00433 - Peran Ekonomi Islam Pada Sektor Peternakan

Abstract

The livestock sector is one of the important pillars of Indonesia's national economy. As an agrarian country with a Muslim-majority population, Indonesia has enormous potential to integrate Islamic economic principles in the management and development of the livestock sector. This article aims to examine the comprehensive role of Islamic economics in the livestock sector, covering the dimensions of values, financial instruments, institutional frameworks, and government regulations. Through a literature review approach, this study found that Islamic economics plays a multidimensional role in the livestock sector: (1) providing ethical foundations covering honesty, justice, trustworthiness, and mutual cooperation; (2) offering Islamic financial instruments such as productive zakat, productive waqf, syirkah patterns, and sharia bank financing; (3) creating economic ecosystems through qurban rituals and Dam Haji that provide significant multiplier effects; (4) empowering pesantren as centers of Islamic-based livestock economics; and (5) ensuring product halalness through halal certification systems. The challenges ahead include limited capital access, digital technology adaptation, and synergistic integration of all Islamic economic instruments. With its enormous potential and the support of the Muslim majority population, Indonesia has an extraordinary opportunity to make the Islamic economics-based livestock sector a main pillar of sustainable and equitable national economic development.

Keywords: Islamic economics, livestock sector, zakat, waqf, syirkah, halal certification, pesantren

Abstrak

Sektor peternakan merupakan salah satu pilar penting dalam perekonomian nasional Indonesia. Sebagai negara agraris dengan mayoritas penduduk beragama Islam, Indonesia memiliki potensi yang sangat besar untuk mengintegrasikan prinsip-prinsip ekonomi Islam dalam pengelolaan dan pengembangan sektor peternakan. Artikel ini bertujuan mengkaji peran komprehensif ekonomi Islam dalam sektor peternakan, mencakup dimensi nilai, instrumen keuangan, kelembagaan, dan regulasi pemerintah. Melalui pendekatan kajian literatur, penelitian ini menemukan bahwa ekonomi Islam berperan secara multidimensi dalam sektor peternakan: (1) menyediakan landasan etika yang mencakup kejujuran, keadilan, amanah, dan gotong royong; (2) menawarkan instrumen keuangan Islam berupa zakat produktif, wakaf produktif, pola syirkah, dan pembiayaan bank syariah; (3) menciptakan ekosistem ekonomi melalui ibadah kurban dan Dam Haji yang memberikan multiplier effect signifikan; (4) memberdayakan pesantren sebagai pusat ekonomi peternakan berbasis Islam; serta (5) menjamin kehalalan produk melalui sistem sertifikasi halal. Tantangan ke depan meliputi keterbatasan akses permodalan, adaptasi teknologi digital, dan integrasi sinergis seluruh instrumen ekonomi Islam. Dengan potensi yang sangat besar dan dukungan mayoritas penduduk Muslim, Indonesia memiliki peluang yang luar biasa untuk menjadikan sektor peternakan berbasis ekonomi Islam sebagai pilar utama pembangunan ekonomi nasional yang berkelanjutan dan berkeadilan.

Kata kunci: ekonomi Islam, sektor peternakan, zakat, wakaf, syirkah, sertifikasi halal, pesantren

1. Pendahuluan

Sektor peternakan merupakan salah satu pilar penting dalam perekonomian nasional Indonesia. Sebagai negara agraris dengan mayoritas penduduk beragama Islam, Indonesia memiliki potensi yang sangat besar untuk mengintegrasikan prinsip-prinsip ekonomi Islam dalam pengelolaan dan pengembangan sektor peternakan. Ekonomi Islam tidak sekadar menawarkan sistem transaksi yang bebas riba, melainkan juga menyediakan kerangka nilai yang komprehensif mencakup keadilan, kejujuran, amanah, dan kemaslahatan bersama yang dapat diterapkan secara nyata dalam aktivitas peternakan (Jaki et al., 2022). Tujuan utama ekonomi Islam adalah untuk memperoleh rida dari Allah SWT, sehingga setiap kegiatan ekonomi termasuk peternakan harus dilandasi oleh nilai-nilai ilahiah yang membawa manfaat bagi seluruh lapisan masyarakat (Jaki et al., 2022).

Subsektor peternakan berkontribusi penting dalam pertumbuhan dan peningkatan ekonomi di Indonesia melalui peningkatan nilai Produk Domestik Bruto (PDB) (Widianingrum & Khasanah, 2021). Di sisi lain, adanya faktor pertumbuhan penduduk, kenaikan ekonomi, tren urbanisasi, dan perubahan preferensi konsumen menjadi pendukung dalam peningkatan tren kebutuhan dan permintaan produk peternakan (Widianingrum & Khasanah, 2021). Dalam konteks ini, ekonomi Islam hadir sebagai sistem yang tidak hanya berorientasi pada keuntungan finansial semata, tetapi juga mempertimbangkan dimensi sosial, lingkungan, dan spiritual dalam setiap aktivitas ekonomi termasuk peternakan (Barory & Fatmawati, 2023; Jaki et al., 2022).

2. Landasan Ekonomi Islam dalam Sektor Peternakan

2.1 Prinsip-Prinsip Dasar Ekonomi Islam

Islam adalah agama yang sempurna yang mengatur segala aspek kehidupan manusia, baik akidah, ibadah, akhlak maupun muamalah. Salah satu ajaran yang sangat penting adalah bidang muamalah atau iqtishadiyah (ekonomi Islam). Dalam Islam, bermuamalah atau melakukan suatu kegiatan ekonomi tidak hanya memikirkan tentang sebuah keuntungan semata (Jaki et al., 2022). Ekonomi Islam merupakan ilmu yang mempelajari tentang perilaku ekonomi manusia yang perilakunya diatur berdasarkan aturan agama Islam dan didasari dengan tauhid sebagaimana dirangkum dalam rukun iman dan rukun Islam (Barory & Fatmawati, 2023).

Pada dasarnya, etika dalam bermuamalah mencerminkan akhlak seseorang dalam melakukan kegiatan ekonomi (Barory & Fatmawati, 2023). Dalam konteks peternakan, prinsip-prinsip ini mencakup kejujuran dalam transaksi jual beli ternak, keadilan dalam pembagian hasil, amanah dalam pengelolaan usaha, dan gotong royong dalam menghadapi tantangan bersama. Kajian terhadap pengembangan usaha ternak sapi perah di Kecamatan Senduro Kabupaten Lumajang menunjukkan bahwa jika dikaji dari etika bisnis Islam, pengembangan usaha ternak sapi perah telah memenuhi unsur gotong royong, kejujuran, keadilan, dan amanah, yang menjadikan para peternak memiliki rasa kekeluargaan dan tidak ada sikap intimidasi di antara peternak lainnya (Barory & Fatmawati, 2023).

2.2 Peternakan dalam Perspektif Al-Qur'an dan Agribisnis Islam

Agribisnis, termasuk di dalamnya sektor peternakan, memiliki urgensi yang sangat penting dalam pandangan Al-Qur'an. Peran penting agribisnis dalam konteks negara Indonesia antara lain sebagai penyerap tenaga kerja dengan jumlah besar, sebagai salah satu penyumbang PDB negara, penghasil devisa bagi Indonesia, merupakan kegiatan ekonomi yang ramah lingkungan, sebagai aktivitas yang menghasilkan bahan makanan pokok dan kebutuhan pokok bagi keberlangsungan hidup masyarakat, memiliki efek multiplier (efek berganda), bertumpu pada sumber daya yang dapat diperbarui, dan sebagai aktivitas ekonomi yang tahan krisis (Muslimah et al., 2023). Dalam perspektif Al-Qur'an, agribisnis termasuk peternakan merupakan perwujudan peran khalifah di bumi, sarana untuk menciptakan kemaslahatan bagi umat, dan sebagai peluang untuk dapat melaksanakan rukun Islam, yaitu al-zakah (Muslimah et al., 2023).

3. Kontribusi Sektor Peternakan terhadap Perekonomian Nasional

3.1 Peran Strategis Peternakan dalam PDB

Sektor pertanian dalam arti luas, termasuk subsektor peternakan, memiliki peran strategis yang meliputi pembentukan Produk Domestik Bruto (PDB), penyedia lapangan kerja dan kesempatan berusaha melalui kegiatan produksi dan distribusi, sumber devisa negara baik melalui kegiatan ekspor maupun substitusi impor, pemasok bahan makanan terhadap sektor-sektor ekonomi lainnya, pemasok bahan baku untuk industri pengolahan hasil pertanian, dan penyedia surplus bagi sektor-sektor ekonomi lainnya (Perwita & Saptana, 2020). Di Indonesia, sektor pertanian dalam arti luas dipilah-pilah menjadi lima subsektor, yaitu subsektor tanaman pangan, subsektor perkebunan, subsektor kehutanan, subsektor peternakan, dan subsektor perikanan (Marliyah et al., 2022).

Sektor peternakan dan perikanan memiliki peran penting dalam memenuhi kebutuhan protein hewani masyarakat dan mendukung ketahanan pangan. Sektor pertanian termasuk peternakan memiliki peran strategis di berbagai negara karena berkaitan erat terhadap ketahanan pangan, dan berperan sebagai mata pencaharian ratusan juta orang di seluruh dunia (Christyanto & Mayulu, 2021). Tantangan utama negara berkembang adalah meningkatnya permintaan produk peternakan yang didorong oleh peningkatan populasi penduduk dan peningkatan pendapatan rata-rata per kapita masyarakat. Hal tersebut memiliki potensi signifikan bagi pertumbuhan peternakan, ekonomi, dan kesejahteraan masyarakat (Mayulu & Daru, 2020).

3.2 Peternakan sebagai Penggerak Ekonomi Pedesaan

Peternakan mempunyai peran penting terhadap perbaikan kehidupan masyarakat yang menggantungkan hidupnya dalam bidang tersebut (Hasibuan, 2016; Rizal, 2021). Peternakan pun merupakan kekayaan keanekaragaman hayati yang sangat besar (mega biodiversity) berupa sumber daya hewan dan tumbuhan, sebagai anugerah sekaligus amanah Tuhan Yang Maha Esa (Rizal, 2021). Di banyak negara, termasuk Indonesia, peternakan sapi potong memiliki peran strategis dalam memperkuat ekonomi lokal, menyediakan lapangan pekerjaan, dan memberikan kontribusi dalam pemenuhan kebutuhan protein hewani masyarakat (Rohani et al., 2023).

Peternakan rakyat secara historis memainkan peran penting dalam mengelola sebagian besar populasi sapi perah di Indonesia (Sembada, 2022). Karena jumlahnya yang besar, peternakan rakyat penting untuk mengurangi kemiskinan, membuka kesempatan kerja, menjamin nutrisi, dan menyediakan pasar nasional (Sembada, 2022). Jika pasokan daging sapi lokal dan pendapatan peternak meningkat, terutama dari peternakan rakyat sebagai masyarakat golongan ekonomi lemah, maka dapat dipastikan akan memberikan multiplier effect yang besar terhadap pendapatan nasional dan pada gilirannya dapat meningkatkan daya beli masyarakat (Widiati, 2015).

4. Instrumen Ekonomi Islam dalam Pengembangan Peternakan

4.1 Zakat Peternakan sebagai Instrumen Redistribusi

Zakat merupakan instrumen utama dalam ekonomi Islam sebagai sarana redistribusi dan pemerataan pendapatan dalam mewujudkan kesejahteraan (Hakim, 2016). Dalam konsep ekonomi Islam, zakat memiliki implikasi ekonomi terhadap efisiensi alokatif, penciptaan lapangan pekerjaan, pertumbuhan ekonomi, stabilitas makro ekonomi, distribusi pendapatan, pengentasan kemiskinan, dan jaring pengaman sosial (Hakim, 2016). Dari penelitian lapangan yang dilakukan, diketahui bahwa pada umumnya penggunaan zakat harta di antaranya untuk pemberdayaan ekonomi masyarakat seperti dipergunakan untuk usaha pertanian, peternakan, dan usaha kecil lainnya (Akmal, 2021).

Salah satu bentuk pendayagunaan zakat yang sangat relevan dengan sektor peternakan adalah zakat produktif ternak bergulir. Penelitian di Pamekasan menunjukkan bahwa pendayagunaan zakat produktif Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) melalui sektor peternakan memberikan dua ekor kambing ternak kepada mustahik untuk diberdayakan sehingga bisa membantu permasalahan ekonomi di masa pandemi Covid-19 (Fahrizal & Ma'adi, 2021). Program Peternakan Masyarakat Mandiri (PMM) juga menjadi salah satu program pemberdayaan yang dilakukan melalui pengembangan peternakan dengan pendekatan Lead of Empowerment (Effendi & Nariah, 2023). Penyaluran zakat dalam bentuk ternak bergulir ini merupakan manifestasi nyata dari prinsip ekonomi Islam yang tidak hanya bersifat konsumtif, tetapi juga produktif dan memberdayakan (Fahrizal & Ma'adi, 2021).

Peran BAZNAS dalam pemberdayaan ekonomi masyarakat melalui sektor peternakan mencakup penyediaan modal kerja, modal atau peralatan komersial, modal benih pertanian, dan modal peternakan bagi mustahik (Mashur et al., 2022). Dalam sistem ekonomi Islam, zakat dijadikan sebagai pilar ekonomi yang dapat membawa masyarakat dan umat untuk mandiri, maju, dan sejahtera (Mashur et al., 2022). Zakat sebagai salah satu pilar dari rukun Islam dinilai mampu menjadi elan vital bagi pengembangan ekonomi syariah, membawa masyarakat menjadi sejahtera dan seimbang dalam kehidupannya (Mashur et al., 2022).

4.2 Wakaf Produktif untuk Peternakan

Wakaf produktif merupakan instrumen ekonomi Islam yang memiliki potensi besar dalam pengembangan sektor peternakan. Dana wakaf dapat dimanfaatkan dengan berbagai model investasi yang sesuai dengan tuntunan zaman, seperti proyek-proyek industri, peternakan, perkebunan, dan lain sebagainya (Effendi, 2024). Lembaga wakaf seperti Tabung Wakaf Indonesia (TWI) telah menyalurkan wakaf uang dalam bentuk produktif seperti perdagangan, peternakan, dan sektor ekonomi produktif lain (Kamal, 2021).

Penelitian tentang model pengembangan wakaf untuk pemberdayaan ekonomi masyarakat pada peternakan domba menunjukkan bahwa wakaf peternakan bisa menjadi potensi bagi berbagai daerah, khususnya di Indonesia, untuk bisa dimanfaatkan dengan sebaik mungkin karena Indonesia merupakan negara yang agraris dan kaya akan lahan yang produktif (Piero et al., 2022). Indonesia kaya akan lahan penghijauan yang luas dan subur, sangat bisa membantu kegiatan peternakan dan pertanian untuk bisa berkembang dengan sangat signifikan jika didukung dengan modal dan operasional sumber daya manusia yang memadai (Piero et al., 2022). Wakaf produktif peternakan dapat menjadi potensi bagi berbagai daerah, khususnya di Indonesia, untuk bisa dimanfaatkan dengan sebaik mungkin (Piero et al., 2022).

Integrasi antara wakaf dan zakat dalam proyek pertanian dan peternakan juga telah terbukti efektif. Penelitian terhadap State Islamic Religious Council (SIRC) menunjukkan bahwa waqf dan zakat, ketika diadministrasikan secara strategis dan metodis, merupakan instrumen keuangan ekonomi yang paling efisien berdasarkan promosi kesejahteraan (Ali et al., 2022). Penggunaan lahan wakaf yang dikembangkan dengan dana zakat merupakan penggunaan sumber daya yang efisien dalam sektor peternakan (Ali et al., 2022).

Pemanfaatan dan pemberdayaan aset wakaf berupa lahan non-produktif untuk peternakan dan perkebunan melalui program Wakaf Kebun Dhuafa juga merupakan salah satu bentuk implementasi wakaf produktif dalam sektor peternakan (Istikomah & Nur, 2021). Hal ini menunjukkan bahwa instrumen wakaf memiliki peran yang sangat vital dalam penguatan sistem keuangan dan pengembangan sektor peternakan di Indonesia (Effendi, 2024).

4.3 Pola Syirkah dalam Peternakan

Pola syirkah (kemitraan berbasis bagi hasil) merupakan salah satu instrumen ekonomi Islam yang sangat relevan dan aplikatif dalam sektor peternakan. Pola syirkah dalam peternakan dipandang lebih saling menguntungkan bagi semua pihak yang terlibat (Waluyo et al., 2024). Pada hakikatnya, pola syirkah memberikan keuntungan dan potensi untuk mengembangkan usaha berupa pekerjaan maupun harta (Waluyo et al., 2024). Bagi umat Islam, pola syirkah menjadi jalan keluar terbaik ketika akses permodalan perbankan mengalami hambatan, terutama untuk pembiayaan sektor pertanian dan peternakan yang dirasa berisiko besar (Waluyo et al., 2024).

Penelitian di Kecamatan Kaloran Kabupaten Temanggung menunjukkan bahwa penerapan pola syirkah dalam peternakan domba mampu memberikan peningkatan ekonomi bagi keluarga petani dan komunitas peternak (Waluyo et al., 2024). Mitra pengabdian kepada masyarakat diberikan pemahaman tentang pola syirkah agar lebih paham dan mampu menjalankan kegiatan peternakan secara mudah (Waluyo et al., 2024). Pemahaman ini merupakan bagian dari peningkatan literasi keuangan masyarakat yang diharapkan menjadikan peserta memiliki pemahaman dan pengelolaan yang jauh lebih baik (Waluyo et al., 2024).

Sistem maparo (mudharabah) dalam peternakan kambing juga merupakan manifestasi dari prinsip ekonomi Islam. Penelitian di Desa Sadabumi, Majenang, Cilacap menunjukkan bahwa usaha dengan sistem maparo yang dilaksanakan mencakup mudharabah muqayyadah (Rosidah, 2021). Maparo tidak hanya dilakukan sebagai bisnis, tetapi ada tujuan lain, termasuk sebagai salah satu cara yang digunakan untuk mempererat hubungan persaudaraan (Rosidah, 2021). Mudharabah muqayyadah dalam sistem maparo merupakan manifestasi dari prinsip-prinsip dalam bisnis syariah, karena tujuan modal dalam bisnis ini adalah tolong-menolong, keadilan dalam hal bagi hasil, dan prinsip berbagi risiko dalam kerugian yang terjadi selama bisnis (Rosidah, 2021).

5. Peran Bank Syariah dalam Pembiayaan Peternakan

5.1 Model Aktivasi Bank Syariah

Bank syariah memiliki potensi besar untuk berperan aktif dalam pengembangan sektor peternakan, namun selama ini masih enggan terlibat karena menganggap usaha ini berisiko tinggi (Putra & Yati, 2016). Penelitian tentang model aktivasi peran bank syariah dalam manajemen usaha pengembangan usaha ternak sapi potong menunjukkan bahwa bank syariah dapat berkontribusi secara langsung dan tidak langsung untuk menyelesaikan masalah dan membangun usaha sapi potong (Putra & Yati, 2016). Peran langsung dilakukan dengan merancang pendekatan kontrak dalam pembiayaan, sedangkan peran tidak langsung adalah melalui program Corporate Social Responsibility (CSR) untuk meningkatkan kondisi dasar peternak dan usaha (Putra & Yati, 2016).

Bank syariah dapat menggunakan berbagai akad pembiayaan yang sesuai dengan prinsip syariah dalam mendukung sektor peternakan, seperti mudharabah, musyarakah, murabahah, dan salam. Pendekatan ini tidak hanya memberikan akses modal bagi peternak, tetapi juga memastikan bahwa seluruh proses pembiayaan bebas dari unsur riba dan sesuai dengan ketentuan syariah (Putra & Yati, 2016). Untuk mengoptimalkan peran aktif bank syariah, perlu dibangun model yang berkaitan dengan peran bank syariah dalam usaha peternakan (Putra & Yati, 2016).

5.2 Crowdfunding Syariah untuk Peternakan

Inovasi terbaru dalam pembiayaan peternakan berbasis Islam adalah crowdfunding syariah. Penelitian tentang manajemen risiko Islamic crowdfunding berbasis peternakan di Indonesia dengan studi kasus Ternaknesia Farm Innovation menunjukkan bahwa crowdfunding Islam dapat menjadi alternatif pembiayaan yang efektif bagi peternak (Jaenudin & Hendratmi, 2023). Ternaknesia Farm Innovation melakukan proses manajemen risiko yang berfokus pada seleksi dan pendampingan peternak, karena inti bisnis di Ternaknesia berada di sektor riil peternak (Jaenudin & Hendratmi, 2023). Terdapat berbagai risiko yang perlu dikelola, termasuk risiko teknologi, risiko investor, risiko kepatuhan syariah, risiko proyek investasi, dan risiko pasar (Jaenudin & Hendratmi, 2023).

Model Integrated Agricultural Land Crowdfunding Model (IALCM) diharapkan dapat membantu peternak di Jawa Timur dalam memenuhi kebutuhan likuiditas mereka dan pemerintah Indonesia dalam mempercepat inovasi kewirausahaan sosial dengan memberikan rekomendasi yang layak untuk pengembangan sektor pertanian (Jaenudin & Hendratmi, 2023). Inovasi ini merupakan bukti nyata bahwa ekonomi Islam terus berkembang dan beradaptasi dengan perkembangan teknologi digital untuk mendukung sektor peternakan (Jaenudin & Hendratmi, 2023).

6. Peternakan dalam Ekosistem Ekonomi Islam

6.1 Peternakan dan Ibadah Haji (Dam Haji)

Salah satu dimensi unik dari keterkaitan ekonomi Islam dengan sektor peternakan adalah melalui ekosistem ekonomi Dam Haji. Ekosistem ekonomi yang terbentuk dari pelaksanaan Dam Haji memiliki multiplier effect yang signifikan bagi perekonomian Indonesia (Rangkuti, 2024). Aktivitas Dam Haji, yang melibatkan penyembelihan hewan kurban seperti kambing dan domba, tidak hanya merupakan bagian integral dari ibadah haji, tetapi juga memberikan dampak ekonomi yang luas dan beragam bagi berbagai sektor di tanah air (Rangkuti, 2024). Sektor peternakan kambing dan domba di Indonesia mendapatkan dorongan besar melalui permintaan tahunan yang tinggi untuk Dam Haji (Rangkuti, 2024).

Dengan asumsi biaya Rp3.100.000,00 per jemaah untuk Dam Haji dan jumlah jemaah yang mencapai 211.000 orang, potensi pemberdayaan ekonomi minimal mencapai Rp654.100.000.000,00 per tahun (Rangkuti, 2024). Jumlah ini mencerminkan hubungan timbal balik ekonomi dan distribusi daging Dam Haji bagi umat Islam di Indonesia dalam konteks ekosistem ekonomi haji (Rangkuti, 2024). Distribusi daging kurban ini dapat membantu mengurangi angka kemiskinan ekstrem dan stunting, terutama di daerah-daerah yang membutuhkan asupan protein hewani yang cukup (Rangkuti, 2024).

Permintaan tinggi untuk hewan kurban ini juga menciptakan peluang ekspor yang dapat dimanfaatkan untuk meningkatkan pendapatan negara serta mendorong pertumbuhan ekonomi nasional (Rangkuti, 2024). Negara-negara seperti Malaysia, Uni Emirat Arab (UEA), dan beberapa negara di Asia Tenggara dan Timur Tengah memiliki permintaan yang besar untuk kambing dan domba, terutama selama musim haji (Rangkuti, 2024).

6.2 Peternakan Hewan Kurban (Qurban)

Selain Dam Haji, ibadah kurban pada Hari Raya Idul Adha juga memberikan dampak ekonomi yang signifikan bagi sektor peternakan. Penelitian tentang dampak pandemi Covid-19 terhadap tata niaga hewan kurban menunjukkan bahwa salah satu karakteristik yang menarik terkait permintaan ternak dan daging, baik sapi maupun kambing/domba, di Indonesia adalah sifatnya yang musiman (Sembada et al., 2021). Permintaan hewan kurban meningkat secara signifikan menjelang Hari Raya Idul Adha, yang memberikan dorongan ekonomi bagi para peternak (Sembada et al., 2021).

Sebagian besar ternak yang dipelihara di peternakan tersedia untuk dijual selama festival Kurban, karena harga jualnya lebih kompetitif daripada rumah jagal konvensional untuk pasokan daging harian. Hal ini menunjukkan bahwa ibadah kurban dalam Islam tidak hanya memiliki dimensi spiritual, tetapi juga memberikan dampak ekonomi yang nyata bagi para peternak dan ekosistem bisnis peternakan secara keseluruhan (Sembada et al., 2021).

6.3 Sertifikasi Halal dalam Industri Peternakan

Sertifikasi halal merupakan aspek penting dalam ekosistem ekonomi Islam yang berkaitan langsung dengan sektor peternakan. Sebagai negara yang mayoritas penduduknya beragama Islam, Indonesia harus memiliki sistem jaminan halal yang dapat menjamin ketentraman batin masyarakat dalam mengonsumsi pangan yang beredar, baik dalam negeri maupun internasional (Rahayu & Mahmud, 2024). Pangan asal hewan, khususnya daging dari hewan halal seperti ayam dan ruminansia, memiliki risiko yang cukup besar untuk berubah menjadi pangan tidak halal akibat proses produksi dan/atau pencemaran (Rahayu & Mahmud, 2024).

Bagi pelaku usaha peternakan, sertifikat halal berfungsi sebagai validasi bahwa barang yang diproduksinya memenuhi persyaratan mutu dan standar yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan, serta hukum Islam (Rahayu & Mahmud, 2024). Diperolehnya kepastian hukum, keadilan, ketertiban, dan keselamatan konsumen semuanya dipengaruhi oleh kepemilikan sertifikat halal (Rahayu & Mahmud, 2024). Dalam konteks manajemen rantai pasok industri halal, posisi peternak sebagai supplier harus merawat ternak secara Islami, kemudian rumah produksi sembelih daging harus memenuhi syarat Islami, dan distribusi harus mengikuti pasar bebas Islam (Andriani, 2023).

Modernisasi Rumah Potong Hewan (RPH) Halal juga merupakan bagian penting dari ekosistem ekonomi Islam dalam sektor peternakan. Transisi dari RPH konvensional tradisional ke RPH Halal profesional modern merupakan keharusan bagi masyarakat Indonesia sebagai negara dengan penduduk Muslim terbesar. Daging yang dikirim oleh rumah potong hewan harus berasal dari sapi yang dipotong sesuai dengan syariat Islam, bebas dari zat-zat yang menurunkan kualitas daging, dan dalam keadaan baik.

7. Peran Pesantren dalam Pengembangan Peternakan Berbasis Ekonomi Islam

7.1 Pesantren sebagai Pusat Ekonomi Peternakan

Pondok pesantren sebagai lembaga pendidikan Islam tertua di Indonesia memiliki peran strategis dalam pengembangan ekonomi peternakan berbasis nilai-nilai Islam. Pesantren di Indonesia memiliki potensi ekonomi berbasis kearifan lokal seperti agribisnis, peternakan, perkebunan, maritim, dan ekonomi syariah (Siswantoro, 2023). Pondok Pesantren Al-Zaytun, misalnya, selain menjadi lembaga pendidikan Islam juga memiliki sumber daya yang cukup besar, sehingga dengan sumber daya tersebut dapat melaksanakan berbagai aktivitas, salah satunya memiliki sentra-sentra ekonomi baik dalam bidang pertanian, peternakan, perikanan, dan koperasi yang dapat membantu meningkatkan ekonomi sivitas Al-Zaytun dan masyarakat sekitar (Prawoto & Anisa, 2023).

Pondok Modern Darussalam Gontor telah menerapkan konsep Islamic Social Entrepreneurship (ISE) melalui berbagai unit usaha yang dimilikinya, seperti pabrik tekstil, peternakan, perkebunan, dan industri kerajinan (Setiawan et al., 2024). Unit-unit usaha ini tidak hanya bertujuan untuk mencari keuntungan finansial, tetapi juga untuk memberikan manfaat sosial bagi masyarakat sekitar (Setiawan et al., 2024). Prinsip-prinsip tauhid, keadilan, kemitraan, dan tanggung jawab sosial diimplementasikan dalam pengelolaan unit usaha peternakan tersebut (Setiawan et al., 2024).

Pesantren Al-Ittifaq Bandung merupakan contoh sukses pesantren yang mencapai kemandirian ekonomi melalui unit usaha peternakan. Kegiatan peternakan di Pesantren Al-Ittifaq meliputi kegiatan budi daya, pemasaran, dan pengolahan limbah ternak. Peternakan Al-Ittifaq terdiri dari peternakan domba, peternakan sapi perah, dan peternakan sapi potong (Silvana & Lubis, 2021). Pada tahun 2015, pengelolaan peternakan Al-Ittifaq dilakukan secara mandiri oleh pengurus peternakan dan berada di bawah pengawasan Koperasi Pesantren Al-Ittifaq (Silvana & Lubis, 2021).

7.2 Santripreneur dalam Bidang Peternakan

Pengembangan jiwa kewirausahaan (santripreneur) di bidang peternakan merupakan salah satu strategi pesantren dalam mengembangkan ekonomi berbasis Islam. Pengasuh pondok pesantren memberikan instruksi untuk memasukkan kegiatan ekstrakurikuler pelatihan kewirausahaan berupa pertanian agrobisnis, peternakan ayam, budi daya ikan, dan perdagangan. Dalam bidang peternakan, para santri dapat diberi bekal bagaimana merawat, membesarkan, dan sekaligus memasarkan binatang ternak hasil peliharaannya. Adapun program peternakan yang dapat dikembangkan adalah peternakan kambing, sapi, kerbau, ayam, dan lain-lain (EQ et al., 2020).

Pemberdayaan ekonomi syariah berbasis santripreneur di Pondok Pesantren Darul Hikmah menunjukkan bahwa kegiatan peternakan di pesantren awalnya dilakukan dalam mode untuk mengurangi biaya kebutuhan pangan dan pendidikan santri (Hamid, 2023). Setelah kegiatan berlangsung beberapa tahun, akhirnya menjadi potret dan model yang diterapkan di pesantren tersebut untuk meningkatkan keterampilan dan kemampuan santri agar tidak hanya menguasai ilmu agama, tetapi mandiri dalam memenuhi kebutuhan ekonomi (Hamid, 2023).

Pesantren berperan dalam ekosistem halal value chain dengan mengembangkan potensi yang dimiliki, seperti berpartisipasi dalam menghadirkan produk pangan halal dari pertanian dan peternakan terpadu (Fawa'id, 2022). Pemerintah Jawa Timur juga meluncurkan Program Satu Produk Satu Pesantren, sehingga pesantren memiliki sarana untuk bimbingan, monitoring, dan evaluasi untuk mengembangkan kemandiriannya menjadi lebih baik (Fawa'id, 2022).

8. Kemitraan dan Kelembagaan Peternakan dalam Perspektif Ekonomi Islam

8.1 Kemitraan Usaha Peternakan

Kemitraan usaha peternakan merupakan kerja sama antara usaha peternakan atas dasar prinsip saling memerlukan, memperkuat, menguntungkan, menghargai, bertanggung jawab, dan ketergantungan (Firmansyah et al., 2022). Prinsip-prinsip ini sangat selaras dengan nilai-nilai ekonomi Islam yang menekankan keadilan, tolong-menolong, dan kemaslahatan bersama. Penelitian tentang peranan sumber daya terhadap pengembangan usaha kemitraan domba menunjukkan bahwa sumber daya ekonomi, lingkungan, dan sosial cukup berpengaruh terhadap pengembangan usaha kemitraan ternak domba (Firmansyah et al., 2022).

Kerja sama ekonomi lintas iman yang diinisiasi oleh Forum Persaudaraan Umat Beriman (FPUB) di lereng Merapi, Yogyakarta, menunjukkan bahwa peternakan kambing etawa dapat menjadi media kerja sama ekonomi yang mempererat hubungan sosial antarkomunitas (Abduh, 2018). Kerja sama ekonomi lintas iman yang paling menonjol yang diinisiasi oleh FPUB adalah usaha peternakan kambing etawa di Dukuh Kemirikebo, Desa Girikerto (Abduh, 2018). Ini menunjukkan bahwa peternakan dalam perspektif Islam tidak hanya berdimensi ekonomi, tetapi juga sosial dan kemanusiaan.

8.2 Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) dan Peternakan

Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) menjadi entitas kunci dalam pemberdayaan ekonomi pedesaan melalui sektor peternakan (Rohani et al., 2023). Dengan fokus pada pengembangan sektor pertanian, BUMDes mengelola Unit Peternakan Sapi Potong untuk meningkatkan produksi, pengelolaan, dan pemasaran sapi potong secara terorganisasi (Rohani et al., 2023). Kebijakan pemerintah di bidang peternakan memandang peternakan sapi potong sebagai salah satu kegiatan yang perlu dikembangkan sebagai peternakan masyarakat (Rohani et al., 2023).

Dalam perspektif ekonomi Islam, pengelolaan BUMDes di bidang peternakan harus menggunakan prinsip-prinsip syariah. Penelitian tentang potensi desa dan strategi penerapan ekonomi Islam dalam pengelolaan bisnis BUMDes menunjukkan bahwa bisnis di sektor riil (pertanian, peternakan, dan perikanan) merupakan salah satu sektor bisnis yang layak untuk dikembangkan (Ash-Shiddiqy, 2022). Investasi pada sektor riil seperti ini juga sejalan dengan konsep pengembangan ekonomi Islam yang berpihak pada basis ekonomi riil (Ash-Shiddiqy, 2022).

9. Tantangan dan Peluang Pengembangan Peternakan dalam Ekonomi Islam

9.1 Tantangan Permodalan dan Akses Pembiayaan

Salah satu kendala utama yang menghambat laju pengembangan usaha peternakan adalah modal usaha yang terbatas (Barory & Fatmawati, 2023). Diperlukan langkah strategis dari pemerintah desa dalam mengoptimalkan Badan Usaha Desa (BUMDES) untuk memenuhi kebutuhan pinjaman modal bagi peternak (Barory & Fatmawati, 2023). Dalam konteks ekonomi Islam, kekurangan modal dalam usaha peternakan kambing dapat diatasi melalui alternatif mudharabah (Rosidah, 2021). Prinsip tolong-menolong dalam kerja sama maparo merupakan modal dalam konsep ekonomi Islam yang berarti semua harta yang bernilai dalam pandangan syar'i (Rosidah, 2021).

Usaha ternak sapi perah di peternak secara ekonomi layak untuk diusahakan kembali, namun membutuhkan dukungan modal usaha (Rusdiana & Soeharsono, 2019). Kebijakan pemerintah dengan meningkatkan tarif impor pada produk susu sapi perah akan berpengaruh positif terhadap daya saing usaha ternak sapi perah di peternak (Rusdiana & Soeharsono, 2019). Upaya pemerintah untuk menciptakan berbagai produk hasil peternakan dapat bersaing dan mampu memotori industrialisasi perdesaan (Rusdiana & Soeharsono, 2019).

9.2 Teknologi dan Inovasi dalam Peternakan Islam

Pengembangan sektor peternakan dalam era digital 4.0 memerlukan inovasi teknologi yang sesuai dengan prinsip-prinsip ekonomi Islam. Sistem e-agriovest (investasi berbasis digital) merupakan salah satu langkah implementatif dalam pengembangan sektor peternakan dari aspek sosial dan lingkungan (Hasanah et al., 2019). Penyelesaian permasalahan subsektor peternakan pada era digital 4.0 saat ini perlu melibatkan peran teknologi, contohnya dengan implementasi e-commerce (Hasanah et al., 2019).

Inovasi teknologi di subsektor peternakan saat ini dan untuk ke depan akan semakin dibutuhkan, sehingga perlu direkayasa dengan baik (Rusdiana & Talib, 2019). Teknologi sudah banyak mengarah pada kemajuan usaha dan juga pada peningkatan ekonomi peternak (Rusdiana & Talib, 2019). Secara sosial dan budaya, teknologi dapat berkesinambungan dengan baik bila diterima di peternak dan sesuai dengan kondisi wilayah peternakan (Rusdiana & Talib, 2019).

9.3 Ketahanan Pangan dan Peternakan

Sektor peternakan memiliki peran krusial dalam mendukung ketahanan pangan nasional. Visi pembangunan peternakan adalah terwujudnya masyarakat yang sehat, produktif, dan kreatif melalui pembangunan peternakan tangguh berbasis sumber daya lokal dengan misi penyediaan pangan asal ternak (daging, telur, susu), pemberdayaan sumber daya manusia peternak, penciptaan peluang ekonomi dan lapangan kerja, serta pelestarian/pemanfaatan sumber daya alam (Hasibuan, 2016). Dalam perspektif ekonomi Islam, ketahanan pangan merupakan kewajiban negara untuk memastikan ketersediaan pangan yang halal dan thayyib bagi seluruh rakyat (Rahman et al., 2022).

Pertumbuhan ekonomi yang pesat dan kesadaran untuk mengonsumsi makanan bergizi menjadi faktor penting yang mendorong konsumsi produk peternakan (Sembada, 2022). Kebutuhan akan daging meningkat sejalan dengan pertambahan populasi penduduk Indonesia. Dalam konteks ini, pengembangan sektor peternakan berbasis ekonomi Islam menjadi sangat strategis untuk memastikan ketersediaan pangan halal yang cukup bagi masyarakat Muslim Indonesia (Rahayu & Mahmud, 2024; Rahman et al., 2022).

9.4 Pemanfaatan Limbah Ternak sebagai Energi Terbarukan

Ekonomi Islam mendorong pemanfaatan sumber daya secara optimal dan tidak berlebihan. Salah satu inovasi yang selaras dengan prinsip ini adalah pemanfaatan limbah ternak sapi sebagai biogas renewable energy. Industri peternakan merupakan industri yang menghasilkan limbah padat dan cair dalam jumlah besar (Sugiono et al., 2023). Pemanfaatan limbah ternak menjadi biogas dapat menekan anggaran pengeluaran rumah tangga peternak sekaligus mengurangi ketergantungan pada bahan bakar fosil (Sugiono et al., 2023). Pandangan Islam dalam memanfaatkan kotoran sapi menjadi biogas adalah sah-sah saja jika dalam keadaan terdesak (Sugiono et al., 2023), dan secara lebih luas, pemanfaatan limbah ini merupakan wujud dari prinsip Islam yang melarang pemborosan dan mendorong pemanfaatan sumber daya secara bijaksana.

10. Kebijakan Pemerintah dan Regulasi Peternakan dalam Perspektif Ekonomi Islam

10.1 Kebijakan Pengembangan Peternakan

Pembangunan peternakan merupakan reorientasi kebijakan pertanian yang memiliki paradigma baru, yakni secara makro berpihak kepada rakyat, pendelegasian tanggung jawab, perubahan struktur, dan pemberdayaan masyarakat melalui pendekatan usaha berkelanjutan, modern, serta profesional dengan memanfaatkan inovasi teknologi untuk meningkatkan efisiensi usaha (Mayulu & Daru, 2020). Pengembangan peternakan memerlukan sinergitas antara pemerintah, swasta, dan peternak skala kecil (Mayulu & Daru, 2020). Penetapan aturan, menyelenggarakan pengaturan, pembinaan, pengendalian, dan pengawasan produk merupakan peran pemerintah, sedangkan swasta serta masyarakat berperan mewujudkan kecukupan produk peternakan, melaksanakan kegiatan produksi, perdagangan, serta distribusi produk (Mayulu & Daru, 2020).

Kebijakan pemerintah untuk meningkatkan populasi sapi potong dalam jangka pendek bisa membantu memenuhi kebutuhan konsumsi daging sapi, dan dalam jangka panjang berdampak pada ekonomi peternak (Rusdiana & Soeharsono, 2018). Program Sapi Induk Wajib Bunting (SIWAB) adalah perwujudan komitmen pemerintah dalam meningkatkan populasi sapi potong dan sebagai target untuk kecukupan daging (Rusdiana & Soeharsono, 2018). Program tersebut diyakini dapat mengantarkan Indonesia mencapai swasembada daging sapi pada 5–10 tahun ke depan (Rusdiana & Soeharsono, 2018).

10.2 Perlindungan Hukum bagi Peternak

Dalam perspektif ekonomi Islam, perlindungan terhadap hak-hak peternak merupakan kewajiban negara. Subjek hukum yang dilanggar hak-haknya harus mendapatkan perlindungan hukum (Hasibuan, 2016). Pembangunan subsektor peternakan pada dasarnya merupakan implementasi dan bagian dari kebijakan pembangunan pertanian yang memiliki nilai penting dalam ketahanan pangan dan berupaya untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia Indonesia (Rizal, 2021). Upaya perlindungan hukum bagi para pihak, khususnya pihak plasma sebagai pihak yang lemah, dapat ditempuh melalui mekanisme penerapan ketentuan hukum administrasi, penerapan ketentuan dalam undang-undang perlindungan konsumen, dan penerapan ketentuan hukum perdata (Rizal, 2021).

11. Dampak Sosial Ekonomi Peternakan Berbasis Islam

11.1 Pengentasan Kemiskinan melalui Peternakan

Peternakan dalam perspektif ekonomi Islam memiliki peran penting dalam pengentasan kemiskinan. Di negara-negara sedang berkembang, produksi ternak termasuk ternak sapi potong dapat menjadi solusi alternatif yang penting untuk keluar dari kemiskinan bagi masyarakat di pedesaan (Widiati, 2015). Peternakan rakyat penting untuk mengurangi kemiskinan, membuka kesempatan kerja, menjamin nutrisi, dan menyediakan pasar nasional (Sembada, 2022).

Penelitian tentang peran Sarjana Membangun Desa (SMD) terhadap peningkatan ekonomi masyarakat menunjukkan bahwa terjadi peningkatan ekonomi yang signifikan pada masyarakat, terutama yang terlibat dalam usaha peternakan sapi potong maupun ayam petelur (Nasrudin et al., 2017). Kedua komoditas tersebut telah berkembang secara pesat, dan adanya peran SMD tersebut telah berimplikasi pada ketahanan ekonomi masyarakat di kelompok peternak (Nasrudin et al., 2017). Ini menunjukkan bahwa dengan pendampingan yang tepat, sektor peternakan dapat menjadi instrumen efektif dalam pengentasan kemiskinan sesuai dengan tujuan ekonomi Islam.

11.2 Peternakan dan Kesejahteraan Masyarakat

Peran industri ternak sapi perah dalam upaya meningkatkan kesejahteraan ekonomi masyarakat dalam perspektif ekonomi Islam menunjukkan bahwa industri peternakan dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat, dalam arti bahwa masyarakat peternak dapat memenuhi indikator kesejahteraan yang terdiri dari sandang, pangan, papan, dan pendidikan (Jaki et al., 2022). Namun demikian, usaha peternakan juga perlu memperhatikan dampaknya terhadap masyarakat sekitar, bukan hanya peternak itu sendiri (Jaki et al., 2022).

Peternakan sapi perah rakyat bisa menjadi usaha yang mampu membangkitkan perekonomian masyarakat (Barory & Fatmawati, 2023). Usaha ternak sapi perah dalam mendukung pembangunan pertanian subsektor peternakan mempunyai nilai strategis untuk memenuhi kebutuhan sumber pangan asal ternak, yaitu susu yang terus meningkat sebagai akibat dari pertumbuhan jumlah penduduk (Barory & Fatmawati, 2023). Pengembangan sapi perah telah mendorong terciptanya peternakan berkelanjutan, penyediaan protein hewani bagi masyarakat, penyediaan bahan baku industri, dan penambahan lapangan kerja (Barory & Fatmawati, 2023).

12. Kesimpulan

Ekonomi Islam memiliki peran yang sangat komprehensif dan multidimensi dalam sektor peternakan Indonesia. Dari aspek landasan nilai, ekonomi Islam menyediakan prinsip-prinsip etika bisnis yang mencakup kejujuran, keadilan, amanah, dan gotong royong yang menjadi fondasi pengembangan usaha peternakan yang berkelanjutan (Barory & Fatmawati, 2023; Jaki et al., 2022). Dari aspek instrumen keuangan, zakat produktif, wakaf produktif, pola syirkah/mudharabah, dan pembiayaan bank syariah menyediakan alternatif permodalan yang bebas riba dan berkeadilan bagi para peternak (Fahrizal & Ma'adi, 2021; Piero et al., 2022; Putra & Yati, 2016; Waluyo et al., 2024).

Dari aspek ibadah, peternakan mendapatkan dorongan permintaan yang signifikan melalui ibadah kurban dan Dam Haji yang memberikan multiplier effect ekonomi bagi seluruh ekosistem peternakan (Rangkuti, 2024; Sembada et al., 2021). Dari aspek kelembagaan, pesantren, BUMDes, koperasi, dan lembaga amil zakat berperan sebagai motor penggerak pengembangan peternakan berbasis nilai-nilai Islam (Mashur et al., 2022; Prawoto & Anisa, 2023; Rohani et al., 2023; Setiawan et al., 2024). Dari aspek regulasi, sertifikasi halal dan modernisasi RPH halal memastikan bahwa produk peternakan memenuhi standar syariah yang diperlukan oleh konsumen Muslim (Rahayu & Mahmud, 2024).

Tantangan ke depan adalah bagaimana mengintegrasikan seluruh instrumen dan kelembagaan ekonomi Islam ini secara sinergis untuk menciptakan ekosistem peternakan yang tidak hanya produktif secara ekonomi, tetapi juga berkeadilan sosial, ramah lingkungan, dan sesuai dengan nilai-nilai Islam. Dengan potensi yang sangat besar dan dukungan mayoritas penduduk Muslim, Indonesia memiliki peluang yang luar biasa untuk menjadikan sektor peternakan berbasis ekonomi Islam sebagai pilar utama pembangunan ekonomi nasional yang berkelanjutan dan berkeadilan (Jaki et al., 2022; Muslimah et al., 2023; Piero et al., 2022).

Daftar Pustaka

Abduh, M. R. (2018). Kerjasama ekonomi lintas iman: Studi terhadap peran Forum Persaudaraan Umat Beriman (FPUB) Yogyakarta dalam pemberdayaan ekonomi masyarakat lereng Merapi. Religi: Jurnal Studi Agama-Agama, 12(1), 39. https://doi.org/10.14421/rejusta.2016.1201-03

Akmal. (2021). Pendayagunaan zakat dan pengaruhnya terhadap pengentasan kemiskinan. https://doi.org/10.31219/osf.io/sbv36

Ali, S. N. M., Mokhtar, S., Arshad, H., Fauzi, N. S., & Mohamed, N. A. (2022). Analyzing the role of waqf and zakat in the economy through a case study of agricultural and livestock projects. International Journal of Academic Research in Business and Social Sciences, 12(12). https://doi.org/10.6007/ijarbss/v12-i12/16065

Andriani, A. (2023). Manajemen rantai pasok dan proyeksi sertifikasi halal pedagang daging ayam Kota Kediri. Bisnis: Jurnal Bisnis dan Manajemen Islam, 11(1), 51. https://doi.org/10.21043/bisnis.v11i1.19965

Ash-Shiddiqy, M. (2022). Potensi desa dan strategi penerapan ekonomi Islam dalam pengelolaan bisnis BUMDes. Aplikasia: Jurnal Aplikasi Ilmu-Ilmu Agama, 22(1), 1–28. https://doi.org/10.14421/aplikasia.v22i1.2759

Barory, C., & Fatmawati, D. A. (2023). Kajian etika bisnis Islam pada pengembangan usaha ternak sapi perah. Adilla: Jurnal Ilmiah Ekonomi Syari'ah, 6(2), 1–14. https://doi.org/10.52166/adilla.v6i2.4015

Christyanto, M., & Mayulu, H. (2021). Pentingnya pembangunan pertanian dan pemberdayaan petani wilayah perbatasan dalam upaya mendukung ketahanan pangan nasional: Studi kasus di wilayah perbatasan Kalimantan. Journal of Tropical Agrifood, 3(1), 1. https://doi.org/10.35941/jtaf.3.1.2021.5041.1-14

EQ, N. A., Suhartini, A., & Sutarjo, J. (2020). Pemberdayaan santri melalui pendidikan entrepreneurship. Ri'ayah: Jurnal Sosial dan Keagamaan, 5(01), 52. https://doi.org/10.32332/riayah.v5i01.2300

Effendi, B. (2024). Wakaf tunai dalam sistem keuangan Islam. Tasyri: Journal of Islamic Law, 3(1), 155–173. https://doi.org/10.53038/tsyr.v3i1.103

Effendi, B., & Nariah, S. (2023). Strategi pengelolaan zakat dalam pencapaian Sustainable Development Goals (SDGs). Tawazun: Journal of Sharia Economic Law, 6(2), 218. https://doi.org/10.21043/tawazun.v6i2.20195

Fahrizal, M., & Ma'adi, A. S. (2021). Zakat produktif ternak bergulir sebagai sarana kesejahteraan ekonomi di masa pandemi COVID-19. Oetoesan-Hindia: Telaah Pemikiran Kebangsaan, 3(2), 88–97. https://doi.org/10.34199/oh.v3i2.69

Fawa'id, M. W. (2022). Pesantren dan ekosistem halal value chain. Jurnal At-Tamwil: Kajian Ekonomi Syariah, 4(2), 166–184. https://doi.org/10.33367/at.v4i2.1471

Firmansyah, F. B., Amam, A., Rusdiana, S., & Huda, A. S. (2022). Peranan sumber daya terhadap pengembangan usaha kemitraan domba. Jurnal Manajemen Agribisnis, 10(2), 862. https://doi.org/10.24843/jma.2022.v10.i02.p11

Hakim, I. (2016). Diversifikasi penghasilan kontemporer sebagai alternatif sumber dana zakat. Falah: Jurnal Ekonomi Syariah, 1(1), 103–112. https://doi.org/10.22219/jes.v1i1.2701

Hamid, A. M. (2023). Pemberdayaan ekonomi syariah berbasis santripreneur (Kasus: Di Pondok Pesantren Darul Hikmah Desa Gumantuk Maduran Lamongan). Humanis: Jurnal Ilmu-Ilmu Sosial dan Humaniora, 55–66. https://doi.org/10.52166/humanis.v15i1.3943

Hasanah, J., Ayati, D. P. I., & Pramana, D. B. S. (2019). Cattle farming 4.0: Development of livestock sector through e-agriovest (digital based investment) to accelerate economic growth in East Java. East Java Economic Journal, 3(1), 1–25. https://doi.org/10.53572/ejavec.v3i1.25

Hasibuan, B. (2016). Perlindungan hukum terhadap peternak sapi perah dikaitkan dengan keberadaan asosiasi peternak sapi perah dalam upaya meningkatkan kesejahteraan peternak. Jurnal Wawasan Yuridika, 34(1), 114. https://doi.org/10.25072/jwy.v34i1.112

Istikomah, I., & Nur, S. K. (2021). Urgensi integrasi wakaf dengan sukuk negara (Studi analisis atas Cash Waqf Linked Sukuk CWLS SWR001). At-Tasharruf: Jurnal Kajian Ekonomi dan Bisnis Syariah, 3(1), 17–23. https://doi.org/10.32528/at.v3i1.6355

Jaenudin, M., & Hendratmi, A. (2023). Risk management of Islamic crowdfunding livestock-based in Indonesia: The case study at Ternaknesia Farm Innovation (hlm. 102–115). https://doi.org/10.2991/978-94-6463-176-0_8

Jaki, M. M. R., Nawawi, M. K., & Yono, Y. (2022). Peran industri ternak sapi perah dalam upaya meningkatkan kesejahteraan ekonomi masyarakat dalam perspektif ekonomi Islam di Kelurahan Kebon Pedes Kota Bogor. El-Mal: Jurnal Kajian Ekonomi & Bisnis Islam, 4(3), 569–595. https://doi.org/10.47467/elmal.v4i3.1964

Kamal, M. (2021). Pengelolaan wakaf uang di Indonesia. Istinbath: Jurnal Penelitian Hukum Islam, 16(2), 135. https://doi.org/10.36667/istinbath.v16i2.133

Marliyah, M., Syahbudi, M., & Limbong, L. (2022). Analysis of the contribution of the agricultural sector to the GRDP value of Dairi Regency, North Sumatra Province. Jurnal Ekonomi Manajemen Akuntansi dan Keuangan, 3(1). https://doi.org/10.53697/emak.v3i1.422

Mashur, M., Riswandi, D., & Sibawaihi, A. (2022). Peran Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) dalam pemberdayaan ekonomi masyarakat (Analisis pengembangan ekonomi Islam). Jurnal Sosial Ekonomi dan Humaniora, 8(4), 634–639. https://doi.org/10.29303/jseh.v8i4.184

Mayulu, H., & Daru, T. P. (2020). Kebijakan pengembangan peternakan berbasis kawasan: Studi kasus di Kalimantan Timur. Journal of Tropical Agrifood, 1(2), 49. https://doi.org/10.35941/jtaf.1.2.2019.2583.49-60

Muslimah, M., Abubakar, A., & Haddade, H. (2023). Peran agribisnis dalam perekonomian dan urgensinya menurut pandangan Al-Qur'an. Iqtisad: Reconstruction of Justice and Welfare for Indonesia, 10(1), 37–50. https://doi.org/10.31942/iq.v10i1.7939

Nasrudin, N., Marthono, E., & Subejo, S. (2017). Peran Sarjana Membangun Desa (SMD) terhadap peningkatan ekonomi masyarakat dan implikasinya pada ketahanan ekonomi masyarakat (Studi tentang SMD pada Kelompok Peternak Gunungrejo Makmur, Kabupaten Lamongan—Jawa Timur). Jurnal Ketahanan Nasional, 23(3), 280. https://doi.org/10.22146/jkn.28124

Perwita, A. D., & Saptana, N. (2020). Peran wirausaha pertanian dalam menghadapi era disrupsi inovasi. Forum Penelitian Agro Ekonomi, 37(1), 41. https://doi.org/10.21082/fae.v37n1.2019.41-58

Piero, L. M. D., Arsyanti, L. D., Asnawi, Y., & Setiawan, B. S. (2022). Model pengembangan wakaf untuk pemberdayaan ekonomi masyarakat pada peternakan domba. Malia (Terakreditasi), 13(2), 213–228. https://doi.org/10.35891/ml.v13i2.3266

Prawoto, I., & Anisa, F. (2023). Peran Pondok Pesantren Al-Zaytun dalam meningkatkan ekonomi masyarakat sekitar. Eksisbank: Ekonomi Syariah dan Bisnis Perbankan, 7(1), 123–135. https://doi.org/10.37726/ee.v7i1.715

Putra, Y. H. S., & Yati, S. (2016). Model aktivasi peran bank syariah dalam manajemen usaha pengembangan usaha ternak sapi potong. Iqtishoduna, 10(1), 33–44. https://doi.org/10.18860/iq.v10i1.3575

Rahayu, M. D., & Mahmud, A. (2024). Hak atas keselamatan konsumen Muslim terhadap impor produk hewan dan turunannya ditinjau dari Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan. Bandung Conference Series: Law Studies, 4(1), 688–695. https://doi.org/10.29313/bcsls.v4i1.11660

Rahman, R. M., Tanjung, H., & Ibdalsyah, I. (2022). Optimalisasi wakaf produktif untuk memperkuat sistem ketahanan pangan. El-Mal: Jurnal Kajian Ekonomi & Bisnis Islam, 3(5), 1147–1166. https://doi.org/10.47467/elmal.v3i5.1988

Rangkuti, M. A. (2024). Multiplier effect ekosistem ekonomi Dam Haji: Urgen dan esensi prospektif policy. Jurisprudensi: Jurnal Ilmu Syariah Perundang-Undangan Ekonomi Islam, 16(1), 147–163. https://doi.org/10.32505/jurisprudensi.v16i1.7268

Rizal, P. (2021). Perlindungan hukum kelompok peternak sapi dalam perjanjian kemitraan dengan UD. Wiraguna Ternak Sejahtera. Widya Kerta: Jurnal Hukum Agama Hindu, 4(1), 56–71. https://doi.org/10.53977/wk.v4i1.317

Rohani, St., Hastang, H., Diansari, P., Darwis, M., Kurniawan, M. E., Astaman, P., Hikmah, A. N., & Basri, Z. (2023). Karakteristik peternak yang bergabung di Badan Usaha Milik Desa unit peternakan sapi potong. Jurnal Riset Multidisiplin Agrisosco, 1(2), 81–88. https://doi.org/10.61316/jrma.v1i2.10

Rosidah, M. (2021). Improving the economy of sharia economic community (MES) through the "maparo goat livestock" system in era 4.0. Ihtiyath: Jurnal Manajemen Keuangan Syariah. https://doi.org/10.32505/ihtiyath.v5i2.2957

Rusdiana, S., & Soeharsono, N. (2018). Program SIWAB untuk meningkatkan populasi sapi potong dan nilai ekonomi usaha ternak. Forum Penelitian Agro Ekonomi, 35(2), 125. https://doi.org/10.21082/fae.v35n2.2017.125-137

Rusdiana, S., & Soeharsono, S. (2019). Upaya pencapaian daya saing usaha sapi perah melalui kebijakan pemerintah dan peningkatan pendapatan peternak. Agriekonomika, 8(1), 36. https://doi.org/10.21107/agriekonomika.v8i1.5111

Rusdiana, S., & Talib, C. (2019). Kebijakan pemerintah mendukung peningkatan usaha sapi potong di peternak. Soca: Jurnal Sosial Ekonomi Pertanian, 13(3), 380. https://doi.org/10.24843/soca.2019.v13.i03.p08

Sembada, P. (2022). Transformasi sistem produksi susu peternakan rakyat di Indonesia. Policy Brief Pertanian Kelautan dan Biosains Tropika, 4(2), 236–238. https://doi.org/10.29244/agro-maritim.0402.236-238

Sembada, P., Hakim, A. J., & Andik, S. D. S. (2021). Dampak pandemi Covid-19 terhadap tata niaga hewan qurban di Jabodetabek: Studi kasus pada Mahir Farm. Jurnal Ilmu Produksi dan Teknologi Hasil Peternakan, 9(2), 64–71. https://doi.org/10.29244/jipthp.9.2.64-71

Setiawan, M. A., Armina, S. H., & Jalaludin, A. (2024). Implementation of the Islamic social entrepreneurship concept in the Pondok Modern Darussalam Gontor business unit. Indonesian Journal of Innovation Multidisipliner Research, 2(2), 161–172. https://doi.org/10.69693/ijim.v2i2.123

Silvana, M., & Lubis, D. (2021). Faktor yang memengaruhi kemandirian ekonomi pesantren (Studi Pesantren Al-Ittifaq Bandung). Al-Muzara'ah, 9(2), 129–146. https://doi.org/10.29244/jam.9.2.129-146

Siswantoro, S. (2023). Penguatan kompetensi santri melalui pendidikan kewirausahaan: Sebuah literature review. Jurnal Perspektif, 16(2), 187–198. https://doi.org/10.53746/perspektif.v16i2.123

Sugiono, S., Wargo, W., & Marwendi, R. O. (2023). Pemanfaatan limbah ternak sapi sebagai biogas renewable energy. Zabags International Journal of Engagement, 1(1), 1–7. https://doi.org/10.61233/zijen.v1i1.1

Waluyo, W., Nurohman, Y. A., Qurniawati, R. S., Waluyo, A., & Ahzar, F. A. (2024). Peningkatan ekonomi petani dan komunitas peternak melalui pola syirkah di Kecamatan Kaloran Kabupaten Temanggung. Abdi Makarti, 3(1), 65. https://doi.org/10.52353/abdimakarti.v3i1.588

Widianingrum, D. C., & Khasanah, H. (2021). Tren perkembangan, kondisi, permasalahan, strategi, dan prediksi komoditas peternakan Indonesia (2010–2030). Conference of Applied Animal Science Proceeding Series, 2, 6–17. https://doi.org/10.25047/animpro.2021.1

Widiati, R. (2015). Developing beef cattle industry at smallholders to support beef self-sufficiency. Indonesian Bulletin of Animal and Veterinary Sciences, 24(4). https://doi.org/10.14334/wartazoa.v24i4.1090