00450 - Kemudahan Akses dan Pembiayaan dari Lembaga Keuangan untuk Industri Energi Terbarukan dalam Ekosistem Halal

AFANIN MEDIA UTAMA



Abstract
The urgency of integrating renewable energy with Islamic finance has become increasingly relevant in the context of sustainable development in Indonesia. This article examines the accessibility and financing schemes from financial institutions for the renewable energy industry within the halal ecosystem, with a focus on the synergy between Islamic economics and green energy. Using a qualitative literature review approach, this study analyzes various financing instruments, both commercial and social, that can support the development of renewable energy in Indonesia. The findings indicate that a combination financing model integrating Islamic commercial financial instruments (green sukuk, Islamic bank financing) with Islamic social financial instruments (waqf, zakat, infaq) represents the most optimal approach. Policy strengthening, human resource capacity development, and cross-stakeholder collaboration are key prerequisites for realizing an inclusive and sustainable renewable energy ecosystem. The Green Sharia Banking concept, which integrates Islamic principles with green banking practices, has the potential to become a new growth point in driving the green economy and strengthening the Islamic financial industry in Indonesia.

Keywords: Renewable Energy, Islamic Finance, Green Sukuk, Halal Ecosystem, Sustainable Development

Abstrak
Urgensi integrasi energi terbarukan dengan keuangan syariah semakin relevan dalam konteks pembangunan berkelanjutan di Indonesia. Artikel ini mengkaji kemudahan akses dan skema pembiayaan dari lembaga keuangan untuk industri energi terbarukan dalam ekosistem halal, dengan fokus pada sinergitas antara ekonomi syariah dan energi hijau. Dengan menggunakan pendekatan kajian pustaka kualitatif, studi ini menganalisis berbagai instrumen pembiayaan, baik komersial maupun sosial, yang dapat mendukung pengembangan energi terbarukan di Indonesia. Temuan menunjukkan bahwa model pembiayaan kombinasi yang mengintegrasikan instrumen keuangan komersial syariah (sukuk hijau, pembiayaan bank syariah) dengan instrumen keuangan sosial syariah (wakaf, zakat, infak) merupakan pendekatan yang paling optimal. Penguatan kebijakan, pengembangan kapasitas sumber daya manusia, serta kolaborasi lintas pemangku kepentingan menjadi prasyarat utama dalam mewujudkan ekosistem energi terbarukan yang inklusif dan berkelanjutan. Konsep Green Sharia Banking yang mengintegrasikan prinsip-prinsip syariah dengan praktik perbankan hijau berpotensi menjadi titik pertumbuhan baru dalam mendorong ekonomi hijau dan memperkuat industri keuangan syariah di Indonesia.

Kata Kunci: Energi Terbarukan, Keuangan Syariah, Green Sukuk, Ekosistem Halal, Pembangunan Berkelanjutan

1. Pendahuluan: Urgensi Sinergitas Energi Terbarukan dan Keuangan Syariah
Dalam konteks pembangunan berkelanjutan, urgensi ketersediaan energi terbarukan, ekonomi hijau, dan implementasi ekonomi syariah sesungguhnya memiliki semangat yang sejalan dengan upaya komunitas global dalam mendukung sustainable development (Iskandar et al., 2021). Energi terbarukan telah menjadi salah satu sektor strategis yang tidak hanya relevan dari perspektif lingkungan, tetapi juga dari perspektif ekonomi dan sosial. Di Indonesia, sebagai negara dengan penduduk Muslim terbesar di dunia, terdapat peluang besar untuk mengintegrasikan sektor keuangan syariah dengan program energi terbarukan sebagai bagian dari pengembangan industri halal yang komprehensif (Iskandar et al., 2021; Mariyam, 2024).
Industri halal di Indonesia secara luas dapat diklasifikasikan menjadi makanan dan minuman, fesyen, farmasi, kosmetik halal, dan energi terbarukan (Mariyam, 2024; Rahayu & Ningtyas, 2021). Energi terbarukan merupakan salah satu dari enam sektor riil yang mampu bersaing di pasar global dalam kerangka ekonomi syariah Indonesia (Rahayu & Ningtyas, 2021). Dalam Masterplan Ekonomi Syariah Indonesia 2019–2024, energi terbarukan telah ditetapkan sebagai salah satu klaster strategis yang memerlukan dukungan pembiayaan dan kebijakan yang komprehensif (Aslikhah & Faridah, 2021; Iskandar et al., 2021). Strategi pada klaster energi terbarukan mencakup: (1) mengampanyekan keunggulan energi terbarukan untuk mencapai kemandirian energi nasional; (2) menciptakan kemudahan akses dan skema pembiayaan yang menarik untuk mendukung energi terbarukan; dan (3) mengadakan riset dan publikasi mengenai energi terbarukan dan potensi kolaborasi dengan industri lain dalam rantai nilai halal (Aslikhah & Faridah, 2021; Iskandar et al., 2021).
Namun demikian, implementasi dari upaya tersebut tidak maksimal dan program pemanfaatan energi terbarukan terkesan melamban (Fauzi, 2022). Salah satu hambatan utama adalah persepsi masyarakat yang masih belum terlalu peduli dan sadar akan lingkungan, ditambah dengan pemahaman masyarakat yang masih rendah tentang energi terbarukan, sehingga masyarakat berpikir bahwa energi terbarukan merupakan bisnis yang tidak menguntungkan dan proyek ini sulit mendapatkan pembiayaan (Iskandar et al., 2021). Oleh karena itu, diperlukan strategi yang komprehensif untuk menciptakan kemudahan akses dan skema pembiayaan yang menarik, serta mendorong kolaborasi dengan keuangan syariah melalui pembiayaan syariah.

2. Terciptanya Kemudahan Akses dan Skema Pembiayaan untuk Industri Energi Terbarukan
2.1 Mendorong Skema Pembiayaan dari Pihak Pemerintah dan Swasta
Pembiayaan ramah lingkungan terhadap sumber energi baru dan terbarukan (EBT) masih mengalami beberapa kendala seperti return investasi yang tidak menguntungkan, tingginya suku bunga pinjaman, dan tidak adanya pendanaan proyek (Ningsih, 2024). Pemerintah Indonesia telah berupaya mengatasinya dengan melakukan insentif pajak bagi perusahaan yang berinvestasi pada proyek energi baru dan terbarukan (Ningsih, 2024). Prospek pembiayaan ramah lingkungan terhadap EBT sangat positif, yang ditandai dengan tingginya minat investor terhadap emiten yang bergerak di bisnis EBT (Ningsih, 2024).
Dalam kerangka kebijakan nasional, terdapat beberapa instrumen pembiayaan yang dapat digunakan untuk mendukung energi terbarukan. Berdasarkan POJK No. 60/POJK.04/2017, perbankan didorong untuk membiayai proyek pembangunan pembangkit listrik menggunakan energi terbarukan, seperti pembiayaan pengembangan energi terbarukan dengan teknologi hybrid berbahan bakar angin dan panas matahari (Maulidiyah et al., 2023). Selain itu, kemudahan pembiayaan melalui program seperti Kredit Usaha Rakyat (KUR) dan Dana Bergulir Energi Terbarukan (DEBT) juga menjadi salah satu instrumen yang dapat dimanfaatkan (Ningsih, 2024).
Dari sisi pemerintah, fasilitas siaga untuk proyek energi terbarukan sebagaimana tercantum dalam PERPRES-112/2022 mengamanatkan Kementerian Keuangan untuk mendukung peningkatan skala pembiayaan energi terbarukan melalui insentif fiskal, misalnya pembiayaan kesenjangan kelayakan proyek, fasilitas peningkatan kredit, dan fasilitas siaga (P. R. Fauzi, 2023). Penyiapan dana untuk digunakan memfasilitasi pembiayaan serangkaian proyek energi terbarukan dan penyimpanan energi melalui struktur pembiayaan dan pinjaman kepada perusahaan energi swasta juga menjadi salah satu program yang dapat dijalankan sektor swasta (P. R. Fauzi, 2023).
Skema Kerja Sama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU) juga menjadi alternatif yang menjanjikan. Pelaksanaan skema KPBU dalam pembangunan infrastruktur energi terbarukan memiliki beberapa kelebihan, di antaranya kompetisi antarpihak swasta, pelaksanaan mekanisme KPBU yang lebih ekonomis daripada skema pengadaan lain, sinergi antara sektor publik dan swasta, penggunaan teknologi dan peralatan modern, pengawasan publik yang dapat mengurangi konflik kepentingan, dan pengurangan beban keuangan publik (Rahmawati & Hazmi, 2024). Berkaca pada keberhasilan negara lain dalam menerapkan skema KPBU dalam sektor energi terbarukan seperti Afrika Selatan, India, China, dan Sri Lanka dapat menjadi benchmarking bagi Indonesia dalam mendorong implementasi energi terbarukan (Rahmawati & Hazmi, 2024).
Institusi keuangan internasional seperti World Bank, IFC, dan UNPRI juga memainkan peran penting dalam mendukung pembiayaan energi terbarukan. Mereka dapat memberikan pendanaan dan investasi untuk proyek-proyek yang memiliki dampak positif terhadap lingkungan, termasuk pembiayaan untuk proyek energi terbarukan, infrastruktur ramah lingkungan, atau program pengentasan kemiskinan (Perbankan & Herawati, 2023). Bank Dunia telah memainkan peran penting dalam mendorong bisnis berkelanjutan melalui program pembiayaan proyek berkelanjutan, memberikan pinjaman dan bantuan teknis kepada negara-negara berkembang untuk mendukung proyek-proyek yang berfokus pada keberlanjutan (Perbankan & Herawati, 2023).

2.2 Fasilitas Peningkatan Kompetensi Manajemen untuk Industri Energi Terbarukan Skala Kecil
Salah satu tantangan utama dalam pengembangan industri energi terbarukan skala kecil adalah keterbatasan kompetensi manajemen dan administrasi keuangan. Adanya ahli di lembaga keuangan syariah maupun investor lain yang memahami industri energi terbarukan diperlukan untuk menilai risiko investasi sektor energi terbarukan (Iskandar et al., 2021). Peningkatan kapasitas sumber daya manusia menjadi kunci dalam mendorong pertumbuhan industri energi terbarukan yang berkelanjutan.
Dalam konteks ini, fasilitas peningkatan kompetensi manajemen pengelolaan usaha dan administrasi keuangan industri energi terbarukan untuk skala kecil perlu dikembangkan secara sistematis. Kebutuhan sumber daya manusia yang berkaitan dengan keuangan syariah, baik secara kuantitas maupun kualitas, perlu ditingkatkan (Rokhlinasari & Widagdo, 2023). Kolaborasi antara lembaga pendidikan, industri, pemerintah, dan pengguna dalam mengembangkan inovasi menjadi sangat penting (Siswoputro et al., 2024).
Program pelatihan dan pengembangan keterampilan bagi para pelaku industri energi terbarukan skala kecil perlu dirancang secara komprehensif, mencakup aspek teknis, manajerial, dan keuangan. Kemitraan industri-pendidikan perlu didorong melalui kolaborasi dan kerja sama antara institusi pendidikan dan industri untuk program magang, pelatihan kerja, dan penyusunan kurikulum/modul pelatihan yang sesuai dengan kebutuhan pasar, khususnya pada sektor-sektor prioritas dalam target Net Zero Emission (NZE) seperti industri energi terbarukan (Mariska, 2024).
Selain itu, keterlibatan komunitas lokal dalam proyek-proyek hijau melalui program padat karya dan kemitraan, terutama di daerah perdesaan yang sering kali menjadi target pengembangan energi terbarukan seperti proyek pembangkit listrik tenaga surya dan biomassa, juga perlu didorong (Mariska, 2024). Ekonomi hijau dapat membantu mengurangi ketimpangan regional dengan menciptakan lapangan kerja di perdesaan dan perkotaan, khususnya di daerah terpencil yang terdapat potensi besar untuk pengembangan energi terbarukan seperti energi surya, bayu, dan bioenergi (Mariska, 2024).

2.3 Menjadikan Energi Terbarukan sebagai Prioritas Pembiayaan bagi Investor dan Lembaga Keuangan
Untuk menjadikan industri energi terbarukan sebagai salah satu prioritas pembiayaan bagi investor maupun lembaga keuangan di Indonesia, diperlukan kebijakan yang komprehensif dan ekosistem yang kondusif. Otoritas Jasa Keuangan (OJK) telah berkolaborasi dengan lembaga keuangan untuk mengembangkan Roadmap Keuangan Berkelanjutan dengan tujuan menggambarkan kondisi yang ingin dicapai mengenai keuangan berkelanjutan di Indonesia dalam periode 2015–2024 untuk industri jasa keuangan (Hayati et al., 2020). Roadmap tersebut berisi paparan rencana kerja program kebijakan keuangan berkelanjutan untuk industri jasa keuangan yang berada di bawah otoritas OJK, yaitu perbankan, pasar modal, dan Industri Keuangan Non-Bank (IKNB) (Andatu & Hilabi, 2023).
Berdasarkan roadmap yang disusun oleh OJK, bank-bank di Indonesia telah berkomitmen pada Rencana Aksi Keuangan Berkelanjutan (RAKB) untuk memberikan kredit kepada kreditur yang memiliki sertifikasi sesuai dengan prinsip Lingkungan, Sosial, dan Tata Kelola (LST) dan izin AMDAL di sektor konstruksi hijau, pertanian, infrastruktur hijau, kehutanan, energi terbarukan, daur ulang, dan efisiensi energi (Hayati et al., 2020).
Beberapa bank besar di Indonesia telah menunjukkan komitmen nyata dalam pembiayaan energi terbarukan. BRI mendukung penyaluran kredit di sektor produk energi terbarukan, efisiensi energi, dan pertanian organik yang sejalan dengan pertumbuhan bisnis dan kelayakan kredit bisnis terkait (Hayati et al., 2020). BCA memprioritaskan pembiayaan sektor-sektor yang berhubungan dengan pertanian berkelanjutan, infrastruktur hijau, kehutanan berkelanjutan, energi terbarukan, industri daur ulang, efisiensi energi, dan gedung hijau (Hayati et al., 2020). Bank Muamalat Indonesia juga telah menerapkan penyaluran pembiayaan pada organisasi ramah lingkungan seperti yang bergerak dalam energi terbarukan, transportasi ramah lingkungan, serta organisasi yang menerapkan konsep keberlanjutan (Ria et al., 2023).
Contoh dari proyek yang sejalan dengan penerapan keuangan berkelanjutan antara lain pembiayaan kepada proyek energi terbarukan, yaitu pembiayaan pembangkit listrik yang bersumber dari tenaga air, tenaga panas bumi, tenaga angin, tenaga surya, tenaga biogas, biomassa, serta sumber-sumber energi terbarukan lainnya yang ditetapkan oleh pemerintah (Rahmansyah et al., 2023). Bank Indonesia berharap green banking akan memberikan kontribusi positif pada upaya penguatan kebijakan fiskal dan moneter yang antara lain tercermin dari menurunnya beban impor minyak dan produk pertanian karena terjadi peningkatan pasokan energi domestik dari sumber-sumber energi terbarukan (Rahmansyah et al., 2023).
Dalam konteks pasar modal syariah, terdapat kebutuhan untuk mendorong pengembangan saham syariah di sektor-sektor yang belum sepenuhnya terakomodasi, seperti teknologi, energi terbarukan, dan inovasi lainnya, yang akan membantu menciptakan portofolio investasi syariah yang lebih beragam dan sejalan dengan dinamika ekonomi global (Atikah & Sayudin, 2024). Kolaborasi antarlembaga, termasuk lembaga akademis, dapat mempercepat proses inovasi dan menghasilkan instrumen investasi syariah yang lebih canggih dan sesuai dengan tuntutan pasar yang berkembang (Atikah & Sayudin, 2024).

3. Mendorong Kolaborasi dengan Keuangan Syariah melalui Pembiayaan Syariah
3.1 Penguatan Kebijakan yang Mendukung Pembiayaan Energi Terbarukan
Penguatan kebijakan yang mendukung pembiayaan terhadap pengembangan energi terbarukan merupakan prasyarat utama bagi terciptanya ekosistem pembiayaan yang kondusif. Pembiayaan syariah dapat menjadi salah satu opsi pembiayaan proyek energi terbarukan (Iskandar et al., 2021). Sinergi antara sektor energi terbarukan dengan bidang keuangan syariah perlu didorong sebagai alternatif sumber pembiayaan dalam mendukung pencapaian target pemenuhan energi terbarukan di Indonesia (Iskandar et al., 2021).
Dalam kerangka regulasi, POJK Nomor 51/POJK.03/2017 tentang Keuangan Berkelanjutan menjadi landasan hukum yang penting bagi implementasi green banking di Indonesia (Dewi & Pamungkas, 2024; Lestari et al., 2024). Kebijakan ini ditujukan pada Lembaga Jasa Keuangan (LJK), emiten, dan perusahaan publik lainnya untuk mengintegrasikan aspek Lingkungan, Sosial, dan Tata Kelola (LST) dalam operasional dan pembiayaan mereka (Lestari et al., 2024). Selain itu, menurut Pasal 4 POJK Green Bond, terdapat 12 kategori yang digunakan sebagai acuan pelaksanaan pencatatan portofolio dalam pemberian pembiayaan, di antaranya energi terbarukan, efisiensi energi, pencegahan dan pengendalian polusi, pengelolaan sumber daya alam hayati, konservasi keanekaragaman hayati, transportasi ramah lingkungan, pengelolaan air dan air limbah yang berkelanjutan, dan adaptasi perubahan iklim (Andatu & Hilabi, 2023).
Kebijakan yang mendukung pembiayaan energi terbarukan juga perlu mencakup aspek regulasi yang lebih inklusif. Perlu adanya peraturan yang mendukung kebijakan tersebut agar dapat menjawab kesenjangan bisnis infrastruktur dan pembiayaan syariah (Amaliah et al., 2022). Pengambil kebijakan perlu memberikan insentif lebih besar dan payung hukum yang lebih inklusif untuk skema pembiayaan hijau (Suwanan et al., 2022). Hal ini sejalan dengan temuan bahwa hambatan regulasi, hambatan politik, dan hambatan finansial menjadi tantangan utama dalam pelaksanaan skema pembiayaan energi terbarukan (Rahmawati & Hazmi, 2024).
Dalam konteks kebijakan energi nasional, Peraturan Pemerintah No. 79 Tahun 2014 tentang Kebijakan Energi Nasional menetapkan target bauran energi baru dan terbarukan pada tahun 2025 paling sedikit 23% dan 31% pada tahun 2050 (Rahmawati & Hazmi, 2024). Target ini sejalan dengan Sustainable Development Goals yang telah diadopsi Indonesia. Untuk mencapai target tersebut, diperlukan kolaborasi lintas pemangku kepentingan antara produsen, konsumen, industri, dan pemerintah (P. R. Fauzi, 2023).
Penguatan kebijakan juga perlu memperhatikan aspek insentif fiskal. Pengenaan tarif listrik yang lebih tinggi untuk energi terbarukan dibandingkan listrik konvensional, serta kemudahan pembiayaan melalui program seperti KUR dan Dana Bergulir Energi Terbarukan (DEBT), merupakan beberapa instrumen kebijakan yang dapat dioptimalkan (Ningsih, 2024). Selain itu, pemerintah perlu mengkaji sejumlah regulasi untuk menciptakan ekosistem energi bersih yang terintegrasi, memberi perhatian terhadap adanya biaya peralihan yang perlu ditanggung konsumen, dan menerapkan pajak karbon secara berkeadilan dan tepat sasaran untuk menurunkan keunggulan kompetitif produk-produk berbasis energi fosil (P. R. Fauzi, 2023).

3.2 Pembuatan Skema Produk Alternatif Pembiayaan Keuangan Syariah untuk Energi Terbarukan
3.2.1 Green Sukuk sebagai Instrumen Pembiayaan Utama
Green sukuk merupakan instrumen keuangan Islam yang menggabungkan prinsip syariah dengan proyek-proyek hijau untuk membiayai upaya mitigasi perubahan iklim, adaptasi iklim, dan konservasi keanekaragaman hayati (Hiljannah et al., 2023). Penerbitan green sukuk melibatkan penerbit yang menerbitkan sertifikat utang kepada investor, dengan dana yang diperoleh secara khusus dialokasikan untuk proyek-proyek yang memenuhi kriteria hijau. Proyek yang didanai mencakup sektor energi terbarukan, efisiensi energi, transportasi berkelanjutan, pengelolaan limbah, reboisasi, serta upaya mitigasi perubahan iklim dan pelestarian lingkungan (Hiljannah et al., 2023).
Pemerintah Indonesia telah mendukung pengembangan green sukuk sebagai bagian dari komitmen mereka terhadap pembangunan berkelanjutan, menarik minat yang tinggi dari investor domestik maupun internasional (Hiljannah et al., 2023). Dana yang diperoleh dari penjualan green sukuk telah dialokasikan untuk berbagai upaya mitigasi iklim di Indonesia, seperti transportasi berkelanjutan, energi terbarukan, dan pengelolaan limbah (Hiljannah et al., 2023). Penggunaan dana ini telah membantu mencapai kemajuan dalam mencapai tujuan pembangunan berkelanjutan, terutama dalam mengatasi masalah pengentasan kemiskinan, kesetaraan gender, dan akses ke air bersih dan energi terbarukan (Hiljannah et al., 2023).
Sembilan sektor memenuhi syarat untuk mendapatkan pembiayaan green sukuk, yakni energi terbarukan, ketahanan perubahan iklim untuk penurunan risiko bencana, transportasi berkelanjutan, manajemen sampah dan energi, pariwisata hijau, pertanian berkelanjutan, efisiensi energi, manajemen berkelanjutan sumber daya alam, dan bangunan hijau (Suwanan et al., 2022). Green sukuk juga memberikan kesempatan baru bagi pemerintah dan perusahaan untuk mengumpulkan modal bagi ekonomi rendah karbon, sehingga dapat mengandalkan sumber daya energi terbarukan seperti matahari dan angin untuk memenuhi kebutuhan listrik secara lokal (Hiljannah et al., 2023).
Green sukuk dapat menjadi pendorong bagi pertumbuhan industri syariah di Indonesia. Melalui pembiayaan yang terfokus pada proyek-proyek berkelanjutan, green sukuk dapat membantu mempercepat adopsi teknologi dan inovasi dalam sektor energi terbarukan, efisiensi energi, pengelolaan air, dan sektor-sektor lain yang ramah lingkungan (Hiljannah et al., 2023). Kontribusi green sukuk pada implementasi Tujuan Pembangunan Keberlanjutan di Indonesia juga telah terbukti melalui berbagai proyek yang didanai (Mareta et al., 2024).

3.2.2 Green Banking Syariah sebagai Paradigma Baru
Konsep Green Sharia Banking dapat memberikan dampak yang signifikan terhadap ekonomi syariah Indonesia dengan mendorong pembiayaan dan pengembangan yang berkelanjutan, meningkatkan daya saing, dan memperkuat industri keuangan syariah (Hanum & Anggraeni, 2023). Konsep Green Sharia Banking dan tujuan net zero emission 2060 di Indonesia terkait erat karena kedua inisiatif memiliki tujuan yang sama untuk mengurangi emisi karbon dan mempromosikan pembangunan berkelanjutan (Hanum & Anggraeni, 2023).
Perbankan syariah hijau dapat mendukung tujuan ini dengan membiayai dan berinvestasi pada proyek-proyek energi terbarukan seperti angin, matahari, dan tenaga air. Ini juga dapat mendukung proyek infrastruktur berkelanjutan yang meningkatkan efisiensi energi dan mengurangi emisi (Hanum & Anggraeni, 2023). Kemitraan dengan perusahaan energi terbarukan menjadi salah satu skema pilot kebijakan perbankan syariah, di mana perbankan syariah dapat berkolaborasi dengan perusahaan energi terbarukan di Indonesia untuk membiayai dan berinvestasi dalam proyek energi terbarukan berbasis tenaga surya, angin, atau air (Hanum & Anggraeni, 2023).
Islamic Green Banking dalam perspektif Green Finance menunjukkan bahwa tanggung jawab perbankan syariah dalam pelaksanaan Green Banking dalam kebijakan penyaluran pembiayaan kepada nasabah, serta sinergi dan optimalisasi dalam mewujudkan sustainable finance, merupakan hal yang sangat penting (Ningluthfi & Nurohman, 2024; "Sinergi Dan Optimalisasi Green Banking Perbankan Syariah Dalam Mewujudkan Suistainable Finance," 2018). Bank syariah sudah seharusnya berada pada barisan terdepan dalam pelaksanaan kebijakan green banking dan green economy; sejumlah bank syariah memang sudah aktif dalam penyediaan pembiayaan usaha pembangunan energi baru dan terbarukan, pembiayaan peningkatan efisiensi energi industri ("Sinergi Dan Optimalisasi Green Banking Perbankan Syariah Dalam Mewujudkan Suistainable Finance," 2018).
Prinsip-prinsip perbankan syariah dalam green banking menunjukkan bahwa bank-bank Islam tidak memberikan pinjaman kepada industri yang merugikan lingkungan atau industri yang terlibat dalam praktik-praktik tidak etis (Ningluthfi & Nurohman, 2024). Sebaliknya, bank-bank Islam mendukung pengembangan industri tertentu yang mempunyai kepedulian terhadap lingkungan seperti energi terbarukan, efisiensi energi, dan bangunan ramah lingkungan (Ningluthfi & Nurohman, 2024). Hal ini sejalan dengan prinsip maqasid syariah yang menekankan perlindungan terhadap lingkungan (hifz al-bi'ah) sebagai bagian dari tujuan-tujuan utama syariah Islam (Mustaqim, 2023).

3.2.3 Instrumen Keuangan Sosial Syariah: Wakaf, Zakat, dan Crowdfunding
Selain instrumen keuangan komersial, instrumen keuangan sosial syariah juga memiliki potensi besar dalam pembiayaan energi terbarukan. Dalam konteks pembiayaan sosial-keagamaan EBT, energi terbarukan dapat dilakukan dengan konsep ta'āwun dan sedekah jariah melalui crowdfunding dan wakaf (Iskandar et al., 2021).
Wakaf memiliki potensi yang sangat besar di Indonesia sebagai instrumen pembiayaan energi terbarukan. Sebagai negara dengan penduduk Muslim terbesar di dunia, Badan Wakaf Indonesia (BWI) memperkirakan potensi wakaf di Indonesia setiap tahun sebesar Rp188 triliun (R. A. Fauzi, 2022). Integrasi wakaf sebagai dana dalam membiayai pemanfaatan energi terbarukan memiliki peran positif dalam mengurangi dampak perubahan iklim, khususnya di Indonesia (R. A. Fauzi, 2022). Aset wakaf yang diinvestasikan di badan usaha di bidang energi terbarukan akan menghasilkan keuntungan karena produk atau jasa yang dihasilkan dibutuhkan secara masif oleh semua orang (R. A. Fauzi, 2022).
Menurut kajian yang dilakukan oleh Waqf Center for Indonesian Development Studies (WaCIDS), terdapat setidaknya tiga urgensi kolaborasi gerakan wakaf dan Energi Terbarukan (EBT) (R. A. Fauzi, 2022). Keberhasilan program ini tentunya akan mengikis kesenjangan antara golongan kaya dan golongan miskin di masa depan, karena jika tidak adanya kolaborasi maka hanya golongan kaya sajalah yang bisa memanfaatkan Energi Terbarukan (EBT) (R. A. Fauzi, 2022).
Zakat juga dapat menjadi instrumen keuangan syariah inklusif dalam mewujudkan SDGs, termasuk dalam pembiayaan proyek energi terbarukan. Sinergi antara sektor energi terbarukan dengan bidang keuangan syariah lebih lanjut juga telah dilakukan oleh Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS), yang memberikan akses listrik pada masyarakat yang belum terjangkau (Iskandar et al., 2021). Untuk pendanaan yang sifatnya jangka panjang, industri keuangan syariah dapat berpeluang dalam memberikan pembiayaan proyek yang berkaitan dengan masalah lingkungan untuk tujuan pembangunan ekonomi berkelanjutan, termasuk proyek-proyek energi terbarukan (Rokhlinasari & Widagdo, 2023).
Lembaga Zakat, Infak, dan Sedekah (ZIS) juga dapat berperan dalam pembiayaan energi terbarukan melalui skema pembiayaan mudharabah dan musyarakah (Trapsila, 2018). Skema mudharabah dan musyarakah merupakan skema yang dapat digunakan untuk membiayai energi terbarukan, dengan memanfaatkan pendekatan Participatory Rural Appraisal (PRA) sehingga pembiayaan energi dapat memberikan dampak sosial maupun ekonomi (Trapsila, 2018).

3.2.4 Model Pembiayaan Kombinasi untuk Proyek Energi Terbarukan
Hasil penelitian menggunakan metode Analytic Network Process (ANP) menunjukkan bahwa model pembiayaan yang tepat untuk proyek energi terbarukan adalah model kombinasi, yang terdiri dari beberapa sumber pendanaan, yaitu pembiayaan pemerintah, pembiayaan swasta, dan pembiayaan lembaga wakaf (Amaliah et al., 2022). Pembiayaan pemerintah yang tepat mencakup APBN, sukuk, dan investasi syariah. Pembiayaan swasta terdiri dari sindikasi bank syariah dan korporasi. Pembiayaan lembaga wakaf mencakup wakaf produktif dan infak (Amaliah et al., 2022).
Model pembiayaan yang diusulkan harus mematuhi aturan terkait dengan regulasi yang ada, seperti regulasi pemerintah, aturan hukum yang menaungi pembangunan sumber daya energi terbarukan, lingkungan, dan syariah (Amaliah et al., 2022). Hal ini menunjukkan bahwa pendekatan multi-sumber pembiayaan yang mengintegrasikan instrumen keuangan komersial dan sosial syariah merupakan pendekatan yang paling optimal untuk mendukung pengembangan energi terbarukan di Indonesia.
Inovasi dalam instrumen keuangan syariah membuka peluang baru untuk pembiayaan proyek-proyek berkelanjutan, seperti energi terbarukan, infrastruktur hijau, dan inisiatif yang mendukung penanggulangan kemiskinan (Haerunnisa et al., 2023). Integrasi keberlanjutan dalam keuangan syariah juga dapat dilakukan melalui dukungan finansial terhadap proyek-proyek berkelanjutan, seperti investasi dalam energi terbarukan, pertanian berkelanjutan, atau pengembangan infrastruktur yang ramah lingkungan (Haerunnisa et al., 2023).

4. Kolaborasi Energi Terbarukan dengan Industri Halal Lainnya
Sinergi antara program energi terbarukan dan ekonomi syariah tidak hanya terbatas pada aspek pembiayaan, tetapi juga mencakup kolaborasi dengan industri halal lainnya. Pemanfaatan EBT dapat menjadi pendukung dan ujung tombak industri halal, seperti halal food and beverages, Muslim fashion, halal tourism, pharmaceuticals and halal cosmetics, dan halal media and recreation (Iskandar et al., 2021). Energi terbarukan sebagai sumber energi bersih dapat mendukung proses produksi industri halal yang ramah lingkungan dan berkelanjutan.
Dalam kerangka halal value chain, energi terbarukan memiliki peran strategis sebagai enabler bagi industri halal lainnya (Asri & Ilyas, 2022). Ekosistem industri halal harus lebih dikuatkan dan dikembangkan agar mampu menguasai potensi pasar global (Asri & Ilyas, 2022). Dari aspek supply, keberadaan sektor industri halal Indonesia, termasuk energi terbarukan, telah mempersiapkan berbagai produk yang dapat dikonsumsi masyarakat dengan label halal (Asri & Ilyas, 2022).
Kolaborasi yang diterapkan pada industri halal dapat meningkatkan kinerja perusahaan serta menguatkan industri halal baik di sektor barang maupun jasa (Asri & Ilyas, 2022). Dalam konteks pariwisata halal, misalnya, penggunaan energi yang berkelanjutan mencakup penggunaan sumber energi terbarukan seperti matahari dan angin, serta efisiensi energi dalam infrastruktur dan fasilitas pariwisata (Mustaqim, 2023). Hal ini menunjukkan bahwa energi terbarukan dapat menjadi komponen integral dalam pengembangan berbagai sektor industri halal.

5. Tantangan dan Rekomendasi Kebijakan
5.1 Tantangan Utama
Meskipun potensi sinergitas antara energi terbarukan dan keuangan syariah sangat besar, terdapat beberapa tantangan yang perlu diatasi. Pertama, keterbatasan akses terhadap pendanaan merupakan salah satu hambatan utama bagi pengembangan industri energi terbarukan di Indonesia (Mariska, 2024). Transisi menuju ekonomi hijau membutuhkan investasi besar dalam hal infrastruktur, teknologi hijau, dan pengembangan kapasitas tenaga kerja (Mariska, 2024).
Kedua, perbankan syariah masih menghadapi keterbatasan modal yang sangat terbatas dalam memberikan pembiayaan untuk proyek energi terbarukan (Andatu & Hilabi, 2023). Pembiayaan yang dilakukan masih didominasi sektor konsumtif, dan pengawasan OJK cenderung longgar sehingga pengawasan terhadap pembiayaan perbankan syariah baru sebatas tahap sebelum pembiayaan (Maulidiyah & Auwalin, 2021).
Ketiga, terdapat hambatan regulasi yang perlu diatasi. Peraturan saat ini belum mencakup skema pembiayaan proyek syariah dan instrumen untuk pembiayaan proyek infrastruktur energi terbarukan secara komprehensif (Amaliah et al., 2022). Sehingga perlu adanya peraturan yang mendukung kebijakan tersebut agar dapat menjawab kesenjangan bisnis infrastruktur dan pembiayaan syariah (Amaliah et al., 2022).
Keempat, kurangnya kesadaran dan pemahaman masyarakat tentang manfaat dan potensi bisnis dari praktik keuangan yang berkelanjutan juga menjadi tantangan (Alfiah & Pujiati, 2024). Pendidikan dan kesadaran berperan penting dalam mengatasi keterbatasan instrumen investasi syariah; dengan meningkatkan pemahaman masyarakat dan investor tentang produk-produk syariah, dapat dihasilkan permintaan yang lebih besar, mendorong industri untuk mengembangkan produk yang lebih inovatif dan beragam sesuai dengan kebutuhan pasar (Atikah & Sayudin, 2024).

5.2 Rekomendasi Kebijakan
Berdasarkan analisis komprehensif di atas, beberapa rekomendasi kebijakan dapat dirumuskan untuk mendorong kemudahan akses dan pembiayaan dari lembaga keuangan bank maupun bukan bank serta kemudahan berinvestasi pada industri halal, khususnya energi terbarukan.
Pertama, pemerintah dan regulator perlu melakukan pembaruan terhadap regulasi pasar modal syariah dan keuangan berkelanjutan untuk menciptakan landasan hukum yang jelas dan konsisten (Atikah & Sayudin, 2024). Langkah-langkah ini mencakup peninjauan kembali dan penyempurnaan regulasi yang ada, serta formulasi kebijakan baru yang sesuai dengan dinamika pasar dan perkembangan industri keuangan syariah (Atikah & Sayudin, 2024).
Kedua, perlu dikembangkan skema pembiayaan baru yang inovatif dan komprehensif untuk industri energi terbarukan, baik dari pihak swasta maupun pemerintah. Model pembiayaan kombinasi yang mengintegrasikan instrumen keuangan komersial syariah (sukuk hijau, pembiayaan bank syariah) dengan instrumen keuangan sosial syariah (wakaf, zakat, infak) merupakan pendekatan yang paling optimal (Amaliah et al., 2022; Iskandar et al., 2021).
Ketiga, perlu didorong kolaborasi yang lebih intensif antara perbankan syariah, lembaga keuangan non-bank syariah, perusahaan energi terbarukan, pemerintah, dan masyarakat sipil (Alfiah & Pujiati, 2024; Hanum & Anggraeni, 2023). Kolaborasi ini dapat menciptakan upaya kolektif untuk mencapai netralitas karbon dan mempromosikan pembangunan berkelanjutan (Hanum & Anggraeni, 2023).
Keempat, pengembangan kapasitas sumber daya manusia di bidang keuangan syariah dan energi terbarukan perlu diprioritaskan. Kolaborasi penelitian antara lembaga pendidikan tinggi dan industri perbankan syariah dapat memberikan penjelasan tentang fleksibilitas regulasi yang diperlukan untuk membangun daya saing investasi syariah nasional (Amalia, 2017).
Kelima, perlu dikembangkan instrumen keuangan seperti obligasi hijau dan sukuk hijau yang mendukung investasi proyek berkelanjutan dan ramah lingkungan (Alfiah & Pujiati, 2024). Pemerintah perlu memperkuat kerja sama dengan sektor swasta dan lembaga keuangan untuk meningkatkan penerbitan green bonds dan green sukuk, serta meningkatkan edukasi dan sosialisasi tentang manfaat dan mekanisme instrumen-instrumen tersebut (Cendekiawan & Firmansyah, 2024).

6. Kesimpulan
Terciptanya kemudahan akses dan pembiayaan dari lembaga keuangan bank maupun bukan bank serta kemudahan berinvestasi pada industri halal, khususnya energi terbarukan, merupakan agenda strategis yang memerlukan pendekatan komprehensif dan kolaboratif. Sinergitas antara program energi terbarukan dan ekonomi syariah merupakan suatu keniscayaan dalam mewujudkan pembangunan berkelanjutan di Indonesia (Iskandar et al., 2021).
Skema pembiayaan baru untuk industri energi terbarukan perlu dikembangkan dari berbagai sumber, baik dari pihak pemerintah maupun swasta, dengan mengintegrasikan instrumen keuangan syariah yang beragam, mulai dari green sukuk, pembiayaan bank syariah, hingga instrumen keuangan sosial seperti wakaf dan zakat (Amaliah et al., 2022; R. A. Fauzi, 2022; Hiljannah et al., 2023; Iskandar et al., 2021). Kebijakan yang mendukung pembiayaan energi terbarukan perlu diperkuat, dengan memberikan insentif yang lebih besar dan payung hukum yang lebih inklusif untuk skema pembiayaan hijau (Ningsih, 2024; Suwanan et al., 2022).
Kolaborasi dengan keuangan syariah melalui pembiayaan syariah merupakan kunci dalam mendorong pengembangan energi terbarukan yang berkelanjutan dan inklusif. Konsep Green Sharia Banking yang mengintegrasikan prinsip-prinsip syariah dengan praktik perbankan hijau dapat menjadi titik pertumbuhan baru dalam mendorong green economy, tanggung jawab sosial, kelestarian lingkungan, sekaligus mendorong pertumbuhan kinerja berkelanjutan bank syariah (Hanum & Anggraeni, 2023). Dengan demikian, industri energi terbarukan dapat berkembang menjadi salah satu pilar utama dalam ekosistem industri halal Indonesia yang kompetitif dan berkelanjutan (Asri & Ilyas, 2022; Mariyam, 2024).

Daftar Referensi
Alfiah, D. N., & Pujiati, L. (2024). Penerapan Green Banking pada perbankan BUMN di Indonesia: Studi kasus pada perbankan BUMN yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) tahun 2021–2022. Reslaj Religion Education Social Laa Roiba Journal, 6(4), 2425–2434. https://doi.org/10.47467/reslaj.v6i4.1958
Amalia, E. (2017). Perbankan syariah di Indonesia. Dialog, 32(1), 6–19. https://doi.org/10.47655/dialog.v32i1.122
Amaliah, D. P., Masruhen, M. F. B., Ibrahim, M. Y., & Abdullah, F. (2022). Analisis alternatif model pembiayaan pengelolaan sampah untuk pengembangan pembangkit listrik tenaga sampah. Al-Tasyree Jurnal Bisnis Keuangan dan Ekonomi Syariah, 14(02), 102–122. https://doi.org/10.59833/altasyree.v14i02.986
Andatu, M., & Hilabi, A. (2023). Implementasi regulasi keuangan berkelanjutan pada bank syariah dan bank konvensional di Indonesia. Al Irsyad Jurnal Studi Islam, 2(1), 23–34. https://doi.org/10.54150/alirsyad.v2i1.116
Aslikhah, A., & Faridah, A. (2021). Strategi penguatan halal supply chain di Indonesia dalam menghadapi global Islamic economy. Jurnal Istiqro, 7(1), 95. https://doi.org/10.30739/istiqro.v7i1.724
Asri, K. H., & Ilyas, A. (2022). Penguatan ekosistem halal value chain sebagai pengembangan industri halal menuju era 5.0. Alif, 1(1), 37–47. https://doi.org/10.37010/alif.v1i1.712
Atikah, N., & Sayudin, S. (2024). Analisis perkembangan pasar modal syariah: Tantangan dan peluang dalam investasi berbasis prinsip syariah. Jurnal Inovasi Global, 2(1), 204–213. https://doi.org/10.58344/jig.v2i1.54
Cendekiawan, M., & Firmansyah, A. (2024). Pengembangan green bonds di Indonesia: Upaya pemerintah untuk mewujudkan keuangan berkelanjutan. Journal of Law Administration and Social Science, 4(1), 87–100. https://doi.org/10.54957/jolas.v4i1.714
Dewi, S. A. R., & Pamungkas, I. D. (2024). Peran green banking sebagai pemoderasi pada determinan kinerja keuangan bank umum syariah periode 2018–2022. Al-Kharaj Jurnal Ekonomi Keuangan & Bisnis Syariah, 6(6), 3717–3733. https://doi.org/10.47467/alkharaj.v6i6.1175
Fauzi, P. R. (2023). Peluang dan tantangan transisi energi: Implikasi kebijakan pasca presidensi G20 Indonesia. Journal of Tax Policy Economics and Accounting, 1(1), 16–34. https://doi.org/10.61261/muctj.v1i1.14
Fauzi, R. A. (2022). Wakaf dan energi terbarukan. Al-Awqaf Jurnal Wakaf dan Ekonomi Islam, 14(2), 123–138. https://doi.org/10.47411/al-awqaf.vol14iss2.152
Haerunnisa, H., Sugitanata, A., & Karimullah, S. S. (2023). Analisis strukturalisme terhadap peran katalisator instrumen keuangan syariah dalam mendorong pembangunan berkelanjutan dan tanggung jawab sosial. Al-Aqdu Journal of Islamic Economics Law, 3(2), 124. https://doi.org/10.30984/ajiel.v3i2.2853
Hanum, R. K., & Anggraeni, D. G. (2023). Penerapan konsep green sharia banking di Indonesia dalam mendukung net zero emission 2060. Ecoprofit Sustainable and Environment Business, 1(1). https://doi.org/10.61511/ecoprofit.v1i1.2023.103
Hayati, N., Yulianto, E., & Syafdinal. (2020). Peranan keuangan berkelanjutan pada industri perbankan dalam mendukung sustainable development goals. Jurnal Akuntansi Bisnis dan Ekonomi, 6(1), 1633–1652. https://doi.org/10.33197/jabe.vol6.iss1.2020.473
Hiljannah, Z. Z., Desfiansyah, F., Putra, A. T., & Sarjono, O. R. (2023). The role of green sukuk for sustainable national development: Peran green sukuk terhadap pembangunan nasional yang berkelanjutan. Jurnal Ekonomi Syariah, 8(2), 149–157. https://doi.org/10.37058/jes.v8i2.7577
Iskandar, A., Aqbar, K., & Herman, S. (2021). Energi terbarukan dan ekonomi syariah: Sinergitas mewujudkan sustainable development. Salam Jurnal Sosial dan Budaya Syar'i, 8(3), 711–734. https://doi.org/10.15408/sjsbs.v8i3.20347
Lestari, A. D., Kartika, K., & Aprillianto, B. (2024). Menyelisik permasalahan implementasi green banking. Analisis, 14(01), 92–109. https://doi.org/10.37478/als.v14i01.3614
Mareta, A. P., Anggraini, F. D., Kustiyah, K., & Hayati, M. (2024). Kontribusi green sukuk pada implementasi tujuan pembangunan keberlanjutan di Indonesia. Anggaran Jurnal Publikasi Ekonomi dan Akuntansi, 2(4), 157–166. https://doi.org/10.61132/anggaran.v2i4.955
Mariska. (2024). Optimalisasi peluang green jobs melalui penyiapan tenaga kerja hijau. Bappenas Working Papers, 7(3), 227–242. https://doi.org/10.47266/bwp.v7i3.365
Mariyam, I. M. S. (2024). Kontribusi lembaga keuangan syariah dalam kemajuan industri halal di Indonesia. Al-Iqtishad, 16(1), 323–335. https://doi.org/10.30863/aliqtishad.v16i1.6459
Maulidiyah, D. R., & Auwalin, I. (2021). Pengaruh pembiayaan perbankan syariah terhadap kualitas lingkungan hidup tingkat provinsi di Indonesia. Jurnal Ekonomi Syariah Teori dan Terapan, 8(4), 439. https://doi.org/10.20473/vol8iss20214pp439-450
Maulidiyah, D. R., Fatimatuzzahra, V., & Rusgianto, S. (2023). Pengaruh pembiayaan perbankan syariah berdasarkan sektor ekonomi terhadap lingkungan hidup di Indonesia dengan inflasi sebagai moderasi. Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam, 9(2), 3014. https://doi.org/10.29040/jiei.v9i2.8946
Mustaqim, D. A. (2023). Strategi pengembangan pariwisata halal sebagai pendorong ekonomi berkelanjutan berbasis maqashid syariah. Ab-Joiec Al-Bahjah Journal of Islamic Economics, 1(1), 26–43. https://doi.org/10.61553/abjoiec.v1i1.20
Ningluthfi, A. C., & Nurohman, Y. A. (2024). Peran Islamic green banking terhadap sustainable development goals di Indonesia. Al-Kharaj Jurnal Ekonomi Keuangan & Bisnis Syariah, 6(5), 3689–3703. https://doi.org/10.47467/alkharaj.v6i5.1182
Ningsih, M. M. (2024). Pembiayaan ramah lingkungan terhadap sub sektor energi baru dan terbarukan di Indonesia. Jurnal Energi Baru dan Terbarukan, 5(2), 12–29. https://doi.org/10.14710/jebt.2024.22805
Perbankan, H. M. K., & Herawati, S. A. (2023). Peran institusi keuangan internasional dalam sustainability business. https://doi.org/10.31219/osf.io/6n5sc
Rahayu, R. D., & Ningtyas, R. D. (2021). Halal e-commerce in the muslim fashion sector as an effort to encourage the development of halal industry in Indonesia. Journal of Halal Product and Research, 4(2), 71. https://doi.org/10.20473/jhpr.vol.4-issue.2.71-77
Rahmansyah, D., Fasa, M. I., & Suharto, S. (2023). Peranan perbankan pada penerapan green business dan sustainability development. Jurnal Dinamika Ekonomi Syariah, 10(2), 133–139. https://doi.org/10.53429/jdes.v10i2.648
Rahmawati, A., & Hazmi, R. A. A. (2024). Public-private partnership untuk renewable energy berbasis angin di Indonesia. Journal of Law Administration and Social Science, 4(6), 1168–1182. https://doi.org/10.54957/jolas.v4i6.1052
Ria, D., Fasa, M. I., Suharto, S., & Fachri, A. (2023). Penerapan green banking di lingkungan Bank Muamalat Indonesia. Jihbiz Global Journal of Islamic Banking and Finance, 5(1), 1. https://doi.org/10.22373/jihbiz.v5i1.17195
Rokhlinasari, S., & Widagdo, R. (2023). Zakat sebagai instrumen keuangan syariah inklusif dalam mewujudkan sustainable development goals. Journal of Economics and Business UBS, 12(6), 3979–3988. https://doi.org/10.52644/joeb.v12i6.1523
Sinergi dan optimalisasi green banking perbankan syariah dalam mewujudkan sustainable finance. (2018). Ekonomikawan Jurnal Ilmu Ekonomi dan Studi Pembangunan, 18(1), 34–52. https://doi.org/10.30596/ekonomikawan.v18i1.2151
Siswoputro, S., Perwita, A. A. B., Suseto, B., & Prakoso, L. Y. (2024). The world's maritime axis, a critical analysis. Formosa Journal of Science and Technology, 3(3), 447–460. https://doi.org/10.55927/fjst.v3i3.7655
Suwanan, A. F., Munir, S., & Merlinda, S. (2022). Analisis peran dan tantangan sukuk hijau bagi ketahanan perubahan iklim pada wilayah rentan selama pandemi Covid-19. Al-Kharaj Jurnal Ekonomi Keuangan & Bisnis Syariah, 4(4), 978–989. https://doi.org/10.47467/alkharaj.v4i4.767
Trapsila, A. P. (2018). Pengembangan program pemberdayaan masyarakat melalui lembaga amil zakat infak dan sedekah (ZIS) berbasis energi terbarukan di Indonesia. El Dinar Jurnal Keuangan dan Perbankan Syariah, 5(1), 9. https://doi.org/10.18860/ed.v5i1.5231
di

Tidak ada komentar:

Posting Komentar