGD dengan stakeholder wisata halal, Kemendikbud, KemenRistekdikti, serta organisasi profesi merupakan langkah awal yang krusial. Proses ini sejalan dengan prinsip bahwa kolaborasi dengan organisasi profesi, lembaga pendidikan tinggi, orang tua, dan siswa, serta pemerintah sebagai regulator, distributor, dan pengalokasi sumber daya harus secara komprehensif mengatur sertifikasi untuk profesi pendidik (Nurhadi, 2015).
Dalam konteks pariwisata halal, FGD harus menghasilkan kesepakatan tentang kompetensi inti yang harus dimiliki oleh SDM pariwisata halal, standar kurikulum yang sesuai dengan kebutuhan industri, serta mekanisme evaluasi dan pembaruan kurikulum secara berkala. Kurikulum yang disusun harus mengacu pada Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia (SKKNI) yang relevan dengan sektor pariwisata halal.
SKKNI adalah standar kompetensi kerja yang dirumuskan sebagai standar di Indonesia sebagai referensi untuk menguji keterampilan calon tenaga kerja (Prasetiawan et al., 2023). SKKNI setara dengan The Tourism Professionals Certification Board ASEAN MRA-TP, sedangkan KKNI setara dengan The Common ASEAN Tourism Curriculum (Globalisasi dan Tenaga Kerja, 2021). Dengan demikian, kurikulum wisata halal yang dikembangkan harus selaras dengan standar nasional dan internasional yang berlaku.
2.2.3 Penulisan Bahan Pengajaran dan Sosialisasi Kurikulum
Setelah kurikulum disusun, langkah berikutnya adalah penulisan bahan pengajaran yang dapat digunakan untuk bidang studi pariwisata halal di berbagai tingkat pendidikan. Bahan pengajaran ini harus mencakup aspek-aspek teoritis dan praktis dari pariwisata halal, termasuk pemahaman tentang prinsip-prinsip Islam yang relevan, standar halal internasional, manajemen destinasi wisata halal, dan pelayanan prima berbasis nilai-nilai Islam.
Sosialisasi kurikulum kepada stakeholders terkait merupakan tahap akhir yang tidak kalah penting. Sosialisasi ini bertujuan untuk memastikan bahwa kurikulum yang telah disusun dapat diterima dan diimplementasikan secara efektif oleh berbagai pihak yang terlibat dalam pendidikan dan pelatihan SDM pariwisata halal.
2.3 Sertifikasi Pelaku Wisata Halal
2.3.1 Kerangka Sertifikasi Profesi Pariwisata Halal
Sertifikasi profesi merupakan instrumen penting dalam memastikan kompetensi dan profesionalisme pelaku wisata halal. Menurut Birdir dan Pearson, terdapat tiga tujuan sertifikasi tenaga kerja di sektor pariwisata, yaitu: (1) sertifikasi sebagai pengakuan atas kemampuan tenaga kerja; (2) sertifikasi dapat meningkatkan standar profesi; dan (3) sertifikasi dapat meningkatkan kinerja profesi melalui program pengembangan profesional (Globalisasi dan Tenaga Kerja, 2021; Ramadhani et al., 2023).
Sertifikasi kompetensi atau sertifikasi profesional adalah pengakuan secara resmi terhadap individu yang mempunyai keterampilan, pengetahuan, dan sikap kerja yang telah sesuai dengan suatu standar kompetensi yang dipersyaratkan (Sherly & Tjakrawala, 2022). Dalam konteks pariwisata halal, sertifikasi profesi harus mencakup berbagai bidang, mulai dari pemandu wisata, pengelola hotel syariah, juru masak halal, hingga manajer destinasi wisata halal.
Sertifikasi atas tenaga kerja profesional sektor pariwisata di ASEAN diatur dalam ACCSTP MRA-TP (ASEAN Common Competency Standards for Tourism Professional). Sertifikasi ini berguna untuk menyaring kualitas tenaga kerja asing yang ingin bekerja di negara ASEAN lainnya. Terdapat tiga standar yang harus dipenuhi oleh tenaga kerja pariwisata profesional di ASEAN jika ingin mendapatkan sertifikasi, yakni Core Competence, Generic Competence, dan Functional Competence (Globalisasi dan Tenaga Kerja, 2021).
2.3.2 Penyusunan Standar Sertifikasi Profesi Pariwisata Halal
Penyusunan standar sertifikasi profesi pariwisata halal harus dilakukan oleh organisasi profesi terkait dengan mengacu pada SKKNI dan standar internasional yang berlaku. Di Indonesia, kelompok kerja dengan partisipasi perwakilan asosiasi profesi dan perusahaan yang dikoordinasikan oleh Badan Nasional Sertifikasi Profesi (BNSP) mengembangkan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia (SKKNI) (Setiadi & Timotius, 2015). BNSP merupakan badan independen yang bertanggung jawab kepada Presiden RI dan memiliki kewenangan sebagai otoritas sertifikasi personil serta bertugas melaksanakan sertifikasi kompetensi profesi bagi tenaga kerja (Makarim, 2022).
Standar sertifikasi profesi pariwisata halal harus mencakup minimum requirements of knowledge, skills, and/or expertise as well as work attitudes yang relevan dengan implementasi tugas dan persyaratan pekerjaan di sektor pariwisata halal (Suleiman et al., 2022). Standar ini harus dikembangkan secara kolaboratif antara pemerintah, industri pariwisata, lembaga pendidikan, dan organisasi profesi untuk memastikan relevansinya dengan kebutuhan industri.
2.3.3 Pendaftaran Sertifikasi ke BNSP dan Organisasi Profesi Internasional
Setelah standar sertifikasi disusun, langkah berikutnya adalah mendaftarkan sertifikasi ke BNSP dan organisasi profesi internasional. BNSP memiliki kewenangan untuk memberikan lisensi kepada Lembaga Sertifikasi Profesi (LSP) yang telah memenuhi persyaratan untuk melaksanakan sertifikasi kompetensi profesi (Afrida, 2022; Makarim, 2022). LSP yang telah mendapatkan lisensi dari BNSP kemudian dapat melaksanakan sertifikasi kompetensi bagi pelaku wisata halal.
Standar yang ditetapkan oleh BNSP saat ini diakui bahkan oleh ASEAN Union (Muslim et al., 2024). Hal ini membuka peluang bagi sertifikasi profesi pariwisata halal Indonesia untuk diakui secara internasional, yang pada gilirannya akan meningkatkan daya saing tenaga kerja pariwisata halal Indonesia di pasar global.
Dalam konteks pariwisata halal, LSP MUI (Lembaga Sertifikasi Profesi Majelis Ulama Indonesia) memiliki peran penting. LSP MUI merupakan LSP pertama yang siap menghadapi segala situasi dan kondisi, termasuk dalam pelaksanaan uji kompetensi secara daring (Adrian et al., 2022). Keberadaan LSP MUI menjadi bukti bahwa sertifikasi profesi di bidang halal, termasuk pariwisata halal, telah mendapatkan perhatian serius dari lembaga-lembaga terkait.
Sertifikat sebagai bukti kompetensi dan profesional dikeluarkan oleh Badan Sertifikasi Tenaga Profesional Pariwisata (Tourism Professional Certification Board) yang telah ditunjuk oleh ASEAN di masing-masing negara anggota ASEAN (Globalisasi dan Tenaga Kerja, 2021). Di Indonesia, mekanisme ini diintegrasikan dengan sistem BNSP dan LSP yang telah ada, sehingga sertifikasi profesi pariwisata halal dapat diakui baik secara nasional maupun internasional.
2.3.4 Penawaran Sertifikasi kepada Stakeholders dan Publik
Setelah sertifikasi terdaftar dan mendapatkan lisensi dari BNSP, langkah selanjutnya adalah menawarkan sertifikasi kepada stakeholders dan publik. Pentingnya pelaku industri pariwisata dibekali uji kompetensi adalah agar terjadi pemerataan dalam peningkatan SDM pariwisata di Indonesia, baik dalam pendidikan maupun SDM yang bekerja di industri pariwisata (Mistriani et al., 2020).
Uji kompetensi pada LSP pariwisata mencakup berbagai bidang seperti perhotelan, biro perjalanan wisata, pemandu wisata, spa, jasa boga/cook, arung jeram, ekowisata, dan lain-lain (Mistriani et al., 2020). Dalam konteks pariwisata halal, cakupan sertifikasi harus diperluas untuk mencakup kompetensi-kompetensi spesifik yang berkaitan dengan standar halal, seperti pengetahuan tentang produk halal, pelayanan ramah Muslim, dan manajemen destinasi wisata halal.
Keberhasilan peningkatan SDM sangat dipengaruhi oleh kondisi keamanan dan stabilitas politik, daya dukung SDM yang memiliki keahlian sesuai baik secara kualitas maupun kuantitas, anggaran yang digunakan untuk mengembangkan sarana dan prasarana uji kompetensi pariwisata, serta kebijakan hukum yang memberikan kemudahan, keamanan, transparansi, dan kenyamanan bagi pelaku industri pariwisata dalam proses melakukan penilaian online di berbagai daerah di Indonesia (Mistriani et al., 2020).
2.3.5 Desentralisasi Sertifikasi ke Daerah Wisata Unggulan
Desentralisasi sertifikasi ke daerah wisata unggulan merupakan langkah strategis untuk mempercepat peningkatan sertifikasi pelaku wisata halal. Dalam konteks ini, pembentukan LSP di daerah-daerah wisata unggulan menjadi sangat penting. LSP yang dibentuk oleh Asosiasi Profesi dikategorikan sebagai LSP pihak ketiga (LSP P3), sementara LSP yang dibentuk oleh Lembaga Pendidikan dan Pelatihan Kerja dikategorikan sebagai LSP Pihak Pertama (LSP P1) (Afrida, 2022).
Ketersediaan LSP yang berlisensi di daerah wisata unggulan merupakan faktor penentu dalam keberhasilan percepatan sertifikasi pelaku wisata halal (Afrida, 2022). Oleh karena itu, pemerintah perlu mendukung pembentukan LSP di daerah-daerah wisata unggulan, baik melalui bantuan teknis, pendanaan, maupun fasilitasi proses lisensi dari BNSP.
Dalam konteks Lombok, meskipun sudah terdapat politeknik pariwisata dan lembaga pendidikan yang lebih banyak dari sebelumnya, masih terdapat perbedaan persepsi mengenai wisata halal (Prawiro & Fathudin, 2023). Hal ini menunjukkan bahwa desentralisasi sertifikasi harus disertai dengan upaya harmonisasi pemahaman tentang standar wisata halal di antara berbagai pemangku kepentingan di daerah.
Tantangan pengembangan wisata halal di NTB, salah satunya adalah persiapan SDM yang kompeten dan percepatan sertifikasi halal untuk hotel dan restoran (Fahham, 2017). Sinergi antarpemangku kepentingan dalam proses sertifikasi halal juga menjadi tantangan yang perlu diatasi (Fahham, 2017). Desentralisasi sertifikasi ke daerah wisata unggulan diharapkan dapat menjawab tantangan-tantangan ini dengan membawa layanan sertifikasi lebih dekat kepada pelaku wisata halal di daerah.
2.4 Pelatihan Wisata Halal untuk Warga Setempat
2.4.1 Penentuan Kebutuhan Pelatihan Wisata Halal Lokal
Pelatihan wisata halal untuk warga setempat merupakan komponen penting dalam membangun ekosistem pariwisata halal yang berkelanjutan. Langkah pertama adalah menentukan kebutuhan pelatihan wisata halal lokal melalui analisis mendalam tentang kompetensi yang dibutuhkan oleh pelaku wisata halal di masing-masing daerah.
Penelitian di Desa Wisata Pagerharjo menunjukkan bahwa para pekerja pariwisata umumnya masih sangat jauh dari kata kesiapan secara kompetensi bidang pekerjaannya (Adrian et al., 2022). Kondisi ini mencerminkan kebutuhan mendesak akan pelatihan yang terstruktur dan sistematis bagi warga setempat yang terlibat dalam industri pariwisata halal.
Penentuan kebutuhan pelatihan harus dilakukan melalui survei dan wawancara dengan berbagai pemangku kepentingan kunci dalam peningkatan kompetensi para pekerja pariwisata (Adrian et al., 2022). Hasil analisis kebutuhan ini kemudian menjadi dasar penyusunan kurikulum pelatihan yang sesuai dengan kebutuhan spesifik masing-masing daerah wisata halal.
2.4.2 Penyusunan Kurikulum dan Materi Pelatihan
Kurikulum pelatihan wisata halal untuk warga setempat harus dirancang secara praktis dan aplikatif, dengan mempertimbangkan tingkat pendidikan dan latar belakang peserta pelatihan. Kurikulum ini harus mencakup aspek-aspek fundamental pariwisata halal, seperti pemahaman tentang prinsip-prinsip halal, pelayanan prima kepada wisatawan Muslim, pengelolaan fasilitas wisata halal, dan promosi destinasi wisata halal.
Penyiapan materi pelatihan dan "guide book" untuk pramuwisata lokal di destinasi wisata merupakan langkah konkret yang perlu dilakukan. Pelatihan kompetensi pemandu wisata, misalnya, harus mencakup elemen-elemen seperti keahlian bahasa asing, pembuatan itinerary yang profesional, dan pengetahuan tentang standar halal yang berlaku (Asshofi et al., 2023). Berdasarkan observasi, para peserta pelatihan pemandu wisata sudah dapat dikategorikan layak untuk mengikuti sertifikasi kompetensi setelah mengikuti pelatihan yang terstruktur (Asshofi et al., 2023).
Dalam konteks pelatihan berbasis SKKNI, syllabus dan program pelatihan harus memenuhi standar kompetensi yang telah ditetapkan. Studi menunjukkan bahwa program pelatihan yang tidak sepenuhnya memenuhi standar SKKNI perlu diperbaiki untuk membantu peserta menjadi kompeten dalam peran mereka (Fahira & Nurkhamidah, 2024). Oleh karena itu, materi pelatihan wisata halal harus secara konsisten mengacu pada SKKNI yang relevan dan standar halal yang berlaku.
2.4.3 Train for Trainers untuk Peningkatan Kapasitas Pramuwisata Lokal
Program Train for Trainers (ToT) merupakan strategi yang efektif untuk mempercepat peningkatan kapasitas pramuwisata lokal di destinasi wisata halal. Melalui program ToT, sejumlah pramuwisata lokal yang telah memiliki kompetensi tinggi dilatih untuk menjadi pelatih bagi rekan-rekan mereka, sehingga proses peningkatan kapasitas dapat berlangsung secara lebih cepat dan efisien.
Kegiatan Train for Trainers bertujuan untuk meningkatkan kompetensi peserta sebagai tenaga instruktur yang berstandar nasional dan bersertifikasi negara oleh BNSP (Irianto et al., 2022). Program ini diharapkan dapat meningkatkan kompetensi peserta sebagai tenaga instruktur yang berstandar nasional dan bersertifikasi negara oleh BNSP (Irianto et al., 2022). Dalam konteks pariwisata halal, program ToT harus mencakup tidak hanya kompetensi teknis pariwisata, tetapi juga pemahaman mendalam tentang standar halal dan nilai-nilai Islam yang relevan.
Sertifikasi kompetensi kerja yang dilakukan untuk menjamin bahwa pekerjaan yang dikerjakan oleh tenaga kerja betul-betul kompeten pada bidangnya, dan untuk memberikan rekognisi yang proporsional kepada tenaga kerja yang kompeten (Irianto et al., 2022). Dengan demikian, program ToT yang disertai dengan sertifikasi kompetensi akan memberikan pengakuan formal atas kemampuan para instruktur wisata halal lokal.
2.4.4 Output: Pemandu Wisata Lokal Berkualitas dan Masyarakat Sadar Wisata Halal
Output utama dari program pelatihan wisata halal untuk warga setempat adalah tersedianya pemandu wisata lokal yang berkualitas dan terciptanya masyarakat yang sadar wisata halal. Adanya sertifikat kompetensi berarti seseorang telah menempuh pembelajaran, pelatihan, maupun pengalaman kerja sesuai standar hukum (Adrian et al., 2022). Sertifikat kompetensi diperlukan untuk menunjang karier, dan bahkan sertifikasi dapat dijadikan pertimbangan dalam mendapatkan standar gaji mencapai kesejahteraan tenaga kerja, karena diakui secara profesional (Adrian et al., 2022).
Masyarakat yang sadar wisata halal akan menjadi aset berharga bagi pengembangan pariwisata halal yang berkelanjutan. Masyarakat yang memahami dan menghargai nilai-nilai wisata halal akan lebih aktif berpartisipasi dalam pengembangan destinasi wisata halal, baik sebagai pelaku usaha, pemandu wisata, maupun sebagai tuan rumah yang ramah bagi wisatawan Muslim.
2.5 Benchmarking Pelaku Wisata Halal ke Luar Negeri
2.5.1 Konsep dan Urgensi Benchmarking
Benchmarking merupakan proses sistematis untuk membandingkan praktik, proses, dan kinerja suatu organisasi atau industri dengan yang terbaik di kelasnya, baik di tingkat nasional maupun internasional. Dalam konteks pengembangan pariwisata halal, benchmarking ke luar negeri bertujuan untuk mempelajari praktik terbaik dari negara-negara yang telah berhasil mengembangkan industri pariwisata halal mereka.
Penelitian tentang benchmarking sistem dan mekanisme sertifikasi kompetensi di negara lain menunjukkan bahwa proses ini dapat memberikan wawasan berharga tentang cara meningkatkan kompetensi dan kesiapan pelaku industri (Makarim, 2022). Benchmarking tidak hanya tentang meniru praktik terbaik dari negara lain, tetapi juga tentang mengadaptasi dan mengembangkan praktik-praktik tersebut sesuai dengan konteks dan kebutuhan lokal.
2.5.2 Penentuan Tempat Wisata Halal Percontohan di Luar Negeri
Penentuan tempat wisata halal percontohan di luar negeri harus didasarkan pada kriteria yang jelas, seperti tingkat perkembangan industri pariwisata halal, ketersediaan infrastruktur halal, sistem sertifikasi halal yang komprehensif, dan pengakuan internasional sebagai destinasi wisata halal terkemuka.
Beberapa negara yang dapat menjadi referensi benchmarking antara lain Malaysia, yang memiliki sistem sertifikasi halal yang komprehensif melalui JAKIM (Antoni, 2018; Putri et al., 2021), serta Singapura yang memiliki standar halal yang baik melalui MUIS (Putri et al., 2021). Di negara-negara non-Muslim seperti Jepang dan Korea Selatan, kebijakan pariwisata halal telah berhasil memperluas segmentasi pasar, khususnya wisatawan dari negara-negara mayoritas Muslim (Lubis et al., 2024).
Jepang melalui Japan National Tourism Organization (JNTO) dan Japan External Trade Organization (JETRO) memberikan informasi dan sosialisasi pariwisata halal serta mempromosikan perdagangan dan investasi untuk memaksimalkan potensi ekspor produk halal (Putri et al., 2021). Korea Tourism Organization (KTO) bertujuan untuk meningkatkan dan menargetkan pasar Muslim menggunakan kampanye "Korea yang Ramah Muslim" dengan fokus pada makanan halal Korea (Putri et al., 2021). Praktik-praktik terbaik dari negara-negara ini dapat menjadi inspirasi bagi pengembangan pariwisata halal Indonesia.
2.5.3 Koordinasi dengan Stakeholders dan Pelaksanaan Benchmarking
Koordinasi dengan stakeholders terkait merupakan prasyarat penting sebelum pelaksanaan benchmarking. Koordinasi ini harus melibatkan pemerintah, asosiasi industri pariwisata, lembaga sertifikasi halal, lembaga pendidikan, dan pelaku usaha pariwisata halal. Tujuan koordinasi adalah untuk memastikan bahwa benchmarking dilakukan secara terencana, sistematis, dan menghasilkan output yang dapat diimplementasikan secara efektif.
Pelaksanaan benchmarking bersama harus mencakup kunjungan lapangan ke destinasi wisata halal percontohan, pertemuan dengan para pemangku kepentingan industri pariwisata halal di negara tujuan, serta studi mendalam tentang sistem sertifikasi halal, kurikulum pendidikan pariwisata halal, dan praktik manajemen destinasi wisata halal yang diterapkan di negara tersebut.
Hasil benchmarking kemudian harus didokumentasikan secara komprehensif dan disebarluaskan kepada seluruh pemangku kepentingan industri pariwisata halal di Indonesia. Pengadopsian norma internasional ke level domestik melalui institusi membuat legalitas pola kebiasaan baru bagi negara, dan dalam jangka panjang norma internasional akan terapropiasi dengan domestik (Globalisasi dan Tenaga Kerja, 2021). Dengan demikian, benchmarking yang dilakukan secara konsisten dan sistematis akan mendorong peningkatan standar industri pariwisata halal Indonesia secara berkelanjutan.
2.5.4 Output: Meningkatnya Kemampuan dan Kesiapan Pelaku Industri Halal
Output utama dari program benchmarking adalah meningkatnya kemampuan dan kesiapan pelaku industri halal dalam menghadapi persaingan global. Benchmarking yang efektif akan menghasilkan pemahaman yang lebih mendalam tentang standar internasional pariwisata halal, praktik terbaik dalam manajemen destinasi wisata halal, dan inovasi-inovasi terbaru dalam industri pariwisata halal global.
Dalam konteks pengembangan SDM, benchmarking juga dapat memberikan inspirasi untuk pengembangan program pelatihan dan sertifikasi yang lebih relevan dan komprehensif. Beberapa strategi yang dapat diadopsi dari hasil benchmarking mencakup peningkatan marketing destinasi wisata halal dan memastikan sertifikasi internasional produk halal dari lembaga yang diakui (Akim et al., 2024).
Bagian III: Sinergi Antara Integrasi Paket Wisata Dan Penguatan SDM
3.1 Keterkaitan antara Infrastruktur dan SDM
Keberhasilan klaster pariwisata halal sangat bergantung pada sinergi yang kuat antara pengembangan infrastruktur wisata halal dan penguatan SDM. Infrastruktur wisata halal yang baik tanpa didukung oleh SDM yang kompeten tidak akan menghasilkan pengalaman wisata yang memuaskan bagi wisatawan Muslim. Sebaliknya, SDM yang kompeten tanpa infrastruktur yang memadai juga tidak akan mampu memberikan layanan wisata halal yang berkualitas.
Faktor kelemahan dalam pengembangan pariwisata halal di Jawa Timur, misalnya, mencakup promosi dan branding, SDM yang terampil, serta fasilitas pendukung wisata halal (Mufli, 2021). Hal ini menunjukkan bahwa pengembangan pariwisata halal harus dilakukan secara holistik, dengan memperhatikan semua aspek yang saling terkait, mulai dari infrastruktur, SDM, promosi, hingga regulasi.
3.2 Peran Sertifikasi Halal dalam Ekosistem Pariwisata Halal
Sertifikasi halal memainkan peran sentral dalam ekosistem pariwisata halal. Sertifikasi halal menjadi jaminan ketika konsumen akan membeli suatu produk, baik itu makanan, minuman, kosmetik, obat-obatan, dan lainnya (Makbul et al., 2023). Dalam konteks pariwisata halal, sertifikasi halal memberikan jaminan kepada wisatawan Muslim bahwa destinasi wisata, hotel, restoran, dan layanan wisata yang mereka gunakan memenuhi standar halal yang ditetapkan.
Beberapa langkah strategis dalam pengembangan halal tourism di Jawa Barat mencakup mendorong dan menyediakan fasilitas sertifikasi halal untuk hotel syariah, melakukan penilaian terhadap fasilitas dan infrastruktur, kebutuhan wisata halal, dan elemen pendukung lainnya (Suherman, 2018). Sertifikasi halal juga menjadi instrumen penting dalam meningkatkan daya saing destinasi wisata halal Indonesia di pasar global.
3.3 Kolaborasi Multi-Stakeholder dalam Pengembangan Pariwisata Halal
Pengembangan klaster pariwisata halal yang sukses membutuhkan kolaborasi yang erat antara berbagai pemangku kepentingan. Kerja sama dengan berbagai pihak termasuk kementerian pariwisata, masyarakat, dan pemangku kepentingan lainnya merupakan salah satu strategi alternatif yang penting dalam pengembangan wisata halal (Suherman, 2018).
Dalam konteks sertifikasi profesi, kolaborasi antara BNSP, LSP, asosiasi profesi, lembaga pendidikan, dan industri pariwisata halal sangat diperlukan untuk memastikan bahwa sistem sertifikasi yang dikembangkan relevan, kredibel, dan dapat diakui secara internasional. LSP menjadi garda terdepan penjagaan kualitas (quality control) pelaksanaan sertifikasi kompetensi profesi di Indonesia (Makarim, 2022). Kredibilitas pelaksanaan dan hasil sertifikasi sangat ditentukan oleh LSP pemberi sertifikasinya dan pengambilan keputusan (professional judgement) dari asesor kompetensi dalam memberikan rekomendasi hasil asesmen (Makarim, 2022).
Kesimpulan
Strategi klaster pariwisata halal yang mencakup integrasi paket wisata dan penguatan SDM merupakan pendekatan komprehensif yang diperlukan untuk mengembangkan industri pariwisata halal Indonesia yang berdaya saing tinggi di tingkat internasional. Integrasi paket wisata yang menggabungkan alam, budaya, dan pusat perbelanjaan dalam satu ekosistem wisata halal yang kohesif, didukung oleh infrastruktur bertaraf internasional dan insentif yang tepat, akan menjadikan Indonesia sebagai destinasi wisata halal pilihan utama bagi wisatawan Muslim global.
Penguatan SDM wisata halal melalui penyusunan kurikulum yang komprehensif, sertifikasi profesi yang diakui secara nasional dan internasional, pelatihan berbasis kebutuhan lokal, dan benchmarking ke negara-negara terdepan dalam pariwisata halal akan menghasilkan SDM pariwisata halal yang kompeten, profesional, dan berdaya saing tinggi. Sinergi antara pengembangan infrastruktur dan penguatan SDM, yang didukung oleh kolaborasi multi-stakeholder yang kuat, akan menjadi fondasi kokoh bagi pertumbuhan industri pariwisata halal Indonesia yang berkelanjutan.
Pada akhirnya, keberhasilan strategi klaster pariwisata halal ini tidak hanya akan memberikan manfaat ekonomi bagi Indonesia, tetapi juga akan berkontribusi pada peningkatan kesejahteraan masyarakat lokal di daerah-daerah wisata halal unggulan, sekaligus memperkuat posisi Indonesia sebagai pusat pariwisata halal global yang disegani.
Daftar Pustaka
Adrian, I. G. A. W., Ridwan, M., Renaldy, R., Tanuwijaya, L., Adriansyah, E., & Sundayana, D. (2022). Peningkatan kompetensi pekerja pariwisata di Desa Wisata Pagerharjo, Kabupaten Kulonprogo, Yogyakarta. Barista: Jurnal Kajian Bahasa dan Pariwisata, 9(1), 72–81. https://doi.org/10.34013/barista.v9i01.754
Afrida, S. (2022). Strategic programs to accelerate competency development of construction workers. The Journal of Indonesia Sustainable Development Planning, 3(1), 62–74. https://doi.org/10.46456/jisdep.v3i1.291
Akim, A., Sari, V. P., Konety, N., & Nidatya, N. (2024). Indonesia's global halal hub: Competitive strategies for leadership. Jurnal Global & Strategis, 18(1), 29–56. https://doi.org/10.20473/jgs.18.1.2024.29-56
Antoni, A. (2018). Sertifikasi halal pada perhotelan sebagai strategi pengembangan halal tourism di Indonesia perspektif maqashid al-syariah. Profit: Jurnal Kajian Ekonomi dan Perbankan Syariah, 2(2), 1–17. https://doi.org/10.33650/profit.v2i2.556
Asshofi, I. U. A., Irawan, J. A., & Rahayu, E. (2023). Pelatihan kompetensi pemandu wisata Serikat Pekerja Pariwisata Borobudur di Desa Wisata Candirejo dalam persiapan sertifikasi. Jurnal Abdimas Pariwisata, 4(2), 133–142. https://doi.org/10.36276/jap.v4i2.451
Fahham, A. M. (2017). Tantangan pengembangan wisata halal di Nusa Tenggara Barat. Aspirasi: Jurnal Masalah-Masalah Sosial, 8(1), 65–79. https://doi.org/10.46807/aspirasi.v8i1.1258
Fahira, R. Z., & Nurkhamidah, N. (2024). Syllabus analysis of English for hotel receptionist program with SKKNI in Kartu Prakerja by Mobile English. Constructivism: Journal of Research in Education, 1(1), 01–13. https://doi.org/10.54373/cjre.v1i1.108
Globalisasi dan Tenaga Kerja: Internalisasi norma sertifikasi tenaga kerja pariwisata di Indonesia. (2021). Transformasi Global, 8(1), 11–24. https://doi.org/10.21776/ub.jtg.008.01.2
Habibi, M. (2023). Pelaksanaan inovasi produk halal. Ekosiana: Jurnal Ekonomi Syariah, 10(2), 94–104. https://doi.org/10.47077/ekosiana.v10i2.444
Irianto, I., Rochmawati, R., Yuniata, A., Mabui, D. S. S., Rasyid, A., & Tonggiroh, M. (2022). Pelatihan dan sertifikasi instruktur tenaga kerja konstruksi level 3. Resona: Jurnal Ilmiah Pengabdian Masyarakat, 6(2), 124. https://doi.org/10.35906/resona.v6i2.1108
Lubis, A. S., Azhar, A., & Athaya, N. (2024). Trends dan dampak penelitian halal tourism dunia: Meta sintesis dan bibliometric analysis. Perspektif, 13(2), 478–487. https://doi.org/10.31289/perspektif.v13i2.11177
Makarim, L. (2022). Upaya meningkatkan kompetensi pustakawan Indonesia melalui benchmarking system dan mekanisme sertifikasi kompetensi pustakawan di negara lain. Palimpsest: Jurnal Ilmu Informasi dan Perpustakaan, 13(2), 60–82. https://doi.org/10.20473/pjil.v13i2.40490
Makbul, M., Rokhman, A., & Fathaniyah, L. (2023). Analisis kebijakan mandatory sertifikasi halal dalam meningkatkan pembangunan industri halal di Indonesia. Islamadina: Jurnal Pemikiran Islam, 289. https://doi.org/10.30595/islamadina.v0i0.17738
Mistriani, N., Maria, A. D., & Damayanti, V. (2020). Pentingnya pelaku industri pariwisata dibekali uji kompetensi lewat daring untuk meningkatkan sumber daya manusia pariwisata di Indonesia. Edutourism: Journal of Tourism Research, 2(1), 32. https://doi.org/10.46964/jtr..v2i1.325
Mufli, M. (2021). East Java halal tourism outlook: Potential analysis and strategy for East Java halal tourism development. East Java Economic Journal, 2(2), 187–209. https://doi.org/10.53572/ejavec.v2i2.19
Muslim, A., Sabarudin, S., Sriharini, S., & Faradis, J. (2024). The effectiveness of professional certification national agency's competency certificate in supporting a successful work world. International Journal of Social Science Research, 12(2), 104. https://doi.org/10.5296/ijssr.v12i2.21759
Nurhadi, M. A. (2015). Sertifikasi kompetensi profesi pendidik. Formatif: Jurnal Ilmiah Pendidikan MIPA, 1(3). https://doi.org/10.30998/formatif.v1i3.75
Prasetiawan, A., Nugraha, M. R. A., & Widiatmaja, A. (2023). Competency test scheme development to meet competency achievements of graduates in industry. Dinamika Bahari, 4(2), 26–31. https://doi.org/10.46484/db.v4i2.331
Prawiro, A., & Fathudin, F. (2023). Challenges in the halal industry ecosystem: Analyzing the halal certification process for micro, small, and medium enterprises in Lombok, West Nusa Tenggara. Mazahib, 22(2), 431–484. https://doi.org/10.21093/mj.v22i2.7010
Putri, N. I. A., Karseno, K., Fuadah, D. K., Firdausi, H. M., Ulhusna, S., & Prabowo, M. A. B. (2021). The potential of halal food business in Asia and Europe with majority of non-Muslim communities. Al-Kharaj: Jurnal Ekonomi Keuangan & Bisnis Syariah, 4(1), 1–15. https://doi.org/10.47467/alkharaj.v4i1.396
Ramadhani, Z. A., Alidha, S. Y., & Furqan, A. (2023). Kajian literatur tuntutan hak tenaga kerja pariwisata di Indonesia. Jurnal Abdimas Pariwisata, 4(2), 169–178. https://doi.org/10.36276/jap.v4i2.426
Saleh, R., & Anisah, N. (2018). Pariwisata halal di Aceh: Gagasan dan realitas di lapangan. Sahafa: Journal of Islamic Communication, 1(2), 79. https://doi.org/10.21111/sjic.v1i2.2849
Santoso, B., & Djakfar, M. (2022). Nilai keislaman dan kearifan lokal dalam pengembangan pariwisata halal pasca Covid-19 di Kota Malang. Jurnal Ekonomi Syariah Pelita Bangsa, 7(01), 70–81. https://doi.org/10.37366/jespb.v7i01.321
Setiadi, A., & Timotius, C. (2015). Electronic systems training development for automotive technicians. https://doi.org/10.2991/ictvet-14.2015.7
Sherly, S., & Tjakrawala, F. X. K. (2022). Faktor yang mempengaruhi niat dalam mengambil sertifikasi profesional dengan mediator self efficacy. Jurnal Paradigma Akuntansi, 4(3), 1370–1380. https://doi.org/10.24912/jpa.v4i3.20019
Suherman, U. D. (2018). Analysis of strategy for development of halal tourism potentials in syariah hotels in West Java. Li Falah: Jurnal Studi Ekonomi dan Bisnis Islam, 3(2), 1. https://doi.org/10.31332/lifalah.v3i2.1193
Suleiman, A., Audrine, P., & Dewaranu, T. (2022). Co-regulation in protecting personal data: The role of industry associations as potential self-regulatory organizations. https://doi.org/10.35497/555905
Syarif, F., & Adnan, N. (2019). Pertumbuhan dan keberlanjutan konsep halal economy di era moderasi beragama. Jurnal Bimas Islam, 12(1), 93–122. https://doi.org/10.37302/jbi.v12i1.97
Narahubung: Klik Disini (Nindi) Hubungi Kami untuk pembelian produk, layanan, & buku-buku terbitan Kami |
Isi formulir ini bagi Anda yang ingin menerbitkan buku di Kami |
Informasi mengenai biaya penerbitan ISBN resmi terdaftar di Perpusnas dan Internasional (mulai harga Rp300.000,-) |
Informasi untuk Anda yang ingin mengkonversi karya ilmiah menjadi sebuah buku referensi/monograf ber-ISBN (mulai harga Rp500.000,-) |
Informasi untuk Anda yang ingin membuat HaKI (mulai harga Rp350.000,-) |
Informasi untuk Anda yang ingin buku terbitannya terindeks di Google Books sehingga mudah di-sitasi dan dibaca secara global (mulai harga Rp100.000,-) |
Informasi untuk Anda yang memiliki artikel ilmiah (Jurnal, Buku, Skripsi, Tesis, & Disertasi dll), dan ingin ditambah sitasinya sehingga H-Index Google Scholar Anda naik (mulai harga Rp20.000,-) |
Informasi untuk Anda yang memiliki artikel bebas, opini, catatan akademik/kuliah, Skripsi, Tesis, Disertasi dll, dan ingin terindeks Google Scholar secara otomatis (tidak manual) sehingga mudah di-sitasi dan dibaca secara global (mulai harga Rp50.000,-) |
Tidak ada komentar:
Posting Komentar