00498 - Hak Milik (Property Rights) dalam Sistem Ekonomi Islam: Kajian Komprehensif

AFANIN MEDIA UTAMA



Abstract
This article presents a comprehensive study of property rights (hak milik) within the Islamic economic system, grounded in the Quran and Sunnah. The concept of ownership in Islam differs fundamentally from both capitalism and socialism, positioning humans as trustees (khalifah) of God's wealth rather than absolute owners. Using the framework of Maqasid al-Shariah — particularly hifz al-mal (protection of wealth) — this study examines the philosophical foundations, typology, and regulatory principles of property rights in Islam, including the prohibition of riba and gharar, the obligations of zakat, and the institution of waqf. The article further explores property rights in contemporary Islamic finance, including issues in sukuk structures, corporate ownership, Islamic crypto assets, and Shariah governance. The findings indicate that Islamic property rights offer a balanced middle path between individual rights and social interests, supported by five sub-dimensions of hifz al-mal: circulation (rawaj), clarity (wuduh), stability (thubat), justice ('adl), and development (tanmiyah). Challenges persist, however, in bridging the gap between theory and practice, as well as in achieving standardization across jurisdictions.

Keywords: property rights, Islamic economics, Maqasid al-Shariah, hifz al-mal, Islamic finance

Abstrak
Artikel ini menyajikan kajian komprehensif tentang hak milik (property rights) dalam sistem ekonomi Islam yang bersumber dari al-Qur'an dan Sunnah. Konsep kepemilikan dalam Islam berbeda secara fundamental dari kapitalisme maupun sosialisme, dengan menempatkan manusia sebagai pemegang amanah (khalifah) atas kekayaan Allah, bukan sebagai pemilik mutlak. Dengan menggunakan kerangka Maqasid al-Shariah — khususnya hifz al-mal (perlindungan harta) — kajian ini menelaah landasan filosofis, tipologi, dan prinsip-prinsip pengaturan hak milik dalam Islam, termasuk larangan riba dan gharar, kewajiban zakat, serta institusi wakaf. Artikel ini juga mengeksplorasi hak milik dalam keuangan Islam kontemporer, mencakup isu-isu dalam struktur sukuk, kepemilikan korporat, aset kripto Islam, dan tata kelola syariah. Temuan menunjukkan bahwa hak milik Islam menawarkan jalan tengah yang seimbang antara hak individu dan kepentingan sosial, yang ditopang oleh lima sub-dimensi hifz al-mal: sirkulasi (rawaj), kejelasan (wuduh), stabilitas (thubat), keadilan ('adl), dan pengembangan (tanmiyah). Namun, tantangan tetap ada dalam menjembatani kesenjangan antara teori dan praktik, serta dalam mencapai standardisasi lintas yurisdiksi.

Kata Kunci: hak milik, ekonomi Islam, Maqasid al-Shariah, hifz al-mal, keuangan Islam

1. Pendahuluan
Sistem ekonomi Islam merupakan suatu tatanan ekonomi yang bersumber dari al-Qur'an dan Sunnah, yang bertujuan mewujudkan kesejahteraan manusia secara menyeluruh di dunia dan akhirat. Salah satu pilar fundamental dalam sistem ekonomi Islam adalah konsep hak milik (property rights), yang memiliki karakteristik unik dan berbeda secara substansial dari konsep kepemilikan dalam sistem kapitalisme maupun sosialisme. Dalam Islam, kepemilikan tidak dipandang sebagai hak mutlak individu, melainkan sebagai amanah dari Allah SWT yang harus dikelola sesuai dengan ketentuan syariah (Collins et al., 2014). Konsep ini berakar pada pandangan dunia (worldview) Islam yang menempatkan manusia sebagai khalifah di muka bumi, yang bertanggung jawab atas pengelolaan sumber daya alam dan kekayaan demi kemaslahatan seluruh umat manusia (Crow, 2013).
Kajian tentang hak milik dalam ekonomi Islam tidak dapat dipisahkan dari kerangka Maqasid al-Shariah (tujuan-tujuan syariah), khususnya hifz al-mal (perlindungan harta), yang merupakan salah satu dari lima tujuan pokok syariah Islam (Kamali, 2017). Kerangka Maqasid al-Shariah ini memberikan landasan filosofis dan normatif bagi seluruh aktivitas ekonomi, termasuk pengaturan hak kepemilikan, transaksi keuangan, dan distribusi kekayaan dalam masyarakat Muslim (Harahap et al., 2023). Pemahaman yang komprehensif tentang hak milik dalam Islam sangat penting, tidak hanya bagi pengembangan teori ekonomi Islam, tetapi juga bagi praktik keuangan syariah kontemporer yang terus berkembang secara global (Collins et al., 2014).

2. Landasan Filosofis Hak Milik dalam Islam
2.1 Konsep Kepemilikan Mutlak Allah SWT
Fondasi utama konsep hak milik dalam Islam adalah keyakinan bahwa kepemilikan sejati atas segala sesuatu hanya milik Allah SWT. Manusia hanyalah pemegang amanah (trustee) atas harta yang dititipkan kepadanya. Prinsip ini secara tegas membedakan sistem ekonomi Islam dari kapitalisme, yang mengakui kepemilikan pribadi secara mutlak, maupun sosialisme, yang menolak kepemilikan pribadi (Collins et al., 2014). Sebagaimana dikemukakan oleh Çizakça, sistem ekonomi Islam klasik menghormati hak milik dan perdagangan bebas, namun menempatkan kepemilikan sumber daya alam sebagai amanah negara atau masyarakat dalam bentuk commons (Crow, 2013). Pandangan ini menegaskan bahwa kekayaan yang diperoleh seseorang harus "dibersihkan" melalui pembayaran zakat, karena al-Qur'an mengakui hak orang miskin dalam setiap pendapatan seseorang (Crow, 2013).
Konsep amanah ini memiliki implikasi yang sangat luas bagi perilaku ekonomi Muslim. Meskipun Islam memperbolehkan perolehan kekayaan secara sah, Islam sangat tidak menganjurkan penimbunan dan akumulasi kekayaan semata demi cinta terhadap harta. Keadilan distributif merupakan fitur inti dari pemikiran ekonomi Islam, yang bertujuan menyeimbangkan antara hak milik pribadi dan kepentingan distribusi (Collins et al., 2014). Dengan demikian, hak milik dalam Islam bukan sekadar hak legal formal, melainkan mengandung dimensi moral, sosial, dan spiritual yang tidak terpisahkan.

2.2 Definisi Harta (Mal) dalam Fikih Islam
Dalam perspektif fikih Islam, harta (mal) didefinisikan secara komprehensif oleh para ulama. Menurut Wahbah az-Zuhaili, harta dapat berupa benda fisik (al-a'yan) maupun manfaat (al-manafi'). Jenis kedua ini, menurut az-Zuhaili, adalah seluruh harta non-fisik (al-ma'nawiyyah) serta hak-hak atas segala sesuatu yang terkandung dalam kepemilikan (Abadi et al., 2023). Definisi ini sangat penting karena menentukan ruang lingkup hak milik dalam Islam, termasuk apakah hak-hak non-material seperti hak kekayaan intelektual dapat dikategorikan sebagai harta yang dilindungi syariah.
Dalam konteks aset tidak berwujud (intangible assets), para ulama fikih kontemporer telah mengembangkan diskusi tentang pengakuan hak-hak non-material. Sebagaimana dikemukakan dalam kajian tentang aset tidak berwujud dalam perspektif syariah, aset tidak berwujud merupakan harta yang memiliki nilai finansial dan umumnya dapat diperdagangkan (Bouheraoua et al., 2015). Hal ini menunjukkan bahwa konsep harta dalam Islam bersifat dinamis dan mampu mengakomodasi perkembangan ekonomi modern, selama memenuhi kriteria-kriteria yang ditetapkan syariah.
Lebih lanjut, dalam kajian tentang hak kekayaan intelektual dari perspektif hukum Islam Indonesia, ditemukan bahwa hak cipta merupakan harta yang dilindungi karena mengandung haq al-ibtikar (hak eksklusif pencipta), yang mencakup hak ekonomi dan hak moral (Asmuni et al., 2024). Dari perspektif fikih, hak kekayaan intelektual mengandung dua subjek hukum: hak manfaat dan hak kekayaan intelektual sebagai hak moral, termasuk al-huquq al-ma'nawiyyah atau hak-hak immaterial (Asmuni et al., 2024). Perkembangan ini menunjukkan fleksibilitas dan adaptabilitas konsep hak milik Islam dalam menghadapi tantangan ekonomi kontemporer.

3. Tipologi Hak Milik dalam Sistem Ekonomi Islam
3.1 Kepemilikan Pribadi (Milkiyyah Fardiyyah)
Islam secara tegas mengakui dan melindungi hak milik pribadi. Nabi Muhammad SAW memberikan jaminan kepada umat Islam: "Barangsiapa yang memiliki rumah atau tanah pada masa Jahiliyyah, maka ia tetap menjadi pemiliknya setelah datangnya Islam" (Kamali, 2017). Pengakuan ini menunjukkan bahwa Islam tidak menghapus hak milik yang telah ada, melainkan mengaturnya dalam kerangka syariah yang lebih adil dan berkeadilan.
Kepemilikan pribadi dalam Islam dilindungi melalui berbagai mekanisme hukum. Islam telah datang dengan kerangka komprehensif untuk melindungi hak-hak individu, di mana tidak hanya individu lain yang dilarang melanggarnya, tetapi pemerintah pun dilarang melanggar hak-hak tersebut (Muhammad & Muhamad, 2024). Perlindungan ini mencakup berbagai aspek, mulai dari kewajiban pemberian mahar kepada istri, pengaturan perwalian harta anak yatim, hingga berbagai ketentuan syariah lainnya yang mengakui dan melindungi kepemilikan individu dan kepemilikan pribadi (Muhammad & Muhamad, 2024).
Dalam konteks hukum Islam Malaysia, misalnya, kepemilikan tanah dan properti diatur melalui berbagai instrumen hukum yang mencerminkan prinsip-prinsip syariah. Kajian tentang tanah leasehold di Malaysia dari perspektif syariah menunjukkan bahwa sistem Islam secara sungguh-sungguh melindungi hak-hak inheren ini, dan Islam tidak hanya menginformasikan tentang pentingnya tanah bagi setiap individu, tetapi juga mengimplementasikan sistem pertanahan yang komprehensif untuk memastikan setiap orang memiliki kesempatan untuk memiliki tanah (Muhammad & Muhamad, 2024b).

3.2 Kepemilikan Publik (Milkiyyah 'Ammah)
Di samping kepemilikan pribadi, Islam juga mengakui kepemilikan publik atas sumber daya alam dan fasilitas umum. Pengelolaan sumber daya alam, kekayaan bangsa, dan kebutuhan publik memainkan peran krusial dalam perekonomian suatu negara. Apabila sumber daya nasional dialokasikan dan dimonopoli oleh individu, beban pengelolaan negara akan jatuh pada pundak rakyat melalui pajak dan mekanisme lainnya, yang pada akhirnya memengaruhi biaya hidup, daya beli, pengeluaran pemerintah, dan kecepatan moneter negara (Muhammad & Muhamad, 2024a).
Dalam fikih Islam, istilah "privatisasi" disebut sebagai al-iqta', yang lebih banyak berkaitan dengan privatisasi tanah dibandingkan bentuk privatisasi lainnya (Muhammad & Muhamad, 2024a). Prinsip-prinsip syariah memberikan panduan yang jelas tentang apa yang boleh dan tidak boleh diprivatisasi, untuk memastikan bahwa hasil-hasil negara dapat dinikmati oleh seluruh lapisan masyarakat, bukan hanya dimanipulasi oleh segelintir orang (Muhammad & Muhamad, 2024a). Hal ini mencerminkan komitmen Islam terhadap keadilan distributif dan pemerataan kesejahteraan.
Konsep kepemilikan publik dalam Islam juga tercermin dalam institusi wakaf (waqf), yaitu konsep Islam tentang endowmen di mana harta dipegang dalam kepercayaan dan digunakan untuk tujuan amal atau keagamaan (Ghadas & Aziz, 2017). Wakaf merupakan instrumen penting dalam sistem ekonomi Islam yang memungkinkan pengalihan harta dari kepemilikan pribadi ke kepemilikan publik untuk kepentingan masyarakat secara berkelanjutan. Aset wakaf mencakup properti pertanian dan real estate, masjid, sekolah, rumah sakit, benteng, dan berbagai aset serupa lainnya (Muhammad & Muhamad, 2024a).
3.3 Kepemilikan Negara (Milkiyyah Dawlah)
Islam juga mengakui kepemilikan negara atas berbagai aset dan sumber daya tertentu. Negara memiliki tanggung jawab untuk mengelola kekayaan publik demi kepentingan seluruh warga negara. Dalam konteks ekonomi modern, kepemilikan negara ini dapat diwujudkan melalui berbagai instrumen, termasuk penerbitan sukuk negara (sovereign sukuk) untuk membiayai pembangunan infrastruktur dan program-program publik.

4. Maqasid al-Shariah dan Perlindungan Harta (Hifz al-Mal)
4.1 Kedudukan Hifz al-Mal dalam Maqasid al-Shariah
Maqasid al-Shariah merupakan tujuan-tujuan pokok syariah Islam yang dirumuskan oleh para ulama klasik, terutama Imam al-Ghazali, untuk menjelaskan hikmah dan tujuan di balik setiap ketentuan hukum Islam. Menurut Imam al-Ghazali, tujuan utama Maqasid al-Shariah adalah mengamankan kesejahteraan manusia di dunia dan akhirat, yang mencakup lima tujuan: perlindungan agama (hifz al-din), jiwa (hifz al-nafs), akal (hifz al-'aql), keturunan (hifz al-nasl), dan harta (hifz al-mal). Kelima tujuan ini dikenal sebagai al-kulliyat al-khams (lima universalitas) atau al-daruriyyat al-khams (lima kebutuhan primer).
Hifz al-mal (perlindungan harta) merupakan salah satu dari lima tujuan esensial Maqasid al-Shariah dalam kategori daruriyyat (kebutuhan primer). Dalam konteks manajemen risiko Islam, perlindungan harta merupakan salah satu tujuan tertinggi Maqasid al-Shariah, dan tujuan ini dapat dicapai melalui praktik sistem keuangan Islam dengan prinsip dan hukum syariah. Hal ini menunjukkan bahwa seluruh sistem keuangan Islam, termasuk perbankan syariah, asuransi syariah (takaful), dan pasar modal syariah, pada dasarnya merupakan manifestasi dari upaya perlindungan harta dalam kerangka Maqasid al-Shariah.

4.2 Sub-Dimensi Hifz al-Mal: Kajian Kamali
Kamali memberikan analisis mendalam tentang hifz al-mal dengan membaginya ke dalam empat sub-dimensi utama: sirkulasi (rawaj), kejelasan (wuduh), stabilitas/pembuktian (thubat), dan keadilan ('adl). Selain itu, Kamali juga menambahkan pengembangan (tanmiyah) sebagai dimensi kelima berdasarkan bukti-bukti yang ia kemukakan (Kamali, 2017).
Sirkulasi (Rawaj) mengacu pada keharusan harta untuk beredar dan tidak ditimbun. Penimbunan harta (ihtikar) dilarang dalam Islam karena menghambat sirkulasi kekayaan dan merugikan masyarakat. Prinsip ini mendorong investasi produktif dan distribusi kekayaan yang merata.
Kejelasan (Wuduh) berkaitan dengan transparansi dan kejelasan dalam kepemilikan dan transaksi harta. Setiap transaksi harus jelas objeknya, harganya, dan pihak-pihak yang terlibat, untuk menghindari gharar (ketidakpastian) yang dilarang dalam Islam.
Stabilitas/Pembuktian (Thubat) merupakan tujuan akhir dan maqsad dari supremasi hukum dan perlindungan prosedural yang berupaya menegakkan kepastian dan prediktabilitas hak kepemilikan serta pemenuhan kontrak yang semestinya (Kamali, 2017). Meskipun merupakan maqsad tersendiri, thubat kadang-kadang berfungsi sebagai sarana (wasilah) untuk menegakkan kejelasan atau wuduh (Kamali, 2017).
Keadilan ('Adl) memastikan perlindungan hak-hak pemilik dan distribusi kekayaan serta kesempatan yang adil dalam masyarakat. Dalam kaitannya dengan properti dan transaksi keuangan, keadilan berarti, menurut Ibn 'Ashur, bahwa orang-orang menikmati kesetaraan di hadapan hukum dalam aktivitas ekonomi dan hak kepemilikan mereka (Kamali, 2017).
Pengembangan (Tanmiyah) menekankan bahwa harta tidak hanya harus dilindungi, tetapi juga harus dikembangkan dan ditumbuhkan. Prinsip ini mendorong investasi produktif dan pengembangan ekonomi yang berkelanjutan.

4.3 Hierarki Perlindungan: Daruriyyat, Hajiyyat, dan Tahsiniyyat
Para ulama Maqasid al-Shariah membagi tingkat perlindungan harta ke dalam tiga hierarki: daruriyyat (kebutuhan primer/esensial), hajiyyat (kebutuhan sekunder/komplementer), dan tahsiniyyat (kebutuhan tersier/penyempurna). Tingkat daruriyyat mencakup perlindungan dasar atas hak milik yang apabila tidak terpenuhi akan mengancam kelangsungan hidup individu dan masyarakat. Tingkat hajiyyat mencakup kebutuhan yang apabila tidak terpenuhi akan menyebabkan kesulitan, meskipun tidak mengancam kelangsungan hidup. Sedangkan tingkat tahsiniyyat mencakup hal-hal yang bersifat penyempurna dan memperindah kehidupan.
Dalam konteks perlindungan harta, daruriyyat mencakup hak dasar atas kepemilikan properti, perlindungan dari perampasan harta secara tidak sah, dan jaminan keamanan transaksi ekonomi. Hajiyyat mencakup berbagai instrumen keuangan dan kontrak yang memudahkan pengelolaan harta, seperti berbagai akad dalam perbankan syariah. Sedangkan tahsiniyyat mencakup berbagai praktik yang menyempurnakan pengelolaan harta, seperti standar akuntansi syariah dan tata kelola perusahaan Islam.

5. Prinsip-Prinsip Pengaturan Hak Milik dalam Islam
5.1 Larangan Riba dan Implikasinya terhadap Hak Milik
Salah satu prinsip terpenting dalam pengaturan hak milik Islam adalah larangan riba (bunga/riba). Larangan riba didasarkan pada pertimbangan moral dan kemanusiaan, dan bertujuan untuk menghilangkan segala bentuk ketidakadilan dan ketidaksetaraan dalam praktik ekonomi (Arsyi, 2024). Dalam sistem berbasis riba, hak milik cenderung terkonsentrasi pada segelintir orang yang memiliki modal, sementara mayoritas masyarakat terjebak dalam lingkaran utang yang tidak berujung.
Larangan riba ini tidak hanya berlaku dalam Islam, tetapi juga terdapat dalam agama-agama Abrahamik lainnya, yaitu Yudaisme dan Kristen (Alam & Haider, 2022). Namun, Islam memberikan sistem alternatif yang komprehensif melalui berbagai instrumen keuangan berbasis bagi hasil (profit and loss sharing), seperti mudharabah (bagi hasil) dan musyarakah (kemitraan), yang memungkinkan mobilisasi modal tanpa melibatkan riba (Harahap et al., 2023).
Implikasi larangan riba terhadap hak milik sangat signifikan. Sistem berbasis bagi hasil mendorong distribusi risiko yang lebih adil antara pemilik modal dan pengelola usaha, sehingga mencegah akumulasi kekayaan yang tidak proporsional. Pada saat yang sama, sistem ini mendorong investasi produktif yang memberikan manfaat nyata bagi perekonomian riil, bukan sekadar spekulasi finansial (Harahap et al., 2023).

5.2 Larangan Gharar dan Perlindungan Hak Milik
Gharar (ketidakpastian yang berlebihan) merupakan salah satu elemen yang dilarang dalam transaksi Islam karena dapat merugikan salah satu pihak dan mengancam hak milik mereka. Spekulasi mengandung gharar (ketidakpastian) dan maysir (perjudian) yang semuanya dilarang dalam Islam, karena dapat mengakibatkan akumulasi kekayaan dengan mengorbankan pihak lain (Haron, 2014). Aktivitas ini melanggar konsep adl (keadilan), tidak melayani konsep maslahah (kepentingan publik), dan tidak mengikuti Maqasid al-Shariah (Haron, 2014).
Dalam konteks pasar modal, larangan gharar memiliki implikasi penting bagi perlindungan hak milik investor. Spekulasi berlebihan di pasar saham dapat mengakibatkan kerugian bagi investor yang tidak bersalah dan mengganggu stabilitas sistem keuangan secara keseluruhan. Oleh karena itu, Islam mengharuskan bahwa setiap transaksi harus memiliki aset nyata sebagai dasarnya, dan penjual harus memiliki kepemilikan legal atas aset tersebut dalam bentuk finalnya (Haron, 2014a).

5.3 Kewajiban Zakat sebagai Mekanisme Redistribusi Hak Milik
Zakat merupakan instrumen utama redistribusi kekayaan dalam sistem ekonomi Islam. Melalui zakat, sebagian harta orang kaya diwajibkan untuk didistribusikan kepada delapan golongan yang berhak menerimanya, sebagaimana ditetapkan dalam al-Qur'an. Kewajiban zakat ini mencerminkan prinsip bahwa hak milik dalam Islam tidak bersifat mutlak, melainkan mengandung dimensi sosial yang harus dipenuhi (Ibrahim et al., 2021).
Dalam konteks perusahaan, kewajiban zakat juga berlaku bagi badan hukum yang memenuhi syarat. Perusahaan sebagai subjek zakat memiliki kewajiban membayar zakat berdasarkan lima prinsip yang melekat pada perusahaan sebagai muzakki (Irfan & Muhyarsyah, 2020). Penetapan perusahaan sebagai subjek zakat memiliki implikasi positif bagi terwujudnya distribusi kekayaan yang adil dan merata, serta munculnya tanggung jawab sosial perusahaan secara kolektif (Irfan & Muhyarsyah, 2020).

5.4 Institusi Wakaf sebagai Instrumen Pengelolaan Hak Milik
Wakaf merupakan instrumen unik dalam sistem ekonomi Islam yang memungkinkan pengalihan hak milik dari kepemilikan pribadi ke kepemilikan publik secara permanen untuk tujuan amal. Dalam konteks Malaysia, perkembangan wakaf korporat menunjukkan inovasi dalam pengelolaan hak milik Islam. Johor Corporation (JCorp) pada tahun 1998 menginisiasi entitas wakaf korporat yang dikenal sebagai Waqaf An-Nur Corporation Berhad (WANCorp) (Ghadas & Aziz, 2017).
Perkembangan wakaf tunai (cash waqf) dan instrumen-instrumen wakaf modern lainnya menunjukkan adaptabilitas konsep hak milik Islam dalam menghadapi tantangan ekonomi kontemporer. Produk Cash Waqf Linked Deposit (CWLD) yang dikembangkan oleh OJK Indonesia, misalnya, bertujuan mengintegrasikan prinsip-prinsip Maqasid al-Shariah dengan praktik keuangan kontemporer untuk mencapai tujuan pembangunan berkelanjutan (Tumanggor, 2024). Produk ini menunjukkan bagaimana konsep hak milik Islam dapat diwujudkan dalam instrumen keuangan modern yang memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.

6. Hak Milik dalam Kontrak dan Transaksi Islam
6.1 Prinsip Kepemilikan dalam Akad ('Aqd)
Dalam fikih muamalah, akad ('aqd) merupakan cara terpenting yang digunakan untuk memperoleh tujuan atau sasaran, terutama berkaitan dengan harta atau manfaat dari sesuatu secara legal (R. Muhammad & Yuningsih, 2020). Setiap akad dalam Islam harus memenuhi rukun dan syarat yang telah ditetapkan, termasuk kejelasan objek akad, kecakapan para pihak, dan kebebasan dari unsur-unsur yang dilarang seperti riba, gharar, dan maysir.
Prinsip kepemilikan dalam akad Islam sangat menekankan pada perpindahan kepemilikan yang nyata dan sah. Dalam konteks sukuk, misalnya, tujuan syariah yang bertujuan menegakkan kepemilikan properti (insha' al-milkiyyah) harus dipenuhi dengan benar (Benaicha et al., 2019). Sertifikat sukuk harus mewujudkan kepemilikan nyata atas aset yang mendasarinya, bukan sekadar klaim atas aset tersebut.
Dalam konteks pembiayaan perumahan Islam, perpindahan hak milik merupakan isu yang sangat penting. Dalam perjanjian ijarah (sewa), secara praktis hanya melibatkan pengambilan manfaat atas aset dari pemilik (bank) kepada penyewa (nasabah), tanpa melibatkan perpindahan hak milik. Pemilik tetap memiliki hak kepemilikan atas aset tersebut (Asni & Sulong, 2019). Namun, dalam produk ijarah muntahiyyah bi al-tamlik (sewa yang berakhir dengan kepemilikan), terdapat mekanisme perpindahan kepemilikan di akhir masa sewa.

6.2 Isu Kepemilikan dalam Sukuk
Sukuk merupakan instrumen keuangan Islam yang paling berkembang pesat, dan isu kepemilikan merupakan salah satu isu syariah yang paling kontroversial dalam strukturisasi sukuk. Dalam sukuk ijarah, pemegang sukuk seharusnya menjadi pemilik aset yang mendasarinya secara proporsional. Namun dalam praktiknya, banyak sukuk yang diterbitkan berbasis aset (asset-based) bukan didukung aset (asset-backed), sehingga pemegang sukuk tidak memiliki kepemilikan nyata atas aset tersebut (Radzi & Lewis, 2015).
Isu kepemilikan dalam sukuk ijarah telah menjadi perdebatan panjang di kalangan ulama syariah. Ghani mendefinisikan properti dalam hukum Islam sebagai empat elemen dasar: kepemilikan legal dan eksklusif antara individu dan aset (Abubakar et al., 2023). Ketika kepemilikan ini tidak terpenuhi secara nyata dalam struktur sukuk, maka sukuk tersebut dapat dipertanyakan keabsahan syariahnya.
Lebih lanjut, dalam kajian tentang isu-isu syariah dalam struktur sukuk, ditemukan bahwa isu-isu yang berkaitan dengan prinsip dan elemen penting muamalat atau hukum kontrak Islam memang ada dan nyata, termasuk namun tidak terbatas pada: kepemilikan dan kepemilikan legal atau manfaat atas aset, sifat utang dari sukuk berbasis jual beli, kurangnya pertimbangan profit and loss sharing (PLS), dan hilangnya kontak dengan ekonomi riil (Benaicha et al., 2019).

6.3 Kepemilikan dalam Pembiayaan Perumahan Islam
Pembiayaan perumahan Islam merupakan salah satu area di mana isu kepemilikan menjadi sangat krusial. Dalam konteks Malaysia, produk pembiayaan perumahan Islam telah mengalami transformasi dari produk berbasis jual beli ke produk berbasis kemitraan yang lebih sesuai dengan persyaratan syariah (Asni & Sulong, 2019). Perkembangan ini mencerminkan upaya untuk memastikan bahwa hak milik nasabah benar-benar terlindungi dalam setiap tahap pembiayaan.
Dalam konteks musyarakah mutanaqisah (kemitraan yang berkurang), bank dan nasabah secara bersama-sama memiliki properti, dan nasabah secara bertahap membeli bagian bank hingga akhirnya memiliki properti tersebut sepenuhnya (Ahmad et al., 2020). Model ini lebih mencerminkan prinsip kepemilikan Islam yang sesungguhnya dibandingkan model pembiayaan berbasis utang yang hanya meniru produk konvensional.

7. Kepemilikan Korporat dalam Perspektif Islam
7.1 Konsep Syakhsiyyah I'tibariyyah (Badan Hukum)
Salah satu isu kontroversial dalam fikih Islam kontemporer adalah status badan hukum (legal entity) atau kepemilikan korporat. Perdebatan ini terutama berkisar pada dua isu utama: pertama, apakah hukum Islam hanya mengakui orang alami (natural persons) sebagai subjek hukum; dan kedua, bagaimana mengatur tanggung jawab terbatas (limited liability) dalam perspektif syariah (Rizkiah & Muhammadin, 2020).
Dalam fikih Islam, konsep syakhsiyyah i'tibariyyah (kepribadian hukum buatan) telah dibahas oleh para ulama. Menurut al-Makashifi Thoha al-Kabashi, fikih Islam memang mengakui keberadaan orang buatan (al-syakhsiyah al-i'tibariyyah) sebagaimana berlaku untuk rumah sakit, wakaf, dan syarikat (Ghadas & Aziz, 2017). Namun, berbeda dari hukum umum, diskusi ulama Islam tentang orang buatan tidak hanya bergantung pada entitas itu sendiri, tetapi lebih pada apakah entitas tersebut tunduk pada kewajiban dan tanggung jawab sebagaimana yang dipersyaratkan oleh hukum Islam (Ghadas & Aziz, 2017).
Dalam konteks perusahaan modern, konsep syakhsiyyah i'tibariyyah memiliki implikasi penting bagi kepemilikan aset. Menurut Muhammad Ali al-Qari, perusahaan modern didasarkan pada konsep kepribadian hukum (syaksiyah iktibariyah). Dengan demikian, aset perusahaan dimiliki oleh kepribadian hukum, bukan oleh pemegang saham. Pemegang saham hanya merupakan pemilik hak atau memiliki kepemilikan atas kepribadian hukum (Sharif et al., 2023).

7.2 Tanggung Jawab Terbatas dan Hak Milik
Konsep tanggung jawab terbatas (limited liability) merupakan salah satu inovasi terpenting dalam hukum korporat modern, namun juga menjadi salah satu isu yang paling diperdebatkan dalam fikih Islam. Perdebatan ini terutama berkaitan dengan bagaimana pemilik perusahaan dengan tanggung jawab terbatas memiliki hak atas keuntungan residual perusahaan, tetapi tidak menanggung kewajiban terhadap utang ketika terjadi kebangkrutan (Rizkiah & Muhammadin, 2020).
Beberapa ulama berpendapat bahwa mendirikan entitas hukum selain orang alami serta membebaskan pemilik perusahaan dari kewajiban utang sangat sulit untuk dibenarkan dalam syariah. Namun, mengingat konstruksi status quo ekonomi global, tidak memanfaatkan tanggung jawab terbatas dapat menimbulkan dampak ekonomi yang menghancurkan (Rizkiah & Muhammadin, 2020). Oleh karena itu, diperlukan model korporasi baru yang perlu diteliti dan dieksplorasi agar sesuai dengan kebutuhan ekonomi sekaligus konsisten dengan syariah (Rizkiah & Muhammadin, 2020).

8. Hak Milik dalam Keuangan Islam Kontemporer
8.1 Tata Kelola Syariah dan Perlindungan Hak Milik
Tata kelola syariah (Shariah governance) merupakan mekanisme penting untuk memastikan bahwa hak milik dalam lembaga keuangan Islam dikelola sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Dewan Pengawas Syariah (Shariah Supervisory Board/SSB) memainkan peran krusial dalam mengawasi kepatuhan syariah lembaga keuangan Islam, termasuk dalam hal perlindungan hak milik nasabah dan investor (Mešković et al., 2023).
Penelitian tentang pengaruh tata kelola Islam terhadap kinerja sosial bank-bank Islam menunjukkan adanya hubungan yang kuat antara tata kelola Islam dan kinerja sosial bank-bank Islam, yang menggambarkan pentingnya dewan syariah dalam mencapai maqasid (Mešković et al., 2023). Hal ini menunjukkan bahwa tata kelola syariah yang baik tidak hanya penting untuk kepatuhan hukum, tetapi juga untuk mewujudkan tujuan-tujuan sosial yang lebih luas dari sistem keuangan Islam, termasuk perlindungan hak milik semua pemangku kepentingan.

8.2 Hak Milik dalam Instrumen Keuangan Islam
Berbagai instrumen keuangan Islam dirancang untuk memastikan bahwa hak milik para pihak terlindungi sesuai dengan prinsip syariah. Dalam konteks perbankan syariah, produk-produk seperti mudharabah, musyarakah, murabahah, dan ijarah masing-masing memiliki mekanisme perlindungan hak milik yang berbeda-beda.
Dalam pembiayaan murabahah, misalnya, bank harus terlebih dahulu memiliki aset yang akan dijual kepada nasabah sebelum transaksi jual beli dilakukan. Penerapan Maqasid al-Shariah dalam kontrak murabahah di lembaga keuangan syariah menunjukkan bahwa Maqasid al-Shariah merupakan komponen penting dalam lembaga keuangan Islam, karena tanpa penerapannya, produk-produk muamalah yang dikembangkan akan menjadi kaku dan statis (Hayatudin & Adam, 2020).
Dalam konteks Securities Crowdfunding (SSC) di Indonesia, implementasinya selaras dengan nilai-nilai konsep Maqasid al-Shariah, khususnya dalam konteks perlindungan harta (hifz al-mal). Implementasi SSC tidak mengandung unsur riba, maysir (perjudian), gharar (penipuan), dan mudarat (dampak negatif) sehingga harta terjaga aman dan halal (Azwar & Jamaluddin, 2024).

8.3 Hak Milik dalam Aset Kripto Islam
Perkembangan teknologi blockchain dan aset kripto telah menghadirkan tantangan baru bagi konsep hak milik dalam Islam. Dari perspektif fikih Islam, hukum mata uang kripto sebagai aset (crypto assets) tidak sah karena tidak sesuai dengan tujuan syariah dalam harta (maqashid as-shari'ah fi al-mal) (Abadi et al., 2023). Namun, pandangan ini tidak sepenuhnya disepakati oleh semua ulama.
Aset kripto Islam (Islamic Crypto Assets/ICA) dianggap halal sebagai komoditas/aset yang dapat diperdagangkan jika memenuhi standar sebagai barang atau komoditas yang dapat diperdagangkan dengan kontrak jual beli (sil'ah) dan memiliki aset yang mendasarinya (didukung oleh aset nyata seperti emas) (Wiwoho et al., 2023). Kerangka regulasi yang diperlukan untuk mendukung ICA mencakup Undang-Undang Jasa Keuangan Islam, dewan pengawas syariah, standar tata kelola syariah, dan bursa ICA (Wiwoho et al., 2023).

9. Hak Milik, Keadilan Distributif, dan Kesejahteraan Sosial
9.1 Keseimbangan antara Hak Milik Pribadi dan Kepentingan Sosial
Salah satu karakteristik paling menonjol dari konsep hak milik Islam adalah keseimbangannya antara hak milik pribadi dan kepentingan sosial. Islam dan kapitalisme memiliki beberapa kesamaan dalam hal pengakuan hak milik pribadi, persaingan, dan ketergantungan pada pasar. Namun, Islam tidak mendorong penimbunan dan akumulasi kekayaan demi cinta terhadap uang. Keadilan redistributif merupakan fitur inti dari pemikiran ekonomi Islam, yang bertujuan menyeimbangkan antara hak milik pribadi dan kepentingan distribusi (Collins et al., 2014).
Dalam konteks ini, Islam menawarkan berbagai mekanisme untuk memastikan bahwa hak milik pribadi tidak mengorbankan kepentingan sosial. Selain zakat dan wakaf, Islam juga mendorong berbagai bentuk sedekah sukarela, pinjaman tanpa bunga (qardh hasan), dan berbagai instrumen keuangan berbasis bagi hasil yang mendistribusikan risiko dan keuntungan secara lebih adil (Harahap et al., 2023).

9.2 Hak Milik dan Pembangunan Berkelanjutan
Konsep hak milik dalam Islam memiliki relevansi yang sangat besar dengan agenda pembangunan berkelanjutan (Sustainable Development Goals/SDGs). Pada dasarnya, hukum Islam (Maqasid al-Shariah) dan SDGs yang diprakarsai oleh PBB memiliki tujuan yang sama: mencapai kesempurnaan kehidupan manusia yang berkelanjutan (Harahap et al., 2023). Keuangan Islam mendukung upaya pencapaian SDGs melalui lima jalur: stabilitas keuangan, inklusi keuangan, pengurangan kerentanan keuangan, kegiatan sosial dan lingkungan, serta infrastruktur (Harahap et al., 2023).
Dalam konteks perlindungan hak milik dan pembangunan berkelanjutan, instrumen-instrumen keuangan Islam seperti sukuk hijau (green sukuk) memainkan peran penting. Sukuk hijau Indonesia sebagai sukuk hijau berdaulat pertama di dunia merupakan contoh nyata bagaimana instrumen keuangan Islam dapat digunakan untuk membiayai proyek-proyek ramah lingkungan yang mendukung pembangunan berkelanjutan (Arsyi, 2024).

9.3 Hak Milik dan Keadilan Ekonomi
Keadilan ekonomi merupakan salah satu tujuan utama sistem ekonomi Islam, dan konsep hak milik memainkan peran sentral dalam mewujudkan keadilan ini. Islam dalam umum dan keuangan Islam pada khususnya berupaya untuk pelestarian hak milik, peningkatan standar etika, berbagi risiko, dan mempromosikan keadilan sosial (Adeyemo & Oloso, 2013). Prinsip-prinsip ini memastikan bahwa sistem ekonomi Islam tidak hanya menguntungkan segelintir orang, tetapi memberikan manfaat bagi seluruh lapisan masyarakat.
Dalam konteks Indonesia, nilai-nilai rahmatan lil 'alamin dalam hukum ekonomi Islam dapat diwujudkan dengan menyelenggarakan kegiatan-kegiatan sosial seperti wakaf dengan semangat menciptakan kehidupan yang berkeadilan, mengurangi kesenjangan sosial, serta menghidupkan nilai-nilai keislaman (Ahyani et al., 2021). Hal ini menunjukkan bahwa konsep hak milik Islam tidak hanya berdimensi individual, tetapi juga memiliki dimensi sosial yang kuat.

10. Tantangan dan Isu Kontemporer dalam Hak Milik Islam
10.1 Kesenjangan antara Teori dan Praktik
Salah satu tantangan terbesar dalam implementasi konsep hak milik Islam adalah kesenjangan antara teori dan praktik. Banyak produk keuangan Islam yang secara formal memenuhi persyaratan syariah, tetapi secara substansial tidak mencerminkan tujuan-tujuan syariah yang sesungguhnya. Sebagian besar perbankan Islam tidak sepenuhnya mengimplementasikan prinsip-prinsip syariah dalam produk, layanan, dan sistemnya (Sari, 2023).
Penggunaan hilah (strategi hukum) secara berlebihan dalam produk keuangan Islam merupakan salah satu manifestasi dari kesenjangan ini. Hilah telah digunakan secara ekstensif dalam lembaga keuangan Islam sebagai "sarana yang sah (yaitu sarana yang secara teknis valid) yang digunakan untuk menghindari tindakan yang dilarang atau tidak nyaman." Praktik ini, meskipun secara formal legal, dapat mengancam integritas sistem hak milik Islam dan mengurangi kepercayaan publik terhadap keuangan Islam.

10.2 Standardisasi dan Harmonisasi Hukum
Tantangan lain dalam implementasi hak milik Islam adalah kurangnya standardisasi dan harmonisasi hukum di berbagai yurisdiksi. Terdapat perbedaan fatwa di antara ulama di Timur Tengah dan Asia Tenggara (Indonesia dan Malaysia) terhadap berbagai produk kontrak perbankan Islam (Arfan et al., 2024). Perbedaan ini dapat menimbulkan ketidakpastian hukum dan menghambat perkembangan industri keuangan Islam secara global.
Dalam konteks sukuk, misalnya, banyak sukuk Malaysia tidak diakui di GCC sebagai sukuk yang sesuai syariah, yang merupakan poin penting yang perlu dibahas lebih lanjut. Perbedaan pandangan ini mencerminkan perbedaan interpretasi tentang hak milik dan kepemilikan aset dalam struktur sukuk, yang pada akhirnya memengaruhi kepercayaan investor dan perkembangan pasar sukuk global.

10.3 Hak Milik Intelektual dalam Islam
Hak kekayaan intelektual (Intellectual Property Rights/IPR) merupakan salah satu isu kontemporer yang paling menantang dalam konsep hak milik Islam. Setiap karya inovasi merupakan kekayaan intelektual yang berharga yang harus dilindungi oleh negara (Asmuni et al., 2024). Dari perspektif Maqasid al-Shariah, hukum Islam memandang hak cipta sebagai harta yang dilindungi karena mengandung haq al-ibtikar yang berisi hak eksklusif, ekonomi, dan moral pencipta (Asmuni et al., 2024).
Namun, implementasi perlindungan hak kekayaan intelektual masih menghadapi berbagai tantangan, terutama di negara-negara Muslim. Maraknya pembajakan dan pelanggaran hak cipta menunjukkan bahwa kesadaran masyarakat tentang pentingnya perlindungan hak milik intelektual masih perlu ditingkatkan. Penegakan hukum yang tegas terhadap pelanggaran hak kekayaan intelektual diperlukan karena didasarkan pada penghargaan dan perlindungan hak kreatif, yang menandakan profesionalisme (Asmuni et al., 2024).

11. Perbandingan Hak Milik Islam dengan Sistem Ekonomi Lain
11.1 Islam vs. Kapitalisme
Kapitalisme dikaitkan dengan maksimalisasi keuntungan, hak milik pribadi, persaingan, dan ketergantungan pada pasar (Collins et al., 2014). Dalam hal ini, terdapat beberapa kesamaan antara Islam dan kapitalisme, terutama dalam pengakuan hak milik pribadi dan mekanisme pasar. Bahkan, Çizakça berpendapat bahwa sistem ekonomi Islam klasik dapat disebut sebagai "kapitalisme Islam" karena menghormati hak milik dan perdagangan bebas, menerapkan prinsip-prinsip ekonomi pasar dan upah pasar, serta memperlakukan campur tangan di pasar sebagai pelanggaran dan dosa (Crow, 2013).
Namun, terdapat perbedaan fundamental antara Islam dan kapitalisme dalam hal distribusi kekayaan dan tanggung jawab sosial. Islam tidak mendorong penimbunan dan akumulasi kekayaan demi cinta terhadap uang, dan keadilan redistributif merupakan fitur inti dari pemikiran ekonomi Islam (Collins et al., 2014). Selain itu, Islam melarang riba dan berbagai bentuk eksploitasi yang umum dalam sistem kapitalisme.

11.2 Islam vs. Sosialisme
Berbeda dari sosialisme yang menolak atau sangat membatasi hak milik pribadi, Islam mengakui dan melindungi hak milik pribadi sebagai hak yang sah. Namun, Islam juga tidak mengizinkan akumulasi kekayaan yang tidak terbatas tanpa memperhatikan kepentingan sosial. Sistem ekonomi Islam tidak berbeda secara fundamental dari sistem ekonomi campuran non-Islam, dan tidak ada alasan kuat bagi non-Muslim untuk memberikan status khusus pada etika Islam (Visser, 2019). Namun, pernyataan ini perlu dikontekstualisasikan dengan memahami bahwa sistem ekonomi Islam memiliki landasan filosofis dan normatif yang unik berdasarkan wahyu ilahi.

12. Kesimpulan
Konsep hak milik dalam sistem ekonomi Islam merupakan suatu konstruksi yang kaya dan multidimensional, yang mencerminkan keseimbangan antara hak individu dan kepentingan sosial, antara kebebasan ekonomi dan tanggung jawab moral, serta antara kepentingan duniawi dan ukhrawi. Berbeda dari sistem kapitalisme yang mengakui hak milik pribadi secara mutlak, dan sosialisme yang menolak atau sangat membatasi hak milik pribadi, Islam menawarkan jalan tengah yang unik berdasarkan prinsip-prinsip Maqasid al-Shariah.
Perlindungan harta (hifz al-mal) sebagai salah satu dari lima tujuan pokok Maqasid al-Shariah memberikan landasan filosofis yang kokoh bagi seluruh sistem hak milik Islam (Kamali, 2017). Sub-dimensi hifz al-mal yang mencakup sirkulasi, kejelasan, stabilitas, keadilan, dan pengembangan memberikan kerangka komprehensif untuk memastikan bahwa harta dikelola secara produktif, transparan, adil, dan berkelanjutan (Kamali, 2017).
Dalam konteks keuangan Islam kontemporer, konsep hak milik Islam terus berkembang dan beradaptasi dengan tantangan-tantangan baru, termasuk perkembangan instrumen keuangan modern, aset digital, dan agenda pembangunan berkelanjutan. Namun, tantangan terbesar tetap pada kesenjangan antara teori dan praktik, serta perlunya standardisasi dan harmonisasi hukum di berbagai yurisdiksi (Arfan et al., 2024; Sari, 2023).
Ke depan, pengembangan konsep hak milik Islam yang lebih komprehensif dan aplikatif memerlukan kolaborasi antara ulama syariah, ekonom, praktisi keuangan, dan pembuat kebijakan. Hanya dengan pendekatan interdisipliner yang holistik, sistem hak milik Islam dapat benar-benar mewujudkan tujuan-tujuan Maqasid al-Shariah dan memberikan kontribusi nyata bagi kesejahteraan umat manusia secara keseluruhan (Alam & Haider, 2022; Harahap et al., 2023).

Daftar Pustaka
Abadi, K., Taufiq, A., & Roikhana, R. (2023). Cryptocurrency and Crypto Assets in the Perspective of Islamic Legal System Philosophy. Hikmatuna Journal for Integrative Islamic Studies, 9(2), 131–146. https://doi.org/10.28918/hikmatuna.v9i2.1216
Abubakar, Y. S., Nafees, S. M., Dorloh, S., & Aji, R. H. (2023). The Concept of Sukuk and its Applications in Contemporary Islamic Financial System. Law and Humanities Quarterly Reviews, 2(3). https://doi.org/10.31014/aior.1996.02.03.70
Adeyemo, L. K., & Oloso, K. K. (2013). Islamic Banking and Finance Today Issues and Implications. ICR Journal, 4(3), 424–436. https://doi.org/10.52282/icr.v4i3.456
Ahmad, Z., Zahir, F., Usman, A. M., Muneeza, A., & Mustapha, Z. (2020). An Exploratory Study On The Possibility Of Replacing Tawarruq Based Islamic Banking Products Using Other Alternatives. International Journal of Management and Applied Research, 7(2), 147–164. https://doi.org/10.18646/2056.72.20-011
Ahyani, H., Slamet, M., & Tobroni. (2021). Building the Values of Rahmatan Lil 'Alamin for Indonesian Economic Development at 4.0 Era from the Perspective of Philosophy and Islamic Economic Law. Al-Ihkam Jurnal Hukum & Pranata Sosial, 16(1), 121–151. https://doi.org/10.19105/al-lhkam.v16i1.4550
Alam, I., & Haider, W. A. (2022). Aspiring Maqāsid-e-Shariah and Socio-Economic Well-Being in Islamic Finance. International Research Journal on Islamic Studies (IRJIS), 4(1), 104–122. https://doi.org/10.54262/irjis.04.01.e07
Arfan, A., Arfan, I. A., Alkoli, A., & Ramadhita, R. (2024). The implementation of Maqashid Sharia: heterogeneity of scholars' fatwas towards Islamic banking contracts. Jurnal Ilmiah Hukum Legality, 32(1), 105–128. https://doi.org/10.22219/ljih.v32i1.32170
Arsyi, M. (2024). Maqasid Shariah Implementation on Sukuk Analysis. Journal of Islamic Economic Literatures, 4(2). https://doi.org/10.58968/jiel.v4i2.338
Asmuni, A., Yusdani, Y., & Arfaizar, J. (2024). Dynamics Response of Indonesian Islamic Law to the Protection of Intellectual Property Rights. Ulumuna, 27(2), 876–904. https://doi.org/10.20414/ujis.v27i2.749
Asni, F., & Sulong, J. (2019). Analysis of the Development of Islamic Home Financing History in Malaysia. International Journal of Academic Research in Business and Social Sciences, 9(6). https://doi.org/10.6007/ijarbss/v9-i6/6039
Azwar, A., & Jamaluddin, J. (2024). Securities Crowdfunding as a Source of Capital and Alternative Investment in the Maqāṣid al-Sharī'ah Perspective: Indonesian Case. Journal of Management and Muamalah, 14(2), 99–118. https://doi.org/10.53840/jmm.v14i2.198
Benaicha, M., Qasem, B. M. S., & Kassim, A. A. A. (2019). Selected Shariah Issues in Sukuk Structures: A Comparative Approach. International Journal of Management and Applied Research, 6(4), 328–343. https://doi.org/10.18646/2056.64.19-025
Bouheraoua, S., Mohamad, S., Kasri, N. S., & Abdullah, S. (2015). Shariah Issues in Intangible Assets. Jurnal Syariah, 23(2), 287–324. https://doi.org/10.22452/js.vol23no2.5
Collins, E. F., Hines, M.-K., Hayat, U., & Malik, A. (2014). Islamic Finance: Ethics, Concepts, Practice. https://doi.org/10.2470/rflr.v9.n3.1
Crow, K. D. (2013). Islam, Capitalism and Underdevelopment: Timur Kuran and Murat Cizakca on the Great Divergence. ICR Journal, 4(3), 371–390. https://doi.org/10.52282/icr.v4i3.453
Ghadas, Z. A. A., & Aziz, H. binti A. (2017). Legal Framework of Shari'ah Corporations in Malaysia: Special Reference to Waqf Corporation. Journal of Modern Accounting and Auditing, 13(3). https://doi.org/10.17265/1548-6583/2017.03.004
Harahap, B., Risfandy, T., & Futri, I. N. (2023). Islamic Law, Islamic Finance, and Sustainable Development Goals: A Systematic Literature Review. Sustainability, 15(8), 6626. https://doi.org/10.3390/su15086626
Haron, R. (2014a). Derivatives, Pricing Efficiency and Gharar: Evidence on Embedded Options in Malaysia. Journal of Islamic Finance, 3(2), 39–48. https://doi.org/10.12816/0025104
Haron, R. (2014b). Derivatives, Pricing Efficiency and Gharar: Evidence on Embedded Options in Malaysia. Journal of Islamic Finance, 3(2), 39–48. https://doi.org/10.31436/jif.v3i2.47
Hayatudin, A., & Adam, P. (2020). Application of Maqāṣid al-Sharī'ah in Murābaḥah contract in sharia financial institutions. Indonesian Journal of Islamic Economics Research, 2(2), 85–94. https://doi.org/10.18326/ijier.v2i2.4311
Ibrahim, M. A., Adnan, N. I. M., Aziz, A., Adnan, H. M., & Adnan, N. I. M. (2021). The View of Zakat Practitioners on Micro Financing from Zakat Funds as Productive Zakat for Asnaf Entrepreneurs. International Journal of Academic Research in Business and Social Sciences, 11(4). https://doi.org/10.6007/ijarbss/v11-i4/9590
Irfan, I., & Muhyarsyah, M. (2020). A Fiqh Reconstruction in Company Zakat Accounting. Afkaruna Indonesian Interdisciplinary Journal of Islamic Studies, 20(2). https://doi.org/10.18196/aiijis.2020.0120.175-208
Kamali, M. H. (2017). The Shari'ah Purpose of Wealth Preservation in Contracts and Transactions. ICR Journal, 8(2), 153–175. https://doi.org/10.52282/icr.v8i2.193
Mešković, A., Kozarević, E., & Avdukić, A. (2023). The influence of national and individual Islamic governance on Islamic banks' social performance. Journal of Islamic Accounting and Business Research, 15(6), 911–941. https://doi.org/10.1108/jiabr-03-2022-0077
Muhammad, R., & Yuningsih, A. (2020). Shariah Compliance Analysis of Islamic Crowdfunding: Case Study of ethiscrowd.com. Iqtishoduna Jurnal Ekonomi Islam, 9(1), 75. https://doi.org/10.36835/iqtishoduna.v9i1.472
Muhammad, Z. bin, & Muhamad, N. H. N. (2024). Public and Private Ownership Guideline in Fiqh Islam. International Journal of Academic Research in Economics and Management Sciences, 13(2). https://doi.org/10.6007/ijarems/v13-i2/21186
Muhammad, Z., & Muhamad, N. H. N. (2024). Leasehold Residential Land in Malaysia from Sharia Perspective. International Journal of Academic Research in Business and Social Sciences, 14(5). https://doi.org/10.6007/ijarbss/v14-i5/21191
Radzi, R. M., & Lewis, M. K. (2015). Religion and the Clash of "Ideals" and "Realities" in Business: The Case of Islamic Bonds (Sukuk). Thunderbird International Business Review, 57(4), 295–310. https://doi.org/10.1002/tie.21706
Rizkiah, S. K., & Muhammadin, F. M. (2020). A Critical Examination Towards the Islamic Discourse on "Limited Liability." UUM Journal of Legal Studies, 11. https://doi.org/10.32890/uumjls.11.1.2020.7309
Sari, M. P. (2023). Is It Islamic Bank Really Islam? (Based on Previous Research). Mamen Jurnal Manajemen, 2(2), 261–270. https://doi.org/10.55123/mamen.v2i2.1825
Sharif, D., Redzuan, M. A., Meerangani, K. A., & Mustafar, M. Z. (2023). An Overview of Sukuk Liquidity Market Issues in the Shariah Perspective. 1, 224–240. https://doi.org/10.15405/epfe.23081.19
Tumanggor, D. V. (2024). Integrated Maqasid Al-Shariah in Cash Waqf Linked Deposit: A Study Approach to Sustainable. Jurnal Penelitian Ilmu Ekonomi Dan Keuangan Syariah, 2(4), 91–105. https://doi.org/10.59059/jupiekes.v2i4.1724
Visser, H. (2019). The Islamic economy: its origin, its world view and its claims. The Central European Review of Economics and Management, 3(4), 53–89. https://doi.org/10.29015/cerem.765
Wiwoho, J., Trinugroho, I., Kharisma, D. B., & Pujiyono, P. (2023). Islamic crypto assets and regulatory framework: evidence from Indonesia and global approaches. International Journal of Law and Management, 66(2), 155–171. https://doi.org/10.1108/ijlma-03-2023-0051
di

Tidak ada komentar:

Posting Komentar