00388 - Cryptocurrency Dalam Sistem Ekonomi Islam: Kajian Komprehensif

AFANIN MEDIA UTAMA



Abstract
The rapid development of digital financial technology has given rise to cryptocurrency as one of the most revolutionary innovations in the global financial landscape. This article aims to comprehensively examine the position of cryptocurrency in the Islamic economic system, encompassing its technical and economic aspects, Sharia perspectives, scholarly debates, and the potential development of Sharia-compliant cryptocurrency. Using a systematic literature review method, this study synthesizes findings from various academic sources, fatwas, and Islamic institutional decisions. The results show that there are three main categories of scholarly views on cryptocurrency: permissible with conditions, prohibited, and tawaqquf (suspended judgment). The main Sharia issues surrounding cryptocurrency include its status as maal (property), validity as a medium of exchange, elements of gharar (uncertainty) due to high volatility, potential maysir (speculation), lack of intrinsic value, and absence of central authority oversight. Nevertheless, there is considerable potential for developing Sharia-compliant crypto assets—particularly asset-backed cryptocurrencies, Central Bank Digital Currencies (CBDCs), blockchain-based sukuk, and Islamic crypto platforms overseen by Sharia supervisory boards. The underlying blockchain technology also offers broad applications aligned with Islamic finance principles, including smart contracts, zakat and waqf management, and SME financing. A comprehensive regulatory framework and clear Sharia governance standards are essential to govern cryptocurrency within the Islamic finance ecosystem.

Keywords: Cryptocurrency, Islamic Economics, Blockchain, Sharia, Maqasid al-Syariah, Islamic Finance

Abstrak
Perkembangan teknologi keuangan digital yang pesat telah melahirkan cryptocurrency sebagai salah satu inovasi paling revolusioner dalam lanskap keuangan global. Artikel ini bertujuan mengkaji secara komprehensif posisi cryptocurrency dalam sistem ekonomi Islam, meliputi aspek teknis dan ekonomi, perspektif syariah, perdebatan ulama, serta potensi pengembangan cryptocurrency yang sesuai syariah. Dengan menggunakan metode tinjauan literatur sistematis, penelitian ini mensintesis temuan dari berbagai sumber akademis, fatwa, dan keputusan lembaga Islam. Hasil kajian menunjukkan bahwa terdapat tiga kategori pandangan ulama terhadap cryptocurrency, yaitu membolehkan dengan syarat, melarang, dan tawaqquf (menunggu). Isu-isu syariah utama meliputi status sebagai maal (harta), keabsahan sebagai alat tukar, unsur gharar akibat volatilitas tinggi, potensi maysir, ketiadaan nilai intrinsik, dan ketiadaan pengawasan otoritas pusat. Meskipun demikian, terdapat potensi besar untuk mengembangkan aset kripto yang sesuai syariah, khususnya melalui cryptocurrency yang didukung aset, Central Bank Digital Currency (CBDC), sukuk berbasis blockchain, serta platform kripto Islam yang diawasi dewan syariah. Teknologi blockchain yang mendasarinya juga memiliki berbagai aplikasi yang selaras dengan prinsip keuangan Islam, termasuk smart contract, manajemen zakat dan wakaf, serta pembiayaan UKM. Diperlukan kerangka regulasi yang komprehensif dan standar tata kelola syariah yang jelas untuk mengatur cryptocurrency dalam ekosistem keuangan Islam.

Kata Kunci: Cryptocurrency, Ekonomi Islam, Blockchain, Syariah, Maqasid al-Syariah, Keuangan Islam

1. Pendahuluan
Perkembangan teknologi keuangan digital telah melahirkan fenomena baru yang mengubah lanskap sistem keuangan global secara fundamental. Salah satu inovasi paling revolusioner dalam dekade terakhir adalah kemunculan mata uang kripto (cryptocurrency), yang telah menarik perhatian luas dari kalangan investor, regulator, akademisi, dan ulama di seluruh dunia (Jihaoui, 2025). Cryptocurrency, yang pada dasarnya merupakan mata uang digital terdesentralisasi berbasis teknologi blockchain, telah memunculkan perdebatan mendalam tidak hanya dalam konteks ekonomi konvensional, tetapi juga dalam kerangka sistem ekonomi Islam yang berlandaskan prinsip-prinsip syariah (Abdulmuhsin, 2024).
Sejak kemunculan Bitcoin pada tahun 2009 yang diperkenalkan oleh Satoshi Nakamoto sebagai mata uang digital berbasis kriptografi (Abubakar et al., 2018), ekosistem cryptocurrency telah berkembang pesat dengan ribuan jenis aset kripto yang beredar di pasar global (Aliyu et al., 2020). Perkembangan ini tidak dapat dipisahkan dari kemajuan teknologi blockchain sebagai infrastruktur dasarnya, yang memungkinkan pencatatan transaksi secara transparan, aman, dan terdesentralisasi tanpa memerlukan otoritas pusat (K & Sumathy, 2023). Dalam konteks ekonomi Islam, kemunculan cryptocurrency menimbulkan pertanyaan-pertanyaan mendasar mengenai statusnya sebagai harta (maal), keabsahannya sebagai alat tukar, serta kesesuaiannya dengan prinsip-prinsip syariah seperti larangan riba, gharar, dan maysir (Hassan et al., 2023).
Artikel ini bertujuan untuk mengkaji secara komprehensif posisi cryptocurrency dalam sistem ekonomi Islam, meliputi aspek teknis dan ekonomi cryptocurrency, perspektif syariah terhadap cryptocurrency, perbedaan pandangan ulama, potensi pengembangan cryptocurrency yang sesuai syariah, serta implikasinya bagi keuangan Islam di era digital.

2. Definisi Dan Karakteristik Cryptocurrency
2.1 Pengertian Cryptocurrency
Cryptocurrency berasal dari dua kata, yaitu cryptography (kode rahasia) dan currency (mata uang) (Fauzi et al., 2022). Secara teknis, cryptocurrency adalah representasi digital dari nilai yang dapat diperdagangkan secara digital dan berfungsi sebagai: (1) medium pertukaran; (2) unit akun; dan/atau (3) penyimpan nilai, namun tidak memiliki status alat pembayaran yang sah di yurisdiksi mana pun (Ahmad et al., 2023). Berbeda dengan mata uang fiat dalam bentuk fisik (uang kertas dan koin) maupun non-fisik yang bersifat terpusat dan dikeluarkan oleh pihak ketiga, cryptocurrency beroperasi dalam sistem terdesentralisasi menggunakan teknologi peer-to-peer (blockchain) tanpa diatur dan diterbitkan oleh pihak ketiga (Fauzi et al., 2022).
Cryptocurrency beroperasi pada sistem pertukaran digital peer-to-peer yang menggunakan kriptografi untuk menghasilkan dan mendistribusikan token (Amany et al., 2022). Satoshi Nakamoto menciptakan cryptocurrency pertama yang berhasil, yaitu Bitcoin, pada tahun 2009 (Amany et al., 2022). Sejak saat itu, ribuan cryptocurrency lainnya telah bermunculan, termasuk Ethereum, Ripple, Monero, Dogecoin, Litecoin, dan berbagai altcoin lainnya (Wartoyo, 2022).

2.2 Teknologi Blockchain sebagai Fondasi
Teknologi yang mendasari cryptocurrency adalah blockchain, yaitu buku besar terdistribusi terbuka (open distributed ledger) yang mencatat semua transaksi di seluruh jaringan secara aman dan transparan (K & Sumathy, 2023). Blockchain adalah database terdistribusi yang melaksanakan transaksi pada buku besar terdesentralisasi terbuka (Rejeb, 2020). Setiap blok berisi informasi tentang transaksi, cap waktu (timestamp), dan kode hash terenkripsi dari blok sebelumnya (Kanwal et al., 2023).
Dua fitur blockchain yang paling menarik adalah kemampuannya untuk mencatat transaksi dan ketahanannya terhadap perubahan data (Kanwal et al., 2023). Dengan demikian, teknologi blockchain memungkinkan transaksi yang transparan dan dapat dilacak, yang secara prinsip sejalan dengan nilai-nilai kejujuran dan transparansi dalam keuangan Islam (Amin et al., 2023). Blockchain juga memiliki karakteristik utama berupa kepercayaan (trust) dan desentralisasi (Septiana & Sanjayawati, 2021), yang menjadikannya platform yang menarik untuk berbagai aplikasi keuangan, termasuk keuangan Islam.
Selain memungkinkan transaksi cryptocurrency, fitur-fitur blockchain 2.0 telah membawa konsep smart contract (kontrak pintar) ke dalam sorotan (Zulkepli et al., 2023). Smart contract adalah skrip komputer yang tersimpan dalam jaringan blockchain dan dieksekusi secara otomatis berdasarkan ketentuan yang telah ditetapkan sebelumnya, dengan verifikasi terdesentralisasi serta catatan real-time yang sepenuhnya dapat diakses oleh semua pengguna blockchain (Zulkepli et al., 2023).

2.3 Jenis-Jenis Aset Kripto
Aset kripto terbagi menjadi dua kategori utama: cryptocurrency (mata uang kripto) dan token (Al-Bboraie, 2024). Cryptocurrency adalah aset digital tanpa aset dasar atau nilai intrinsik, sementara token dapat mewakili berbagai jenis aset atau utilitas (Ahmed, 2024). Dari perspektif Islam, perbedaan ini sangat penting karena implikasi hukum syariahnya berbeda.
Terdapat pula jenis cryptocurrency yang didukung oleh aset nyata, seperti gold-backed cryptocurrency (cryptocurrency yang didukung emas) seperti OneGram, yang menggunakan instrumen emas untuk menjaga stabilitas nilainya (Sholeh et al., 2022). Selain itu, terdapat stablecoin yang nilainya dipatok pada aset nyata seperti emas atau mata uang fiat, yang berpotensi lebih sesuai dengan prinsip keuangan Islam (Kılıç, 2023). Beberapa contoh cryptocurrency yang diklaim sesuai syariah antara lain Stellar, Ripple, dan berbagai platform kripto Islam lainnya (Bouri et al., 2024).

3. Cryptocurrency Dalam Perspektif Ekonomi
3.1 Keunggulan Ekonomi Cryptocurrency
Dari perspektif ekonomi, Bitcoin dan cryptocurrency pada umumnya dipandang sebagai alat inovatif yang memiliki berbagai keunggulan dibandingkan sistem keuangan tradisional (Jihaoui, 2025). Keunggulan-keunggulan tersebut meliputi beberapa hal berikut.
Kecepatan dan Efisiensi Transaksi. Cryptocurrency memungkinkan transfer uang yang cepat kapan saja, dari mana saja di seluruh dunia, dengan biaya yang sangat rendah atau bahkan tanpa biaya, tanpa memerlukan bank atau pihak ketiga (Ahmad et al., 2023). Hal ini sangat relevan untuk transaksi lintas batas yang selama ini memerlukan waktu lama dan biaya tinggi.
Transparansi dan Keamanan. Tidak seperti mata uang lainnya, setiap transaksi pada cryptocurrency bersifat transparan dan tercatat (Arief et al., 2023). Selain itu, transaksi sangat aman karena dilindungi oleh algoritma kriptografi pada buku besar blockchain (Arief et al., 2023). Blockchain terbukti mampu menghilangkan kemungkinan transaksi penipuan dengan membuat transaksi tidak dapat diubah (immutable), dapat diverifikasi, dan dapat dilacak (Amin et al., 2023).
Inklusi Keuangan. Cryptocurrency berpotensi memperluas inklusi keuangan dengan menyediakan alternatif pembayaran yang aman dan andal, terutama bagi mereka yang tidak memiliki akses ke sistem perbankan tradisional (Amany et al., 2022). Mata uang digital, khususnya Central Bank Digital Currency (CBDC), membantu keuangan Islam menerapkan Maqasid al-Syariah secara global, salah satunya melalui pengurangan biaya dan peningkatan keterjangkauan (Unal & Aysan, 2022).
Diversifikasi Portofolio. Penelitian menunjukkan bahwa Bitcoin menawarkan peluang diversifikasi portofolio dengan hampir semua indeks ekuitas, khususnya Dow Jones Islamic (Uddin et al., 2020). Studi lain menemukan bahwa cryptocurrency emas Islam (seperti Onegram dan X8X) dapat memberikan manfaat diversifikasi bagi investor Islam Indonesia (Rizvi & Ali, 2022).

3.2 Risiko dan Tantangan Ekonomi
Di sisi lain, cryptocurrency juga menghadirkan berbagai risiko dan tantangan ekonomi yang signifikan.
Volatilitas Tinggi. Cryptocurrency memiliki tingkat volatilitas yang sangat tinggi, di mana harga dapat naik atau turun secara drastis dan tidak terduga (Sawitri, 2021). Risiko cryptocurrency dapat memberikan keuntungan signifikan bagi investor karena fluktuasi harga yang cepat, namun volatilitas ini juga merupakan risiko nyata yang harus dihadapi investor (Amany et al., 2022). Bahkan cryptocurrency yang didukung logam mulia pun menunjukkan volatilitas yang tinggi; misalnya, Gold-Money memiliki volatilitas jangka panjang 67 kali lebih tinggi dari volatilitas emas (Yunita, 2022).
Risiko Regulasi. Cryptocurrency menghadapi tantangan regulasi dari pemerintah yang berupaya mengatur perdagangannya dan mencegah penggunaannya dalam aktivitas ilegal (Jihaoui, 2025). Berbagai negara memiliki pendekatan yang berbeda terhadap regulasi cryptocurrency, mulai dari yang mendukung hingga yang melarang sepenuhnya (Wiwoho et al., 2023).
Potensi Penyalahgunaan. Cryptocurrency dapat digunakan untuk pencucian uang, penghindaran pajak, dan pembiayaan kegiatan ilegal karena sifatnya yang relatif anonim dan tidak diatur oleh otoritas pusat (Aliyu et al., 2020). Hal ini menjadi salah satu kekhawatiran utama dari perspektif regulasi maupun syariah.
Dampak pada Kebijakan Moneter. Cryptocurrency yang terdesentralisasi dapat mengganggu kemampuan bank sentral dan pemerintah untuk memantau dan mengendalikan sistem moneter (Muhammad et al., 2024). Sebagian besar negara berkembang sangat bergantung pada cadangan devisa untuk memenuhi defisit fiskal dan kewajiban utang, dan cryptocurrency dapat memutus kebijakan moneter dalam mata uang lokal dari ekonomi lokal (Alshater et al., 2022).

4. Perspektif Syariah Terhadap Cryptocurrency
4.1 Prinsip-Prinsip Dasar Keuangan Islam
Untuk memahami posisi cryptocurrency dalam sistem ekonomi Islam, perlu terlebih dahulu memahami prinsip-prinsip dasar keuangan Islam. Keuangan Islam bersumber dari syariah, yang didasarkan pada Al-Qur'an dan Sunnah (Sawitri, 2021). Fitur utama yang membedakan keuangan Islam dari keuangan konvensional adalah bahwa transaksi harus didasarkan pada aset nyata dan tidak boleh melibatkan bunga (riba) (Sawitri, 2021).
Prinsip-prinsip dasar keuangan Islam meliputi hal-hal berikut (Jailani & Muneeza, 2023).
a. Larangan Riba: Bisnis atau proyek harus halal. Riba secara harfiah berarti pertumbuhan dan dikenal sebagai bunga; dalam keuangan Islam, uang hanyalah sarana transaksi keuangan, bukan cara produksi.
b. Larangan Gharar: Mencegah ketidakpastian berlebihan dalam transaksi perdagangan.
c. Larangan Maysir: Melarang spekulasi atau perjudian yang menghasilkan kekayaan dari kebetulan daripada dari aktivitas produktif.
d. Kepatuhan terhadap Maqasid al-Syariah: Tujuan-tujuan syariah yang mencakup perlindungan agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta.
Dalam Islam, uang memiliki peran yang berbeda dan multifaset yang melampaui utilitas ekonominya (K & Sumathy, 2023). Islam mengakui uang sebagai medium pertukaran dan ukuran nilai (Omar, 2022). Imam al-Ghazali menolak uang sebagai penyimpan nilai dengan membandingkannya dengan penguasa yang tidak dapat dipenjara, karena hal itu akan merampas manfaatnya dari masyarakat (Omar, 2022).

4.2 Status Cryptocurrency sebagai Maal (Harta)
Salah satu pertanyaan fundamental dalam kajian syariah tentang cryptocurrency adalah apakah ia dapat dikategorikan sebagai maal (harta) dalam Islam. Cryptocurrency dapat dikatakan sebagai harta atau al-maal yang dapat dizakati, diinfakkan, dan diwakafkan karena telah memenuhi beberapa persyaratan untuk diklasifikasikan sebagai harta dalam Islam (Bintarto et al., 2022).
Dari perspektif fikih Islam, tidak ada halangan untuk menganggap token sebagai harta yang diakui, mengingat terpenuhinya syarat-syarat harta menurut para fuqaha (Al-Bboraie, 2024). Namun, mengenai cryptocurrency (mata uang kripto), studi tersebut berpendapat bahwa pengakuannya sebagai harta memerlukan pengakuan resmi, karena pencetakan dan penerbitan mata uang dalam syariah Islam adalah fungsi negara (Al-Bboraie, 2024).
Uang digital layak dan memenuhi syarat untuk dipertimbangkan sebagai maal, karena mata uang digital bermanfaat dan dipandang bernilai oleh masyarakat umum (Paizin, 2021). Semua mazhab hukum Islam sepakat bahwa jika sesuatu menjadi bernilai karena kebiasaan dan penerimaan masyarakat, maka ia dianggap dapat diterima (Paizin, 2021).

4.3 Cryptocurrency sebagai Alat Tukar dalam Islam
Pertanyaan apakah cryptocurrency memenuhi syarat sebagai alat tukar yang sah dalam Islam merupakan isu yang diperdebatkan secara luas. Temuan penelitian menunjukkan bahwa cryptocurrency tidak sepenuhnya memenuhi karakteristik uang menurut prinsip-prinsip syariah (Hassan et al., 2023). Para ulama memperdebatkan klasifikasinya sebagai medium pertukaran karena kekhawatiran tentang volatilitas, nilai intrinsik, dan tata kelola (Hassan et al., 2023).
Uang dalam hukum Islam harus memenuhi tiga kondisi: pertama, logam berharga seperti emas, perak, atau komoditas di pasar; kedua, diterima secara luas; dan ketiga, memiliki nilai yang stabil (Arif et al., 2024). Cryptocurrency, terutama yang tidak didukung aset, menghadapi tantangan dalam memenuhi kondisi-kondisi ini.
Namun, ada pandangan yang lebih akomodatif. Beberapa ulama berpendapat bahwa cryptocurrency sangat kompatibel dalam keuangan Islam, dan dalam banyak kasus benar-benar memberikan solusi untuk masalah mata uang yang dikendalikan oleh lembaga pemerintah (Fauzi et al., 2022). Cryptocurrency juga bebas dari riba, inflasi, dan utang, yang menjadikannya lebih halal dibandingkan dengan uang kertas yang ada pada umumnya saat ini menurut sebagian pendapat (Fauzi et al., 2022).

5. Perdebatan Ulama Tentang Hukum Cryptocurrency
5.1 Pandangan yang Membolehkan (Ibahah)
Sejumlah ulama dan lembaga Islam memandang cryptocurrency sebagai sesuatu yang diperbolehkan dengan syarat-syarat tertentu. Pandangan ini didasarkan pada beberapa argumen.
Argumen Keabsahan sebagai Mata Uang. Beberapa ulama berpendapat bahwa Bitcoin tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip Islam selama digunakan untuk transaksi halal dan bukan untuk spekulasi (Qurtubi et al., 2024). Mereka menyoroti manfaat teknologi blockchain yang mendasari Bitcoin untuk meningkatkan keamanan dan memungkinkan smart contract, sehingga sesuai dengan standar etika keuangan Islam (Qurtubi et al., 2024).
Fatwa yang Membolehkan. Mufti Muhammad Abu Bakar, penasihat syariah dan petugas kepatuhan di Blossom Finance Jakarta, menerbitkan makalah yang pada dasarnya memutuskan bahwa dalam kasus tertentu, Bitcoin memang bisa halal (Abubakar et al., 2018). Di Jerman, Bitcoin diakui sebagai mata uang yang sah dan karenanya memenuhi syarat sebagai uang Islam di Jerman (Abubakar et al., 2018). Shariyah Review Bureau (2018) berpendapat bahwa cryptocurrency dan token diperbolehkan sebagai uang karena memenuhi kebiasaan transaksi pertukaran selain persyaratan lain seperti maal (harta), manfa'ah (manfaat), haqq (hak), dan dayn (kewajiban) (Hassan et al., 2023).
Pandangan Monzer Kahf. Fatwa Monzer Kahf memotivasi Dewan Fikih Amerika Utara dan banyak ulama syariah dari Malaysia, Indonesia, Afrika Selatan, dan Uni Emirat Arab untuk mengeluarkan fatwa serupa dengan menerima cryptocurrency sebagai mata uang dan komoditas yang sesuai syariah (Uddin et al., 2020).
Keputusan di Malaysia. Di Malaysia, fatwa dikeluarkan oleh Majlis Muzakarah Hal Ehwal Agama Islam dan Bursa Efek bahwa penggunaannya diperbolehkan tetapi tunduk pada kondisi tertentu (Mujani et al., 2022). Komite Fatwa Negeri Perlis (Malaysia) menyatakan bahwa pembayaran zakat dapat dilakukan menggunakan uang tunai atau unit Bitcoin (BTC), sehingga mengungkapkan kebolehan umum penggunaan cryptocurrency sebagai media pembayaran zakat (Muneeza et al., 2022).
Pandangan tentang Transparansi. Transparansi dan akuntabilitas jaringan cryptocurrency sangat sesuai dengan standar Islam (Ariwoola, 2023). Blockchain, sebagai teknologi yang muncul dari kemunculan cryptocurrency Bitcoin, mampu memenuhi persyaratan Internet of Things (حیدری & Roubaud, 2024).

5.2 Pandangan yang Melarang (Tahrim)
Di sisi lain, sejumlah lembaga dan ulama Islam melarang penggunaan cryptocurrency berdasarkan berbagai alasan syariah.
Lembaga-Lembaga yang Melarang. Badan-badan syariah yang telah menyatakan cryptocurrency dilarang antara lain Dewan Ulama Indonesia, Otoritas Umum Urusan Islam dan Wakaf (UAE), Dewan Islam Suriah, Otoritas Agama Pemerintah Turki, Pusat Fatwa Palestina, Wifaqul Ulama Shaykh Shawki Allam (Dar al Ifta Mesir), dan Mufti Taqi Usmani (Ahmed, 2024). Pada tahun 2017, otoritas agama Turki mengumumkan bahwa Bitcoin tidak sesuai dengan syariah Islam (Muneeza et al., 2022).
Alasan Pelarangan. Cryptocurrency dilarang karena mudah digunakan untuk kegiatan ilegal, seperti pencucian uang dan tujuan yang tidak sesuai syariah (Muhammad et al., 2024). Selain itu, karena tidak memiliki otoritas pusat yang memantau sistemnya, cryptocurrency menghancurkan peran bank sentral dan pemerintah untuk memantau dan mengendalikan sistem moneter (Muhammad et al., 2024).
Unsur Gharar dan Maysir. Dari perspektif syariah, cryptocurrency arus utama memiliki elemen gharar yang kritis. Volatilitas tinggi, nilai nyata yang tidak diketahui, dan metode penyimpanan nilai yang tidak tepat memunculkan elemen ini (Unal & Aysan, 2022). Beberapa pihak juga mengkarakterisasinya sebagai maysir, istilah Arab untuk spekulasi atau perjudian, yang keduanya dilarang oleh keuangan Islam karena menghasilkan kekayaan dari kebetulan daripada dari aktivitas produktif (حیدری & Roubaud, 2024).
Tidak Ada Nilai Intrinsik. Cryptocurrency tidak dianggap halal dalam Islam karena tidak memiliki nilai intrinsik dan tunduk pada pengawasan regulasi yang signifikan (K & Sumathy, 2023). Ketiadaan nilai intrinsik dan ketidakadilan dalam kerangka cryptocurrency bertentangan dengan prinsip-prinsip syariah (Haridan et al., 2023).

5.3 Pandangan Tawaqquf (Menunggu)
Selain dua pandangan di atas, terdapat pula pandangan tawaqquf (menunggu) yang belum membuat keputusan final. Kajian sistematis terhadap pandangan ulama dan pakar Muslim tentang cryptocurrency mengungkapkan tiga kategori: diizinkan penggunaannya, dilarang penggunaannya, dan tawaqquf (Othman et al., 2023). Kategori tawaqquf mencakup potensi perbaikan, Precious Metal-Backed Cryptocurrency (PMBC), cryptocurrency Islam, dan kripto Dinar dan Dirham yang didukung (Othman et al., 2023).
Studi tentang cryptocurrency dari perspektif Islam menyimpulkan bahwa cryptocurrency memiliki elemen mafsadah (kerusakan) yang jauh lebih besar daripada maslahah (kemaslahatan) (Wartoyo, 2022). Ini adalah komoditas investasi daripada mata uang dengan tingkat risiko dan volatilitas yang sangat tinggi yang mencerminkan mafsadah (Wartoyo, 2022).
Arah yang dominan dalam pandangan syariah adalah kehati-hatian dan penantian dalam mengeluarkan hukum syariah final, dan terdapat keberagaman dalam pandangan syariah dengan perubahannya kadang-kadang, sehingga belum stabil dan didominasi oleh kehati-hatian (Alafandi, 2025).

6. Isu-Isu Syariah Spesifik Dalam Cryptocurrency
6.1 Isu Riba
Riba secara tegas dilarang dalam Al-Qur'an dan merupakan salah satu prinsip fundamental keuangan Islam (Arif et al., 2024). Dalam konteks cryptocurrency, isu riba muncul dalam beberapa aspek. Beberapa ulama berpendapat bahwa Bitcoin bebas dari riba karena tidak ada hubungan utang dan tidak membayar bunga (Kalaycı, 2023). Namun, penggunaan cryptocurrency dalam transaksi yang melibatkan bunga atau dalam platform Decentralized Finance (DeFi) yang mengandung unsur riba tetap dilarang.
Menurut al-'Uqail, riba tetap dilarang dalam cryptocurrency, untuk melindungi orang miskin dari menghadapi ketidakadilan (dhulm) (Diallo & Aziz, 2025). Proses penerbitan cryptocurrency harus bebas dari riba agar dapat diterima dalam kerangka keuangan Islam (Glavina & Asmiatullin, 2023).

6.2 Isu Gharar (Ketidakpastian)
Gharar atau ketidakpastian berlebihan merupakan salah satu isu utama yang diangkat oleh para ulama dalam menilai cryptocurrency. Dibandingkan dengan mata uang konvensional dan komoditas, cryptocurrency memiliki tingkat ketidakpastian yang sangat tinggi (Akbar, 2022). Tidak ada kesepakatan resmi tentang apakah aset kripto adalah modal atau komoditas (Akbar, 2022).
Volatilitas harga yang tinggi dalam cryptocurrency dianggap sebagai bentuk gharar yang signifikan (Noh, 2022). Namun, ada pandangan yang lebih bernuansa: cryptocurrency pada umumnya adalah aset yang sah untuk diperdagangkan dari sudut pandang syariah meskipun rentan terhadap volatilitas harga, karena kejelasan transaksi, faktor pasar yang menciptakan harga, dan tujuan keamanan (Noh, 2022). Selain itu, perdagangan tersebut tidak mengandung unsur riba, gharar, maupun maysir yang dilarang (Noh, 2022).

6.3 Isu Maysir (Spekulasi/Perjudian)
Cara memperoleh cryptocurrency juga merupakan aspek penting dalam menentukan kebolehan atau ketidakbolehannya. Jika cryptocurrency diperoleh untuk tujuan penyelesaian pembayaran barang atau jasa, maka diperbolehkan; namun jika cryptocurrency ditambang untuk disimpan dengan niat bahwa ia akan memberikan imbal hasil tinggi di masa depan, maka itu tidak lain adalah spekulasi (maysir) dan risiko berlebihan (gharar) yang tidak diperbolehkan (Mustafa et al., 2020).

6.4 Isu Tata Kelola dan Regulasi
Ketiadaan otoritas pusat yang mengatur cryptocurrency menjadi salah satu kekhawatiran utama dari perspektif syariah. Cryptocurrency tidak dianggap halal sebagai uang karena pemerintah tidak mengaturnya, sementara risiko dan kelemahannya jauh melebihi manfaatnya (Muneeza et al., 2022). Dalam syariah Islam, pencetakan dan penerbitan mata uang adalah fungsi negara, dan tidak diperbolehkan untuk bersaing dengannya (Al-Bboraie, 2024).
Namun, tata kelola dan resistensi terhadap manipulasi difasilitasi oleh teknologi blockchain (Hassan et al., 2023). Desentralisasi cryptocurrency mencegah monopolisasi (Hassan et al., 2023), yang sejalan dengan prinsip keadilan dalam Islam.

7. Cryptocurrency Yang Sesuai Syariah: Inovasi Dan Pengembangan
7.1 Cryptocurrency Berbasis Emas (Gold-Backed Cryptocurrency)
Salah satu solusi yang diusulkan untuk mengatasi isu-isu syariah dalam cryptocurrency adalah pengembangan cryptocurrency yang didukung oleh aset nyata, khususnya emas. Precious Metal-Backed Cryptocurrency (PMBC) adalah persyaratan syariah untuk produk cryptocurrency halal (Fadila et al., 2023). PMBC merupakan persyaratan alternatif untuk melindungi kehalalan cryptocurrency dan dapat menjadi alternatif pembayaran dibandingkan uang fiat (Fadila et al., 2023).
OneGram adalah contoh cryptocurrency yang telah mendapatkan sertifikasi kepatuhan syariah. OneGram adalah mata uang digital yang didukung oleh aset emas, di mana satu koin mewakili satu gram emas (Ferdiansyah et al., 2019). Harga spot mata uang digital bergantung pada nilai pasar emas pada saat itu (Ferdiansyah et al., 2019). OneGram juga diawasi oleh dewan pengawas syariah untuk menghindari gharar dan maysir dalam menjaga nilainya (Sholeh et al., 2022).
Studi tentang cryptocurrency emas Islam (Onegram dan X8X) menemukan bahwa krisis COVID-19 meningkatkan efek spillover antara cryptocurrency emas Islam dan ekuitas Islam, dan investor Indonesia dapat berinvestasi dalam cryptocurrency untuk meminimalkan risiko sektor ekuitas selama pandemi (Rizvi & Ali, 2022). Namun, meskipun didukung logam mulia, volatilitas cryptocurrency tersebut tetap tinggi (Yunita, 2022).

7.2 Cryptocurrency Islam dan Platform Kripto Syariah
Berbagai inisiatif telah diluncurkan untuk mengembangkan cryptocurrency dan platform kripto yang sesuai syariah. Stellar adalah platform cryptocurrency yang dapat digunakan oleh lembaga keuangan Islam karena telah mendapatkan sertifikasi sebagai sesuai syariah (Kılıç, 2023). ADAB Solutions hanya mencantumkan inisiatif yang sesuai syariah pada First Islamic Crypto Exchange (FICE), sebuah fasilitas perdagangan cryptocurrency yang sesuai syariah (Kılıç, 2023). Noorcoin adalah cryptocurrency berbasis halal berdasarkan prinsip-prinsip Islam yang mengintegrasikan teknologi blockchain untuk transparansi dan keterlacakan sektor halal (Kılıç, 2023).
Pada tahun 2018, Singapura meluncurkan Halal Decentralized Exchange (HalalDEX), bursa kripto yang sesuai syariah (Salleh et al., 2022). HelloGold, yang didirikan oleh pendiri Malaysia Robin Lee dan Ridwan Abdullah, mendapatkan sertifikasi kepatuhan syariah dari dewan pengawas syariah Amanie Advisors (Razak, 2020).

7.3 Central Bank Digital Currency (CBDC) dalam Perspektif Islam
Central Bank Digital Currency (CBDC) muncul sebagai alternatif yang lebih dapat diterima dari perspektif Islam dibandingkan cryptocurrency terdesentralisasi. Konsep mata uang digital yang diterbitkan oleh bank sentral dengan nilai intrinsik aktual dan aset dasar tampaknya menyelesaikan sebagian besar masalah yang dibahas (Unal & Aysan, 2022). Dalam model langsung, konsep CBDC memungkinkan pengguna untuk membuka rekening langsung dari bank sentral, bukan dengan bank atau lembaga lain (Unal & Aysan, 2022).
Penipuan dalam transaksi perbankan lainnya dan pendanaan terorisme dapat dideteksi menggunakan mata uang digital, khususnya CBDC (Unal & Aysan, 2022). Kerangka maqasidik untuk CBDC mengidentifikasi elemen-elemen etis syariah yang harus ada dalam mata uang digital bank, termasuk: melindungi kepentingan publik, melindungi kepemilikan dan hak untuk mendapatkan penghasilan, pertimbangan keamanan dan sistem pembayaran, stabilitas keuangan dan penghapusan aktivitas spekulatif, tata kelola kebijakan dan implementasi instrumen, efisiensi teknologi dan layanan, serta keadilan sosial (Omar, 2022).

8. Aplikasi Blockchain Dalam Keuangan Islam
8.1 Smart Contract dan Kontrak Islam
Salah satu aplikasi blockchain yang paling relevan untuk keuangan Islam adalah smart contract. Smart contract lebih dekat dengan kontrak Islam dengan fokus yang tidak tergoyahkan pada penghindaran ketidakpastian apa pun mengenai penyelesaian kontrak (Antova & Tayachi, 2020). Ketika kontrak Islam mengambil bentuk kontrak digital atau smart contract yang dapat mengeksekusi sendiri, dengan ketentuan eksekusi yang "dikodekan secara elektronik", seseorang akan menyaksikan pengurangan tajam dalam elemen gharar (Antova & Tayachi, 2020).
Pengiriman produk keuangan Islam melalui teknologi smart contract berbasis blockchain menawarkan manfaat dari sudut pandang kepatuhan syariah dan etika muamalat Islam (Zulkepli et al., 2023). Kesalahan operasi dan insiden ketidakpatuhan syariah yang disebabkan oleh intervensi manusia dalam operasi dapat dikurangi menggunakan smart contract (Zulkepli et al., 2023).
Hukum syariah dan blockchain memiliki lebih banyak konvergensi daripada divergensi. Platform teknologi blockchain secara sempurna tertanam dengan nilai-nilai Islam berupa kepercayaan, kejujuran, transparansi, dan efisiensi dalam transaksi perbankan dan keuangan, mempromosikan semangat sejati syariah (Amin et al., 2023).

8.2 Sukuk Berbasis Blockchain
Penerapan blockchain dalam penerbitan sukuk merupakan salah satu inovasi paling menjanjikan dalam keuangan Islam. Smart Sukuk memiliki potensi untuk menjadi masa depan penerbitan sukuk dan dapat berkontribusi pada penyebaran sukuk yang lebih luas, yang mengarah pada perluasan pendanaan Islam (Septiana & Sanjayawati, 2021). Keunggulan smart contract dapat memfasilitasi transaksi dengan cara yang nyaman dan karenanya akan berkontribusi pada kesejahteraan umat, sehingga mencapai maslahah (Septiana & Sanjayawati, 2021).
Al-Hajjar (2020) mengusulkan penerbitan smart sukuk melalui "Initial Coin Offering" (ICO) yang merupakan jenis cryptocurrency yang didukung oleh teknologi blockchain (Septiana & Sanjayawati, 2021). Penerbitan sukuk berbasis blockchain terbukti lebih murah dan diharapkan lebih aman serta dapat dipasarkan secara internasional (Iftikhar & Saba, 2020). Sukuk berbasis blockchain dapat menjadi solusi masalah standardisasi dan biaya penerbitan dan pemeliharaan yang besar untuk industri sukuk (Iftikhar & Saba, 2020).
Beberapa contoh penerbitan sukuk berbasis blockchain yang telah terealisasi antara lain: pada tahun 2019, koperasi keuangan mikro Islam Indonesia BMT Bina Ummah mengumpulkan 710 juta rupiah (USD50.000) melalui penerbitan sukuk primer melalui platform Smart Sukuk Blossom Finance (Septiana & Sanjayawati, 2021). Pada tahun 2019, Wethaq berbasis Dubai bermitra dengan perusahaan blockchain R3 menerbitkan pilot sukuk pertamanya pada platform pasar sekuritas untuk pasar modal Islam (Septiana & Sanjayawati, 2021).

8.3 Blockchain untuk Zakat dan Wakaf
Teknologi blockchain juga memiliki potensi besar untuk meningkatkan efisiensi pengelolaan zakat dan wakaf. Zakat, sebagai alat yang sangat efektif untuk meminimalkan kemiskinan dan menyelesaikan masalah sosial, dapat dioptimalkan dalam potensi penggunaan teknologi blockchain (Rejeb, 2020). Sinergi teknologi blockchain dan manajemen zakat berkontribusi pada transparansi yang lebih tinggi dalam pengumpulan dan distribusi zakat (N. Omar & Khairi, 2021).
Melalui penerapan teknologi blockchain dalam pengumpulan dan distribusi zakat, terdapat beberapa manfaat yang dapat diperoleh: mengidentifikasi muzakki, memastikan lingkungan kepercayaan, efisiensi waktu, koneksi muzakki-mustahiq yang lebih efisien, fasilitasi proses akuntansi, dan efisiensi remitansi (N. Omar & Khairi, 2021).
Dalam konteks wakaf, studi menunjukkan bahwa tidak ada halangan dari sudut pandang fikih Islam untuk mewakafkan token digital, dan hal itu diperbolehkan berdasarkan mazhab Maliki (Al-Bboraie, 2024). Lembaga wakaf resmi didorong untuk memanfaatkan aset-aset ini dengan berinovasi produk wakaf yang mengikuti tren global yang bergerak cepat ini (Al-Bboraie, 2024).

9. Regulasi Cryptocurrency Dalam Konteks Keuangan Islam
9.1 Kerangka Regulasi di Berbagai Negara
Pendekatan regulasi terhadap cryptocurrency dalam konteks keuangan Islam bervariasi secara signifikan di berbagai negara. Kerangka regulasi yang diperlukan untuk mendukung Islamic Crypto Assets (ICA) mencakup Undang-Undang Layanan Keuangan Islam, dewan pengawas syariah, standar tata kelola syariah, dan bursa ICA (Wiwoho et al., 2023).
Di Indonesia, Majelis Ulama Indonesia (MUI) telah mengeluarkan fatwa mengenai aset kripto yang dinilai menggunakan metode Analytical Hierarchy Process (AHP) (Ayu & Wati, 2022). MUI melarang cryptocurrency, tetapi mengizinkannya jika didasarkan pada komoditas atau aset (Alias et al., 2023). Di Malaysia, Dewan Penasihat Syariah (SAC) Komisi Sekuritas pada tahun 2020 memutuskan bahwa investasi cryptocurrency diperbolehkan dengan beberapa kondisi (Arif et al., 2024). Pada tahun 2019, Komisi Sekuritas Malaysia memperkenalkan legislasi anak perusahaan yaitu Capital Market and Services (Prescription of Securities) (Digital Currency and Digital Token) Order 2019 untuk mengatur cryptocurrency (M. I. A. Razak et al., 2020).
Di Inggris, National Zakat Foundation (NZF) menerima Bitcoin dan Ethereum untuk pembayaran zakat atas kepemilikan cryptocurrency langsung ke dompet cryptocurrency mereka (Muneeza et al., 2022). Komite Fatwa Negeri Perlis (Malaysia) menyatakan bahwa pembayaran zakat dapat dilakukan menggunakan uang tunai atau unit Bitcoin (BTC) (Muneeza et al., 2022).

9.2 Tata Kelola Syariah untuk Aset Kripto
Tata kelola syariah merupakan persyaratan penting bagi penyelenggara ICA untuk melindungi kepentingan pemangku kepentingan dalam praktik pelaporan mereka oleh dewan pengawas syariah (Wiwoho et al., 2023). ICA diperbolehkan (halal) sebagai komoditas/aset yang dapat diperdagangkan jika memenuhi standar sebagai barang atau komoditas yang dapat diperdagangkan dengan kontrak jual beli (sil'ah) dan memiliki aset dasar (didukung oleh aset nyata seperti emas) (Wiwoho et al., 2023).
Untuk dinyatakan halal, cryptocurrency harus mematuhi Maqasid al-Syariah (Mustafa et al., 2020). Tiga kriteria syariah yang harus dipenuhi ICA adalah: cryptocurrency mewakili maal (kekayaan atau properti berharga); cryptocurrency telah memenuhi standar kebolehan syariah; dan cryptocurrency memenuhi prinsip Maqasid al-Syariah (Wiwoho et al., 2023).
Diperlukan metode penyaringan syariah (Shariah screening) untuk menentukan token/aset digital mana yang halal dan haram (Paizin, 2021). Struktur tata kelola syariah dan mekanisme penyaringan syariah untuk aset digital harus diterapkan (Paizin, 2021). Struktur dan regulasi semacam ini akan membantu mengurangi risiko yang terkait dengan penipuan, masalah keamanan, kesulitan kepercayaan, dan kekhawatiran syariah (Paizin, 2021).

9.3 Tantangan Regulasi
Tantangan regulasi merupakan salah satu tantangan paling signifikan yang dihadapi oleh Islamic FinTech, termasuk dalam konteks cryptocurrency (Dawood et al., 2022). Regulasi manajemen tantangan mencakup cryptocurrency Islam dan regulasinya berdasarkan hukum syariah (Dawood et al., 2022). Pendekatan regulasi terhadap blockchain dan cryptocurrency dalam dunia Arab bervariasi secara signifikan; sementara beberapa negara telah merangkul teknologi yang mendasarinya untuk mendukung tujuan transformasi digital nasional, yang lain telah memberlakukan larangan ketat karena reservasi agama, politik, dan budaya (Daana & Yeşilada, 2025).

10. Cryptocurrency Dan Instrumen Keuangan Islam Lainnya
10.1 Cryptocurrency dan Pembiayaan UKM
Teknologi blockchain dan cryptocurrency membuka peluang baru untuk pembiayaan usaha kecil dan menengah (UKM) sesuai syariah. Penelitian menunjukkan kemungkinan pengembangan platform digital menggunakan teknologi blockchain dan smart contract yang mampu menggunakan metode musyarakah mutanaqisah (diminishing musharakah) untuk membiayai UKM sesuai dengan ketentuan syariah Islam (Khalil, 2025). Blockchain dan smart contract yang telah berhasil dalam cryptocurrency dan tokenisasi aset nyata dapat diterapkan pada pembiayaan UKM dengan metode musyarakah mutanaqisah (Khalil, 2025).
Token keamanan (security tokens) yang sesuai syariah dapat memainkan peran penting dalam mengembangkan solusi inovatif untuk menyelesaikan eksklusi keuangan sukarela dan tidak sukarela dalam masyarakat Muslim (Ahmed, 2024). Token keamanan berbasis aset dan ekuitas yang sesuai syariah dapat digunakan oleh UKM untuk mengumpulkan dana dengan cepat dan efisien di bursa kripto (Ahmed, 2024).

10.2 Cryptocurrency dan Initial Coin Offering (ICO) Islam
Initial Coin Offering (ICO) Islam merupakan konsep inovatif yang menggabungkan mekanisme penggalangan dana berbasis blockchain dengan prinsip-prinsip keuangan Islam. ICO Islam dapat membentuk pilihan baru untuk pembiayaan Islam bagi proyek dan bisnis yang ditujukan untuk publik, baik dari perusahaan maupun individu (الحجار, 2020). ICO mengarah pada munculnya "token elektronik" (muskuk elektronik) yang mewakili kepemilikan bersama atas aset yang diwakilinya (الحجار, 2020).
ICO Islam dapat membentuk instrumen dengan asal syariah yang terwujud dalam struktur sukuk, memungkinkan penerbitan semua bentuk sukuk yang dikenal, dan sukuk pintar ini dapat memenuhi kebutuhan yang diakui dalam penerbitan sukuk (الحجار, 2020). Tata kelola sukuk pintar, melalui pemantauan aktivitas penerbit, memberikan jaminan untuk menghindari risiko struktural dari ICO, dan memastikan penggunaan hasil penawaran dalam proyek yang disebutkan dalam white paper (الحجار, 2020).

10.3 Cryptocurrency dan Takaful (Asuransi Islam)
Teknologi blockchain dan cryptocurrency juga memiliki potensi aplikasi dalam industri takaful (asuransi Islam). Penggunaan teknologi blockchain memiliki dampak positif dalam operasi takaful, termasuk aspek transparansi dan efisiensi (Maulida, 2024). Inovasi dalam keuangan Islam, termasuk crowdfunding, smart contract, dan blockchain, memberikan pengalaman baru bagi bank Islam dalam memanfaatkan perjanjian keuangan Islam untuk mengeksekusi sendiri, memelihara sendiri, dan menegakkan sendiri (Haridan et al., 2023).

11. Potensi Dan Prospek Cryptocurrency Dalam Ekonomi Islam
11.1 Peluang Inklusi Keuangan
Cryptocurrency dan teknologi blockchain memiliki potensi besar untuk meningkatkan inklusi keuangan dalam konteks ekonomi Islam. Blockchain dan cryptocurrency memfasilitasi crowdfunding, serta transaksi cepat dan penghapusan biaya lintas batas (Kanwal et al., 2023). Hambatan nasional dihilangkan melalui keterbukaan dan pengurangan biaya, yang juga meningkatkan kepercayaan publik pada kelompok penggalangan dana (Kanwal et al., 2023).
Islamic FinTech memiliki potensi besar terutama karena tumpang tindihnya norma-norma syariah dan fintech, sehingga lebih mudah untuk mengimplementasikan gangguan teknologi ke dalam keuangan Islam (Unal & Aysan, 2022). Kepercayaan yang beralih ke keuangan Islam dapat digabungkan dengan peluang fintech dan meningkatkan potensi Islamic fintech lebih jauh (Unal & Aysan, 2022).

11.2 Cryptocurrency untuk Filantropi Islam
Cryptocurrency juga membuka peluang baru untuk filantropi Islam. Semakin banyak organisasi amal yang menerima donasi cryptocurrency; misalnya, The Water Project menyediakan akses air bersih di seluruh Afrika sub-Sahara dan lebih dari 100 proyek telah didanai oleh donasi cryptocurrency (Mohsin, 2019). Muslim Global Relief menerima donasi cryptocurrency untuk tujuan kemanusiaan (Mohsin, 2019). Pada tahun 2018, Masjid Shacklewell Lane di London mengumpulkan sekitar GBP 14.000 dalam donasi cryptocurrency (Mohsin, 2019).
Lembaga wakaf dapat memanfaatkan cryptocurrency sebagai sarana donasi, dan setiap kontributor akan dapat melacak dengan tepat bagaimana lembaga wakaf telah membelanjakan donasi spesifik mereka, yang dapat meningkatkan tingkat kepercayaan di antara para donatur (Mohsin, 2019).

11.3 Tantangan dan Hambatan
Meskipun memiliki potensi besar, pengembangan cryptocurrency dalam konteks ekonomi Islam menghadapi berbagai tantangan.
Tantangan Regulasi. Regulasi yang lemah dan pengawasan minimal menunjukkan perlindungan hukum yang lemah bagi konsumen dan investor (Wiwoho et al., 2023). Mengatur ICA, mengoptimalkan pengawasan, menerapkan standar tata kelola syariah, dan memiliki bursa ICA dapat memperkuat ekosistem ekonomi Islam (Wiwoho et al., 2023).
Tantangan Kepatuhan Syariah. Kepatuhan syariah terkait dengan cryptocurrency/blockchain adalah tantangan terbesar yang dihadapi oleh organisasi Islamic FinTech (Mustafa et al., 2020). Perbedaan pandangan ulama tentang status hukum cryptocurrency menciptakan ketidakpastian bagi lembaga keuangan Islam dan investor Muslim (Hassan et al., 2023).
Kesenjangan antara Inovasi dan Regulasi Syariah. Terdapat kesenjangan yang melebar antara perkembangan pesat dalam inovasi keuangan, khususnya kebangkitan keuangan terdesentralisasi (dengan dua sayapnya: aset dan mata uang kripto serta platform perdagangan digital), di satu sisi, dan perkembangan lambat dalam kerangka hukum dan regulasi serta pandangan syariah di sisi lain (Alafandi, 2025).
Kurangnya Pemahaman. Banyak pedagang Bitcoin tidak mengetahui cara kerja teknologi blockchain. Keterlibatan mereka dalam cryptocurrency disebabkan oleh faktor psikologis (Hidajat, 2020). Mayoritas responden dalam survei sama sekali tidak mengetahui tentang cryptocurrency karena mereka belum pernah bertransaksi dengannya sebelumnya (Salleh et al., 2022).

12. Maqasid Al-Syariah Sebagai Kerangka Evaluasi Cryptocurrency
12.1 Perlindungan Harta (Hifz al-Mal)
Salah satu tujuan utama Maqasid al-Syariah adalah perlindungan harta (hifz al-mal). Dalam konteks cryptocurrency, perlindungan harta dapat dianalisis dari dua sisi. Di satu sisi, cryptocurrency berpotensi melindungi harta dari inflasi dan devaluasi mata uang fiat. Di sisi lain, volatilitas tinggi cryptocurrency justru dapat mengancam perlindungan harta.
Mata uang digital membantu keuangan Islam menerapkan Maqasid al-Syariah secara global, salah satunya melalui pengurangan biaya dan peningkatan keterjangkauan, yang penting dalam melindungi harta (mal) dalam Maqasid (Unal & Aysan, 2022). Namun, cryptocurrency memiliki elemen mafsadah yang jauh lebih besar daripada maslahah, menjadikannya komoditas investasi daripada mata uang dengan tingkat risiko dan volatilitas yang sangat tinggi (Wartoyo, 2022).

12.2 Keadilan Ekonomi dan Distribusi Kekayaan
Keuangan Islam menempatkan kepentingan besar pada kualitas kehidupan semua orang, keadilan sosial, dan hubungan perdagangan yang adil (Mohamed et al., 2023). Cryptocurrency, dengan sifat desentralisasinya, berpotensi mengurangi ketimpangan dalam akses keuangan. Namun, distribusi kekayaan yang tidak merata dalam ekosistem cryptocurrency, di mana sebagian kecil pemegang awal menguasai sebagian besar pasokan, dapat bertentangan dengan prinsip keadilan Islam.
Transparansi, investasi untuk manfaat sosial, melindungi kekayaan masyarakat dan lingkungan, melindungi faktor manusia, dan meminimalkan gesekan dalam hal uang, tenaga kerja, dan waktu adalah beberapa tujuan bersama antara keuangan terdesentralisasi dan keuangan Islam (Glavina & Asmyatullin, 2024).

12.3 Pencegahan Bahaya (Dar' al-Mafasid)
Prinsip pencegahan bahaya merupakan salah satu kaidah fiqhiyyah yang penting dalam menilai cryptocurrency. Cryptocurrency memiliki elemen mafsadah yang jauh lebih besar daripada maslahah (Wartoyo, 2022). Penggunaan cryptocurrency untuk tujuan ilegal seperti pencucian uang dan pembiayaan terorisme merupakan bahaya nyata yang harus dicegah.
Namun, ada argumen bahwa penggunaan cryptocurrency untuk tujuan ilegal adalah komponen eksternal dari mata uang itu sendiri, bukan sifat intrinsiknya (Sholeh et al., 2022). Penggunaan cryptocurrency untuk tujuan yang tidak sah tentu dilarang, tetapi itu adalah komponen eksternal dari mata uang (Sholeh et al., 2022).

13. Zakat Atas Cryptocurrency
13.1 Kewajiban Zakat atas Cryptocurrency
Isu zakat atas cryptocurrency merupakan salah satu topik yang paling banyak dibahas dalam konteks keuangan Islam digital. Terdapat pandangan yang beragam di antara ulama syariah kontemporer tentang kebolehan syariah cryptocurrency dan aset kripto (Muneeza et al., 2022). Dengan mengevaluasi praktik yang ada dari beberapa perusahaan, terdapat ruang untuk membayar zakat menggunakan cryptocurrency dan dari investasi yang dilakukan pada aset kripto (Muneeza et al., 2022).
Selama cryptocurrency telah disaring dan diklasifikasikan sebagai sesuai syariah, mereka dapat memenuhi syarat untuk menjadi bagian dari kekayaan seseorang yang darinya zakat harus dibayarkan (Muneeza et al., 2022). Namun, temuan penelitian ini tunduk pada fatwa dan aturan yang diadopsi di yurisdiksi tertentu di mana pembayar zakat tinggal (Muneeza et al., 2022).
Perhitungan zakat cryptocurrency harus melebihi nisab 2,5% setara dengan 85 gram emas, dan yang dimiliki sudah dapat menjadi objek zakat (Bintarto et al., 2022). Cryptocurrency yang diizinkan untuk diperdagangkan dalam Islam adalah cryptocurrency yang didasarkan pada nilai aset atau cryptocurrency yang didukung aset, misalnya AABBG untuk cryptocurrency berbasis komoditas emas, AGX untuk perak, dan Petro untuk komoditas minyak mentah (Bintarto et al., 2022).

13.2 Fatwa tentang Zakat Cryptocurrency
Berbagai fatwa telah dikeluarkan mengenai zakat cryptocurrency di berbagai negara. Komite Fatwa Negeri Perlis (Malaysia) menyatakan bahwa pembayaran zakat dapat dilakukan menggunakan uang tunai atau unit Bitcoin (BTC) (Muneeza et al., 2022). Meskipun pembayaran zakat telah diterima di Malaysia untuk kepemilikan cryptocurrency, tidak ada negara bagian di negara ini yang menerima pembayaran langsung cryptocurrency, karena mereka lebih memilih menerima pembayaran dalam mata uang fiat (Muneeza et al., 2022).
Analisis fatwa tentang zakat dan cryptocurrency menunjukkan bahwa tema pemersatu di seluruh genre fatwa adalah bagaimana thamaniyyah (sifat sebagai alat tukar) sangat penting dalam menghubungkan cryptocurrency dengan kewajiban zakat (Diallo & Aziz, 2025). Studi ini menyimpulkan bahwa keuangan Islam berhasil mengandung konsep teoritis, yaitu thamaniyyah, yang dapat membantu keilmuan Muslim untuk terlibat dengan kemajuan dalam cryptocurrency terlepas dari inovasi teknologi di masa depan (Diallo & Aziz, 2025).

14. Implikasi Bagi Sistem Keuangan Islam
14.1 Transformasi Perbankan Islam
Teknologi blockchain dan cryptocurrency berpotensi mentransformasi perbankan Islam secara fundamental. Blockchain berpotensi merevolusi perbankan Islam dengan mengubah kontrak keuangan Islam standar menjadi smart contract, yang akan mengurangi biaya layanan hingga 95% dan memungkinkan catatan kepemilikan dan aset yang tidak dapat diubah untuk dipertahankan (حیدری & Roubaud, 2024).
Lembaga keuangan Islam dapat mengurangi biaya operasi keseluruhan melalui pengenalan teknologi. Setiap transaksi yang dimulai menggunakan platform blockchain akan tidak dapat diubah, tahan terhadap gangguan, dapat diakses dari sistem mana pun, dan tidak dapat diubah (Iftikhar & Saba, 2020). Hal ini memberikan kredibilitas pada lembaga keuangan Islam dan transaksi untuk benar-benar sesuai syariah, membangun kepercayaan di antara pihak-pihak yang bertransaksi, dan mendorong pertumbuhan ekonomi dan keuangan Islam (Iftikhar & Saba, 2020).

14.2 Peran Dewan Syariah dalam Era Digital
Dewan syariah memainkan peran krusial dalam memastikan kepatuhan syariah produk keuangan digital, termasuk cryptocurrency. Studi menyoroti pentingnya dewan syariah untuk lebih baik mengatasi peluang dan tantangan inovasi keuangan untuk pengembangan bank Islam dengan inklusi FinTech (Haridan et al., 2023). Solusi digital dan alat seperti sistem Robo Advisory dan blockchain meningkatkan peran dewan syariah dengan memberikan jaminan syariah yang lebih efektif dan tepat waktu terlepas dari volume data informasi dan penyimpanan (Haridan et al., 2023).
Dewan syariah dapat memberikan saran mengenai manajemen bank dalam mengidentifikasi platform resolusi teknologi yang memadai yang menghadirkan kontroversi lebih sedikit, seperti pengembangan smart contract dan perjanjian dari inovasi dan aplikasi blockchain (Haridan et al., 2020). Keterlibatan aktif dewan syariah dapat memfasilitasi bank Islam dalam mengembangkan smart contract dan perjanjian keuangan Islam yang memenuhi hukum syariah (Haridan et al., 2020).

14.3 Keuangan Terdesentralisasi Islam (Islamic Decentralized Finance)
Konsep keuangan terdesentralisasi Islam (Islamic DeFi) merupakan perkembangan terbaru yang menggabungkan prinsip-prinsip keuangan Islam dengan teknologi DeFi. Studi menekankan pentingnya memanfaatkan perkembangan teknis keuangan yang cepat ini dalam berinovasi produk pembiayaan yang sesuai dengan ketentuan syariah (Alafandi, 2025). Ini adalah tantangan yang ada dari perspektif ekonomi Islam (Alafandi, 2025).
Beberapa pencerahan utama untuk membangun sistem pembiayaan terdesentralisasi Islam yang didasarkan pada rantai nilai dan prinsip-prinsip etis serta sesuai dengan ketentuan dan tujuan syariah Islam telah diidentifikasi (Alafandi, 2025). Sistem pembiayaan Islam (terdesentralisasi atau terpusat) harus dibangun untuk membiayai kegiatan ekonomi nyata yang menciptakan nilai tambah untuk membangun ekonomi nyata yang mencapai stabilitas ekonomi dan sosial, keadilan dan kesetaraan, perlindungan hak, dan keberlanjutan pembangunan yang komprehensif (Alafandi, 2025).

15. Kesimpulan
Cryptocurrency dalam sistem ekonomi Islam merupakan isu yang kompleks dan multidimensi yang memerlukan kajian mendalam dari berbagai perspektif. Berdasarkan tinjauan komprehensif terhadap literatur yang ada, beberapa kesimpulan utama dapat ditarik.
Pertama, terdapat perbedaan pandangan yang signifikan di kalangan ulama dan lembaga Islam mengenai status hukum cryptocurrency. Pandangan-pandangan ini dapat dikategorikan menjadi tiga: membolehkan dengan syarat, melarang, dan tawaqquf (menunggu) (Othman et al., 2023). Perbedaan ini mencerminkan kompleksitas isu dan kebutuhan akan kajian yang lebih mendalam.
Kedua, isu-isu syariah utama yang berkaitan dengan cryptocurrency meliputi: status sebagai maal (harta), keabsahan sebagai alat tukar, unsur gharar (ketidakpastian) akibat volatilitas tinggi, potensi maysir (spekulasi), ketiadaan nilai intrinsik, dan ketiadaan pengawasan otoritas pusat (Hassan et al., 2023). Isu-isu ini perlu diatasi agar cryptocurrency dapat diterima secara luas dalam sistem ekonomi Islam.
Ketiga, terdapat potensi besar untuk mengembangkan cryptocurrency dan aset kripto yang sesuai syariah, terutama melalui: cryptocurrency yang didukung aset nyata seperti emas, CBDC yang dikeluarkan oleh bank sentral, smart sukuk berbasis blockchain, dan platform kripto Islam yang diawasi oleh dewan syariah (Sholeh et al., 2022; Unal & Aysan, 2022; Wiwoho et al., 2023).
Keempat, teknologi blockchain yang mendasari cryptocurrency memiliki banyak aplikasi yang sesuai dengan prinsip-prinsip keuangan Islam, termasuk smart contract, sukuk berbasis blockchain, manajemen zakat dan wakaf, serta pembiayaan UKM (Iftikhar & Saba, 2020; Khalil, 2025; Rejeb, 2020). Nilai-nilai blockchain seperti transparansi, kepercayaan, dan keamanan sejalan dengan nilai-nilai Islam (Amin et al., 2023).
Kelima, diperlukan kerangka regulasi yang komprehensif dan standar tata kelola syariah yang jelas untuk mengatur cryptocurrency dalam konteks keuangan Islam (Wiwoho et al., 2023). Kolaborasi antara industri, otoritas regulasi, dan ulama syariah sangat penting untuk mengembangkan panduan yang jelas dan fatwa yang komprehensif (Fadila et al., 2023).
Keenam, kesenjangan antara perkembangan pesat inovasi keuangan digital dan perkembangan lambat kerangka regulasi dan pandangan syariah merupakan tantangan utama yang harus diatasi (Alafandi, 2025). Diperlukan pendekatan yang proaktif dan adaptif dari para ulama dan lembaga keuangan Islam untuk merespons perkembangan teknologi yang terus berubah.
Pada akhirnya, cryptocurrency dalam sistem ekonomi Islam bukan sekadar isu teknis atau hukum semata, tetapi merupakan refleksi dari tantangan yang lebih luas dalam mengintegrasikan inovasi teknologi dengan nilai-nilai dan prinsip-prinsip Islam yang abadi. Dengan pendekatan yang tepat, cryptocurrency berpotensi menjadi instrumen yang mendukung tujuan-tujuan Maqasid al-Syariah, termasuk perlindungan harta, peningkatan keadilan ekonomi, dan perluasan inklusi keuangan bagi umat Islam di seluruh dunia.

Daftar Pustaka
Abdulmuhsin, Dr. O. (2024). العملات الرقمية بين الحظر والإباحة. Stardom Scientific Journals of Economy and Management Studies, 2(1), 1–24. https://doi.org/10.70170/asbhlp09812
Abubakar, Y. S., Ogunbado, A. F., & Saidi, M. A. (2018). Bitcoin and its legality from shariah point of view. Seisense Journal of Management, 1(4), 13–21. https://doi.org/10.33215/sjom.v1i4.32
Ahmad, Z., Mokal, M. N., Amatullah, I. al-, & Mafaz, M. N. A. (2023). An evaluation of Bitcoin from shariah perspective. Review of Applied Management and Social Sciences, 6(2), 459–480. https://doi.org/10.47067/ramss.v6i2.343
Ahmed, H. (2024). Security tokens, ecosystems and financial inclusion: Islamic perspectives. International Journal of Islamic and Middle Eastern Finance and Management, 17(4), 730–745. https://doi.org/10.1108/imefm-04-2024-0195
Akbar, M. A. (2022). Towards an interpretation of cryptocurrency as a commodity from Maqasid al-Shari'ah perspective. International Journal of Islamic Economics and Finance Research, 5(2), 99–112. https://doi.org/10.53840/ijiefer90
Al-Bboraie, A. S. A. (2024). Endowment of digital assets: A legal jurisprudence study. Alwaqf Journal, (3), 85–129. https://doi.org/10.59723/awq003/13
Alafandi, M. (2025). Insights into the ethical value chain of the Islamic decentralized finance system. مجلة بيت المشورة, (24), 101–135. https://doi.org/10.33001/m01102025/24/140
Alias, M. N., Mujani, W. K., Alias, N., Mazuki, A. A. M., Mohamad, M. N., Zaidi, M. A. S., Hussain, W. M. H. W., Salleh, A. D., & Kamis, M. S. (2023). A comprehensive analysis of the varied interpretations among Islamic scholars concerning Bitcoin transactions. International Journal of Academic Research in Business and Social Sciences, 13(9). https://doi.org/10.6007/ijarbss/v13-i9/17934
Aliyu, A., Bakar, K. A., Matsuda, G., Darwish, T., Abdullah, A. H., Ismail, A. S., Kamil, R., Yusof, A. F., Mohamad, M. M., Idris, Mohd. Y., Ismail, Z., Yaacob, A. C., & Herman, H. (2020). Review of some existing shariah-compliant cryptocurrency. Journal of Contemporary Islamic Studies, 6(1), 23–44. https://doi.org/10.24191/jcis.v6i1.2
Alshater, M. M., Saba, I., Supriani, I., & Rabbani, M. R. (2022). Fintech in Islamic finance literature: A review. Heliyon, 8(9), e10385. https://doi.org/10.1016/j.heliyon.2022.e10385
Amany, A. N., Putri, F., & Pratama, B. C. (2022). Risks of cryptocurrency investment from the perspective of sharia economic law. Proceedings Series on Social Sciences & Humanities, 7, 1–8. https://doi.org/10.30595/pssh.v7i.465
Amin, W. L. M., Ali, S. A. M., Ali, S. A. M., Jusoh, N. S., & Zulfakar, M. M. (2023). Blockchain technology a structural shifts in banking sector: Consumer-oriented measures. International Journal of Academic Research in Accounting Finance and Management Sciences, 13(2). https://doi.org/10.6007/ijarafms/v13-i2/18019
Antova, I., & Tayachi, T. (2020). Blockchain and smart contracts: A risk management tool for Islamic finance. Journal of Islamic Financial Studies, 05(01), 29–42. https://doi.org/10.12785/jifs/050103
Arief, M., Miranti, T., & Khaerul, M. M. (2023). Bitcoin vs gold: Which one is the most powerful in boosting the shariah equity index? Global evidence. Studies in Business and Economics, 18(1), 5–36. https://doi.org/10.2478/sbe-2023-0001
Arif, M. I. A. M., Kamaruddin, N. C., & Markom, R. (2024). Cryptocurrency: A currency or investment asset? KnE Social Sciences. https://doi.org/10.18502/kss.v8i21.14815
Ariwoola, A. (2023). Challenges and prospects of cryptocurrency in Islamic finance in Nigeria. International Journal of Cryptocurrency Research, 3(2), 57–62. https://doi.org/10.51483/ijccr.3.2.2023.57-62
Ayu, S., & Wati, L. N. (2022). Cryptocurrency, tax imposition and sharia finance in Indonesia: A systematic literature review. Devotion Journal of Research and Community Service, 3(13), 2297–2309. https://doi.org/10.36418/dev.v3i13.285
Bintarto, M. A. I., Setiawan, Y., Alqarni, M. U., & Hilmi, F. (2022). Zakah and waqf for cryptocurrency in Islamic law. Al-Istinbath Jurnal Hukum Islam, 7(1), 21. https://doi.org/10.29240/jhi.v7i1.4229
Bouri, E., حیدری, ح., Darehshiri, S., & Gabauer, D. (2024). Asymmetric connectedness between conventional and Islamic cryptocurrencies: Evidence from good and bad volatility spillovers. Financial Innovation, 10(1). https://doi.org/10.1186/s40854-024-00636-0
Daana, A. A. N. N., & Yeşilada, F. (2025). Diffusion of cryptocurrency among Arab adopters: How are digital technostress, ethical concerns, and government regulations interconnected? SAGE Open, 15(3). https://doi.org/10.1177/21582440251357552
Dawood, H., Zadjali, F. A., Rawahi, M. A., Karim, S., & Mohamed, H. (2022). Business trends & challenges in Islamic FinTech: A systematic literature review. F1000Research, 11, 329. https://doi.org/10.12688/f1000research.109400.1
Diallo, A., & Aziz, A. B. Hj. A. (2025). Cryptocurrencies and zakat applicability: An analysis of the fatwa genre. Sprin Journal of Arts Humanities and Social Sciences, 4(1), 34–42. https://doi.org/10.55559/sjahss.v4i1.468
Fadila, N., Andaru, F. M., & Aryani, Y. A. (2023). Can the sharia finance industry still adopt new innovations? Journal of Economics Finance and Management Studies, 06(11). https://doi.org/10.47191/jefms/v6-i11-56
Fauzi, M., Kusnadi, K., Musdizal, M., & Rafzan, R. (2022). Mata uang digital (cryptocurrency): Apakah statusnya memenuhi kriteria harta (maal) dan mata uang dalam Islam? Jurnal Hukum Ekonomi Syariah Aiconomia, 1(2), 72–87. https://doi.org/10.32939/acm.v1i2.2420
Ferdiansyah, F., Othman, S. H., Radzi, R. Z. M., & Setiawan, D. (2019). A study of economic value estimation on cryptocurrency value back by gold, methods, techniques, and tools. Journal of Information Systems and Informatics, 1(2), 178–192. https://doi.org/10.33557/journalisi.v1i2.25
Glavina, S. G., & Asmiatullin, R. R. (2023). Digital currencies: Opportunities in Islamic finance (pp. 128–135). https://doi.org/10.21661/r-560136
Glavina, S. G., & Asmyatullin, R. R. (2024). The fourth industrial revolution in Islamic finance: The case of digital currencies of central banks. International Trade and Trade Policy, 9(4), 169–178. https://doi.org/10.21686/2410-7395-2023-3-169-178
Haridan, N. M., Hassan, A. F. S., & Alahmadi, H. A. (2020). Financial technology inclusion in Islamic banks: Implication on shariah compliance assurance. International Journal of Academic Research in Business and Social Sciences, 10(14). https://doi.org/10.6007/ijarbss/v10-i14/7361
Haridan, N. M., Hassan, A. F. S., Shah, S. M., & Mustafa, H. (2023). Financial innovation in Islamic banks: Evidence on the interaction between shariah board and FinTech. Journal of Islamic Accounting and Business Research, 14(6), 911–930. https://doi.org/10.1108/jiabr-11-2022-0305
Hassan, M. K., Muneeza, A., & Mohamed, I. (2023). Cryptocurrencies from Islamic perspective. Journal of Islamic Accounting and Business Research, 16(2), 390–410. https://doi.org/10.1108/jiabr-09-2022-0238
Hidajat, T. (2020). Financial technology in Islamic view. Perisai Islamic Banking and Finance Journal, 4(2), 102–112. https://doi.org/10.21070/perisai.v4i2.465
حیدری, ح., & Roubaud, D. (2024). Asymmetric interactions among cutting-edge technologies and pioneering conventional and Islamic cryptocurrencies: Fresh evidence from intra-day-based good and bad volatilities. Financial Innovation, 10(1). https://doi.org/10.1186/s40854-024-00623-5
Iftikhar, S., & Saba, I. (2020). Blockchain based smart sukuk as shariah compliant investment avenues for Islamic financial institutions in Pakistan. Journal of Finance & Economic Research, 5(1), 30–45. https://doi.org/10.20547/jfer2005103
Jailani, M. A., & Muneeza, A. (2023). Crypto assets: The need for shariah screening criteria for digital assets in Malaysia. International Journal of Islamic Economics and Finance Research, (1), 27–47. https://doi.org/10.53840/ijiefer111
Jihaoui, M. E. (2025). الرؤية الاقتصادية والشرعية للعملات الرقمية المشفرة: البتكوين أنموذجا. Journal of Family Law and Islamic Court, 3(3). https://doi.org/10.26618/rhgx1y87
K, M. Nabeel., & Sumathy, M. (2023). Cryptocurrency: An Islamic finance perspective. Al-Muhasib Journal of Islamic Accounting and Finance, 3(1), 55–69. https://doi.org/10.30762/almuhasib.v3i1.237
Kalaycı, İ. (2023). Anatomy of cryptocurrencies. Uluslararası Sosyal Bilimler Akademi Dergisi, (13), 412–427. https://doi.org/10.47994/usbad.1385275
Kanwal, A., Tayyab, M., & Idrees, S. (2023). Exploring the nexus of financial technologies, financial inclusion, and blockchain in Islamic finance within digital transformation. Pakistan Journal of Humanities and Social Sciences, 11(4). https://doi.org/10.52131/pjhss.2023.1104.0675
Khalil, G. (2025). Financing small and medium enterprises (SMEs) using the diminishing musharakah method through. مجلة بيت المشورة, (24), 9–53. https://doi.org/10.33001/m01102025/24/138
Kılıç, G. (2023). The emergence of Islamic fintech and its applications. International Journal of Islamic Economics and Finance Studies. https://doi.org/10.54427/ijisef.1328087
Maulida, S. (2024). Clustering research on Islamic fintech studies. Islamic Finance and Technology, 1(1). https://doi.org/10.58968/ift.v1i1.360
Mohamed, M. B., Rahhim, A. S. B. A., Azlan, N. E. B. K., & Aziz, F. A. I. B. N. (2023). Disruptive expansion of FinTech: Recognising the merits and demerits of Islamic banking. International Journal of Academic Research in Business and Social Sciences, 13(6). https://doi.org/10.6007/ijarbss/v13-i6/16871
Mohsin, M. M. A. (2019). Waqfintech and sustainable socio-economic development. International Journal of Management and Applied Research, 6(3), 130–141. https://doi.org/10.18646/2056.63.19-009
Muhammad, N., Alwi, S. F. S., Katan, M., Nasrijal, N. M. H., Buja, A. G., & Siang, T. G. (2024). The shariah perspective on cryptocurrency: Insights from Malaysian scholars. Global Journal Al-Thaqafah, 14(2), 58–66. https://doi.org/10.7187/gjat122024-5
Mujani, W. K., Mazuki, A. A. M., Hussain, W. M. H. W., Alias, M. N., Salleh, A. D., Mohamad, M. N., & Zaidi, M. A. S. (2022). Bitcoin: The extent of its usability from the perspective of Islamic scholars. International Journal of Academic Research in Business and Social Sciences, 12(8). https://doi.org/10.6007/ijarbss/v12-i8/14298
Muneeza, A., Bin‐Nashwan, S. A., Moshin, M. I. A., Mohamed, I., & Al-Saadi, A. (2022). Zakat payment from cryptocurrencies and crypto assets. International Journal of Islamic and Middle Eastern Finance and Management, 16(3), 482–497. https://doi.org/10.1108/imefm-12-2021-0487
Mustafa, M., Khan, S., & Eleftherios. (2020). FinTech, blockchain and Islamic finance: An extensive literature review. International Journal of Economics and Business Administration, VIII(2), 65–86. https://doi.org/10.35808/ijeba/444
Noh, M. S. M. (2022). The fiqhi thought of price volatility in crypto asset. Jurnal Fiqh, 19(1), 27–48. https://doi.org/10.22452/fiqh.vol19no1.2
Omar, Mohd. N. (2022). Introducing Maqāsidic framework for central bank digital currency (CBDC). Tafhim IKIM Journal of Islam and the Contemporary World, 15(1), 51–68. https://doi.org/10.56389/tafhim.vol15no1.3
Omar, N., & Khairi, K. F. (2021). Zakat and blockchain: A review. International Journal of Islamic Economics and Finance Research, 4(2), 60–66. https://doi.org/10.53840/ijiefer53
Othman, R., Noordin, M. F., Ahmed, M., Ahmad, N., & Kassim, S. (2023). Muslim scholars and experts views on cryptocurrencies: A systematic literature review. Sains Insani, 8(1), 94–102. https://doi.org/10.33102/sainsinsani.vol8no1.455
Paizin, M. N. (2021). Community views about zakat on cryptocurrencies. Al Qalam Jurnal Ilmiah Keagamaan dan Kemasyarakatan, 15(2), 146. https://doi.org/10.35931/aq.v15i2.724
Qurtubi, A. N., Sugianto, E., & Kelibia, M. U. (2024). Legality of Bitcoin in the perspective of fiqh muamalah. West Science Islamic Studies, 2(03), 172–180. https://doi.org/10.58812/wsiss.v2i03.1133
Razak, M. I. A., Dali, N. A. M., Dhillon, G., & Manaf, A. W. A. (2020). Fintech in Malaysia: An appraisal to the need of shariah-compliant regulation. Pertanika Journal of Social Sciences and Humanities, 28(4). https://doi.org/10.47836/pjssh.28.4.40
Razak, M. I. bin A. (2020). Embracing new world of Islamic fintech in Malaysia: Moving towards digitalisation era (pp. 494–500). https://doi.org/10.15405/epsbs.2020.12.05.53
Rejeb, D. (2020). Blockchain and smart contract's contributions to zakat management system. International Conference of Zakat, 15–24. https://doi.org/10.37706/iconz.2020.207
Rizvi, S. A. R., & Ali, M. (2022). Do Islamic cryptocurrencies provide diversification opportunities to Indonesian Islamic investors? Journal of Islamic Monetary Economics and Finance, 8(3), 441–454. https://doi.org/10.21098/jimf.v8i3.1563
Salleh, W. N. A. W. M., Rasid, S. Z. A., & Basiruddin, R. (2022). Blockchain knowledge awareness and intention to adopt a technology for zakat transactions. International Journal of Academic Research in Business and Social Sciences, 12(8). https://doi.org/10.6007/ijarbss/v12-i8/14510
Sawitri, N. N. (2021). Cryptocurrencies in a global Islam economy (study mini review). Journal of Accounting and Finance Management, 1(6), 343–351. https://doi.org/10.38035/jafm.v1i6.209
Septiana, N. I., & Sanjayawati, H. (2021). Sukuk on blockchain: Application, advantages, and challenges. Jihbiz Jurnal Ekonomi Keuangan dan Perbankan Syariah, 5(2), 120–133. https://doi.org/10.33379/jihbiz.v5i2.855
Sholeh, M., Faiz, M. F., & Anwar, M. M. (2022). A critical analysis of Islamic law and fatwa of MUI & NU on a gold-backed cryptocurrency (OneGram). Al-Ihkam Jurnal Hukum & Pranata Sosial, 17(2), 506–530. https://doi.org/10.19105/al-lhkam.v17i2.6511
Uddin, A., Ali, M. H., & Masih, M. (2020). Bitcoin—A hype or digital gold? Global evidence. Australian Economic Papers, 59(3), 215–231. https://doi.org/10.1111/1467-8454.12178
Unal, I. M., & Aysan, A. F. (2022). Fintech, digitalization, and blockchain in Islamic finance: Retrospective investigation. Fintech, 1(4), 388–398. https://doi.org/10.3390/fintech1040029
Wartoyo, W. (2022). Cryptocurrency in the perspective of Maqasid al-Shariah. Afkaruna Indonesian Interdisciplinary Journal of Islamic Studies, 18(1). https://doi.org/10.18196/afkaruna.v18i1.14164
Wiwoho, J., Trinugroho, I., Kharisma, D. B., & Pujiyono, P. (2023). Islamic crypto assets and regulatory framework: Evidence from Indonesia and global approaches. International Journal of Law and Management, 66(2), 155–171. https://doi.org/10.1108/ijlma-03-2023-0051
Yunita, P. (2022). Zakat payment by metal backed cryptocurrencies: Are they allowed? Muslim Business and Economic Review, 1(2), 239–256. https://doi.org/10.56529/mber.v1i2.69
Zulkepli, M. I. S., Mohamad, M. T., & Azzuhri, S. R. (2023). Leveraging blockchain-based smart contract in Islamic financial institutions: Issue and relevant solution. International Journal of Islamic Economics and Finance Research, 6(1), 18–28. https://doi.org/10.53840/ijiefer96
الحجار, م. ا. ع. (2020). نظرة استشرافية لتوظيف "الإصدار النقدي الأولي" (ICO) لإصدار "صكوك إسلامية ذكية" عبر البلوكتشين. UAEU Law Journal, 34(2), 241–282. https://doi.org/10.65088/2020.34.2.5
di

Tidak ada komentar:

Posting Komentar