00400 - Deregulasi dalam Sistem Ekonomi Islam: Tinjauan Historis, Yuridis, dan Prospek Perkembangan di Indonesia

AFANIN MEDIA UTAMA



Abstrak
Deregulation in the Islamic economic system is a long, complex, and multidimensional process that significantly influences the development of Islamic financial institutions in Indonesia. This study aims to comprehensively examine the concept of deregulation in the Islamic economic system from historical, juridical, and practical perspectives. The research method employed is a literature review through analysis of relevant academic sources, laws, and regulations. The findings indicate that banking deregulation initiated in 1983 opened opportunities for the growth of the Islamic economic system in Indonesia, although its impact was not immediately apparent. The October 1988 Policy Package (Pakto 88) became a pivotal milestone that genuinely created space for the establishment of Islamic banks, subsequently followed by the founding of Bank Muamalat Indonesia in 1991. The progressive legislative process, from Law No. 7 of 1992, Law No. 10 of 1998, to Law No. 21 of 2008, demonstrates an increasingly accommodating regulatory framework for the Islamic economic system. Deregulation has not only impacted the banking sector but has also driven the development of various non-bank Islamic financial institutions. Future challenges include human resource quality, technology, integrated regulation, and public awareness. Nevertheless, the prospects for the Islamic economic system remain highly promising, given its resilience against financial crises, rapid global growth, and increasingly strong government support.

Keywords: Deregulation, Islamic Economic System, Islamic Banking, Islamic Financial Institutions, Indonesian Banking Regulation

Abstrak 
Deregulasi dalam sistem ekonomi Islam merupakan proses yang panjang, kompleks, dan multidimensional yang secara signifikan memengaruhi perkembangan lembaga keuangan syariah di Indonesia. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji secara komprehensif konsep deregulasi dalam sistem ekonomi Islam dari perspektif historis, yuridis, dan praktis. Metode penelitian yang digunakan adalah kajian pustaka melalui analisis terhadap sumber-sumber akademik, undang-undang, dan regulasi yang relevan. Hasil kajian menunjukkan bahwa deregulasi perbankan yang dimulai sejak tahun 1983 telah membuka peluang bagi berkembangnya sistem ekonomi Islam di Indonesia, meskipun dampaknya tidak langsung terasa. Paket Kebijakan Oktober 1988 (Pakto 88) menjadi tonggak penting yang secara nyata membuka ruang bagi pendirian bank-bank syariah, yang kemudian diikuti dengan berdirinya Bank Muamalat Indonesia pada tahun 1991. Proses legislasi yang berjalan secara bertahap dari Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992, Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998, hingga Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 menunjukkan progresifitas regulasi yang semakin mengakomodasi sistem ekonomi Islam. Deregulasi tidak hanya berdampak pada sektor perbankan, tetapi juga mendorong berkembangnya berbagai lembaga keuangan syariah non-bank. Tantangan ke depan mencakup kualitas sumber daya manusia, teknologi, regulasi yang terintegrasi, dan kesadaran masyarakat. Meskipun demikian, prospek sistem ekonomi Islam sangat menjanjikan mengingat ketahanannya terhadap krisis keuangan, pertumbuhannya yang pesat di tingkat global, serta dukungan pemerintah yang semakin kuat.

Kata Kunci: Deregulasi, Sistem Ekonomi Islam, Perbankan Syariah, Lembaga Keuangan Syariah, Regulasi Perbankan Indonesia


I. Pendahuluan
Sistem ekonomi Islam merupakan suatu tatanan ekonomi yang berlandaskan pada nilai-nilai dan prinsip-prinsip syariah yang bersumber dari Al-Qur'an dan Sunnah Nabi Muhammad SAW. Sistem ini tidak sekadar mengatur transaksi komersial, melainkan mencakup keseluruhan aspek kehidupan ekonomi manusia yang berorientasi pada keadilan, pemerataan, dan kemaslahatan umat (Khair, 2017). Dalam konteks perkembangan ekonomi modern, salah satu isu yang paling relevan dan signifikan adalah bagaimana deregulasi—sebagai kebijakan ekonomi yang bertujuan mengurangi atau menghapus regulasi yang membatasi aktivitas ekonomi—berinteraksi dengan dan memengaruhi sistem ekonomi Islam, khususnya dalam konteks perbankan syariah di Indonesia.
Deregulasi dalam sistem ekonomi Islam bukan sekadar persoalan teknis kebijakan moneter atau perbankan semata, melainkan menyentuh dimensi yang lebih dalam, yakni bagaimana negara memberikan ruang bagi berkembangnya lembaga-lembaga keuangan yang beroperasi sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Sebagaimana dikemukakan oleh Masudul Alam, permasalahan dalam politik ekonomi Islam biasanya terkait dengan regulasi dan deregulasi, terkait bagaimana merumuskan kebijakan yang berwawasan ekonomi global sehingga harus dilakukan analisis komparatif yang tepat (Ulum, 2018). Dengan demikian, kajian tentang deregulasi dalam sistem ekonomi Islam menjadi sangat penting untuk dipahami secara komprehensif, baik dari perspektif historis, yuridis, maupun praktis.

II. Metode Penelitian
Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode kajian pustaka (library research). Data dikumpulkan melalui telaah terhadap berbagai sumber sekunder yang relevan, mencakup artikel jurnal ilmiah, buku, undang-undang, peraturan perbankan, dan dokumen kebijakan yang berkaitan dengan deregulasi dalam sistem ekonomi Islam di Indonesia. Analisis dilakukan secara deskriptif-analitis dengan mengorganisasikan temuan berdasarkan kronologi historis dan dimensi tematik, sehingga diperoleh pemahaman yang komprehensif dan sistematis mengenai dinamika deregulasi dalam sistem ekonomi Islam.

III. Hasil Dan Pembahasan
A. Konsep Dasar Sistem Ekonomi Islam
Sebelum membahas deregulasi secara spesifik, perlu dipahami terlebih dahulu landasan konseptual sistem ekonomi Islam. Ekonomi Islam adalah sistem ekonomi yang didasarkan pada hukum dan nilai-nilai Islam yang bersumber dari Al-Qur'an dan Sunnah (Hidayatullah, 2024). Sistem ini dibangun di atas beberapa karakteristik fundamental, yaitu: dialektika nilai-nilai spiritualisme dan materialisme, kebebasan berekonomi, dualisme kepemilikan, serta menjaga kemaslahatan individu dan masyarakat (Jamaludin & Syafrizal, 2020). Basis utama sistem ekonomi syariah terletak pada kerangka dasarnya yang berlandaskan syariat, juga pada aspek tujuannya, yaitu mewujudkan suatu tatanan ekonomi masyarakat yang sejahtera berdasarkan keadilan, pemerataan, dan keadilan (Muhammad, 2020).
Sistem ekonomi Islam ini muncul berbarengan sejak munculnya ajaran Islam itu sendiri. Sistem ini bukan sebuah pemikiran turunan, tetapi asli dari sumber utama ajaran Islam yaitu Al-Qur'an dan al-Hadits (Imari, 2016). Dalam operasionalnya, lembaga keuangan syariah yang menerapkan keuangan Islam menerapkan prinsip-prinsip keadilan, yakni berbagi keuntungan atas dasar penjualan riil sesuai kontribusi dan risiko masing-masing pihak, kemitraan, transparansi, dan universalitas (Jamaludin & Syafrizal, 2020). Keuangan Islam memiliki keunikan dan sistem keseimbangan yang memenuhi keinginan Maqasid Al-Syariah, yang bertujuan untuk mengatur semua aspek kehidupan muslim dan menjaga kesejahteraan sosial, keadilan, dan stabilitas keuangan (Hirawati & Harsono, 2023).
Skenario ekonomi yang ditandai oleh persaingan, efisiensi, pragmatisme, dan keterbukaan menimbulkan suatu kemungkinan baru untuk mencoba mengajukan alternatif disiplin keilmuan sosial pada sistem ekonomi yang didasarkan pada nilai-nilai dan ajaran di luar dari sistem ekonomi konvensional, yaitu sistem ekonomi Islam (syariah) (Sarkum, 2017). Sistem ekonomi syariah sangat berbeda dengan ekonomi sosialis, kapitalis, maupun campuran, namun tidak bertentangan sesuai dengan ekonomi Pancasila (Sarkum, 2017). Bahkan, sistem ekonomi Pancasila yang disebut juga demokrasi ekonomi berlandaskan Pancasila dan UUD 1945 memiliki asas yang sama persis dengan yang dimaksud ethical economy dalam Islam (Saefuddin, 2019).

B. Pengertian dan Dimensi Deregulasi dalam Konteks Ekonomi Islam
Deregulasi secara umum dipahami sebagai upaya untuk penyesuaian struktural dan restrukturisasi perekonomian (Syuhada' & Rohim, 2023). Dalam konteks perbankan dan keuangan, deregulasi mencakup tiga dimensi yang terpisah namun berkaitan erat, yaitu: deregulasi harga (terutama deregulasi suku bunga), deregulasi produk (ragam jasa yang ditawarkan), dan deregulasi spasial (kelonggaran pembukaan cabang atau hambatan memasuki pasar) (M. Muhammad, 2006). Tinjauan deregulasi selama beberapa dekade menunjukkan bahwa deregulasi telah sedikit banyak mengubah "wajah" sektor keuangan Indonesia (M. Muhammad, 2006).
Dalam perspektif ekonomi Islam, deregulasi memiliki makna yang lebih luas dan mendalam. Deregulasi bukan hanya soal liberalisasi pasar atau pengurangan hambatan regulasi semata, tetapi juga mencakup upaya untuk memberikan ruang bagi berkembangnya sistem keuangan yang bebas dari unsur riba, gharar, dan maisir. Adanya deregulasi finansial mengakibatkan fenomena baru yang mengakibatkan iklim persaingan semakin hangat, termasuk di dalamnya adalah persaingan dalam perbankan syariah (Sirait & Panjaitan, 2018). Hal ini karena persaingan dalam dunia perbankan dipicu oleh pertumbuhan setiap bank, yang sangat dipengaruhi oleh perkembangan kemampuannya menghimpun dana masyarakat (Sirait & Panjaitan, 2018).
Dalam konteks yang lebih luas, deregulasi dalam sistem ekonomi Islam juga berkaitan dengan bagaimana negara memberikan legitimasi hukum bagi lembaga-lembaga keuangan syariah untuk beroperasi. Progresifitas regulasi keuangan syariah menjadi bukti bahwa political will pemerintah tampak dalam upaya pengembangan lembaga keuangan syariah (Ulum, 2018). Berbagai program pengembangan lembaga keuangan syariah yang dilakukan oleh pemerintah melalui Bank Indonesia, BAPEPAM, Otoritas Jasa Keuangan (OJK), dan DSN menunjukkan adanya political will pemerintah terhadap lembaga keuangan syariah (Ulum, 2018).

C. Sejarah Deregulasi Perbankan dan Dampaknya terhadap Sistem Ekonomi Islam di Indonesia
1. Fase Pertama: Deregulasi 1 Juni 1983
Perjalanan deregulasi perbankan di Indonesia yang berkaitan dengan sistem ekonomi Islam dimulai pada tahun 1983. Indonesia mulai melakukan deregulasi perbankan pada 1983, saat itu Bank Indonesia (BI) memberikan keleluasaan kepada bank untuk menetapkan suku bunga (Alim & Sina, 2020). Pemerintah berharap dengan kebijakan deregulasi akan tercipta kondisi bank yang efisien dan kuat dalam menopang perekonomian (Alim & Sina, 2020). Deregulasi perbankan dimulai sejak tahun 1983; pada tahun tersebut Bank Indonesia memberikan keleluasaan kepada bank-bank untuk menetapkan suku bunga (Permata et al., 2020).
Kebijakan deregulasi 1 Juni 1983 ini memiliki signifikansi khusus bagi perkembangan sistem ekonomi Islam. Dengan adanya kebijakan tersebut, timbullah kemungkinan bagi bank tertentu untuk menentukan tingkat bunga sebesar 0%, yang berarti membuka peluang penerapan sistem perbankan syariah berdasarkan prinsip bagi hasil (Zuliansyah, 2011). Implementasi ekonomi Islam dalam iklim deregulasi seperti ini sebenarnya sudah bisa dilakukan, karena sistem perbankan tanpa bunga dengan sistem bagi hasil sebenarnya telah bisa dioperasikan sejak deregulasi di bidang moneter dan perbankan bulan Juli 1983 (Maskuroh, 2017).
Namun demikian, deregulasi 1 Juni 1983 tersebut ternyata tidak berdampak langsung atas pelaksanaan sistem perbankan tanpa bunga (Zuliansyah, 2011). Meskipun secara teknis memungkinkan, belum ada umat Islam yang mendirikan bank dan beroperasi tanpa bunga sebelum Pakto 88 dan sesudah deregulasi 1 Juni 1983 (Khair, 2017). Hal ini menunjukkan bahwa deregulasi semata tidak cukup untuk mendorong berkembangnya sistem ekonomi Islam; diperlukan juga faktor-faktor lain seperti kesadaran masyarakat, dukungan ulama, dan kerangka regulasi yang lebih komprehensif.
Untuk mencegah agar kondisi perbankan yang tidak terkendali tidak terjadi dan berkepanjangan, pemerintah mengeluarkan paket kebijakan ekonomi pada tanggal 1 Juni 1983. Dalam paket tersebut ditegaskan bahwa bank-bank milik pemerintah diberikan kebebasan untuk menentukan tingkat bunganya sendiri (Majid, 2021). Karnaen Perwataatmaja, salah seorang pelopor pendirian bank Islam, melihat peluang untuk mendirikan bank Islam dari kebijakan ini (Majid, 2021).

2. Fase Kedua: Pakto 88 (Paket Kebijakan Oktober 1988)
Tonggak penting berikutnya dalam sejarah deregulasi yang berkaitan dengan sistem ekonomi Islam adalah Paket Kebijakan Oktober 1988 atau yang dikenal dengan Pakto 88. Pakto 88 pada intinya merupakan deregulasi perbankan yang memfasilitasi pendirian bank baru, sehingga sektor perbankan mengalami pertumbuhan yang sangat cepat pada saat itu (Khoiriah & Nasution, 2023). Kebijakan ini memungkinkan adanya bank tanpa bunga dengan sistem bagi hasil sesuai dengan kesepakatan (Khair, 2017).
Kesempatan untuk berdirinya bank tanpa bunga dengan sistem bagi hasil lebih terbuka lagi sejak diluncurkannya paket kebijakan Oktober 1988 (PAKTO) (Maskuroh, 2017). Upaya intensif pendirian bank syariah di Indonesia dapat ditelusuri sejak tahun 1988, yaitu pada saat pemerintah mengeluarkan Paket Kebijakan Oktober (Pakto) yang mengatur deregulasi industri perbankan di Indonesia (Wahyu & Anwar, 2020). Keinginan ini ditanamkan dengan deregulasi perbankan sejak 1 Juni 1983, yang memungkinkan bank (termasuk BPR) bebas menetapkan suku bunga 0%. Kemungkinan beroperasinya BPR tanpa bunga menjadi lebih terbuka setelah Pakto 1988, membuka peluang bagi pendirian bank-bank baru, termasuk bank-bank bebas bunga (Maulana, 2022).
Kebijakan deregulasi sektor keuangan pada 27 Oktober 1988 telah memberikan perubahan yang fundamental dalam sistem perbankan Indonesia, dan berlanjut pada tahun 1992 dengan dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang bank syariah yang diperbolehkan beroperasi di Indonesia dengan menerapkan sistem bagi hasil (Mazaya & Daud, 2020). Dalam kurun waktu antara 1988 hingga 1992, barulah bermunculan permohonan izin pendirian bank Islam (Khair, 2017). Titik awal pendirian perbankan yang mempergunakan prinsip syariah, secara faktual ditandai dengan berdirinya PT. Bank Muamalat Indonesia (BMI) Tbk pada tahun 1991, dan memulai kegiatan operasionalnya pada bulan Mei 1992 (Khair, 2017).
Perkembangan bank syariah di Indonesia dimulai pada tahun 1980, melalui diskusi-diskusi bertemakan bank Islam sebagai pilar ekonomi Islam, sehingga pada tahun 1988 (Pakto 88) pemerintah berhasil melakukan liberalisasi sistem perbankan dengan mengeluarkan paket kebijakan deregulasi yang memberi kesempatan yang luas pada bisnis perbankan untuk menunjang pembangunan liberalisasi sistem perbankan (Ridwan et al., 2021). Pada tahun 1990, Majelis Ulama Indonesia (MUI) membentuk kelompok kerja untuk mendirikan Bank Islam di Indonesia, dan terealisasi dengan berdirinya bank syariah pertama yaitu PT Bank Muamalat Indonesia (BMI) pada tanggal 1 November 1991 dan mulai beroperasional 1 Mei 1992 dengan landasan hukum pada Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 (Ridwan et al., 2021).

3. Fase Ketiga: Era Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992
Landasan hukum operasi bank yang menggunakan sistem syariah, saat itu hanya diakomodasi dalam salah satu ayat tentang "bank dengan sistem bagi hasil" pada Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992; tanpa rincian landasan hukum syariah serta jenis-jenis usaha yang diperbolehkan (Alim & Sina, 2020). Dasar hukum mengenai pendirian bank syariah di Indonesia pada waktu itu belum ada; hanya saja adanya paket deregulasi perbankan Oktober 1988 (Pakto 88) dapat dijadikan acuan, mengingat dalam Pakto itu telah diperkenankan adanya bank dengan bunga 0% (zero interest) (Trizuan & Andika, 2019).
Secara legal, penerapan ekonomi Islam telah dimulai pada tahun 1992, yaitu dengan pemberlakuan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan yang memberikan landasan bagi pengembangan bank berdasarkan prinsip syariah (Suhaedi, 2003). Kelahiran Bank Muamalah Indonesia dan sejumlah BPR Syariah mengacu pada undang-undang tersebut (Suhaedi, 2003). Alur legislasi dan transformasi hukum perbankan syariah di Indonesia dapat dibagi menjadi beberapa fase, yakni fase bebas nilai Islam ketika berlaku Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1967 tentang Pokok-Pokok Perbankan, dilanjutkan fase pengenalan sistem bagi hasil dengan dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan (Komarudin & Hidayatullah, 2021).

4. Fase Keempat: Deregulasi Melalui Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998
Puncak dari proses deregulasi yang memberikan dampak signifikan bagi sistem ekonomi Islam adalah lahirnya Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998. Pada tahun 1998, pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat melakukan penyempurnaan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tersebut menjadi Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998, yang secara tegas menjelaskan bahwa terdapat dua sistem dalam perbankan di tanah air (dual banking system), yaitu sistem perbankan konvensional dan sistem perbankan syariah (Alim & Sina, 2020). Dengan demikian, diterbitkannya Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 memiliki hikmah tersendiri bagi dunia perbankan nasional, di mana pemerintah membuka lebar kegiatan usaha perbankan dengan berdasarkan pada prinsip syariah (M. Muhammad, 2006).
Bank syariah di Indonesia mendapatkan pijakan yang kokoh setelah adanya deregulasi sektor perbankan melalui Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 yang telah mengatur secara terperinci landasan hukum serta jenis-jenis usaha yang dapat dioperasikan dan diimplementasikan oleh bank syariah. Dalam undang-undang tersebut juga mengarahkan bank konvensional untuk membuka unit-unit syariah (Amalo, 2010). Pada era Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998, kebijakan hukum perbankan di Indonesia menganut sistem perbankan ganda (dual banking system); kebijakan tersebut memberikan kesempatan bagi bank-bank umum konvensional untuk memberikan layanan syariah melalui mekanisme islamic window dengan terlebih dahulu membentuk Unit Usaha Syariah (UUS) (Kurnialis et al., 2022).
Dengan adanya deregulasi yang semakin kuat, memberikan kesempatan yang seluas-luasnya bagi perbankan syariah di Indonesia untuk berkembang dan menjalankan fungsinya secara baik (Amalo, 2010). Peluang ini disambut hangat masyarakat perbankan, yang ditandai dengan berdirinya beberapa bank Islam lain, yakni Bank IFI, Bank Syariah Mandiri, Bank Niaga, Bank BTN, Bank Mega, Bank BRI, Bank Bukopin, BPD Jabar, dan BPD Aceh, serta lain-lain (Alim & Sina, 2020).
Sebagai pelaksanaan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998, pada 12 Mei 1999 secara bersamaan Bank Indonesia menerbitkan Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia, yang masing-masing untuk bank syariah (No. 32/34/KEP/DIR) dan untuk bank perkreditan syariah (No. 32/36/KEP/DIR). Selanjutnya, Bank Indonesia membentuk biro khusus, yakni Biro Perbankan Syariah yang bertugas melakukan penelitian, pengembangan, pengaturan, pengawasan, dan perizinan bank syariah baik untuk bank umum maupun bank perkreditan rakyat (Supaat & Ahyar, 2020).

5. Fase Kelima: Era Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008
Puncak dari proses legislasi dan deregulasi perbankan syariah di Indonesia adalah lahirnya Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah. Usaha ini berhasil dengan lahirnya Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, yang mengakui secara legal formal pola dual banking system di Indonesia (Saefuddin, 2019). Pengesahan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 pada dasarnya, menurut Bank Indonesia, merupakan regulasi perbankan syariah yang mengarah ke full fledged Islamic financial system (restrukturisasi sistem perbankan secara keseluruhan sesuai dengan syariah Islam) (Saefuddin, 2019).
Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 mendorong Unit-Unit Syariah (UUS) untuk di-spin off atau memisahkan diri dari entitas induk, dan Bank Umum Syariah (BUS) untuk mengembangkan jaringan kantornya secara luas, serta adanya semangat dalam undang-undang dimaksud untuk menampilkan karakteristik khas perbankan syariah sebagai suatu sistem baru layanan keuangan (Saefuddin, 2019). Dalam Pasal 29 ayat (1) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Bank Syariah disebutkan bahwa "Pembinaan dan pengawasan bank dilakukan oleh Bank Indonesia" (Saefuddin, 2019).
Alur legislasi dan transformasi hukum perbankan syariah di Indonesia sampai pada fase penyempurnaan atau pemurnian dengan hadirnya Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah (Komarudin & Hidayatullah, 2021). Dengan berbagai perkembangan yang terus dilakukan oleh perbankan Indonesia, pada tahun 2008 disahkannya Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Islam yang diharapkan memberikan prospek yang signifikan bagi perbankan Islam (Majid, 2021).

D. Hambatan Historis Deregulasi Sistem Ekonomi Islam
Perjalanan deregulasi dalam sistem ekonomi Islam di Indonesia tidak berlangsung mulus. Terdapat berbagai hambatan yang menghalangi berkembangnya sistem ekonomi Islam, terutama pada era Orde Baru. Kehadiran perbankan syariah di Indonesia baru mulai berkembang mengikuti penerbitan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008, meskipun telah menjadi wacana jauh sebelum penerbitan undang-undang tersebut (Khair, 2017).
Keterlambatan ini disebabkan oleh dua hal. Pertama adalah karena isu politik. Pelabelan "syariah" dalam nama institusi perbankan dalam perspektif pemerintah, khususnya pada rezim Orde Baru, dipandang sebagai bagian dari konsep negara Islam (Khair, 2017). Alasan resmi yang dikemukakan pemerintah mengenai tidak diizinkannya pendirian bank Islam adalah karena cara operasi bank Islam, yang menuntut pemerataan lebih adil dengan sistem bagi hasil, tidak sejalan dengan undang-undang yang berlaku, yaitu Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1967, Bab I Pasal 1, yang tidak mengizinkan beroperasinya bank tanpa bunga kredit (Hidayati, 2005).
Hambatan kedua adalah masalah payung hukum yang belum ada, karena undang-undang yang berlaku pada saat itu, yaitu Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1967 tentang Pokok-Pokok Perbankan, mensyaratkan perbankan untuk berjalan dengan sistem bunga, sementara sistem bunga dipandang sebagai sistem yang tidak Islami (Khair, 2017). Menurut Dawam Raharjo, yang melatarbelakangi sistem keuangan terhambat adalah faktor politik, yaitu bahwa pendirian bank syariah dianggap sebagai suatu bagian dari cita-cita negara Islam (Atikah et al., 2021).
Langkah-langkah deregulasi yang terjadi menunjukkan bahwa pada Juni 1983, Bank Islam tidak bisa beroperasi di Indonesia karena pemerintah menentukan besarnya tingkat bunga yang harus diterapkan (Khair, 2017). Hambatan legislatif ini tidak memungkinkan bank untuk mengenakan bunga nol persen, sehingga proposal pendirian bank syariah tidak berhasil pada awalnya (Amiruddin, 2018).

E. Dampak Deregulasi terhadap Perkembangan Lembaga Keuangan Syariah
1. Pertumbuhan Perbankan Syariah
Deregulasi yang dilakukan secara bertahap telah memberikan dampak yang sangat signifikan terhadap perkembangan lembaga keuangan syariah di Indonesia. Perkembangan perbankan syariah di Indonesia dimulai dari berdirinya Bank Muamalat Indonesia. Bank syariah di Indonesia mendapatkan pijakan yang kokoh setelah adanya deregulasi sektor perbankan (Amalo, 2010). Pertumbuhan dan perkembangan perbankan syariah di Indonesia didukung oleh kebijakan pemerintah terkait dengan lembaga ini yang secara terus-menerus melakukan deregulasi (Istiqomah et al., 2023).
Diawali dari kebijakan pemerintah memperbolehkan bagi lembaga bank untuk menetapkan besaran bunga bank menjadi 0% dan dibenarkannya sistem bagi hasil yang kemudian memancing berdirinya Bank Muamalah Indonesia (BMI) tahun 1992 dan berlanjut pada merebaknya Bank Perkreditan Rakyat Syariah (BPRS) dan Baitul Mal wa Tamwil (BMT), pemerintah pada tahun 1998 membuat kebijakan baru melalui Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 yang menyatakan bahwa Bank Indonesia membolehkan beroperasinya bank dengan dual bank system (Istiqomah et al., 2023).
Perkembangan perbankan syariah pada tahun 2004 mencatat terdapat 3 bank umum syariah dan 88 BPR Syariah. Jaringan kantor mengalami pertumbuhan secara teratur dan sistematis dari 337 buah pada tahun 2003, melonjak tajam menjadi 2.443 buah (Hutagaol, 2023). Hanya ada satu bank syariah pada periode 1992–1998; jumlah bank syariah di Indonesia meningkat menjadi 20 pada tahun 2005 (Khoiriah & Nasution, 2023). Per Juni 2015, industri perbankan syariah terdiri dari 12 bank umum syariah, 22 unit usaha syariah yang dimiliki oleh bank umum konvensional, dan 162 BPRS dengan total aset sebesar Rp273.494 triliun dengan pangsa pasar 4,61% (Alanshori, 2016).
Hingga akhir tahun 2019 saja terdapat 14 bank umum syariah, 20 unit usaha syariah, dan 164 BPRS (Atikah et al., 2021). Sampai dengan akhir tahun 2019, sudah berdiri 14 Bank Umum Syariah (BUS) dan 20 Unit Usaha Syariah (UUS) (Ridwan et al., 2021). Perkembangan industri perbankan di Indonesia pascaderegulasi perbankan tahun 1988 mengakibatkan peran perbankan sebagai lembaga financial intermediary dalam membiayai external financing terutama untuk investasi semakin bertambah (Astuti, 2020).

2. Diversifikasi Produk dan Layanan Keuangan Syariah
Deregulasi juga mendorong diversifikasi produk dan layanan keuangan syariah. Secara garis besar, hubungan ekonomi berdasarkan syariah Islam tersebut ditentukan oleh hubungan akad yang terdiri dari lima konsep dasar akad. Bersumber dari kelima konsep dasar inilah dapat ditemukan produk-produk lembaga keuangan bank syariah dan lembaga keuangan bukan bank syariah untuk dioperasionalkan. Kelima konsep tersebut adalah: (1) sistem simpanan, (2) bagi hasil, (3) margin keuntungan, (4) sewa, dan (5) fee/jasa (Alim & Sina, 2020).
Seiring dengan perkembangan perbankan syariah, produk-produk syariah juga harus lebih inovatif. Akad-akad yang digunakan pada produk-produk bank syariah pun mengalami perkembangan sehingga tidak hanya menggunakan model akad tunggal (Wahab & Mahdiya, 2020). Solusi yang diberikan adalah dengan penggabungan beberapa akad (multi akad/hybrid contracts) (Wahab & Mahdiya, 2020). Fikih muamalah menduduki posisi yang sangat penting dalam ekonomi Islam, dan bidang fikih muamalah merupakan lapangan ijtihad (majal al-ijtihad) yang luas (Imari, 2016).

3. Perkembangan Lembaga Keuangan Non-Bank Syariah
Selain perbankan, deregulasi juga mendorong berkembangnya lembaga keuangan non-bank syariah. Hingga saat ini, selain bank syariah juga terdapat lembaga keuangan syariah lainnya seperti asuransi syariah, pegadaian syariah, baitul mal wat tamwil, pasar modal syariah, reksa dana syariah, serta lembaga zakat, infak, dan sedekah yang hadir sebagai perwujudan dari sebuah kelembagaan ekonomi syariah dalam perekonomian modern (Hidayatullah, 2024). Baitul Mal wat Tamwil (BMT) hadir dengan konsep ekonomi yang berkeadilan dan merata dengan sistem yang syar'i (P. Muhammad, 2020).
Menjamurnya bank syariah, asuransi syariah, obligasi syariah, reksa dana syariah, dan beragam institusi keuangan syariah lain menjadi bukti konkret respons positif publik terhadap sistem bagi hasil yang ditawarkan ekonomi Islam (Yulitasari, 2024). Di Indonesia, pengembangan ekonomi dan keuangan syariah bahkan telah diakselerasi oleh kebijakan strategis pemerintah seperti roadmap ekonomi syariah dan kerangka regulasi yang kondusif (Yulitasari, 2024).

F. Deregulasi dan Kebijakan Moneter Islam
Deregulasi dalam sistem ekonomi Islam juga berkaitan erat dengan kebijakan moneter. Instrumen kebijakan moneter Islam tidak berbeda dengan tujuan kebijakan moneter secara umum, yaitu menjaga stabilitas dari mata uang (baik secara internal maupun eksternal), penciptaan instrumen keuangan yang terdiversifikasi, likuiditas, transparansi sistem keuangan, dan mekanisme pasar yang efektif sehingga pertumbuhan ekonomi yang diharapkan dapat tercapai (NOER, 2022).
Kebijakan moneter Islam harus bebas dari unsur riba dan bunga bank. Dalam Islam, riba—yang termasuk di dalamnya bunga bank—diharamkan secara tegas. Dengan adanya pengharaman ini, bunga bank yang dalam ekonomi kapitalis menjadi instrumen utama manajemen moneter menjadi tidak berlaku lagi. Manajemen moneter dalam Islam didasarkan pada prinsip bagi hasil (Rajab, 2021).
Sejak dikeluarkan undang-undang perbankan yang baru tahun 1998, Indonesia telah menerapkan sistem perbankan ganda, ketika bank konvensional dan bank syariah dapat beroperasi berdampingan di seluruh wilayah Indonesia. Adapun sejak dikeluarkan Undang-Undang Bank Indonesia yang baru tahun 1999, Bank Indonesia telah diberi amanah sebagai otoritas moneter ganda yang dapat menjalankan kebijakan moneter konvensional maupun syariah (Rajab, 2021).
Dalam sistem keuangan ganda yang ada saat ini, hanya konsep bagi hasil saja yang menjadi pembeda antara sistem moneter konvensional dan sistem moneter Islam (Rajab, 2021). Dalam ekonomi Islam, tidak ada sistem bunga sehingga bank sentral tidak dapat menerapkan kebijakan discount rate tersebut. Bank Sentral Islam memerlukan instrumen yang bebas bunga untuk mengontrol kebijakan ekonomi moneter dalam ekonomi Islam (Rajab, 2021).
Giro Wajib Minimum (GWM), yang merupakan simpanan minimum bank-bank umum dalam bentuk giro terhadap Bank Indonesia yang besarnya ditetapkan oleh Bank Indonesia berdasarkan persentase tertentu dari dana pihak ketiga, merupakan salah satu instrumen kebijakan moneter yang juga berlaku bagi bank syariah (NOER, 2022). Selain itu, terdapat instrumen khusus seperti Sertifikat Bank Indonesia Syariah (SBIS) dan Sertifikat Perdagangan Komoditi Berdasarkan Prinsip Syariah Antarbank (SiKA) yang diterbitkan berdasarkan prinsip syariah (NOER, 2022).

G. Deregulasi, Globalisasi, dan Tantangan Sistem Ekonomi Islam
1. Tantangan Globalisasi
Deregulasi dalam sistem ekonomi Islam tidak dapat dipisahkan dari konteks globalisasi yang semakin intensif. Menjadi tantangan tersendiri bagi sistem perbankan Islam akan dampak globalisasi ekonomi dan pasar bebas, di mana perbankan Islam juga harus mewaspadai krisis keuangan, kemiskinan, pengangguran, kerusakan budaya, ketidakstabilan, dan kerusakan moral manusia (Sukardi, 2013). Semua industri, tidak terkecuali industri keuangan dan perbankan syariah, akan berkompetisi dalam pasar besar MEA (Sarkum, 2017).
Dalam beberapa dekade terakhir, sektor perbankan telah mengalami globalisasi, deregulasi, dan liberalisasi yang serupa dengan yang terjadi di negara-negara industri (Ahmadi et al., 2021). Deregulasi, globalisasi ekonomi, ditambah dengan perkembangan teknologi telah mengubah lanskap sektor perbankan secara dramatis (Atikah et al., 2021). Hal ini menuntut segala lini organisasi bisnis untuk memproduksi sistem dan produk yang sesuai dengan syariat Islam (Ahmadi et al., 2021).
Globalisasi merupakan suatu perkembangan dunia yang menghilangkan batasan-batasan yang menyulitkan komunikasi atau interaksi antara negara satu dengan yang lainnya. Dengan adanya globalisasi ini, ada pergeseran atau revolusi industri dari industri 3.0 ke industri 4.0, dan dengan adanya revolusi tersebut keuangan Islam mempunyai beberapa tantangan yang harus segera diselesaikan (Fahrurrozi et al., 2019). Beberapa tantangan yang dihadapi keuangan Islam dalam revolusi industri ini terdiri dari sektor perbankan, sektor zakat dan wakaf, sektor pengembangan UMKM, sektor ekonomi digital, dan berbagai sektor lainnya (Fahrurrozi et al., 2019).

2. Ketahanan Sistem Ekonomi Islam terhadap Krisis
Salah satu argumen kuat yang mendukung deregulasi sistem ekonomi Islam adalah ketahanannya terhadap krisis ekonomi. Minat terhadap lembaga keuangan Islam ini terutama dipengaruhi oleh daya tahan perbankan Islam terhadap krisis (Ulum, 2018). Berbagai kajian ilmiah telah membuktikan bahwa keuangan Islam lebih tahan terhadap krisis keuangan, sehingga diharapkan penerapan keuangan Islam akan mensejahterakan secara adil dan merata (Kholis, 2018).
Pada awal pertumbuhan bank syariah, ketangguhan sistem perbankan ini teruji ketika badai krisis melanda perekonomian Indonesia (Khasanah, 2020). Bank syariah tidak membenarkan adanya bunga bank, karena bunga bank termasuk dalam riba, dan riba itu haram hukumnya; selain itu dari segi keunggulan lain, bank syariah memiliki produk-produk perbankan yang tidak ada yang bersifat spekulatif sehingga tidak akan terpengaruh oleh krisis ekonomi global (Sunardi, 2020). Bank Muamalat dinilai lebih tahan guncangan karena sistem syariah yang dianut mengharamkan perusahaan dari aksi spekulasi, yang digadang-gadang sebagai penyebab krisis keuangan (Riyadi & Hilyatin, 2021).
Berkebalikan dengan bank konvensional, perbankan syariah tetap berjaya dan tidak mengalami masalah berarti ketika krisis terjadi. Hal ini mendorong pemerintah untuk melakukan revisi mengenai sistem perbankan di Indonesia (Septiani et al., 2022). Sistem bagi hasil yang digunakan pada produk bank syariah, yaitu equity financing, mampu bertahan terhadap kondisi gejolak ekonomi domestik dan internasional (Suryani et al., 2023).

3. Perkembangan Sistem Ekonomi Islam di Tingkat Global
Deregulasi sistem ekonomi Islam tidak hanya terjadi di Indonesia, tetapi juga merupakan fenomena global. Kini keuangan Islam telah menjadi bagian integral dalam sistem keuangan internasional. Di beberapa negara, termasuk Indonesia, Malaysia, dan lain-lain, sistem ekonominya menganut dual economic system, sistem keuangannya pun juga dual financial system (Kholis, 2018). Dalam tiga dekade terakhir, ekonomi Islam telah berkembang pesat. Bank dan lembaga keuangan syariah tumbuh dengan kecepatan rata-rata 15–20 persen per tahun (Yulitasari, 2024).
Beberapa negara non-Islam bahkan turut serta mengadopsi model keuangan Islam, seperti Amerika Serikat, Inggris, dan Jerman (Ulum, 2018). Saat ini terdapat sekitar 500 bank syariah yang beroperasi di 75 negara di seluruh dunia, dengan populasi muslim dan non-muslim (Amanda et al., 2022). Sistem ekonomi syariah yang terus berkembang dengan munculnya lembaga-lembaga keuangan syariah serta meningkatnya minat perbankan dan keuangan Islam di beberapa negara muslim, membuat sebagian negara non-muslim melirik sistem keuangan Islam tersebut (Amanda et al., 2022).
Menurut Islamic Finance Development Report 2021, pada 2020 terdapat lebih dari 1.446 entitas keuangan syariah yang beroperasi di 71 negara di seluruh dunia (Yulitasari, 2024). Industri jasa keuangan syariah global terus tumbuh dengan rata-rata 11,38% per tahun sejak 2019 (Hirawati & Harsono, 2023).

H. Deregulasi dan Peran Fatwa dalam Sistem Ekonomi Islam
Aspek yang tidak dapat diabaikan dalam kajian deregulasi sistem ekonomi Islam adalah peran fatwa sebagai instrumen regulasi nonformal yang memiliki kekuatan mengikat dalam praktik ekonomi Islam. Progres fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN) yang cukup masif memperkuat progresifitas regulasi keuangan syariah di Indonesia (Ulum, 2018). Posisi fatwa sangat signifikan dalam perkembangan ekonomi Islam Indonesia (Izziyana, 2017).
Kehadiran fatwa-fatwa ini merupakan aspek organik dari bangunan ekonomi syariah yang tengah ditata dan dikembangkan, sekaligus merupakan alat ukur bagi kemajuan ekonomi syariah di Indonesia (Imari, 2016). Fatwa ekonomi syariah yang telah hadir itu secara teknis menyajikan model pengembangan dan pembaruan fikih muamalah maliyah (Imari, 2016). Dalam studi ilmu fikih klasik, fatwa hanya mengikat bagi mereka yang meminta fatwa dan mengeluarkan fatwa. Namun, konsep fatwa ini kemudian diganti dan diperbarui; saat ini fatwa DSN pada ekonomi Islam tidak hanya mengikat bagi praktisi ekonomi dan personil DSN Islam, tetapi juga umat Islam di Indonesia yang bertransaksi dengan menggunakan bank syariah (Izziyana, 2017).
Perbedaan antara posisi fatwa di berbagai negara juga memengaruhi regulasi perbankan syariah. Di Malaysia, fatwa dikeluarkan oleh Shariah Advisory Council (SAC) langsung di bawah naungan Bank Negara Malaysia dan bersifat mengikat. Di Indonesia, Majelis Ulama Indonesia mengeluarkan fatwa melalui Dewan Pengawas Syariah (DPS) yang kemudian diserap ke dalam Peraturan Bank Indonesia (PBI) (Amiruddin, 2018).

I. Deregulasi dan Pengawasan Syariah
Deregulasi dalam sistem ekonomi Islam juga harus diimbangi dengan pengawasan syariah yang efektif. Adanya perbedaan antara desain sistem corporate governance dalam Islam dan konvensional, utamanya pada aspek kepatuhan syariah (syariah compliance), merupakan strategi untuk mewaspadai moral hazard, permasalahan agensi antara bank syariah dan nasabah, serta terjadinya asimetri informasi (Sukardi, 2013).
Dewan Pengawas Syariah (DPS) yang bertugas dalam mengawasi operasional syariah sangat terbatas, dan banyak DPS yang bekerja di bank syariah tidak fokus karena banyaknya jabatan yang mereka emban, bahkan kurangnya peningkatan kualitas DPS di Lembaga Keuangan Islam (Sukardi, 2013). Untuk melakukan pengawasan tersebut, anggota DPS harus memiliki kualifikasi keilmuan yang integral, yaitu ilmu fikih muamalat dan ilmu ekonomi keuangan Islam modern (Wahyu & Anwar, 2020).
Masih banyak anggota pengawas syariah yang belum mengerti tentang sistem perbankan syariah, apalagi ilmu ekonomi keuangan Islam modern seperti akuntansi (Wahyu & Anwar, 2020). Akibatnya, peran-peran strategis dari pengawas syariah menjadi tidak optimal (Wahyu & Anwar, 2020). Dewan Pengawas Syariah juga harus memahami ilmu yang terkait dengan perbankan syariah seperti ilmu ekonomi moneter; hal tersebut agar bisa mengetahui dampak bunga terhadap investasi, produksi, dan lainnya (Wahyu & Anwar, 2020).

J. Deregulasi dan Transformasi Digital dalam Sistem Ekonomi Islam
Perkembangan terkini dalam deregulasi sistem ekonomi Islam adalah bagaimana regulasi mengakomodasi transformasi digital. Deregulasi sektor keuangan yang terkait dengan globalisasi telah membawa fintech memimpin dalam persaingan dan transformasi penting serta inovasi yang terjadi di bank (Hariani et al., 2020). Disrupsi keuangan syariah akibat fintech memunculkan pentingnya teknologi dalam sistem keuangan syariah (Hirawati & Harsono, 2023).
Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor 117/DSN-MUI/II/2018 mendefinisikan Islamic fintech sebagai penyelenggaraan layanan keuangan berdasarkan prinsip syariah (Hirawati & Harsono, 2023). Dengan kata lain, fintech syariah mencakup penggunaan teknologi dalam layanan keuangan baik untuk bank maupun non-bank (Hirawati & Harsono, 2023). Transformasi dalam digital transformation dimulai dari pemahaman tentang perilaku pelanggan digital, dan perubahan ini harus diikuti oleh para bankir baik suka maupun tidak suka (Khoiriah & Nasution, 2023).
Geliat ekonomi Islam yang makin berkembang telah diadopsi ke dalam kerangka besar kebijakan ekonomi di Indonesia. Bank Indonesia sebagai otoritas perbankan telah menetapkan Indonesia sebagai salah satu pilar perbankan syariah yang dapat menyangga dengan dual-banking system dan mendorong pangsa pasar bank-bank syariah yang lebih lebar dalam mengembangkan sayapnya dalam dunia industri digital perbankan (Ansori, 2019).

K. Deregulasi dan Merger Bank Syariah Indonesia
Perkembangan terbaru dalam deregulasi sistem ekonomi Islam di Indonesia adalah kebijakan merger bank syariah BUMN. Penggabungan merger 3 bank syariah yang sekarang bernama Bank Syariah Indonesia menjadi salah satu terobosan positif guna meningkatkan pendapatan ekonomi negara (Atikah et al., 2021). Merger perbankan syariah negeri menjadi bank BUMN, yaitu Bank Syariah Indonesia, merupakan jalan menuju percepatan pertumbuhan perbankan syariah global (Ahmadi et al., 2021).
Pada 1 Februari 2021, tiga bank syariah besar, yaitu Bank Syariah Mandiri (BSM), Bank BNI Syariah (BNIS), dan Bank BRI Syariah (BRIS) digabung setelah melalui studi oleh Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah (KNEKS) (Wahyuni & Kurniawan, 2022). Bank syariah hasil merger ini diproyeksikan akan masuk top 10 bank nasional dengan aset sampai Rp240 triliun (Ahmadi et al., 2021). Merger ini merupakan upaya dan komitmen dalam pengembangan ekonomi syariah, sekaligus menjadi pilar baru kekuatan ekonomi nasional, mendorong Indonesia sebagai pusat ekonomi dan keuangan syariah global (Ahmadi et al., 2021).
Pemerintah telah menyusun strategi pengembangan perbankan syariah, di antaranya dalam bentuk Masterplan Keuangan Syariah Indonesia. Salah satu rencana yang dituangkan dalam masterplan dimaksud adalah pembentukan Komite Nasional Ekonomi Keuangan Syariah dan merger bank syariah yang merupakan perusahaan anak Bank Mandiri, BRI, dan BNI ke dalam Bank Syariah Indonesia (Yuristama et al., 2023).

L. Tantangan dan Prospek Deregulasi Sistem Ekonomi Islam
1. Tantangan Internal
Meskipun deregulasi telah memberikan dampak positif yang signifikan, masih terdapat berbagai tantangan yang perlu diatasi. Implementasi ekonomi Islam yang utuh dan terintegrasi masih jauh dari harapan (Yulitasari, 2024). Pemahaman sebagian besar umat Islam sendiri tentang konsep ekonomi syariah masih terbatas, bahkan sekadar identik dengan bank tanpa bunga (Yulitasari, 2024). Oleh karena itu, transformasi menuju sistem ekonomi Islam yang paripurna memerlukan strategi yang matang dan dilakukan secara bertahap (Yulitasari, 2024).
Beberapa tantangan keuangan Islam yang harus segera diselesaikan agar keuangan Islam bisa berbicara banyak di sektor ekonomi dunia antara lain: kurangnya tenaga kerja yang secara spesifik menguasai industri perbankan syariah; kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah dan otoritas terkait belum terintegrasi dan tersinergikan dengan sempurna; kurangnya akademisi terkait dengan industri perbankan syariah; penetrasi pada sektor perbankan syariah serta kesadaran masyarakat terkait dengan perbankan syariah masih rendah; dan kualitas teknologi bank umum syariah masih kalah dengan teknologi bank konvensional (Fahrurrozi et al., 2019).
Permasalahan yang muncul dalam konteks regulasi dan deregulasi antara lain: bank Islam tunduk pada dua sistem hukum yang berbeda; eksistensi Dewan Pengawas Syariah yang belum optimal; pengawasan bank syariah masih berdasarkan pendekatan konvensional; bank sentral masih memakai satu standar, yakni bunga; belum memadainya peraturan pelaksanaan bank syariah; dan hukum perdata tetap menjadi acuan dalam dokumentasi dan legitimasi (Zuliansyah, 2011).

2. Tantangan Eksternal
Dari sisi eksternal, perbankan syariah masih bisa menghadapi legal risk terutama lintas wilayah yurisdiksi yang berasal dari interaksi antara hukum komersial dan syariah (Saefuddin, 2019). Didukung negara adidaya dan institusi supranasional seperti IMF serta Bank Dunia, sistem konvensional sangat dominan dan sulit ditandingi dalam waktu dekat (Yulitasari, 2024).
Pemerintah juga perlu memberi pemahaman terhadap kelompok yang anti dengan penerapan ekonomi syariah karena dianggap berafiliasi dengan ajaran agama tertentu; ada semacam kekhawatiran oleh kelompok ini bahwa sistem yang berasal dari agama Islam lambat laun akan menggantikan dasar negara Indonesia (Kurnialis et al., 2022). Padahal, sistem ekonomi Islam lebih bersahabat daripada sistem ekonomi kapitalis maupun sosialis, karena sistem ekonomi Islam itu sendiri lebih mengedepankan keadilan dan kemaslahatan bersama (Kurnialis et al., 2022).

3. Prospek dan Inisiasi ke Depan
Terlepas dari berbagai tantangan tersebut, prospek deregulasi sistem ekonomi Islam ke depan sangat menjanjikan. Beberapa inisiasi yang bisa diambil dalam upaya mengimplementasikan ekonomi syariah di Indonesia adalah: pertama, perlu ada penguatan bahwa ekonomi syariah itu dapat dikategorikan sebagai sistem ekonomi; kedua, perlu ada penguatan dalam aspek ilmu ekonomi syariah; ketiga, sosialisasi ekonomi syariah dilakukan dengan akselerasi yang tinggi; keempat, ekonomi syariah diwujudkan dalam segala perilaku ekonomi masyarakat; kelima, dilakukan reformasi politik dengan cara memilih politisi yang memiliki komitmen untuk mengembangkan ekonomi syariah di Indonesia (Janwari, 2013).
Pengembangan ekonomi Islam ke depan, selain perlu belajar dari kesuksesan dan kegagalan ekonomi keuangan konvensional dengan berbagai krisis yang terjadi, perlu juga memanfaatkan pendekatan-pendekatan baru yang kreatif dan inovatif (Kholis, 2018). Sementara itu, dari perspektif makroekonomi, semakin meluasnya penggunaan produk dan instrumen syariah, selain akan mendukung kegiatan keuangan dan bisnis masyarakat, juga akan mengurangi transaksi-transaksi yang bersifat spekulatif sehingga mendukung stabilitas sistem keuangan secara keseluruhan (Yuristama et al., 2023).

IV. Kesimpulan
Deregulasi dalam sistem ekonomi Islam merupakan proses yang panjang, kompleks, dan multidimensional. Dari kajian yang telah dilakukan, dapat disimpulkan beberapa hal penting. Pertama, deregulasi perbankan yang dimulai sejak tahun 1983 telah membuka peluang bagi berkembangnya sistem ekonomi Islam di Indonesia, meskipun dampaknya tidak langsung terasa (Alim & Sina, 2020; Permata et al., 2020). Kedua, Pakto 88 merupakan tonggak penting yang secara nyata membuka ruang bagi pendirian bank-bank syariah, yang kemudian diikuti dengan berdirinya Bank Muamalat Indonesia pada tahun 1991 (Khoiriah & Nasution, 2023; Septiani et al., 2022).
Ketiga, proses legislasi yang berjalan secara bertahap dari Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992, Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998, hingga Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 menunjukkan progresifitas regulasi yang semakin mengakomodasi sistem ekonomi Islam (Komarudin & Hidayatullah, 2021; Ulum, 2018). Keempat, deregulasi dalam sistem ekonomi Islam tidak hanya berdampak pada sektor perbankan, tetapi juga mendorong berkembangnya berbagai lembaga keuangan syariah non-bank seperti asuransi syariah, pasar modal syariah, dan BMT (Hidayatullah, 2024).
Kelima, tantangan ke depan dalam deregulasi sistem ekonomi Islam mencakup aspek sumber daya manusia, teknologi, regulasi yang terintegrasi, dan kesadaran masyarakat (Fahrurrozi et al., 2019). Keenam, prospek sistem ekonomi Islam sangat cerah mengingat ketahanannya terhadap krisis, pertumbuhannya yang pesat di tingkat global, dan dukungan pemerintah yang semakin kuat (Kholis, 2018; Yulitasari, 2024). Dengan demikian, deregulasi yang tepat dan terencana dalam sistem ekonomi Islam akan menjadi kunci bagi terwujudnya sistem ekonomi yang berkeadilan, berkelanjutan, dan memberikan kemaslahatan bagi seluruh umat manusia.

Daftar Pustaka
Ahmadi, P. F., Alboneh, Z., & Ardiansyah, F. (2021). Analisis kinerja keuangan perbankan syariah sebelum merger menjadi Bank Syariah Indonesia. Jurnal Riset Akuntansi dan Bisnis Indonesia, 1(1), 95–110. https://doi.org/10.32477/jrabi.v1i1.326
Alanshori, M. Z. (2016). Perkembangan, tantangan, dan peluang bank syariah. JES (Jurnal Ekonomi Syariah), 1(1). https://doi.org/10.30736/jesa.v1i1.10
Alim, M., & Sina, D. I. (2020). Pengaruh capital adequacy ratio, non performing financing, dan laba bersih terhadap financial sustainability ratio (pada perusahaan perbankan syariah yang ada di Indonesia periode 2014–2018). Balance Vocation Accounting Journal, 4(1), 28. https://doi.org/10.31000/bvaj.v4i1.2701
Amalo, F. (2010). Analisis perkembangan fungsi intermediasi perbankan syariah di Provinsi Jawa Timur periode triwulan III 2008–triwulan III 2009. Jurnal Ekonomi Pembangunan, 8(2), 367. https://doi.org/10.22219/jep.v8i2.3611
Amanda, R., Ningsih, I. S., Naim, S. H., & Roza, F. M. (2022). Perkembangan bank syariah di Eropa. Asy Syar'iyyah: Jurnal Ilmu Syari'ah dan Perbankan Islam, 7(1), 104–118. https://doi.org/10.32923/asy.v7i1.2168
Amiruddin, M. M. (2018). Imposisi fatwa terhadap regulasi perbankan syariah. Bilancia: Jurnal Studi Ilmu Syariah dan Hukum, 12(1), 49–78. https://doi.org/10.24239/blc.v12i1.334
Ansori, A. (2019). Penerapan e-banking syariah pada sistem informasi manajemen perbankan syariah. Banque Syar'i: Jurnal Ilmiah Perbankan Syari'ah, 3(1), 113. https://doi.org/10.32678/bs.v3i1.1915
Astuti, I. R. (2020). Faktor-faktor yang memengaruhi minat menabung di bank syariah Surakarta. Business Innovation & Entrepreneurship Journal, 2(3), 167–172. https://doi.org/10.35899/biej.v2i3.151
Atikah, I., Maimunah, M., & Zainuddin, F. (2021). Penguatan merger bank syariah BUMN dan dampaknya dalam stabilitas perekonomian negara. Salam: Jurnal Sosial dan Budaya Syar-i, 8(2), 515–532. https://doi.org/10.15408/sjsbs.v8i2.19896
Fahrurrozi, F., Wilantini, C., & Dewi, N. T. B. (2019). Tantangan keuangan Islam di era globalisasi. Perisai: Islamic Banking and Finance Journal, 3(2), 125–134. https://doi.org/10.21070/perisai.v3i2.2627
Hariani, P. P., Rahmayati, R., & Mujiatun, S. (2020). Model bisnis Islamic financial technology produk bank syariah di Kota Medan. Al-Mashrafiyah: Jurnal Ekonomi Keuangan dan Perbankan Syariah, 4(2), 69. https://doi.org/10.24252/al-mashrafiyah.v4i2.15545
Hidayati, N. A. (2005). Politik akomodasionis Orde Baru terhadap (umat) Islam: Telaah historis kelahiran perbankan syariah. Millah: Journal of Religious Studies, 4(2), 47–62. https://doi.org/10.20885/millah.vol4.iss2.art4
Hidayatullah, M. S. (2024). Ekonomi syariah modern dalam telaah teoritis, historis, dan yuridis. Journal of International Multidisciplinary Research, 2(4), 65–73. https://doi.org/10.62504/jimr402
Hirawati, H., & Harsono, M. (2023). Islamic financial technology dalam kajian filsafat ilmu. Ekonomi, Keuangan, Investasi, dan Syariah (Ekuitas), 4(3), 850–860. https://doi.org/10.47065/ekuitas.v4i3.2711
Hutagaol, D. P. (2023). Analisis prinsip mudharabah perbankan syariah di Indonesia dalam perspektif sejarah hukum. Postulat, 1(1), 8–15. https://doi.org/10.37010/postulat.v1i1.1139
Imari, I. (2016). Rekonstruksi akad perbankan syariah berdasar maqashid syariah. Islamic Economics Journal, 2(2). https://doi.org/10.21111/iej.v2i2.1392
Istiqomah, K., Abdurrahman, A., & Darwisyah, D. (2023). Pengaruh dana pihak ketiga, pertumbuhan pembiayaan, dan profitabilitas terhadap pertumbuhan total aset perbankan syariah di Indonesia tahun 2014–2016. Jurnal Ilmu Multidisiplin, 1(4), 972–979. https://doi.org/10.38035/jim.v1i4.129
Izziyana, W. V. (2017). Mekanisme prinsip-prinsip syariah dalam operasional bank syariah. Law and Justice, 2(1), 1–11. https://doi.org/10.23917/laj.v2i1.3624
Jamaludin, J., & Syafrizal, R. (2020). Konsep dasar ekonomi menurut syariat Islam. Muamalatuna, 12(1), 38. https://doi.org/10.37035/mua.v12i1.2859
Janwari, Y. (2013). Tantangan dan inisiasi dalam implementasi ekonomi syariah di Indonesia. Ahkam: Jurnal Ilmu Syariah, 12(2). https://doi.org/10.15408/ajis.v12i2.969
Khair, A. (2017). Studi kritis legislasi dalam perundang-undangan perbankan syariah. Al-Bayyinah, 1(1), 87–110. https://doi.org/10.35673/al-bayyinah.v1i1.11
Khasanah, U. (2020). Perkembangan dan penerimaan masyarakat terhadap perbankan syariah di Indonesia. Al-Mutsla, 2(2), 140–155. https://doi.org/10.46870/jstain.v2i2.39
Khoiriah, Z., & Nasution, M. I. P. (2023). Perkembangan perbankan syariah di era ekonomi digital. Economic Reviews Journal, 2(2), 172–180. https://doi.org/10.56709/mrj.v2i2.74
Kholis, N. (2018). Potret perkembangan dan praktik keuangan Islam di dunia. Millah: Journal of Religious Studies, 1–30. https://doi.org/10.20885/millah.vol17.iss1.art1
Komarudin, P., & Hidayatullah, M. S. (2021). Alur legislasi dan transformasi hukum perbankan syariah di Indonesia. Mizan: Journal of Islamic Law, 5(1), 133. https://doi.org/10.32507/mizan.v5i1.868
Kurnialis, S., Sunandar, H., & Nurnasrina, N. (2022). Dinamika dan permasalahan perbankan syariah di Indonesia: Harapan dan realita. Money: Journal of Financial and Islamic Banking, 1(1), 11–22. https://doi.org/10.31004/money.v1i1.10123
Majid, Z. A. (2021). Interpretation approach in the dynamics of sharia banking. Al-Risalah, 12(2), 346–358. https://doi.org/10.34005/alrisalah.v12i2.1471
Maskuroh, N. (2017). Gagasan pemikiran ekonomi Islam: Implementasi dan usaha pengembangannya. Li Falah: Jurnal Studi Ekonomi dan Bisnis Islam, 2(2), 131. https://doi.org/10.31332/lifalah.v2i2.658
Maulana, F. I. (2022). Analisis pengaruh pembiayaan murabahah, musyarakah, dan biaya transaksi terhadap profitabilitas bank pembiayaan rakyat syariah periode 2018–2021. Jurnal Ekonomi Bisnis dan Akuntansi, 2(2), 125–137. https://doi.org/10.55606/jebaku.v2i2.863
Mazaya, Z. G., & Daud, R. M. (2020). Analisis perbandingan kinerja keuangan pada bank umum syariah sebelum dan sesudah melakukan spin-off (studi pada Bank BTPN Syariah). Jurnal Ilmiah Mahasiswa Ekonomi Akuntansi, 5(1), 149–158. https://doi.org/10.24815/jimeka.v5i1.15483
Muhammad, M. (2006). Peran bank syari'ah dalam pengembangan dunia usaha. Unisia, 29(59), 70–78. https://doi.org/10.20885/unisia.vol29.iss59.art4
Muhammad, P. (2020). Keadilan dan pemerataan ekonomi melalui konsep Baitul Mal wat Tamwil (BMT). Al-Qisthu: Jurnal Kajian Ilmu-Ilmu Hukum, 18(2). https://doi.org/10.32694/010970
NOER, Muh. A. (2022). Instrumen kebijakan moneter Islam di Indonesia. https://doi.org/10.31219/osf.io/g3kuf
Permata, S., Irawan, H., Firdayana, Nurfatimah, R., & Handayanti, M. (2020). Potensi perbankan syariah di Kabupaten Sinjai. Jurnal Asy-Syarikah: Jurnal Lembaga Keuangan, Ekonomi, dan Bisnis Islam, 2(2), 58–71. https://doi.org/10.47435/asy-syarikah.v2i2.419
Rajab, Z. (2021). Praktek kebijakan moneter Islami. https://doi.org/10.31219/osf.io/gqtb6
Ridwan, R., Zamzami, Z., & Yudi, Y. (2021). Pengaruh risiko pembiayaan, tingkat kecukupan modal, dan efisiensi operasional terhadap profitabilitas bank syariah. Jurnal Akuntansi & Keuangan Unja, 6(4), 253–266. https://doi.org/10.22437/jaku.v6i4.16368
Riyadi, S., & Hilyatin, D. L. (2021). Transformasi ekonomi Islam dalam sistem ekonomi kerakyatan. Al-Mustashfa: Jurnal Penelitian Hukum Ekonomi Syariah, 6(1), 43. https://doi.org/10.24235/jm.v6i1.8100
Saefuddin, S. (2019). Sharia banking in state economic policy (study on politics and sociology of Islamic law towards the enforcement of Law Number 21 of 2008 on sharia banking). Millah: Journal of Religious Studies, 19(1), 1–22. https://doi.org/10.20885/millah.vol19.iss1.art1
Sarkum, S. (2017). Globalisasi ekonomi syariah di Indonesia dan perannya terhadap UMKM. https://doi.org/10.31227/osf.io/zryjg
Septiani, A., Sunandar, H., & Nurnasrina, N. (2022). Pengertian, ruang lingkup perbankan, tujuan, latar belakang, prinsip, dan sejarah perbankan syariah di Indonesia. Juremi: Jurnal Riset Ekonomi, 2(4), 537–544. https://doi.org/10.53625/juremi.v2i4.4565
Sirait, S., & Panjaitan, S. (2018). Jurnal Ekonomi dan Bisnis (Ek&Bi), 1(2). https://doi.org/10.37600/ekbi.v1i2.61
Suhaedi, S. (2003). Sistem ekonomi alternatif: Refleksi atas pandangan Ibnu Taimiyah sampai Karl Marx. Bulletin of Monetary Economics and Banking, 2(1), 3–9. https://doi.org/10.21098/bemp.v2i1.194
Sukardi, B. (2013). Corporate governance engineering of Islamic banking and finance: Tantangan globalisasi sistem ekonomi dan pasar bebas. Tsaqafah, 9(1), 149. https://doi.org/10.21111/tsaqafah.v9i1.42
Sunardi, N. (2020). Kesehatan bank umum syariah yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan dengan metode risk based bank rating (RBBR). Jurnal Sekuritas (Saham, Ekonomi, Keuangan, dan Investasi), 3(2), 132. https://doi.org/10.32493/skt.v3i2.4278
Supaat, H., & Ahyar. (2020). Pengaruh margin murabahah terhadap pembiayaan usaha kecil dan menengah di KJKS BMT Yaummi Fatimah Abang Karaban tahun 2011–2015. Qulubana: Jurnal Manajemen Dakwah, 1(1), 1–8. https://doi.org/10.54396/qlb.v1i1.105
Suryani, S., Marfuah, S., Elsa, E., Humaemah, R., Setiadi, R. M., Azim, M. F., Jamaluddin, J., & Febriyani, D. (2023). Talk show peran perbankan syariah di era pandemi. Berdaya: Jurnal Pendidikan dan Pengabdian kepada Masyarakat, 5(3), 123–132. https://doi.org/10.36407/berdaya.v5i3.955
Syuhada', S., & Rohim, A. (2023). Strategi KSPPS dalam meningkatkan UMKM di Pasar Baru Baureno. Adilla: Jurnal Ilmiah Ekonomi Syari'ah, 6(2), 79–92. https://doi.org/10.52166/adilla.v6i2.4769
Trizuan, T., & Andika, S. (2019). Pengaruh pendapatan margin murabahah terhadap peningkatan modal Bank Syari'ah Mandiri. Iqtishaduna: Jurnal Ilmiah Ekonomi Kita, 8(2), 250–259. https://doi.org/10.46367/iqtishaduna.v8i2.178
Ulum, F. (2018). Progresifitas regulasi keuangan syariah di Indonesia. Al-Daulah: Jurnal Hukum dan Perundangan Islam, 7(2), 419–443. https://doi.org/10.15642/ad.2017.7.2.419-443
Wahab, A., & Mahdiya, I. (2020). Identifikasi konsep al-'uqud al-murakkabah dan al-'uqud al-muta'addidah dalam muamalah kontemporer. Islamadina: Jurnal Pemikiran Islam, 1. https://doi.org/10.30595/islamadina.v0i0.5329
Wahyu, A. R. M., & Anwar, W. A. (2020). Dewan Pengawasan Syariah pada bank syariah (tinjauan Undang-Undang Perbankan Syariah). Al-Azhar Journal of Islamic Economics, 2(2), 82–93. https://doi.org/10.37146/ajie.v2i2.44
Wahyuni, S., & Kurniawan, R. R. (2022). Sejarah perbankan syariah di Indonesia. https://doi.org/10.31219/osf.io/a7mkx
Yulitasari, L. (2024). Paradigma ekonomi Islam dan perkembangan ekonomi umat di Indonesia. Perbanas Journal of Islamic Economics and Business, 4(1), 14. https://doi.org/10.56174/pjieb.v4i1.212
Yuristama, A. P., Muhardi, M., & Nurhasanah, N. (2023). Pengembangan ide, opportunitas, dan kreativitas dalam peningkatan market share perbankan syariah di Indonesia (analisa pengembangan inovasi PT Bank Syariah Indonesia Tbk). Al Qalam: Jurnal Ilmiah Keagamaan dan Kemasyarakatan, 17(3), 1684. https://doi.org/10.35931/aq.v17i3.2126
Zuliansyah, A. (2011). Mereview arah Undang-Undang Perbankan Syariah di Indonesia. Muqtasid: Jurnal Ekonomi dan Perbankan Syariah, 2(1), 91. https://doi.org/10.18326/muqtasid.v2i1.91-113
di

Tidak ada komentar:

Posting Komentar