AFANIN MEDIA UTAMA ISLAMOLOGICS Daftar Topik Artikel - Econologic - Ahkamologic - Falsafalogic - Politicologic - Quranulogic - Hadisulogic - Tarikhulogic - Educologic - Psikologic BAIT SYARIAH INDONESIA Kajian Keilmuan: Akidah, Tafsir/Alquran, Hadis, Fikih, Tarikh, Filsafat, Mantik, Tasawuf, Mawaris/Faraidh, Hukum, Ekonomi, Politik, Psikologi, Pengetahuan Umum, & Tata Bahasa (Arab & Inggris) Bimbingan Kuliah di Luar Negeri: Mesir, Tunisia, Yaman, Maroko, Arab Saudi, Sudan, Yordania, Malaysia, Turki, Brunei Darussalam NARAHUBUNG: Klik Disini |
Penulis: Eka Wahyu Hestya Budianto
Abstract
This article comprehensively examines the concept of sharia e-commerce, its legal foundations, relevant contracts (akad), and its implementation in the Islamic perspective. Using a normative-qualitative literature review approach, this study analyzes various primary and secondary sources including the Qur'an, Hadith, fiqh muamalah rules, contemporary ulama opinions, DSN-MUI fatwas, and relevant academic studies. The results show that e-commerce is fundamentally permissible in Islam based on the fiqh muamalah principle of al-ibahah (permissibility), as long as it fulfills the pillars and conditions of the contract and is free from prohibited elements such as riba, gharar, maysir, tadlis, and haram products. Sharia e-commerce transactions can be analogized with bai' as-salam and bai' al-istisna' contracts, while the dropshipping model can be restructured through the wakalah bil ujrah contract. Various sharia e-commerce innovations have been developed in Indonesia, including Shopee Barokah, Tokopedia Salam, Hijup, and LinkAja Syariah. Nevertheless, significant challenges remain, including BNPL schemes containing riba, halal product verification, algorithmic marketing ethics, and the need for more comprehensive sharia audits. With the support of digital technology developments, the growth of the global halal market, and the Indonesian government's commitment to making Indonesia a leading center of the Islamic economy, sharia e-commerce has very promising prospects in contributing to fair, transparent, and Islamic-values-compliant economic development.
Keywords: sharia e-commerce, fiqh muamalah, bai' as-salam, maqashid syariah, halal digital economy
Abstrak
Artikel ini mengkaji secara komprehensif konsep e-commerce syariah, landasan hukumnya, akad-akad yang relevan, serta implementasinya dalam perspektif Islam. Dengan menggunakan pendekatan kajian pustaka normatif-kualitatif, penelitian ini menganalisis berbagai sumber primer dan sekunder, meliputi Al-Qur'an, Hadis, kaidah fiqh muamalah, pendapat ulama kontemporer, fatwa DSN-MUI, serta studi akademis yang relevan. Hasil kajian menunjukkan bahwa e-commerce pada dasarnya diperbolehkan dalam Islam berdasarkan prinsip al-ibahah (kebolehan) dalam fiqh muamalah, selama memenuhi rukun dan syarat akad serta terbebas dari unsur-unsur yang dilarang, seperti riba, gharar, maysir, tadlis, dan produk haram. Transaksi e-commerce syariah dapat dianalogikan dengan akad bai' as-salam dan bai' al-istisna', sementara model dropshipping dapat direstrukturisasi melalui akad wakalah bil ujrah. Berbagai inovasi e-commerce syariah telah dikembangkan di Indonesia, di antaranya Shopee Barokah, Tokopedia Salam, Hijup, dan LinkAja Syariah. Meskipun demikian, masih terdapat tantangan signifikan, termasuk skema BNPL yang mengandung riba, verifikasi halal produk, etika pemasaran algoritmik, serta kebutuhan akan audit syariah yang lebih komprehensif. Dengan dukungan perkembangan teknologi digital, pertumbuhan pasar halal global, dan komitmen pemerintah Indonesia untuk menjadikan Indonesia sebagai pusat ekonomi Islam terdepan, e-commerce syariah memiliki prospek yang sangat menjanjikan dalam berkontribusi pada pembangunan ekonomi yang adil, transparan, dan sesuai dengan nilai-nilai Islam.
Kata Kunci: e-commerce syariah, fiqh muamalah, bai' as-salam, maqashid syariah, ekonomi digital halal
1. Pendahuluan: Digitalisasi Ekonomi dan Munculnya E-Commerce Syariah
Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi yang pesat telah membawa transformasi fundamental dalam cara manusia melakukan transaksi ekonomi. Salah satu manifestasi paling nyata dari transformasi ini adalah kemunculan dan pertumbuhan pesat electronic commerce (e-commerce), yakni proses transaksi jual beli barang maupun jasa secara elektronik melalui media internet (Santoso, 2016). Dalam konteks yang lebih luas, e-commerce merupakan kegiatan bisnis yang menyangkut konsumen, manufaktur, penyedia layanan, dan pedagang perantara dengan menggunakan jaringan komputer, yaitu internet (Asmuni & Arifin, 2024). Secara etimologis, kata "electronic" merujuk pada ilmu elektronik dan segala hal yang berhubungan dengan dunia elektronika dan teknologi, sementara "commerce" berarti perdagangan atau perniagaan (Asmuni & Arifin, 2024; Santoso, 2016).
Bagi umat Islam yang merupakan mayoritas penduduk di berbagai negara, termasuk Indonesia, kemunculan e-commerce menimbulkan pertanyaan mendasar mengenai kesesuaiannya dengan prinsip-prinsip syariah. Hal ini disebabkan karena Islam tidak hanya mengatur aspek ibadah ritual, tetapi juga mengatur seluruh aspek kehidupan manusia, termasuk aktivitas ekonomi dan perdagangan (Hailu & Yatoo, 2021). Dalam perspektif Islam, seluruh aktivitas ekonomi harus selaras dengan ketentuan syariah yang bersumber dari Al-Qur'an dan Sunnah Nabi Muhammad SAW (Ahyar & Abdullah, 2020). Oleh karena itu, konsep e-commerce syariah muncul sebagai upaya untuk mengintegrasikan praktik perdagangan digital dengan nilai-nilai dan prinsip-prinsip hukum Islam.
E-commerce syariah dapat dipahami sebagai platform pasar online yang inovatif dengan cakupan yang sangat luas hingga ke arena internasional, di mana transaksi jual beli dilakukan secara online dengan model bisnis customer-to-customer (C2C) maupun business-to-consumer (B2C), dengan menyediakan sarana penjualan produk-produk bersertifikat halal (Imani et al., 2022). Dalam ekonomi syariah digital, segala bentuk bisnis virtual meliputi e-commerce, e-business, e-banking, e-payment, e-marketing, dan e-learning harus tetap berpegang pada prinsip-prinsip syariah (Fradesa et al., 2022). Transformasi teknologi telah membawa pergeseran dari pasar tradisional (offline) ke pasar modern (online), dan dalam konteks ini, e-commerce syariah hadir sebagai jembatan antara kemajuan teknologi dan kepatuhan terhadap nilai-nilai Islam (Fradesa et al., 2022).
2. Landasan Hukum Islam tentang Jual Beli dan E-Commerce
2.1. Dasar Al-Qur'an dan Hadis
Landasan utama kebolehan jual beli dalam Islam, termasuk jual beli secara online, bersumber dari Al-Qur'an dan Hadis Nabi Muhammad SAW. Allah SWT berfirman dalam QS. Al-Baqarah ayat 275: "Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba" (Alfrillianda & Andriko, 2022; Arfah & Ansori, 2023; Ilmiati et al., 2024). Ayat ini menjadi dasar fundamental bahwa aktivitas perdagangan pada dasarnya adalah halal, selama tidak mengandung unsur-unsur yang dilarang oleh syariah. Selain itu, QS. An-Nisa' ayat 29 juga menegaskan bahwa upaya untuk mendapatkan harta harus dilakukan dengan adanya kerelaan semua pihak (Muchlis, 2019; Santoso, 2016).
Dalam hadis, Rasulullah SAW juga memberikan panduan tentang jual beli yang baik. Beliau bersabda bahwa pekerjaan manusia yang dilakukan dengan tangannya sendiri dan semua jual beli yang mabrur (diberkahi) adalah sumber rezeki yang utama (Fradesa et al., 2022). Hadis ini menunjukkan bahwa jual beli mengandung manfaat yang sangat besar bagi sesama manusia dan merupakan salah satu cara terbaik untuk mencari nafkah (Fradesa et al., 2022).
2.2. Kaidah Fiqh Muamalah
Dalam kaidah fiqh muamalah, prinsip dasar transaksi muamalah adalah bahwa segala sesuatu yang berkenaan dengan muamalah hukumnya adalah boleh (al-ibahah) sampai ada dalil yang menyatakan keharamannya (amin, 2021; Kasim, 2022; Ummah et al., 2022). Kaidah ini berbunyi: "Al-Ashlu fil muamalah al-ibahah hatta yadullad dalilu'ala tahrimiha" — pada dasarnya segala hukum dalam muamalah adalah boleh, kecuali ada dalil atau prinsip yang melarangnya (Ummah et al., 2022). Berdasarkan kaidah ini, e-commerce sebagai bentuk transaksi muamalah modern pada dasarnya diperbolehkan dalam Islam, selama tidak mengandung unsur-unsur yang dilarang (amin, 2021; Santoso, 2016).
Pandangan ini diperkuat oleh Wahbah al-Zuhaili yang menyatakan bahwa prinsip dasar dalam transaksi muamalah adalah boleh selama tidak dilarang oleh syariah atau bertentangan dengan dalil (nash) syariah (amin, 2021). Dengan demikian, analisis hukum Islam memandang bahwa transaksi bisnis secara virtual atau melalui media maya, dalam hal ini e-commerce, adalah dibolehkan selama memenuhi persyaratan dan tidak melanggar syariat Islam (amin, 2021; Santoso, 2016).
2.3. Pandangan Ulama Kontemporer
Para ulama kontemporer umumnya memandang bahwa e-commerce tidak bertentangan dengan konsep perdagangan dalam Islam; bahkan Islam mendorong e-commerce sebagai salah satu cara baru melakukan bisnis (Amiruddin, 2016). Dalam sebuah wawancara yang dikutip oleh berbagai peneliti, Ustaz Mustafa Omar menyebutkan bahwa konsep perdagangan dalam Islam secara umum tidak bertentangan dengan e-commerce (Amiruddin, 2016). Secara tradisional, bisnis dilakukan secara lisan tatap muka, tetapi kini kedua pihak yang berkontrak dapat terhubung bersama-sama melalui komputer (Amiruddin, 2016).
Keabsahan e-commerce sebagai transaksi jual beli tergantung pada terpenuhinya syarat-syarat jual beli. Jika syarat-syarat terpenuhi, e-commerce akan sah sebagai transaksi yang mengikat. Jika tidak, e-commerce tidak sah (Hayati et al., 2024). Dalam transaksi elektronik, akad tidak sama persis dengan akad yang dilakukan secara langsung, namun substansinya tetap dapat memenuhi persyaratan syariah (Hayati et al., 2024).
3. Rukun dan Syarat Akad dalam Transaksi E-Commerce Syariah
3.1. Rukun Akad
Dalam fiqh muamalah, setiap transaksi jual beli harus memenuhi rukun dan syarat akad yang telah ditetapkan oleh syariah. Berdasarkan kajian hukum Islam, terdapat empat rukun akad yang harus dipenuhi (Lubis, 2023):
Pertama, adanya dua pihak yang berakad (al-'aqidain), yaitu penjual dan pembeli, dengan syarat memiliki kecakapan hukum (ahliyyah) dan terdiri dari beberapa pihak.
Kedua, adanya bentuk akad (shighat al-'aqd), yaitu ijab dan kabul, dengan syarat adanya kejelasan pemahaman, kesesuaian antara penawaran dan penerimaan, mencerminkan ketulusan para pihak, dan berlangsung dalam satu majelis.
Ketiga, adanya objek akad (mauqud 'alaih), yaitu barang atau jasa yang diperjualbelikan, dengan syarat objek harus ada pada saat transaksi, sepenuhnya dimiliki oleh pemiliknya, dapat dipindahtangankan, memiliki deskripsi yang jelas, dan bersifat suci (tidak najis).
Keempat, adanya tujuan akad (maudhu' al-'aqd) yang harus sesuai dengan hukum Islam (Lubis, 2023).
Dalam konteks e-commerce, pemenuhan rukun-rukun ini menjadi tantangan tersendiri karena penjual dan pembeli tidak bertemu secara langsung. Namun, para ulama berpendapat bahwa dengan menggunakan media komunikasi modern, adalah mungkin untuk menyatukan dua tempat yang berjauhan, sehingga keduanya dianggap sebagai satu majelis (taaddud al-makan fi manzilah ittihad al-makan) (Afifah & Musyafaah, 2019). Transaksi jual beli online yang dilakukan di dua tempat yang berjauhan termasuk dalam kategori ittihad al-majlis dalam kategori ittihad al-zaman (satu waktu) (Afifah & Musyafaah, 2019).
3.2. Syarat Objek Transaksi
Dalam Islam, objek dari sebuah akad atau yang disebut mauqud alaih berupa barang atau jasa menjadi salah satu syarat yang harus ada dalam transaksi jual beli (Fradesa et al., 2022). Ada beberapa kriteria objek yang diperbolehkan oleh Islam, antara lain: objek harus halal, harus ada kejelasan tentang objek tersebut sehingga kedua pihak memiliki pengetahuan yang rinci tentang barang tersebut, dan tidak boleh mengandung unsur ketidakpastian yang berlebihan (gharar) (Fradesa et al., 2022; Lubis, 2023). Barang-barang yang tidak boleh diperjualbelikan dalam Islam antara lain: benda najis, barang haram, binatang yang masih di perut induknya, barang yang mengandung kemudharatan, dan barang yang tidak jelas atau samar-samar (Afifah & Musyafaah, 2019).
Dalam konteks e-commerce, kejelasan objek transaksi menjadi sangat penting karena pembeli tidak dapat melihat barang secara langsung. Oleh karena itu, deskripsi produk yang akurat, foto yang representatif, dan informasi yang lengkap tentang spesifikasi barang menjadi syarat penting untuk keabsahan transaksi e-commerce dalam perspektif syariah (Hossain et al., 2021; Yazid et al., 2023).
4. Akad-Akad yang Relevan dalam E-Commerce Syariah
4.1. Akad Bai' As-Salam
Akad yang paling sering dianalogikan dengan transaksi e-commerce dalam fiqh muamalah adalah akad bai' as-salam (jual beli salam). Akad salam adalah jenis akad jual beli dengan cara pembayaran tunai atau disegerakan, namun serah terima barangnya ditangguhkan (Mais et al., 2023; Mujahidin & Susilo, 2023). Dalam konteks e-commerce, pembeli melakukan pembayaran di awal transaksi, sementara barang akan dikirimkan kemudian sesuai dengan waktu yang telah disepakati (Machrizzandi et al., 2022; Putri et al., 2023).
Persamaan antara e-commerce dan bai' as-salam terletak pada beberapa aspek: pertama, keduanya mengharuskan adanya kesepakatan antara penjual dan pembeli; kedua, dalam pembayaran, kedua sistem mendahulukan pembayaran; ketiga, saat transaksi, keduanya melibatkan adanya pihak ketiga sebagai saksi — pada e-commerce adalah payment gateway, sedangkan dalam as-salam adalah wakil (Santoso, 2016). Selain itu, dalam kedua jenis transaksi, barang tidak dapat diterima sampai pembeli dan penjual mencapai kesepakatan jual beli (Hayati et al., 2024).
Namun, terdapat perbedaan mendasar antara e-commerce dan bai' as-salam, terutama dalam hal model pengiriman, pembayaran, dan penawaran (Hayati et al., 2024). Dalam bai' as-salam, pembayaran harus dilakukan secara tunai di tempat akad, sementara dalam e-commerce, pembayaran dapat dilakukan melalui berbagai metode termasuk transfer bank, e-wallet, atau metode lainnya (Machrizzandi et al., 2022). Meskipun demikian, para ulama umumnya berpendapat bahwa perbedaan-perbedaan teknis ini tidak mengubah substansi hukum, dan e-commerce tetap dapat dianalogikan dengan bai' as-salam selama syarat-syarat pokoknya terpenuhi (Kasim, 2022; Mujahidin & Susilo, 2023).
Berdasarkan Fatwa Dewan Syariah Nasional No: 05/DSN-MUI/IV/2000 tentang jual beli salam, syariat Islam tentang akad salam dalam melakukan transaksi jual beli secara online melalui e-commerce harus diperhatikan rukun dan syaratnya agar transaksi tersebut menjadi halal hukumnya (Putri et al., 2023).
4.2. Akad Bai' Al-Istisna'
Akad lain yang relevan dengan e-commerce adalah bai' al-istisna', yaitu akad jual beli dalam bentuk pemesanan pembuatan barang tertentu dengan kriteria dan persyaratan tertentu yang disepakati antara pemesan (pembeli, mustashni') dan penjual (pembuat, shani') (Lubis, 2023). Perbedaan antara istisna' dan salam terletak pada aspek pembayaran: dalam istisna', pembayaran dapat dilakukan ketika terjadi transaksi atau ditunda, serta terdapat keterlambatan pengiriman barang (Kasim, 2022).
Dalam konteks e-commerce, akad istisna' lebih relevan untuk transaksi yang melibatkan pembuatan barang sesuai pesanan, seperti produk custom atau pre-order (Putri et al., 2023). Jika spesifikasi barang telah disepakati oleh pembeli dan penjual, kemudian dilakukan pemesanan di muka atau barang belum/sedang dibuat, maka akad yang digunakan adalah istisna' (Putri et al., 2023). Penelitian menunjukkan bahwa dalam melakukan transaksi e-commerce, terdapat dua akad jual beli yang dapat digunakan, yaitu akad salam dan istisna', tergantung pada karakteristik transaksi yang dilakukan (Putri et al., 2023).
4.3. Akad Wakalah dalam Dropshipping
Sistem dropshipping merupakan salah satu model bisnis yang populer dalam e-commerce, di mana penjual tidak memiliki stok barang sendiri, melainkan meneruskan pesanan kepada pemasok yang kemudian mengirimkan barang langsung kepada pembeli (Khairuddin & Jafar, 2021). Dalam perspektif syariah, dropshipping menimbulkan pertanyaan tentang keabsahannya karena penjual menjual barang yang belum dimilikinya.
Para ulama berpendapat bahwa dropshipping dapat dibenarkan melalui restrukturisasi akad menjadi wakalah bil ujrah (perwakilan dengan upah), di mana penjual bertindak sebagai wakil dari pemasok (Fageh, 2022; Uriawan et al., 2026). Dalam akad wakalah, penjual tidak menjual barang yang bukan miliknya, melainkan bertindak sebagai agen yang mewakili pemasok dalam melakukan penjualan (Alfrillianda & Andriko, 2022). Selain wakalah, akad salam juga dapat digunakan dalam dropshipping, di mana penjual memesan barang kepada pemasok setelah menerima pesanan dari pembeli (Akbar, 2020; Fageh, 2022).
Namun, dropshipping yang dilakukan dengan akad jual beli langsung (bai') dianggap tidak sah karena tidak terpenuhinya unsur kepemilikan (qabd) dan adanya ketidakpastian yang tinggi (gharar) (Uriawan et al., 2026). Oleh karena itu, para pelaku dropshipping yang ingin menjalankan bisnis sesuai syariah harus memahami dan menerapkan akad yang tepat (Alfrillianda & Andriko, 2022; Khairuddin & Jafar, 2021).
4.4. Akad Ijarah dalam E-Commerce
Selain akad jual beli, akad ijarah (sewa) juga relevan dalam konteks e-commerce, terutama untuk transaksi yang melibatkan jasa atau layanan digital (Suretno, 2020). Dalam e-commerce, akad ijarah dapat diterapkan untuk layanan pengiriman, layanan platform, atau layanan digital lainnya (Arfah & Ansori, 2023). Akad ijarah dalam konteks ini memungkinkan pengguna untuk membayar biaya penggunaan layanan tanpa harus memiliki aset tersebut secara permanen (Hidajat, 2020).
5. Larangan-Larangan dalam Transaksi E-Commerce Syariah
5.1. Larangan Riba
Salah satu larangan paling fundamental dalam Islam yang relevan dengan e-commerce adalah larangan riba (bunga/interest). Riba dapat diartikan sebagai pengambilan tambahan dalam transaksi jual beli maupun utang piutang secara batil atau bertentangan dengan kaidah syariat Islam (Suretno, 2020). Dalam konteks e-commerce, riba dapat muncul dalam berbagai bentuk, terutama dalam sistem pembayaran cicilan atau buy now pay later (BNPL) yang mengenakan bunga atas keterlambatan pembayaran (Ahmad et al., 2022; Uriawan et al., 2026).
Penelitian tentang Shopee Pay Later (SPL) menunjukkan bahwa sistem pembayaran ini berpotensi mengandung riba karena adanya biaya bunga dan denda keterlambatan (Ahmad et al., 2022; M. et al., 2023). Studi yang menganalisis SPL berdasarkan teori Qardh dalam fiqh muamalat menemukan bahwa metode SPL tidak diizinkan dalam Islam karena biaya yang terlibat dianggap sebagai bentuk riba (Ahmad et al., 2022). Hal ini karena dalam akad qardh, tidak diperbolehkan adanya syarat tambahan atas pinjaman pokok (Ahmad et al., 2022).
Demikian pula, penggunaan kartu kredit dalam transaksi e-commerce menimbulkan kekhawatiran karena kemungkinan adanya unsur riba (Sholikhin & Amijaya, 2019). Oleh karena itu, e-commerce syariah mendorong penggunaan metode pembayaran yang bebas dari riba, seperti pembayaran tunai, transfer bank syariah, atau e-wallet syariah (Ahyar & Abdullah, 2020; Fradesa et al., 2022).
5.2. Larangan Gharar (Ketidakpastian)
Gharar atau ketidakpastian yang berlebihan dalam transaksi juga dilarang dalam Islam (Yazid et al., 2023). Dalam konteks e-commerce, gharar dapat muncul dalam berbagai bentuk, antara lain: ketidakjelasan spesifikasi produk, foto produk yang tidak sesuai dengan kondisi aktual barang, informasi yang menyesatkan tentang produk, atau ketidakpastian tentang waktu pengiriman (A'yun et al., 2021; Yazid et al., 2023).
Representasi digital yang menyesatkan dan klaim halal tanpa verifikasi yang valid termasuk dalam kategori tadlis (penipuan), yang merupakan bentuk gharar yang dilarang dalam Islam (Uriawan et al., 2026). Selain itu, pemasaran algoritmik yang mendorong perilaku konsumtif juga bertentangan dengan maqashid al-syariah, khususnya perlindungan harta (hifz al-mal) dan akal (hifz al-'aql) (Uriawan et al., 2026).
Untuk mengatasi masalah gharar dalam e-commerce, Islam memberikan hak khiyar (hak pilih) kepada pembeli, yaitu hak untuk melanjutkan atau membatalkan transaksi (Amiruddin, 2016; Hafid et al., 2024). Terdapat beberapa jenis khiyar yang relevan dengan e-commerce, antara lain khiyar al-aib (hak pilih karena cacat) dan khiyar al-ru'yah (hak pilih karena melihat barang) (Amiruddin, 2016; Yazid et al., 2023). Penerapan khiyar dalam e-commerce membantu melindungi hak-hak konsumen dan memastikan keadilan dalam transaksi (Hafid et al., 2024).
5.3. Larangan Maysir (Perjudian dan Spekulasi)
Maysir atau perjudian dan spekulasi juga dilarang dalam transaksi e-commerce syariah (Hidajat, 2020; Mustafida et al., 2021). Dalam konteks e-commerce, maysir dapat muncul dalam bentuk sistem undian berhadiah yang tidak jelas mekanismenya, atau promosi yang mengandung unsur perjudian (Risdianingsih et al., 2023). Cashback dan diskon yang diberikan oleh platform e-commerce pada dasarnya diperbolehkan selama tidak mengandung unsur perjudian, riba, gharar, maysir, dan penipuan, serta kedua pihak saling ridha (Risdianingsih et al., 2023).
5.4. Larangan Produk Haram
E-commerce syariah juga melarang transaksi yang melibatkan produk-produk yang diharamkan dalam Islam, seperti alkohol, narkoba, produk babi, pornografi, dan produk-produk haram lainnya (Hanafi et al., 2022; Hossain et al., 2021; Khairuddin & Jafar, 2021). Dalam konteks platform e-commerce, ini berarti bahwa platform harus memiliki mekanisme untuk memastikan bahwa produk-produk yang dijual adalah halal dan sesuai dengan ketentuan syariah (Hanafi et al., 2022; Imani et al., 2022).
Produk dengan status halal yang tidak jelas termasuk dalam kategori syubhat, yang harus dihindari oleh setiap Muslim (Uriawan et al., 2026). Platform e-commerce di negara-negara dengan mayoritas Muslim memiliki tanggung jawab syariah (mas'uliyyah) untuk memastikan konektivitas data produk dengan sistem sertifikasi halal nasional (Uriawan et al., 2026).
6. Inovasi E-Commerce Syariah di Indonesia
6.1. Fitur Shopee Barokah dan Tokopedia Salam
Indonesia, sebagai negara dengan populasi Muslim terbesar di dunia, telah menjadi laboratorium inovasi e-commerce syariah yang menarik. Dua platform e-commerce terbesar di Indonesia, Shopee dan Tokopedia, telah meluncurkan fitur-fitur khusus yang berorientasi syariah untuk memenuhi kebutuhan konsumen Muslim (Fradesa et al., 2022; Hanafi et al., 2022).
Tokopedia Salam adalah fitur pertama e-commerce di Indonesia yang dirancang untuk memudahkan masyarakat memenuhi berbagai kebutuhan sehari-hari dengan pilihan produk dan layanan halal yang lebih lengkap dan terpercaya (Hanafi et al., 2022). Nama "Tokopedia Salam" mengacu pada akad bai' as-salam, yang berarti bahwa transaksi yang terjadi di Tokopedia Salam seharusnya sesuai dengan kepatuhan syariah (Hanafi et al., 2022). Penelitian tentang model bisnis Tokopedia Salam menunjukkan bahwa model transaksi bisnis di platform ini sesuai dengan model kepatuhan e-commerce syariah, yang dapat dilihat dari: (a) akad transaksi yang digunakan sesuai dengan ketentuan syariah; (b) transaksi antara penjual dan pembeli mencapai kesepakatan atas dasar konsensual; (c) objek atau produk memiliki informasi yang jelas dan harga transaksi dibayarkan bekerja sama dengan bank syariah; dan (d) bebas dari berbagai transaksi yang dilarang dalam Islam (riba, maysir, gharar, ikrah, dan haram) (Hanafi et al., 2022).
Sementara itu, Shopee Barokah juga hadir sebagai fitur yang memberikan respons positif dari masyarakat yang khawatir bahwa belanja online tidak sesuai dengan hukum Islam (Fradesa et al., 2022). Transaksi jual beli online yang dilakukan pada Shopee dinilai telah sesuai dengan maqashid syariah, yang dapat dilihat dari terpenuhinya lima konsep penting: (a) hifdz al-diin (kepatuhan terhadap agama); (b) hifdz al-nafs (menjaga jiwa); (c) hifdz al-'aql (menjaga akal); (d) hifdz al-nasl (menjaga keturunan); dan (e) hifdz al-maal (menjaga harta) (A'yun et al., 2021).
6.2. Hijup: E-Commerce Fashion Halal
Hijup merupakan salah satu contoh e-commerce syariah yang berfokus pada produk fashion halal di Indonesia. Berbagai lembaga syariah seperti BSM/AFSI (Asosiasi Fintech Syariah Indonesia) mendukung dan menandatangani kerja sama e-commerce Hijup untuk mendukung pemanfaatan potensi industri syariah Indonesia (Nurazhari, 2023). Implementasi maqashid syariah dalam Hijup mencakup lima perlindungan: perlindungan agama, jiwa, akal, harta, dan keturunan, yang melindungi hak-hak pembeli (Nurazhari, 2023). Dalam hal perlindungan harta (hifdz maal), Hijup menekankan keadilan dengan melarang semua bentuk penindasan, seperti riba, penipuan, monopoli yang tidak seimbang, dan bentuk-bentuk penyalahgunaan lainnya yang merugikan pihak lain (Nurazhari, 2023).
6.3. Sistem COD (Cash on Delivery) dalam Perspektif Syariah
Sistem Cash on Delivery (COD) merupakan salah satu metode pembayaran yang populer dalam e-commerce di Indonesia. Dalam perspektif fiqh muamalah, sistem COD pada dasarnya sejalan dengan prinsip-prinsip syariah, khususnya akad jual beli salam (Hamka et al., 2024; Zarkasi & Hariyanto, 2021). Meskipun secara teks berbeda pada metode pesanan karena jual beli salam di zaman dahulu dilakukan secara langsung, namun pada zaman modern ini dilakukan secara online dengan substansi yang sama: menunggu barang dan pembayaran setelah barang selesai atau sampai pada pembeli dengan harga dan spesifikasi yang telah disepakati (Hamka et al., 2024).
Namun, sistem COD dapat menjadi haram jika terdapat unsur gharar (produk haram), riba (biaya tambahan tanpa substitusi), tadlis (kekeliruan), dan dharar (risiko) yang memengaruhi penjual atau pembeli (Hamka et al., 2024; Zarkasi & Hariyanto, 2021). Oleh karena itu, hukum COD tidak bersifat mutlak halal atau haram, melainkan tergantung pada kondisi dan praktik yang terjadi dalam transaksi tersebut (Arfah & Ansori, 2023).
7. Pembayaran Digital dalam E-Commerce Syariah
7.1. E-Wallet Syariah
Penggunaan dompet elektronik (e-wallet) dalam transaksi e-commerce telah menjadi semakin umum. Dalam perspektif syariah, penggunaan e-wallet diperbolehkan selama tidak melanggar ketentuan syariah (Hidajat, 2020). Masalah utama yang muncul adalah ketika penerbit e-wallet memberikan manfaat atau keuntungan kepada pengguna atas saldo yang disimpan, yang dapat dianggap sebagai riba (S. Ahmad & Latif, 2022; Noor et al., 2020).
Penelitian tentang aplikasi e-wallet seperti Touch 'n Go dan Shopee menemukan bahwa deposito dalam aplikasi e-wallet merupakan bentuk utang, dan manfaat yang ditawarkan kepada pengguna e-wallet dilarang dalam Islam karena merupakan riba (S. Ahmad & Latif, 2022). Hal ini karena dalam akad qardh, ketika si peminjam meminjam uang dan si pemberi pinjaman mensyaratkan adanya manfaat tambahan, maka itu termasuk riba (Risdianingsih et al., 2023).
Untuk mengatasi masalah ini, Fatwa DSN-MUI Nomor 116/DSN-MUI/IX/2017 tentang Uang Elektronik Syariah telah diterbitkan, yang mengatur bahwa e-money dapat digunakan atau ditarik kapan saja, baik dengan akad wadiah maupun qardh (S. Ahmad & Latif, 2022; Hasan et al., 2022). Fatwa ini juga menetapkan bahwa jumlah nominal uang elektronik yang ada pada penerbit harus ditempatkan di bank syariah, dan pengelolaannya harus dilakukan dengan prinsip syariah (Fradesa et al., 2022).
7.2. LinkAja Syariah
LinkAja Syariah merupakan layanan uang elektronik berbasis syariah pertama dan satu-satunya di Indonesia yang telah mendapatkan sertifikat DSN-MUI setelah diterbitkannya Fatwa DSN-MUI No. 116/DSN-MUI/IX/2017 tentang uang elektronik syariah, serta izin untuk mengembangkan produk uang elektronik dari Bank Indonesia (Hasan et al., 2022). Dalam implementasinya, LinkAja Syariah memprioritaskan beberapa prinsip dasar, yaitu penempatan dana bekerja sama dengan beberapa bank syariah, menerapkan prosedur transaksi yang sesuai dengan prinsip syariah, dan diterima oleh semua merchant LinkAja (Hasan et al., 2022).
Layanan yang dapat dinikmati oleh pengguna LinkAja Syariah mencakup zakat digital, donasi/infaq digital, wakaf digital, pengisian saldo dari dan ke semua bank syariah, kurban digital, pembayaran digital iuran sekolah dan pesantren, wakaf tunai untuk saham, pembayaran di beberapa mitra e-commerce, dan distribusi dana ZIS (Zakat, Infaq, Sedekah) (Hasan et al., 2022). Saat ini, LinkAja Syariah telah bekerja sama dengan lebih dari 242 lembaga dan institusi distribusi ZISWAF, lebih dari 1.000 masjid, pesantren, serta beberapa mitra e-commerce dan merchant offline (Hasan et al., 2022).
8. Isu-Isu Kontemporer dalam E-Commerce Syariah
8.1. Buy Now Pay Later (BNPL) dan Riba
Skema Buy Now Pay Later (BNPL) yang semakin populer dalam e-commerce menimbulkan kekhawatiran serius dari perspektif syariah. BNPL konvensional dinyatakan tidak sesuai dengan syariah karena mengandung riba nasiah dan riba qardh (Uriawan et al., 2026). Penelitian tentang Shopee Pay Later menunjukkan bahwa sistem ini berpotensi haram karena adanya riba melalui denda apabila konsumen terlambat membayar (M. et al., 2023).
Namun, beberapa peneliti berpendapat bahwa praktik jual beli menggunakan sistem Shopee Pay Later tidak bertentangan dengan hukum ekonomi Islam dari segi terpenuhinya rukun dan syarat jual beli, tetapi bermasalah dari segi sistem pembayaran yang digunakan (M. et al., 2023). Solusi yang ditawarkan adalah restrukturisasi BNPL menjadi akad murabahah, di mana bank atau lembaga keuangan syariah membeli barang terlebih dahulu kemudian menjualnya kepada konsumen dengan harga yang telah disepakati, tanpa bunga (Putri et al., 2023).
8.2. Dropshipping dan Kepemilikan Barang
Isu kepemilikan barang (qabd) dalam dropshipping merupakan salah satu tantangan utama dalam e-commerce syariah. Dalam fiqh muamalah, salah satu syarat sahnya jual beli adalah bahwa penjual harus memiliki barang yang dijualnya atau setidaknya memiliki kuasa atas barang tersebut (Uriawan et al., 2026; Wibowo, 2024). Praktik dropshipping di mana penjual menjual barang yang belum dimilikinya secara langsung dapat dianggap tidak sah jika dilakukan dengan akad jual beli langsung (bai') (Uriawan et al., 2026).
Untuk mengatasi masalah ini, para ulama menyarankan penggunaan akad wakalah bil ujrah (perwakilan dengan upah), di mana penjual bertindak sebagai agen dari pemasok (Khairuddin & Jafar, 2021; Uriawan et al., 2026). Dengan akad ini, penjual tidak menjual barang yang bukan miliknya, melainkan mewakili pemasok dalam melakukan penjualan, sehingga transaksi menjadi sah secara syariah (Alfrillianda & Andriko, 2022; Khairuddin & Jafar, 2021).
8.3. Verifikasi Halal Produk
Salah satu tantangan terbesar dalam e-commerce syariah adalah verifikasi status halal produk yang dijual. Berdasarkan laporan KNEKS tahun 2023, hanya sebagian kecil pelaku usaha online yang telah mengintegrasikan nomor sertifikat halal secara valid pada platform e-commerce (Uriawan et al., 2026). Produk dengan status halal yang tidak jelas termasuk dalam kategori syubhat, yang harus dihindari oleh setiap Muslim (Uriawan et al., 2026).
Platform e-commerce di negara-negara dengan mayoritas Muslim memiliki tanggung jawab syariah untuk memastikan konektivitas data produk dengan sistem sertifikasi halal nasional (Uriawan et al., 2026). Dalam hal ini, lembaga sertifikasi halal seperti BPJPH di Indonesia dan JAKIM di Malaysia memainkan peran penting dalam memastikan bahwa produk yang dijual di platform e-commerce telah memenuhi standar halal yang ditetapkan (Ahyar & Abdullah, 2020; Yazid et al., 2023).
8.4. Pemasaran Algoritmik dan Etika Syariah
Pemasaran algoritmik yang digunakan oleh platform e-commerce untuk mendorong perilaku konsumtif juga menimbulkan pertanyaan dari perspektif syariah. Penggunaan dark patterns dalam desain antarmuka yang memanipulasi pengguna untuk melakukan pembelian yang tidak direncanakan bertentangan dengan maqashid al-syariah, khususnya perlindungan harta (hifz al-mal) dan akal (hifz al-'aql) (Uriawan et al., 2026). Islam sangat menganjurkan berbuat adil dalam berbisnis dan melarang berbuat curang agar mencapai kebahagiaan dunia dan akhirat (A'yun et al., 2021).
Penelitian menekankan perlunya audit syariah yang komprehensif yang mencakup legalitas kontrak, etika algoritmik, dan desain antarmuka untuk mewujudkan ekosistem ekonomi digital yang adil, transparan, dan sesuai dengan syariah Islam (Uriawan et al., 2026).
8.5. TikTok Shop dan Regulasi E-Commerce Syariah
Pelarangan TikTok Shop di Indonesia telah memicu perdebatan tentang perizinan dan kepatuhan syariah dalam e-commerce berbasis media sosial. Pemerintah Indonesia merespons dengan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 31 Tahun 2023, yang melarang platform media sosial untuk terlibat dalam kegiatan e-commerce (Naisabur et al., 2024). Alasan utama di balik pelarangan ini adalah keadilan ekonomi, memastikan keadilan dalam lingkungan e-commerce (Naisabur et al., 2024).
Dari perspektif fiqh, pelarangan ini dapat dibenarkan berdasarkan prinsip maslaha (kemaslahatan umum) untuk menjaga stabilitas pasar dan keadilan ekonomi (Naisabur et al., 2024). Syariah melarang segala bentuk ketidakadilan atau eksploitasi, memperkuat standar etika yang mengatur perilaku bisnis dalam Islam (Naisabur et al., 2024).
9. Fintech Syariah sebagai Ekosistem Pendukung E-Commerce Syariah
9.1. Peer-to-Peer Lending Syariah
Peer-to-peer (P2P) lending syariah merupakan salah satu komponen penting dalam ekosistem fintech syariah yang mendukung e-commerce. P2P lending syariah menyediakan alternatif pembiayaan bagi pelaku usaha online yang tidak dapat mengakses pembiayaan dari lembaga keuangan konvensional (Hashfi & Zusryn, 2020; Mukminati, 2022). Prinsip utama dari penggunaan prinsip syariah dalam industri jasa keuangan adalah bebas dari elemen riba, ketidakpastian (gharar), dan judi (maysir) (Mukminati, 2022).
Dalam fiqh muamalah, transaksi fintech lending dapat menggunakan beberapa akad seperti mudharabah, musyarakah, murabahah, salam, istisna', atau akad qardh, tergantung pada proses, tujuan, maupun model pembayaran yang digunakan (Rifa'i, 2020). Pembiayaan pengadaan barang untuk pelaku usaha yang berjualan secara online (online seller) merupakan salah satu bentuk pembiayaan yang dapat diberikan melalui P2P lending syariah (Mukminati, 2022).
9.2. Islamic Crowdfunding untuk UMKM
Islamic crowdfunding telah menjadi solusi alternatif untuk memberikan akses keuangan kepada UMKM yang tidak dapat memperoleh pembiayaan dari lembaga perbankan karena kurangnya riwayat keuangan dan agunan (Mustafida et al., 2021). Islamic crowdfunding memberikan dampak positif bagi UMKM dalam hal kemudahan memperoleh akses modal, peningkatan kesejahteraan UMKM, dan penciptaan pertumbuhan ekonomi nasional dalam jangka panjang (Mustafida et al., 2021).
Beberapa fitur dasar yang membedakan Islamic crowdfunding dari crowdfunding konvensional antara lain: (1) hanya berinvestasi dalam proyek-proyek halal; (2) tidak adanya suku bunga, larangan perjudian dan spekulasi (riba, maysir, dan gharar); (3) adanya dewan pengawas syariah (Mustafida et al., 2021). Dalam konteks e-commerce, Islamic crowdfunding dapat digunakan oleh pelaku usaha online untuk mendapatkan modal awal atau mengembangkan bisnis mereka (H. R. Ummah et al., 2024).
9.3. Blockchain dan Smart Contract dalam E-Commerce Syariah
Teknologi blockchain menawarkan potensi besar untuk meningkatkan transparansi dan keamanan transaksi e-commerce syariah. Setiap transaksi dicatat secara permanen dalam blockchain dan sulit untuk dihapus atau dirusak, sehingga meningkatkan kepercayaan antara pihak-pihak yang bertransaksi (A. A. Ahmad et al., 2021). Implementasi smart contract Ethereum mirip dengan konsep e-commerce, namun dengan perbedaan bahwa kontrak yang diimplementasikan dalam blockchain dapat dilaksanakan dalam jangka panjang dan bersifat mengikat (A. A. Ahmad et al., 2021).
Dari perspektif syariah, penggunaan blockchain harus memenuhi prinsip-prinsip maqashid al-syariah untuk memastikan bahwa teknologi ini halal dan aman digunakan oleh umat Islam (A. A. Ahmad et al., 2021). Kepatuhan syariah memastikan bahwa teknologi blockchain halal dan aman untuk digunakan oleh Muslim, dengan menanamkan kepercayaan bahwa blockchain sesuai dengan maqashid al-syariah (A. A. Ahmad et al., 2021).
10. Maqashid Syariah sebagai Kerangka E-Commerce Syariah
10.1. Lima Perlindungan Maqashid Syariah
Maqashid syariah, atau tujuan-tujuan syariah, merupakan kerangka komprehensif yang dapat digunakan untuk mengevaluasi dan mengembangkan e-commerce syariah. Maqashid syariah mencakup lima perlindungan utama: perlindungan agama (hifz al-din), jiwa (hifz al-nafs), akal (hifz al-'aql), keturunan (hifz al-nasl), dan harta (hifz al-mal) (Imani et al., 2022; Nurazhari, 2023).
Dalam konteks e-commerce, kelima perlindungan ini dapat diimplementasikan sebagai berikut: (1) perlindungan agama melalui penjualan produk-produk halal dan penghindaran produk haram; (2) perlindungan jiwa melalui kebijakan yang melarang penjualan produk berbahaya; (3) perlindungan akal melalui penghindaran pemasaran yang manipulatif; (4) perlindungan keturunan melalui penghindaran konten yang merusak moral; dan (5) perlindungan harta melalui penghindaran riba, gharar, dan penipuan (Imani et al., 2022; Nurazhari, 2023; Ruslang et al., 2020).
10.2. Etika Bisnis Islam dalam E-Commerce
Etika bisnis Islam merupakan fondasi penting dalam e-commerce syariah. Penelitian tentang implementasi etika bisnis Islam dalam transaksi jual beli online pada e-commerce populer di Indonesia menunjukkan bahwa platform-platform seperti Shopee, Tokopedia, Lazada, dan Bukalapak telah berusaha untuk menyesuaikan diri dengan etika bisnis Islam, meskipun masih terdapat beberapa kasus yang menimbulkan keraguan tentang implementasi prinsip-prinsip syariah (A'yun et al., 2021).
Etika bisnis Islam dalam e-commerce mencakup prinsip-prinsip seperti kejujuran, keadilan, transparansi, dan penghindaran penipuan (Majid et al., 2023). Islam sangat menganjurkan berbuat adil dalam berbisnis dan melarang berbuat curang agar mencapai kebahagiaan dunia dan akhirat (A'yun et al., 2021). Penjual yang menjaga maqashid syariah lebih dapat menerapkan aturan jual beli yang diatur dalam Islam dengan lebih dapat mengontrol diri agar tidak melakukan perbuatan buruk (Ruslang et al., 2020).
11. Regulasi dan Fatwa tentang E-Commerce Syariah di Indonesia
11.1. Peran DSN-MUI
Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) memainkan peran krusial dalam memberikan landasan hukum bagi praktik e-commerce syariah di Indonesia. DSN-MUI telah mengeluarkan berbagai fatwa yang relevan dengan e-commerce, termasuk fatwa tentang jual beli salam, murabahah, istisna', dan uang elektronik syariah (Faizi & Shuib, 2021). Hampir 78 fatwa telah diterbitkan oleh DSN-MUI untuk mendukung perkembangan industri syariah di Indonesia (Faizi & Shuib, 2021).
Pada tahun 2018, DSN-MUI juga mengeluarkan fatwa tentang fintech syariah "Layanan Pembiayaan Berbasis Teknologi Informasi Berdasarkan Prinsip Syariah", yang menegaskan bahwa platform fintech tidak boleh bertentangan dengan prinsip syariah, seperti riba, gharar, maysir, tadlis, dharar, zhulm, dan haram (Mustafida et al., 2021). Fatwa ini mencakup perusahaan fintech yang beroperasi dalam layanan pembiayaan dan sistem gerbang pembayaran (Mustafida et al., 2021).
11.2. Regulasi Pemerintah
Selain fatwa DSN-MUI, pemerintah Indonesia juga telah mengeluarkan berbagai regulasi yang mendukung perkembangan e-commerce syariah. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik memberikan landasan hukum bagi transaksi elektronik, termasuk e-commerce (Asmuni & Arifin, 2024). Regulasi ini mendefinisikan transaksi elektronik sebagai perbuatan hukum yang dilakukan dengan menggunakan komputer dan/atau media elektronik lainnya (Asmuni & Arifin, 2024).
Pemerintah Indonesia juga telah menetapkan target untuk menjadikan Indonesia sebagai pusat ekonomi Islam terdepan di dunia melalui Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah (KNEKS) (Hasan et al., 2022). Berbagai upaya strategis telah dilakukan, termasuk pengembangan platform e-commerce berbasis syariah dan peningkatan kolaborasi antara e-commerce marketplace dengan pelaku usaha syariah (Asmuni & Arifin, 2024).
12. Tantangan dan Prospek E-Commerce Syariah
12.1. Tantangan yang Dihadapi
Meskipun e-commerce syariah memiliki potensi yang besar, terdapat berbagai tantangan yang harus diatasi. Pertama, tingkat kesadaran dan pemahaman masyarakat tentang penggunaan dan pemanfaatan aplikasi atau situs belanja online berbasis halal masih kurang (Fradesa et al., 2022). Kedua, masih banyak pelaku usaha online yang belum memahami prinsip-prinsip syariah dalam bertransaksi, sehingga menyebabkan keraguan tentang implementasi prinsip-prinsip syariah dalam e-commerce (A'yun et al., 2021).
Ketiga, verifikasi status halal produk yang dijual di platform e-commerce masih menjadi tantangan besar, karena hanya sebagian kecil pelaku usaha online yang telah mengintegrasikan nomor sertifikat halal secara valid (Uriawan et al., 2026). Keempat, regulasi yang mengatur e-commerce syariah masih belum memadai dan perlu diperkuat untuk memastikan kepatuhan syariah yang lebih baik (Mukminati, 2022).
Kelima, kemajuan teknologi yang digunakan dalam proses pemasaran syariah masih jauh lebih sedikit dibandingkan dengan pemasaran konvensional yang lebih masif, baik dalam hal penggunaan e-commerce, e-promotion, maupun fasilitas elektronik lainnya (Basrowi & Ronaldo, 2019). Hal ini menyebabkan e-commerce syariah masih kalah bersaing dengan e-commerce konvensional dalam hal jangkauan pasar dan efektivitas pemasaran.
12.2. Prospek dan Peluang
Di sisi lain, e-commerce syariah memiliki prospek yang sangat menjanjikan, terutama di Indonesia yang merupakan negara dengan populasi Muslim terbesar di dunia. Indonesia memiliki potensi besar untuk menjadi pusat industri halal global, selama semua elemen pemerintah, UMKM, marketplace, komunitas, dan elemen lainnya dapat bekerja sama untuk mewujudkannya (Fradesa et al., 2022).
Tren gaya hidup halal yang tidak hanya diminati di Indonesia tetapi juga secara global, bahkan oleh non-Muslim, memberikan peluang besar bagi e-commerce syariah untuk berkembang (Fradesa et al., 2022). Jaminan kualitas, kebersihan, kesehatan, dan keamanan produk menjadi daya tarik utama yang mendorong pertumbuhan pasar halal global (Fradesa et al., 2022).
Selain itu, perkembangan teknologi digital yang pesat, termasuk blockchain, kecerdasan buatan (AI), dan fintech syariah, membuka peluang baru untuk meningkatkan efisiensi, transparansi, dan kepatuhan syariah dalam e-commerce (A. A. Ahmad et al., 2021; Asmuni & Arifin, 2024). Dengan memanfaatkan teknologi-teknologi ini, e-commerce syariah dapat memberikan pengalaman belanja yang lebih baik bagi konsumen Muslim sekaligus memastikan kepatuhan terhadap prinsip-prinsip syariah.
13. Kesimpulan
E-commerce syariah merupakan manifestasi dari upaya umat Islam untuk mengintegrasikan kemajuan teknologi digital dengan nilai-nilai dan prinsip-prinsip hukum Islam. Berdasarkan kajian komprehensif yang telah dilakukan, dapat disimpulkan beberapa hal penting:
Pertama, e-commerce pada dasarnya diperbolehkan dalam Islam berdasarkan kaidah fiqh muamalah yang menyatakan bahwa segala sesuatu dalam muamalah adalah boleh selama tidak ada dalil yang melarangnya (amin, 2021; Kasim, 2022). Transaksi e-commerce dapat dianalogikan dengan akad bai' as-salam, bai' al-istisna', atau akad-akad lainnya yang telah dikenal dalam fiqh muamalah (Mujahidin & Susilo, 2023; Putri et al., 2023; Santoso, 2016).
Kedua, untuk memastikan keabsahan transaksi e-commerce dalam perspektif syariah, harus dipenuhi rukun dan syarat akad yang telah ditetapkan, termasuk adanya pihak yang berakad, objek akad yang jelas dan halal, serta tujuan akad yang sesuai dengan syariah (Hossain et al., 2021; Lubis, 2023). Selain itu, transaksi harus bebas dari unsur-unsur yang dilarang, yaitu riba, gharar, maysir, tadlis, dan produk haram (Mustafida et al., 2021; Suretno, 2020; Uriawan et al., 2026).
Ketiga, berbagai inovasi e-commerce syariah telah dikembangkan di Indonesia, termasuk fitur Shopee Barokah, Tokopedia Salam, Hijup, dan LinkAja Syariah, yang menunjukkan bahwa integrasi antara e-commerce dan prinsip-prinsip syariah adalah mungkin dan dapat diwujudkan (Fradesa et al., 2022; Hanafi et al., 2022; Hasan et al., 2022; Nurazhari, 2023).
Keempat, masih terdapat berbagai tantangan yang harus diatasi, termasuk isu-isu terkait BNPL, dropshipping, verifikasi halal produk, dan pemasaran algoritmik yang tidak etis (A. A. Ahmad et al., 2022; Khairuddin & Jafar, 2021; Uriawan et al., 2026). Untuk mengatasi tantangan-tantangan ini, diperlukan audit syariah yang komprehensif, regulasi yang lebih kuat, dan peningkatan kesadaran masyarakat tentang prinsip-prinsip e-commerce syariah (Naisabur et al., 2024; Uriawan et al., 2026).
Kelima, prospek e-commerce syariah sangat menjanjikan, terutama dengan dukungan dari perkembangan teknologi digital, pertumbuhan pasar halal global, dan komitmen pemerintah Indonesia untuk menjadikan Indonesia sebagai pusat ekonomi Islam terdepan di dunia (Asmuni & Arifin, 2024; Fradesa et al., 2022; Hasan et al., 2022). Dengan memanfaatkan peluang-peluang ini dan mengatasi tantangan-tantangan yang ada, e-commerce syariah dapat berkontribusi secara signifikan terhadap pembangunan ekonomi yang adil, transparan, dan sesuai dengan nilai-nilai Islam.
Daftar Pustaka
Afifah, N., & Musyafaah, N. L. (2019). Analisis Hukum Islam terhadap Jual Beli Online. Maliyah Jurnal Hukum Bisnis Islam, 9(1), 118–137. https://doi.org/10.15642/maliyah.2019.9.1.118-137
Ahmad, A. A., Hashim, N. A., Arifah, R. N., & Nordin, N. (2022). An Analysis of Shopee Pay Later Transactions Based on the Qard Theory. International Journal of Academic Research in Business and Social Sciences, 12(11). https://doi.org/10.6007/ijarbss/v12-i11/15239
Ahmad, A. A., Zain, M. N. M., & Zakaria, N. D. A. (2021). The Use of Blockchain Technology in The Islamic Financial Industry During The Covid-19 Pandemic: Maslahah Perspective. International Journal of Academic Research in Accounting Finance and Management Sciences, 11(3). https://doi.org/10.6007/ijarafms/v11-i3/10969
Ahmad, S., & Latif, A. A. A. (2022). Controvesy Surrounding The Benefits of The E-Wallet Application Software. International Journal of Academic Research in Business and Social Sciences, 12(9). https://doi.org/10.6007/ijarbss/v12-i9/14736
Ahyar, M., & Abdullah, A. (2020). Membangun Bisnis dengan Ekosistem Halal. Jurnal Pasar Modal Dan Bisnis, 2(2). https://doi.org/10.37194/jpmb.v2i2.46
Akbar, M. R. (2020). Jual Beli Dropshipping dalam Tinjauan Hukum Islam. Al-Amwal Journal of Islamic Economic Law, 5(2), 11–30. https://doi.org/10.24256/alw.v5i2.1936
Alfrillianda, A., & Andriko. (2022). Sistem Dropshipping Mu'amalah Menurut Perspektif Ekonomi Islam. At-Tahdzib Jurnal Studi Islam Dan Muamalah, 10(2), 30–37. https://doi.org/10.61181/at-tahdzib.v10i2.277
Amiruddin, M. M. (2016). Khiyār (Hak untuk Memilih) dalam Transaksi On-Line: Studi Komparasi antara Lazada, Zalara dan Blibli. Falah Jurnal Ekonomi Syariah, 1(1), 47–62. https://doi.org/10.22219/jes.v1i1.2695
amin, M. Z. (2021). E-Commerce dalam Perspektif Islam. Jurisy Jurnal Ilmiah Syariah, 1(2), 33–49. https://doi.org/10.37348/jurisy.v1i2.133
Arfah, M., & Ansori, S. (2023). Analisis Akad Pembayaran Cash On Delivery Lazada dalam Hukum Ekonomi Syariah. Jurnal Fundamental Justice, 49–64. https://doi.org/10.30812/fundamental.v4i1.2835
Asmuni, A., & Arifin, A. I. (2024). Implementasi Teori Maqashid sebagai Upaya Penguatan Kompetensi Hakim dalam Mengadili Perkara Ekonomi Syariah Digital. Journal of Research and Development on Public Policy, 3(4), 39–58. https://doi.org/10.58684/jarvic.v1i4.29
A'yun, Q. A. N., Chusma, N. M., Putri, C. N. A., & Latifah, F. N. (2021). Implementasi Etika Bisnis Islam dalam Transaksi Jual Beli Online pada E-Commerce Populer di Indonesia. Jpsda Jurnal Perbankan Syariah Darussalam, 1(2), 166–181. https://doi.org/10.30739/jpsda.v1i2.998
Basrowi, B., & Ronaldo, R. (2019). Analysis of Sharia Marketing Constraints in Indonesia. Share Jurnal Ekonomi Dan Keuangan Islam, 8(2), 207–237. https://doi.org/10.22373/share.v8i2.5365
Fageh, A. (2022). Revolusi Jual Beli Offline Menuju Jual Beli Online Perspektif Ushul Fiqh. Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam, 8(3), 3519. https://doi.org/10.29040/jiei.v8i3.5920
Faizi, F., & Shuib, M. S. B. (2021). Fatwa on Sharia Products and Its Role in The Development of Islamic Finance Industry. Islamadina Jurnal Pemikiran Islam, 22(2), 189. https://doi.org/10.30595/islamadina.v22i2.11859
Fradesa, F., Abadi, S. P., Ma'ani, B., Hardi, E. A., & Sucipto, S. (2022). Fitur Shopee Barokah dan Tokopedia Salam: Inovasi Marketplace Halal Sebagai Upaya Pengembangan Ekonomi Digital Berbasis Syariah. Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam, 8(3), 2893. https://doi.org/10.29040/jiei.v8i3.6559
Hafid, Abd., Bahri, S., Marzuki, S. N., Muis, M., & Idayanti, R. (2024). The Application of Khiyar Principles to E-Commerce Transaction: The Islamic Economy Perspective. Samarah Jurnal Hukum Keluarga Dan Hukum Islam, 8(1), 403. https://doi.org/10.22373/sjhk.v8i1.20890
Hailu, S. M., & Yatoo, N. A. (2021). Islamic Finance in Ethiopia: Current Status, Prospects and Challenges. International Journal of Islamic Banking and Finance Research, 1–18. https://doi.org/10.46281/ijibfr.v6i1.1317
Hamka, H., Satriani, I., Arman, I. R., & Harmilawati, H. (2024). Sistem Pembayaran Cash on Delivery (COD) dalam Belanja Online Perspektif Fiqh Muamalah. Jurnal Al-Ahkam Jurnal Hukum Pidana Islam, 6(1), 109–122. https://doi.org/10.47435/al-ahkam.v6i1.2653
Hanafi, A., Al-Banjari, K. A., & Mahfuz, T. W. (2022). Analysis of Shariah Compliant E-Commerce Models on the C2C Business Model at Tokopedia Salam. Asian Journal of Social and Humanities, 1(02), 76–84. https://doi.org/10.59888/ajosh.v1i02.13
Hasan, Z., Jayanti, E. D., Azlina, N., Lestari, R., & Muslim, M. (2022). Prospect of Islamic Electronic Money in Indonesia: Case Study on the LinkAja Application. Jesi (Jurnal Ekonomi Syariah Indonesia), 12(1), 1. https://doi.org/10.21927/jesi.2022.12(1).1-13
Hashfi, R. U. A., & Zusryn, A. S. (2020). Exploring Islamic Peer-to-Peer Lending for the Unbankable. Airlangga International Journal of Islamic Economics and Finance, 2(2), 71. https://doi.org/10.20473/aijief.v2i2.20648
Hayati, M., Ayu, D. M., Ewit, Nurva, Marinda, & Sulastri, S. (2024). Perkembangan Fikih Muamalah Konteks Transaksi Elektronik. Al-Fiqh, 2(1), 18–28. https://doi.org/10.59996/al-fiqh.v2i1.370
Hidajat, T. (2020). Financial Technology in Islamic View. Perisai Islamic Banking and Finance Journal, 4(2), 102–112. https://doi.org/10.21070/perisai.v4i2.465
Hossain, M. F., Ismail, C. T., & Mahdzir, N. (2021). Exploring E-Commerce and Corporate Social Responsibility from the Sharia Point of View. Pakistan Journal of Humanities and Social Sciences, 9(1), 39–50. https://doi.org/10.52131/pjhss.2021.0901.0111
Ilmiati, Y. N., Yasin, M., & Rois, I. (2024). Islamic Economy Perspective Against Millennial Generation Behavior in Mataram City; COD Online Shop System. Istinbath, 23(1), 32–48. https://doi.org/10.20414/ijhi.v23i1.739
Imani, S., Mi'raj, D. A., Bawana, T. A., & Malik, A. R. (2022). E-Commerce Platform as a Halal Life Style Ecosystem Innovation of The Maqashid Shariah Approach. Journal of Digital Business and Innovation Management, 1(2), 101–118. https://doi.org/10.26740/jdbim.v1i2.50498
Kasim, A. (2022). Analisis Iqalah pada E-Commerce dalam Perspektif Hukum Ekonomi Syariah. Al-Aqdu Journal of Islamic Economics Law, 2(1), 25. https://doi.org/10.30984/ajiel.v2i1.1979
Khairuddin, K., & Jafar, W. A. (2021). Dropshipping on Sale Transactions of Sharia Economic Perspective. Madania Jurnal Kajian Keislaman, 25(2), 223. https://doi.org/10.29300/madania.v25i2.5457
Lubis, I. H. (2023). The Pillars and Conditions of A Contract in Muamalat Transactions. Mu'amalah Jurnal Hukum Ekonomi Syariah, 2(1), 15–32. https://doi.org/10.32332/muamalah.v2i1.6983
M., N. A., Arifin, M. Z., & Safitri, S. (2023). Transaksi Jual Beli Online melalui Sistem Shopee PayLater dalam Perspektif Hukum Ekonomi Syariah. Syar'ie Jurnal Pemikiran Ekonomi Islam, 6(2), 111–127. https://doi.org/10.51476/syarie.v6i2.536
Machrizzandi, M. S., Zulmaizar, M. M., & Hildayanti, A. (2022). Persepsi Hukum Jual Beli melalui Aplikasi E-Commerce di Masa Pandemi Covid-19 Berdasarkan Perspektif Islam. Journal Peqguruang Conference Series, 4(1), 472. https://doi.org/10.35329/jp.v4i1.3019
Mais, R. G., Muchlis, S., Munir, M., & Khoirunnisa, A. (2023). Analisis Transaksi E-Commerce dan Modal terhadap Peningkatan Pendapatan Usaha Mikro Kecil dan Menengah dalam Perspektif Islam. Serambi Jurnal Ekonomi Manajemen Dan Bisnis Islam, 5(1), 1–18. https://doi.org/10.36407/serambi.v5i1.601
Majid, A., Mahsun, M., & Ma'ani, B. (2023). Al-Tijarah Madiyyah and Ethical Review in a Transaction Based on the Perspective of Islamic Law. Ajis Academic Journal of Islamic Studies, 8(2), 350–386. https://doi.org/10.29240/ajis.v8i2.7944
Muchlis, S. (2019). Syari'ah Optimization of Business Theory in Preventing Riba Practices in Murabahah Contract (Case Study at Muamalat Indonesian Bank). International Journal of Islamic Business Ethics, 4(1), 563. https://doi.org/10.30659/ijibe.4.1.563-581
Mujahidin, I., & Susilo, H. (2023). Transaksi E-Commerce (Jual Beli Online) dalam Perspektif Ekonomi Syariah. International Journal Mathla'ul Anwar of Halal Issues, 3(1), 78–89. https://doi.org/10.30653/ijma.202331.78
Mukminati, A. H. (2022). Problematika Hukum Peer to Peer Lending Syariah di Indonesia. Jurnal Hukum Dan Pembangunan Ekonomi, 10(2), 168. https://doi.org/10.20961/hpe.v10i2.64922
Mustafida, R., Fauziah, N. N., & Kurnia, Z. N. (2021). The Development of Islamic Crowdfunding in Indonesia and Its Impact towards SMEs. Hasanuddin Economics and Business Review, 4(3), 20. https://doi.org/10.26487/hebr.v4i3.2547
Naisabur, N., Putra, H. M., Ahyani, H., Novita, D., & Kurniati, P. (2024). The Prohibition of Social E-Commerce on TikTok Shop: A Fiqh Examination Based on Sharia Compliance and Economic Justice. Al-Manahij Jurnal Kajian Hukum Islam, 59–78. https://doi.org/10.24090/mnh.v18i1.9674
Noor, M. M. B. M., Rahim, A. K. B. A., & Hussain, M. N. B. Md. (2020). Bantuan Zakat kepada Asnaf Pelajar Menerusi Aplikasi E-Wallet (Kiplepay): Analisis di Universiti Utara Malaysia. Azka International Journal of Zakat & Social Finance, 102–115. https://doi.org/10.51377/azjaf.vol1no01.13
Nurazhari, A. (2023). Comparative Analysis of Hijup and Zalora E-Commerce Based on Maqasid Shariah Aspects. Maqasid Al-Shariah Review, 2(1). https://doi.org/10.58968/msr.v2i1.308
Putri, J. D., Priyatna, M. R., Empy, M. N., Yusuf, F., & Wiryanto, F. S. (2023). Akad E-Commerce Jual Beli Online Ditinjau dari Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah. Al-Muamalat Jurnal Hukum Dan Ekonomi Syariah, 8(1), 43–59. https://doi.org/10.32505/muamalat.v8i1.5193
Rifa'i, M. N. (2020). Konsep Fintech Lending dalam Perspektif Maqāṣid Syarī'ah. Islamic Economics Journal, 6(1), 101. https://doi.org/10.21111/iej.v6i1.4591
Risdianingsih, R., Hidayat, A. R., & Hidayat, Y. R. (2023). Analisis Fikih Muamalah tentang Hadiah Bersyarat melalui Cashback di E-Commerce Lazada. Jurnal Riset Ekonomi Syariah, 99–104. https://doi.org/10.29313/jres.v3i2.2805
Ruslang, R., Kara, M., & Wahab, A. (2020). Etika Bisnis E-Commerce Shopee Berdasarkan Maqashid Syariah dalam Mewujudkan Keberlangsungan Bisnis. Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam, 6(3), 665. https://doi.org/10.29040/jiei.v6i3.1412
Santoso, S. (2016). Sistem Transaksi E-Commerce dalam Perspektif KUH Perdata dan Hukum Islam. Ahkam Jurnal Hukum Islam, 4(2). https://doi.org/10.21274/ahkam.2016.4.2.217-246
Sholikhin, M., & Amijaya, R. N. F. (2019). E-Commerce Based on the Law of Buying and Selling in Islam. Kne Social Sciences, 3(13), 1360. https://doi.org/10.18502/kss.v3i13.4290
Suretno, S. (2020). Kepatuhan Syariah pada Produk Musharakah di Bank Syariah Indonesia. Jurnal Indo-Islamika, 9(1), 1–24. https://doi.org/10.15408/idi.v9i1.14826
Ummah, H. R., Sonjaya, A., & Jamaludin, J. (2024). Sharia Fintech: Crowdfunding as MSMEs Financing. Al-Muamalat Jurnal Ekonomi Syariah, 11(1), 115–136. https://doi.org/10.15575/am.v11i1.28808
Ummah, R. A., Zakiyati, Q., Balqis, S. S., & Laili, W. N. R. (2022). Tinjauan Marketing Online @taqychansaffron pada Sosial Media Instagram dalam Perspektif Syariah. Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam, 8(1), 376. https://doi.org/10.29040/jiei.v8i1.4068
Uriawan, W., Tarigan, M. F., Zebua, H. K., Andriansyah, M. N., Sukarya, M., & Haikal, M. R. (2026). E-Commerce Transactions in Islam: Fiqh Muamalah on The Validity of Buying and Selling on Digital Platforms. https://doi.org/10.48550/arxiv.2601.02384
Wibowo, E. (2024). Implementation of Qabdh Requirements in Murabaha Financing at Koperasi Syirkah Berkah Bersama (KSBB) Sidoarjo. Jurnal Justisia Ekonomika Magister Hukum Ekonomi Syariah, 8(1), 947–960. https://doi.org/10.30651/justeko.v8i1.20065
Yazid, Z. E., Zainol, Z., & Bakar, J. A. (2023). E-Commerce Via Mobile Banking: Contemporary Shariah Issues and Ways to Address Them. International Journal of Professional Business Review, 8(1), e01258. https://doi.org/10.26668/businessreview/2023.v8i1.1258
Zarkasi, Moh., & Hariyanto, E. (2021). Cash on Delivery Payment System in Online Buying and Selling Perspective of Sharia Economic Law. Jurnal Ilmiah Mizani Wacana Hukum Ekonomi Dan Keagamaan, 8(1), 121. https://doi.org/10.29300/mzn.v8i1.4642
Kavita_260503110146_E-commerce pada dasarnya diperbolehkan berdasarkan kaidah al-ibahah. Namun, jika suatu platform menggunakan sistem pembayaran Buy Now Pay Later (BNPL) yang mengandung unsur riba, apakah seluruh transaksi pada platform tersebut otomatis menjadi tidak sesuai syariah, atau hanya skema pembayarannya? Jelaskan batasan analisis hukumnya.
BalasHapusNovitania Nikmatul Indriany Dwi Putri_260503110090. izin bertanya, Mengapa dropshipping dengan akad jual beli langsung (bai’) dianggap tidak sah karena belum terpenuhinya unsur kepemilikan (qabd) dan adanya gharar, tetapi dapat dibenarkan melalui akad wakalah bil ujrah? Jelaskan perbedaan posisi dropshipper dalam kedua akad tersebut dan risiko yang tetap perlu diwaspadai?
BalasHapussafa salsabila azhar_250503110033_pbs A izin bertanya, Bagaimana Earning Per Share dihitung, dan apa maknanya bagi investor bank syariah?
BalasHapusfatwaulayyahaniifah_250503110014
BalasHapusizin bertanya Pak/Bu. Seberapa besar pengaruh nilai EPS bagi investor muslim dalam mengambil keputusan untuk membeli saham perbankan syariah? Terima kasih.
Augie Ryan Rahman_230503110085, Apakah tingkat bagi hasil pembiayaan berdampak langsung terhadap peningkatan EPS emiten bank syariah di bursa saham?
BalasHapusAnta Kuna lutfi Sholiha_250503110004, assalamualaikum, Permisi pak izin bertanya, bagaimana validitas dan analogi akad bai' as-salam dan bai' al-istisna' dalam merepresentasikan transaksi e-commerce modern yang menggunakan sistem pembayaran dimuka (pre-payment) dan pengiriman tertunda, serta bagaimana mekanisme restrukturisasi akad dropshipping menggunakan akad wakalah bil ujrah agar terhindar dari praktik jual beli barang yang belum dimiliki (bay' al-ma'dum)?
BalasHapusAmelia Septi Hidayatullaili_250053110061, Assalamu’alaikum, izin bertanya. EPS menunjukkan laba per lembar saham. Jika EPS sebuah bank syariah naik tetapi laba bersihnya tidak berubah, apa kemungkinan penyebabnya? Bagaimana investor sebaiknya menyikapinya? Terima kasih.
BalasHapusDwi Rahmania Putri_260503110163
BalasHapusIzin Bertanya Bapak. Jika sebuah marketplace mengklaim telah menerapkan prinsip syariah, tetapi masih menggunakan algoritma pemasaran yang mendorong perilaku konsumtif dan menawarkan layanan pembayaran yang berpotensi mengandung riba, apakah marketplace tersebut dapat dikatakan benar-benar menerapkan e-commerce syariah? Bagaimana mekanisme audit dan pengawasan yang seharusnya dilakukan untuk memastikan kesesuaian antara klaim syariah dan praktik bisnisnya?
salsyah sandella indira gandhi_260503110010
BalasHapusizin bertanya bapak, Bagaimana rasio EPS membantu investor menilai kinerja perusahaan perbankan syariah yang sahamnya diperdagangkan di pasar modal?
TASYA AULIYA 250503110015. Saya izin bertanya, Pak. Bagaimana cara menghitung Earning Per Share (EPS) pada bank syariah yang sahamnya diperdagangkan, dan bagaimana nilai EPS dapat memengaruhi keputusan investor dalam berinvestasi?
BalasHapusAhmadah Latifatul Hakimah_250503110054, izin bertanya pak/buk, Kepatuhan syariah memastikan blockchain halal dan aman. Siapa yang berwenang memastikan? DPS yang ada saat ini kebanyakan ahli fiqih muamalah, bukan ahli blockchain. Apakah mereka kompeten untuk audit smart contract yang kodenya ribuan baris?
BalasHapusNadya Auliya Azzahra_250503110053
BalasHapusAssalamu’alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya, Bapak. Jika barang yang diterima pembeli berbeda dari foto atau deskripsi di marketplace, apakah pembeli berhak membatalkan akad berdasarkan prinsip khiyar, meskipun penjual menolak pengembalian barang?Terimakasih.
[250503110052-Difah Rimadhani] Izin bertanya Pak, artikel menyebutkan e-commerce pada dasarnya boleh berdasar kaidah al-ibahah tapi harus penuhi 4 rukun akad termasuk ittihad al-majlis satu majelis, serta dianalogikan dengan salam dan istisna'. Jika pembeli dan penjual tidak pernah tatap muka dan barang belum ada saat akad, bagaimana konsep taaddud al-makan fi manzilah ittihad al-makan menyatukan dua tempat jauh jadi satu majelis? Dan kapan kita pakai salam kapan pakai istisna' untuk transaksi pre-order custom? Terima kasih.
BalasHapusAdwa Al Fadhilah_250503110070
BalasHapusizin bertanya, Bagaimana volatilitas bagi hasil pembiayaan mempengaruhi fluktuasi nilai EPS bagi para pemegang saham emiten bank syariah di pasar modal?
Kusiroh (250503110077)
BalasHapusizin bertanya bapak, bagaimana cara memastikan bahwa transaksi e-commerce, khususnya penggunaan paylater dan dropshipping, tetap sesuai dengan prinsip syariah Islam?
Velani Laily Noviana (250503110042)
BalasHapusIzin bertanya Bapak, apakah EPS yang tinggi sudah cukup untuk menunjukkan bahwa kinerja sebuah bank syariah baik, atau investor tetap perlu melihat indikator lain sebelum menilai kinerja bank?
Nama: M. Iqbal Aqilah
BalasHapusNIM: 260503110126
Artikel ini menyimpulkan bahwa transaksi e-commerce dapat dianalogikan dengan akad bai’ as-salam, sementara bagian 4.1 sendiri mengakui perbedaan mendasarnya: salam mensyaratkan pembayaran tunai di majelis akad, sedangkan e-commerce memakai transfer, e-wallet, atau COD, yang pembayarannya justru terjadi setelah barang sampai. Selain itu, barang e-commerce umumnya sudah tersedia dan bukan pesanan yang dibuat kemudian. Artikel hanya menyatakan bahwa ulama “umumnya berpendapat” perbedaan ini tidak mengubah substansi hukum, tanpa menyebut siapa ulamanya atau argumennya. Apakah analogi dengan salam benar-benar tepat, terutama untuk COD, atau lebih sesuai dianalisis sebagai jual beli biasa (bai’ mutlaq), dan apa dasar yang menguatkan klaim bahwa perbedaan itu tidak substansial?
Nama: Albaid Lau Dzikrillah
BalasHapusNIM: 260503110125
Pertanyaan
"Sejauh mana efektivitas akad bai' as-salam dan istisna' yang diadopsi dalam platform e-commerce syariah (seperti Tokopedia Salam atau Shopee Barokah) mampu menjamin kepatuhan syariah secara penuh, apabila dihadapkan pada realitas kontrak digital modern yang rentan terhadap praktik gharar (ketidakpastian spesifikasi barang) serta risiko kepemilikan (qabd) dalam model bisnis dropshipping?"
Syahrina Rafa Maula (250503110071)
BalasHapusizin bertanya, EPS menunjukkan laba yang diperoleh untuk setiap lembar saham, sehingga sering diperhatikan oleh investor. Namun, EPS dapat meningkat bukan hanya karena laba bertambah, tetapi juga karena jumlah saham yang beredar berubah. Bagaimana investor bisa membedakan kenaikan EPS yang benar-benar berasal dari perbaikan kinerja bank dengan kenaikan yang dipengaruhi perubahan jumlah saham, agar tidak salah menilai prospek perusahaan?
nama ; m. fahril abidin
BalasHapusnim : 260503110133
izin bertanya bapak, Jika e-commerce syariah bertujuan untuk memastikan transaksi yang adil dan sesuai dengan prinsip Islam, bagaimana platform e-commerce dapat menjamin kehalalan produk, kejujuran informasi penjual, dan bebasnya sistem pembayaran dari riba, sementara pengawasan terhadap jutaan produk dan transaksi online masih memiliki banyak keterbatasan?
Indah putri rahmawati (250503110043)
BalasHapusSaya penasaran mengenai interpretasi pasar modal: ketika investor menganalisis EPS bank syariah, faktor-faktor khusus berbasis syariah apa saja (seperti beban porsi bagi hasil DPK atau pembentukan CKPN atas pembiayaan bermasalah) yang perlu diperhatikan agar tidak hanya melihat angka nominal EPS secara mentah?
muhammadferdyansyahsaputra_250503110020 Bagaimana EPS menggambarkan keuntungan bagi pemegang saham?
BalasHapusSyifaul Awwalina. H_250503110064
BalasHapusBagaimana cara memastikan bahwa platform e-commerce yang memiliki fitur syariah benar-benar menerapkan prinsip Islam dalam seluruh proses transaksi, bukan hanya menyediakan produk berlabel halal?
Muhammad Rafid Mubarak_250503110008
BalasHapusBagaimana tingkat Earning Per Share (EPS) memengaruhi keputusan investor dalam berinvestasi pada saham perbankan syariah?
M. Zumarullah Isfa Izzaty_250503110002
BalasHapusPertanyaan: Bagaimana EPS dapat membantu investor menilai kinerja keuangan perusahaan yang bergerak di sektor perbankan syariah sebelum mengambil keputusan investasi?
Salsabilla Lyrabiha (250503110048)
BalasHapusIzin bertanya bapak, Bagaimana cara e-commerce syariah bersaing dengan marketplace konvensional yang menawarkan lebih banyak promo dan metode pembayaran, tanpa mengorbankan prinsip syariah demi mendapatkan keuntungan?
NAMA : IQBAL ZAIN DZULFIKAR JARKASI
BalasHapusNIM : 260503110025
E-commerce syariah adalah transaksi jual beli dan jasa melalui platform digital yang tunduk pada prinsip muamalah Islam. Analisislah konsep e-commerce syariah dengan bertumpu pada kaidah “hukum asal muamalah adalah boleh”, dan jelaskan unsur yang membedakannya dari e-commerce konvensional, yaitu kehalalan objek, kejelasan akad, bebas riba, gharar, maysir, dan tadlis. Mengapa transaksi tanpa tatap muka tidak dengan sendirinya menggugurkan keabsahan akad?
Inayatin Najah (250503110067)
BalasHapusIzin bertanya, saat ini banyak marketplace menggunakan fitur diskon, flash sale, dan rekomendasi produk yang mendorong konsumen untuk terus berbelanja. Bagaimana cara membedakan strategi pemasaran yang masih diperbolehkan dalam Islam dengan strategi yang sudah termasuk manipulasi atau bertentangan dengan prinsip syariah?
"Sejauh mana tingkat independensi Dewan Pengawas Syariah dalam menegur kebijakan manajemen bank yang dinilai kurang sejalan dengan prinsip syariah?"
BalasHapusNIM: 250503110062
NAMA: Muhammad Reyhan Firmansyah
"Bagaimana pertumbuhan EPS pada bank syariah dapat menarik investor berorientasi nilai (value investors) untuk menanamkan modalnya?"
BalasHapusNIM: 250503110062
NAMA: Muhammad Reyhan Firmansyah
WILDANI AFIFAH_250503110017_PBS A
BalasHapusAssalamualaikum, izin bertanya bapak. Apakah pertumbuhan laba per saham pada bank syariah berbanding lurus dengan peningkatan pembiayaan rill ke masyarakat?
Intan Aprilia NurFadilla (260503110111)
BalasHapusizin bertanya bapak, Mengapa integrasi nomor sertifikat halal pada produk-produk di marketplace masih rendah, dan bagaimana platform e-commerce dapat menjamin kehalalan produk secara masif di tengah jutaan transaksi harian yang berada di luar kendali langsung mereka?
250503110058_ULFI HIDAYAH
BalasHapusIzin bertanya,
Apakah EPS yang meningkat cukup untuk menyimpulkan kinerja bank syariah membaik, jika peningkatan laba tidak diikuti peningkatan kualitas layanan, kepatuhan syariah, atau manfaat bagi masyarakat?
anya amelya febriyantie (250503110074)
BalasHapusizin bertanta pak,Sebuah marketplace menampilkan produk dengan label halal berdasarkan dokumen yang diberikan penjual, tetapi ternyata sertifikat tersebut tidak valid. Jika pembeli mengalami kerugian, siapa yang seharusnya memikul tanggung jawab: penjual, marketplace, atau keduanya? Analisis berdasarkan prinsip amanah, tadlis, tanggung jawab hukum, dan perlindungan konsumen.
Rayhana Annisa Karyanto (250503110069)
BalasHapusDalam materi dijelaskan bahwa verifikasi halal produk masih menjadi tantangan dalam e-commerce. Kalau sebuah marketplace menjual produk dengan label halal, tetapi ternyata sertifikatnya tidak valid, apakah tanggung jawab sepenuhnya ada pada penjual atau marketplace juga harus ikut bertanggung jawab?
izin bertanya bapak, Bagaimana tren pertumbuhan EPS pada saham emiten perbankan syariah dibandingkan dengan bank konvensional dalam beberapa tahun terakhir?
BalasHapusNIM: 250503110060 | NAMA: imelda islami arisaputri
Bagaimana pertumbuhan EPS pada emiten perbankan syariah dibandingkan dengan bank konvensional dalam beberapa tahun terakhir di Bursa Efek Indonesia? — NIM: 250503110055, NAMA: Bryan Alinzky
BalasHapusKarimatussaumi Nur Alifa Atok_260503110109 Bagaimana platform e-commerce dapat memastikan kehalalan produk secara masif di tengah jutaan transaksi harian, mengingat rendahnya integrasi nomor sertifikat halal yang valid oleh pelaku usaha?
BalasHapusZAHRA NUR RAHMAWATI (250503110036)
BalasHapusizin bertanya pak, Berdasarkan pandangan Wahbah al-Zuhaili, apa batasan atau syarat utama yang harus dipenuhi agar suatu transaksi bisnis baru (seperti e-commerce) tetap dikategorikan sebagai transaksi yang halal?
Nabila Rizky Rahmadani (250503110059) izin bertanya. Materi menyebut dropshipping dengan akad jual beli langsung dianggap tidak sah karena penjual belum memiliki barang, sehingga perlu direstrukturisasi menjadi wakalah bil ujrah atau salam. Dalam praktiknya, bagaimana pelaku dropshipping bisa menerapkan akad wakalah atau salam secara jelas kepada pembeli, dan apakah platform e-commerce perlu mewajibkan transparansi status kepemilikan barang agar gharar dan tadlis dapat dihindari?
BalasHapusSallyka Zahra_250503110066
BalasHapusIzin bertanya bapak, Apakah EPS yang tinggi sudah cukup untuk menunjukkan kinerja bank syariah yang baik, jika belum mencerminkan kepatuhan syariah dan manfaatnya bagi masyarakat?
Naila Afiya Ramadhani Nasywaa__250503110065, Assalamualaikum, izin bertanya bapak, Sebagian platform digital dapat menyesuaikan harga atau penawaran berdasarkan perilaku pengguna dan permintaan pasar. Dalam perspektif ekonomi Islam, kapan penyesuaian harga melalui algoritma masih dianggap sebagai strategi bisnis yang wajar, dan kapan praktik tersebut berpotensi menjadi bentuk ketidakadilan atau manipulasi? Kriteria apa yang dapat digunakan untuk membedakan keduanya tanpa mengabaikan prinsip kerelaan dan transparansi dalam jual beli?
BalasHapusBagaimana EPS dihitung pada bank syariah yang sudah go public, dan apa kelemahan EPS sebagai satu-satunya ukuran kinerja? NIM: 250503110018 | Nama: Yuga Dwi Saputra
BalasHapusAlifia yusnita salsabilah_250503110009
BalasHapusizin bertanya bapak, Bagaimana peninjauan syariah terhadap integrasi skema pembayaran e-commerce modern, seperti fitur PayLater (apakah tergolong akad Qardh atau Murabahah) dan dompet digital (e-wallet) berbasis Wadiah atau Qardh?
Arya Wijaya_250503110005, izin bertanya pak, Apakah peningkatan EPS selalu menunjukkan bahwa bank syariah telah memberikan kinerja yang baik, jika peningkatan laba tersebut tidak diikuti oleh peningkatan kualitas pelayanan dan manfaat ekonomi bagi masyarakat?
BalasHapusAchmad Chaidar Jazuli_250503110032
BalasHapusApa yang diukur oleh Earning Per Share, dan bagaimana relevansinya bagi investor saham bank syariah?
Nayla Amartya_250503110029 Izin bertanya Bapak, apa yang dapat disimpulkan dari kenaikan EPS pada bank syariah yang terdaftar di bursa, dan bagaimana cara menghitungnya? Apa keterbatasan EPS jika dipakai sebagai satu-satunya ukuran kinerja, dan indikator apa yang sebaiknya menyertainya?
BalasHapus250503110025_Dwi Dita Saskia
BalasHapusAssalamu’alaikum, izin bertanya, Bapak.
Dalam artikel dijelaskan bahwa salah satu tantangan e-commerce syariah adalah memastikan kehalalan produk yang dijual di marketplace, karena masih ada produk yang belum memiliki verifikasi sertifikat halal yang jelas. Jika marketplace hanya mengandalkan informasi dari penjual, ada kemungkinan konsumen tertipu oleh klaim halal yang belum terbukti. Dalam kondisi seperti ini, siapa yang seharusnya paling bertanggung jawab, apakah penjual, pihak marketplace, atau lembaga sertifikasi halal? Bagaimana cara memastikan tanggung jawab tersebut berjalan tanpa merugikan konsumen maupun pelaku UMKM yang belum memiliki sertifikat halal?
Agung Kasya Naipospos_250503110026.
BalasHapusDalam struktur pemasaran produk pendanaan dan pembiayaan perbankan syariah, Hibah (pemberian sukarela) sering kali dilekatkan sebagai insentif tambahan—seperti bonus penarikan tabungan Wadiah, hadiah undian berhadiah mewah, atau keringanan pelunasan—untuk menarik minat nasabah agar menempatkan dana atau menggunakan layanan bank. Mengingat dalam doktrin fikih klasik Hibah murni merupakan akad kebajikan (tabarru') yang bebas dari unsur transaksional dan syarat imbal balik, sejauh mana pemberian hibah promosi bersyarat ini dapat dibenarkan secara syar'i, alih-alih sekadar menjadi strategi marketing terselubung untuk mengelabui hukum riba qardh melalui janji imbalan tidak resmi yang besarnya dikaitkan langsung dengan volume nominal dana yang disetorkan?
250503110034_afifah nukmah
BalasHapusizin bertanya bapak
Dalam materi dijelaskan bahwa e-commerce syariah harus bebas dari riba, gharar, dan penipuan. Namun, saat ini banyak transaksi dilakukan melalui marketplace umum yang menyediakan berbagai metode pembayaran. apakah sebuah transaksi sudah bisa dikatakan sesuai syariah hanya karena barangnya halal, atau harus dilihat juga dari akad dan metode pembayarannya?
Dwi aurora nayla _250503110035 izin bertanya bapa.
BalasHapusBagaimana hukum dropshipping jika penjual belum memiliki barang, tetapi sudah menerima pembayaran dari pembeli? Akad apa yang paling tepat digunakan agar transaksi tersebut sah menurut syariah?
Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya, Bapak. Apakah EPS cukup menggambarkan kinerja bank syariah, dan bagaimana kaitannya dengan kewajiban memisahkan pendapatan non-halal sebelum dihitung sebagai laba?
BalasHapusNilna Rohmatal Maula_250503110013.
Ahmad Dimas Arviansyah_250503110006
BalasHapusJika pembeli menyetujui transaksi jual beli online, tetapi ternyata barang yang diterima tidak sesuai dengan deskripsi penjual, apakah transaksi tersebut tetap dianggap sah menurut Islam? Mengapa?
Khulafatul Anshor_250503110021
BalasHapusApakah EPS yang tinggi cukup untuk menilai kinerja bank syariah tanpa mempertimbangkan kepatuhan syariah dan manfaat sosialnya?
Apakah EPS relevan untuk menilai saham bank syariah, dan bagaimana pendapatan non-halal dipisahkan dari laba yang dilaporkan?
BalasHapusTabina Afra Liyudhza Chafidh_250503110012
Faktor fundamental apa saja yang paling mempengaruhi pergerakan Earning Per Share (EPS) pada emiten Perbankan Syariah di bursa saham? (MOHAMMAD RAFI ALGHOZALI_260503110061)
BalasHapusTisyah Novea Awaliyah 098
BalasHapusApa prinsip dasar sistem keuangan Islam dibandingkan dengan sistem konvensional?
Apa perbedaan antara ekonomi Islam sebagai ilmu dan sebagai sistem?
250503110073_Shabrina Aulia Aufa Apakah nilai EPS yang tinggi selalu menunjukkan bahwa suatu bank syariah memiliki kinerja keuangan yang baik? Mengapa?
BalasHapus250503110001_Shakinah Binti Al - Azahro
BalasHapusIzin bertanya, apakah peningkatan laba per saham (EPS) pada bank syariah selalu menunjukkan kinerja yang baik, atau bisa saja terjadi karena pengurangan jumlah saham tanpa adanya peningkatan keuntungan yang sebenarnya?
Lintang Vergiawan Ari Kristanto (260503110114) izin bertanya. Artikel tersebut menjelaskan bahwa transaksi e-commerce dapat dianalogikan dengan akad bai' as-salam atau bai' al-istisna', dan sistem dropshipping harus direstrukturisasi melalui akad wakalah bil ujrah agar terhindar dari praktik gharar dan jual beli barang yang belum dimiliki (bay' al-ma'dum). Namun, di tengah realitas operasional marketplace modern saat ini, sebagian besar konsumen melakukan pembayaran secara instan (menggunakan transfer, e-wallet, atau sistem COD) di mana barang umumnya sudah tersedia dan siap kirim, bukan dipesan di muka seperti karakteristik murni akad salam. Pertanyaan saya, sejauh mana relevansi dan batasan yuridis-syar'i dalam menganalogikan transaksi e-commerce konvensional saat ini dengan akad salam atau istisna', serta bagaimana mekanisme pengawasan yang ideal agar praktik dropshipping di e-commerce tidak tergelincir melanggar prinsip kepemilikan (qabd)? Terima kasih.
BalasHapusArin Kamal Windiyanti_250503110068
BalasHapusAssalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya, Pak. Pada bagian 8.5 artikel menyebutkan bahwa pelarangan TikTok Shop melalui Permendag No. 31 Tahun 2023 dapat dibenarkan dari perspektif fiqh berdasarkan prinsip maslahah. Padahal, pada bagian sebelumnya e-commerce dinyatakan boleh selama rukun akad dan syaratnya terpenuhi dan bebas dari riba, gharar, maysir, serta tadlis. Apakah pelarangan tersebut berarti e-commerce berbasis media sosial secara akad bermasalah menurut syariah, atau hanya kebijakan pengaturan pasar? Dan bagaimana batas kewenangan pemerintah menggunakan maslahah untuk membatasi transaksi yang akadnya sebenarnya sah? Terima kasih, Pak.
Nahdya Dina Fauzia
BalasHapus260503110089
Jika dalam transaksi e-commerce pembeli hanya mengandalkan foto dan deskripsi produk, sedangkan barang aslinya belum diketahui secara langsung, bagaimana menentukan batas antara risiko jual beli yang diperbolehkan dengan unsur gharar yang dilarang dalam Islam?
Nafisah Munawwaroh_093
BalasHapusApakah peningkatan EPS dapat dijadikan ukuran utama keberhasilan bank syariah, mengingat keberhasilan bank syariah tidak hanya dinilai dari keuntungan, tetapi juga dari kepatuhan terhadap prinsip Islam?
Afifah Bunga Arya_250503110057
BalasHapusAssalamu'alaikum bapak saya izin bertanya, Apakah EPS dapat dijadikan indikator utama dalam menilai kinerja bank syariah, mengingat nilai tersebut belum tentu mencerminkan kepatuhan terhadap prinsip syariah?
Siti Filzah Nur Sabrina (260503110096)
BalasHapusMohon maaf, izin bertanya pak.
Apakah tingginya nilai Earning Per Share (EPS) selalu menjamin bahwa bank syariah memiliki kinerja yang baik, atau ada faktor lain yang perlu dipertimbangkan oleh investor sebelum menanamkan modalnya?
Dian Rosita Hadiningsih (250503110030)
BalasHapusBagaimana mekanisme restrukturisasi akad Buy Now Pay Later (BNPL) pada platform digital agar tidak menyerupai praktik riba nasi'ah apabila terjadi keterlambatan pembayaran oleh konsumen?
Naysilla Ika Y S T_250503110046 izin bertanya
BalasHapusDalam artikel dijelaskan bahwa salah satu tantangan e-commerce syariah adalah masih banyaknya produk yang belum mencantumkan nomor sertifikat halal secara valid. Menurut penulis, bagaimana cara platform e-commerce memastikan keaslian sertifikat halal dari produk yang dijual oleh para pelaku usaha, terutama jika jumlah penjual dan produk yang tersedia sangat banyak?
Bagaimana hukum Islam memandang penggunaan fitur hitung mundur (countdown timer) dan tulisan "stok hampir habis" jika sebenarnya stok barang masih banyak, tetapi bertujuan agar konsumen segera membeli?
BalasHapusSITI KHUMAEROH _ 250503110063
Jazilatur Rohmah_250503110022
BalasHapusBagaimana peningkatan EPS dapat mencerminkan kinerja bank syariah, dan apakah EPS yang tinggi selalu menguntungkan investor?
Febby Indah Rahmawati (250503110027)
BalasHapusArtikel ini menjelaskan bahwa platform e-commerce syariah memiliki tanggung jawab syariah (mas'uliyyah) untuk memastikan konektivitas data produk dengan sistem sertifikasi halal nasional. Namun, realitasnya integrasi nomor sertifikat halal yang valid di kalangan pelaku usaha online masih sangat rendah. Bagaimana mekanisme audit syariah yang realistis untuk mengontrol kehalalan jutaan produk secara masif setiap hari tanpa mematikan pertumbuhan UMKM digital yang belum tersertifikasi?
Ashdaq Rijal Bahri (260503110119) izin bertanya, Artikel menyatakan e-commerce syariah harus bebas dari riba dan gharar, namun mayoritas transaksi digital masih bergantung pada platform umum yang rentan terhadap fitur konsumtif dan skema pembayaran bermasalah. Mengingat audit syariah dan verifikasi halal saat ini masih memiliki banyak celah, sejauh mana efektivitas fitur "syariah" di marketplace dapat melindungi konsumen secara substansial, atau apakah ini sekadar label pemasaran semata?
BalasHapusMuhammad Syafiq Syauqi_250503110019
BalasHapusArtikel menjelaskan bahwa sistem Buy Now Pay Later (BNPL) berpotensi mengandung riba karena adanya bunga dan denda keterlambatan. Jika BNPL memberikan kemudahan bagi masyarakat yang belum mampu membayar secara tunai, apakah seharusnya sistem tersebut dihapuskan atau justru dikembangkan dengan akad syariah yang lebih sesuai?
Dini Fatimatuzzahro_260503110074
BalasHapusAkad bai' as-salam memperbolehkan pembayaran dilakukan di awal, sedangkan barang diserahkan kemudian sesuai waktu yang telah disepakati. Dalam praktik e-commerce, pembeli sering kali melakukan pembayaran terlebih dahulu kepada platform atau pihak ketiga sebelum barang dikirim oleh penjual. Jika ternyata penjual gagal mengirimkan barang sesuai waktu yang dijanjikan, bagaimana cara membedakan keterlambatan yang masih dapat ditoleransi dengan pelanggaran akad yang merugikan pembeli, serta siapa yang seharusnya bertanggung jawab atas kerugian tersebut?
Saya lathifatuz zulfa an najiyah
BalasHapus260503110070 izin bertanya bapak Apakah EPS dapat dibandingkan secara adil antara bank syariah dan bank konvensional, atau antarbank syariah dengan ukuran dan jumlah saham yang jauh berbeda? Indikator apa (ROE, PER, atau dividend yield) yang lebih tepat?
saya Olivia Dinie Carolina dengan nim 260503110075, mohon izin bertanya bapak, jika e-commerce syariah melarang riba, gharar, dan maysir, dan solusinya adalah khiyar atau hak batalkan transaksi. Tapi kalau platform e-commerce syariah itu tetap memakai algoritma yang sama flash sale, countdown, "stok tinggal 1", gamifikasi koin dan voucher undian yang memang dirancang untuk membuat orang belanja impulsif dan tidak berpikir jernih, bukankah larangan gharar dan maysir itu hanya berlaku untuk produknya, sementara cara jualannya sendiri justru melanggar maqashid hifz al-'aql dan hifz al-mal yang artikel ini sebut?
BalasHapusMuhammad Anggi Abdillah_260503110073
BalasHapusSeberapa jauh fitur khusus seperti "Shopee Barokah" atau "Tokopedia Salam" benar-benar memisahkan transaksi dari unsur yang dilarang (seperti pendanaan ribawi atau barang non-halal), atau apakah fitur tersebut sekadar label pemasaran belaka?
Nama : Lavivatul Masluha
BalasHapusNim : 260503110184
Artikel menganalogikan e-commerce dengan akad salam dan istisna', padahal pembayarannya bisa lewat banyak metode.
Seberapa kuat analogi itu, dan bukankah fitur seperti "Shopee Barokah" bisa jadi sekadar label tanpa jaminan kepatuhan syariah yang nyata?
Novia Indriani _260503110179. Rasio EPS menunjukkan seberapa besar keuntungan bersih yang dihasilkan bank untuk setiap lembar saham yang dimiliki oleh investor. Ketika seseorang membeli saham bank syariah yang listing di Bursa Efek Indonesia, mereka pasti berharap nilai EPS-nya tinggi agar deviden yang didapat besar. Pertanyaan saya Pak/Bu, apakah dalam perbankan syariah usaha mengejar target EPS yang tinggi untuk memuaskan para investor pemegang saham ini sering kali berbenturan dengan misi sosial bank syariah (seperti menyalurkan qardhul hasan atau zakat)? Bagaimana bank menyeimbangkan antara orientasi profit investor dengan orientasi keberkahan syariah?
BalasHapusYasin Rahadatul Syiham (250503110076)
BalasHapusJika sebuah platform e-commerce menggunakan akad syariah, tetapi masih menerapkan sistem promosi, denda, atau biaya transaksi yang berpotensi mengandung unsur gharar dan riba, bagaimana memastikan bahwa transaksi tersebut benar-benar sesuai dengan prinsip Islam?
Bayu Prasetyo_360503110106
BalasHapusEPS yang tinggi selalu menunjukkan bahwa suatu bank syariah memiliki kinerja keuangan yang baik? Mengapa?
Mohammad Naufal Mubarok_260503110123, izin bertanya pak🙏
BalasHapusApakah EPS cukup relevan untuk menilai bank syariah yang bertujuan mencapai maqashid syariah, dan apa keterbatasan indikator ini?
Royhan bagus fatoni atmaja_260503110144_Bagaimana hukum paylater dan cicilan tanpa kartu kredit di e-commerce? Apakah ada unsur riba di dalamnya?
BalasHapuszahara padlianti zunnurahmani_260503110169
BalasHapusAssalamualaikum wr wb, izin bertanya bapak,
Pada artikel disebutkan bahwa platform seperti Tokopedia Salam dan Shopee Barokah dianggap sesuai syariah, tetapi di sisi lain artikel juga menyebut bahwa hanya sebagian kecil pelaku usaha online yang mencantumkan sertifikat halal secara valid, dan fitur seperti Shopee Pay Later masih mengandung riba karena ada denda keterlambatan. Menurut bapak, apakah sebuah platform e-commerce bisa disebut syariah kalau hanya sebagian fitur atau produknya yang sesuai syariah, dan siapa yang seharusnya bertanggung jawab memastikan semua transaksi di dalamnya benar-benar halal?
Terima kasih bapak.
Iqbal nur raafid ferdiyansyah_260503110012 Jika e-commerce syariah pada dasarnya diperbolehkan selama memenuhi rukun, syarat, dan prinsip-prinsip Islam, bagaimana cara memastikan bahwa platform seperti Shopee dan Tokopedia benar-benar menerapkan prinsip syariah dalam seluruh proses transaksinya, terutama terkait penggunaan BNPL, kejelasan status halal produk, dan pemasaran algoritmik yang dapat memengaruhi keputusan konsumen?
BalasHapusNurul intan putriana dewi 260503110058 saldo di e-wallet syariah itu pakai akad wadiah atau qardh, jadi bank tidak boleh memberi keuntungan tambahan. Tapi banyak pengguna yang terbiasa dapat bunga atau poin di e-wallet konvensional. Bagaimana cara menjelaskan ke masyarakat bahwa tidak ada keuntungan tambahan itu justru yang lebih berkah dan aman?
BalasHapusHaeva Lila Nurma Sada_260503110178
BalasHapusBagaimana cara memastikan transaksi e-commerce benar-benar sesuai dengan prinsip syariah, terutama ketika masih banyak platform belanja online yang menggunakan sistem PayLater, dropshipping, dan promosi yang berpotensi mengandung unsur riba, gharar, atau penipuan?
Najwa Safira_260503110083
BalasHapusApa itu EPS, dan kenapa investor bank syariah perlu memperhatikannya?
Assalamu’alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin bertanya, Apa yang dimaksud dengan Earning Per Share (EPS) pada Perbankan Syariah, bagaimana cara mengukurnya, dan bagaimana hasil pengukurannya digunakan untuk menilai kinerja atau kondisi perbankan syariah?
BalasHapusNama: Sri Vidiya Ningsih
NIM: 250503110016
Moch.Rifqi hilman_260503110115 izin bertanya pak, Jika sebuah marketplace menyediakan produk halal tetapi juga memungkinkan penjual menawarkan produk yang tidak sesuai syariah, apakah marketplace tersebut masih dapat disebut sebagai e-commerce syariah?
BalasHapusMalikha Zaskiya_250503110044. Izin bertanya, Bagaimana prinsip kerelaan antara penjual dan pembeli sebagaimana dijelaskan dalam QS. An-Nisa' ayat 29 dapat benar-benar diterapkan dalam transaksi e-commerce, ketika pembeli tidak dapat melihat atau memeriksa barang secara langsung dan hanya mengandalkan foto, deskripsi, serta informasi dari penjual, sehingga transaksi tetap memenuhi prinsip jual beli yang mabrur dan terhindar dari unsur penipuan (tadlis) maupun ketidakjelasan (gharar)?
BalasHapusShila Azra Abdillah_260503110059
BalasHapusMengapa keabsahan e-commerce dikatakan bergantung pada terpenuhinya syarat-syarat jual beli?
nama : ahmad hadi fidzikri azhari NIM : 260503110117
BalasHapusassalamualikum pak izin bertanya Jika pembeli telah menyetujui transaksi secara elektronik, tetapi tidak membaca seluruh syarat dan ketentuan yang diberikan marketplace, apakah persetujuan tersebut sudah dapat dianggap sebagai bentuk kerelaan (taradhi) dalam akad menurut Islam?
Nama: Ahmad Rafi Rafiuddin
BalasHapusNIM: 250503110028
Pertanyaan: Faktor internal dan eksternal apa saja yang paling dominan mempengaruhi EPS bank syariah terbuka (go public) dalam memikat investor institusi?
Rafika Ulfah_260503110136, izin bertanya pak, mengenai bagaimana praktik dropshipping dan skema Buy Now Pay Later (BNPL) dalam e-commerce dipandang dari perspektif fiqh muamalah, mengapa keduanya bermasalah secara syariah, dan solusi akad apa yang ditawarkan untuk masing-masing!
BalasHapusIhda Hana Qolbiyah_260503110151
BalasHapusIzin bertanya, Pak. Di materi disebutkan fitur e-commerce syariah sudah ada kayak Shopee Barokah atau Tokopedia Salam. Tapi di sisi lain, skema Buy Now Pay Later (BNPL) yang sering muncul di checkout masih jadi tantangan karena mengandung riba. Nah, sejauh mana transaksi di platform tersebut bisa dibilang syariah kalau sistem pembayarannya masih terintegrasi sama fitur yang non-syariah, Pak?
Suci Oktavia Al Irsyady_250503110037
BalasHapusPada zaman sekarang kan banyak orang berjualan online tanpa memiliki stok barang sendiri atau disebut dropshipping. Terkadang penjual bahkan belum mengetahui secara langsung kualitas barang yang dijualnya. Apakah praktik tersebut dapat dibenarkan dalam Islam jika penjual tetap mendapatkan keuntungan?
Nisa Nuril Aini (250503110040)
BalasHapusAssalamualaikum Bapak, izin bertanya.
Earning Per Share (EPS) merupakan rasio yang menunjukkan besarnya laba bersih yang diperoleh perusahaan untuk setiap lembar saham yang beredar. Bagaimana EPS digunakan oleh investor untuk menilai kinerja dan kemampuan bank syariah dalam menghasilkan keuntungan? Apabila nilai EPS suatu bank mengalami peningkatan dari tahun ke tahun, apakah hal tersebut selalu menunjukkan bahwa bank memiliki kinerja yang baik dan layak dijadikan tempat untuk berinvestasi?
Mohammad Raihan Akbar | NIM: 250503110007Bagaimana pertumbuhan EPS mencerminkan tingkat kemakmuran pemegang saham bank syariah dari tahun ke tahun?
BalasHapusBernessa Eka Emilia_260503110164
BalasHapusJika sebuah platform e-commerce menjual produk halal dan menggunakan akad yang sesuai syariah, tetapi algoritma rekomendasinya justru mendorong konsumsi berlebihan, menampilkan iklan judi atau pinjaman ilegal, serta memanfaatkan psikologi konsumen melalui flash sale dan tekanan waktu, apakah platform tersebut masih dapat disebut e-commerce syariah? Bagaimana batas tanggung jawab platform terhadap dampak sosial dari algoritma, iklan, dan fitur pembayaran yang digunakannya?
Irsaduddin tsakif fitroh (250503110011) Bagaimana peningkatan EPS dapat memengaruhi minat investor terhadap saham perusahaan perbankan syariah?
BalasHapusSuci Ramadhani_260503110072
BalasHapusAssalamualaikum Bapak, izin bertanya.
Jika platform e-commerce syariah memiliki fitur khusus untuk produk halal, tetapi masih banyak penjual yang belum memiliki sertifikat halal yang terverifikasi, bagaimana platform tersebut dapat menjamin bahwa produk yang dijual benar-benar sesuai dengan prinsip syariah?
Terima kasih, Bapak.
nayla ijabah_260503110028
BalasHapusassalamualaikum bapak izin bertanya Mengapa pemasaran algoritmik dan dark patterns bertentangan dengan maqashid syariah, serta apa tantangan verifikasi halal produk?
Yulicha putri_260503110124_
BalasHapusBapak izin bertanya,Bagaimana penerapan akad salam, istishna', murabahah, wakalah, samsarah/simsar (perantara), dan ju'alah pada e-commerce?
Desiputriauliarohmah-176 izin bertanya bapak bahwa di jurnal ini e-commerce dianalogikan dengan akad salam, yang pembayarannya harus tunai di tempat akad. Tetapi jurnal ini juga menyebut pembayaran e-commerce bisa lewat transfer bank, e-wallet, bahkan COD yang dibayar setelah barang sampai. Kalau pembayarannya berbeda-beda seperti itu, apakah e-commerce masih bisa dianggap sebagai akad salam? Atau sebenarnya lebih tepat disebut akad yang lain?
BalasHapusElsa Lathifatl Husna_260503110185
BalasHapusIzin bertanya bapak,Bagaimana cara memastikan bahwa platform e-commerce yang mengklaim berbasis syariah benar-benar diterapakan prinsip syariah dalam seluruh transaksinya, bukan hanya menjadikannya sebagai strategi pemasaran?
Nadiyah Zulfa - 260503110014
BalasHapusIzin bertanya Bapak. Mengingat pesatnya pertumbuhan e-commerce saat ini sering kali dibayangi oleh tantangan kontemporer seperti fitur Buy Now Pay Later (BNPL) yang berpotensi mengandung riba, kompleksitas status kepemilikan barang pada model dropshipping, serta masalah verifikasi kehalalan produk, langkah strategis transformatif apa yang paling efektif bagi para pelaku industri platform digital bersama regulator (seperti OJK dan DSN-MUI) untuk membangun ekosistem e-commerce syariah yang benar-benar bersih dari unsur gharar dan tadlis, tanpa kehilangan daya saing di era digital?
Jelaskan rumus EPS dan kegunaannya bagi investor.
BalasHapusAssalamualaikum saya Muhammad Aditya Rohmanul Aziz 260503110167 mohon izin bertanya bapak.
BalasHapusJika e-commerce syariah bertujuan menciptakan transaksi yang adil, transparan, dan bebas dari riba, gharar, serta penipuan, tetapi dalam praktiknya masih terdapat persoalan seperti BNPL yang berpotensi mengandung riba, dropshipping yang belum jelas kepemilikan barangnya, klaim halal yang belum terverifikasi, dan algoritma pemasaran yang dapat memanipulasi konsumen, maka bagaimana cara memastikan bahwa suatu platform benar-benar dapat disebut sebagai e-commerce syariah? Apakah cukup hanya dengan menyediakan produk halal dan fitur khusus syariah, atau harus ada pengawasan menyeluruh terhadap seluruh sistem bisnis, mulai dari akad, pembayaran, pemasaran, hingga perlindungan konsumen? Siapa yang seharusnya bertanggung jawab apabila terjadi pelanggaran prinsip syariah: penjual, pihak marketplace, atau lembaga pengawas syariah?
Muhammad Arif Dhiaurrahman_260503110120
BalasHapusIzin bertanya bapak terkait artikel ini
Apa yang membuat EPS bank syariah menarik bagi investor yang mengutamakan prinsip
syariah?
Muhammad Abid Ghaisan Alchirom_260503110005
BalasHapusEarning Per Share (EPS): Bagaimana EPS digunakan untuk mengukur keuntungan yang diperoleh pemegang saham bank syariah?
Syifaul Muayanah_260503110045
BalasHapusIzin bertanya pak, Bagaimana akad bai' as-salam dapat tetap menjamin kepastian dan perlindungan bagi pembeli dalam transaksi e-commerce saat ini, ketika pembayaran dilakukan di awal melalui transfer bank atau e-wallet tetapi pengiriman barang ditangguhkan dan melibatkan payment gateway sebagai pihak ketiga, bukan wakil dalam pengertian klasik?
Muh. Amrullah Ni'amudin_260503110116
BalasHapusApakah nilai finansial yang dapat diukur melalui indikator Earning Per Share (EPS) pada emiten perbankan syariah?
Amelia Fauziah Anwar_260503110055
BalasHapusSkema paylater dan dropshipping sering dinilai bermasalah dari sisi riba dan kepemilikan barang. Bagaimana akad seperti wakalah bil ujrah atau murabahah dapat merestrukturisasinya, dan apakah label “syariah” pada platform cukup menjamin kepatuhan?
Jika dropshipper menetapkan harga jual sendiri dan mengambil keuntungan dari selisih harga pemasok, apakah praktik tersebut masih dapat dikategorikan sebagai wakalah bil ujrah, atau justru lebih tepat menggunakan akad lain?
BalasHapusziyana walida_260503110023
BalasHapusizin bertanya bapak, bagaimana cara menghitung EPS bank syariah dan apa maknanya bagi investor?
Apakah laba per saham yang tinggi mencerminkan kinerja syariah yang baik, atau hanya kinerja finansial semata?
BalasHapusNajwa Afifah Mahmuzah_260503110150
BalasHapusBagaimana keabsahan jual beli di platform digital menurut fikih muamalah, dan apa tantangan pemasaran lewat media sosial seperti Instagram?
Amelia Nur Fadhila_260503110009
BalasHapusJelaskan pengertian Earning Per Share (EPS) pada perbankan syariah dan bagaimana cara menghitungnya !
Maura Falsa Febriandini_260503110006
BalasHapusJelaskan rumus EPS dan maknanya bagi pemegang saham bank syariah, serta faktor yang memengaruhinya dan relevansinya dalam penilaian saham syariah.
Komentar ini telah dihapus oleh pengarang.
BalasHapusJihan rihadatul aisy_260503110035
BalasHapusMengapa investor tidak boleh hanya melihat nilai EPS ketika memutuskan investasi pada bank syariah? Indikator apa lagi yang perlu dipertimbangkan?
NAMA: NAYLATUL NUR RAHMANIA
BalasHapusNIM: 260503110066
34. [Kode: 00409] Earning Per Share (EPS) pada Perbankan Syariah
Bagaimana rasio Earning Per Share (EPS) mencerminkan tingkat keuntungan bersih yang diatribusikan kepada tiap lembar saham bank syariah?
assalamualaikum pak perkenalkan nama saya Bayu prasetyo_260503110106 izin bertanya, bagaimana analisis Earning Per Share (EPS) pada Perbankan Syariah untuk menilai tingkat keuntungan per lembar saham?
BalasHapusFAULAHTUL FAJRI 260503110065
BalasHapusBagaimana analisis fluktuasi Earning Per Share (EPS) pada bank umum syariah atau emiten beroperasi syariah, dan sejauh mana tingkat sensitivitas EPS terhadap perubahan marjin keuntungan serta bagi hasil dari portofolio pembiayaan?
Zeiza Anandhita Ramadhani Ariyanto_260503110140. Izin bertanya, Pak. Mengingat maraknya fitur Buy Now Pay Later (BNPL) serta algoritma promosi di platform digital saat ini, bagaimana mekanisme pengawasan dan audit syariah dapat memastikan seluruh ekosistem e-commerce syariah benar-benar bebas dari riba dan gharar?
BalasHapusNabiilah Arum Nur Shobrina_260503110063
BalasHapusBagaimana rasio atau indikator Earning Per Share (EPS) pada Perbankan Syariah sebaiknya dibaca bersama indikator keuangan lainnya agar penilaian terhadap kondisi bank syariah tidak keliru? Apa keterbatasan indikator tersebut jika digunakan sebagai satu-satunya dasar pengambilan keputusan?
risalatuz zahro_260503110161
BalasHapusizin bertanya bapak, Kalau kita jualan dropship, jadi barangnya belum kita pegang tapi sudah kita jual ke pembeli, apakah itu boleh menurut Islam, dan akad apa yang bisa dipakai supaya jualannya sah?
Medina Zahra Neysa Edfaza_260503110056
BalasHapusEPS menjadi acuan investor, tetapi laba bank syariah bisa dipengaruhi pendapatan nonhalal yang harus dipisahkan. Bagaimana pemisahan itu memengaruhi perhitungan EPS, dan apa keterbatasan rasio ini dalam menilai nilai saham syariah?
Shabrina Arinza Salsabila_250503110003
BalasHapusBagaimana cara mengintegrasikan sistem verifikasi sertifikat halal nasional (BPJPH) ke dalam platform e-commerce secara otomatis untuk menekan peredaran produk berstatus syubhat?
Ahmad Habil Marati_260503110104
BalasHapusBagaimana laba per saham dihitung, dan faktor apa saja yang dapat memengaruhinya?
NAUVAL THORIQUL ASLAM_260503110039
BalasHapusE-commerce pada dasarnya diperbolehkan dalam Islam selama tidak mengandung riba, gharar, dan maysir. Namun, bagaimana cara memastikan bahwa transaksi di marketplace benar-benar memenuhi prinsip tersebut, mengingat pembeli dan penjual tidak bertemu secara langsung?
tsania fitri anwar h 260503110048 EPS digunakan untuk mengukur laba bersih yang tersedia bagi setiap lembar saham. Apabila sebuah bank syariah memiliki EPS tinggi, tetapi sebagian besar keuntungannya diperoleh dari aktivitas yang menimbulkan persoalan kepatuhan syariah, apakah EPS masih layak dijadikan indikator utama keberhasilan bank syariah?
BalasHapusADINDA EKA PUTRI_260503110152
BalasHapusApakah mengejar laba per saham yang tinggi sejalan dengan prinsip keadilan bagi pemilik dana dan pemegang saham?
Mohammad Naufal Mubarok_260503110123
BalasHapusIzin bertanya pak.
EPS menjadi indikator laba per lembar saham yang diminati investor. Bagaimana investor muslim sebaiknya menafsirkan EPS bank syariah dengan mempertimbangkan aspek kepatuhan syariah, dan tidak hanya laba? Apa kelemahan EPS sebagai ukuran kinerja, misalnya pengaruh aksi korporasi seperti penerbitan saham baru atau pemecahan saham, terhadap penilaian sebenarnya?
Muhammad Zuhril Ulum_260503110041
BalasHapusApakah tingginya laba per saham (EPS) dapat dijadikan satu-satunya ukuran keberhasilan bank syariah, padahal bank syariah juga memiliki tanggung jawab sosial dan nilai-nilai keadilan?
Mahira Tsaniya (260503110102)
BalasHapusBagian 4.1 menyatakan e-commerce paling sering dianalogikan dengan salam. Padahal ciri salam adalah barang dalam tanggungan (dain) dengan spesifikasi dan tempo jelas, dan harus dibayar penuh saat akad. Mayoritas e-commerce menjual barang ready stock yang sudah ada, sehingga lebih dekat ke bai’ (jual beli biasa) dengan pengiriman. Mengapa salam dianggap analogi utama?
Senja Kafka Nisa'ul Wardah_260503110127
BalasHapusBagaimana platform e-commerce dapat menjamin kehalalan produk secara masif di tengah rendahnya integrasi nomor sertifikat halal oleh pelaku usaha?
ZAKIYAH NUR RAHMA_260503110001
BalasHapusArtikel menganalogikan e-commerce dengan akad salam. Padahal salam mensyaratkan pembayaran tunai di awal dan barang dalam tanggungan, sedangkan kebanyakan e-commerce menjual barang ready stock dan bisa bayar lewat COD. Apakah analogi salam ini masih tepat, atau lebih cocok dianggap jual beli biasa (bai’)?
Launa Zahrotur Rumman_260503110130
BalasHapusassalamualaikum bapak izin bertanya,
Mengapa akad bai' as-salam dan bai' al-istisna' dianggap paling relevan untuk diterapkan dalam transaksi jual beli online?
Nuzul Fitriana_250503110041
BalasHapusIzin bertanya, Pak. Dijelaskan bahwa cashback dan diskon boleh, tetapi manfaat tambahan atas saldo e-wallet bisa menjadi riba karena saldo dianggap utang (qardh). Apa pembeda yang jelas antara keduanya, karena sama-sama berupa keuntungan bagi pengguna?
Nama: Khusnul khotimah
BalasHapusNIM: 260503110131
Bagaimana investor menggunakan EPS untuk menilai kinerja bank syariah?
DESTIA NUR ANGGRAINI ARIFIN_260503110159
BalasHapusDalam jurnal dijelaskan bahwa jual beli online diperbolehkan dalam Islam selama barang yang dijual jelas dan tidak mengandung unsur gharar atau ketidakpastian. Tapi kenyataannya, sekarang banyak penjual online yang menggunakan foto produk yang terlihat bagus, sedangkan barang yang diterima pembeli ternyata berbeda dari gambar atau deskripsinya. Kalau pembeli sudah menyetujui transaksi berdasarkan informasi yang ternyata tidak sesuai, apakah akad jual belinya masih bisa dianggap sah menurut syariah? Dan siapa yang seharusnya bertanggung jawab, penjual atau platform e-commerce?
Ilyas Nawwar Zahir_260503110135
BalasHapusIzin bertanya pak, menurut artikel yang saya baca ini, Apakah EPS cukup untuk menilai kinerja bank syariah, atau perlu indikator yang mencerminkan nilai syariah?
MUTIARA LAILATUL PUTRI 260503110043
BalasHapusassalamualaikum bapak izin bertanya
Apakah EPS cukup menggambarkan kinerja bank syariah, atau perlu ukuran lain yang menilai aspek syariah?
Nawal Citra Ardina_260503110067
BalasHapusBagaimana mekanisme sinkronisasi akad antara pembiayaan modal kerja dari fintech syariah (seperti murabahah atau mudharabah ) dengan transaksi penjualan di marketplace agar pelaku UMKM tidak melanggar prinsip kepemilikan barang saat menerima pesanan secara bersamaan?
Muhammad Cinta Fauzan Akbar_260503110148
BalasHapusBagaimana nilai EPS dapat digunakan oleh investor untuk menilai kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba bagi setiap lembar saham?
Nama: M. Kaysma Alhafish
BalasHapusNim: 260503110027
izin bertanya bapak, Jika Shopee Barokah hanya filter di dalam platform yang sama yang menjual produk haram dan menawarkan BNPL riba, apakah itu syariah atau sekadar label?
terimakasih🙏🏻🙏🏻
salsyah sandella (260503110010)
BalasHapusBagaimana kebijakan pembagian dividen (dari laba bersih yang tercermin dalam EPS) pada bank syariah dibandingkan dengan distribusi nisbah bagi hasil yang diberikan kepada nasabah penyimpan Dana Syirkah Temporer (Mudharabah)?
terimakasih bapak
M. Wafiyul Himam (250503110049)
BalasHapusAssalamualaikum, izin bertanya Bapak, bagaimana investor dapat menggunakan EPS untuk menilai kinerja bank syariah, dan apakah EPS yang tinggi selalu mencerminkan bahwa perusahaan telah menjalankan prinsip syariah dengan baik? Terima kasih.
Faktor internal dan eksternal apa saja yang paling dominan mempengaruhi EPS bank syariah terbuka (go public) dalam memikat investor institusi?
BalasHapusElfanda Hafidza Azzahra Hasan (260503110186)
BalasHapusJika suatu marketplace sudah bekerja sama dengan lembaga keuangan syariah dan menyediakan produk halal, tetapi sistem pembayarannya masih melibatkan layanan konvensional yang mengandung bunga, apakah marketplace tersebut masih bisa disebut sebagai e-commerce syariah?
Zaidatun Ni'mah (260503110081)
BalasHapuspertanyaan: Bagaimana mekanisme restrukturisasi akad dropshipping melalui akad wakalah bil ujrah agar sesuai dengan prinsip syariah dalam ekosistem e-commerce?
muh khoirul izam (260503110054)
BalasHapusizin bertanya pak : EPS sering dipakai menilai kinerja saham bank syariah, tetapi laba bank bergantung pada skema bagi hasil. Apakah EPS cukup mewakili kinerja bank yang berorientasi maqashid? Metrik pelengkap apa yang diperlukan?