00404 - Digital Nomad dalam Perspektif Ekonomi Islam

AFANIN MEDIA UTAMA



Abstract
The phenomenon of digital nomads — individuals who utilize digital technology to work remotely while moving between locations — has grown rapidly alongside advances in global information and communication technology. This article examines the digital nomad phenomenon from the perspective of Islamic economics, analyzing whether the work models and transactions carried out by digital nomads are consistent with Sharia principles. Using a normative-analytical approach grounded in the sources of Islamic law (Al-Qur'an, Sunnah, Ijma, and Qiyas), this article discusses the philosophical foundations of Islamic economics, the main principles relevant to digital nomads (prohibition of riba, gharar, and maisir; obligation of zakat; and profit-and-loss sharing), as well as the relevant fiqh muamalah framework. This article also examines the role of Islamic fintech, Sharia-compliant investment instruments, and Islamic business ethics in supporting the economic activities of Muslim digital nomads. The findings indicate that Muslim digital nomads can carry out their economic activities lawfully from an Islamic perspective and can even contribute positively to the development of the global Islamic economy, provided they adhere to Sharia principles and utilize available Islamic financial instruments.

Keywords: Digital Nomad, Islamic Economics, Sharia Principles, Islamic Fintech, Maqashid Syariah

Abstrak
Fenomena digital nomad — individu yang memanfaatkan teknologi digital untuk bekerja secara jarak jauh sambil berpindah-pindah tempat tinggal — telah berkembang pesat seiring dengan kemajuan teknologi informasi dan komunikasi global. Artikel ini mengkaji fenomena digital nomad dari perspektif ekonomi Islam, menganalisis apakah model kerja dan transaksi yang dilakukan oleh digital nomad sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Dengan menggunakan pendekatan normatif-analitis yang berlandaskan pada sumber-sumber hukum Islam (Al-Qur'an, Sunnah, Ijma, dan Qiyas), artikel ini membahas landasan filosofis ekonomi Islam, prinsip-prinsip utama yang relevan bagi digital nomad (larangan riba, gharar, dan maisir; kewajiban zakat; serta bagi hasil), kerangka fiqh muamalah yang relevan, peran fintech syariah, instrumen investasi syariah, dan etika bisnis Islam dalam mendukung aktivitas ekonomi digital nomad Muslim. Temuan menunjukkan bahwa digital nomad Muslim dapat menjalankan aktivitas ekonomi mereka secara sah dalam perspektif Islam dan bahkan dapat berkontribusi positif pada pengembangan ekonomi syariah global, selama mematuhi prinsip-prinsip syariah dan memanfaatkan instrumen keuangan Islam yang tersedia.

Kata Kunci: Digital Nomad, Ekonomi Islam, Prinsip Syariah, Fintech Syariah, Maqashid Syariah

1. Landasan Filosofis Ekonomi Islam
Fenomena digital nomad — individu yang memanfaatkan teknologi digital untuk bekerja secara jarak jauh sambil berpindah-pindah tempat tinggal — telah berkembang pesat seiring dengan kemajuan teknologi informasi dan komunikasi global. Gaya hidup ini memungkinkan seseorang untuk menjalankan aktivitas ekonomi tanpa terikat pada lokasi geografis tertentu, memanfaatkan platform digital, internet, dan berbagai layanan berbasis teknologi untuk menghasilkan pendapatan. Dalam konteks ekonomi Islam, fenomena ini menghadirkan berbagai pertanyaan mendasar: apakah model kerja dan transaksi yang dilakukan oleh digital nomad sesuai dengan prinsip-prinsip syariah? Bagaimana Islam memandang kebebasan ekonomi, mobilitas, dan pemanfaatan teknologi dalam aktivitas muamalah? Artikel ini berupaya menjawab pertanyaan-pertanyaan tersebut secara komprehensif dengan mengintegrasikan prinsip-prinsip ekonomi Islam ke dalam realitas kehidupan digital nomad kontemporer.
Ekonomi Islam bukan sekadar sistem keuangan alternatif, melainkan merupakan suatu tatanan ekonomi yang bersumber dari Al-Qur'an, Sunnah, Ijma, dan Qiyas, yang dirancang untuk mewujudkan keadilan, kesejahteraan, dan keseimbangan dalam kehidupan manusia (Sulaiman et al., 2022). Sistem ini menekankan moralitas dan keadilan sebagai fondasi utama aktivitas ekonomi, serta melarang praktik-praktik yang dianggap merugikan individu maupun masyarakat (Syibly & Purwanto, 2021). Dalam kerangka inilah fenomena digital nomad perlu dikaji secara mendalam dan kritis.

1.1 Worldview dan Paradigma Ekonomi Islam
Ekonomi Islam memiliki paradigma dan cara pandang (worldview) yang khas, yang telah menghasilkan industri keuangan syariah yang kompetitif dalam keuangan global (Hadi, 2022). Berbeda dengan sistem ekonomi konvensional yang memisahkan pertimbangan religius dari aktivitas komersial, ekonomi Islam justru mengintegrasikan nilai-nilai ketuhanan (tauhid) ke dalam setiap aspek kehidupan ekonomi (T, 2011). Islam tidak menerima pemisahan antara yang sakral dan yang sekuler; ekonomi, politik, dan urusan sosial semuanya berada di bawah yurisdiksi hukum ilahi Islam — yaitu Syariah (Hassan & Lewis, 2014).
Paradigma ini memiliki implikasi langsung bagi digital nomad Muslim. Setiap aktivitas ekonomi yang mereka lakukan, baik itu freelancing, perdagangan digital, pembuatan konten, maupun konsultasi daring, harus dilandasi oleh niat ibadah dan berada dalam koridor syariah (Suharto, 2018). Islam mendorong umatnya untuk bekerja keras dan memperoleh kekayaan dengan cara yang baik dan halal, namun juga mendorong mereka untuk menyisihkan sebagian kekayaannya untuk membayar zakat, sedekah, dan infaq guna saling membantu (ta'awun) (Darmalaksana, 2022).

1.2 Maqashid Syariah sebagai Kerangka Analisis
Maqashid Syariah — tujuan-tujuan tertinggi hukum Islam — merupakan kerangka analisis yang sangat relevan untuk mengevaluasi fenomena digital nomad dari perspektif ekonomi Islam. Maqashid Syariah mencakup perlindungan terhadap agama (hifz al-din), jiwa (hifz al-nafs), akal (hifz al-'aql), keturunan (hifz al-nasl), dan harta (hifz al-mal) (Nurhadi, 2019). Dalam konteks ekonomi, hifz al-mal — perlindungan dan pengembangan harta — menjadi sangat relevan bagi digital nomad.
Pengembangan keuangan Islam dalam kerangka Maqashid Syariah mencakup tiga tujuan spesifik: sirkulasi kekayaan, praktik keuangan yang adil dan transparan, serta keadilan di tingkat mikro dan makro (Laldin & Furqani, 2013). Bagi digital nomad Muslim, ini berarti bahwa aktivitas ekonomi mereka harus berkontribusi pada sirkulasi kekayaan yang sehat, dilakukan dengan transparansi dan kejujuran, serta memberikan manfaat tidak hanya bagi diri sendiri tetapi juga bagi masyarakat luas. Maqashid Syariah dalam ekonomi dan bisnis mencakup larangan riba, larangan maisir, dan kewajiban zakat (Nurhadi, 2019), yang semuanya memiliki implikasi langsung bagi cara digital nomad mengelola keuangan mereka.
Lebih jauh, Islam mewajibkan umatnya untuk merencanakan kehidupan ekonomi dan keuangan mereka guna mencapai tujuan Syariah (Maqasid As-Shariah), yang menekankan perlindungan kebutuhan esensial termasuk pemeliharaan kekayaan (Abdullah & Muhammad, 2013). Perencanaan keuangan memberikan arah dan makna bagi setiap keputusan finansial, dan hal ini sangat relevan bagi digital nomad yang sering menghadapi ketidakpastian pendapatan dan mobilitas tinggi.

2. Prinsip-Prinsip Utama Ekonomi Islam yang Relevan bagi Digital Nomad
2.1 Larangan Riba (Bunga)
Salah satu prinsip paling fundamental dalam ekonomi Islam adalah larangan riba. Riba secara harfiah berarti tambahan atau kelebihan, dan merupakan tambahan yang tidak sah dan ilegal dalam pendapatan dari transaksi, baik dari segi kuantitas maupun kualitas, yang dibebankan kepada satu pihak saja sementara keuntungan dijamin bagi pihak lain (Imaniyati et al., 2024). Larangan ini bersumber langsung dari Al-Qur'an dan Hadits, dan merupakan salah satu pilar utama sistem ekonomi Islam (Hardiati et al., 2024).
Bagi digital nomad, larangan riba memiliki implikasi praktis yang signifikan. Ketika mereka menggunakan layanan perbankan, kartu kredit, atau platform keuangan digital, mereka harus memastikan bahwa transaksi tersebut bebas dari unsur riba (Abdulloh, 2023). Digitalisasi Bank Syariah Indonesia, misalnya, harus diperbolehkan sepanjang tidak ada unsur bunga (riba), perjudian (maisir), ketidakpastian (gharar), bahaya (darar), dan penipuan (tadlis) (Abdulloh, 2023). Ini berarti digital nomad Muslim perlu secara aktif mencari alternatif keuangan syariah untuk kebutuhan perbankan, investasi, dan pembiayaan mereka.
Riba dianggap tidak adil dan eksploitatif karena memungkinkan pemberi pinjaman untuk mendapatkan keuntungan tanpa menanggung risiko apa pun (Baloch & Chimenya, 2023). Sebaliknya, ekonomi Islam mempromosikan bagi hasil (profit and loss sharing — PLS), di mana kedua belah pihak berbagi dalam keuntungan dan kerugian dari suatu transaksi (Baloch & Chimenya, 2023). Bagi digital nomad yang membutuhkan modal untuk mengembangkan bisnis digital mereka, model pembiayaan berbasis PLS seperti mudharabah dan musyarakah merupakan alternatif yang lebih sesuai dengan prinsip syariah.
Secara makroekonomi, riba memiliki dampak yang sangat besar terhadap sumber daya manusia, inflasi, menghambat pertumbuhan ekonomi, menciptakan ketimpangan sosial, dan merupakan faktor utama penyebab krisis (Luik & Fatoni, 2018). Sistem keuangan yang bebas dari riba dan menerapkan sistem PLS terbukti lebih stabil dan berkontribusi positif terhadap pertumbuhan ekonomi (Luik & Fatoni, 2018). Ini memberikan argumen kuat mengapa digital nomad Muslim seharusnya menghindari transaksi berbasis bunga dan beralih ke instrumen keuangan syariah.

2.2 Larangan Gharar (Ketidakpastian Berlebihan)
Gharar merujuk pada ketidakpastian, bahaya, spekulasi, atau risiko yang disebabkan oleh kurangnya kejelasan mengenai objek atau harga dalam suatu kontrak atau pertukaran (Islam, 2024). Dalam keuangan Islam modern, gharar dibagi menjadi dua jenis: Gharar Fahish (ketidakpastian besar yang dilarang) dan Gharar Yasir (ketidakpastian kecil yang ditoleransi oleh hukum syariah) (Hadi, 2022).
Bagi digital nomad, potensi gharar dapat muncul dalam berbagai konteks. Kontrak kerja yang tidak jelas, perjanjian pembayaran yang ambigu, atau transaksi dengan platform digital yang tidak transparan semuanya berpotensi mengandung unsur gharar. Islam mensyaratkan transparansi dalam setiap transaksi agar semua pihak terhindar dari risiko konflik (Hadi, 2022). Oleh karena itu, digital nomad Muslim harus memastikan bahwa setiap kontrak kerja atau perjanjian bisnis yang mereka buat memiliki kejelasan mengenai objek, harga, waktu pembayaran, dan hak-kewajiban masing-masing pihak.
Penting untuk dicatat bahwa Islam tidak melarang risiko secara umum — yang dilarang adalah gharar, bukan risiko komersial biasa (Nouman et al., 2021). Islam bahkan mendorong pengambilan risiko komersial jika dibagi secara adil (Syibly & Purwanto, 2021). Prinsip al-kharaj bi al-dhaman (keuntungan harus disertai tanggung jawab) dan al-ghorm bil ghonm (dengan keuntungan datang risiko) merupakan prinsip-prinsip yang mendukung aktivitas kewirausahaan digital nomad selama dilakukan dengan transparansi dan keadilan (Qoyum, 2021).

2.3 Larangan Maisir (Perjudian dan Spekulasi)
Maisir merujuk pada segala sesuatu yang mengandung unsur perjudian, taruhan, atau permainan berisiko (Baianda, 2024). Dalam konteks digital nomad, larangan maisir relevan terutama dalam konteks investasi dan perdagangan aset digital. Beberapa aktivitas yang populer di kalangan digital nomad — seperti perdagangan mata uang kripto yang sangat spekulatif, day trading saham, atau investasi dalam instrumen derivatif — berpotensi mengandung unsur maisir yang dilarang dalam Islam (Terfiadi et al., 2023).
Ekonomi Islam secara tegas melarang praktik ekonomi yang didasarkan pada riba, gharar, dan maisir, karena larangan ini akan memastikan aliran investasi ke sektor riil untuk tujuan produktif (Syibly & Purwanto, 2021). Bagi digital nomad yang ingin berinvestasi, mereka harus memilih instrumen investasi yang sesuai syariah, seperti saham syariah, sukuk, reksa dana syariah, atau platform crowdfunding syariah (Terfiadi et al., 2023).

2.4 Kewajiban Zakat
Zakat merupakan salah satu dari lima rukun Islam dan merupakan instrumen redistribusi kekayaan yang sangat penting dalam ekonomi Islam (Visser, 2019). Zakat adalah kewajiban atas harta yang diinvestasikan secara umum (Elsayed, 2020), dan bagi digital nomad yang memiliki penghasilan dan aset yang mencapai nisab (batas minimum), kewajiban zakat tetap berlaku terlepas dari lokasi geografis mereka.
Zakat memainkan peran vital dalam mempromosikan keadilan ekonomi dan mengurangi ketimpangan sosial (Baloch & Chimenya, 2023). Sistem zakat mempersempit kesenjangan antara yang kaya dan yang miskin, mendesentralisasi aliran ekonomi, dan memastikan redistribusi kekayaan berdasarkan konsep keadilan sosial Islam (Islam, 2024). Bagi digital nomad Muslim yang mungkin memiliki penghasilan dalam mata uang asing atau aset digital, mereka perlu berkonsultasi dengan ulama atau lembaga zakat untuk menentukan cara penghitungan dan pembayaran zakat yang tepat.
Menariknya, dalam konteks digital, platform keuangan Islam modern telah mengembangkan fitur-fitur yang memudahkan pembayaran zakat secara digital. Layanan seperti kalkulator zakat digital, zakat digital, donasi/infaq digital, dan waqf digital telah tersedia melalui berbagai platform fintech syariah (Hasan et al., 2022). Ini sangat relevan bagi digital nomad yang menjalani kehidupan serba digital dan mungkin tidak memiliki akses mudah ke lembaga zakat konvensional.

2.5 Prinsip Bagi Hasil dan Berbagi Risiko
Prinsip bagi hasil (profit and loss sharing — PLS) merupakan salah satu pilar utama keuangan Islam yang membedakannya dari sistem konvensional (Maamor et al., 2019). Berbeda dengan keuangan konvensional yang mengandalkan bunga tetap, keuangan Islam beroperasi berdasarkan mode PLS yang ditetapkan dalam kerangka hukum syariah (Maamor et al., 2019). Prinsip ini mencerminkan nilai-nilai keadilan dan kerjasama yang menjadi inti ajaran Islam.
Bagi digital nomad yang menjalankan bisnis atau proyek bersama mitra, model pembiayaan berbasis PLS seperti mudharabah (di mana satu pihak menyediakan modal dan pihak lain menyediakan keahlian dan tenaga) atau musyarakah (kemitraan di mana semua pihak berkontribusi modal dan berbagi keuntungan serta kerugian) merupakan pilihan yang sangat sesuai dengan prinsip syariah (Syibly & Purwanto, 2021). Model-model ini mendorong kerjasama yang adil dan menghindari eksploitasi salah satu pihak.

3. Digital Nomad dan Fiqh Muamalah
3.1 Kerangka Fiqh Muamalah dalam Era Digital
Fiqh muamalah — hukum Islam yang mengatur transaksi dan hubungan ekonomi antara manusia — merupakan kerangka normatif yang harus menjadi panduan bagi digital nomad Muslim dalam setiap aktivitas ekonomi mereka. Paradigma ekonomi Islam dan cara pandangnya telah menghasilkan industri keuangan syariah yang kompetitif dalam keuangan global, dan dalam menghadapi persaingan sengit industri keuangan global, keuangan syariah membutuhkan akad atau produk yang inovatif berbasis syariah melalui fiqh muamalah (Hadi, 2022).
Prinsip dasar dalam fiqh muamalah adalah bahwa segala sesuatu dalam urusan ekonomi diperbolehkan kecuali yang secara eksplisit dilarang oleh petunjuk ilahi (Ahmed et al., 2019). Ini memberikan ruang yang luas bagi inovasi dan kreativitas dalam aktivitas ekonomi digital nomad, selama mereka menghindari unsur-unsur yang dilarang seperti riba, gharar, maisir, dan transaksi yang melibatkan barang atau jasa yang haram.
Karakteristik kewirausahaan dalam Islam mencakup: niat berdasarkan ibadah, landasan Al-Qur'an dan Sunnah atas dasar keimanan (tauhid), tujuan keseimbangan keuntungan dunia dan akhirat (falah), orientasi maksimalisasi maslahat, etos kerja tinggi, karakter pelaku bisnis yang jujur (sidq), bertanggung jawab, amanah, tabligh, profesional (fathanah), ruang lingkup bisnis sesuai dengan aturan koridor syariah, bebas dari maisir, gharar, riba, kezaliman, kebatilan, dan zakat merupakan kewajiban (Suharto, 2018). Karakteristik-karakteristik ini seharusnya menjadi panduan bagi digital nomad Muslim dalam menjalankan aktivitas ekonomi mereka.

3.2 Akad-Akad yang Relevan bagi Digital Nomad
Berbagai akad (kontrak) dalam fiqh muamalah dapat diterapkan dalam konteks aktivitas digital nomad.
Ijarah (Sewa/Jasa). Akad ijarah memungkinkan seseorang untuk menyewakan keahlian atau jasanya kepada pihak lain dengan imbalan yang disepakati. Bagi digital nomad yang bekerja sebagai freelancer — misalnya desainer grafis, penulis konten, pengembang perangkat lunak, atau konsultan — akad ijarah merupakan dasar yang sah untuk hubungan kerja mereka. Pembiayaan berbasis ijarah merupakan salah satu mode pembiayaan yang diakui dalam keuangan Islam (Imaniyati et al., 2024).
Murabahah (Jual Beli dengan Margin). Bagi digital nomad yang terlibat dalam perdagangan produk digital atau fisik, akad murabahah — di mana penjual mengungkapkan harga pokok dan margin keuntungannya kepada pembeli — merupakan alternatif yang sesuai syariah untuk transaksi jual beli (Imaniyati et al., 2024).
Mudharabah (Bagi Hasil). Akad mudharabah, di mana satu pihak menyediakan modal (shahibul mal) dan pihak lain menyediakan keahlian dan tenaga (mudharib), sangat relevan bagi digital nomad yang mengelola investasi atau menjalankan bisnis dengan modal dari investor (Taman, 2011). Dalam akad ini, keuntungan dibagi sesuai nisbah yang disepakati, sementara kerugian finansial ditanggung oleh penyedia modal.
Musyarakah (Kemitraan). Akad musyarakah, di mana semua pihak berkontribusi modal dan berbagi keuntungan serta kerugian, cocok untuk digital nomad yang menjalankan bisnis bersama mitra (Taman, 2011). Model ini mendorong kerjasama yang adil dan menghindari eksploitasi.
Wakalah (Perwakilan). Dalam konteks digital, akad wakalah memungkinkan seseorang untuk bertindak sebagai agen atau perwakilan pihak lain dalam melakukan transaksi. Ini relevan bagi digital nomad yang bekerja sebagai manajer media sosial, agen pemasaran digital, atau konsultan yang bertindak atas nama klien mereka (Shaikh, 2024).

3.3 Hybrid Contract (Multi Akad) dalam Transaksi Digital
Perkembangan teknologi digital telah melahirkan berbagai model bisnis baru yang kompleks, yang seringkali memerlukan kombinasi beberapa akad dalam satu transaksi. Dalam fiqh muamalah, hal ini dikenal sebagai hybrid contract atau multi akad. Pengembangan keuangan syariah membutuhkan akad atau produk yang inovatif berbasis syariah melalui fiqh muamalah, dan kesimpulan dalam kajian fiqh muamalah menjernihkan konsep tentang larangan fiqh muamalah hingga pengawasannya tanpa menghambat inovasi dari aktivitas keuangan syariah (Hadi, 2022).
Bagi digital nomad, ini berarti bahwa model bisnis digital yang kompleks — seperti platform marketplace, layanan berlangganan (subscription), atau model bisnis berbasis komisi — dapat dirancang sesuai syariah dengan mengkombinasikan berbagai akad yang diperbolehkan, selama tidak melanggar prinsip-prinsip dasar syariah.

4. Fintech Syariah dan Digital Nomad
4.1 Peran Fintech Syariah dalam Mendukung Digital Nomad
Perkembangan teknologi keuangan (fintech) syariah membuka peluang besar bagi digital nomad Muslim untuk mengakses layanan keuangan yang sesuai dengan prinsip syariah di mana pun mereka berada. Sektor fintech Islam merupakan salah satu sektor yang tumbuh paling cepat dalam keuangan Islam, dengan ukuran pasar sebesar $79 miliar pada tahun 2021, yang diproyeksikan mencapai $179 miliar pada tahun 2026 (Sudarwanto et al., 2023). Pertumbuhan ini mencerminkan meningkatnya permintaan akan layanan keuangan digital yang sesuai syariah.
Teknologi digital memungkinkan lembaga keuangan Islam untuk menjangkau nasabah di berbagai wilayah, termasuk daerah terpencil dan yang kurang terlayani, dengan cepat dan efisien (Hardiati et al., 2024). Melalui platform online, orang dapat mengakses berbagai layanan keuangan Islam, seperti pembiayaan usaha kecil, investasi, dan tabungan, tanpa harus mengunjungi kantor fisik (Hardiati et al., 2024). Ini sangat relevan bagi digital nomad yang menjalani kehidupan nomaden dan mungkin tidak memiliki akses mudah ke cabang bank syariah konvensional.
Pandemi COVID-19 telah mempercepat adopsi fintech dalam industri keuangan Islam, dan ini dipandang sebagai peluang bagi industri keuangan Islam untuk tumbuh dan membuktikan nilainya kembali setelah krisis keuangan global 2008 (Rabbani et al., 2020). Bagi digital nomad, pandemi ini juga telah mempercepat transisi ke model kerja jarak jauh, yang semakin memperkuat relevansi fintech syariah sebagai solusi keuangan bagi mereka.

4.2 Islamic Crowdfunding sebagai Alternatif Pembiayaan
Islamic crowdfunding (ICF) merupakan salah satu inovasi fintech syariah yang sangat relevan bagi digital nomad yang membutuhkan modal untuk mengembangkan proyek atau bisnis digital mereka. ICF merupakan salah satu sektor yang tumbuh paling cepat dalam fintech Islam (Sudarwanto et al., 2023). Platform ICF memungkinkan digital nomad untuk mengumpulkan dana dari banyak investor kecil dengan cara yang sesuai syariah, menghindari pembiayaan berbasis bunga.
Namun, penting untuk dicatat bahwa kepatuhan syariah (shariah compliance) merupakan prinsip inti dari tata kelola ICF (Sudarwanto et al., 2023). Platform crowdfunding dan penerbit dalam ICF harus mengimplementasikan kepatuhan syariah, dan penting untuk mempertimbangkan kehadiran persyaratan kepatuhan syariah dan Dewan Pengawas Syariah (DPS) (Sudarwanto et al., 2023). Bagi digital nomad yang menggunakan platform ICF, mereka harus memastikan bahwa platform tersebut memiliki pengawasan syariah yang memadai.

4.3 Perbankan Digital Syariah dan Inklusi Keuangan
Perbankan digital Islam berbasis Maqasid al-Syariah merupakan konsep yang sangat relevan bagi digital nomad Muslim. Ekspansi teknologi informasi dan komunikasi (TIK) telah menghadapkan industri perbankan dan keuangan pada era digitalisasi, yang membawa keuntungan bagi masyarakat untuk membuat transaksi perbankan lebih mudah dalam hal penghematan waktu dan kemudahan akses (Aziz et al., 2023). Bagi digital nomad yang sering berpindah-pindah lokasi, kemudahan akses ini sangat penting.
Perbankan digital Islam dapat memfasilitasi pengumpulan, pengelolaan, dan distribusi dana zakat (Aziz et al., 2023), yang sangat memudahkan digital nomad Muslim dalam memenuhi kewajiban zakat mereka. Selain itu, platform perbankan digital Islam juga menawarkan produk takaful (asuransi syariah) yang dapat diakses secara online (Aziz et al., 2023), memberikan perlindungan finansial bagi digital nomad yang mungkin tidak memiliki akses ke asuransi konvensional.

5. Investasi Syariah bagi Digital Nomad
5.1 Prinsip-Prinsip Investasi Syariah
Investasi merupakan salah satu aktivitas ekonomi yang penting bagi digital nomad, yang seringkali memiliki pendapatan yang tidak tetap dan perlu mengelola keuangan mereka dengan bijak. Islam mendorong investasi dan melarang penimbunan kekayaan, manipulasi, dan monopoli yang membatasi kekayaan pada segelintir orang (Abdullah & Muhammad, 2013). Syariah telah memasukkan langkah-langkah seperti zakat, kaffarah, waqf, hibah, dan wasiyyah untuk memastikan sirkulasi kekayaan yang sehat (Abdullah & Muhammad, 2013).
Investasi Islam harus bebas dari unsur riba (bunga), maisir (perjudian), gharar (ambiguitas), dan operasi berdasarkan penjualan produk yang dilarang (Nawi et al., 2018). Bagi digital nomad yang ingin berinvestasi, mereka harus melakukan penyaringan (screening) terhadap instrumen investasi yang mereka pilih untuk memastikan kepatuhan syariah. Penyaringan ini mencakup penyaringan kualitatif (menghindari bisnis yang terlibat dalam aktivitas haram) dan penyaringan kuantitatif (menggunakan analisis rasio keuangan untuk memastikan tingkat keterlibatan dalam transaksi berbasis bunga berada dalam batas yang dapat ditoleransi) (Rahman, 2015).

5.2 Pasar Modal Syariah
Pasar modal syariah menawarkan berbagai instrumen investasi yang sesuai dengan prinsip syariah, termasuk saham syariah, sukuk, dan reksa dana syariah. Syariah tidak mengizinkan seorang Muslim untuk berinvestasi dalam perusahaan-perusahaan yang terlibat dalam aktivitas haram, atau perusahaan-perusahaan yang pendapatan utamanya didasarkan pada aktivitas-aktivitas tersebut (Alam et al., 2019). Selain itu, Islam secara tegas melarang segala bentuk riba (riba dan bunga) (Alam et al., 2019).
Bagi digital nomad yang ingin berinvestasi di pasar saham, mereka harus memastikan bahwa saham yang mereka beli berasal dari perusahaan yang kegiatan bisnisnya halal dan tidak melibatkan riba secara signifikan. Pasar modal syariah menyediakan berbagai produk investasi syariah yang dapat dipilih oleh Baitul Mal sebagai media untuk menginvestasikan dana infaq, yaitu saham syariah, sukuk, dan reksa dana syariah (Terfiadi et al., 2023). Instrumen-instrumen ini juga tersedia bagi investor individual, termasuk digital nomad.

5.3 Sukuk sebagai Instrumen Investasi
Sukuk merupakan instrumen keuangan Islam terkemuka yang telah menarik perhatian investor, institusi, dan pemerintah secara global (Elsayed, 2020). Berbeda dengan obligasi konvensional yang berbasis bunga, sukuk merupakan instrumen berbasis aset yang memberikan kepada pemegangnya bagian kepemilikan dalam aset yang mendasarinya, bukan klaim atas bunga. Pemegang sukuk berbagi dalam pengembalian dan hasil dari kegiatan investasi, dan di sisi lain, pemegang sukuk juga berbagi kerugian sesuai dengan saham yang mereka miliki (Elsayed, 2020).
Bagi digital nomad yang memiliki kelebihan dana dan ingin berinvestasi dalam instrumen yang aman dan sesuai syariah, sukuk merupakan pilihan yang menarik. Sukuk memainkan peran signifikan dalam mengembangkan ekonomi negara dan situasi keuangan institusi (Elsayed, 2020), sehingga investasi dalam sukuk juga berkontribusi pada pembangunan ekonomi yang lebih luas.

5.4 Kripto Aset dan Perspektif Syariah
Salah satu isu yang sangat relevan bagi digital nomad adalah penggunaan mata uang kripto (cryptocurrency) dalam transaksi dan investasi. Kripto aset merupakan perkembangan teknologi baru dalam sistem keuangan global yang telah menjadi isu kontroversial di kalangan ekonom Islam, pakar keuangan, ahli hukum, ulama, dan institusi (Paramole & Sanni, 2022).
Dari perspektif syariah, penilaian terhadap kripto aset bergantung pada beberapa faktor. Pertama, apakah kripto aset tersebut mengandung unsur gharar (ketidakpastian berlebihan) dan maisir (spekulasi). Volatilitas tinggi yang sering dikaitkan dengan mata uang kripto dapat menjadi indikasi adanya unsur gharar dan maisir yang dilarang (Katterbauer et al., 2022). Kedua, apakah kripto aset tersebut digunakan untuk tujuan yang halal atau haram.
Beberapa ulama berpendapat bahwa Bitcoin dan mata uang kripto lainnya dapat dianggap sebagai mata uang yang sah dalam Islam jika digunakan sebagai alat tukar dan tidak mengandung unsur gharar dan jahalah yang dapat membahayakan transaksi (BASARUD-DIN & Abdullah, 2023). Namun, ulama Islam belum mencapai konsensus mengenai kripto aset, dengan tiga perspektif berbeda yang ada (BASARUD-DIN & Abdullah, 2023). Bagi digital nomad Muslim yang menggunakan kripto aset, mereka harus berhati-hati dan berkonsultasi dengan ulama yang kompeten sebelum terlibat dalam transaksi kripto.

6. Etika Bisnis Islam bagi Digital Nomad
6.1 Kejujuran dan Transparansi
Etika bisnis Islam menekankan kejujuran (sidq), amanah, dan transparansi dalam setiap transaksi. Islam mensyaratkan transparansi dalam setiap transaksi sehingga semua pihak terhindar dari risiko konflik (Hadi, 2022). Bagi digital nomad, ini berarti mereka harus selalu jujur dalam mempresentasikan keahlian dan layanan mereka kepada klien, transparan dalam penetapan harga, dan amanah dalam mengelola dana atau proyek yang dipercayakan kepada mereka.
Keuangan Islam didasarkan pada fondasi etika yang kuat yang membedakannya dari keuangan konvensional (Baloch & Chimenya, 2023). Salah satu prinsip fundamental dalam keuangan Islam adalah larangan riba, yang dianggap eksploitatif dan tidak adil karena memungkinkan pemberi pinjaman untuk mendapatkan keuntungan tanpa menanggung risiko apa pun (Baloch & Chimenya, 2023). Prinsip etika ini harus tercermin dalam setiap aspek aktivitas bisnis digital nomad Muslim.

6.2 Tanggung Jawab Sosial
Ekonomi Islam tidak hanya berfokus pada keuntungan individual, tetapi juga menekankan tanggung jawab sosial. Islam mengajarkan bahwa investor harus bertanggung jawab kepada komunitas yang lemah, dengan kewajiban zakat (obligatory charity), infaq (disbursement), sedekah (voluntary charity), dan sebagainya (Syibly & Purwanto, 2021). Bagi digital nomad yang mungkin memiliki penghasilan yang signifikan dari aktivitas digital mereka, kewajiban sosial ini tetap berlaku.
Konsep tanggung jawab sosial dalam Islam juga mencakup larangan untuk terlibat dalam bisnis yang merugikan masyarakat, seperti bisnis yang memproduksi atau menjual alkohol, narkoba, produk babi, atau konten yang tidak etis (Hamidi & Worthington, 2020). Digital nomad Muslim harus memastikan bahwa klien dan proyek yang mereka kerjakan tidak melibatkan aktivitas-aktivitas yang dilarang dalam Islam.

6.3 Keseimbangan antara Dunia dan Akhirat
Islam mempromosikan keseimbangan yang tepat antara pemenuhan kewajiban spiritual dan duniawi (Abdullah & Muhammad, 2013). Bagi digital nomad Muslim, ini berarti bahwa kebebasan dan fleksibilitas yang ditawarkan oleh gaya hidup nomaden tidak boleh mengorbankan kewajiban-kewajiban agama mereka, seperti shalat, puasa, zakat, dan ibadah lainnya. Niat dalam menjalankan bisnis harus didasarkan pada ibadah, dan tujuan akhir adalah pemenuhan maqashid syariah (Suharto, 2018).

7. Tantangan dan Peluang Digital Nomad dalam Perspektif Ekonomi Islam
7.1 Tantangan Kepatuhan Syariah
Salah satu tantangan utama yang dihadapi digital nomad Muslim adalah memastikan kepatuhan syariah dalam setiap aspek aktivitas ekonomi mereka. Ketika mereka berpindah-pindah dari satu negara ke negara lain, mereka mungkin menghadapi sistem keuangan yang berbeda-beda, dengan tingkat ketersediaan produk keuangan syariah yang bervariasi. Di beberapa negara, akses ke perbankan syariah, investasi syariah, atau asuransi syariah mungkin sangat terbatas.
Selain itu, digital nomad sering menggunakan platform digital global yang mungkin tidak dirancang dengan mempertimbangkan prinsip-prinsip syariah. Platform pembayaran digital, platform freelancing, atau platform investasi yang mereka gunakan mungkin mengandung unsur-unsur yang tidak sesuai syariah, seperti bunga atas saldo yang tidak dibayar, atau fitur-fitur spekulatif yang mengandung unsur maisir.
Literasi keuangan Islam (Islamic Financial Literacy — IFL) merupakan faktor kritis dalam mengatasi tantangan ini. IFL berkaitan dengan kemampuan Muslim untuk mengelola uang mereka sambil menghormati hukum Islam dan memastikan kepatuhan syariah (McGregor & Alghamdi, 2024). Tingkat IFL yang rendah di banyak negara Muslim — bahkan lebih rendah dari tingkat literasi keuangan konvensional yang sudah rendah — merupakan hambatan signifikan bagi digital nomad Muslim dalam membuat keputusan keuangan yang sesuai syariah (McGregor & Alghamdi, 2024).

7.2 Ketidakpastian Pendapatan dan Manajemen Risiko
Digital nomad sering menghadapi ketidakpastian pendapatan yang signifikan, karena pendapatan mereka bergantung pada proyek-proyek yang tidak selalu tersedia secara konsisten. Dari perspektif ekonomi Islam, ketidakpastian ini harus dikelola dengan bijak, bukan dengan cara yang mengandung gharar atau maisir.
Islam mendorong manajemen risiko yang prudent. Syariah juga menekankan perlunya melindungi kekayaan dari kerusakan atau paparan terhadap risiko, sehingga manajemen risiko penting dan tindakan yang diperlukan harus diambil untuk menangani risiko secara efisien dan tepat (Abdullah & Muhammad, 2013). Bagi digital nomad, ini berarti mereka perlu memiliki dana darurat yang memadai, asuransi syariah (takaful), dan strategi diversifikasi pendapatan yang sesuai syariah.
Prinsip al-kharaj bi al-dhaman dalam keuangan Islam menegaskan bahwa seseorang yang mencari keuntungan juga harus siap menanggung risiko yang terkait (Kamali, 2012). Ini mendorong digital nomad untuk tidak hanya mencari keuntungan maksimal, tetapi juga bertanggung jawab atas risiko yang mereka ambil dalam aktivitas bisnis mereka.

7.3 Peluang Kontribusi pada Ekonomi Syariah Global
Di sisi lain, digital nomad Muslim memiliki peluang unik untuk berkontribusi pada pengembangan ekonomi syariah global. Dengan keahlian digital mereka dan jaringan internasional yang luas, mereka dapat menjadi agen perubahan yang mempromosikan produk dan layanan keuangan syariah di berbagai belahan dunia. Mereka dapat membantu mengembangkan platform fintech syariah, menciptakan konten edukasi tentang keuangan Islam, atau membangun bisnis digital yang sepenuhnya sesuai syariah.
Sektor fintech Islam menunjukkan sinyal kematangan dengan ukuran pasar yang terus berkembang (Sudarwanto et al., 2023), dan digital nomad dengan keahlian teknologi dapat memainkan peran penting dalam pertumbuhan ini. Selain itu, dengan memanfaatkan platform crowdfunding syariah, digital nomad dapat membantu membiayai proyek-proyek yang bermanfaat bagi masyarakat Muslim di seluruh dunia.

7.4 Zakat dalam Konteks Digital Nomad
Salah satu isu praktis yang dihadapi digital nomad Muslim adalah bagaimana memenuhi kewajiban zakat mereka ketika mereka berpindah-pindah negara dan mungkin memiliki aset dalam berbagai bentuk, termasuk aset digital. Zakat merupakan salah satu dari lima rukun Islam dan merupakan kewajiban atas harta yang telah mencapai nisab dan haul (Nurhadi, 2019).
Dalam konteks digital, berbagai platform telah dikembangkan untuk memudahkan pembayaran zakat secara online. Layanan seperti kalkulator zakat digital dan distribusi zakat digital telah tersedia melalui berbagai platform fintech syariah (Hasan et al., 2022). Bagi digital nomad yang memiliki aset dalam bentuk kripto, pertanyaan tentang apakah dan bagaimana zakat harus dibayarkan atas aset tersebut masih menjadi perdebatan di kalangan ulama (BASARUD-DIN & Abdullah, 2023), dan mereka perlu berkonsultasi dengan ulama yang kompeten untuk mendapatkan panduan yang tepat.

8. Kerangka Regulasi dan Pengawasan Syariah
8.1 Pentingnya Pengawasan Syariah
Untuk memastikan bahwa aktivitas ekonomi digital nomad Muslim benar-benar sesuai syariah, pengawasan syariah yang efektif sangat diperlukan. Kepatuhan syariah merupakan prinsip inti dari tata kelola keuangan Islam (Sudarwanto et al., 2023), dan lembaga-lembaga seperti Dewan Pengawas Syariah (DPS) memainkan peran penting dalam memastikan bahwa produk dan layanan keuangan Islam benar-benar sesuai dengan prinsip-prinsip syariah.
Audit syariah sangat penting dalam perbankan digital Islam untuk memastikan bahwa produk dan layanan yang ditawarkan oleh lembaga keuangan mematuhi prinsip-prinsip syariah, memastikan tidak ada unsur yang dilarang seperti bunga (riba) atau ketidakpastian (gharar) (Aziz et al., 2023). Bagi digital nomad yang menggunakan layanan keuangan digital, mereka harus memastikan bahwa platform yang mereka gunakan memiliki pengawasan syariah yang memadai.

8.2 Peran Otoritas Regulasi
Di Indonesia, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) memainkan peran penting dalam mengembangkan produk keuangan yang mematuhi prinsip syariah, serta mempromosikan inklusi keuangan melalui perluasan keuangan mikro dan peningkatan infrastruktur dan ekosistem sektor keuangan syariah (Panggiarti, 2023). OJK juga aktif dalam mendorong literasi keuangan syariah di masyarakat dan berkolaborasi dengan berbagai pemangku kepentingan untuk meningkatkan aksesibilitas keuangan syariah (Panggiarti, 2023).
Bagi digital nomad Indonesia yang beroperasi secara global, regulasi OJK memberikan kerangka hukum yang penting untuk memastikan kepatuhan syariah dalam aktivitas keuangan mereka. Namun, ketika mereka beroperasi di negara-negara lain, mereka perlu memahami regulasi keuangan syariah yang berlaku di negara-negara tersebut.

9. Implikasi Praktis bagi Digital Nomad Muslim
9.1 Panduan Praktis untuk Kepatuhan Syariah
Berdasarkan analisis di atas, berikut adalah beberapa panduan praktis bagi digital nomad Muslim untuk memastikan kepatuhan syariah dalam aktivitas ekonomi mereka.
Pertama, dalam hal perbankan dan pembayaran, digital nomad Muslim harus menggunakan rekening bank syariah dan platform pembayaran digital yang sesuai syariah. Mereka harus menghindari kartu kredit konvensional yang mengenakan bunga, dan sebagai gantinya menggunakan kartu kredit syariah yang tidak mengenakan bunga tetapi mengenakan biaya layanan (McGregor & Alghamdi, 2024).
Kedua, dalam hal investasi, digital nomad Muslim harus melakukan penyaringan syariah terhadap setiap instrumen investasi yang mereka pilih. Mereka harus menghindari investasi dalam perusahaan yang terlibat dalam aktivitas haram, dan memilih instrumen investasi syariah seperti saham syariah, sukuk, atau reksa dana syariah (Terfiadi et al., 2023).
Ketiga, dalam hal kontrak kerja, digital nomad Muslim harus memastikan bahwa setiap kontrak yang mereka buat memiliki kejelasan mengenai objek, harga, waktu pembayaran, dan hak-kewajiban masing-masing pihak, untuk menghindari unsur gharar (Hadi, 2022). Mereka juga harus memastikan bahwa pekerjaan yang mereka lakukan tidak melibatkan aktivitas yang dilarang dalam Islam.
Keempat, dalam hal zakat, digital nomad Muslim harus secara rutin menghitung dan membayar zakat atas penghasilan dan aset mereka yang telah mencapai nisab dan haul. Mereka dapat memanfaatkan platform digital untuk memudahkan penghitungan dan pembayaran zakat (Hasan et al., 2022).
Kelima, dalam hal asuransi, digital nomad Muslim harus menggunakan produk takaful (asuransi syariah) sebagai pengganti asuransi konvensional yang mengandung unsur riba, gharar, dan maisir (Simanjuntak et al., 2023).

9.2 Perencanaan Keuangan Islam bagi Digital Nomad
Perencanaan keuangan Islam yang komprehensif sangat penting bagi digital nomad Muslim, mengingat ketidakpastian pendapatan dan mobilitas tinggi yang menjadi ciri khas gaya hidup mereka. Perencanaan keuangan memberikan arah dan makna bagi setiap keputusan finansial (Abdullah & Muhammad, 2013), dan bagi digital nomad, ini berarti mereka perlu memiliki rencana keuangan yang jelas yang mencakup pengelolaan pendapatan, pengeluaran, tabungan, investasi, dan zakat.
Perencanaan keuangan Islam yang inklusif harus mempertimbangkan kebutuhan finansial individu dan memungkinkan pembuatan rencana keuangan yang dipersonalisasi (Ahmed & Salleh, 2016). Bagi digital nomad, ini mungkin mencakup perencanaan untuk masa pensiun (menggunakan instrumen syariah), perlindungan aset (melalui takaful), dan pengembangan kekayaan (melalui investasi syariah).

10. Kesimpulan
Fenomena digital nomad merupakan realitas ekonomi kontemporer yang tidak dapat diabaikan oleh ekonomi Islam. Gaya hidup ini menawarkan kebebasan dan fleksibilitas yang luar biasa, namun juga menghadirkan tantangan-tantangan unik dalam hal kepatuhan syariah. Dari perspektif ekonomi Islam, digital nomad Muslim dapat menjalankan aktivitas ekonomi mereka secara sah dan bahkan dapat berkontribusi positif pada pengembangan ekonomi syariah global, selama mereka mematuhi prinsip-prinsip dasar syariah.
Prinsip-prinsip utama yang harus menjadi panduan bagi digital nomad Muslim mencakup: larangan riba dalam semua transaksi keuangan (Hardiati et al., 2024); larangan gharar dalam kontrak dan perjanjian bisnis (Hadi, 2022); larangan maisir dalam investasi dan perdagangan (Terfiadi et al., 2023); kewajiban zakat atas penghasilan dan aset yang telah mencapai nisab (Nurhadi, 2019); dan prinsip bagi hasil dan berbagi risiko dalam kemitraan bisnis (Syibly & Purwanto, 2021). Selain itu, mereka harus menjunjung tinggi nilai-nilai etika bisnis Islam seperti kejujuran, transparansi, dan tanggung jawab sosial (Baloch & Chimenya, 2023).
Perkembangan fintech syariah dan perbankan digital Islam memberikan peluang yang semakin besar bagi digital nomad Muslim untuk mengakses layanan keuangan yang sesuai syariah di mana pun mereka berada (Rabbani et al., 2020). Dengan memanfaatkan teknologi ini secara bijak dan sesuai syariah, digital nomad Muslim dapat menjadi agen perubahan yang berkontribusi pada pengembangan ekonomi Islam yang lebih inklusif, adil, dan berkelanjutan (Zauro et al., 2024).
Pada akhirnya, ekonomi Islam bukan sekadar sistem larangan, tetapi merupakan sistem yang komprehensif yang menawarkan alternatif-alternatif positif untuk setiap aspek kehidupan ekonomi. Bagi digital nomad Muslim, ekonomi Islam menawarkan kerangka yang memungkinkan mereka untuk menikmati kebebasan dan fleksibilitas gaya hidup nomaden mereka, sambil tetap menjaga integritas spiritual dan moral mereka sebagai Muslim yang taat. Dengan demikian, digital nomad dalam perspektif ekonomi Islam bukan hanya tentang kepatuhan terhadap larangan-larangan, tetapi tentang bagaimana menjalani kehidupan ekonomi yang bermakna, adil, dan berkah — sebuah kehidupan yang mencerminkan nilai-nilai Islam dalam setiap aspeknya.

Daftar Pustaka
Abdullah, A., & Muhammad, J. (2013). Ethical Values in Islamic Financial Planning. Jurnal Pengurusan, 38, 133–140. https://doi.org/10.17576/pengurusan-2013-38-13
Abdulloh, M. (2023). Digital Transformation of Bank Syariah Indonesia Services and Its Impact on Financial Inclusion. Invest Journal of Sharia & Economic Law, 3(2), 224–235. https://doi.org/10.21154/invest.v3i2.6977
Ahmed, H., & Salleh, A. M. H. A. P. M. (2016). Inclusive Islamic financial planning: a conceptual framework. International Journal of Islamic and Middle Eastern Finance and Management, 9(2), 170–189. https://doi.org/10.1108/imefm-01-2015-0006
Ahmed, H., Ariffin, F. A. T., Karbhari, Y., & Shafii, Z. (2019). Diverse accounting standards on disclosures of Islamic financial transactions. Accounting Auditing & Accountability, 32(3), 866–896. https://doi.org/10.1108/aaaj-10-2015-2266
Alam, Md. M., Akbar, C. S., Shahriar, S. M., & Monzur-E-Elahi, M. (2019). The Islamic Shariah Principles for Investment in Stock Market. https://doi.org/10.31235/osf.io/b7j4e
Aziz, M. R. Ab., Jali, M. Z., Noor, M. N. M., Sulaiman, S., Harun, M. S., & Mustafar, M. Z. I. (2023). Islamic Digital Banking Based on Maqasid Al-Shariah for Financial Inclusion. I-iECONS, 289–306. https://doi.org/10.33102/iiecons.v10i1.84
BASARUD-DIN, S. K., & Abdullah, N. S. N. (2023). Can Bitcoin be used for Zakat Payment? International Journal of Economics and Management, 17(2), 273–285. https://doi.org/10.47836/ijeam.17.2.08
Baianda, A. (2024). Implementation of Sharia Principles in Micro Waqf Bank Financing Products at Minhadlul'ulum Islamic Boarding School (Based on the National Sharia Board Fatwa of the Indonesian Ulema Council Number 19 of 2001). Kne Social Sciences. https://doi.org/10.18502/kss.v9i16.16247
Baloch, B. A., & Chimenya, A. (2023). Ethical Dimensions of Islamic Finance and Their Relevance in Contemporary Business Practices. International Journal of Islamic Banking and Finance Research, 32–39. https://doi.org/10.46281/ijibfr.v11i2.2125
Darmalaksana, W. (2022). The need for social theology to strengthen the social functions of Islamic banking in Indonesia. HTS Teologiese Studies / Theological Studies, 78(1). https://doi.org/10.4102/hts.v78i1.7342
Elsayed, I. (2020). Islamic Ṣukūk Juristic Fundamental Study. Bulletin of the Faculty of Languages & Translation, 19(2), 91–124. https://doi.org/10.21608/bflt.2020.166100
Hadi, M. Q. A. (2022). Fiqh Mu'āmalah in Theory and Practice: an Overview of Islamic Economics. Al Hurriyah Jurnal Hukum Islam, 6(2), 16. https://doi.org/10.30983/alhurriyah.v6i2.5010
Hamidi, M. L., & Worthington, A. C. (2020). How social is Islamic banking? Society and Business Review, 16(1), 51–70. https://doi.org/10.1108/sbr-03-2020-0036
Hardiati, N., Latifah, I., & Fitriani, F. (2024). Reconstruction of the Concept of Bank Interest in Islamic Economic Law: Normative Approach and Implementation in Islamic Financial Institutions to Increase Financial Inclusion. Journal of International Multidisciplinary Research, 2(11), 163–169. https://doi.org/10.62504/jimr982
Hasan, Z., Jayanti, E. D., Azlina, N., Lestari, R., & Muslim, M. (2022). Prospect of Islamic Electronic Money in Indonesia: Case Study on the LinkAja Application. Jesi (Jurnal Ekonomi Syariah Indonesia), 12(1), 1. https://doi.org/10.21927/jesi.2022.12(1).1-13
Hassan, M. K., & Lewis, M. K. (2014). Islam, the economy and economic life. https://doi.org/10.4337/9781783479825.00005
Imaniyati, N. S., Firmansyah, A., Alamsyah, I. F., & Kamilah, A. (2024). The Function of Sharia Banks in Optimizing Waqf as the Integration of the Commercial Economy and Social Economy to Improve Public Welfare. Kne Social Sciences. https://doi.org/10.18502/kss.v9i24.16848
Islam, Md. T. (2024). Shari'ah Foundation of Islamic Banking. Dirasah International Journal of Islamic Studies, 2(1), 36–67. https://doi.org/10.59373/drs.v2i1.24
Kamali, M. H. (2012). Ethics and Finance: Perspectives of the Shari'ah and its Higher Objectives (Maqasid). Icr Journal, 3(4), 618–636. https://doi.org/10.52282/icr.v3i4.508
Katterbauer, K., Syed, H., Cleenewerck, L., & Genç, S. Y. (2022). Sharia Compliance of Cryptocurrencies: Data-Driven Sharia Compliance Assessment. Talaa Journal of Islamic Finance, 2(2), 75–85. https://doi.org/10.54045/talaa.v2i2.691
Laldin, M. A., & Furqani, H. (2013). Developing Islamic finance in the framework of maqasid al-Shari'ah. International Journal of Islamic and Middle Eastern Finance and Management, 6(4), 278–289. https://doi.org/10.1108/imefm-05-2013-0057
Luik, M. T. R., & Fatoni, A. (2018). Revisiting Analysis of the Root Causes on Financial Crisis in Islamic Perspective. Journal of Islamic Monetary Economics and Finance, 4(1), 39–60. https://doi.org/10.21098/jimf.v4i1.745
Maamor, S., Hasan, H., & Abdullah, H. (2019). Evaluating the Effect of Islamic Financing to Financial Development: Evidence from OIC Countries. International Journal of Management Studies, 25. https://doi.org/10.32890/ijms.25.2.2018.10501
McGregor, S. L. T., & Alghamdi, A. K. H. (2024). Measuring Islamic Financial Literacy. 10(1). https://doi.org/10.2478/fprj-2024-0003
Nawi, F. A. M., Daud, W. M. N. W., Ghazali, P. L., Yazid, A. S., & Shamsuddin, Z. (2018). Islamic Financial Literacy: A Conceptualization and Proposed Measurement. International Journal of Academic Research in Business and Social Sciences, 8(12). https://doi.org/10.6007/ijarbss/v8-i12/5061
Nouman, M., Siddiqi, M. F., Ullah, K., & Jan, S. (2021). Nexus between higher ethical objectives (Maqasid Al Shari'ah) and participatory finance. Qualitative Research in Financial Markets, 13(2), 226–251. https://doi.org/10.1108/qrfm-06-2020-0092
Nurhadi, N. (2019). The Importance of Maqashid Sharia as a Theory in Islamic Economic Business Operations. International Journal of Islamic Business and Economics (Ijibec), 3(2), 130–145. https://doi.org/10.28918/ijibec.v3i2.1635
Panggiarti, E. K. (2023). Implementation of Sharia-Based Financial System by OJK: Promoting a Sustainable and Inclusive Economy. Cashflow Current Advanced Research on Sharia Finance and Economic Worldwide, 2(3), 407–417. https://doi.org/10.55047/cashflow.v2i3.666
Paramole, K. O., & Sanni, M. O. (2022). Islamic Legislation on Wealth Acquisition: A Critical Examination of Crypto-Currency. Millah Journal of Religious Studies, 771–796. https://doi.org/10.20885/millah.vol21.iss3.art6
Qoyum, A. (2021). Testing The Validity of Risk Management in Islamic Finance: The Hadith Point of View. Islamic Economics Journal, 7(1), 1. https://doi.org/10.21111/iej.v7i1.4788
Rabbani, M. R., Abdulla, Y., Basahr, A., Khan, S., & Ali, M. (2020). Embracing of Fintech in Islamic Finance in the post COVID era. 1230–1234. https://doi.org/10.1109/dasa51403.2020.9317196
Rahman, S. (2015). Ethical Investment in Stock Screening and Zakat on Stocks. Journal of Islamic Finance, 4(1), 39–62. https://doi.org/10.12816/0024800
Shaikh, A. Z. (2024). Islamic Microfinance an Instrument for Poverty Alleviation in Pakistan: A Case Study of Sindh. Mediterranean Journal of Social Sciences, 15(1), 82. https://doi.org/10.36941/mjss-2024-0006
Simanjuntak, I., Sudiarti, S., & Yanti, N. (2023). The impact of implementing Aceh Qanun No. 11 of 2018 concerning Sharia Financial Institutions on the management of sharia insurance institutions. Journal of Islamic Economics Lariba, 9(1), 239–254. https://doi.org/10.20885/jielariba.vol9.iss1.art14
Sudarwanto, A. S., Kharisma, D. B., & Cahyaningsih, D. T. (2023). Islamic crowdfunding and Shariah compliance regulation: problems and oversight. Journal of Financial Crime, 31(4), 1022–1036. https://doi.org/10.1108/jfc-01-2023-0003
Suharto, S. (2018). Contextual Analysis of Qur'an Verses in Entrepreneurs. Hunafa Jurnal Studia Islamika, 15(1), 122–140. https://doi.org/10.24239/jsi.v15i1.513.122-140
Sulaiman, F., Lutfi, M., & Muin, R. (2022). Karakteristik dan Rancang Bangun Ekonomi Islam. Tadayun Jurnal Hukum Ekonomi Syariah, 3(2), 163–182. https://doi.org/10.24239/tadayun.v3i2.84
Syibly, M. R., & Purwanto, M. R. (2021). Morality and Justice in the Islamic Economics. 168. https://doi.org/10.2991/aebmr.k.210305.063
T, A. E. Z. (2011). Gagasan, Tantangan dan Prospek Investasi Syari'ah dalam Pertarungan Politik Ekonomi Global. Nalar Fiqh Jurnal Hukum Islam, 4(2), 44–58. https://doi.org/10.30631/nf.v4i2.1265
Taman, S. (2011). The Concept of Corporate Social Responsibility in Islamic Law. Indiana International & Comparative Law Review, 21(3), 481–508. https://doi.org/10.18060/17662
Terfiadi, S. Y., Jais, M., Mahdi, S., & Husein, R. (2023). The Potential of The Islamic Capital Market (ICM) as an Investment Model for the Baitul Mal. Journal of Trends Economics and Accounting Research, 3(4), 620–628. https://doi.org/10.47065/jtear.v3i4.635
Visser, H. (2019). The Islamic economy: its origin, its world view and its claims. The Central European Review of Economics and Management, 3(4), 53–89. https://doi.org/10.29015/cerem.765
Zauro, Z. S., Civín, A. S., & Bouma, O. (2024). Islamic Economics for Sustainable Development. SeEk, 1(2), 53–70. https://doi.org/10.35335/ac1n5382
di

Tidak ada komentar:

Posting Komentar