00435 - Sektor Ekonomi Sekunder Islam: Kajian Komprehensif

AFANIN MEDIA UTAMA



Abstrak
Ekonomi Islam merupakan sistem ekonomi yang berlandaskan prinsip-prinsip syariah yang bersumber dari Al-Quran dan Hadis, bertujuan menciptakan keseimbangan antara tujuan material dan spiritual serta keadilan sosio-ekonomi. Artikel ini mengkaji sektor ekonomi sekunder Islam secara komprehensif, mencakup industri halal, perdagangan syariah, pariwisata halal, usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) berbasis syariah, serta berbagai instrumen pendukungnya. Kajian ini menggunakan pendekatan studi literatur dengan menganalisis berbagai sumber akademik yang relevan. Hasil kajian menunjukkan bahwa sektor ekonomi sekunder Islam mencakup dimensi yang sangat luas, meliputi industri pengolahan dan manufaktur halal, perdagangan berbasis nilai Islam, pariwisata halal, farmasi dan kosmetik halal, serta ekonomi kreatif berbasis syariah. Prinsip-prinsip utama yang melandasi sektor ini adalah pelarangan riba, gharar, dan maysir; kewajiban zakat; keharusan transaksi yang halal dan thayyib; serta orientasi pada kemaslahatan (maslahah) dan falah. Pengembangan sektor ini memerlukan dukungan dari pemerintah, lembaga keuangan syariah, dan peningkatan literasi ekonomi syariah di masyarakat. Dengan potensi yang besar, sektor ekonomi sekunder Islam dapat menjadi motor penggerak pertumbuhan ekonomi yang berkeadilan dan berkelanjutan sesuai dengan tujuan maqashid syariah.

Kata Kunci: Ekonomi Islam, Sektor Ekonomi Sekunder, Industri Halal, Perdagangan Syariah, Maqashid Syariah

Abstract
Islamic economics is an economic system based on sharia principles derived from the Quran and Hadith, aiming to create a balance between material and spiritual goals as well as socio-economic justice. This article comprehensively examines the secondary sector of the Islamic economy, encompassing the halal industry, Islamic trade, halal tourism, sharia-based micro, small and medium enterprises (MSMEs), and various supporting instruments. This study employs a literature review approach by analyzing various relevant academic sources. The findings indicate that the secondary sector of the Islamic economy covers a very broad dimension, including halal processing and manufacturing industries, value-based Islamic trade, halal tourism, halal pharmaceuticals and cosmetics, as well as sharia-based creative economy. The main principles underlying this sector are the prohibition of riba, gharar, and maysir; the obligation of zakat; the requirement for halal and thayyib transactions; and an orientation toward maslahah (public interest) and falah (well-being). The development of this sector requires support from the government, Islamic financial institutions, and improved Islamic economic literacy in society. With its enormous potential, the secondary sector of the Islamic economy can serve as a driver of just and sustainable economic growth in accordance with the objectives of maqashid sharia.

Keywords: Islamic Economics, Secondary Economic Sector, Halal Industry, Islamic Trade, Maqashid Sharia

1. Pendahuluan
Ekonomi Islam merupakan suatu sistem ekonomi yang berlandaskan pada prinsip-prinsip syariah yang bersumber dari Al-Quran dan Hadis. Sistem ini bertujuan menciptakan keseimbangan antara tujuan material dan spiritual, keadilan sosio-ekonomi, distribusi kekayaan dan pendapatan yang merata, serta pertumbuhan ekonomi yang stabil dan berkesinambungan (Yulitasari, 2024). Dalam kerangka sistem ekonomi Islam, terdapat pembagian sektor ekonomi yang mencakup sektor riil dan sektor keuangan, di mana dalam perkembangannya sektor keuangan dalam ekonomi Islam lebih cepat berkembang daripada sektor riilnya (Arafah, 2019).
Ekonomi Islam bukan hanya sektor finansial semata, akan tetapi juga mencakup sektor industri, perdagangan, dan berbagai sektor riil lainnya (Azwar & Aqbar, 2019). Hal ini menjadi penting untuk dipahami karena dominasi perhatian pada sektor keuangan syariah telah mengaburkan pemahaman masyarakat tentang luasnya cakupan ekonomi Islam yang sesungguhnya. Nilai ekonomi syariah dapat diterapkan pada seluruh sektor ekonomi seperti sektor keuangan, pariwisata, farmasi, perhotelan, dan lain sebagainya baik pada tingkatan mikro maupun makro (Hafizd, 2022).
Dalam konteks maqashid syariah, kegiatan ekonomi merupakan suatu rekomendasi dan tuntutan kehidupan yang memiliki dimensi ibadah, bahkan merupakan perintah untuk melaksanakan aktivitas produktif guna memenuhi kebutuhan dharuuriyyaat (primer), haajiyyaat (sekunder), dan tahsiiniyyaat (tersier) (Ma'zumi, 2019). Para pelaku ekonomi tidak hanya dituntut untuk dapat menguasai sumber-sumber ekonomi yang strategis, tetapi juga memanfaatkannya untuk kepentingan umat dengan mengacu pada kemaslahatan primer, sekunder, maupun tersier (Syamsoni & Ismail, 2021). Artikel ini secara khusus akan membahas sektor ekonomi sekunder Islam secara mendalam dan komprehensif, mencakup berbagai dimensi yang relevan.

2. Konsep Dasar Ekonomi Islam dan Landasan Normatifnya
2.1 Definisi dan Prinsip Ekonomi Islam
Ekonomi syariah merupakan suatu ilmu pengetahuan sosial yang mempelajari masalah-masalah ekonomi rakyat yang diilhami oleh nilai-nilai Islam (Maharani, 2020). Ekonomi syariah dikatakan sebagai bangunan perekonomian yang didirikan di atas landasan dasar-dasar Al-Quran dan Hadis sesuai dengan masa (Maharani, 2020). Yusuf Al-Qardhawi menjelaskan bahwa ekonomi Islam atau ekonomi syariah merupakan ekonomi yang memiliki asas ketuhanan, berwawasan kemanusiaan, berakhlak, dan ekonomi pertengahan (Rahmawati & Indrarini, 2022).
Prinsip-prinsip ekonomi Islam antara lain pelarangan riba, tidak menghalalkan barang atau jasa haram, tidak melakukan spekulasi atau judi, serta membayar zakat (Yulitasari, 2024). Karakteristik unik ekonomi Islam antara lain pelarangan riba, implementasi zakat, dan instrumen redistribusi lainnya, pengharaman produk dan jasa haram, serta anjuran untuk bertransaksi secara adil (Yulitasari, 2024). Dalam sistem ekonomi Islam ada nilai moral dan nilai ibadah dalam setiap kegiatannya (Rahmawati & Indrarini, 2022).
Bisnis Islam merupakan serangkaian aktivitas bisnis dalam berbagai bentuknya yang tidak dibatasi jumlah kepemilikan berupa barang atau jasa termasuk juga profitnya, namun dibatasi dalam cara memperolehnya dan penggunaan hartanya karena aturan halal dan haram (Irawan, 2020). Berbeda dengan sistem ekonomi kapitalis, sistem ekonomi Islam sejatinya menetapkan bahwa kepemilikan harta dari segi jumlah (kuantitas) tidak dibatasi namun dibatasi dengan cara-cara tertentu (kualitas) dalam memperoleh harta (Azwar & Aqbar, 2019).

2.2 Larangan Riba sebagai Fondasi Ekonomi Islam
Salah satu pilar utama ekonomi Islam adalah pelarangan riba. Riba secara harfiyah adalah pertambahan, kelebihan, pertumbuhan, atau peningkatan, sedangkan menurut istilah teknis, riba berarti pengambilan tambahan dari harta pokok atau modal secara batil (Ernawati, 2020). Larangan riba sudah menjadi salah satu tiang utama dalam perekonomian Islam yang bertujuan untuk menumbuhkan sistem yang mendukung siklus investasi (Suwifania, 2023).
Implikasi pelarangan riba di sektor perekonomian, di antaranya dapat mendorong keseimbangan investasi, mentiadakan penumpukan harta pada orang, mencegah adanya inflasi dan antisipasi menurunnya produktivitas serta mendukung terciptanya kegiatan ekonomi yang baik (Suwifania, 2023). Lembaga keuangan syariah, baik bank maupun non-bank, memiliki misi utama yaitu menghapuskan sistem ribawi, yang telah mendarah daging di kalangan masyarakat Muslim, sebab riba merupakan akar permasalahan utama yang selama ini menyebabkan terjadinya ketidakadilan dan kesenjangan ekonomi (Wartoyo, 2018).
Dalam aktivitas ekonomi halal, implementasi keadilan dalam fikih muamalat melarang adanya unsur MAGHRIB, yaitu Maysir, Gharar, Haram, Riba, dan Batil (Maharani, 2020). Prinsip utama dari penggunaan prinsip syariah dalam industri jasa keuangan adalah bebas dari elemen riba, ketidakpastian (gharar), dan judi (maysir) yang meliputi seluruh sektor perekonomian yang dikategorikan halal dan pastinya sesuai dengan tujuan (maqashid) syariah (Mukminati, 2022).

3. Sektor Ekonomi Sekunder Islam: Pengertian dan Ruang Lingkup
3.1 Definisi Sektor Ekonomi Sekunder dalam Perspektif Islam
Dalam kerangka maqashid syariah, kebutuhan manusia dibagi menjadi tiga tingkatan: dharuriyat (primer), hajiyat (sekunder), dan tahsiniyat (tersier) (Ma'zumi, 2019). Sektor ekonomi sekunder Islam merujuk pada aktivitas-aktivitas ekonomi yang berada pada tingkatan hajiyat, yakni kebutuhan-kebutuhan yang apabila tidak terpenuhi akan menimbulkan kesulitan, meskipun tidak sampai mengancam kelangsungan hidup manusia secara langsung. Dalam konteks yang lebih luas, sektor ekonomi sekunder Islam mencakup berbagai industri pengolahan, manufaktur, perdagangan, dan jasa yang beroperasi berdasarkan prinsip-prinsip syariah.
Suatu sistem ekonomi mengandung dua sektor, yakni sektor riil dan keuangan (Arafah, 2019). Sektor ekonomi sekunder Islam pada dasarnya merupakan bagian dari sektor riil yang mencakup industri pengolahan dan manufaktur yang beroperasi sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Investasi pada sektor riil seperti ini sejalan dengan konsep pengembangan ekonomi Islam yang berpihak pada basis ekonomi riil (Ash-Shiddiqy, 2022).

3.2 Ruang Lingkup Sektor Ekonomi Sekunder Islam
Sektor ekonomi sekunder Islam mencakup berbagai bidang yang luas. Dalam tiga dekade terakhir, gagasan sistem ekonomi Islam makin populer dan diaplikasikan secara luas dalam beragam sektor, misalnya ke dalam sistem perbankan dan keuangan syariah, industri halal, asuransi takaful, pasar modal syariah, wakaf produktif, model bisnis berbasis syariah, dan lain sebagainya (Yulitasari, 2024). Sektor-sektor industri halal kini sudah berkembang tidak hanya pada sektor makanan dan minuman, tetapi juga telah merambah pada sektor pariwisata, fashion, kosmetik, dan juga media (Huwaidi, 2023).
Beberapa indikator dalam mengukur ekonomi Islam secara global atau Global Islamic Economy Indicator (GIEI) antara lain makanan halal, keuangan Islam, perjalanan halal, busana sopan, media dan rekreasi halal serta farmasi dan kosmetik halal (Maika, 2017). Industri halal berarti sekelompok pelaku ekonomi yang menerapkan nilai-nilai syariat Islam dalam menjalankan kegiatan ekonominya (Huwaidi, 2023).

4. Industri Halal sebagai Inti Sektor Ekonomi Sekunder Islam
4.1 Konsep dan Perkembangan Industri Halal
Industri halal merupakan salah satu komponen terpenting dalam sektor ekonomi sekunder Islam. Gaya hidup halal diimplementasikan dengan diawali upaya membangun awareness akan kehalalan produk yang dikonsumsi (Rohim & Priyatno, 2021). Seiring meningkatnya jumlah konsumsi halal baik di level nasional maupun global, minat masyarakat terhadap konsumsi halal juga mengalami peningkatan (Rohim & Priyatno, 2021).
Industri halal memerlukan kajian yang serius untuk bisa menemukan standarisasi syariah pada berbagai sektor ekonomi (Hafizd, 2022). Pengembangan industri halal akan menjadi lebih kompetitif dengan keterlibatan dari sektor industri keuangan dan perbankan syariah (M, 2020). Kemunculan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang jaminan produk halal dapat menjadi stimulus pengembangan industri halal yang terintegrasi (Ikhwan & Solihah, 2021). Pengembangan industri halal akan dapat menstimulasi pertumbuhan ekonomi syariah di sektor riil dan sektor keuangan (Ikhwan & Solihah, 2021).
Menurut State of the Global Islamic Economy Report 2018/2019, pengeluaran untuk sektor makanan dan lifestyle halal diperkirakan mencapai USD 2,1 triliun pada tahun 2023 (Yulitasari, 2024). Gaya hidup halal menciptakan kebutuhan akan produk-produk halal, hal ini dapat dibuktikan melalui laporan State of Global Islamic Economy 2018/19 yang menunjukkan belanja pada sektor halalnya sebesar USD 2,1 triliun pada tahun 2017 (Setyorini et al., 2021).

4.2 Industri Makanan Halal
Industri makanan halal merupakan salah satu sektor terpenting dalam ekonomi sekunder Islam. Kata halal dan haram merupakan istilah Al-Quran yang digunakan dalam berbagai tempat dengan konsep berbeda, dan sebagiannya berkaitan dengan makanan dan minuman (Rohim & Priyatno, 2021). Kehalalan makanan harus memenuhi empat unsur, mulai dari cara memperolehnya, halal dzat atau bahan dasarnya, halal proses pengolahannya, dan halal dalam proses pengemasannya (Sriani, 2020).
Peran perbankan syariah dalam pengembangan industri makanan halal tidak hanya terbatas pada pembiayaan berbasis syariah yang bebas riba (bunga), maysir (ketidakpastian), dan gharar (perjudian), tetapi juga pada seluruh tahapan proses produksi (halal value chain management) (M, 2020). Menjaga kualitas kehalalan produk makanan (halal integrity) merupakan salah satu cara agar dapat bersaing dengan negara lain dalam industri makanan halal (M, 2020).
Sektor makanan menjadi erat kaitannya dengan halal-haram, dicontohkan pada konsumsi daging babi, di mana seorang Muslim sudah melabelkan bahwa babi adalah najis (Cynthiasari & Yafiz, 2022). Kolaborasi semua sektor industri halal seperti makanan dan minuman, obat-obatan, kosmetik dan layanan terkait (transportasi dan logistik) terhadap sektor perbankan dan keuangan akan memenuhi tujuan syariah serta mendukung pemerintah untuk memperlancar seluruh sektor industri (Cynthiasari & Yafiz, 2022).

4.3 Industri Manufaktur dan Pengolahan Berbasis Syariah
Industri manufaktur dan pengolahan dalam perspektif Islam harus memenuhi prinsip-prinsip syariah dalam setiap tahapan produksinya. Menurut Al-Quran dan Hadis, sesuatu yang haram hukumnya menurut syariat Islam maka haram pula hukumnya untuk diperjualbelikan (Sriani, 2020). Begitu pula dengan sesuatu yang halal akan tetapi cara memperolehnya tidak halal maupun cara menjualnya tidak halal maka tidak diperbolehkan oleh syariat Islam (Sriani, 2020).
Produktivitas dalam pekerjaan dan usaha juga harus berdasarkan prinsip halal. Aktivitas ekonomi yang melibatkan riba, perjudian, dan barang-barang haram lainnya dilarang dalam Islam (Zulmairoh et al., 2024). Pola konsumsi dan produktivitas dalam ekonomi Islam menunjukkan pentingnya mempraktikkan nilai-nilai seperti halal dan haram, adil dan keadilan, moderasi, serta kesejahteraan sosial dalam aktivitas ekonomi (Zulmairoh et al., 2024).
Dalam manajemen etika bisnis, hal ini dapat tercermin dalam sikap memberi hak konsumen dari sisi keamanan dan kesehatan, memberikan informasi lengkap terkait kualitas dan kuantitas barang/jasa, tidak mencampur hal yang halal dan haram, membayar zakat infak dan sedekah, serta memperhatikan kesejahteraan karyawan (Sriani, 2020).

5. Perdagangan Syariah sebagai Komponen Sektor Ekonomi Sekunder
5.1 Prinsip-Prinsip Perdagangan dalam Islam
Perdagangan merupakan salah satu komponen utama sektor ekonomi sekunder Islam. Jual beli yakni suatu kegiatan perjanjian dalam ekonomi disebut bertukaran benda ataupun barang yang mempunyai nilai secara rida antar kedua belah pihak (Sulthonuddin & Syaripudin, 2023). Hukum Ekonomi Syariah sebagai solusi dalam menyelesaikan berbagai masalah yang pasti timbul dalam jual beli (Sulthonuddin & Syaripudin, 2023).
Dalam Islam, bisnis yang dijalankan harus berdasarkan syariat Islam, aturan atau etika yang ada dilakukan untuk menjaga pelaku bisnis agar mendapatkan rezeki yang halal serta diridai oleh Allah SWT dan terwujudnya kesejahteraan yang merata (Lubis et al., 2021). Berbisnis dalam syariat Islam tidak boleh melibatkan transaksi riba, pengurangan timbangan atau takaran, gharar, penipuan, penimbunan, skandal, korupsi, kolusi, dan ijon (Solikhah, 2023).
Nilai-nilai keseimbangan dalam bisnis perdagangan Islam mencakup larangan terhadap monopoli, oligopoli, terjadinya penimbunan (ihtikar), rekayasa permintaan (bay an-najasy), dan tidak simetrisnya informasi (asymetric information) dalam bentuk talaqi rukbhan (Wartoyo, 2018). Prinsip-prinsip etika bisnis menurut Al-Quran melarang bisnis yang dilakukan dengan proses kebatilan (Irawan, 2020).

5.2 Pasar Syariah dan Perdagangan Berbasis Nilai Islam
Pasar syariah merupakan wujud konkret dari perdagangan berbasis nilai Islam. Pendirian pasar syariah bertujuan untuk melindungi konsumen dan menciptakan harga yang berkeadilan (Sriani, 2020). Dengan berjalannya transaksi ekonomi di dalamnya yang dilakukan oleh produsen dari sektor ekonomi sebagai supplier dari komoditas yang diperdagangkan oleh penjual dan sebagian masyarakat lainnya sebagai pembeli, dari geliat ekonomi pasar tradisional secara tidak langsung mencerminkan bagaimana perkembangan berbagai sektor masyarakat desa (Sriani, 2020).
Dalam pasar syariah, para penjual harus mengimplementasikan konsep-konsep syariah yang mencakup kejujuran, tidak mencampur hal yang halal dan haram, membayar zakat infak dan sedekah, serta memperhatikan kesejahteraan karyawan (Sriani, 2020). Kegiatan perdagangan tetap memperhatikan prinsip-prinsip syariat Islam antara lain prinsip ketauhidan, prinsip kejujuran, prinsip amanah, prinsip keadilan, dan bebas daripada riba (Sari et al., 2023).

5.3 Marketplace Halal dan Perdagangan Digital Syariah
Perkembangan teknologi informasi mendorong munculnya berbagai aktivitas transaksi online, salah satunya adalah transaksi perdagangan online melalui marketplace (Setyorini et al., 2021). Marketplace halal memiliki potensi pasar yang besar dan merupakan inovasi dalam pengembangan marketplace yang ada (Setyorini et al., 2021). Prasyarat kehalalan atau kepatuhan syariah dalam marketplace harus mencakup kesesuaian dengan prinsip hukum akad Islam, yaitu adanya bentuk penjualan dan penerimaan, adanya pihak yang mengikat kontrak yakni pembeli dan penjual serta adanya objek dan harga, tentunya menghindari unsur-unsur terlarang seperti riba, gharar (ketidakpastian), haram, dan maysir (perjudian) (Setyorini et al., 2021).
Pemerintah telah mendorong penguatan ekonomi digital syariah melalui Komite Nasional Keuangan Syariah (KNKS) dengan cara membangun ekosistem e-commerce penjualan produk halal melalui platform digital marketplace dan mendorong hadirnya marketplace halal sehingga program yang tertuang dalam Masterplan Ekonomi Syariah 2019-2024 ini dapat terwujud (Fradesa et al., 2022). Indonesia memiliki potensi besar untuk dapat mengembangkan ekonomi digital berbasis syariah mengingat Indonesia didominasi oleh komunitas Muslim (Fradesa et al., 2022).
Tantangan dalam perkembangan marketplace halal di antaranya adalah rendahnya literasi ekonomi syariah, rendahnya inklusi keuangan syariah, dan rendahnya penggunaan platform marketplace halal oleh UMKM halal (Setyorini et al., 2021). Bank Indonesia dalam hasil risetnya menunjukkan indeks literasi ekonomi syariah hanya berkisar pada angka 16,3 persen (Setyorini et al., 2021).

6. Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) Berbasis Syariah
6.1 Peran UMKM Syariah dalam Sektor Ekonomi Sekunder
UMKM syariah merupakan komponen penting dalam sektor ekonomi sekunder Islam. Setelah adanya ekonomi kreatif, kini UMKM berkembang lagi mengarah kepada UMKM berbasis syariah (Lahamid, 2018). UMKM syariah ini mulai berkembang setelah perbankan syariah, dan jumlah penduduk Indonesia yang mayoritas Islam juga menjadi pemicu tumbuhnya UMKM syariah di Indonesia (Lahamid, 2018). UMKM syariah yang dilaksanakan oleh masyarakat tersebut masih mengacu pada kriteria utama yaitu produk/jasa yang diproduksi merupakan produk halal (Lahamid, 2018).
Ekonomi kreatif mengandalkan kreativitas, bakat pada penciptaan barang dan jasa dengan kekayaan intelektual menjadi sebuah harapan untuk unggul dalam persaingan ekonomi global (Lahamid, 2018). Sektor ekonomi kreatif terbukti bisa menjadi sumber dan kekuatan ekonomi baru (Lahamid, 2018). Pelaku UMKM kreatif berbasis syariah menerapkan beberapa konsep syariah yang mencakup aspek produk, transaksi, sumber daya manusia, dan keuangan Islam (Lahamid, 2018).
Manajemen keuangan syariah merupakan konsep pengelolaan keuangan berdasarkan prinsip-prinsip syariah Islam, seperti adanya pembagian risiko antara pihak yang terlibat, larangan riba, dan pengelolaan keuangan yang transparan dan akuntabel (Suharlina et al., 2024). Konsep ini dapat membantu UMKM untuk mengembangkan kinerja keuangan mereka dengan cara yang adil dan berkelanjutan (Suharlina et al., 2024).

6.2 Hambatan dan Peluang UMKM Syariah
UMKM syariah menghadapi berbagai hambatan dalam menjalankan usahanya. Hambatan UMKM untuk menerapkan syariah secara penuh mencakup pembiayaan perbankan Islam, sumber daya manusia, dan hubungan dengan pemerintah (Lahamid, 2018). Diharapkan kemauan semua pihak terkait untuk menerima solusinya akan menciptakan keseimbangan optimal antara sektor keuangan dan sektor riil dalam praktik (Lahamid, 2018).
Koperasi syariah dapat mendorong pertumbuhan dari pergerakan ekonomi sektor riil melalui pembiayaan yang didasarkan pada prinsip kerja sama berdasarkan bagi hasil dari kegiatan usaha bersama (Octavia, 2022). Melalui pendayagunaan sumber daya modal yang ada pada anggota, kemudian zakat, infak, sedekah serta wakaf, dan mengembangkan koperasi syariah dengan menjunjung tinggi nilai-nilai syariah (Octavia, 2022).
Peluang UMKM syariah yang dapat dimanfaatkan koperasi syariah yaitu membantu mengurangi maraknya praktik ribawi dengan menerapkan akad mudharabah, meningkatkan kreativitas dan etos kerja dengan adanya pendampingan dan pelatihan (Octavia, 2022). Kemitraan antara lembaga keuangan syariah dan UMKM menghasilkan beberapa manfaat utama, termasuk pemberdayaan UMKM yang memungkinkan mereka mengembangkan aktivitas bisnis sektor riil di bidang pertanian, industri, perdagangan, dan jasa (Iskandar, 2024).

7. Industri Pariwisata Halal
7.1 Konsep dan Perkembangan Pariwisata Halal
Pariwisata halal merupakan salah satu sektor yang berkembang pesat dalam ekonomi sekunder Islam. Pariwisata halal adalah industri pariwisata yang beroperasi berdasarkan hukum Islam dan ditujukan untuk semua pelancong dan wisatawan (Mariyam, 2024). Pariwisata halal merupakan sektor dengan nilai ekonomi yang besar dari beberapa sektor industri halal (Mariyam, 2024).
Saat ini, Indonesia mengalami perubahan tren gaya hidup, di mana halal lifestyle sedang menjadi tren gaya hidup, yang terdiri dari sektor makanan halal, keuangan syariah, perjalanan halal, pakaian atau busana halal, media dan rekreasi halal, obat-obatan halal, kosmetik halal, dan perawatan medis (rumah sakit) halal (Rohim & Priyatno, 2021). Pertumbuhan industri halal di Indonesia juga mengalami peningkatan seperti dengan munculnya pariwisata halal, hotel syariah, makanan halal, hingga berbagai sektor lainnya (Hafizd, 2022).
Berbagai wilayah di Indonesia sudah berdiri industri syariah misalnya hotel syariah, kuliner halal, pariwisata halal, dan bank syariah sebagai industri jasa keuangan syariah (Mubarrok et al., 2022). Regulator terkait seperti Bank Indonesia dan Otoritas Jasa Keuangan harus secara proaktif mengeluarkan berbagai regulasi top-down yang mendorong pertumbuhan sektor riil ekonomi syariah, misalnya di bidang wisata halal, media dan kreatif, hingga industri keuangan digital syariah (Yulitasari, 2024).

7.2 Potensi Pariwisata Halal Indonesia
Indonesia memiliki potensi wisata yang tidak kalah ramah bagi wisatawan Muslim (Mariyam, 2024). Di pasar ekonomi syariah dunia, kinerja industri pariwisata halal Indonesia sudah memenuhi kebutuhan pariwisata halal global (Mariyam, 2024). Kebijakan pengembangan ekonomi dan keuangan syariah merupakan upaya Bank Indonesia untuk mendukung kebijakan ekonomi dan keuangan syariah nasional yang bertujuan menjadikan Indonesia sebagai Epicentrum Ekonomi dan Keuangan Syariah Dunia (Mariyam, 2024).
Beberapa langkah yang akan dilakukan Indonesia melalui masterplan ekonomi syariah 2019-2024 yakni penguatan aspek hukum dan koordinasi, kampanye nasional 'Halal Life Style', mendorong pendirian National Halal Fund, pendirian Halal Hub untuk penguatan industri halal dalam negeri, pendirian dan aktivasi Islamic Inclusive Financial Service Board yang berpusat di Indonesia, dan penguatan kerja sama ekonomi internasional melalui International Halal Center (Huwaidi, 2023).

8. Industri Farmasi, Kosmetik, dan Kesehatan Halal
8.1 Sektor Farmasi dan Kosmetik Halal
Sektor farmasi dan kosmetik halal merupakan bagian penting dari sektor ekonomi sekunder Islam. Dalam Global Islamic Economy Indicator (GIEI), farmasi dan kosmetik halal menjadi salah satu indikator penting dalam mengukur perkembangan ekonomi Islam secara global (Maika, 2017). Pengeluaran Muslim untuk sektor-sektor tersebut telah semakin meningkat di masa depan karena beberapa pendorong utama sebagai pertumbuhan demografi, pertumbuhan ekonomi Islam, gaya hidup dan praktik bisnis, dan fokusnya pada orientasi implementasi paradigma halal (Rohim & Priyatno, 2021).
Masih terdapat beberapa sektor di mana Indonesia masih cukup ketinggalan, di antaranya sektor makanan halal, media rekreasi halal, farmasi dan kosmetik halal, Indonesia masih belum menduduki lima besar di bidang-bidang tersebut (Rohim & Priyatno, 2021). Hal ini menunjukkan bahwa masih terdapat peluang besar bagi pengembangan sektor farmasi dan kosmetik halal di Indonesia.

8.2 Standarisasi dan Sertifikasi Halal
Standarisasi dan sertifikasi halal merupakan aspek krusial dalam pengembangan sektor ekonomi sekunder Islam. Penelitian merekomendasikan untuk dilakukan upaya peningkatan produksi barang dan makanan halal dengan standar sertifikasi halal, sehingga akan mendorong peningkatan konsumsi halal di masyarakat sehingga menjadi gaya hidup modern (Rohim & Priyatno, 2021). Aturan mengenai kehalalan produk yang diperjualbelikan di pasar syariah sejalan dengan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang jaminan produk halal (Sriani, 2020).
Fatwa DSN MUI adalah bagian vital atas sah dan halalnya praktik transaksi, produk transaksi, dan jasa transaksi dalam ekonomi; apabila hal-hal tersebut tidak sesuai dengan Fatwa DSN MUI, maka dapat disimpulkan bahwa transaksi, produk, dan jasa tersebut bertentangan dengan syariah dan dikategorikan haram (Arrasyid, 2022).

9. Sektor Keuangan Syariah sebagai Pendukung Ekonomi Sekunder
9.1 Perbankan Syariah dan Perannya dalam Mendukung Sektor Riil
Meskipun perbankan syariah secara teknis termasuk dalam sektor tersier (jasa keuangan), perannya sangat vital dalam mendukung sektor ekonomi sekunder Islam. Keberadaan bank syariah diharapkan mampu mendorong pertumbuhan sektor riil yang selama ini tidak seimbang dengan sektor keuangan (Habibah, 2020). Prinsip dan akad-akad bank syariah dianggap lebih sesuai dalam pengembangan sektor riil, sehingga tingkat pembiayaan bank syariah dapat diarahkan agar lebih banyak pada sektor riil tersebut seperti sektor pertanian, pertambangan, konstruksi, manufaktur, dan usaha mikro (Habibah, 2020).
Gerak perbankan syariah selalu berbasis pada dua sektor, yaitu sektor riil dan UMKM (Asra & Syahputra, 2021). Upaya dalam rangka menjaga kontinuitas pengembangan sektor riil dan pemberdayaan usaha mikro dan kecil, perbankan syariah perlu meningkatkan sinergi dengan lembaga pengelola zakat/lembaga amil zakat (Asra & Syahputra, 2021). Dalam pelaksanaan operasionalnya harus dilakukan revitalisasi kebijakan agar fokus pengalokasian pembiayaan bertumpu pada sektor riil, seperti pengembangan ke sektor produktif yang memiliki multiplier effect tinggi antara lain pertanian, industri pengolahan, energi, dan sektor UMKM (Widiaty & Nugroho, 2020).

9.2 Lembaga Keuangan Mikro Syariah (BMT) dan Pemberdayaan Ekonomi Sekunder
Baitul Maal Wat Tamwil (BMT) merupakan lembaga keuangan mikro syariah yang memiliki peran penting dalam mendukung sektor ekonomi sekunder Islam. BMT merupakan lembaga keuangan dengan konsep syariah yang lahir sebagai pilihan yang menggabungkan konsep maal dan tanwil dalam satu kegiatan lembaga (Aidil et al., 2020). Konsep maal lahir dan menjadi bagian dari kehidupan masyarakat Muslim dalam menghimpun dan menyalurkan dana untuk zakat, infak, dan sedekah (ZIS) secara produktif (Aidil et al., 2020).
BMT sendiri memiliki peran ganda sebagai lembaga sosial mengelola dana zakat, infak, sedekah, dan wakaf (ZISWAF) dan komersial mengelola dan simpanan nasabah (Mubarrok et al., 2022). Peran BMT tidak hanya pada sektor finansial dengan pemberian pembiayaan, tetapi juga memiliki peran sebagai pembina manajerial pengusaha kecil dan dakwah untuk memenuhi kewajiban zakat (Mubarrok et al., 2022). BMT memberikan kontribusi dalam pengembangan usaha pedagang karena BMT melakukan pembiayaan kepada pedagang sehingga dapat mendorong pertumbuhan ekonomi pedagang (Aidil et al., 2020).
Strategi untuk mengoptimalkan peran BMT dalam membangun perekonomian mencakup peningkatan kualitas manajemen dan operasional, penguatan struktur dan infrastruktur bisnis BMT, peningkatan kualitas pengawasan dan kepatuhan syariah, pemberdayaan masyarakat, dan peningkatan ekonomi rakyat (Mubarrok et al., 2022).

9.3 Koperasi Syariah dan Kontribusinya terhadap Sektor Ekonomi Sekunder
Koperasi syariah merupakan salah satu lembaga yang berperan penting dalam mendukung sektor ekonomi sekunder Islam. Prinsip dari koperasi syariah antara lain: kekayaan merupakan amanah Allah sehingga tidak ada yang dapat memilikinya, muamalah halal hukumnya selama tidak bertentangan dengan syariah, manusia Allah jadikan sebagai khalifah dan pemakmur di muka bumi, menjunjung tinggi nilai keadilan, menolak segala bentuk kegiatan ekonomi yang bertentangan dengan syariah (Octavia, 2022).
Penerapan etika bisnis Islam dalam pembiayaan usaha melalui koperasi syariah menunjukkan bahwa aplikasi bisnis yang sesuai dengan etika Islam membawa dampak positif bagi kelangsungan usaha (Irawan, 2020). Manajemen pengelolaan yang berpedoman pada akad bagi hasil merupakan salah satu implementasi etika bisnis Islam dalam pembiayaan usaha (Irawan, 2020).

10. Investasi Syariah dalam Sektor Ekonomi Sekunder
10.1 Konsep Investasi dalam Islam
Investasi merupakan salah satu pokok kegiatan dalam ekonomi Islam karena di dalamnya terdapat aktivitas distribusi kekayaan dan pendapatan yang dapat menumbuhkan sektor riil (Trimulato, 2022). Investasi yang dilakukan di sektor riil dapat menyebabkan terjadinya distribusi kekayaan dan pendapatan yang mana pada gilirannya dapat menumbuhkan sektor riil (Trimulato, 2022). Dalam ekonomi Islam, investasi dilihat sebagai cara untuk menciptakan nilai tambah bagi masyarakat (Putri et al., 2024).
Investasi harus sesuai dengan prinsip-prinsip syariah, yang menghindari investasi dalam bisnis yang terlibat dalam praktik haram (misalnya, alkohol, perjudian) (Putri et al., 2024). Investasi yang berkontribusi pada kesejahteraan sosial dan ekonomi juga sangat dianjurkan dalam Islam (Putri et al., 2024). Investasi syariah adalah investasi yang didasarkan atas prinsip-prinsip syariah, baik investasi pada sektor riil seperti pengadaan musyarakah-mudharabah antara kedua belah pihak yang bekerja sama dalam suatu usaha maupun pada sektor keuangan (Bahri, 2019).

10.2 Instrumen Investasi Syariah untuk Mendukung Sektor Ekonomi Sekunder
Berbagai instrumen investasi syariah tersedia untuk mendukung pengembangan sektor ekonomi sekunder Islam. Salah satu bentuk aktivitas investasi di pasar modal syariah yaitu membeli sekuritas syariah yang mencakup saham syariah, reksadana syariah, obligasi syariah (sukuk), serta bentuk dari surat berharga lain yang skemanya berlandaskan syariah (Arrasyid, 2022).
Sukuk merupakan instrumen utang yang sesuai dengan prinsip-prinsip ajaran Islam (Dewi, 2024). Penerbitan sukuk dilakukan dengan suatu underlying asset sesuai prinsip syariah (Trimulato, 2022). Fungsi dari underlying asset tersebut yaitu agar terhindar dari unsur riba dan sebagai ketentuan untuk dapat diperdagangkan di pasar sekunder (Arrasyid, 2022). Dana wakaf yang terkumpul selanjutnya dapat digulirkan dan diinvestasikan oleh nadzir ke dalam berbagai sektor usaha yang halal dan produktif, dan hasilnya dapat dimanfaatkan untuk pembangunan umat dan bangsa secara keseluruhan (Wijaya et al., 2023).
Investasi seorang Muslim sudah tentu dalam bentuk investasi syariah, seperti saham syariah, reksadana syariah, produk investasi perbankan syariah, asuransi syariah, obligasi syariah (sukuk), dan lain sebagainya yang berkonsep sharia compliance (Bahri, 2019). Kehidupan sosial-ekonomi Islam, termasuk investasi, tidak dapat dilepaskan dari prinsip-prinsip syariah (Bahri, 2019).

11. Zakat, Infak, Sedekah, dan Wakaf (ZISWAF) sebagai Instrumen Redistribusi dalam Sektor Ekonomi Sekunder
11.1 Peran Zakat dalam Ekonomi Sekunder Islam
Zakat merupakan instrumen penting dalam sistem ekonomi Islam yang berperan dalam redistribusi kekayaan dan mendukung sektor ekonomi sekunder. Zakat dari segi istilah adalah harta tertentu yang wajib dikeluarkan oleh orang yang beragama Islam dan diberikan kepada golongan yang berhak menerimanya (Muwidha et al., 2020). Dalam konteks ekonomi makro, diyakini zakat mempunyai dampak yang sangat luar biasa terhadap perekonomian (Asra & Syahputra, 2021).
Lewat zakat, koperasi syariah diberi pelajaran tentang sifat tidak materialistis dan serakah, karena zakat memaksa koperasi untuk bersifat sosialis, mau memikirkan orang lain, tidak berorientasi pada laba semata (Soedarso, 2013). Fungsi kedua, zakat akan mengantarkan suatu komunitas menuju pertumbuhan dan perkembangan ekonomi masyarakat yang sehat (Soedarso, 2013). Ketiga, berfungsi sebagai distribusi, perataan kesejahteraan yang diperoleh (Soedarso, 2013).
Zakat produktif merupakan suatu dana zakat yang disalurkan kepada mustahik dengan berupa modal untuk mendorong pencapaian prioritas nasional dalam menanggulangi kemiskinan (Meilindasari & Suryaningsih, 2020). Instrumen zakat, infak, dan sedekah (ZIS) dituntut untuk dapat berperan dalam mengentaskan kemiskinan dan membawa kesejahteraan umat (Meilindasari & Suryaningsih, 2020).

11.2 Wakaf Produktif sebagai Instrumen Pengembangan Ekonomi Sekunder
Wakaf produktif merupakan instrumen penting dalam mendukung pengembangan sektor ekonomi sekunder Islam. Dana wakaf yang terkumpul selanjutnya dapat digulirkan dan diinvestasikan oleh nadzir ke dalam berbagai sektor usaha yang halal dan produktif (Wijaya et al., 2023). Implementasi wakaf uang di Bank Syariah Indonesia (BSI) telah dilakukan sesuai dengan regulasi yang ada dan berdampak positif terhadap operasional keuangan dan pelayanan kepada nasabah (Wijaya et al., 2023).
BSI telah berhasil mendistribusikan dana wakaf uang melalui BSI Maslahat untuk berbagai sektor, termasuk pertumbuhan UMKM, layanan sosial, dan pendidikan (Wijaya et al., 2023). Hal ini membuktikan komitmen BSI untuk mendukung pengembangan ekonomi dan sosial yang berkelanjutan (Wijaya et al., 2023). Tercatat di masa Daulah Ustmaniyah pertama kali memulai sistem wakaf untuk tujuan peningkatan ekonomi (Maika, 2017).

12. Ekonomi Berbagi (Sharing Economy) dalam Perspektif Islam
12.1 Konsep Sharing Economy Islam
Sharing economy merupakan model bisnis inovatif yang dapat diintegrasikan dengan prinsip-prinsip ekonomi Islam. Sharing economy adalah transaksi peer-to-peer yang dilakukan secara digital melalui media internet (Maika, 2017). Ada tiga besar fitur produksi dalam sharing economy yaitu: (1) platform digital, (2) akses terhadap kepemilikan, dan (3) interaksi sosial (Maika, 2017).
Sharing economy berbeda dengan sektor ekonomi yang lain dan memiliki nilai yang tidak dapat diabaikan dalam membuka ambiguitas, paradoks, dan ketidakpastian ekonomi (Maika, 2017). Dari beberapa indikator pengukuran GIEI terdapat gap pada sektor perdagangan dan pertukaran, di mana sharing economy memperoleh nilai "very high opportunities" untuk dikembangkan pada bidang-bidang pendidikan halal, makanan halal, perjalanan halal, pakaian sopan, seni dan desain, serta farmasi dan kosmetik halal (Maika, 2017).
Bahkan di Barat sendiri muncul model sharing economy atau gift economy berlandaskan semangat berbagi dan memberi (Asra & Syahputra, 2021). Hal ini menunjukkan bahwa nilai-nilai berbagi yang menjadi inti dari sharing economy sejalan dengan prinsip-prinsip ekonomi Islam.

13. Teknologi Keuangan (Fintech) Syariah dalam Mendukung Sektor Ekonomi Sekunder
13.1 Perkembangan Fintech Syariah
Perkembangan teknologi merupakan keniscayaan yang dihadapi oleh dunia bisnis keuangan (Rifa'i, 2020). Berkembangnya keuangan syariah baik dalam hal perbankan maupun nonperbankan tidak lepas dari antusias masyarakat terkait adanya praktik ekonomi syariah dan adanya inovasi layanan syariah dalam bentuk fintech (Septianda et al., 2022). Layanan fintech syariah berbeda dengan sistem konvensional; penyelenggaraan fintech syariah didasarkan atas asas bisnis syariah yang dibangun dengan asas ketuhanan dan keadilan (Septianda et al., 2022).
Prinsip utama dari penggunaan prinsip syariah dalam industri jasa keuangan adalah bebas dari elemen riba, ketidakpastian (gharar), dan judi (maysir) (Mukminati, 2022). Penggunaan blockchain dalam keuangan syariah dapat diterapkan melalui pengaplikasian smart contract dalam perbankan syariah, pengoptimalisasian penghimpunan zakat, peningkatan utilitas wakaf, menciptakan halal value chain, serta penerapan blockchain dalam ritel sukuk (Septianda et al., 2022).

13.2 Fintech Syariah sebagai Agen Pengembangan Sektor Ekonomi Sekunder
Fintech syariah memiliki potensi besar dalam mendukung pengembangan sektor ekonomi sekunder Islam. Optimalisasi fintech syariah sebagai agen investasi sukuk negara perlu dilakukan, dengan melibatkan fintech syariah sebagai agen penjual sukuk (Trimulato, 2022). Karakter fintech syariah dengan memanfaatkan teknologi dapat memberikan akses investasi syariah sukuk negara (Trimulato, 2022).
Peer to peer lending (pinjaman online) syariah merupakan salah satu fintech syariah yang tumbuh di Indonesia (Mukminati, 2022). Prinsip utama dari penggunaan prinsip syariah dalam industri jasa keuangan adalah bebas dari elemen riba, ketidakpastian (gharar), dan judi (maysir) yang meliputi seluruh sektor perekonomian yang dikategorikan halal dan pastinya sesuai dengan tujuan (maqashid) syariah (Mukminati, 2022).

14. Etika Bisnis Islam dalam Sektor Ekonomi Sekunder
14.1 Prinsip-Prinsip Etika Bisnis Islam
Etika bisnis Islam merupakan landasan penting dalam pengembangan sektor ekonomi sekunder Islam. Ekonomi Islam memberikan tuntunan kepada manusia agar dapat menerapkan etika dalam semua aspek kehidupan, tidak terkecuali dalam kegiatan ekonomi atau bisnis (Wartoyo, 2018). Etika sangat penting untuk mengatur dan memberikan arahan kepada para pelaku bisnis akan hal-hal yang baik atau buruk, boleh atau dilarang, dan benar atau salah dalam menjalankan kegiatan bisnisnya (Wartoyo, 2018).
Etika bisnis dalam ekonomi Islam terkandung dalam semua aspek, baik produksi, konsumsi, maupun distribusi (Wartoyo, 2018). Apabila etika bisnis diterapkan ke dalam semua kegiatan bisnis, maka secara langsung akan dapat menciptakan keseimbangan dan kesejahteraan bersama (maslahah) yang bermuara pada tercapainya kesejahteraan hakiki baik dunia maupun akhirat (falah) (Wartoyo, 2018).
Implementasi etika bisnis Islam meliputi lima aspek yaitu Kesatuan (Tauhid/unity), Keseimbangan (Equilibrium/adil), Kehendak Bebas (free will), Tanggung Jawab (responsibility), dan Kebenaran, Kejujuran (truth honesty) (Solikhah, 2023). Prinsip-prinsip ini menjadi panduan bagi pelaku bisnis dalam menjalankan aktivitas ekonomi mereka sesuai dengan nilai-nilai Islam.

14.2 Implementasi Etika Bisnis Islam dalam Praktik
Implementasi etika bisnis Islam dalam praktik bisnis sehari-hari mencakup berbagai aspek. Pelaku UMKM kreatif berbasis syariah sebesar 77,5 persen menyatakan bahwa 60 persen transaksi usaha yang dijalankan sudah sesuai syariah (Lahamid, 2018). Transaksi yang dimaksud antara lain, pemilik UMKM berusaha jujur dengan produk yang dijual, tidak mempermainkan takaran dan timbangan, dan kesadaran tentang riba adalah sesuatu yang dilarang dan haram (Lahamid, 2018).
Sebagian besar menyadari kewajiban membayar zakat dari hasil usaha, tampak dari jawaban responden berkisar 80 persen sudah membayar zakat (Lahamid, 2018). Selain membayarkan zakat, pelaku UMKM kreatif berbasis syariah juga menyadari akan pentingnya berinfak dan bersedekah (Lahamid, 2018). Pelaksanaan membayar zakat, infak, dan sedekah telah dilaksanakan oleh para wirausaha Muslim sebagai seorang Muslim yang menyisihkan sebagian harta untuk zakat, infak, dan sedekah tidak akan merugikan usaha bahkan akan mendapatkan keberkahan yang berlimpah dari Allah SWT (Lubis et al., 2021).

15. Pola Konsumsi Islam dan Kaitannya dengan Sektor Ekonomi Sekunder
15.1 Prinsip Konsumsi dalam Islam
Pola konsumsi Islam memiliki dampak langsung terhadap perkembangan sektor ekonomi sekunder. Tujuan konsumsi dalam Islam adalah untuk mencapai mashlahah (kesejahteraan/kebahagiaan dunia dan akhirat) berbeda dengan konvensional yang tujuannya memenuhi kepuasan pribadi berdasarkan teori nilai guna (Hamdi, 2022). Prinsip konsumsi dalam Islam terdiri dari prinsip kebolehan, tanggung jawab, keseimbangan (tidak kikir dan tidak berlebihan), dan prioritas (Hamdi, 2022).
Etika konsumsi dalam ekonomi Islam adalah memperhatikan prioritas kebutuhan, mengonsumsi produk halal, memperhatikan kualitas konsumsi (halal lagi baik), mengutamakan nilai maslahah, serta kesederhanaan (tidak israf) (Hamdi, 2022). Konsumen Muslim juga dituntut untuk menghindari perilaku tabzir dan israf (Rohim & Priyatno, 2021). Pola tersebut dilengkapi dengan mengalokasikan sebagian hartanya untuk berdonasi (Rohim & Priyatno, 2021).

15.2 Dampak Pola Konsumsi Halal terhadap Sektor Ekonomi Sekunder
Pola konsumsi halal memiliki dampak signifikan terhadap perkembangan sektor ekonomi sekunder Islam. Semakin banyak barang yang halal untuk dikonsumsi berarti menambah utilitas, sedangkan semakin sedikit barang yang haram berarti mengurangi dis-utility (Bahri, 2019). Keadaan ini akan memberikan tingkat kepuasan yang lebih tinggi bagi konsumen Muslim (Bahri, 2019).
Religiusitas akan mengubah gaya hidup masyarakat dalam berproduksi dan berkonsumsi, sedangkan gerakan ekonomi syariah membangun secara kelembagaan untuk berproduksi dan berkonsumsi (Ikhwan & Solihah, 2021). Pertemuan dua gerakan besar tersebut akan mendorong masyarakat untuk beralih ke transaksi berbasis syariah, sehingga salah satu potensi besar yang belum secara optimal dikembangkan di Indonesia adalah industri halal (Ikhwan & Solihah, 2021).

16. Pengembangan Ekonomi Desa Berbasis Syariah
16.1 BUMDes dan Ekonomi Syariah
Pengembangan ekonomi desa berbasis syariah merupakan salah satu aspek penting dalam sektor ekonomi sekunder Islam. Dalam rangka menggerakkan ekonomi desa, BUMDes telah diamanahi modal dari Dana Desa agar melakukan investasi pada ranah usaha yang berbasis pada sektor riil (Ash-Shiddiqy, 2022). Investasi pada sektor riil seperti ini juga sejalan dengan konsep pengembangan ekonomi Islam yang berpihak pada basis ekonomi riil (Ash-Shiddiqy, 2022).
Potensi bisnis sektor yang layak untuk dikembangkan adalah bisnis dalam sektor riil (pertanian, peternakan, dan perikanan), perdagangan, pariwisata, dan sektor agro-industri (Ash-Shiddiqy, 2022). Fenomena halal lifestyle tidak bisa dibendung; kesadaran akan kebutuhan produksi dan jasa halal, industri yang halal, serta financial yang halal adalah menjadi kebutuhan umat Islam termasuk masyarakat tingkat paling bawah (Ash-Shiddiqy, 2022).

16.2 Potensi Ekonomi Pesantren dalam Mendukung Sektor Ekonomi Sekunder
Pesantren memiliki potensi besar dalam mendukung sektor ekonomi sekunder Islam. Pesantren yang kini tidak hanya mengajarkan keilmuan keagamaan tetapi juga ilmu pengetahuan modern diharapkan mampu mencetak kader-kader yang dapat membawa Indonesia memimpin industri halal dunia (Huwaidi, 2023). Potensi ekonomi yang dimiliki pesantren bisa dimanfaatkan untuk mencapai keinginan tersebut (Huwaidi, 2023).
Penarikan zakat menjadi simbol bahwa ekonomi dalam Islam sangatlah mementingkan kepentingan bersama (Huwaidi, 2023). Keseriusan para khalifah pada masanya mengenai pajak membuat ekonomi Islam dapat berdiri dengan tegak dan merata dirasakan oleh semua umat Muslim (Huwaidi, 2023).

17. Tantangan dan Prospek Sektor Ekonomi Sekunder Islam
17.1 Tantangan yang Dihadapi
Sektor ekonomi sekunder Islam menghadapi berbagai tantangan dalam pengembangannya. Beberapa kekurangan yang menghambat peran industri keuangan syariah berkaitan dengan dukungan pemerintah, kesadaran masyarakat, kualitas dan kuantitas sumber daya manusia, kekurangan modal dan pendanaan, pengawasan keuangan mikro, dan transparansi serta tata kelola yang baik (Pamuji & Supandi, 2021).
Rendahnya literasi ekonomi syariah menjadi tantangan bagi pengembangan marketplace halal (Setyorini et al., 2021). Selain potensinya yang luar biasa, terdapat tantangan dalam perkembangan marketplace halal, di antaranya rendahnya literasi ekonomi syariah, rendahnya inklusi keuangan syariah, dan rendahnya penggunaan platform marketplace halal oleh UMKM halal (Setyorini et al., 2021).
Dominasi ekonomi syariah pada sektor keuangan telah mengaburkan pemahaman masyarakat tentang luasnya cakupan ekonomi Islam yang sesungguhnya (Azwar & Aqbar, 2019). Jika kita melihat lebih jauh, niscaya kita akan mendapati bahwa sektor finansial justru akan senantiasa bergantung pada sektor-sektor riil (Azwar & Aqbar, 2019). Bila demikian adanya, berbagai perjuangan dan upaya yang dicurahkan hanya akan menemui jalan buntu jika sektor riil tidak dikembangkan secara optimal (Azwar & Aqbar, 2019).

17.2 Prospek dan Peluang Pengembangan
Meskipun menghadapi berbagai tantangan, sektor ekonomi sekunder Islam memiliki prospek yang sangat menjanjikan. Indonesia memiliki peluang yang sangat besar untuk memimpin industri pasar halal dunia (Huwaidi, 2023). Dengan menjadi negara mayoritas umat Muslim terbesar dunia, hal tersebut tentu bisa menjadi penunjang industri halal Indonesia (Huwaidi, 2023).
Ekonomi Islam saat ini tengah mengalami masa keemasan dan kejayaan, yang berarti mampu bersaing dengan ekonomi konvensional (Yulitasari, 2024). Sejak awal, ekonomi dan bisnis Islam berusaha menawarkan alternatif pemikiran dan praktik yang berbeda dengan logika neoliberalisme ekonomi (Yulitasari, 2024). Beberapa hal penting yang perlu diperhatikan dalam upaya kemajuan ekonomi umat antara lain sistem ekonomi Islam, membangun semangat kewirausahaan, persatuan umat, kebijakan penguasa/pemerintah, dan penyadaran zakat serta pengelolaannya (Yulitasari, 2024).
Secara global Indonesia menempati peringkat ke-4 dalam Top Global Islamic Economy Indicator Rank Tahun 2020/2021, yang merupakan kalkulasi dari pertumbuhan industri halal dari berbagai sektor seperti makanan & minuman, kosmetik, pariwisata, dan lain sebagainya (Huwaidi, 2023).

18. Kesimpulan
Sektor ekonomi sekunder Islam merupakan komponen yang sangat luas dan beragam dalam sistem ekonomi Islam secara keseluruhan. Sektor ini mencakup industri halal (makanan, farmasi, kosmetik), perdagangan syariah, pariwisata halal, UMKM berbasis syariah, dan berbagai aktivitas ekonomi lainnya yang beroperasi berdasarkan prinsip-prinsip syariah. Ekonomi Islam bukan hanya sektor finansial, akan tetapi juga mencakup sektor industri, perdagangan, dan berbagai sektor riil lainnya (Azwar & Aqbar, 2019).
Prinsip-prinsip utama yang melandasi sektor ekonomi sekunder Islam adalah pelarangan riba, gharar, dan maysir; kewajiban zakat; keharusan transaksi yang halal dan thayyib; serta orientasi pada kemaslahatan (maslahah) dan falah (Maharani, 2020; Wartoyo, 2018; Yulitasari, 2024). Etika bisnis Islam yang mencakup nilai-nilai kesatuan, keseimbangan, kehendak bebas, tanggung jawab, dan kejujuran menjadi panduan bagi seluruh pelaku ekonomi dalam sektor ini (Solikhah, 2023).
Pengembangan sektor ekonomi sekunder Islam memerlukan dukungan dari berbagai pihak, termasuk pemerintah melalui regulasi yang mendukung, lembaga keuangan syariah melalui pembiayaan yang sesuai prinsip syariah, dan masyarakat melalui peningkatan literasi ekonomi syariah (Hafizd, 2022; Pamuji & Supandi, 2021; Yulitasari, 2024). Dengan potensi yang besar dan dukungan yang memadai, sektor ekonomi sekunder Islam dapat menjadi motor penggerak pertumbuhan ekonomi yang berkeadilan dan berkelanjutan, sesuai dengan tujuan maqashid syariah untuk mewujudkan kemaslahatan manusia di dunia dan akhirat (Ma'zumi, 2019; Syamsoni & Ismail, 2021).

Daftar Pustaka
Aidil, N., Maloko, M. T., & Cahyani, A. I. (2020). Peran lembaga keuangan mikro Baitul Maal Wat Tamwil (BMT) terhadap pengembangan usaha pedagang. Iqtishaduna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum Ekonomi Syariah, 149–155. https://doi.org/10.24252/iqtishaduna.v2i2.16229
Arafah, Muh. (2019). Sistem keuangan Islam: Sebuah telaah teoritis. Al-Kharaj: Journal of Islamic Economic and Business, 1(1). https://doi.org/10.24256/kharaj.v1i1.801
Arrasyid, M. F. (2022). Analisis praktik sukuk perspektif regulasi. Taraadin: Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam, 2(1), 52. https://doi.org/10.24853/trd.2.1.52-69
Ash-Shiddiqy, M. (2022). Potensi desa dan strategi penerapan ekonomi Islam dalam pengelolaan bisnis BUMDes. Aplikasia: Jurnal Aplikasi Ilmu-Ilmu Agama, 22(1), 1–28. https://doi.org/10.14421/aplikasia.v22i1.2759
Asra, A., & Syahputra, A. (2021). The role of Islamic bank in optimizing zakat in Aceh. Laa Maisyir: Jurnal Ekonomi Islam, 8(2), 192. https://doi.org/10.24252/lamaisyir.v8i2.23270
Azwar, A., & Aqbar, K. (2019). Reposisi praktik ekonomi Islam: Studi kritis praktik ekonomi Islam di Indonesia. Nukhbatul Ulum: Jurnal Bidang Kajian Islam, 5(1), 39–53. https://doi.org/10.36701/nukhbah.v5i1.68
Bahri, S. (2019). Idealisme perencanaan keuangan rumah tangga Muslim. Iqtishaduna: Jurnal Ilmiah Ekonomi Kita, 8(2), 206–214. https://doi.org/10.46367/iqtishaduna.v8i2.173
Cynthiasari, V., & Yafiz, M. (2022). Optimalisasi literasi halal pelaku UMKM terhadap penggunaan jasa keuangan syariah di Kota Tebing Tinggi. Fair Value: Jurnal Ilmiah Akuntansi dan Keuangan, 4(11), 5287–5291. https://doi.org/10.32670/fairvalue.v4i11.1804
Dewi, A. (2024). Inovasi keuangan berbasis nilai: Mengupas layanan tabungan dan investasi di bank syariah. Karimah Tauhid, 3(5), 5926–5932. https://doi.org/10.30997/karimahtauhid.v3i5.13488
Ernawati, E. (2020). Pendapatan non halal sebagai sumber dana kebajikan pada bank umum syariah. Jurnal Dinamika Ekonomi & Bisnis, 17(1). https://doi.org/10.34001/jdeb.v17i1.1091
Fradesa, F., Abadi, S. P., Ma'ani, B., Hardi, E. A., & Sucipto, S. (2022). Fitur Shopee Barokah dan Tokopedia Salam: Inovasi marketplace halal sebagai upaya pengembangan ekonomi digital berbasis syariah. Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam, 8(3), 2893. https://doi.org/10.29040/jiei.v8i3.6559
Habibah, M. (2020). Implementasi maqashid syariah dalam merumuskan tujuan laporan keuangan bank syariah. Aktsar: Jurnal Akuntansi Syariah, 3(2), 177. https://doi.org/10.21043/aktsar.v3i2.8414
Hafizd, J. Z. (2022). The importance of religious moderation-based Islamic economic education to the community for the realization of economic justice in Indonesia. Jurnal Studi Sosial Keagamaan Syekh Nurjati, 2(1), 86–106. https://doi.org/10.24235/sejati.v2i1.17
Hamdi, B. (2022). Prinsip dan etika konsumsi Islam (tinjauan maqashid syariah). Islamadina: Jurnal Pemikiran Islam, 23(1), 1. https://doi.org/10.30595/islamadina.v23i1.10821
Huwaidi, M. H. (2023). Membidik potensi ekonomi pesantren sebagai penunjang industri halal Indonesia. Profit: Jurnal Kajian Ekonomi dan Perbankan Syariah, 7(1). https://doi.org/10.33650/profit.v7i1.5741
Ikhwan, M., & Solihah, I. (2021). Ketahanan ekonomi keluarga dalam ekonomi Islam: Sebagai upaya mencari solusi alternatif. At-Tasyri': Jurnal Ilmiah Prodi Muamalah, 49–59. https://doi.org/10.47498/tasyri.v13i1.498
Irawan, A. (2020). Penerapan etika bisnis Islam terhadap kelangsungan pembiayaan SPBU mini di KSPPS Bina Syariah Ummah Jawa Timur. JES (Jurnal Ekonomi Syariah), 5(1). https://doi.org/10.30736/jesa.v5i1.73
Iskandar, I. (2024). The dynamics of politics in the development of sharia economic law in Indonesia. https://doi.org/10.4108/eai.21-10-2023.2343513
Lahamid, Q. (2018). Hambatan dan upaya UMKM kreatif menjalankan usaha berbasis syariah di Kota Pekanbaru. Sosial Budaya, 15(1), 27. https://doi.org/10.24014/sb.v15i1.4992
Lubis, R., Nawawi, M. K., & Hakiem, H. (2021). Penerapan etika bisnis Islam dalam transaksi jual beli pada wirausaha Muslim. El-Mal: Jurnal Kajian Ekonomi & Bisnis Islam, 2(3), 257–266. https://doi.org/10.47467/elmal.v2i3.622
M, A. Y. (2020). Model pengembangan industri halal food di Indonesia. At-Tasyri': Jurnal Hukum dan Ekonomi Syariah, 1(01), 30–49. https://doi.org/10.55380/tasyri.v1i01.21
Maharani, D. D. (2020). Implementasi prinsip-prinsip muamalah dalam transaksi ekonomi: Alternatif mewujudkan aktivitas ekonomi halal. Jurnal Hukum Ekonomi Syariah, (1), 131. https://doi.org/10.30595/jhes.v0i1.8726
Maika, M. R. (2017). Model ekonomi berbagi "Mobile-SECO" (platform multi-sided markets) sebagai ekosistem sosio-ekonomi Islami. Iqtishoduna, 12(2), 47–55. https://doi.org/10.18860/iq.v12i2.3946
Ma'zumi, M. (2019). Maqashid al-syariah dalam perilaku ekonomi. Syi'ar Iqtishadi: Journal of Islamic Economics Finance and Banking, 3(1), 80. https://doi.org/10.35448/jiec.v3i1.5516
Meilindasari, E. D., & Suryaningsih, S. A. (2020). Pengaruh program komunitas usaha mandiri (KUM) di Yayasan Dana Sosial Al Falah Surabaya terhadap pendapatan UMKM. JEBA (Journal of Economics and Business Aseanomics), 4(1). https://doi.org/10.33476/j.e.b.a.v4i1.1237
Mubarrok, U. S., Saputra, B. M., & Izzulhaq, M. A. (2022). Strategi optimalisasi peran BMT dalam membangun perekonomian Jawa Timur. MJSE, 2(1), 43–53. https://doi.org/10.24269/mjse.v2i1.5142
Mukminati, A. H. (2022). Problematika hukum peer to peer lending syariah di Indonesia. Jurnal Hukum dan Pembangunan Ekonomi, 10(2), 168. https://doi.org/10.20961/hpe.v10i2.64922
Muwidha, M., Riwajanti, N. İ., Himmah, Yusna, Y., & Nurafni. (2020). Pengenalan sistem keuangan syariah pada jamaah pengajian Masjid Al Muhajirin Jalan Cengkeh 50 Kota Malang. Jurnal Pengabdian Polinema Kepada Masyarakat, 7(2), 8. https://doi.org/10.33795/jppkm.v7i2.29
Octavia, F. Z. (2022). Peluang koperasi syariah terhadap UMKM pada masa pandemi Covid-19. Al-Kharaj: Jurnal Ekonomi Keuangan & Bisnis Syariah, 4(5), 1343–1352. https://doi.org/10.47467/alkharaj.v4i5.932
Pamuji, A. E., & Supandi, A. F. (2021). Strategi penguatan industri keuangan syariah di era MEA. Finansha: Journal of Sharia Financial Management, 2(2), 92–107. https://doi.org/10.15575/fjsfm.v2i2.14947
Putri, R. R., Noverita, I. A., Arumandani, S., & Abadi, M. T. (2024). Konsep tabungan dan investasi. Jurnal Ekonomi Bisnis dan Manajemen, 2(1), 172–179. https://doi.org/10.59024/jise.v2i1.559
Rahmawati, Z., & Indrarini, R. (2022). Literasi ekonomi syariah pada santri Pondok Pesantren Bahrul Ulum Tambakberas Kabupaten Jombang. Jurnal Ekonomika dan Bisnis Islam, 4(3), 1–14. https://doi.org/10.26740/jekobi.v4n3.p1-14
Rifa'i, M. N. (2020). Konsep fintech lending dalam perspektif maqāṣid syarī'ah. Islamic Economics Journal, 6(1), 101. https://doi.org/10.21111/iej.v6i1.4591
Rohim, A. N., & Priyatno, P. D. (2021). Pola konsumsi dalam implementasi gaya hidup halal. Maro: Jurnal Ekonomi Syariah dan Bisnis, 4(2), 26–35. https://doi.org/10.31949/maro.v4i2.1302
Sari, S. H. P., Puspita, S. H., Ramadhan, R., Hajrah, H., & Putri, Z. A. (2023). Konsep kesejahteraan perspektif Islam: Studi para pedagang di Pasar Raya Mekongga Kabupaten Kolaka. El-Mal: Jurnal Kajian Ekonomi & Bisnis Islam, 5(3), 1555–1561. https://doi.org/10.47467/elmal.v5i3.5375
Septianda, D. E., Khairunnisaa, S. F., & Indrarini, R. (2022). Blockchain dalam ekonomi Islam. Sibatik Journal: Jurnal Ilmiah Bidang Sosial Ekonomi Budaya Teknologi dan Pendidikan, 1(11), 2629–2638. https://doi.org/10.54443/sibatik.v1i11.407
Setyorini, W., Jannah, A. R., Wulansari, U., & Nisa', M. (2021). Opportunities and challenges halal marketplace in Indonesia. Journal of Halal Product and Research, 4(2), 90. https://doi.org/10.20473/jhpr.vol.4-issue.2.90-97
Soedarso, E. H. (2013). Penilaian kinerja fisik (materi) koperasi syariah menurut perspektif shari'ate enterprise theory dengan nilai tambah syariah dan zakat sebagai indikator. Jurnal Riset Akuntansi dan Keuangan, 1(3), 194. https://doi.org/10.17509/jrak.v1i3.6701
Solikhah, A. (2023). Implementasi etika bisnis Islam terhadap usaha mikro pada masa pandemi virus sapi. Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam, 9(2), 2177. https://doi.org/10.29040/jiei.v9i2.7713
Sriani, E. (2020). Pengembangan ekonomi desa dalam Islam: Penerapan sharia value di pasar tradisional. Bisnis: Jurnal Bisnis dan Manajemen Islam, 8(1), 1. https://doi.org/10.21043/bisnis.v8i1.7482
Suharlina, S., Umar, St. H., & Ferils, Muh. (2024). Meningkatkan pertumbuhan: Peran kunci manajemen keuangan syariah dalam pengembangan UMKM di Indonesia. Amsir Accounting & Finance Journal, 2(1), 32–43. https://doi.org/10.56341/aafj.v2i1.441
Sulthonuddin, B. H., & Syaripudin, E. I. (2023). Aspek sosiologis dalam hukum jual beli. Jurnal Hukum Ekonomi Syariah, 1(2), 295–309. https://doi.org/10.37968/jhesy.v1i2.368
Suwifania, M. I. P. N. J. (2023). Konsep riba dalam perspektif perbankan syariah. Jurnal Pusat Studi Pendidikan Rakyat, 7–12. https://doi.org/10.51178/jpspr.v3i1.1077
Syamsoni, U. R., & Ismail, M. S. (2021). Penerapan maqashid asy-syari'ah pada sistem ekonomi syariah. Istikhlaf: Jurnal Ekonomi Perbankan dan Manajemen Syariah, 3(1), 80–89. https://doi.org/10.51311/istikhlaf.v3i1.295
Trimulato, T. (2022). Optimalisasi fintech syariah sebagai agen investasi sukuk negara. Jurnal Baabu Al-Ilmi: Ekonomi dan Perbankan Syariah, 7(1), 1. https://doi.org/10.29300/ba.v6i2.5230
Wartoyo, W. (2018). Etika bisnis Islam: Konstruksi nilai keseimbangan dan kemanusiaan. Al-Amwal: Jurnal Ekonomi dan Perbankan Syariah, 10(2), 229. https://doi.org/10.24235/amwal.v10i2.3369
Widiaty, E., & Nugroho, A. P. (2020). Pertumbuhan ekonomi Indonesia perspektif ekonomi Islam: Peran inflasi, pengeluaran pemerintah, hutang luar negeri dan pembiayaan syariah. Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam, 6(2), 223. https://doi.org/10.29040/jiei.v6i2.1043
Wijaya, O. I. A. G., Sayidina, I. M., Fanani, A., Adawiyah, S. R., Tanjung, L., & Huda, B. (2023). Implementasi wakaf uang berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2018: Studi pada Bank Syariah Indonesia. Ekoma: Jurnal Ekonomi Manajemen Akuntansi, 3(1), 439–453. https://doi.org/10.56799/ekoma.v3i1.2536
Yulitasari, L. (2024). Paradigma ekonomi Islam dan perkembangan ekonomi umat di Indonesia. Perbanas Journal of Islamic Economics and Business, 4(1), 14. https://doi.org/10.56174/pjieb.v4i1.212
Zulmairoh, A., Umida, N., Yuliana, Y., & Hasan, Z. (2024). Analysis of consumption and productivity patterns in Islamic economics. Al-Fadilah: Islamic Economics Journal, 2(1), 10–21. https://doi.org/10.61166/fadilah.v2i1.21
Mariyam, I. M. S. (2024). Kontribusi lembaga keuangan syariah dalam kemajuan industri halal di Indonesia. Al-Iqtishad, 16(1), 323–335. https://doi.org/10.30863/aliqtishad.v16i1.6459
di

Tidak ada komentar:

Posting Komentar