00454 - Green Entrepreneurship Perspektif Ekonomi Islam

AFANIN MEDIA UTAMA



Abstract
Green entrepreneurship in the perspective of Islamic Economics represents a rich and multidimensional concept that integrates Islamic spiritual values with environmental and social sustainability agendas. This article aims to comprehensively examine the concept of green entrepreneurship from an Islamic Economics perspective, covering theological and philosophical foundations, the Maqasid al-Shariah framework as a normative guide, Islamic financial instruments supporting green entrepreneurship, implementation challenges and opportunities, as well as policy implications for Muslim-majority countries. The study employs a systematic literature review approach by analyzing various academic sources related to Islamic entrepreneurship, Maqasid al-Shariah, and sustainable development. The findings indicate that Islamic theological principles—including tawhid, khilafah, 'adalah, and maslahah—provide a strong foundation for developing entrepreneurship that is not only financially profitable but also contributes to the welfare of the ummah and environmental preservation. The Maqasid al-Shariah framework, with its five protective elements, offers comprehensive normative guidance for Muslim entrepreneurs in developing sustainable business models. Islamic financial instruments—including zakat, waqf, mudharabah, musyarakah, Islamic microfinance, green sukuk, and Islamic crowdfunding—offer various financing mechanisms that can effectively support green entrepreneurship. The significant convergence between Maqasid al-Shariah and the Sustainable Development Goals (SDGs) demonstrates that Islamic green entrepreneurship has relevance not only for Muslim communities but also for the global development agenda.

Keywords: Green Entrepreneurship, Islamic Economics, Maqasid al-Shariah, Sustainable Development, Islamic Finance

Abstrak
Green entrepreneurship dalam perspektif Ekonomi Islam merupakan konsep yang kaya dan multidimensional, yang mengintegrasikan nilai-nilai spiritual Islam dengan agenda keberlanjutan lingkungan dan sosial. Artikel ini bertujuan untuk mengkaji secara komprehensif konsep green entrepreneurship dari perspektif Ekonomi Islam, meliputi landasan teologis dan filosofis, kerangka Maqasid al-Syariah sebagai panduan normatif, instrumen keuangan Islam yang mendukung kewirausahaan hijau, tantangan dan peluang implementasi, serta implikasi kebijakan bagi negara-negara berpenduduk mayoritas Muslim. Penelitian ini menggunakan pendekatan systematic literature review dengan menganalisis berbagai sumber akademik terkait kewirausahaan Islam, Maqasid al-Syariah, dan pembangunan berkelanjutan. Hasil kajian menunjukkan bahwa prinsip-prinsip teologis Islam—yang mencakup tauhid, khalifah, 'adalah, dan maslahah—memberikan fondasi yang kuat bagi pengembangan kewirausahaan yang tidak hanya menguntungkan secara finansial, tetapi juga berkontribusi pada kemaslahatan umat dan kelestarian lingkungan. Kerangka Maqasid al-Syariah, dengan kelima elemen perlindungannya, menawarkan panduan normatif yang komprehensif bagi wirausahawan Muslim dalam mengembangkan model bisnis yang berkelanjutan. Instrumen keuangan Islam—termasuk zakat, wakaf, mudharabah, musyarakah, keuangan mikro Islam, sukuk hijau, dan Islamic crowdfunding—menawarkan berbagai mekanisme pembiayaan yang dapat mendukung green entrepreneurship secara efektif. Konvergensi yang signifikan antara Maqasid al-Syariah dan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB/SDGs) menunjukkan bahwa green entrepreneurship Islam memiliki relevansi tidak hanya bagi komunitas Muslim, tetapi juga bagi agenda pembangunan global.

Kata Kunci: Green Entrepreneurship, Ekonomi Islam, Maqasid al-Syariah, Pembangunan Berkelanjutan, Keuangan Islam

1.1 Pendahuluan
Dalam era kontemporer yang ditandai oleh krisis lingkungan, ketimpangan sosial-ekonomi, dan degradasi ekosistem global, konsep green entrepreneurship atau kewirausahaan hijau telah muncul sebagai salah satu respons strategis yang paling relevan terhadap tantangan pembangunan berkelanjutan. Kewirausahaan hijau tidak sekadar merujuk pada aktivitas bisnis yang ramah lingkungan, melainkan mencakup dimensi yang lebih luas, yakni integrasi nilai-nilai etis, tanggung jawab sosial, dan keberlanjutan ekologis dalam setiap aspek operasional usaha. Dalam konteks ini, perspektif Ekonomi Islam menawarkan landasan normatif yang kaya dan komprehensif untuk memahami, mengembangkan, dan mengimplementasikan kewirausahaan hijau secara holistik.
Ekonomi Islam, yang berpijak pada prinsip-prinsip syariah yang bersumber dari Al-Qur'an dan As-Sunnah, memiliki orientasi yang secara inheren bersifat berkelanjutan. Prinsip-prinsip seperti khalifah (manusia sebagai khalifah di bumi), tauhid (keesaan Allah), 'adalah (keadilan), dan maslahah (kemaslahatan umum) membentuk fondasi etis yang secara langsung mendukung agenda keberlanjutan lingkungan dan sosial (Khalidin et al., 2024). Lebih jauh, kerangka Maqasid al-Syariah—yang mencakup perlindungan agama (hifz al-din), jiwa (hifz al-nafs), akal (hifz al-aql), keturunan (hifz al-nasl), dan harta (hifz al-mal)—memberikan panduan normatif yang komprehensif bagi wirausahawan Muslim dalam menjalankan aktivitas bisnis yang tidak hanya menguntungkan secara finansial, tetapi juga memberi manfaat bagi masyarakat dan lingkungan (Sarhan et al., 2022; Shehu & Al-Aidaros, 2015).
Artikel ini bertujuan untuk mengkaji secara mendalam dan komprehensif konsep green entrepreneurship dari perspektif Ekonomi Islam, meliputi landasan teologis dan filosofis, kerangka Maqasid al-Syariah sebagai panduan normatif, instrumen keuangan Islam yang mendukung kewirausahaan hijau, tantangan dan peluang implementasi, serta implikasi kebijakan bagi negara-negara berpenduduk mayoritas Muslim.

1.2 Konsep Kewirausahaan dalam Islam: Landasan Teologis dan Filosofis
A. Definisi dan Karakteristik Kewirausahaan Islam
Kewirausahaan dalam Islam bukan sekadar aktivitas ekonomi yang bertujuan memaksimalkan keuntungan finansial. Ia merupakan manifestasi dari tanggung jawab seorang Muslim sebagai khalifah di bumi, yang berkewajiban untuk mengelola sumber daya alam dan sosial secara bijaksana demi kemaslahatan seluruh umat manusia (Sirat et al., 2024). Kewirausahaan Islam merujuk pada aktivitas bisnis yang secara langsung berkaitan dengan agama, menjadikan Al-Qur'an dan As-Sunnah sebagai kekuatan pendorong utama di balik aktivitas kewirausahaan Islam (Anas et al., 2021).
Berbeda dengan paradigma kewirausahaan konvensional yang berorientasi semata pada keuntungan material, kewirausahaan Islam memiliki tujuan yang lebih mulia dan multidimensional. Model kewirausahaan Islam tidak hanya bertujuan untuk keuntungan finansial, tetapi juga berupaya mencapai tujuan sosial dan keagamaan (Salaheldeen et al., 2021). Dalam perspektif ini, seorang wirausahawan Muslim (muslimpreneur) dipandang sebagai agen perubahan sosial yang bertanggung jawab tidak hanya kepada pemegang saham, tetapi juga kepada Allah Swt., masyarakat, dan lingkungan alam (Ali, 2024).
Kewirausahaan Islam dari perspektif Islam merupakan konsep yang kompleks dan kontroversial yang dibangun di atas tiga pilar yang saling terkait: kewirausahaan, sosio-ekonomi/etis, dan religio-spiritual (Battour et al., 2021). Ketiga pilar ini membentuk kerangka holistik yang membedakan kewirausahaan Islam dari kewirausahaan konvensional secara fundamental. Pilar religio-spiritual menekankan bahwa setiap aktivitas bisnis harus dilandasi oleh niat yang tulus (niyyah) untuk mencari rida Allah Swt., sementara pilar sosio-ekonomi/etis menegaskan bahwa bisnis harus memberikan kontribusi positif bagi kesejahteraan masyarakat dan keadilan ekonomi (Alwi et al., 2021).

B. Sejarah dan Tradisi Kewirausahaan dalam Islam
Tradisi kewirausahaan dalam Islam memiliki akar sejarah yang sangat kuat. Nabi Muhammad saw. sendiri adalah seorang wirausahawan yang sukses sebelum menerima wahyu, dan praktik bisnis beliau menjadi teladan bagi seluruh umat Muslim. Praktik bisnis Nabi Muhammad saw. didasarkan pada prinsip-prinsip Islam fundamental seperti tauhid, keadilan, dan tanggung jawab sosial (Sirat et al., 2024). Karakteristik utama bisnis Nabi Muhammad saw. meliputi kejujuran, profesionalisme, orientasi kualitas, fokus pada kepuasan pelanggan, dan kemitraan yang adil (Sirat et al., 2024).
Konsep kewirausahaan bukanlah sesuatu yang baru dalam Islam, sebagaimana dapat diamati dari sejarah sebagai profesi mulia yang dipraktikkan oleh Nabi Muhammad saw. dan para sahabatnya (Deuraseh & Sufredin, 2022). Dalam konteks ini, kewirausahaan dipandang sebagai ibadah—suatu bentuk pengabdian kepada Allah Swt. melalui aktivitas produktif yang memberikan manfaat bagi diri sendiri, keluarga, dan masyarakat luas (Sidek et al., 2018).
Para wirausahawan Melayu Muslim, misalnya, dipandu dalam pencarian dan pembentukan peluang kewirausahaan melalui lima nilai sentral: Fardhu Kifayah (kewajiban komunal), Wasatiyyah (keseimbangan), Dakwah (seruan kepada kebaikan), Amanah (kepercayaan), dan Barakah (berkah) (Sidek et al., 2018). Nilai-nilai ini secara langsung relevan dengan agenda kewirausahaan hijau, karena menekankan keseimbangan, tanggung jawab komunal, dan keberkahan yang hanya dapat diperoleh melalui aktivitas yang halal dan bermanfaat.

C. Kewirausahaan sebagai Ibadah dan Tanggung Jawab Sosial
Dalam perspektif Islam, kewirausahaan dipandang sebagai bentuk ibadah yang memiliki dimensi sosial yang kuat. Islam menekankan kerja keras dan upaya ekonomi untuk meningkatkan kesejahteraan finansial dan ekonomi para pengikutnya dengan mendorong individu untuk terlibat dalam perdagangan dan aktivitas bisnis (Ali, 2024). Namun, dorongan ini selalu diimbangi dengan penekanan pada etika, kejujuran, dan tanggung jawab sosial.
Wirausahawan Muslim yang sukses biasanya lebih bertanggung jawab dan terlibat secara sosial, dan sebagai bagian dari Ummah Islam, wirausahawan ini bertanggung jawab tidak hanya kepada diri mereka sendiri dan keluarga mereka, tetapi juga kepada komunitas, bangsa, dan Ummah secara keseluruhan (Sarhan et al., 2020). Tanggung jawab yang luas ini mencakup dimensi lingkungan, yang menjadi inti dari konsep green entrepreneurship.
Lebih jauh, konsep tazkiyah (pemurnian diri batin) dalam Islam mendorong wirausahawan Muslim untuk mengadopsi gaya hidup yang lebih sederhana dan bertanggung jawab. Ide tazkiyah lebih mungkin meyakinkan Muslim untuk mengadopsi cara hidup yang memerintahkan konsumen untuk membeli lebih sedikit, berbelanja lebih sedikit, dan menggunakan kembali lebih banyak (Raquib & Khan, 2019). Prinsip ini secara langsung mendukung agenda keberlanjutan lingkungan dan ekonomi sirkular yang menjadi inti dari green entrepreneurship.

1.3 Maqasid al-Syariah sebagai Kerangka Normatif Green Entrepreneurship
A. Pengertian dan Hierarki Maqasid al-Syariah
Maqasid al-Syariah merupakan konsep sentral dalam pemikiran hukum Islam yang merujuk pada tujuan-tujuan dan hikmah-hikmah yang terkandung di balik setiap ketentuan syariah. Maqasid al-Syariah dapat didefinisikan sebagai "memahami keyakinan dan tujuan Islam dari perspektif Syariah, selain mengungkap rahasia dalam setiap hal sebagaimana yang ditentukan oleh hukum Islam" (Sarhan et al., 2022). Secara lebih luas, Maqasid al-Syariah merujuk pada tujuan dan prinsip-prinsip yang lebih tinggi yang mendasari hukum Islam, melampaui interpretasi literal dari ketentuan hukum dan berfokus pada tujuan dan maksud yang lebih luas dari ajaran Islam (Aziz et al., 2023).
Para ulama Islam klasik, terutama Al-Ghazali dan Al-Syatibi, telah merumuskan Maqasid al-Syariah ke dalam lima elemen pokok yang dikenal sebagai al-Daruriyyat al-Khams (lima kebutuhan primer): perlindungan agama (hifz al-din), jiwa (hifz al-nafs), akal (hifz al-aql), keturunan (hifz al-nasl), dan harta (hifz al-mal) (Alwi et al., 2021). Kelima elemen ini membentuk hierarki kebutuhan manusia yang komprehensif, yang secara teoritis mirip dengan hierarki kebutuhan Maslow, di mana kebutuhan fisiologis ditempatkan di bagian bawah sementara kebutuhan aktualisasi diri berada di atas (Alam et al., 2015).
Dalam konteks kewirausahaan, Maqasid al-Syariah berfungsi sebagai kerangka normatif yang memandu setiap keputusan bisnis. Tujuan kewirausahaan dalam Islam diarahkan oleh Maqasid al-Syariah (Shehu & Al-Aidaros, 2015). Ini berarti bahwa setiap aktivitas wirausaha harus dievaluasi tidak hanya dari perspektif keuntungan finansial, tetapi juga dari perspektif kontribusinya terhadap perlindungan kelima elemen Maqasid tersebut.

B. Maqasid al-Syariah dan Dimensi Lingkungan
Salah satu aspek yang paling relevan dari Maqasid al-Syariah dalam konteks green entrepreneurship adalah dimensi lingkungan yang terkandung di dalamnya. Meskipun para ulama klasik tidak secara eksplisit memasukkan perlindungan lingkungan (hifz al-bi'ah) sebagai elemen keenam Maqasid, banyak ulama kontemporer yang berpendapat bahwa perlindungan lingkungan merupakan prasyarat bagi terpenuhinya kelima elemen Maqasid yang ada (Uula & Harahap, 2023).
Esensi dari ekonomi hijau adalah pertumbuhan rendah karbon, efisiensi sumber daya, dan inklusivitas sosial, yang memiliki implikasi bagi pembangunan berkelanjutan, manajemen energi, ekonomi hijau di kota-kota, dan bisnis hijau. Hal ini sesuai dengan nilai-nilai dalam ekonomi Islam, terutama dianalisis dari perspektif Maqasid al-Syariah (Uula & Harahap, 2023). Paradigma ekonomi hijau berdasarkan Maqasid al-Syariah memiliki fokus pada tiga konsep utama: (1) kualitas pertumbuhan ekonomi, (2) efisiensi lingkungan, dan (3) pertumbuhan sosial (Uula & Harahap, 2023).
Konsep khalifah dalam Islam secara eksplisit menekankan tanggung jawab manusia sebagai penjaga alam. Konsep kekhalifahan, yang menekankan tanggung jawab manusia sebagai penjaga alam, menjadi dasar bagi praktik ekonomi yang ramah lingkungan (Khalidin et al., 2024). Dalam konteks ini, seorang wirausahawan Muslim yang sejati adalah mereka yang menjalankan bisnisnya dengan mempertimbangkan dampak lingkungan dan sosial, bukan hanya keuntungan finansial semata.
Lebih jauh, implementasi Maqasid al-Syariah dalam kebijakan ekonomi Islam mencakup pengembangan regulasi dan insentif untuk mendorong praktik produk yang ramah lingkungan. Dalam ekonomi Islam, eksploitasi sumber daya alam dan polusi lingkungan melanggar prinsip-prinsip konservasi alam (Karimullah, 2023). Ini memberikan landasan normatif yang kuat bagi green entrepreneurship dalam perspektif Islam.

C. Integrasi Maqasid al-Syariah dalam Kewirausahaan Halal
Konsep Halalpreneurship atau kewirausahaan halal merupakan manifestasi konkret dari integrasi Maqasid al-Syariah dalam praktik kewirausahaan. Halalpreneurship adalah kewirausahaan yang berada dalam lingkup Syariah (Akidah, Fikih, Akhlak), sehingga aktivitasnya tidak terasing dari kewajiban dalam Islam (Deuraseh & Sufredin, 2022). Mengintegrasikan lima prinsip Maqasid al-Syariah ke dalam kewirausahaan mendefinisikan Halalpreneurship dan mengungkap karakteristik Halalpreneurs (Abdullah & Azam, 2020).
Halalpreneurs adalah khalifah dan bertanggung jawab untuk mengembangkan dunia di mana Maqasid al-Syariah menjadi payung bagi semua Halalpreneurs (Abdullah & Azam, 2020). Dalam konteks green entrepreneurship, ini berarti bahwa wirausahawan halal tidak hanya bertanggung jawab untuk menghasilkan produk dan layanan yang halal secara hukum, tetapi juga untuk memastikan bahwa proses produksi dan distribusi mereka tidak merusak lingkungan dan memberikan manfaat sosial yang nyata.
Kewirausahaan halal berbeda dari kewirausahaan etis karena memiliki praktik-praktik tertentu yang didasarkan pada sumber-sumber agama dan tujuan meta-fisik (Battour et al., 2021). Perbedaan mendasar ini menjadikan green entrepreneurship dalam perspektif Islam memiliki dimensi spiritual yang tidak dimiliki oleh konsep kewirausahaan hijau konvensional. Dimensi spiritual ini, yang berpusat pada niat untuk mencari rida Allah Swt. dan berkontribusi pada kemaslahatan umat, memberikan motivasi yang lebih kuat dan berkelanjutan bagi wirausahawan Muslim untuk menjalankan bisnis yang ramah lingkungan.

1.4 Green Entrepreneurship dalam Perspektif Ekonomi Islam: Konsep dan Prinsip
A. Definisi Green Entrepreneurship Islam
Green entrepreneurship dalam perspektif Ekonomi Islam dapat didefinisikan sebagai proses kewirausahaan yang inovatif dalam mengeksploitasi peluang untuk menghasilkan keuntungan ekonomi yang berkelanjutan sambil mewujudkan masyarakat yang adil, dengan seluruh aktivitasnya dijalankan sesuai dengan Syariah Islam dan berorientasi pada perlindungan lingkungan serta kemaslahatan umat (Battour et al., 2021). Definisi ini mengintegrasikan tiga dimensi utama: dimensi ekonomi (keberlanjutan finansial), dimensi sosial (keadilan dan kemaslahatan), dan dimensi lingkungan (perlindungan ekosistem).
Dalam kerangka Ekonomi Islam, green entrepreneurship bukan sekadar strategi bisnis yang menguntungkan, melainkan merupakan kewajiban moral dan spiritual bagi setiap Muslim yang terlibat dalam aktivitas ekonomi. Praktik bisnis yang etis berkontribusi pada keberlanjutan jangka panjang pembangunan ekonomi dengan menumbuhkan kepercayaan, stabilitas, dan kewirausahaan yang bertanggung jawab (Khalidin et al., 2024). Ini sejalan dengan prinsip-prinsip Maqasid al-Syariah yang menekankan perlindungan harta (hifz al-mal) tidak hanya dalam jangka pendek, tetapi juga dalam perspektif jangka panjang yang mempertimbangkan generasi mendatang.

B. Prinsip-Prinsip Utama Green Entrepreneurship Islam
1. Tauhid dan Tanggung Jawab Ekologis
Prinsip tauhid (keesaan Allah) merupakan fondasi utama dari seluruh sistem nilai Islam, termasuk dalam konteks kewirausahaan dan lingkungan. Dimensi spiritual dibangun di atas konsep filosofis Muslim tentang menghubungkan isu-isu material dengan keyakinan spiritual (tauhid), yang disediakan di bawah hukum agama (fiqh ibadah), dan tujuan-tujuan Islam (maqasid al-Syariah), serta amal jariah (sadaqah jariah) (Iman & Muhammad, 2020). Dalam konteks green entrepreneurship, tauhid berarti bahwa seorang wirausahawan Muslim menyadari bahwa seluruh alam semesta adalah milik Allah Swt., dan manusia hanya diberikan amanah untuk mengelolanya dengan bijaksana.
Prinsip ini memiliki implikasi praktis yang sangat signifikan bagi green entrepreneurship. Seorang wirausahawan Muslim yang benar-benar memahami tauhid akan menyadari bahwa merusak lingkungan berarti mengkhianati amanah yang diberikan Allah Swt., dan ini merupakan dosa yang harus dipertanggungjawabkan di hadapan-Nya. Kesadaran ini memberikan motivasi spiritual yang kuat untuk menjalankan bisnis yang ramah lingkungan, jauh melampaui motivasi ekonomi semata.

2. Keadilan ('Adalah) dan Distribusi yang Merata
Prinsip keadilan dalam Islam mencakup keadilan dalam distribusi kekayaan, keadilan dalam transaksi bisnis, dan keadilan dalam pengelolaan sumber daya alam. Ekonomi Islam, yang berakar pada prinsip-prinsip syariah, berfungsi sebagai kekuatan penting dalam memajukan pembangunan ekonomi yang berkelanjutan, memprioritaskan keadilan, keberlanjutan lingkungan, dan peningkatan kesejahteraan sosial (Khalidin et al., 2024). Dalam konteks green entrepreneurship, keadilan berarti bahwa manfaat dari aktivitas bisnis harus didistribusikan secara merata, tidak hanya kepada pemilik bisnis, tetapi juga kepada karyawan, komunitas lokal, dan generasi mendatang.
Prinsip keadilan ini juga mencakup keadilan antargenerasi (intergenerational equity), yang menekankan bahwa generasi saat ini tidak berhak mengeksploitasi sumber daya alam secara berlebihan sehingga merugikan generasi mendatang. Pertumbuhan ekonomi yang cepat dengan memberikan prioritas pada pemenuhan kebutuhan dasar dan penghindaran pengeluaran yang boros, disertai dengan penekanan nilai-nilai syariah kepada generasi berikutnya untuk memastikan kesetaraan antargenerasi dalam distribusi kekayaan dan kemakmuran, konservasi sumber daya, dan keberlanjutan lingkungan merupakan hal yang penting untuk mencapai Maqasid al-Syariah (Hasun et al., 2021).

3. Maslahah (Kemaslahatan Umum) sebagai Orientasi Bisnis
Konsep maslahah atau kemaslahatan umum merupakan prinsip kunci dalam Ekonomi Islam yang menekankan bahwa setiap aktivitas ekonomi harus memberikan manfaat bagi masyarakat secara luas, bukan hanya bagi individu atau kelompok tertentu. Maqasid al-Syariah mewujudkan elemen maslahah (kepentingan publik) melalui implementasi ketentuan-ketentuan (Ishak & Nasir, 2023). Dalam konteks green entrepreneurship, maslahah berarti bahwa bisnis harus dirancang untuk memberikan manfaat tidak hanya bagi pemilik dan pelanggan, tetapi juga bagi komunitas, lingkungan, dan masyarakat secara keseluruhan.
Orientasi maslahah ini secara langsung mendukung model bisnis yang berkelanjutan dan bertanggung jawab secara sosial. Wirausahawan Muslim yang berorientasi pada maslahah akan secara aktif mencari cara untuk meminimalkan dampak negatif bisnis mereka terhadap lingkungan dan memaksimalkan kontribusi sosial mereka. Ini mencakup penggunaan energi terbarukan, pengurangan limbah, penggunaan bahan baku yang berkelanjutan, dan pemberdayaan komunitas lokal.

4. Larangan Israf (Pemborosan) dan Tabzir (Berlebih-lebihan)
Islam secara tegas melarang israf (pemborosan) dan tabzir (berlebih-lebihan) dalam segala aspek kehidupan, termasuk dalam aktivitas ekonomi. Prinsip iqtisad (moderasi) merupakan sikap relatif yang bergantung pada dua faktor: persepsi strata sosial dan penggunaan sumber daya (Azhar, 2024). Dalam konteks green entrepreneurship, larangan israf dan tabzir memberikan landasan normatif yang kuat untuk praktik bisnis yang efisien dalam penggunaan sumber daya, pengurangan limbah, dan ekonomi sirkular.
Ide tazkiyah (pemurnian diri batin) lebih mungkin meyakinkan Muslim untuk mengadopsi cara hidup yang memerintahkan konsumen untuk membeli lebih sedikit, berbelanja lebih sedikit, dan menggunakan kembali lebih banyak (Raquib & Khan, 2019). Prinsip ini, jika diterapkan dalam konteks bisnis, mendorong wirausahawan Muslim untuk mengembangkan model bisnis yang mempromosikan konsumsi yang bertanggung jawab dan berkelanjutan, bukan konsumsi yang berlebihan dan merusak lingkungan.

5. Halalan Tayyiban: Standar Kualitas dan Keberlanjutan
Konsep halalan tayyiban dalam Islam tidak hanya merujuk pada kehalalan produk dari perspektif hukum Islam, tetapi juga mencakup dimensi kualitas, kebersihan, dan kebaikan (tayyib) yang lebih luas. Industri halal menekankan tidak hanya kebolehan produk tetapi juga kebersihan dan keseluruhannya dengan menekankan pelestarian agama, kehidupan, akal, keturunan, dan harta (Hilme & Raffi, 2024). Dalam konteks green entrepreneurship, standar halalan tayyiban mendorong wirausahawan Muslim untuk memastikan bahwa produk dan layanan mereka tidak hanya halal secara hukum, tetapi juga baik bagi kesehatan manusia dan lingkungan.
Penerapan Maqasid al-Syariah ke dalam sistem sertifikasi halal dapat membantu memastikan bahwa produk halal yang tersedia di pasar memenuhi prasyarat teknis untuk sertifikasi halal dan menjunjung tinggi prinsip-prinsip moral dan etika Islam (Hilme & Raffi, 2024). Ini mencakup persyaratan terkait praktik pertanian yang berkelanjutan, perlakuan manusiawi terhadap hewan, perdagangan yang adil, dan minimisasi dampak lingkungan.

1.5 Instrumen Keuangan Islam untuk Mendukung Green Entrepreneurship
A. Zakat sebagai Instrumen Redistribusi dan Pemberdayaan Wirausaha Hijau
Zakat merupakan salah satu pilar utama sistem ekonomi Islam yang memiliki potensi besar untuk mendukung green entrepreneurship. Zakat adalah salah satu sumber ekonomi utama bagi negara-negara Islam, dan pengelolaan zakat yang efisien dan sistematis dapat meningkatkan potensi zakat sebagai instrumen pembangunan Muslim (Meerangani et al., 2022). Dalam konteks green entrepreneurship, dana zakat dapat diarahkan untuk mendukung wirausahawan hijau dari kalangan asnaf (penerima zakat) yang ingin mengembangkan bisnis ramah lingkungan.
Penelitian menunjukkan bahwa program zakat memiliki efek positif dan meningkatkan penghidupan klien, yang tercermin dalam penilaian kesejahteraan mereka, terutama dalam konteks Maqasid al-Syariah (Alam et al., 2015). Dengan mengarahkan dana zakat kepada wirausahawan hijau dari kalangan asnaf, lembaga zakat dapat berkontribusi pada dua tujuan sekaligus: pengentasan kemiskinan dan pembangunan ekonomi yang berkelanjutan.
Studi tentang pencapaian wirausahawan asnaf yang menerima bantuan modal usaha dari lembaga zakat di Malaysia menunjukkan bahwa lembaga zakat Malaysia menyediakan dukungan modal finansial dan peralatan kepada wirausahawan asnaf yang selaras dengan lima karakteristik Maqasid al-Syariah (Shobihah & Abai, 2023). Ini menunjukkan bahwa lembaga zakat memiliki kapasitas untuk mendukung pengembangan wirausaha yang berorientasi pada nilai-nilai Islam, termasuk nilai-nilai keberlanjutan lingkungan.

B. Wakaf sebagai Instrumen Pembiayaan Green Entrepreneurship
Wakaf merupakan instrumen filantropi Islam yang memiliki potensi luar biasa untuk mendukung green entrepreneurship. Wakaf, sebagai salah satu lembaga filantropi Islam, sejalan dengan Maqasid al-Syariah dan Kesejahteraan Semesta karena tujuan wakaf adalah pelestarian kekayaan Muslim untuk melindungi kepentingan agama, sosial, dan ekonomi mereka (Wildana & Manzilati, 2022). Dalam konteks green entrepreneurship, wakaf dapat digunakan untuk membiayai proyek-proyek bisnis hijau yang memberikan manfaat jangka panjang bagi masyarakat dan lingkungan.
Konsep wakaf telah berkembang melampaui peran tradisionalnya dalam kepentingan sosio-ekonomi, tetapi juga ke dalam pelestarian alam, sebagai salah satu aspek utama dalam Maqasid al-Syariah (Wildana & Manzilati, 2022). Ini membuka peluang bagi pengembangan model wakaf yang secara khusus diarahkan untuk mendukung green entrepreneurship, seperti wakaf lahan pertanian organik, wakaf energi terbarukan, atau wakaf pengelolaan limbah.
Pembiayaan berbasis wakaf yang diarahkan kepada UMKM hijau dapat memajukan SDG 13 (aksi iklim), sementara inisiatif BMT dan keuangan nano Islam dapat meningkatkan penghidupan pedesaan dan mengurangi ketimpangan perkotaan-pedesaan (SDG 10) (Sukmana et al., 2026). Ini menunjukkan bahwa wakaf memiliki potensi untuk menjadi instrumen kunci dalam mendukung green entrepreneurship yang berkontribusi pada pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB/SDGs).
Model wakaf hewan ternak (Animal Unit Waqf/AUW) merupakan contoh konkret dari inovasi wakaf yang mendukung kewirausahaan sosial berbasis Islam. Penciptaan wakaf hewan sebagai dorongan kewirausahaan sosial tidak bertentangan dengan hukum Syariah selama memenuhi prinsip-prinsip fikih wakaf dalam mengumpulkan modal untuk usaha sambil mematuhi Syariah dalam aktivitas pasarnya (Iman & Muhammad, 2020). Model ini dapat diadaptasi untuk mendukung berbagai bentuk green entrepreneurship di sektor pertanian, peternakan, dan pengelolaan sumber daya alam.

C. Mudharabah dan Musyarakah: Pembiayaan Berbasis Bagi Hasil untuk Green Entrepreneurship
Instrumen pembiayaan berbasis bagi hasil (Profit and Loss Sharing/PLS) dalam Islam, khususnya mudharabah dan musyarakah, memiliki potensi besar untuk mendukung green entrepreneurship. Prinsip keadilan dalam Ekonomi Islam tercermin dalam mekanisme berbagi keuntungan dan kerugian, seperti mudharabah dan musyarakah, di mana keterlibatan semua pihak dalam berbagi hasil menciptakan lingkungan ekonomi yang lebih stabil (Khalidin et al., 2024).
Model mudharabah cocok untuk aktivitas kewirausahaan karena mewakili kontribusi terhadap tujuan redistribusi sosial-ekonomi dalam perekonomian dan larangan aktivitas yang tidak sesuai Syariah seperti bunga atas pinjaman. Larangan tersebut melindungi manusia dan ekosistem (Tahrim et al., 2018). Dalam konteks green entrepreneurship, mudharabah dapat menjadi instrumen pembiayaan yang ideal karena mendorong berbagi risiko antara investor dan wirausahawan, sehingga mengurangi tekanan finansial yang sering menjadi hambatan bagi wirausahawan hijau yang baru memulai.
Namun, terdapat kesenjangan yang signifikan antara teori dan praktik dalam implementasi instrumen PLS. Berdasarkan data tingkat bank dan negara yang tersedia, terdapat bukti bahwa divergensi antara perspektif teoritis dan implementasi praktis dari mode pembiayaan PLS semakin melebar ke tingkat yang mengkhawatirkan (Kayed, 2012). Divergensi ini merupakan tantangan serius yang perlu diatasi agar instrumen PLS dapat secara efektif mendukung green entrepreneurship.

D. Keuangan Mikro Islam dan Pemberdayaan Wirausaha Hijau
Keuangan mikro Islam merupakan instrumen yang telah terbukti secara ilmiah dapat membantu masyarakat miskin dan membutuhkan. Instrumen ini bertujuan untuk membantu masyarakat yang kurang beruntung dengan memberikan mereka akses pembiayaan berdasarkan prinsip-prinsip Syariah untuk kegiatan yang menguntungkan, terutama usaha kecil dan mikro (Thaidi et al., 2022). Dalam konteks green entrepreneurship, keuangan mikro Islam dapat menjadi instrumen kunci untuk memberdayakan wirausahawan hijau dari kalangan masyarakat berpenghasilan rendah.
Keuangan mikro Islam memiliki peran yang signifikan dalam mewujudkan Maqasid al-Syariah yang utama, yaitu: menjaga agama, kehidupan manusia, akal, harta, dan keturunan (Thaidi et al., 2022). Dengan mengarahkan pembiayaan mikro Islam kepada wirausahawan hijau, lembaga keuangan mikro Islam dapat berkontribusi pada pencapaian Maqasid al-Syariah sekaligus mendukung agenda pembangunan berkelanjutan.
Penelitian tentang program kredit mikro Islam di Malaysia menunjukkan bahwa program kredit mikro memiliki efek positif dan meningkatkan penghidupan klien, yang tercermin dalam penilaian kesejahteraan mereka, terutama dalam konteks Maqasid al-Syariah (Said et al., 2019). Ini menunjukkan bahwa keuangan mikro Islam memiliki potensi untuk menjadi instrumen yang efektif dalam mendukung green entrepreneurship di kalangan masyarakat berpenghasilan rendah.

E. Sukuk Hijau: Inovasi Keuangan Islam untuk Keberlanjutan
Sukuk hijau (green sukuk) merupakan inovasi terbaru dalam keuangan Islam yang menggabungkan prinsip-prinsip keuangan Islam dengan agenda keberlanjutan lingkungan. Potensi penerbitan sukuk hijau juga dapat dilihat dari fakta bahwa investor semakin sadar akan pentingnya perlindungan lingkungan (Trimulato et al., 2023). Sukuk hijau menawarkan instrumen pembiayaan yang sesuai dengan Syariah sekaligus mendukung proyek-proyek ramah lingkungan, seperti energi terbarukan, efisiensi energi, dan pengelolaan air bersih.
Instrumen keuangan Islam seperti sukuk dan keuangan mikro Islam menawarkan mekanisme pembiayaan alternatif yang memprioritaskan berbagi risiko dan partisipasi yang adil, mendukung inisiatif pembangunan berkelanjutan seperti pengembangan infrastruktur, pengentasan kemiskinan, dan kewirausahaan usaha kecil (Zauro et al., 2024). Dalam konteks green entrepreneurship, sukuk hijau dapat menjadi sumber pembiayaan yang signifikan bagi proyek-proyek bisnis hijau berskala besar.

F. Islamic Crowdfunding sebagai Alternatif Pembiayaan Green Entrepreneurship
Islamic crowdfunding merupakan inovasi keuangan yang semakin relevan dalam mendukung green entrepreneurship. Temuan penelitian mengungkapkan bahwa meskipun literatur sebelumnya menyarankan crowdfunding sebagai opsi pembiayaan alternatif yang layak bagi wirausahawan dan bisnis mereka, dalam kenyataannya, implementasi praktisnya menghadirkan tantangan (Ishak & Nasir, 2023b). Namun, dengan pemilihan kontrak Syariah yang tepat dan beberapa pendekatan manajemen risiko, Islamic crowdfunding berpotensi menjadi sumber pendanaan alternatif bagi usaha mikro yang berorientasi hijau.
Dari perspektif Syariah, crowdfunding secara filosofis tampaknya sejalan dengan tujuannya dalam hal mempromosikan distribusi kekayaan, mendorong transparansi, dan mendukung keadilan sosial (Ishak & Nasir, 2023a). Prinsip-prinsip ini secara langsung relevan dengan agenda green entrepreneurship, yang juga menekankan distribusi manfaat yang adil, transparansi dalam rantai pasokan, dan keadilan sosial-lingkungan.

1.6 Kewirausahaan Hijau dan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs)
A. Konvergensi Maqasid al-Syariah dan SDGs
Salah satu aspek yang paling menarik dari green entrepreneurship dalam perspektif Ekonomi Islam adalah konvergensi yang signifikan antara Maqasid al-Syariah dan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs) yang diinisiasi oleh PBB. Pada dasarnya, hukum Islam (Maqasid al-Syariah) dan SDGs yang diinisiasi oleh PBB memiliki tujuan yang sama: mencapai kesempurnaan kehidupan manusia yang berkelanjutan (Harahap et al., 2023). Konvergensi ini memberikan landasan yang kuat bagi wirausahawan Muslim untuk mengintegrasikan agenda SDGs ke dalam praktik bisnis mereka tanpa harus mengorbankan prinsip-prinsip Islam.
SDGs merupakan titik referensi yang sangat baik untuk prioritisasi manfaat bagi sektor-sektor ekonomi Islam, karena mereka tumpang tindih dengan beberapa Maqasid al-Syariah dan mencerminkan kebutuhan komunitas di seluruh dunia (Salaheldeen et al., 2021). Pemetaan antara SDGs dan Maqasid al-Syariah menunjukkan bahwa hampir semua SDGs memiliki padanan dalam kerangka Maqasid al-Syariah, yang berarti bahwa wirausahawan Muslim yang menjalankan bisnis sesuai dengan Maqasid al-Syariah secara otomatis berkontribusi pada pencapaian SDGs.
Kewirausahaan halal memiliki potensi untuk menjadi pendorong keberlanjutan, menyediakan kerangka untuk mencapai dan mewujudkan SDGs sambil mempromosikan pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan (Salaheldeen et al., 2021). Ini menunjukkan bahwa green entrepreneurship dalam perspektif Islam bukan hanya relevan secara lokal, tetapi juga memiliki kontribusi yang signifikan terhadap agenda pembangunan global.

B. Peran Green Entrepreneurship dalam Pengentasan Kemiskinan
Green entrepreneurship dalam perspektif Islam memiliki potensi besar untuk berkontribusi pada pengentasan kemiskinan, yang merupakan salah satu SDGs utama. Kewirausahaan inklusif telah muncul sebagai strategi penting untuk mengatasi tantangan ekonomi dan sosial yang dihadapi oleh komunitas yang terpinggirkan dan berkontribusi secara signifikan pada pengurangan kemiskinan dan kesejahteraan secara keseluruhan (Sarhan & Aziz, 2024). Dengan mengintegrasikan prinsip-prinsip Islam dan orientasi lingkungan, green entrepreneurship dapat menciptakan lapangan kerja yang bermartabat, meningkatkan pendapatan masyarakat, dan memperbaiki kualitas lingkungan secara bersamaan.
Banyak negara dengan mayoritas Muslim termasuk di antara negara-negara termiskin di dunia, dan ditekankan bahwa upaya yang lebih disengaja harus dilakukan untuk mendorong kewirausahaan guna mengangkat mereka yang berada dalam kelompok kemiskinan dan meningkatkan kualitas hidup mereka (Sarhan et al., 2022). Dalam konteks ini, green entrepreneurship yang didukung oleh instrumen keuangan Islam seperti zakat, wakaf, dan keuangan mikro Islam dapat menjadi strategi yang efektif untuk mengentaskan kemiskinan sambil membangun ekonomi yang berkelanjutan.

C. Kewirausahaan Perempuan Muslim dan Green Entrepreneurship
Pemberdayaan perempuan Muslim melalui kewirausahaan merupakan aspek penting dari green entrepreneurship dalam perspektif Islam. Islam memberikan kebebasan bagi perempuan untuk terlibat dalam kegiatan ekonomi halal. Nabi Muhammad saw. juga mendorong perempuan untuk terlibat dalam kegiatan halal, seperti perdagangan dan niaga (Yasin et al., 2020). Dalam konteks green entrepreneurship, pemberdayaan perempuan Muslim sebagai wirausahawan hijau dapat memberikan dampak ganda: meningkatkan kesetaraan gender dan mendorong pembangunan ekonomi yang berkelanjutan.
Memposisikan pemberdayaan perempuan dalam kewirausahaan Islam melalui lensa keberlanjutan menyoroti bahwa mendukung wirausahawan perempuan bukan hanya masalah kesetaraan gender tetapi juga pendorong kemajuan sosio-ekonomi dan lingkungan yang lebih luas (Sukmana et al., 2026). Ini menunjukkan bahwa green entrepreneurship yang berperspektif gender dan Islam dapat memberikan kontribusi yang lebih komprehensif terhadap agenda pembangunan berkelanjutan.

1.7 Transformasi Digital dan Green Entrepreneurship Islam
A. Islamic Digital Entrepreneurship dan Keberlanjutan
Transformasi digital telah membuka peluang baru bagi green entrepreneurship dalam perspektif Islam. Transformasi digital dalam kewirausahaan Islam bukan hanya tentang adopsi teknologi tetapi juga tentang menyelaraskan inovasi dengan tujuan ekonomi, sosial, dan lingkungan jangka panjang (Sukmana et al., 2026). Dalam konteks ini, teknologi digital dapat menjadi enabler yang kuat bagi green entrepreneurship Islam, memungkinkan wirausahawan Muslim untuk menjangkau pasar yang lebih luas, mengoptimalkan penggunaan sumber daya, dan meminimalkan dampak lingkungan.
Potensi transformatif kewirausahaan Islam digital mencakup penggunaan strategis berbagai mekanisme keuangan sosial Islam, prioritisasi pendidikan kewirausahaan Islam, dan promosi kewirausahaan perempuan Islam (Sukmana et al., 2026). Dalam konteks green entrepreneurship, digitalisasi dapat memfasilitasi pengembangan model bisnis yang lebih efisien dan berkelanjutan, seperti platform e-commerce halal yang mempromosikan produk-produk ramah lingkungan, atau aplikasi yang membantu wirausahawan Muslim mengukur dan mengurangi jejak karbon bisnis mereka.

B. Islamic FinTech dan Pembiayaan Green Entrepreneurship
Islamic FinTech merupakan inovasi keuangan yang menggabungkan teknologi dengan prinsip-prinsip keuangan Islam, dan memiliki potensi besar untuk mendukung green entrepreneurship. Islamic FinTech adalah inovasi keuangan yang melibatkan teknologi yang menawarkan produk dan layanan yang sesuai dengan hukum Islam untuk meningkatkan aktivitas keuangan. Islamic FinTech harus selaras dengan fondasi Maqasid al-Syariah (Mansur et al., 2022). Dengan memanfaatkan teknologi digital, Islamic FinTech dapat memperluas akses pembiayaan bagi wirausahawan hijau yang sebelumnya tidak terjangkau oleh lembaga keuangan konvensional.
Islamic FinTech akan memungkinkan akses yang lebih besar ke layanan keuangan Islam dengan cara yang lebih murah, lebih mudah, dan lebih efisien untuk memberikan peluang pembiayaan, pembayaran, dan investasi yang selaras dengan tujuan yang dimaksudkan dari Hukum Ilahi Islam (Maqasid al-Syariah) (Ali et al., 2019). Dalam konteks green entrepreneurship, ini berarti bahwa wirausahawan hijau Muslim dapat mengakses pembiayaan yang sesuai dengan Syariah melalui platform digital yang mudah digunakan dan terjangkau.

1.8 Tantangan Implementasi Green Entrepreneurship dalam Perspektif Islam
A. Kesenjangan antara Teori dan Praktik
Salah satu tantangan utama dalam implementasi green entrepreneurship dari perspektif Islam adalah kesenjangan yang signifikan antara teori dan praktik. Meskipun prinsip-prinsip Islam secara teoritis sangat mendukung agenda keberlanjutan lingkungan, banyak wirausahawan Muslim yang dalam praktiknya belum mengintegrasikan nilai-nilai ini ke dalam model bisnis mereka. Banyak wirausahawan Muslim tidak menyadari baik tentang luasnya, sifat, dan besarnya krisis yang diakibatkan oleh konsumsi berlebihan, maupun tentang perspektif dan panduan religio-etiko-spiritual Islam (Raquib & Khan, 2019).
Kesenjangan ini sebagian disebabkan oleh kurangnya pendidikan kewirausahaan Islam yang komprehensif yang mengintegrasikan dimensi lingkungan. Cara wirausahawan Muslim belajar dan mengajarkan bisnis saat ini tidak mendorong rasa tanggung jawab untuk menemukan solusi (Raquib & Khan, 2019). Ini menunjukkan perlunya reformasi dalam pendidikan kewirausahaan Islam yang lebih menekankan tanggung jawab lingkungan dan sosial.

B. Keterbatasan Akses Pembiayaan Syariah
Keterbatasan akses pembiayaan yang sesuai dengan Syariah merupakan tantangan serius bagi green entrepreneurship Islam. Meskipun instrumen keuangan Islam seperti mudharabah, musyarakah, dan wakaf secara teoritis sangat mendukung green entrepreneurship, implementasi praktisnya masih menghadapi berbagai hambatan. Divergensi antara perspektif teoritis dan implementasi praktis dari mode pembiayaan PLS semakin melebar ke tingkat yang mengkhawatirkan (Kayed, 2012).
Hambatan ini mencakup kurangnya infrastruktur yang memadai, sikap negatif dari lembaga keuangan Islam terhadap pembiayaan berbasis bagi hasil, dan kurangnya penelitian praktis tentang penerapan prinsip-prinsip PLS dalam pembiayaan aktivitas kewirausahaan (Kayed, 2012). Untuk mengatasi tantangan ini, diperlukan reformasi kelembagaan yang komprehensif dalam industri keuangan Islam, termasuk pengembangan produk keuangan yang lebih inovatif dan sesuai dengan kebutuhan wirausahawan hijau.

C. Kurangnya Standarisasi dan Regulasi
Kurangnya standarisasi dan regulasi yang jelas merupakan tantangan lain dalam pengembangan green entrepreneurship Islam. Berbagai interpretasi Syariah oleh ulama yang berbeda menciptakan ketidakpastian bagi wirausahawan dan investor (Bindabel, 2020). Dalam konteks green entrepreneurship, ketidakpastian ini dapat menghambat pengembangan produk dan layanan yang benar-benar ramah lingkungan dan sesuai dengan Syariah.
Diperlukan upaya untuk menyatukan interpretasi prinsip-prinsip bisnis Syariah yang dapat membantu keberhasilan dengan menghilangkan ketidakpastian yang dihasilkan oleh ulama dengan interpretasi yang berbeda (Bindabel, 2020). Standarisasi ini sangat penting untuk menciptakan ekosistem green entrepreneurship Islam yang koheren dan dapat dipercaya oleh semua pemangku kepentingan.

D. Tantangan Budaya dan Sosial
Tantangan budaya dan sosial juga merupakan hambatan signifikan dalam pengembangan green entrepreneurship Islam. Dalam banyak komunitas Muslim, masih terdapat persepsi bahwa bisnis yang ramah lingkungan kurang menguntungkan dibandingkan bisnis konvensional. Selain itu, kurangnya kesadaran tentang hubungan antara prinsip-prinsip Islam dan keberlanjutan lingkungan juga menjadi hambatan.
Berbagai krisis kontemporer merupakan penyebab dan akibat dari budaya konsumen kontemporer, yang cenderung menciptakan kebutuhan buatan dengan memasarkan produk dan layanan yang tidak diperlukan sebagai elemen identitas dan citra diri (Raquib & Khan, 2019). Untuk mengatasi tantangan ini, diperlukan upaya edukasi dan advokasi yang komprehensif untuk meningkatkan kesadaran wirausahawan Muslim tentang pentingnya green entrepreneurship dari perspektif Islam.

1.9 Model dan Kerangka Green Entrepreneurship Islam
A. Model Kewirausahaan Berbasis Qalb
Model kewirausahaan berbasis Qalb (hati) merupakan salah satu kerangka inovatif yang menggabungkan nilai-nilai Islam dengan praktik kewirausahaan. Sifat-sifat Qalb yang menonjol mencakup penghasilan yang ekonomis dan halal, kesejahteraan sosial, kesabaran, optimisme, visi, moralitas, kejujuran dan kebenaran, keunggulan inovatif, kerja keras, takut kepada Allah, pemikiran strategis, keterlibatan karyawan, orientasi pelanggan, pengambilan risiko, inisiatif, dan pengetahuan (Sarhan et al., 2022). Sifat-sifat ini secara langsung relevan dengan green entrepreneurship, karena menekankan tanggung jawab sosial, inovasi, dan orientasi jangka panjang.
Temuan penelitian menunjukkan bahwa sifat-sifat perilaku berbasis Qalb memberikan pengaruh yang signifikan terhadap niat kewirausahaan inklusif di kalangan pemuda Muslim (Sarhan & Aziz, 2024). Dalam konteks green entrepreneurship, model berbasis Qalb dapat menjadi kerangka yang efektif untuk mengembangkan wirausahawan Muslim yang tidak hanya berorientasi pada keuntungan finansial, tetapi juga pada kemaslahatan sosial dan lingkungan.

B. Model Kewirausahaan Islam Berbasis Eemaan dan Asbaab
Model kewirausahaan Islam yang mengintegrasikan dimensi eemaan (iman) dan asbaab (sarana) menawarkan kerangka yang komprehensif untuk memahami green entrepreneurship dari perspektif Islam. Faktor-faktor dalam kategori eemaan mencakup atribut-atribut Islam dari bisnis dan wirausahawan seperti takwa, tawakal, kepatuhan terhadap halal dan haram, dan transaksi bebas bunga; sementara faktor-faktor dalam kategori asbaab mencakup esensi bisnis kontemporer dan kualitas generik wirausahawan termasuk kreativitas, inovasi, struktur bisnis, tujuan, dan operasi (Ali, 2024).
Model ini menekankan bahwa Islam adalah kode kehidupan yang lengkap dan karenanya memberikan jalur yang konkret dan jelas menuju kesuksesan tidak hanya di dunia ini tetapi juga di akhirat (Ali, 2024). Dalam konteks green entrepreneurship, model ini mendorong wirausahawan Muslim untuk mengintegrasikan nilai-nilai iman dengan praktik bisnis yang inovatif dan berkelanjutan, menciptakan model bisnis yang tidak hanya menguntungkan secara finansial tetapi juga berkontribusi pada kemaslahatan umat dan kelestarian lingkungan.

C. Kerangka Pendidikan Kewirausahaan Islam Berbasis Syariah
Pengembangan kerangka pendidikan kewirausahaan Islam yang berbasis Syariah merupakan langkah penting dalam mendukung green entrepreneurship. Kurikulum kewirausahaan berbasis Syariah mengintegrasikan nilai-nilai Islam seperti keadilan, transparansi, kejujuran, dan keberlanjutan dalam setiap aspek bisnis (Halim et al., 2024). Kurikulum ini memberikan landasan yang kuat bagi wirausahawan Muslim untuk mengembangkan bisnis yang tidak hanya sesuai dengan Syariah, tetapi juga ramah lingkungan dan bertanggung jawab secara sosial.
Penelitian menunjukkan bahwa hasil penelitian menunjukkan peningkatan keterlibatan mahasiswa dan penciptaan bisnis yang selaras dengan nilai-nilai Syariah (Halim et al., 2024). Ini menunjukkan bahwa pendidikan kewirausahaan Islam yang komprehensif dapat menjadi katalis yang efektif untuk pengembangan green entrepreneurship di kalangan generasi muda Muslim.

1.10. Implikasi Kebijakan dan Rekomendasi
A. Kebijakan untuk Mendukung Green Entrepreneurship Islam
Pengembangan green entrepreneurship dalam perspektif Islam memerlukan dukungan kebijakan yang komprehensif dari pemerintah dan lembaga-lembaga terkait. Wawasan kunci mencakup potensi transformatif kewirausahaan Islam digital, penggunaan strategis berbagai mekanisme keuangan sosial Islam, prioritisasi pendidikan kewirausahaan Islam, dan promosi kewirausahaan perempuan Islam (Sukmana et al., 2026). Kebijakan yang mendukung green entrepreneurship Islam harus mencakup insentif fiskal bagi bisnis hijau yang sesuai dengan Syariah, pengembangan infrastruktur keuangan Islam yang mendukung pembiayaan hijau, dan regulasi yang mendorong standar keberlanjutan dalam industri halal.
Pemerintah dan lembaga terkait perlu mengembangkan kerangka regulasi yang mendukung praktik bisnis yang etis dan sesuai Syariah (Sirat et al., 2024). Dalam konteks green entrepreneurship, ini mencakup pengembangan standar sertifikasi halal yang mengintegrasikan persyaratan keberlanjutan lingkungan, insentif bagi bisnis yang mengadopsi praktik ramah lingkungan, dan regulasi yang melarang praktik bisnis yang merusak lingkungan.

B. Peran Lembaga Keuangan Islam dalam Mendukung Green Entrepreneurship
Lembaga keuangan Islam memiliki peran strategis dalam mendukung green entrepreneurship. Dengan VBI (Value-Based Intermediation), Bank Negara Malaysia bercita-cita bahwa peran dan dampak bank-bank Islam akan diperkuat dan Maqasid al-Syariah dapat diwujudkan dalam ekosistem keuangan yang berkelanjutan (Alwi et al., 2021). Dalam konteks green entrepreneurship, lembaga keuangan Islam perlu mengembangkan produk dan layanan keuangan yang secara khusus dirancang untuk mendukung bisnis hijau, seperti pembiayaan energi terbarukan, kredit karbon berbasis Syariah, dan investasi bertanggung jawab secara lingkungan.
Fondasi etis keuangan Islam menawarkan perlindungan terhadap praktik-praktik eksploitatif, sehingga memperkuat pekerjaan yang layak dan keadilan ekonomi (SDG 8) (Sukmana et al., 2026). Ini menunjukkan bahwa lembaga keuangan Islam yang beroperasi sesuai dengan prinsip-prinsip Maqasid al-Syariah secara inheren mendukung agenda green entrepreneurship dan pembangunan berkelanjutan.

C. Pengembangan Ekosistem Green Entrepreneurship Islam
Pengembangan ekosistem green entrepreneurship Islam yang komprehensif memerlukan kolaborasi antara berbagai pemangku kepentingan, termasuk pemerintah, lembaga keuangan Islam, lembaga pendidikan, organisasi masyarakat sipil, dan wirausahawan itu sendiri. Kolaborasi antara universitas, bisnis lokal, dan pemangku kepentingan lainnya sangat penting untuk mewujudkan sistem pengembangan kewirausahaan yang berkelanjutan dan sesuai Syariah (Halim et al., 2024).
Ekosistem ini harus mencakup inkubator bisnis Islam yang menyediakan mentoring, pembiayaan, dan akses ke jaringan bisnis yang luas bagi wirausahawan hijau Muslim (Halim et al., 2024). Selain itu, platform digital yang menghubungkan wirausahawan hijau Muslim dengan investor yang berorientasi pada nilai-nilai Islam dan keberlanjutan juga perlu dikembangkan.

1.11 Kesimpulan
Green entrepreneurship dalam perspektif Ekonomi Islam merupakan konsep yang kaya dan multidimensional, yang mengintegrasikan nilai-nilai spiritual Islam dengan agenda keberlanjutan lingkungan dan sosial. Landasan teologis dan filosofis Islam—yang mencakup prinsip tauhid, khalifah, 'adalah, dan maslahah—memberikan fondasi yang kuat bagi pengembangan kewirausahaan yang tidak hanya menguntungkan secara finansial, tetapi juga berkontribusi pada kemaslahatan umat dan kelestarian lingkungan (Khalidin et al., 2024; Sirat et al., 2024).
Kerangka Maqasid al-Syariah, dengan kelima elemen perlindungannya, menawarkan panduan normatif yang komprehensif bagi wirausahawan Muslim dalam mengembangkan model bisnis yang berkelanjutan (Sarhan et al., 2022; Shehu & Al-Aidaros, 2015). Konvergensi antara Maqasid al-Syariah dan SDGs menunjukkan bahwa green entrepreneurship Islam memiliki relevansi tidak hanya bagi komunitas Muslim, tetapi juga bagi agenda pembangunan global (Harahap et al., 2023; Salaheldeen et al., 2021).
Instrumen keuangan Islam—termasuk zakat, wakaf, mudharabah, musyarakah, keuangan mikro Islam, sukuk hijau, dan Islamic crowdfunding—menawarkan berbagai mekanisme pembiayaan yang dapat mendukung green entrepreneurship secara efektif (Sukmana et al., 2026; Thaidi et al., 2022; Zauro et al., 2024). Namun, implementasi instrumen-instrumen ini masih menghadapi berbagai tantangan, termasuk kesenjangan antara teori dan praktik, keterbatasan akses pembiayaan, kurangnya standarisasi, dan tantangan budaya (Kayed, 2012; Raquib & Khan, 2019).
Untuk mewujudkan potensi penuh green entrepreneurship Islam, diperlukan upaya kolaboratif yang komprehensif dari berbagai pemangku kepentingan. Ini mencakup reformasi pendidikan kewirausahaan Islam yang mengintegrasikan dimensi lingkungan, pengembangan produk keuangan Islam yang inovatif untuk mendukung bisnis hijau, penguatan regulasi dan standarisasi dalam industri halal, dan pembangunan ekosistem kewirausahaan Islam yang mendukung inovasi dan keberlanjutan (Halim et al., 2024; Sirat et al., 2024; Sukmana et al., 2026).
Pada akhirnya, green entrepreneurship dalam perspektif Ekonomi Islam bukan sekadar strategi bisnis, melainkan merupakan manifestasi dari tanggung jawab seorang Muslim sebagai khalifah di bumi—untuk mengelola sumber daya alam dan sosial dengan bijaksana, adil, dan berkelanjutan, demi kemaslahatan seluruh umat manusia dan generasi mendatang. Dengan mengintegrasikan nilai-nilai Islam yang kaya dengan praktik kewirausahaan yang inovatif dan berorientasi lingkungan, green entrepreneurship Islam dapat menjadi kontribusi signifikan umat Muslim terhadap pembangunan dunia yang lebih adil, sejahtera, dan berkelanjutan.

Daftar Pustaka
Abdullah, M. A., & Azam, M. S. E. (2020). Halal entrepreneurship from Maqasid-al-Sharia'h perspective: inseparable concept for Halalpreneurs. Food Research, 4(S1), 34–42. https://doi.org/10.26656/fr.2017.4(s1).s07
Alam, Md. M., Hassan, S., & Said, J. (2015). Performance of Islamic microcredit in perspective of Maqasid Al-Shariah. Humanomics, 31(4), 374–384. https://doi.org/10.1108/h-12-2014-0072
Ali, H., Mohamed, H., Hashmi, H. S., & Hassan, M. I. A. (2019). Global landscape of the Islamic FinTech: Opportunities, challenges and future ahead. Comsats Journal of Islamic Finance, 4(2), 29–53. https://doi.org/10.26652/cjif.4201923
Ali, M. A. (2024). Dimensions of Islamic entrepreneurship model: Evaluating the elements of entrepreneurial ventures and entrepreneurs from Islamic perspective. International Journal of Social Science & Entrepreneurship, 4(2), 139–164. https://doi.org/10.58661/ijsse.v4i2.273
Alwi, S. F. S., Halim, F. A., Mazlin, T. D. A. T. A., Kadir, A. H. A., Hassan, R., & Fikri, A. A. H. S. (2021). Examining Maqasid Al-Shariah in Islamic banks: Before and after value-based intermediation implementation. International Journal of Academic Research in Business and Social Sciences, 11(9). https://doi.org/10.6007/ijarbss/v11-i9/10822
Alwi, Z., Parmitasari, R. D. A., & Syariati, A. (2021). An assessment on Islamic banking ethics through some salient points in the prophetic tradition. Heliyon, 7(5), e07103. https://doi.org/10.1016/j.heliyon.2021.e07103
Anas, N., Saleh, M. H., Yaacob, Z., Taharin, M. A. M., & Rokhman, W. (2021). Qualitative assessment of entrepreneurial activities of Malaysian private Tahfiz institutions (PTIs). Environment-Behaviour Proceedings Journal, 6(18), 63–69. https://doi.org/10.21834/ebpj.v6i18.3056
Azhar, R. (2024). The application of Islamic principles on entrepreneurship competence development framework. Australian Journal of Islamic Studies, 9(1), 55–85. https://doi.org/10.55831/ajis.v9i1.583
Aziz, M. R. Ab., Jali, M. Z., Noor, M. N. M., Sulaiman, S., Harun, M. S., & Mustafar, M. Z. I. (2023). Islamic digital banking based on Maqasid Al-Shariah for financial inclusion. I-iECONS, 289–306. https://doi.org/10.33102/iiecons.v10i1.84
Battour, M., Salaheldeen, M., & Mady, K. (2021). Exploring innovative marketing opportunities for halal entrepreneurs in hospitality and tourism industry. SHS Web of Conferences, 124, 10001. https://doi.org/10.1051/shsconf/202112410001
Bindabel, W. A. (2020). M&A open innovation, and its obstacle: A case study on GCC region. Journal of Open Innovation Technology Market and Complexity, 6(4), 138. https://doi.org/10.3390/joitmc6040138
Deuraseh, N., & Sufredin, S. N. P. (2022). Employment opportunities as halal entrepreneur for halal science graduates: UNISSA as model. Nusantara Halal Journal (Halal Awareness Opinion Research and Initiative), 2(2), 63–81. https://doi.org/10.17977/um060.2021v2p063-081
Halim, H., Fadhil, R., & Rahimi, S. (2024). Model of university entrepreneurial education development strategy for preparing the golden generation toward 2045: Islamic entrepreneurship perspective. Asian Journal of Management Analytics, 3(4), 1185–1206. https://doi.org/10.55927/ajma.v3i4.11901
Harahap, B., Risfandy, T., & Futri, I. N. (2023). Islamic law, Islamic finance, and sustainable development goals: A systematic literature review. Sustainability, 15(8), 6626. https://doi.org/10.3390/su15086626
Hasun, F., Tanjung, H., Wiryono, S. K., & Choudhury, M. A. (2021). The framework of food security and the food security ecosystem: Tawhidi perspective. International Journal of Halal Research, 3(1), 42–59. https://doi.org/10.18517/ijhr.3.1.42-59.2021
Hilme, S. I., & Raffi, R. M. (2024). Maqasid approach and Shariah rules towards halal industry. Journal of Halal Science Industry and Business, 2(2), 1–14. https://doi.org/10.31098/jhasib.v2i2.2691
Iman, A. H. bin M., & Muhammad, M. T. S. Hj. (2020). The application of Ju'alah in Islamic finance: The Malaysian perspective. International Journal of Management and Applied Research, 7(4), 411–431. https://doi.org/10.18646/2056.74.20-030
Ishak, M. S. I., & Nasir, N. S. M. (2023a). Maqasid values and its application in donation-based crowdfunding practices. International Journal of Academic Research in Business and Social Sciences, 13(12). https://doi.org/10.6007/ijarbss/v13-i12/20077
Ishak, M. S. I., & Nasir, N. S. M. (2023b). The applicability of Islamic crowdfunding as an alternative funding for micro-entrepreneurs in Malaysia. Qualitative Research in Financial Markets, 16(3), 548–564. https://doi.org/10.1108/qrfm-12-2022-0202
Karimullah, S. S. (2023). Exploration of Maqasid Al-Shariah concepts in the development of Islamic economic policies. Mu'amalah Jurnal Hukum Ekonomi Syariah, 2(2), 153–172. https://doi.org/10.32332/muamalah.v2i2.7747
Kayed, R. N. (2012). The entrepreneurial role of profit-and-loss sharing modes of finance: Theory and practice. International Journal of Islamic and Middle Eastern Finance and Management, 5(3), 203–228. https://doi.org/10.1108/17538391211255205
Khalidin, B., Musa, A., Fardesi, M., & Ulfia, N. (2024). Islamic economics towards the sustainability of economic development. International Journal of Social Science Humanity & Management Research, 3(11). https://doi.org/10.58806/ijsshmr.2024.v3i11n16
Mansur, M., Samsuri, A., Nurhayati, N., & Khoyyilah, K. (2022). A slanted view on the future of Islamic FinTech and conventional FinTech in South and Southeast Asian countries. El-Barka Journal of Islamic Economics and Business, 5(2), 207–234. https://doi.org/10.21154/elbarka.v5i2.5147
Meerangani, K. A., Hashim, S. N. I., Wahab, N. A. A., Zulkefli, A. A., & Bakar, M. A. (2022). Distribution of zakat funds in Malaysia from the Maqasid Al-Syariah perspective. International Journal of Academic Research in Business and Social Sciences, 12(11). https://doi.org/10.6007/ijarbss/v12-i11/15177
Raquib, A., & Khan, I. (2019). Entrepreneurship as an agent for social-ethical reform: An Islamic perspective. ICR Journal, 10(1), 47–63. https://doi.org/10.52282/icr.v10i1.71
Said, J., Hassan, S., & Alam, Md. M. (2019). Performance of Islamic microcredit in perspective of Maqasid Al-Shariah: A case study on Amanah Ikhtiar Malaysia. https://doi.org/10.31235/osf.io/ay6bf
Salaheldeen, M., Battour, M., Nazri, M. A., & Bustamam, U. S. A. (2021). Prospects for achieving the sustainable development goals 2030 through a proposed halal entrepreneurship success index (HESI). SHS Web of Conferences, 124, 08001. https://doi.org/10.1051/shsconf/202112408001
Sarhan, M. L., & Aziz, K. Ab. (2024). Unpacking Qalb behavioral traits through the lens of Maqasid al-Shariah: A pathway to foster inclusive entrepreneurial intentions in the Muslim community. International Journal of Management Finance and Accounting, 5(1), 192–236. https://doi.org/10.33093/ijomfa.2024.5.1.9
Sarhan, M. L., Aziz, K. Ab., & Zulkifle, A. M. (2020). Determinacy of Qalb behavioral traits toward inclusive entrepreneurial intention among Muslim student (hlm. 274–287). https://doi.org/10.15405/epsbs.2020.10.25
Sarhan, M. L., Aziz, K. Ab., & Zulkifle, A. M. (2022). Qalb-based entrepreneurship for community wellbeing: A preliminary study (hlm. 106–116). https://doi.org/10.2991/978-2-494069-61-9_12
Shehu, F. M., & Al-Aidaros, A.-H. (2015). Islamic entrepreneurship in the light of Maqasid Al-Shariah: A critical review. Journal of Social and Development Sciences, 6(4), 6–14. https://doi.org/10.22610/jsds.v6i4.854
Shobihah, D., & Abai, A. (2023). Achievements of asnaf entrepreneurs' recipients of business capital assistance from selected zakat institutions in Malaysia from a Maqasid Shariah perspective. Journal of Southwest Jiaotong University, 58(3). https://doi.org/10.35741/issn.0258-2724.58.3.40
Sidek, F., Pavlovich, K., & Gibb, J. (2018). Entrepreneurship as worship: A Malay Muslim perspective. Journal of Management & Organization, 24(5), 698–710. https://doi.org/10.1017/jmo.2018.13
Sirat, A. H., Rusandry, R., Baharuddin, G., & Possumah, B. T. (2024). Islamic entrepreneur in the business concept of Prophet Muhammad SAW: A conceptual review. International Journal of Social Science and Human Research, 07(10). https://doi.org/10.47191/ijsshr/v7-i10-24
Sukmana, R., Sukmaningrum, P. S., & Khaliq, R. (2026). A new framework of Islamic entrepreneurship: Fostering inclusivity, sustainability—policy implications. Sage Open, 16(1). https://doi.org/10.1177/21582440261417027
Tahrim, S. N. C., Rosdi, M. S. M., Muhammad, M. Z., Yusoff, M. N. H., Musa, A., & Din, N. M. (2018). The revival of Mudharabah contract: Proposed innovative solutions. International Journal of Academic Research in Business and Social Sciences, 8(10). https://doi.org/10.6007/ijarbss/v8-i10/4723
Thaidi, H. A. bin A., Rahman, M. F. A., Rahman, A. A., & Shamsuri, M. A. F. bin. (2022). Prospects of Islamic microfinance: Maqasid Shariah perspective. Tazkia Islamic Finance and Business Review, 16(1). https://doi.org/10.30993/tifbr.v16i1.268
Trimulato, T., Mustamin, A., & Syarifuddin, S. (2023). Linkage of sharia banking and sharia fintech to support the sustainable development goals program. Imara Jurnal Riset Ekonomi Islam, 7(2), 104. https://doi.org/10.31958/imara.v7i2.10849
Uula, M. M., & Harahap, D. (2023). The implementation of Maqasid Shariah in economic studies. Journal of Islamic Economic Literatures, 4(1). https://doi.org/10.58968/jiel.v4i1.223
Wildana, M. D. A., & Manzilati, A. (2022). Waqf and waste: An unexplored potentials (hlm. 206). https://doi.org/10.2991/aebmr.k.220128.003
Yasin, R. F. F., Mahmud, M. W., & Diniyya, A. A. (2020). Significance of financial literacy among women entrepreneur on halal business. Journal of Halal Industry & Services, 3. https://doi.org/10.36877/jhis.a0000076
Zauro, Z. S., Civín, A. S., & Bouma, O. (2024). Islamic economics for sustainable development. SeEk, 1(2), 53–70. https://doi.org/10.35335/ac1n5382
di

Tidak ada komentar:

Posting Komentar